Modul SIK-Prodi DIV Kebidanan-Gita K- Modul 1.pdf

MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

i

MODUL Bd. 315

MATA KULIAH SISTEM INFORMASI KESEHATAN (Program Studi DIV Kebidanan Kelas Alih Jenjang)

Modul ke-1 dari 2 Modul

Oleh: Gita Kostania, S.ST.,M.Kes. NIP. 19861216 201212 2 002

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA JURUSAN KEBIDANAN 2017 MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Modul Mata Kuliah Sistem Informasi Kesehatan (Bd.315), Program Studi Diploma IV Kebidanan (Alih Jenjang), Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Surakarta ini dapat diselesaikan. Penyusunan modul ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran mata kuliah dan membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mahasiswa hendaknya tidak hanya mempelajari modul ini saja untuk mencapai kompetensi pembelajaran, tetapi juga memperdalam pemahaman materi dengan mempelajari sumber asli pada referensi yang tercantum dalam modul sesuai dengan arahan penulis, baik melalui Virtual Learning Environtment maupun text book. Saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan modul ini sangat penulis harapkan. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa di lingkungan Jurusan Kebidanan Poltekkes Surakarta.

Klaten,

Februari 2017 Penyusun,

Gita Kostania, S.ST.,M.Kes.


iii

DAFTAR ISI

SAMPUL ........................................................................................................

i

HALAMAN JUDUL ………………..........................……….…………………….

ii

KATA PENGANTAR …………….…......................……………………………..

iii

DAFTAR ISI ………..……………....................…………………………………..

iv

PETA KEDUDUKAN MODUL ……….....…..........………………………………

v

I.

II.

PENDAHULUAN A. Deskripsi…………………............……………................………………

1

B. Petunjuk Penggunaan Modul.............................................................

1

C. Penjelasan Bagi Mahasiswa ……………....................….……………..

1

D. Peran Dosen………………........................................…………………

2

E. Tujuan Akhir …………….....................................................…………..

2

F.

2

Kompetensi……....................................................…………………….

PEMBELAJARAN A. Rencana Belajar Mahasiswa ………..……….……................…………

4

B. Kegiatan Belajar Kegiatan Belajar 1 ...........................................................................

4

Kegiatan Belajar 2 .............................................................................

20

Kegiatan Belajar 3 ............................................................................

30

Kegiatan Belajar 4 ...........................................................................

41


51


59


83

III. DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

83


iv

MIND MAPPING MODUL


v

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Modul sistem informasi kesehatan ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat menguasai konsep, pengembangan dan manajemen sistem informasi kesehatan sebagai penunjang pengambilan keputusan (decision support system) dalam pelayanan kebidanan. B. Petunjuk Penggunaan Modul Umtuk menguasai materi dalam modul ini, mahasiswa hendaknya mempelajari secara sistematis sesuai dengan urutan kegiatan belajar. Bagian awal dari modul ini membahas tentang konsep dasar sistem, informasi, organisasi, dan data. Bagian selanjutnya menguraikan tentang pelaporan penggunaan sistem informasi, sistem informasi kesehatan yang berlaku di Indonesia, dan pemanfaatan sistem informasi dalam bidang kesehatan. C. Penjelasan Bagi Mahasiswa Pada setiap kegiatan belajar dalam modul ini, diawali dengan uraian tentang materi pembelajaran, dilanjutkan dengan tugas tambahan yang bertujuan untuk memperdalam pemahan mahasiswa tentang konsep teori yang sudah dipelajari. Kemudian pada akhir bagian, Anda diharapkan mengerjakan latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman Anda dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Buatlah ringkasan maupun mind mapping pada masing-masing kegiatan belajar untuk mempermudah Anda dalam mengingat materi pembelajaran. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami isi modul, segera diskusikan dengan teman Anda atau konsultasikan dengan dosen pengampu. Keberhasilan proses pembelajaran Anda dalam menguasai materi dalam modul ini, bergantung kepada kesungguhan Anda dalam melaksanakan program pembelajaran yang telah disusun secara sistematis sesuai petunjuk dalam modul ini. Belajarlah dan berlatihlah secara mandiri maupun berkelompok dengan teman sebaya Anda.


1

D. Peran Dosen Dosen berperan sebagai fasilitator mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui model ini. Dosen bertugas mengarahkan proses pembelajaran menggunakan modul, membimbing dan memberikan masukan

dalam mengerjakan tugas, membimbing jalannya diskusi

kelompok, memberi feedback yang membangun, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dosen juga berperan sebagai motivator untuk menumbuhkan semangat mahasiswa dalam belajar. E. Tujuan Akhir Pada akhir pembelajaran modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai tentang manajemen sistem informasi dalam bidang kesehatan yang digunakan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan khusunya dalam pelayanan kebidanan. F. Kompetensi Kompetensi yang harus dikuasia mahasiswa adalah: 1.

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar sistem informasi kesehatan.

2.

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep organisasi dan sistem informasi manajemen kesehatan.

3.

Mahasiswa dapat menjelaskan

manajemen data dan keamanan

sistem informasi kesehatan. 4.

Mahasiswa

dapat

menjelaskan

konsep

data

based,

sistem

manajemen data based, dan informasi kesehatan satu pintu. 5.

Mahasiswa dapat menjelaskan sistem pencatatan dan pelaporan sebagai sumber data Sistem Informasi kesehatan.

6.

Mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi kesehatan nasional.

7.

Mahasiswa dapat menjelaskan sistem pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

8.

Mahasiswa dapat melakukan analisis situasi terhadap sistem informasi kesehatan.

9.

Mahasiswa dapat menerapkan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan.


2

10. Mahasiswa dapat mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). 11. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 12. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi kesehatan (SIK) dalam praktek pelayanan kesehatan masyarakat. 13. Mahasiswa dapat menjelaskan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Kesehatan Masyarakat.


3

II.

PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Mahasiswa Modul Sistem Informasi Kesehatan ini terdiri atas 2 modul, terbagi menjadi 13 kegiatan belajar. Modul 1 merupakan kegiatan belajar 1 – 6, sedangkan modul 2 merupakan kegiatan belajar 7-13. Untuk menyelesaikan kedua modul dibutuhkan waktu 14 kali pertemuan. Untuk menguasai satu kegiatan belajar, paling sedikit dibutuhkan waktu tiga jam pembelajaran. B. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 1 mempelajari tentang konsep dasar sistem informasi kesehatan. Pada akhir pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep dasar informasi kesehatan, dengan rincian: a.

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar sistem dengan benar.

b.

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar informasi dengan benar.

c.

Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum sistem informasi kesehatan dengan benar.

d.

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sistem informasi kesehatan dengan benar.

e.

Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan sistem informasi kesehatan dengan benar.

f.

Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat sistem informasi kesehatan dengan benar.

g.

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia dengan benar.


4

2. Uraian Materi a.

Konsep Dasar Sistim 1)

Pengertian sistim Pengertian

sistem menurut

Indrajit

(2001),

bahwa

sistem

mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Pengertian sistem menurut Jogianto (2005) adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Pengertian sistem menurut Murdick (1991) adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure/baganbagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai unsur/faktor yang berhubungan atau diperkirakan berhubungan, serta satu sama lain saling mempengaruhi, yang semuanya dengan sadar disiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2)

Karakteristik sistim Jogianto (2005) mengemukakan sistem mempunyai karekteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni : a)

Komponen Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.


5

b)

Batasan sistem Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c)

Lingkungan Luar Sistem Lingkungan luar (envinronment) dari suatu sistem adalah semua hal yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dana dapat juga bersifat menguntungkan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan menggangu kalangsungan hidup dari sistem.

d)

Penghubung Sistem Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainya membentuk satu kesatuan.

3)

Komponen Sistem a)

Input Input/masukan merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya manjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud (tampak seperti fisik), maupun yang tidak tampak. Masukan yang berwujud fisik diantaranya: sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana. Sedangkan masukan yang berwujud non fisik adalah informasi kesehatan. Pada sistim informasi kesehatan, masukan dapat berupa data kunjungan pasien, data transaksi di apotek, data transaksi di kassa, dll. Serta data non transaksi, misalnya surat pemberitahuan.


6

b)

Proses Proses merupakan bagian dari sistem berupa aktivitas untuk mentransformasi/melakukan perubahan dari input/ masukan menjadi output/ keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan

seperti:

meringkas

data,

melakukan

perhitungan,

mengurutkan data, dll. c)

Output Output/ keluaran merupakan hasil dari proses yang menjadi tujuan dari sistem. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, cetakan laporan, saran, dll.

d)

Umpan Balik/ Feed Back Umpan balik adalah output yang dikirim kembali sebagai input yang selanjutnya dimasukkan dalam proses. Umpan balik ini bertujuan untuk mengatur sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai, misalnya: hasil keluaran menunjukkan bahwa tujuan dari program

tidak

tercapai,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

memperbaiki program. e)

Lingkungan Lingkungan yang dimaksud adalah ruang lingkup dimana sistem dijalankan. Pada sistim informasi kesehatan, khususnya di Puskesmas, maka lingkungan yang berada dalam komponen sistem adalah Puskesmas.

4)

Pelaku Sistem Pelaku dari sistem yang dimaksud terdiri dari tujuh kelompok, yaitu: a)

Pemakai Pada umumnya ada tiga jenis pemakai yaitu operasional, pengawas dan eksekutif.

b)

Manajemen Tiga jenis manajemen yaitu manajemen pemakai yang bertugas menangani pemakaian dimana sistem baru diterapkan, manajemen sistem yang diterapkan dalam pengembangan sistem itu


7

sendiri dan manajemen umum yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. c)

Pemeriksa Pemeriksa

biasanya

menentukan

segala

sesuatunya

berdasarkan ukuran-ukuran standar yang dikembangkan oleh organisasi sejenis. d)

Penganalisa Keberadaan penganalisa mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai: i.

Arkeolog Arkeolog

bertugas

menelusuri

bagaimana

sebenarnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan, dan segala hal yang menyangkut sistem lama. ii.

Inovator Inovator

adalah

seorang

yang

membantu

mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain. iii. Mediator Mediator bertugas menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara lain: pemakai, manajer, programmer, pemeriksa dan pelaku sistem lainnya yang mungkin belum punya sikap dan cara pandang yang sama. iv. Pimpinan proyek Pimpinan proyek bertugas sebagai penganalisa sistem, haruslah personil yang lebih berpengalaman dari programmer atau

desainer.

Selain

itu

mengingat

penganalisa sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu pekerjaan sebelum yang lain bekerja, adalah hal yang wajar

jika

penanggung

jawab

pekerjaan

menjadi

porsi

penganalisa sistem. e)

Pendesain Sistem Pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem berupa kebutuhan pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu,


8

yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer. f)

Programmer Setelah penganalisa sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem baru programmer dapat mulai bekerja. Karena itu programmer baru mulai bekerja setelah penganalisa sistem selesai dengan pekerjaannya.

g)

Personil Pengoperasian Pelaku ini bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan, dan back-up.

b.

Konsep Dasar Informasi 1)

Pengertian Informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif, sehingga hasilnya dapat bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Sedangkan data adalah fakta kasar atau gambaran yang dikumpulkan dari keadaan tertentu (Austin, 2003). Suatu informasi mempunyai ciri-ciri:

2)

a)

Berupa data yang telah diolah

b)

Menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerima

c)

Menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata

d)

Dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Fungsi dan siklus informasi Informasi berkedudukan sebagai aset dalam suatu organisasi. Fungsi informasi dalam suatu organisasi diantaranya: a)

Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal

b)

Menjadi landasan dan pertimbangan serta langkah dalam melakukan aktifitas

c)

Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan Siklus informasi

adalah gambaran

secara umum mengenai

proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

9

3)

Kualitas informasi Terbentuknya informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data sampai ke pengguna informasi tersebut, maka informasi tersebut haruslah mempunyai kualitas yang baik. Adapun menurut Prabu (2006), kualitas informasi diantaranya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: a)

Relevan (Relevancy) Informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kadar relevansi informasi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan masingmasing pengguna informasi tersebut.

b)

Akurat (Accurate) Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Ketidakakuratan data terjadi karena sumber dari informasi tersebut mengalami gangguan dalam penyampaiannya baik hal itu dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan data asli tersebut berubah atau rusak.

c)

Tepat waktu (TimeLines) Informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam hal penyampaiannya tidak boleh terlambat (usang), karena informasi yang usang tidak mempunyai nilai yang baik dan kualitas informasi akan menjadi buruk, sehingga tidak berguna lagi. Jika informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal sehingga salah dalam pengambilan keputusan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan, mengolah serta mengirimnya memerlukan teknologi terbaru.

d)

Ekonomis (Economy) Kualitas dari Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga bergantung pada nilai ekonomi yang terdapat didalamnya.


10

e)

Efisien (Efficiency) Penggunaan informasi harus efektif dan efisien. Efektif adalah pencapaian hasil dari penggunaan informasi harus sesuai dengan tujuan penggunaan informasi seperti yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya.

f)

Dapat dipercaya (Reliability) Informasi yang didapatkan oleh pemakai harus dapat dipercaya, hal ini menentukan terhadap kualitas informasi serta dalam hal pengambilan keputusan setiap tingkatan manajemen.

4)

Transformasi Informasi Transformasi

informasi

adalah

komponen

proses

dalam

pengelolaan sistem informasi yang berfungsi memproses data menjadi informasi sehingga dapat diperoleh produk informasi yang diperlukan. Pengelolaan suatu sistem informasi perlu memiliki kemampuan dalam pelaksanaan mekanisme transformasi, karena kegiatan-kegiatan pada tahap ini merupakan tindak lanjut setelah disusunnya suatu perencanaan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan sambil mengacu ke depan untuk menghasilkan produk informasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam transformasi informasi memfokuskan pada hal-hal: a)

Pengumpulan data Proses dikumpulkan

transformasi dari

ini

sumber

bertitiktolak dengan

dari

data

yang

menggunakan

alat

atauinstrument pengumpulan data. b)

Pengolahan dan analisis data Transformasi informasi pada hakikatnya merupakan suatu proses pengubahan wujud, sifat, dan ciri-ciri data sehingga menjadi informasi. Pada tahapan inilah, suatu data ditransformasi menjadi informasi dengan cara diolah, dianalisis sesuai dengan kegunaan informasi, dan ditafsirkan dengan teknik tertentu.


11

c)

Penyajian dan publikasi Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat disajikan secara statistika atau secara visual untuk disajikan dan atau disebarluaskan dengan metode komunikasi langsung atau tidak langsung.

d)

Penataan dokumentasi Penataan dokumentasi berfungsi untuk menyimpan data dan informasi secara sistematis dan cermat dalam bentuk bank data (database). Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara lama (file) dan cara baru (komputerisasi).

5)

Pemakaian informasi Pemakaian informasi merupakan suatu proses pendayagunaan informasi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peran dan kedudukannya. Hal ini bermuara pada pengambilan keputusan dan akibat yang ditimbulkannya. Akibat ini menjadi tolak ukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh. Pemakai/ pengguna informasi dibedakan menjadi dua, yaitu pengguna internal (dalam organisasi) dan pengguna eksternal (luar organisasi). a)

Internal Pengguna internal informasi dari yang paling atas, yaitu: i.

Manajemen tingkat atas, sebagai pemegang rencana strategis. Contoh: kepala Puskesmas.

ii.

Manajemen tingkat menengah, sebagai pengendali manajemen. Contoh: kepala TU.

iii. Manajemen tingkat bawah, sebagai pengendali operasional. Contoh: kepala unit, kepala Puskesmas Pembantu, koordinator bidan desa. iv. Operasional, sebagai staf operasi/pelaksana. Contoh: bidan pelaksana, staff, laboran. b)

Eksternal Pengguna eksternal informasi yaitu pengguna di luar organisasi, diantaranya: pasien, dinas kesehatan, dll.


12

c.

Dasar Hukum Sistem Informasi Kesehatan Dasar

hukum pengembangan sistem informasi kesehatan di

Indonesia: 1)

Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah strategis yang cukup populer dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dalam rangka mendukung terciptanya good governance. Salah satu motivasi utama diterapkan kebijaksanaan ini adalah bahwa pemerintahan dengan sistem perencanaan yang sentralistik seperti yang telah dianut sebelumnya terbukti tidak mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif

bagi

partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

melakukan

pembangunan. Tumbuhnya kesadaran akan berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan yang sentralistik telah mendorong dipromosikannya pelaksanaan strategi desentralisasi. 2)

Kepmenkes RI Nomor 511 tahun 2002 tentang Kebijakan Strategi Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Kepmenkes

Nomor

932/Menkes/SK/VIII/2002

tentang

petunjuk

pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. 3)

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dikembangkan menjadi berbagai strategi, yaitu: a)

Integrasi dan simplifikasi pencatatan dan pelaporan yang ada

b)

Penetapan dan pelaksanaan sistim pencatatan dan pelaporan

c)

Fasilitasi pengembangan sistim-sistim informasi kesehatan daerah

d)

Pengembangan teknologi dan sumber daya

e)

Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen dan pengambilan keputusan

f)

Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat.


13

4)

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Berdasarkan

keputusan

tersebut,

direncanakan

beberapa

indikator pencapaian setiap tahunnya, yaitu: a)

Terselenggaranya jaringan komunikasi data integrasi antara 80% dinas kesehatan kabupaten/kota, dan 100% dinas kesehatan provinsi dengan Kementerian Kesehatan.

b)

Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90% dinas kesehatan kabupaten/kota, 100% dinas kesehatan provinsi, 100% rumah sakit pusat, 100% Unit Pelaksana Teknis Pusat dengan Kementerian Kesehatan.

c)

Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, Rumah Sakit dan UPT Pusat dengan Kementerian Kesehatan. Dari beberapa hal tersebut, maka pemerintah berupaya mengembangkan sistim informasi kesehatan yang sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya. Pengembangan sistim informasi kesehatan daerah melalui perangkat lunak atau website, seperti: SIMPUS, SIMRS, SIKDA, dsb.

d.

Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Pengertian Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

adalah gabungan

perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Sistem informasi kesehatan

adalah integrasi antara perangkat,

prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam literature lain menyebutkan bahwa SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan


14

secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building block” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (building block) sistem kesehatan tersebut adalah: 1)

Service delivery (pelaksanaan pelayanan kesehatan)

2)

Medical product, vaccine, and technologies (produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan)

3)

Health worksforce (tenaga medis)

4)

Health system financing (sistem pembiayaan kesehatan)

5)

Health information system (sistem informasi kesehatan)

6)

Leadership and governance (kepemimpinan dan pemerintah) Sedangkan di dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, SIK

merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu pada sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang, bahkan di Puskesmas atau Rumah Sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat yang dapat disajikan dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik. e.

Tujuan Sistim Informasi Kesehatan Tujuan dari dikembangkannya sistim informasi kesehatan adalah: 1)

Sistim informasi kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistim Kesehatan Nasional (SKN) yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang adminisratif kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas.

2)

Dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dengan tujuan dikembangkannya berbagai bentuk SIK tersebut adalah agar dapat mentransformasi data


15

yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non rutin menjadi sebuah informasi. f.

Manfaat Sistim Informasi Kesehatan World Health Organisation (WHO) menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat antara lain: 1)

Membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya.

2)

Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat adanya sistim informasi kesehatan dalam suatu

fasilitas kesehatan diantaranya: 1)

Memudahkan

setiap

pasien

untuk

melakukan

pengobatan

dan

mendapatkan pelayanan kesehatan. 2)

Memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat.

3)

Semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik (bekerja secara terstruktur).

g.

Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia Perkembangan informasi kesehatan di Indonesia telah mengalami tiga pembagian masa sebagai berikut: 1)

Era manual (sebelum tahun 2005) Pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan.

2)

Era transisi (tahun 2005 – 2011) Pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/ seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa.

3)

Era komputerisasi (mulai tahun 2012) Pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar/ seluruhnya sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

16

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan kabupaten/ kota dan provinsi/ bank data kesehatan nasional untuk memudahkan dalam komunikasi dan sinkronisasi data. Masing-masing era sistim informasi kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya mengatasi fragmentasi data, pemerintah sedang mengembangkan aplikasi yang disebut dengan Sistim Aplikasi Daerah (Sikda) Generik. Sistim Informasi Kesehatan berbasis Generik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1)

Input pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik (computerized)

2)

Input data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan

3)

Tidak ada duplikasi (hanya dilakukan satu kali)

4)

Akurat, tepat, hemat sumber daya (efisien) dan transparan. Terjadi pengurangan beban kerja sehingga petugas memiliki waktu tambahan untuk melayani pasien atau masyarakat. Dalam

perkembangannya

sistim

informasi

kesehatan

dapat

dikelompokkan menjadi dua (berdasarkan pada karakteristik integrasi sistim informasi), yaitu: 1)

2)

Sistem informasi yang mempunyai derajat integritas internal yang tinggi a)

Sistim informasi rekam medis elektronik

b)

Sistim informasi manajemen dokumen

c)

Sistim informasi farmasi

d)

Sistim informasi geografis

e)

Sistim pendukung pengambilan keputusan kesehatan

f)

Sistim informasi eksekutif

g)

Data warehouse dan datamining

Sistem informasi yang mempunyai derajat integrasi eksternal yang tinggi a)

Telemedicine

b)

Internet, intranet, ekstranet

c)

Sistem informasi kesehatan publik.


17

3. Rangkuman Sistem

informasi

kesehatan

adalah

integrasi

antara

perangkat,

prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building block” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (building block) sistem kesehatan tersebut adalah: a.

Service delivery (pelaksanaan pelayanan kesehatan)

b.

Medical product, vaccine, and technologies (produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan)

c.

Health worksforce (tenaga medis)

d.

Health system financing (sistem pembiayaan kesehatan)

e.

Health information system (sistem informasi kesehatan)

f.

Leadership and governance (kepemimpinan dan pemerintah) Sedangkan di dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan

bagian dari sub sistem ke 6 yaitu pada sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang, bahkan di Puskesmas atau Rumah Sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat yang dapat disajikan dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik. 4. Tugas Setelah mempelajari tentang konsep dasar sistem informasi kesehatan, maka untuk memperdalam penguasaan materi, Anda diharapkan membaca buku referensi yang terkait dengan bahasan ini. Kemudian, lakukan observasi mengenai sistem informasi di Puskesmas dan lakukanlah analisis sederhana terhadap sistem tersebut.


18

5. Test Formatif Pertanyaan: 1)

Jelaskan batasan sistem dalam sistem informasi kesehatan !

2)

Jelaskan perbedaan antara data dan informasi !

3)

Jelaskan syarat data dapat dijadikan bahan informasi !

4)

Jelaskan pemanfaatan sistem informasi kesehatan dalam pelayanan kebidanan !


19

Kegiatan Belajar 2

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 2 mempelajari tentang konsep organisasi dan sistem informasi manajemen kesehatan. Pada akhir pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: a.

Menjelaskan konsep organisasi dengan benar, meliputi: 1) Kegiatan organisasi dan manajerial 2) Jenis keputusan mamanjemen dan kebutuhan informasi

b.

Menjelaskan sistem informasi manajemen kesehatan dengan benar. 2. Uraian Materi

a.

Konsep Organisasi Organisasi dapat diartikan sebagai sarana untuk

melakukan

kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki (Saleha, 2009). Organisasi kesehatan adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam

usaha

dibentuknya

meningkatkan organisasi

derajat

kesehatan

kesehatan adalah

masyarakat.

untuk

Tujuan

menyusun

dan

melaksanakan suatau program atau kebijakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun jenis organisasi kesehatan yang sudah terbentuk di Indonesia yaitu: organisasi kesehatan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan), organisasi kesehatan pemerintah daerah, Rumah Sakit, unit pelaksana teknik (Puskesmas) dan organisasi kesehatan swasta. Organisasi kesehatan pemerintah daerah diwujudkan dalam wadah Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Untuk mencapai tujuannya dinas kesehatan ini membentuk beberapa bidang, yaitu: bidang pelayanan kesehatan, bidang pengendalian masalah kesehatan, bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan, bidang jaminan dan sarana kesehatan, dan sekretariat.


20

1)

Kegiatan organisasi dan manajerial dalam pelayanan kesehatan Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Manajemen kesehatan mempunyai fungsi: a)

Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan alternative

tujuan

organisasi

kegiatan

untuk

sampai

dengan

pencapaiannya.

menetapkan Perencanaan

pembangunan kesehatan di Indonesia diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dalam jangka waktu 25 tahun, dan rencana jangka menengah dalam jangka waktu tiap 5 tahun. Masingmasing unit pelaksana teknis (Puskesmas) merencanakan program kesehatan mengacu pada perencanaan tersebut. b)

Organizing

(pengorganisasian)

adalah

rangkaian

kegiatan

menajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. c)

Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan dan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari peran fungsi organizing dan actuating adalah

meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk bekerja sama dalam tim dan membina kerja sama lintas program dan lintas sektoral. d)

Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Bentuk MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

21

controling berupa pengawasan, pengendalian dan penilaian. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan pelaksanaan audit internal, stratifikasi Puskesmas, akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit. Mekanisme

kerja

dari

fungsi-fungsi

manajemen

dapat

digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1. Mekanisme Kerja Fungsi Manajemen

2)

Jenis keputusan mamanjemen dan kebutuhan informasi Dalam pelaksanaannya, manajemen organisasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a)

Manajemen puncak/ eksekutif, merupakan top leader/ manajer senior (eksekutif kunci). Misal: Kepala Dinas, Direktur RS. Tugas: menyusun

rencana

umum,

mengambil

keputusan-keputusan

penting, b)

Manajemen madya/ manajemen administrative. Contoh: Kepala Bidang. Tugas: menyusun rencana kerja.


22

c)

Manajemen operasional/ manajemen supervisori. Contoh : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian. Tugas: pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen madya. Dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi

pelayanan kesehatan, maka jajaran manajemen diharuskan dapat membuat suatu pengambilan keputusan yang sesuai berdasarkan informasi yang diperoleh atas data yang telah terhimpun. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Proses pemilihan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi tujuan, menganalisis, dan memilih berbagai alternatif tersebut dan mengambil keputusan yang dianggap paling baik. Jenis-jenis keputusan manajemen diantaranya: a)

Keputusan

yang

terprogram

(programmed

decision),

adalah

keputusan yang terstruktur atau yang munculnya berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan

aturan,

kebijakan

dan

prosedure

rutin

untuk

memecahkannya. Pada tingkat tertentu keputusan terprogram ini akan membatasi kebebasan seorang manajer. b)

Keputusan yang tidak terprogram (non-programmed decision). Keputusan dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun (unstructured). Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada prosedure yang pasti untuk menangani persoalan.

Lebih jelas mengenai jenis keputusan manajemen, digambarkan dalam bagan berikut ini.


23

Gambar 2.2. Perbedaan Keputusan Manajemen

Sebagai dasar dalam keputusan manajemen, maka dibutuhkan informasi. Informasi merupakan hasil dari proses transformasi data. Data merupakan sumber informasi yang terdiri atas fakta-fakta dan angkaangka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Semua data adalah fakta. Informasi bukanlah fakta walaupun berasal dari data, sehingga tidak semua data dapat menjadi informasi. Informasi didapatkan melalui suatu siklus informasi, yaitu: a)

Input (data) yang diolah melalui suatu model (process) menjadi output (informasi).

b)

Diterima oleh penerima informasi (recipient) kemudian dibuat keputusan (decision) dan melakukan tindakan (action)

c)

Hasil tindakan tersebut (result) akan kembali data yang akan ditangkap (captured) sebagai input dan diproses kembali melalui model, dst membentuk suatu siklus.

d)

Siklus tersebut disebut information cycle atau data processing cycle.

Proses tersebut digambarkan dalam bagan di bawah ini.


24

Gambar 2.3. Siklus Informasi

Suatu informasi dikatakan berkualitas apabila memenuhi kaidah berikut: a)

Akurat. Bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias serta tidak menyesatkan. Bentuk dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif.

b)

Tepat waktu. Informasi yang didapat dapat diolah sesuai waktu yang telah disepakati, tidak terlambat.

c)

Relevan. Informasi memiliki manfaat bagi penggunanya.

d)

Waktu respon. Kecepatan informasi yang diberikan sesuai dengan tuntutan pengguna.

e)

Lengkap. Informasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu mengandung semua data-data penting yang dibutuhkan.

b.

Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMK) Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara satu bagian dengan lainnya menggunakan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya (processing) dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang


25

dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan (Sutanta, 2004). Komponen-komponen yang ada dalam sistem harus dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan dari suatu sistem informasi pada suatu organisasi, yang terdiri atas: 1)

Organisasi (struktur

organisasi,

peraturan-peraturan

tentang tata

hubungan kerja, tugas dan tanggung jawab, kompensasi, reward, punishment, dan yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk komitmennya). 2)

Manajemen (strategi, kebijakan, desain kebutuhan, integrasi kebutuhan, prosedur manajemen, prosedur pemeliharaan, aturan pengelolaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan motivasi bagi pengguna dll).

3)

Teknologi, beberapa hal yang termasuk dalam kategori teknologi dalam suatu sistem informasi, antara lain: software, hardware, database, jaringan LAN/WAN, internet, website dll). Sistem informasi manajemen kesehatan sebagai sub sistem dalam

sistem administrasi kesehatan merupakan kesatuan/ rangkaian kegiatankegiatan yang mencakup seluruh jajaran upaya kesehatan diseluruh jenjang administrasi yang mampu memberikan informasi kepada : 1)

Pengelola, yaitu para administrator atau manajer kesehatan untuk dasar pertimbangan menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasinya.

2)

Masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Sumber daya organisasi antara lain man, money, macine, method,

material, dan juga data/ informasi. Peran utama dari data/ informasi pada hakekatnya adalah pada dukungannya terhadap fungsi-fungsi administrasi/ manajemen dalam pengelolaan program kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di


26

dalam sebuah organisasi. Sistem operasi yang digunakan dalam pengelolaan SMIK diantaranya: 1)

Server Operating System: Debian atau Ubutu Linux atau INIX FreeBSD.

2)

Client Operating System: Window XP/Linux all variant.

3)

Deployment Server: Apache Web Server.

4)

Programming Language: Java, PHP, Java Srcript, AJAX.

5)

Database Engine: PostgreSQL. Sumber informasi yang digunakan berasal dari sumber informasi

primer dan sekunder. Sumber informasi primer didapatkan dari hasil observasi, eksperimen, survey, maupun perkiraan subjektif. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari informasi yang sudah ada, berasal dari sumber lain, publikasi, dan agen pemerintah. Kelebihan dan kekurangan sumber informasi primer dan sekunder dijelaskan dalam tabel berikut: 1

SUMBER PRIMER Observasi

Eksperimen Survey Perkiraan Subjektif

2

SUMBER SEKUNDER Informasi

Mengambil dari sumber lain Publikasi Agen Pemerintah

KELEBIHAN Pengetahuan langsung, terhindar dari bias Variabel penelitian terkendali Cara efisien untuk kelompok besar Satu – satunya cara memperoleh informasi KELEBIHAN

KEKURANGAN Dalam hal ketepatan observasi

Khusus pada situasi, telah tersedia, murah Tersedia informasinya, mudah diperoleh Biaya murah Tidak dalam bentuk yang umum

Dalam hal ketepatan informasi

Representatif tidaknya rancangan eksperimen Dalam hal rancangan kuesioner Respon tidak dipertanggungjawabkan KEKURANGAN

Mahal, kemungkinan bias Kemungkinan bias Tidak tepat, informasinya terlalu luas

Keuntungannya aplikasi sistem informasi manajemen, adalah: 1)

Dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit secara akurat dan tepat.


27

2)

Dapat meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat.

3)

Dapat menyimpan data base tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, adata aset rumah sakit dan lain-lain.

4)

Dapat mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern.

5)

Dapat mengurangi beban kerja sub-bagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis mulai dari sub-bagian yang paling direpotkan yaitu coding, indexing, filling dan lain-lain. Sistem informasi manajemen kesehatan yang akan dibahas dalam

modul ini adalah sistem informasi manajemen Puskesmas dan sistem informasi manajemen Rumah Sakit.

3. Rangkuman

Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sumber informasi yang digunakan berasal dari sumber informasi primer dan sekunder. Sumber informasi primer didapatkan dari hasil observasi, eksperimen, survey, maupun perkiraan subjektif. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari informasi yang sudah ada, berasal dari sumber lain, publikasi, dan agen pemerintah. 4. Tugas Setelah mempelajari tentang konsep dasar sistem informasi kesehatan, maka untuk memperdalam penguasaan materi, Anda diharapkan mempelajari tentang sistem informasi kesehatan Puskesmas dan sistem informasi manajemen Rumah Sakit. Lakukanlah observasi pada Puskesmas Saudara, uraikanlah mengenai fungsi manajemen organisasi dan perannya dalam siklus informasi.


28


Jelaskan manajemen kerja fungsi manajemen kesehatan !

2)

Jelaskan siklus informasi dalam suatu sistem informasi kesehatan !

3)

Jelaskan unsur-unsur yang membentuk sistem informasi manajemen kesehatan !

4)

Jelaskan pengelolaan sistem informasi manajemen Puskesmas !


29

Kegiatan Belajar 3

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 3 mempelajari tentang keamanan sistem informasi kesehatan. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat: a.

Menjelaskan domain sistem informasi kesehatan dengan benar.

b.

Menjelaskan pengamanan berbasis pada Hardware dengan benar.

c.

Menjelaskan pengamanan berbasis pada Software dengan benar. 2. Uraian Materi Keamanan sistem informasi adalah segala betuk mekanisme yang harus

dijalankan dalam sebuah sistem yang ditujukan agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan. Dalam hal ini, keamanannya melingkupi keamanan data/informasi dan keamanan pelaku sistem (user). Beberapa bentuk serangan terhadap keamanan sistem informasi, diantaranya: a.

Interruption Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan (availability) dari sistem. Contoh serangan adalah “denial of service attack”.

b.

Interception Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan (wiretapping).

c.

Modification Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah (tamper) aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik web site.

d.

Fabrication Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti e-mail palsu ke dalam jaringan computer.


30

Upaya keamanan sistem informasi tidak hanya dengan mencegah sistem dari kemungkinan adanya serangan-serangan seperti tersebut di atas, tetapi juga pada kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga, keamanan sistem informasi terdiri dari dua masalah utama, yaitu ancaman atas sistem dan kelemahan atas sistem. Masalah tersebut dapat berdampak pada 6 hal utama dalam

sistem informasi,

yaitu:

efisiensi, kerahasiaan, integritas,

keberadaan, kepatuhan dan keandalan. a.

Ancaman Sistem Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan siatem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari tiga hal utama, yaitu: ancaman alam, manusia dan lingkungan. 1)

Ancaman alam Ancaman dari alam dikategorikan menjadi: a)

Ancaman air, seperti: banjir, tsunami, kelembaban tinggi, badai, pencairan salju

b)

Ancaman tanah, seperti: longsor, gempa bumi, gunung meletus

c)

Ancaman alam lain, seperti: kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut, dll.

2)

Ancaman manusia Ancaman dari manusia dikategorikan menjadi: a)

Malicious code Malicious code adalah kode jahat/perusak atau disingkat malcodes, didefinisikan sebagai semua macam program, makro atau script (sekumpulan perintah-perintah) yang dapat diesekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem computer. Contoh: Trojan horses, virus, worm, dll.

b)

Social engineering Social engineering adalah pemerolehan informasi atau maklumat rahasia/sensitif dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering umumnya dilakukan melalui telepon atau Internet. Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya, dengan cara meminta informasi itu langsung kepada MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

31

korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Social engineering mengkonsentrasikan diri pada rantai terlemah sistem jaringan computer yaitu manusia, dimana setiap sistem memerlukan adanya interaksi manusia. c)

Hacking dan Cracking Hacking dan cracking adalah bentuk

aktifitas terhadap

jaringan komputer maupun jaringan internet. Hacking adalah usaha untuk memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan secara ilegal. Pelaku hacking

disebut

hacker.

Hacker

dapat

melakukan

aktivitas

penyusupan ke sebuah sistem komputer atau jaringan dengan tujuan merusak sistem tersebut, menerobos program komputer milik orang, mengubah program, memecahkan masalah software maupun hardware, mengakses server kemudian mengacak-acak website yang ada di server itu, dan lain sebagianya. Sedangkan cracking adalah usaha memasuki sebuah jaringan secara illegal dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan tersebut. Pelaku cracking disebut cracker. Cracker merupakan hacker yang melakukan aktivitas hacking untuk tujuan kejahatan. Cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

3)

d)

Penyuapan, pengkopian tanpa ijin, perusakan

e)

Peledakan, surat kaleng, perang informasi

Ancaman lingkungan Ancaman lingkungan dapat dikategorikan sebagai berikut: a)

Penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama

b)

Polusi

c)

Efek bahan kimia, seperti: obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dll

d)

Kebocoran (misal kebocoran AC, atap bocor karena hujan) MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

32

Setiap ancaman tersebut memiliki probabilitas serangan yang beragam, baik dapat terprediksi maupun tidak dapat terprediksi, seperti gempa bumi yang dapat mengakibatkan sistem informasi mengalami mall-function. Besar kecilnya suatu ancaman dari sumber ancaman yang teridentifikasi atau belum teridentifikasi dengan jelas tersebut, dapat diminimalisir dengan baik apabila kita dapat melakukan analisis situasi dengan tepat. b.

Kelemahan Sistem Kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin

timbul

pada

saat

mendesain,

menetapkan

prosedur,

mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi: setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan NAT. VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi private melalui jaringan publik (dalam hal ini internet). NAT (Network Address Translation) adalah sebuah router yang menggantikan fasilitas sumber atau alamat IP tujuan dari paket IP karena melewati jalur router. Hal ini paling sering digunakan untuk mengaktifkan beberapa host di jaringan pribadi untuk mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Alamat IP (Internal Protocol) adalah deretan angka biner yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet, yang berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Berkaitan dengan keamanan sistem informasi, diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Kontrol-kontrol untuk pengamanan sistem informasi antara lain: 1)

Kontrol administrative Kontrol administratif dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka

kontrol

dilaksanakan

sepenuhnya

dalam

organisasi

berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol ini mencakup hal-hal berikut:


33

a)

Mempublikasikan

kebijakan

kontrol

yang

membuat

semua

pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. b)

Prosedur

yang

bersifat

formal

dan

standar

pengoperasian

disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termasuk hal ini adalah proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. c)

Perekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan, dan pelatihan yang diperlukan.

d)

Supervisi terhadap para pegawai. Termasuk pula cara melakukan kontrol kalau pegawai melakukan penyimpangan terhadap proses yang diharapkan.

e)

Pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorangpun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Sebagai contoh, seorang pemrogram harus diusahakan tidak mempunyai akses terhadap data produksi (operasional) agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan.

2)

Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem Untuk melindungi kontrol ini, peran auditor pada sistem informasi sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakai sistem. Aplikasi dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri.

3)

Kontrol operasi Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang termasuk dalam kontrol ini adalah: a)

Pembatasan hak akses data

b)

Kontrol pengguna sistem

c)

Kontrol peralatan

d)

Kontrol penyimpanan arsip

e)

Pengendalian virus.


34

4)

Proteksi fisik terhadap pusat data Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembaban udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Peralatan-peralatan yang berhubungan dengan faktorfaktor tersebut perlu dipantau dengan baik. Untuk mengantisipasi segala kegagalan sumber daya listrik, biasa digunakan UPS. Dengan adanya peralatan ini, masih ada kesempatan beberapa menit sampai satu jam bagi personil yang bertanggung

jawab

untuk

melakukan

tindakan-tindakan

seperti

memberikan peringatan pada pemakai untuk segera menghentikan aktivitas yang berhubungan dengan sistem komputer. Sekiranya sistem memerlukan operasi yang tidak boleh diputus, misalnya pelayanan dalam rumah sakit maupun Puskesmas, sistem harus dilengkapi generator listrik tersendiri. 5)

Kontrol perangkat keras Untuk mengatisipasi kegagalan sistem komputer, terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault-tolerant (toleran terhadap kegagalan). Sistem ini dapat berjalan sekalipun terdapat gangguan pada komponen-komponennya. Pada sistem ini, jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komponen yang rusak dan sistem dapat melanjutkan operasinya tanpa atau dengan sedikit interupsi. Sistem fault-tolerant dapat diterapkan pada lima level, yaitu pada komunikasi jaringan, prosesor, penyimpan eksternal, catu daya, dan transaksi. Toleransi kegagalan terhadap jaringan dilakukan dengan menduplikasi jalur komunikasi dan prosesor komunikasi. Redundasi prosesor dilakukan antara lain dengan teknik watchdog processor, yang akan mengambil alih prosesor yang bermasalah. Toleransi terhadap kegagalan pada penyimpan eksternal antara lain dilakukan melaluidisk memoring atau disk shadowing, yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data ke dua disk secara pararel. Jika salah satu disk mengalami kegagalan, program aplikasi tetap MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

35

bisa berjalan dengan menggunakan disk yang masih baik. Toleransi kegagalan pada catu daya diatasi melalui UPS. Toleransi kegagalan pada level transaksi ditangani melalui mekanisme basis data yang disebut rollback, yang akan mengembalikan pada keadaan semula yaitu keadaan seperti sebelum transaksi dimulai sekiranya di pertengahan pemrosesan transaksi terjadi kegagalan. 6)

Kontrol akses terhadap sistem computer Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai danpassword. Password bersifat rahasia sehingga diharapkan hanya pemiliknyalah yang tahu passwordnya. Setelah pemakai berhasil masuk ke dalam sistem (login), pemakai akan mendapatkan hak akses sesuai dengan otoritas yang telah ditentukan. Terkadang, pemakai juga dibatasi oleh waktu. Kontrol akses juga bisa berbentuk kontrol akses berkas. Sebagai contoh, administrator basis data mengatur agar pemakai X bisa mengubah data A, tetapi pemakai Y hanya bisa membaca isi berkas tersebut. Jika pendekatan tradisional hanya mengandalkan pada password, sistem-sistem yang lebih maju mengombinasikan dengan teknologi lain. Misalnya, mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) menggunakan kartu magnetik atau bahkan kartu cerdas sebagai langkah awal untuk mengakses sistem dan kemudian baru diikuti dengan pemasukan PIN (Personal Identification Number). Teknologi

yang

lebih

canggih

menggunakan sifat-sifat biologis manusia yang bersifat unik, seperti sidik jari dan retina mata, sebagai kunci untuk mengakses sistem. Pada sistem yang terhubung ke Internet, akses Intranet dari pemakai luar (via Internet) dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall dapat berupa program ataupun perangkat keras yang memblokir akses dari luar intranet. 7)

Kontrol terhadap akses informasi Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

36

yang berhak. Studi tentang cara mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang tak dapat dibaca oleh orang lain dikenal dengan istilah kriptografi. Adapun sistemnya disebut sistem kripto. Secara lebih khusus, proses untuk mengubah teks asli (cleartext atau plaintext) menjadi teks yang telah dilacak (cliphertext) dinamakan enskripsi, sedangkan proses kebalikannya, dari chiphertext menjadi cleratext, disebut dekrpisi. 8)

Kontrol terhadap bencana Zwass (1998) membagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen: a)

Rencana darurat (emergency plan), menentukan tidakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi.

b)

Rencana

cadangan

(backup

plan),

menentukan

bagaimana

pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. c)

Rencana pemulihan, (recovery plan) menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil.

d)

Rencana pengujian (test plan), menentukan bagaimana komponenkomponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan.

9)

Kontrol terhadap perlidungan terakhir Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa: a)

Rencana pemulihan terhadap bencana.

b)

Asuransi Asuransi merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya, biasanya organisasi mengansurasikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan apabila bencana terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi.

10) Kontrol aplikasi Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara sesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi:


37

a)

Kontrol Masukan Kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Digit pemeriksaan (check digit) yang ditambahkan dalam suatu kode masukan merupakan suatu contoh teknik yang digunakan untk menjamin keakurasian dan keabsahan data.

b)

Kontrol Pemrosesan Kesalahan salam pemrosesan bisa terjadi sekalipun program dibuat dengan hati-hati agar bebas dari kesalahan. Kesalahan juga bisa

terjadi

karena

gangguan

pada

komponen-komponen

pemrosesan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kebenaran hasil pemrosesan kadang-kadang perlu dilakukan sehingga kalaku terjadi hal-hal yang tidak benar segera bisa diketahui. Kontrol proses antara lain dilakukan dengan mencantumkan total kontrol, berupa nilai total semua transaksi. Ada pula yang mencantumkan jumlah rekaman dengan maksud untuk dicocokkan dengan jumlah transaksi. c)

Kontrol Keluaran Kontrol keluaran dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh komputer didasarkan pada kebenaran informasi, otorisasi, dan kerahasiaan informasi.

d)

Kontrol Basis Data Kontrol terhadap basis data antara lain dengan cara: i.

Penerapan kebijakan backup dan recovery

ii.

Penanganan transaksi melalui mekanisme rollback dan commit. Rollback adalah kemampuan basis data yang memungkinkan pengembalian ke keadaan sebelum sebuah transaksi dimulai jika suatu transaksi tidak berjalan dengan sempurna. Sedangkan commit digunakan untuk memastikan bahwa data benar-benar telah dimutakhirkan pada basis data sekiranya sebuah transaksi berlangsung dengan sempurna. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

38

iii. Otorisasi akses, yang mengatur orang tertentu hanya bisa melakukan tindakan tertentu pada berkas tertentu. e)

Kontrol Telekomunikasi Telekomunikasi merupakan komponen yang paling lemah dalam sistem informasi. Penyadapan informasi dapat dilakukan melalui sarana ini dengan cara menyergap gelombang radio dalam sistem tanpa kabel (wireless) atau dengan cara menyadap jalur fisik dalam jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, kontrol terhadap telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara mengenkripsi informasi sehingga penyadap tidak dapat membaca informasi yang sesungguhnya. Untuk meningkatkan upaya keamanan sistem informasi kesehatan,

diperlukan

suatu

pendekatan

keamanan

sistem

informasi. Hal ini minimal menggunakan tiga pendekatan, yaitu: i.

Pendekatan preventif. Pendekatan ini bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan.

ii.

Pendekatan detective. Pendekatan ini bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal.

iii. Pendekatan corrective. Pendekatan ini bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebutlah menjadikan keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kaca mata timbulnya serangan dari virus, mallware, wpyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain kemanan itu sendiri.


39

3. Rangkuman Keamanan sistem informasi adalah segala betuk mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem yang ditujukan agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan. Dalam hal ini, keamanannya melingkupi keamanan data/informasi dan keamanan pelaku sistem (user). Upaya keamanan sistem informasi tidak hanya dengan mencegah sistem dari kemungkinan adanya serangan-serangan seperti tersebut di atas, tetapi juga pada kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga, keamanan sistem informasi terdiri dari dua masalah utama, yaitu ancaman atas sistem dan kelemahan atas sistem. Masalah tersebut dapat berdampak pada 6 hal utama dalam

sistem informasi,

yaitu:

efisiensi, kerahasiaan, integritas,

keberadaan, kepatuhan dan keandalan. 4. Tugas Setelah mempelajari tentang keamanan sistem informasi kesehatan, maka lakukan identifikasi keamanan sistem informasi di unit kerja saudara! 5. Test Formatif Pertanyaan: 1)

Jelaskan indikator-indikator keamanan sistem informasi !

2)

Jelaskan perbedaan ancaman dan kelemahan sistem !


40

Kegiatan Belajar 4

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 4 mempelajari tentang konsep manajemen data, data based, sistem manajemen data based, dan informasi kesehatan satu pintu. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat: a.

Menjelaskan manajemen data dengan benar.

b.

Menjelaskan konsep manajemen data based dengan benar (kegiatan, struktur, jenis, menciptakan).

c.

Menjelaskan sistem manajemen data based dengan benar.

d.

Menjelaskan arah dan kebijakan pengolahan data dan informasi satu pintu dengan benar.

2. Uraian Materi a.

Manajemen Data Manajemen data merupakan penerapan fungsi organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kontrol sistematis terhadap pembuatan, penyimpanan, penelusuran juga pemeliharaan dan penempatan data. Fungsi yang luas ini tidak dapat dianggap sama dengan pekerjaan pengarsipan atau penyimpanan yang merupakan fase kecil dalam rentang hidup data. Konsep program ini diatur dalam siklus hidup dari pembuatan – penempatan data, dengan prosedur administrasi yang sesuai untuk menangani setiap tahapan siklus tersebut. Tujuan manajemen data adalah: 1)

Menyediakan informasi akurat dan tepat waktu.

2)

Mengembangkan dan mempertahankan satu sistem yang efisien untuk membuat, menyimpan, memanfaatkan, memelihara dan menempatkan informasi.

3)

Melindungi kepentingan informasi, mendisain dan mengontrol standar yang efektif dan metode evaluasi periodik berkaitan dengan manajemen data, peralatan dan prosedur.

4)

Membantu mendidik pegawai perusahaan dengan metode yang paling efektif untuk mengontrol dan mengolah data.


41

b.

Konsep Manajemen Data Based (Kegiatan, Struktur, Jenis, Menciptakan) Data based adalah kumpulan elemen informasi/ file-file yang yang membentuk satuan data yang besar, yang akan digunakan untuk tujuantujuan yang telah dipilih. Istilah-istilah yang digunakan dalam teknologi data based: 1)

Entity, konsep dasar penyimpanan database yang merupakan sesuatu yang dipakai untuk menyimpan informasi. Contohnya: karyawan, data pasien, persediaan obat. Setiap entity memiliki atribut.

2)

Atribut, elemen data yang merupakan bagian dari entity. Contoh: alamat pasien, nama pasien, dll.

3)

Field, kumpulan elemen data kecil yang disimpan dalam sebuah spasi (ruang fisik) dapat terdiri atas karakter tunggal atau nomor tunggal, atau dapat terdiri atas beberapa karakter atau nomor. Field biasanya secara logis berkaitan dengan field lainnya; pengelompokan logis atas field disebut catatan (record).

4)

Characters, merupakan huruf atau angka.

5)

Data value, kombinasi karakter (huruf dan angka) yang memiliki makna.

6)

Record, sejumlah field yang dikelompokkan dan membentuk sebuah satuan data, yang sekaligus menguraikan atribut dari sebuah entity.

7)

File, sekumpulan record yang sejenis. Adapun jenis-jenis file adalah: a)

File induk (master file), file yang berisi data relatif permanen. Contoh: record dalam file rekam medik yang berisi informasi tentang nama pasien, alamat, dan data kunjungan.

b)

File transaksi (transaction file), file yang berisi data transaksi yang bersifat sementara.

c)

File tabel (table file), file yang berisi referensi (acuan) data yang diambil selama pemrosesan data untuk memudahkan kalkulasi. Contoh: tarif kunjungan, tabel biaya sewa alat, dll.

d)

File sejarah (history file), file yang berisi transaksi yang telah diproses.

e)

File cadangan (backup file), file yang berisi duplikat (copy) sebuah file.

f)

Suspensi file, file yang berisi record yang telah dipisahkan sementara dari pemprosesan data reguler dengan tujuan untuk diinvestigasi dan MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

42

dibetulkan. Contoh: transaksi pembelian obat apotik tanpa record piutang. g)

Report file, file sementara yang berisi data yang akan dicetak pada tanggal berikutnya. Untuk memudahkan dalam penggunaan file tingkat fisik, maka perlu

pengorganisasian data based, yaitu: 1)

File Sekuensial: catatan dapat diakses dalam sekuens yang telah ditentukan sebelumnya. File sekuensial bermanfaat secara normal mengakses seluruh catatan dalam file

2)

File Terindeks: setiap atribut dapat diekstrak dari catatan dalam file utama dan digunakan untuk membuat file baru yang bertujuan menyediakan indeks untuk file asli.

3)

File Akses Langsung: metode yang berkaitan adalah dengan menyimpan alamat-alamat alat fisik sebagai suatu field dalam catatan file bersangkutan.

c.

Sistem Manajemen Data Based Sistem Manajemen Basis-Data (Data Base Management System / DBMS) adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan meng-akses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk meng-akomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbedabeda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Contoh DBMS adalah Oracle, SQL server 2000/2003, MS Access, MySQL dan sebagainya. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah: 1)

Keamanan: DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses.

2)

Independensi: DBMS menjamin independensi antara data dan program, data tidak bergantung pada program yang meng-akses-nya, karena struktur data-nya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya program juga tidak bergantung


43

pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. 3)

Konkruensi / data sharing: data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS.

4)

Integritas: DBMS mengelola file-file data serta relasi-nya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten

5)

Pemulihan: DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali filefile data ke keadaan semula sebelum terjadi-nya kesalahan (error) atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak.

6)

Kamus / katalog sistem: DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field-field data yang terkandung dalam basisdata.

7)

Perangkat Produktivitas: DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database, misalnya report generator (pembangkit laporan) dan query generator (pembangkit query / pencarian informasi). Keunggulan sistem manajemen data based diantaranya: mengurangi

duplikasi data atau data redundancy, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan effisiensi dan effektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data, meningkatkan pemakaian bersama dari data, meningkatkan layanan backup dan recovery data, mengurangi konflik antar pengguna data. Adapun kelemahan sistem manajemen data based adalah: 1) Memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. 2) Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal (disk) maupun internal (memory) agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. 3) Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. 4) Kebutuhan akan sumber daya (resources) biasanya cukup tinggi.


44

5) Konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal, disamping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. 6) Apabila DBMS gagal menjalankan misinya maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. d.

Arah dan Kebijakan Pengolahan Data dan Informasi Satu Pintu (Dinas Kesehatan Provinsi jawa tengah) Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah tatanan berbagai komponen data dan informasi kesehatan yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan suatu wilayah muatan data (content) yang diatur dalam manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah data yang bersifat tahunan, selebihnya akan diatur dalam Master Plan SIKDA Jawa Tengah (misalnya Sitem Informasi Bencana atau hal-hal lain yang bersifat emergency. Sistem Informasi Kesehatan digunakan oleh seluruh komunitas kesehatan dan masyarakat luas, dibangun serta dikelola oleh tenaga profesional bidang Teknologi Informasi, Epidemiologi, Statistik Kesehatan, Administrasi Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan. Perlu diberlakukan reward dan punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK. Tiap tingkatan wilayah administrasi harus memiliki pusat / pengelola data, secara bertahap dikembangkan pengelolaan data dan informasi satu pintu (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat mengakses dengan cara yang cepat dan mudah. Kebijakan pemerintah tentang pengolahan data dan informasi data satu pintu dilakukan dengan latar belakang: 1)

Sistem-sistem

pencatatan

dan

pelaporan

yang

ada

belum

terkoordinasikan dalam satu mekanisme kerjasama. 2)

Sebagian

besar

daerah

kurang

memiliki

kemampuan

untuk

mengembangkan sistem informasi kesehatan. 3)

Pemanfaatan data dan informasi dalam manajemen kesehatan belum optimal akibat belum berkembangnya sistem kesehatan dan manajemen kesehatan di berbagai tingkat.


45

4)

Pemanfaatan data dan informasi kesehatan oleh masyarakat cenderung meningkat,

tetapi

sistem

informasi

kesehatan

belum

dapat

mengimbanginya. 5)

Pemanfaatan teknologi telematika dalam sistem informasi kesehatan belum optimal.

6)

Dana untuk pengembangan sistem informasi kesehatan masih terbatas.

7)

Belum banyak tenaga purna-waktu pengelola sistem informasi kesehatan yang menduduki jabatan fungsional.

8)

Azas desentralisasi dapat mendekatkan pengambilan keputusan ke sumber issue, maka untuk mengetahui adanya suatu issue, dibutuhkan sistem informasi kesehatan yang terpadu.

9)

Perlu perumusan dan penataan sistem kesehatan propinsi dan kabupaten atau kota dalam rangka pencapaian indonesia sehat, seolah-olah ada hubungan yang putus antara kabupaten atau kota dengan propinsi serta dengan pusat. Pembangunan bidang kesehatan Jawa Tengah yang membutuhkan

pengelolaan informasi data yang tepat dan akurat meliputi: 1)

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2)

Program lingkungan sehat

3)

Program upaya kesehatan masyarakat

4)

Program upaya kesehatan perorangan

5)

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit

6)

Program perbaikan gizi masyarakat

7)

Program sumber daya kesehatan

8)

Program obat dan perbekalan kesehatan

9)

Program pengawasan obat dan makanan

10) Program pengembangan obat asli Indonesia 11) Program kebijakan dan manajemen pembangunan 12) Program penelitian dan pengembangan kesehatan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan program di atas, maka diperlukan data dan informasi yang bersifat menyeluruh/ terintegrasi, yang terdiri atas data dari: statistik kependudukan, statistik vital, statistik penyakit, statistik lingkungan dan statistik sumber daya kesehatan.


46

Untuk membangun SIK terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat Puskesmas, kabupaten/kota, propinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama. Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan

dan

kesinambungan

SIK,

sistem

penganggaran

perlu

dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data dan informasi baik ditingkat Puskesmas dan jaringannya, tingkat kabupaten dan jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data. Pusat / pengelola data adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat

yang

berwenang

di

suatu

wilayah,

untuk

mengelola

dan

mempublikasikan data dan informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan. Jaringan yang terintegrasi adalah penyatuan semua sistemsistem informasi berupa pengembangan, pembagian tugas, otoritas dan mekanisme saling hubung dengan maksud untuk lebih meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan daya sinergi Tujuan dari pengembangan manajemen data dan Informasi Kesehatan Satu Pintu adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data dan informasi baik ditingkat Puskesmas dan jaringannya, tingkat kabupaten dan jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya, yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data yang berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang besifat evidence based. Entri dan pengiriman data ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dilakukan secara mandiri oleh Puskesmas dan jaringannya. Pelatihan pengelolaan data di tingkat Puskesmas menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Untuk menjamin kesinambungan operasional MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

47

dan maintenance sistem informasi kesehatan di Puskesmas agar dibuat sistem penganggaran yang dikukuhkan melalui Perda (atau aturan yang setingkat) dari pengembalian dana PAD Puskesmas dan jaringannya Untuk menjamin kesinambungan operasional dan maintenance sistem informasi kesehatan di Puskesmas agar dibuat sistem penganggaran yang dikukuhkan melalui Perda (atau aturan yang setingkat) dari pengembalian dana PAD jajaran kesehatan di tingkat kabupaten dan sumber-sumber lain seperti dari DAK, Dana Perbantuan, APBD Kabupaten/ Kota dan sumber lain yang sah. Fasilitasi teknis ke puskesmas dan jaringannya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/ kota. Semua kegiatan yang terkait dengan Sistem Informasi Kesehatan di tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Dana Dekonsentrasi (APBN). Provinsi berkewajiban mengadakan fasilitasi teknis untuk pengembangan SIK ke kabupaten/ kota dan jaringannya. Provinsi berkewajiban

melaksanakan

TOT

SIK

untuk

pengembangan

SDM

Kabupaten/ Kota. Setiap Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi harus memiliki pusat pengelola data. Manajemen Data dan Informasi di tiap tingkat wilayah harus menggunakan sistem satu pintu. Muatan data di masing-masing tingkat wilayah minimal dapat memenuhi kebutuhan data profil kesehatan, SPM, Lapkesda dan data inventori. Membangun SIK Terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat Puskesmas, kabupaten/ kota, provinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama. Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi. Muatan data (content) yang diatur di dalam manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah data yang bersifat tahunan, selebihnya akan diatur dalam Master Plan SIKDA Jawa Tengah (misalnya Sitem MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

48

Informasi Bencana atau hal-hal lain yang bersifat emergency). Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu bersifat dinamis, sehingga bisa dilakukan penyesuaian terhadap situasi, kondisi dankebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama. Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu merupakan basis penyusunan Master Plan SIKDA Jateng. Dinas Kesehatan Provinsi menyusun Master Plan SIKDA Jateng ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk disosialisasikan ke seluruh Bupati / Walikota agar diaplikasikan. 3. Rangkuman Sistem Informasi Kesehatan yang dibangun harus bermanfaat untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi yang bersangkutan,

dapat

memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence based sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. Data atau informasi dari hasil pengolahan data, harus sudah melalui proses validasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait sebelum dipublikasikan. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi. Pengembangan SIK ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi.

4. Tugas Setelah mempelajari tentang keamanan sistem informasi kesehatan, maka lakukanlah pengamatan terhadap manajemen data dan pengolahan informasi pada sistem informasi kesehatan ibu dan anak (Simpus KIA).


49


Jelaskan tentang jenis-jenis file!

2)

Bagaimanakah cara melakukan manajemen data?

3)

Apakah keunggulan dan kelemahan sistem manajemen data based?

4)

Apa yang dimaksud dengan pengelolaan informasi satu pintu?


50

Kegiatan Belajar 5

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 5 mempelajari tentang sistem pencatatan dan pelaporan sebagai sumber data sistem informasi kesehatan. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat: a.

Menjelaskan sistem informasi manajemen dokumen dengan benar.

b.

Menjelaskan sistem informasi rekam medis elektronik dengan benar. 2. Uraian Materi Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pengelolaan data dan

informasi dari sistem informasi. Pengelolaan data yang baik dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta diseminasi informasi. Beberapa strategi dirumuskan agar pengelolaan data dan informasi di pusat dan daerah dapat lebih berkualitas. Strategi tersebut antara lain meningkatkan kemampuan SDM SIK dalam melakukan manajemen data, meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi, dan Meningkatkan aliran data dan informasi dari daerah ke pusat. Strategi-strategi tersebut yaitu: 1)

Strategi 1. Meningkatkan kemampuan SDM SIK dalam melakukan manajemen data terutama pengumpulan data. Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas data mulai dari pengumpulan hingga diseminasi. Adapun tujuan strategi ini adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM SIK dalam melakukan manajemen data terutama pengumpulan data.

2)

Strategi 2. Menata dan meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi merupakan bagian utama dari Sistem Informasi Kesehatan. Pengelolan data dan informasi meliputi pengumpulan, permintaan, dan/atau penggabungan data rutin dan non-rutin dari sumber data, pengolahan data, penyimpanan dan pemeliharaan data, pemberian umpan balik ke sumber data, pelaksanaan analisis data, penyebarluasan informasi, penyediaan akses, dan pembinaan serta fasilitasi pengembangan SIK. Strategi ini dimaksudkan agar terselenggaranya sistem MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

51

informasi kesehatan yang terintegrasi, baik di tingkat pusat, daerah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun tujuan strategi ini adalah tertatanya pengelolaan data dan informasi mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan hingga ke pusat. 3)

Strategi 3. Meningkatkan Aliran Data dan Informasi dari Daerah ke Pusat Ketersediaan data yang terkini, yang real time dan tepat waktu, selalu menjadi tuntutan utama para pemangku kepentingan. Berbagai strategi telah dikembangkan, terutama melalui penyediaan jaringan komunikasi data dan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) Online, namun hasilnya belum sesuai harapan. Aliran data dan informasi melalui sistem pelaporan yang ada belum mampu menyediakan data yang terkini dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Petunjuk teknis dan pelatihan yang diberikan kepada pengelola data di daerah sudah cukup untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap data, namun kendala yang masih sering ditemui adalah keterjangkauan fasilitas komunikasi data yang sering kali sulit diakses. Oleh karena itu strategi ini dimaksudkan untuk memantapkan jaringan komunikasi data agar dapat meningkatkan aliran data dari daerah ke pusat. Adapun tujuan strategi ini adalah tersedianya data dan indikator kesehatan prioritas yang tepat waktu.

a.

Sistem Informasi Manajemen Dokumen Manajemen dokumen merupakan suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah: sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai memori suatu organisasi, sebagai referensi sejarah suatu organisasi, mengurangi resiko teknis dan biaya, meningkatkan efisiensi dan proses kinerja organisasi, serta meningkatkan proses pengendalian yang lebih baik. Sistem informasi manajemen dokumen yang akan dibahas adalah sistem informasi manajemen dokumen elektronik, yaitu suatu sistem aplikasi pengelolaan dokumen hardcopy (dalam bentuk laporan paper based) yang sudah diubah ke dalam format digital ataupun softcopy berupa file tipe doc, ppt, xls, 3gp, avi, mkv, dll, kemudian diupload ke dalam software tertentu. Dokumen yang sudah diupload tersebut kemudian dapat diakses, dicari,


52

ditampilkan, maupun didistribusikan oleh pengguna dokumen melalui sistem ini. Dengan penerapan sistem menajemen dokumen elektronik ini diharapkan dapat: 1) Terciptanya pengelolaan dokumen yang lebih baik 2) Adanya penyimpanan salinan fisik file dokumen ke dalam media elektronik 3) Menjaga keamanan dari informasi yang terkandung dalam dokumen dari bahaya yang tidak diinginkan, seperti: kebakaran, banjir, kehilangan dokumen, dll. 4) Sebagai sarana untuk mempercepat proses pencarian dokumen yang dilakukan secra elektronik 5) Mempercepat penemuan fisik dokumen dengan menentukan/memasukkan informasi lokasi penyimpanan dokumen (dapat dikembangkan dengan menggunakan barcode) 6) Dokumen fisik akan terjaga kelestariannya karena penggunaannya semakin jarang digunakan 7) Sistem

selanjutnya

dapat

dikembangkan

dengan

pemanfatan

dan

pengelolaan dokumen dengan akses melalui internet Karakteristik sistem manajemen dokumen elektronik adalah sebagai berikut: 1) Capture. Capture merupakan hal penting bagi catatan dan dokumen elektronik untuk pengarsipan, retrieval dan disrtibusi sebagai solusi dokumen menajemen. Dokumen imaging dan platform management menyediakan dasar scanning, batch proses dan import dokumen elektronik. Kemajuan yang utama dalam teknologi scan emmbuat dokumen dikonversi secara cepat, murah dan gampang. Proses scan yang baik akan meletakkan kertas menjadi file komputer dengan mudah. 2) Storage. Sistem penyimpanan dokumen yang dapat dilakukan dalam jangka waktu panjang dan relatif aman serta penyimpanan dokumen yang mengakomodasi perubahan dokumen, volume yang bertambah dan mempercepat teknologi. 3) Index. Sistem index yang menciptakan suatu sistem pengarsipan secara terorganisisr yang dapat ditampilkan kembali secara efisien dan mudah.


53

Suatu sistem index yang baik akan membuat prosedur yang berjalan dan lebih efektif. 4) Retrieval. Sistem perolehan kembali menggunakan informasi dokumen yang mencakup teks, index dan gambar ke dalam sistem. Suatu sistem perolehan kembali yang baik akan membuat pencarian dokumen dengan cepat dan mudah. 5) Access. Suatu sistem akses yang baik akan membuat hak akses secara personal apakah berada di kantor atau dapat melalui internet secara flesibilitas untuk mengendalikan akses sistem. 6) Proses. Kerja sistem manajemen dokumen elektronik ini nantinya dilakukan sendiri oleh pihak yang terkait. Beberapa keuntungan dari sistem manajemen dokumen elektronik adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai tingkat kecepatan pencarian dokumen yang tinggi. 2) Tingkat ketepatan yang tinggi, karena menggunakan sistem indeks, pencatatan tempat penyimpanan secara fisik dan mempunyai dokumen bayangan dalam bentuk CD-ROM. 3) Mendukung pengelolaan dokumen. Dokumen elektronik dapat juga mengelola dokumen dalam bentuk audio, video, maupun berbagai jenis gambar seperti photo, poster, peta, dll. 4) Tingkat keamanan yang tinggi. Sistem ini terproteksi dengan adanya password, dan mempunyai salinan data (backup) yang disimpan dalam lokasi atau media berbeda. Selain keuntungan di atas, sistem ini juga dapat membantu agar penyimpanan dokumen disimpan dalam media CD-R, DVD, serta media lainnya. Sangat baik untuk mengatur dokumen dalam jumlah besar dan dapat memudahkan untuk malakukan indeks, penyimpanan, pencarian, penampilan di layar, mencetak dan mengirimkan melalui email. b.

Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik Rekam medik adalah himpunan seluruh data yang diperoleh serta diciptakan sepanjang kontak pasien dengan sistem pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes 269/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen yang tertulis maupun terekam tentang: identitas pasien, MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

54

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dasar hukum penerapan rekam medik diantaranya: UU RI NO. 36/2009 tentang kesehatan, UU RI 29/2004 tentang praktik kedokteran, dan PERMENKES 269/2008. Rekam medik kesehatan elektronik adalah kegiatan komputerisasi isi rekam kesehatan dan proses elektronisasi yang berhubungan dengannya. Elektronisasi ini menghasilkan sistem yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengguna dengan berbagai kemudahan fasilitas bagi kelengkapan dan keakuratan data, memberi tanda waspada, sebagai peringatan, tanda sistem pendukung keputusan klinik dan menghubungkan data dengan pengetahuan medis serta alat bantu lainnya. Menurut Shortliffe (2001), rekam medik elektronik (rekam medik berbasis-komputer) adalah gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan sedemikian rupa, hingga dapat melayani berbagai pengguna rekam medis yang sah. Karakteristik rekam medis elektronik, yaitu: 1) Akses simultan dari berbagai tempat 2) Tampilan data dapat dilihat dari berbagai pendekatan 3) Data entry lebih terstruktur 4) System pendukung keputusan 5) Mempermudah analisis data 6) Mendukung pertukaran data secara elektronik dan pemanfaatan data secara bersama-sama (data sharing) 7) Dapat bersifat multimedia Manfaat teknologi informasi dalam rekam kesehatan elektronik yang paling tinggi adalah mengurangi medical error dan meningkatkan keamanan pasien (patient safety). Salah satu peranan kecil teknologi informasi dalam tindakan pencegahan medical error, yakni dengan melakukan pengaturan rekam medis pada suatu sistem aplikasi manajemen rekam medis. Dengan adanya sistem aplikasi manajemen rekam medis, maka medical error dalam pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan dapat dikurangi karena setiap pengambilan keputusan akan berdasarkan rekam medis pasien yang telah ada. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

55

Menurut Thede (2008) penerapan rekam medik elektronik mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: 1) Dapat meminimalkan human eror, karena rekam medik elektronik dapat menghasilkan peringatan dan kewaspadaan klinik 2) Dapat berhubungan dengan sumber pengetahuan untuk penunjang keputusan layanan kesehatan 3) Rekam medik elektronik dapat melakukan pengambilan data sinyal biologis secara otomatis 4) Dengan rekam medik elektronik dapat memasukkan data pasien dan memperoleh saran untuk penanganan pasien 5) Dengan rekam medik elektronik data rutin dapat langsung diperoleh (dalam bentuk siap olah) dari basis data rekam medik. Sedangkan data non rutin dapat dikumpulkan pada waktu pemeriksaan pasien dan dimasukkan dalam rekam medik. Sedangkan menurut Sabarguna (2005) kelebihan rekam medik elektronik diantaranya: 1) Ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan medik, sehingga mutu pelayanan atau asuhan akan semakin baik 2) Kemudahan penyajian data sehingga penyampaian informasi akan lebih efektif 3) Pembentukan database yang memungkinkan penelitian, simulasi dan pendidikan tenaga medik maupun paramedik, berdasarkan data yang nyata 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya dan biaya dengan sistem penyediaan bahan (inventory) yang dapat menekan biaya penyimpanan, pemesanan barang maupun biaya stockout, manajemen utilisasi menyangkut tindakan atau prosedur yang tidak perlu, dan lain-lain. Adapun menurut Thede (2008), kekurangan dari penerapan rekam medik elektronik adalah: 1) Membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medik kertas untuk pengadaan perangkat keras, lunak, dan biaya penunjang. 2) Waktu yang harus disediakan oleh key person dan perawat dalam mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja memerlukan waktu yang lama.


56

3) Konversi Rekam medik kertas ke rekam medik elektronik memerlukan waktu, sumber daya, tekad dan kepemimpinan. 4) Resiko kegagalan pada sistem computer. 5) Problem dalam pemasukan data oleh petugas kesehatan.

3. Rangkuman Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pengelolaan data dan informasi dari sistem informasi. Pengelolaan data yang baik dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta diseminasi informasi. Sistem manajemen dokumen adalah bagian dari sistem pencatatan dan pelaporan sistem informasi yang merupakan suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Adapun manfaatnya adalah: sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai memori suatu organisasi, sebagai referensi sejarah suatu organisasi, mengurangi resiko teknis dan biaya, meningkatkan efisiensi dan proses kinerja organisasi, serta meningkatkan proses pengendalian yang lebih baik. Keberadaan rekam medik elektronik (rekam medik berbasis-komputer) bertujuan sebagai gudang penyimpanan informasi (secara elektronik) mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan sedemikian rupa, hingga dapat melayani berbagai pengguna rekam medis yang sah.

4. Tugas Setelah mempelajari tentang sistem pencatatan dan pelaporan, maka buatlah siklus/ alur (dalam bentuk bagan) proses pencatatan dan pelaporan pada manajemen sistem informasi kesehatan.


57


Bagaimanakah sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi dapat berjalan dengan baik ?

2)

Jelaskan tujuan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik !

3)

Apakah yang dimaksud dengan sistem rekam medik elektronik, sebutkan unsur-unsurnya !


58

Kegiatan Belajar 6

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 6 mempelajari tentang sistem informasi kesehatan nasional. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat: a.

Menjelaskan standar infomasi kesehatan dengan benar.

b.

Menjelaskan gambaran sistem informasi kesehatan nasional dengan benar.

c.

Menjelaskan gambaran sistem informasi kesehatan kabupaten/kota dengan benar. 2. Uraian Materi

a.

Standar Infomasi Kesehatan Standar informasi kesehatan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Kemenkes, serta Standar Pelayanan Minimal. 1)

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025. Adapun sasaran strategis Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-tiga (2015-2019) yang disusun setiap 5 tahun sekali. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dalam bentuk dasar, visi, misi, arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah


59

darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. a)

Visi Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan;

mencegah

risiko

terjadinya

penyakit;

melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community). Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasar

kesehatannya.

Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

60

b)

Misi Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu: i.

Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Keberhasilan

pembangunan

kesehatan

tidak

semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Kesehatan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti terlindunginya dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk

dapat

terlaksananya

pembangunan

nasional

yang

berkontribusi positif terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional berperan sebagai

penggerak

utama

pembangunan

nasional

berwawasan

kesehatan. ii.

Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga

dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meliputi: a) penggerakan masyarakat; masyarakat paling bawah mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kesehatan, b) organisasi kemasyarakatan; diupayakan agar peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam

pembangunan

kesehatan,

c)

advokasi;

masyarakat

memperjuangkan kepentingannya di bidang kesehatan, d) kemitraan; dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e) sumberdaya; diperlukan sumberdaya memadai seperti SDM, sistem informasi dan dana. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

61

iii. Memelihara dan Meningkatkan Upaya Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat. Upaya kesehatan

tersebut

diselenggarakan

dengan

kemitraan

antara

pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga. Di daerah yang sangat terpencil, masih diperlukan upaya kesehatan perorangan oleh Puskesmas. iv. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaat-kan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

62

Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan

pengawasan

yang

baik.

Upaya

dalam

meningkatkan

ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen, pengembangan serta penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. c)

Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu: i.

Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.

ii.

Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.

iii. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.


63

iv. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025. d)

Upaya Pokok Pembangunan Kesehatan i.

RPJM-K ke-1 (2005-2009) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

ii.

RPJM-K ke-2 (2010-2014) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat.

iii.

RPJM-K ke-3 (2015-2019) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap.

iv.

RPJM-K ke-4 (2020-2025) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap.

e)

Rencana Strategis Kesehatan 2015 – 2019 Rencana

Strategis Kesehatan adalah

Rencana

Strategis

Kementerian Kesehatan 2015-2019 (RENSTRA Kesehatan) yang merupakan

acuan

bagi

kementerian

kesehatan

dalam

menyelenggarakan Program Pembangunan Kesehatan, yang juga merupakan acuan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, termasuk seluruh pejabatnya baik struktural maupun fungsional, bahkan lebih luas lagi semua stakeholder dalam pembangunan kesehatan. RENSTRA Kesehatan ini adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional), pada semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini

menjadi

Rencana

kemudian dijabrakan Kesehatan Kabupaten diturunkan

Strategis

kembali maupun

Dinas

menjadi kota,

Kesehatan

Propinsi

Rencana Strategis yang

disesuaikan

dan Dinas atau

sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi

setempatnya. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan


64

dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut: No 1

2

Indikator Status Awal Target 2019 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat a. Angka kematian ibu per 346 (SP 2010) 306 100.000 kelahiran hidup b. Angka kematian bayi per 32 (2012/2013) 24 1.000 kelahiran hidup c. Prevalensi kekurangan gizi 19,6 (2013) 17,0 (underweight) pada anak balita (persen) d. Prevalensi stunting (pendek 32,9 (2013) 28,0 dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) 297 (2013) 245 per 100.000 penduduk b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50 c. Jumlah kabupaten/kota 212 (2013) 300 mencapai eliminasi malaria d. Prevalensi tekanan darah 25,8 (2013) 23,4 tinggi (persen)


65

3

4

e. Prevalensi obesitas pada 15,4 (2013) 15,4 penduduk usia 18+ tahun (persen) f. Prevalensi merokok 7,2 (2013) 5,4 penduduk usia < 18 tahun Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Jumlah kecamatan yang 0 (2014) 5.600 memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b. Jumlah kabupaten/kota yang 10 (2014) 481 memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional c. Presentase kabupaten/ kota 71,2 (2013) 95 yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan a. Persentase kepesertaan 51,8 (Oktober Min 95 SJSN kesehatan (persen) 2014) b. Jumlah Puskesmas yang 1.015 (2013) 5.600 minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan c. Persentase RSU kabupaten/ 25 (2013) 60 kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis d. Persentase ketersediaan obat 75,5 (2014) 90,0 dan vaksin di Puskesmas e. Persentase obat yang 92 (2014) 94 memenuhi syarat Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan

upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan


66

kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi: i.

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

ii.

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

iii. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. iv. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas. v.

Meningkatkan

Akses

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

yang

Berkualitas. vi. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan. vii. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan. viii. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. ix. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. x.

Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi.

xi. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. xii. Mengembangkan

dan

Meningkatkan

Efektifitas

Pembiayaan

Kesehatan.

f)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016. Adapun jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/ kota yaitu:


67

NO

1

JENIS LAYANAN DASAR Pelayanan kesehatan ibu hamil

2

Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4

5

6

MUTU LAYANAN DASAR Sesuai standar pelayanan antenatal Sesuai standar pelayanan persalinan

Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan Sesuai kesehatan standar balita pelayanan kesehatan balita Pelayanan Sesuai kesehatan standar pada usia skrining pendidikan kesehatan dasar usia pendidikan dasar Pelayanan Sesuai kesehatan standar pada usia skrining produktif kesehatan usia produktif

PENERIMA LAYANAN DASAR Ibu hamil

PERNYATAAN STANDAR

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Ibu bersalin Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Bayi baru lahir Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Balita Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Anak pada usia Setiap anak pada pendidikan dasar usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun

7

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.

Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas

8

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Penderita hipertensi

9

Pelayanan kesehatan

Sesuai standar

Penderita Diabetes Melitus

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Setiap penderita Diabetes Melitus


68

penderita Diabetes Melitus

b.

pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa

10

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11

Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan kesehatan TB

12

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang dengan Setiap orang TB dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Orang berisiko Setiap orang terinfeksi HIV berisiko terinfeksi (ibu hamil, HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien TB, pasien pasien IMS, IMS, waria/transgend waria/transgender, er, pengguna pengguna napza, napza, dan dan warga binaan warga binaan lembaga lembaga pemasyarakatan) pemasyarakatan) mendapatkan . pemeriksaan HIV sesuai standar

Gambaran Sistem Informasi Kesehatan Nasional Sistem informasi kesehatan saat ini masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana diharapkan. Berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan seperti kegiatan pengelolahan data dan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme yang baik, adanya tumpang tindih dalam pengumpulan dan pengolahan data kesehatan, dan masih adanya pengumpulan data yang dilakukan berulang oleh unit-unit berbeda sehingga bukan tidak mungkin terjadinya duplikasi kegiatan dan duplikasi data. Pada umumnya gambaran sistem informasi yang berjalan saat ini masih terfragmentasi, setiap program memiliki basis data yang berdiri sendirisendiri. Pada kondisi ini jika pengguna menginginkan informasi atau


69

kebutuhan data dari sumber yang berbeda maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan mekanisme manual. Hal ini berimplikasi pada sulitnya memenuhi kebutuhan informasi komposit yang harus merelasikan dua atau lebih basis data. Selain masalah integritas data yang dapat terjadi, kondisi tersebut mengakibatkan rasio beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih besar. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada gangguan kinerja pelayanan publik. Sulitnya mengakses data pada sistem yang tidak terintegrasi akan menjadi kendala dalam penyediaan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sulit dilakukan. Berbagai kebijakan nasional sistem informasi dan tata kelola egovernment telah dirumuskan, diantaranya adalah Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Pengembangan e-Gevernment, UndangUndang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, serta Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia. Namun kebijakan nasional tersebut belum secara signifikan memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, baik di daerah maupun di pusat. Beberapa review mengenai kondisi sistem informasi kesehatan telah dilakukan. Hasil penilaian sistem informasi kesehatan pada tahun 2007 dan 2012 secara umum menunjukkan bahwa ke 6 komponen penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yaitu sumber daya, indikator, sumber data, manajemen data, kualitas data, dan diseminasi dan penggunaan data belum cukup memadai, terlebih lagi untuk komponen manajemen data dapat dikatakan masih kurang memadai. Namun demikian, dalam kurun waktu lima tahun tersebut terlihat sudah adanya perbaikan terutama pada aspek sumber daya. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian implementasi ekesehatan pada tahun 2013 secara umum menunjukkan bahwa ke 6 (enam) komponen implementasi e-kesehatan, yaitu kebijakan, infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan data sebagian sudah tersedia, tetapi masih banyak memerlukan upaya penguatan, terutama aspek keamanan data. MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

70

Lemahnya kondisi sistem informasi kesehatan saat ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan. Setiap unit utama di Kementerian Kesehatan memiliki dukungan aplikasi pencatatan dan pelaporan yang bervariasi untuk pengelolaan data dan informasinya. Secara internal unit utama pun masih kesulitan untuk melakukan integrasi data. Sebagai contoh di Direktorat Jenderal PP-PL sampai saat memiliki beberapa aplikasi pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi, antara lain Sistem Informasi Terpadu TB (SITT), Malaria (SISMAL), dan HIV/AIDS (SIHA). Pada prinsipnya sistem informasi di unit utama harus dapat berkomunikasi dengan aplikasi integrasi di Pusat Data dan Informasi (komunikasi data dan data warehouse). Namun hal ini masih belum optimal dilakukan karena masih pada tahap koordinasi pengembangan integrasi. Selain itu mekanisme/ prosedur terkait dengan informasi satu pintu belum tersedia, hal ini menjadi penyebab terjadinya duplikasi data dan menjadi salah satu faktor sulitnya membangun sistem informasi kesehatan di daerah yang terintegrasi dengan system informasi kesehatan nasional. Beberapa kendala terkait sumber daya manusia menjadi gambaran yang hampir sama baik di pusat maupun daerah. Kuantitas dan kualitas SDM masih belum memenuhi kebutuhan. Kemampuan untuk melakukan manajemen dan analisis data kesehatan masih kurang. Adanya keterbatasan dalam waktu akibat tugas ganda dan keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang berkembang saat ini adalah SIK terintegrasi, yaitu sistem informasi yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai. Dengan demikian data dari satu sistem secara rutin dapat mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Integrasi mencakup sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi antar satu sama lain) dan konten (data set yang sama). Bentuk fisik dari SIK terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. Model SIK yang terintegrasi mempunyai 7 komponen yang saling terhubung dan saling

terkait, yaitu: Sumber Data Manual, Sumber Data MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

71

Komputerisasi, Sistem Informasi Dinas Kesehatan, Sistem Informasi Pemangku Kepentingan, Bank Data Kesehatan Nasional, Penggunaan Data oleh Kementerian Kesehatan, Pengguna Data. SIK terintegrasi yang berbasis elektronik adalah pengembangan SIK yang akan diadopsi untuk meringankan beban pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan di lapangan. Dengan SIK terintegrasi, data entri hanya perlu dilakukan satu kali, data yang sama akan disimpan secara elektronik, dikirim dan kemudian diolah. Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan laporan sesuai standar dataset minimal dengan jadwal yang telah ditentukan.

Gambar 8.1. Siklus Informasi dalam Model SIK Nasional MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

72

Di bawah ini dijelaskan keterangan gambar siklus informasi dalam model Sistem Informasi Kesehatan nasional, yaitu: 1)

Sumber Data Manual Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual atau secara komputerisasi offline. Model SIK Nasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masih tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (antara lain, pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet). Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam bentuk hardcopy (kertas) berupa data rekapan/agregat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk

softcopy

berupa

data

individual

ke

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. Bagi petugas kesehatan yang termasuk dalam jejaring Puskesmas yang belum komputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data rekapan/agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan bagi yang sudah komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy untuk dilakukan penggabungan data di Puskesmas. 2)

Sumber Data Komputerisasi Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online. Pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Selain itu juga akan dikembangkan program mobile health (mHealth) yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi Puskesmas (aplikasi SIKDA Generik).

3)

Sistem Informasi Dinas Kesehatan Merupakan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan baik kabupaten/kota dan provinsi. Laporan yang masuk ke dinas kesehatan kabupaten/kota dari semua fasilitas kesehatan (kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dapat berupa laporan softcopy dan laporan hardcopy. Laporan hardcopy dientri ke dalam MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

73

aplikasi SIKDA generik. Laporan softcopy diimpor ke dalam aplikasi SIKDA Generik, selanjutnya semua bentuk laporan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas kesehatan provinsi melakukan hal yang sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk laporan dari fasilitas kesehatan milik provinsi. 4)

Sistem Informasi Pemangku Kepentingan Merupakan sistem informasi yang dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan. Mekanisme pertukaran data terkait kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme yang disepakati.

5)

Bank Data Kesehatan Nasional Bank data kesehatan nasional selanjutnya akan mencakup semua data kesehatan dari sumber data (fasilitas kesehatan), oleh karena itu unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data.

6)

Penggunaan Data oleh Kementerian Kesehatan Data kesehatan yang sudah diterima di bank data kesehatan nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan dan UPTP/D-nya.

7)

Pengguna Data Semua pemangku kepentingan yang tidak/belum memiliki sistem informasi sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari Bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kementerian Kesehatan.

Pengembangan SIK Arah kebijakan pengembangan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu dalam koridor kebijakan sebagai berikut: 1)

Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision Support System).


74

2)

Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititikberatkan

pada

ketersediaan

standar

operasional

yang

jelas,

pengembangan dan penguatan kapasitas SDM,dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran. 3)

Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan statistik vital melalui upaya penyelenggaraan Registrasi Vital di seluruh wilayah Indonesia dan upaya inisiatif lainnya.

4)

Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang kesehatan.

5)

Peningkatan

penyelenggaraan

sistem

analisis, penyimpanan, diseminasi

pengumpulan,

pengolahan,

dan pemanfaatan data/ informasi

dalam kerangka kebijakan SIK terintegrasi. 6)

Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta memperhatikan prinsipprinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.

7)

Pemanfaatan TIK dilakukan dalam menuju upaya pengumpulan data disaggregate/ individu.

8)

Pengembangan

SDM

pengelola

data

dan

informasi

kesehatan

dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya. 9)

Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat madani.

10) Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada. 11) Peningkatan penggunaan solusi-solusi eHealth untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem kesehatan.


75

Analisis Sistem Informasi Kesehatan Nasional Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa upaya pengembangan, penguatan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan termasuk implementasi e-kesehatan sudah berjalan dalam arah yang tepat. Berbagai capaian keberhasilan menjadi catatan penting yang dapat memberikan kekuatan untuk meraih peluang dalam upaya pengembangan, penguatan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan termasuk implementasi ekesehatan ke depan. Sementara itu, berbagai permasalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan, penguatan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan termasuk implementasi e-kesehatan yang telah dilaksanakan, tentunya juga menjadi refleksi terhadap kelemahan untuk menghadapi tantangan dalam upaya pengembangan, penguatan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan termasuk implementasi ekesehatan ke depan. Oleh karenanya, identifikasi komprehensif terhadap aspek internal yang berupa kekuatan dan kelemahan serta aspek eksternal yang berupa peluang dan tantangan sangat diperlukan agar peta situasi sistem informasi kesehatan secara konseptual menggambarkan upaya pengembangan,

penguatan,

dan

penyelenggaraan

sistem

informasi

kesehatan termasuk implementasi e-kesehatan. Berikut ini uraian analisis situasi yang mencakup faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. 1)

Faktor Kekuatan Faktor kekuatan merupakan faktor internal sistem informasi kesehatan nasional. Faktor ini diharapkan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada dalam pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional. Sehingga faktor ini harus terus digali dan dikembangkan. Faktor kekuatan diantaranya: a)

Pendanaan untuk sistem informasi kesehatan nasional.

b)

Advokasi dan pembinaan.

c)

Besarnya infrastruktur kesehatan.

d)

Inisiatif penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan transaksi layanan kesehatan.

e)

Inisiatif penerapan sistem elektronik dalam penyelenggaraan sistem pelaporan.


76

2)

Faktor Kelemahan Faktor kelemahan juga merupakan faktor internal sistem informasi kesehatan nasional. Faktor ini jika tidak diintervensi akan berdampak negatif pada keberlangsungan sistem informasi kesehatan. Sehingga sedapat mungkin faktor ini harus diminimalisasi atau diintervensi. Faktor kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah: a)

Aspek legal masih lemah.

b)

Sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi.

c)

Pendanaan untuk sistem informasi kesehatan di daerah masih terbatas.

d)

Kemampuan daerah dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dan pengelolaan data/informasi yang bervariasi.

e)

Pemanfaatan

TIK

dalam

penyelenggaraan

sistem

informasi

kesehatan dan pengelolaan data yang belum optimal.

3)

f)

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia masih rendah.

g)

Mekanisme monitoring dan evaluasi masih lemah.

Faktor Peluang Faktor peluang merupakan faktor eksternal sistem informasi kesehatan nasional. Faktor ini juga merupakan lingkungan dan suprasistem yang berpengaruh pada akselerasi pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional termasuk implementasi ekesehatan. Faktor peluang dari keadaan sistem informasi kesehatan di Indonesia adalah: a)

Kebutuhan data dan informasi semakin meningkat.

b)

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

c)

Kepedulian pemerintah terhadap penerapan sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan publik dan pemerintahan semakin meningkat.

d)

Kebijakan nasional di bidang TIK semakin kuat.

e)

Bantuan pendanaan dari mitra pembangunan (development partner) untuk pengembangan sistem informasi kesehatan.

4)

Faktor Tantangan / Ancaman Faktor ancaman merupakan faktor eksternal atau lingkungan dari sistem informasi kesehatan nasional. Faktor ini akan menghambat implementasi sistem jika tidak disikapi dengan baik. Dengan perspektif lain sebuah MODUL 1 – MK.SIK – PRODI DIV KEBIDANAN

77

ancaman dapat juga dipandang sebagai sebuah tantangan di masa depan yang harus bisa dihadapi. Faktor tantangan dan ancaman yang dapat menghambat pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia adalah: a)

Tantangan otonomi daerah.

b)

Tantangan globalisasi

c)

Tantangan ekonomi global dan kemampuan keuangan pemerintah

d)

Tantangan untuk membangun jejaring lintas unit dan lintas sektor

e)

Ancaman keamanan informasi

f)

Strategi pengembangan Sumber daya sistem informasi kesehatan merupakan aspek dasar

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang meliputi regulasi, kebijakan, koordinasi, perencanaan, pendanaan, ketenagaan, infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan tujuan dari misi ini adalah memberikan landasan

pijak,

arah

tujuan,

dan

modal

dasar

kekuatan

dalam

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Berikut ini dipilih beberapa strategi untuk mewujudkan misi tersebut, sebagai berikut: 1)

Strategi 1; Menetapkan Kebijakan dan Regulasi Sistem Informasi Kesehatan.

2)

Strategi 2; Mengembangkan dan Menetapkan Standar Sistem Informasi Kesehatan.

3)

Strategi 3; Meningkatan Pendanaan Sistem Informasi Kesehatan.

4)

Strategi 4; Memperkuat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah.

5)

Strategi 5; Mengembangkan dan Meningkatkan Kompetensi SDM Pengelola Sistem Informasi Kesehatan.

6)

Strategi 6; Memperkuat Kelembagaan Unit Pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Daerah.

7)

Strategi 7; Meningkatkan Advokasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan.


78

c.

Gambaran Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota Sistem informasi kesehatan daerah merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di daerah. Kemajuan dan kemunduran sistem informasi kesehatan daerah selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem kesehatan, kemajuan teknologi

informasi

dan

komunikasi

dapat

mempengaruhi

sistem

pemerintahan yang berlaku atau sebaliknya. Dengan sistem informasi kesehatan yang baik, akan membuat masyarakat tidak buta dengan semua permasalahan kesehatan. Berdasarkan kemajuan teknologi, seyogyanya pemerintah daerah dapat membentuk suatu sistem informasi kesehatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tepat guna, salah satunya adalah Kabupaten Subang. Salah satu penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) Terpadu di salah satu Kabupaten di Indonesia, yaitu kabupaten Subang, Jawa Barat. Seiring dengan pengembangan Sikda Generik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, maka dinas kesehatan kabupaten Subang mulai mencoba mengembangkan pada pada 5 (lima) Puskesmas. Hambatan yang ditemui adalah pada software, database, jaringan dan SDM. Dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, maka terbentuklah SIKDA dengan sistem online. Dengan sistem online dan terpadu berharap akan lebih terfokus pada satu server, satu jaringan dan satu software/ database selain SDM dibandingkan dengan mempersiapkan dan memelihara sistem offline. Sistem online yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang diberi nama Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terpadu (Sikda Terpadu). Sikda Terpadu mulai dikembangkan di Kabupaten Subang sejak akhir tahun 2014. Sikda Terpadu merupakan sistem informasi kesehatan daerah yang terdiri dari 4 sub sistem, yaitu: 1)Sistem Informasi Puskesmas (SIP), 2)Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3), 3)Sistem Informasi Manajemen Obat, 4)Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Dengan terkomputerisasi

Sistem

Informasi

secara

terpadu

Puskesmas pelayanan

diharapkan

pasien

di

dapat

Puskesmas,

Puskesmas Pembantu bahkan Polindes. Pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan di poli umum, gigi, KIA, tindakan di IGD, rawat inap, apotek dan


79

kasir dengan hasil data penyakit, sebaran penyakit, pemetaan penyakit menurut kecamatan dan desa, pengamatan penyakit, kunjungan sehat dll. Adapun sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas diharapkan dapat terkomputerisasi dan terpadunya pencatatan dan pelaporan program Puskesmas dan Dinas Kesehatan seperti data sasaran, laporan gizi, KIA, Promosi Kesehatan, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak dll. Dalam sistem pelaporan ada otoritas input data dan bisa sharing atau menggunakan data program lain sesuai kebutuhan. Puskesmas melakukan input, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan verifikasi, konfirmasi dan analisis data untuk menjadi informasi. Keberadaan sistem manajemen obat terpadu diharapkan dapat terkomputerisasi dan terpadunya pencatatan dan pengelolaan obat antara Instalasi Farmasi kabupaten/kota, gudang obat Puskesmas, obat di apotek Puskesmas dan obat yang ada di Puskesmas pembantu dan Polindes, sehingga manajemen obat dapat dilakukan secara terpadu. Kondisi obat di semua Puskesmas dapat dipantau dari kabupaten bahkan sampai stok obat di Polindes pun bisa dipantau dari jarak jauh. Untuk sistem manajemen kepegawaian diharapkan terkomputerisasi dan terpadunya data kepegawaian Puskesmas dan dinas kesehatan terutama untuk kebutuhan daftar pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan golongan dan Nominatif Pensiun. Data kepegawaian ada hubungannya dengan tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan pada Sistem Informasi Puskesmas. Sehingga dengan Sikda Terpadu diharapkan dapat menghubungkan semua Puskesmas dan jaringannya serta Dinas Kesehatan Kabupaten selain rumah sakit secara online melalui jaringan internet. Sikda Terpadu juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data, informasi, pelayanan kesehatan dan laporan program kesehatan yang dapat diolah secara komputerisasi, realtime, dan up to date.


80

3. Rangkuman Sasaran strategis (Renstra) Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-tiga (2015-2019) yang disusun setiap 5 tahun sekali. Indikator sasarannya adalah: meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016. Pengembangan

sistem

informasi

kesehatan

bertujuan

untuk

memudahkan dalam mencapai target sasaran strategis kesehatan dan standar pelayanan minimal. Pada umumnya gambaran sistem informasi yang berjalan saat ini masih terfragmentasi, setiap program memiliki basis data yang berdiri sendiri-sendiri. Pada kondisi ini jika pengguna menginginkan informasi atau kebutuhan data dari sumber yang berbeda maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan mekanisme manual. Hal ini berimplikasi pada sulitnya memenuhi kebutuhan informasi komposit yang harus merelasikan dua atau lebih basis data. Selain masalah integritas data yang dapat terjadi, kondisi tersebut mengakibatkan rasio beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi lebih besar. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada gangguan kinerja pelayanan publik. Sulitnya mengakses data pada sistem yang tidak terintegrasi akan menjadi kendala dalam penyediaan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sulit dilakukan.


81

4. Tugas Setelah mempelajari tentang materi ini, maka uraikan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan tingkat kabupaten/kota tiap indikator, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016.


Jelaskan indikator pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 !

2)

Jelaskan strategi pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 !

3)

Sebutkan jenis layanan dasar pada layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/ kota !

4)

Jelaskan analisis situasi terhadap sistem informasi kesehatan di Indonesia!


82

III. DAFTAR PUSTAKA

Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008. Boockholdt, James L. 1999. Accounting Information Systems: Transaction Processing and Controls. Fifth Edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. Printed in Singapore. Charter, Denny. 2003. Desain dan Aplikasi GIS, Geographic Information System. Jakarta, Gramedia. Depkes RI. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 – 2025. Jakarta: Depkes RI. http://www.depkes.go.id. Departemen Kesehatan. 2012. Roadmap Sistem Informasi dan Kesehatan tahun 2011-2014. Kementrian Kesehatan RI, Jakarta. Edy Prahasta, 2005. Sistem Informasi Geografis, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Bandung. C.V.Informatika. Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta: 1991. Indrajit. 2001. Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung, Informatika. Inggarputri. 2009. Thesis: Evaluasi Penerapan SIMPUS berbasis komputer dengan metode PIECES di Puskesmas Wilayah Kabupaten Blora. Universitas Diponogoro, Semarang. Jogianto HM. 2005. Sistem Teknologi Informasi. Andi. Yogyakarta. Kemenkes RI. 2002. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009 – 2014. Kemenkes RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemenkes RI. 2009. UU nomor http://www.kemenkes.or.id

36

tahun

2009

tentang

kesehatan.

Kemenkes RI. 2015. Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.


83

Kementrian Kesehatan RI. 2010. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2010 – 2014. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. http://www.depkes.go.id. Kepmenkes RI. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 511 tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Kepmenkes RI. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Kusumadewi, Sri. 2009. Informasi Kesehatan. Graha Ilmu, Yogyakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019. Post, Gerald V. 2002. Database Management System: Designin & Building Business Application. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill. Robert G Murdick, dkk. 1991. Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern, Jakarta: Erlangga. Sabarguna, Boy. 2005. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Bandung: Amanah. Sabarguna, Boy S; Safrizal, Heri. 2007. Master Plan System Informasi Kesehatan. KONSORSIUM Rumah Sakit Islam Jateng-DIY, Yogyakarta. Shofari, Bambang. 2005. Pengelolaan Sistem Rekam Medik. Semarang: Perhimpunan Organisasi Profesional Perekammedikan, Informastika Kesehatan Indonesia. Shortliffe, H. Edward. 2010. Medikal Informatics: Computer Applications in Helath Care. Springer, US. Sulaeman ES. 2011. Manajemen Kesehatan, Teoti dan Praktek di Puskesmas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Trihono. 2005. Arrimes Manajemen Puskesmas. CV Sagung Seto, Jakarta.


84

Modul SIK-Prodi DIV Kebidanan-Gita K- Modul 1.pdf

Recommend Documents