Modul Praktikum
PERBANKAN SYARI’AH
Materi Perkuliahan untuk Program S-1 Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari’ah
Dosen Pengampu : Aji Fany Permana, M.A. NIDN. : 2104048205
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SUFYAN TSAURI MAJENANG 2016
BAB I PENDAHULUAN
A.
KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, pada akhir pertemuan mahasiswa memiliki
kemampuan dan ketrampilan di bidang operasional bank.
B.
STANDAR KOMPETENSI Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktikum perbankan syariah ini, diharapkan
pada akhir pertemuan mahasiswa memiliki kemampuan: 1.
Mampu menjelaskan keseluruhan proses operasional perbankan syariah
2.
Trampil dalam melaksanakan operasional harian bank syariah sebagai customer service, teller, treasury, back office dan manajer operasional bank syariah
3.
Memiliki trampil dalam melaksanakan operasional harian bank syariah
4.
Trampil membuat dan menganalisis laporan keuangan bank syariah
C.
SISTEMATIKA KEGIATAN PRAKTIKUM Kegiatan praktikum perbankan syariah akan diawali terlebih dahulu dengan pembekalan
praktikum. Kegiatan pembekalan wajib diberikan kepada para peserta praktikum sebelum mereka mengikuti kegiatan praktikum simulasi operasional harian perbankan syariah. Pembekalan praktikum diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta praktikum. Pembekalan ini akan disampaikan oleh para praktisi perbankan syariah yang temanya disesuaikan dengan kegiatan praktikum perbankan syariah serta pengarahan sistematik oleh Koordinator Divisi Ekonomi Islam tentang berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan praktikum. Pada pembekalan ini diharapkan peserta praktikum memiliki kesiapan untuk mengikuti simulasi operasionalisasi bank syariah. Adapun pembekalan yang diberikan sebagai berikut: 1.
Pengetahuan dan ketrampilan kegiatan operasional bank pada bank syariah
2.
Pengantar tentang fungsi dan tujuan Praktikum Bank Mini Syari‟ah 2
3.
Pembagian kelompok
4.
Jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum
5.
Pembacaan tata tertib praktikum
3
6.
Pengenalan umum simulasi Bank mini Adapun sistematika teori dan praktek praktikum perbankan syariah sebagai
berikut: 1.
Pengenalan Standarisasi Layanan (SQ) di Front Liner
2.
Pengenalan Aplikasi Menu Customer Services
3.
Pengenalan Aplikasi Teller
4.
Pengenalan Roll Play Mini Banking
5.
OJT Front liner – Customer Service di Kantor Cabang Bank Syariah
6.
OJT Front liner – Teller di Kantor Cabang Bank Syariah
7.
Role Play Mini Banking – Customer Services
8.
Praktek Transaksi di Teller
9.
Praktek Transaksi di Back Office – Kliring
10.
Praktek Supervisor
11.
Praktek Pemimpin Cabang
12.
OJT Back Office di Kantor Pusat – Operasi/Kantor Cabang Bank Syariah
D.
SISTIM PENILAIAN PRAKTIKUM
1.
Komponen Penilaian Nilai praktikum perbankan syariah dinyatakan dalam bentuk angka, dengan komponen serta bobot masing-masing ditentukan sebagai berikut: KOMPONEN
BOBOT
1. Aspek kehadiran pembekalan
5%
2. Aspek kehadiran praktikum
10%
2. Ujian Tulis/Pretest
5%
3. Ketrampilan pada posisi Frontliner
20%
4. Ketrampilan pada posisi BackOffice
20%
5. Ketrampilan sebagai Supervisor dan Kepala Cabang
20%
6. On The Job Training
20% TOTAL
100%
4
2.
Konversi Nilai Nilai-nilai diatas akan dikonversikan menjadi nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut: SKOR
NILAI HURUF
80 – 100
A
70 – 79
B
< 70
E. 1.
GAGAL
RANGKUMAN TEORI
Pengenalan standarisasi Layanan (SQ) di Frontliner a.
Petugas Satpam
b.
Petugas Customer Services
c.
Petugas Teller
d.
Petugas Penerima Telepon dan Helpdesk (Call Center)
e.
Supervisor
2. Pengenalan Aplikasi Menu Customer Services a.
Menu pembukaan rekening tabungan, giro dan deposito
b.
Menu informasi saldo tabungan, giro dan deposito
c.
Menu mencetak tabungan, giro dan deposito
d.
Complain Handling
3. Pengenalan Aplikasi Teller a.
e.
Menu transaksi setor tunai b.
Menu transaksi pengambilan tunai
c.
Menu laporan dan validasi transaksi
d.
Menu transaksi TAC
Menu transfer rupiah umum Layanan dan Back Office a.
Kliring, RTGS
b.
Loan Ops
c.
Tx antar kantor dan ATM
d.
Neraca
4. Pengenalan Role Play Mini Banking 5
a.
Nasabah tabungan, giro dan deposito
6
b.
Petugas Customer Services
c.
Petugas Teller
d.
Petugas Supervisor
e.
Pemimpin Cabang
5. OJT Frontliner – Customer Services di Kantor Cabang 6. OJT Frontliner – Teller di Kantor Cabang 7. Role Play Mini Banking – Customer Services a.
Pembukaan Rekening/Aplikasi 1)
Pembukaan Rekening Giro
2)
Pembukaan Rekening Tabungan
3)
Pembukaan Rekening Deposito
4)
Pembukaan Rekening Deposito Pindahan
5)
Pembukaan Rekening Sertifikat Deposito
6)
Pembukaan Rekening Deposito On Call
7)
Pembukaan L/C
8)
Pemeliharaan data statis
b.
Informasi Saldo dan Lainnya 1)
Informasi Saldo Pembiayaan
2)
Informasi Saldo Giro
3)
Informasi Saldo Tabungan
4)
Informasi Saldo Deposito
5)
Informasi Cek Nasabah
6)
Informasi Pemilik Cek
7)
Informasi PU Masuk Belum Dibayar
8)
Daftar PU Masuk Sudah Diuangkan
9)
Mencari Rekening Nasabah
10)
Informasi NIN Belum Dipakai
11)
Informasi Rekening Belum Dipakai
c.
Pencetakan 1)
Mencetak Bilyet Deposito
2)
Mencetak Setoran Deposito
3)
Mencetak Buku Tabungan
4)
Salinan R/K Pembiayaan (Rp)
5)
Salinan R/K Pembiayaan (VLS) 4
6)
Salinan R/K Giro (Rp)
7)
Salinan R/K Giro (VLS)
8)
Salinan R/K Bulan Lalu
9)
Salinan R/K Tabungan
10)
Laporan Transfer Keluar
11)
Laporan Transfer Masuk
8. Praktek Transaksi Teller a.
Transaksi Setoran Tunai 1)
Setoran Tunai
2)
Setoran Tunai dengan Warkat
3)
Setoran Tunai Tabungan
4)
Setoran Tunai Deposito
5)
Setoran Tunai Pokok Pembiayaan
6)
Setoran Tunai Pembiayaan PH
7)
Setoran Tunai Pelunasan Pembiayaan
b.
Transaksi Pengambilan Tunai 1)
Pengambilan Tunai
2)
Pengambilan Tunai dengan Warkat
3)
Pengambilan Tunai Tabungan
4)
Penutupan Rekening Tabungan (Tunai)
5)
Pengambilan Tunai Bagihasil Deposito
6)
Pengambilan Tunai Pokok Deposito
c.
Laporan dan Validasi Transaksi 1)
Validasi Fiat/Voorfiat
2)
Cetak Passbook Tabungan
3)
Daftar Mutasi Harian
d.
Transaksi Transfer Antar Cabang (TAC) dan ATM 1)
Setoran TAC
2)
Penarikan TAC
3)
Cetak Buku Pending
e.
Pembayaran Telepon
f.
Transfer Rupiah Umum
9. Praktek Transaksi di Back Office – Kliring a.
Kliring Masuk
1)
Nota Kliring yang Diterima
2)
Warkat Kliring Masuk
3)
Tolakan Nota Kliring Diterima
4)
Tolakan Warkat Kliring Masuk
5)
Nota Kliring yang Diterima
b.
Kliring Keluar 1)
Nota Kliring yang Diserahkan
2)
Warkat Kliring Keluar
3)
Tolakan Warkat Kliring Keluar
c.
Informasi Rekapitulasi Kliring
d.
Validasi Fiat dan Laporan Kliring 1)
Validasi Fiat/Voorfiat
2)
Koreksi Kliring yang Difiat
3)
Laporan Warkat Keluar
4)
Laporan Nota Keluar
5)
Laporan Warkat Masuk
6)
Laporan Nota Masuk
7)
Laporan Nota/Warkat Keluar
8)
Laporan warkat/Nota yang Mengkredit
9)
Daftar Mutasi Harian
10.
Praktek Supervisor
a.
Pengurusan Kas Cabang
b.
Aplikasi Pembiayaan
c.
Aplikasi Giro
d.
Aplaikasi Deposito
e.
Aplikasi Tabungan
f.
Pengurusan Cek/BG
g.
Pemeliharaan Data Nasabah
h.
Fiat dan Informasi saldo
i.
Aplikasi Transfer
j.
Aplikasi Kartu
k.
Pemeliharaan Flag
l.
Tabel Aplikasi Interface
m.
Laporan dan Salinan R/K
11.
Praktek Pemimpin Cabang 12.
OJT Back Office di Kantor Pusat – Operasi/Kantor Cabang Bank Syariah
F.
SATUAN ACARA PRAKTIKUM Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan praktikum kepada instruktur, maupun mahasiswa peserta praktikum, maka perlu disertakan Satuan Acara Praktikum (SAP).
Pertemuan
Bentuk
Ke-
Kegiatan
1
Materi
Pengenalan
Bagaimana
Standarisasi
Bentuk SQ
Layanan (SQ)
di Fronliner
Kegiatan
Kegiatan
Instruktur
Praktikum
Menjelaskan
Memperhatikan
Waktu 2 x 60
dan Praktek
di Frontliner 2
Aplikasi
Menu Pengenalan
Menjelaskan dan Memperhatikan
Customer
Aplikasi
pengenalan
Services
Menu
aplikasi menu CS
2 x 60
dan Praktek
Customer Services 3
Aplikasi Teller
Pengenalan
Menjelaskan dan Memperhatikan
Aplikasi
pengenalan
Teller
aplikasi
2 x 60
dan Praktek menu
Teller 4
Roll Play Mini
Pengenalan
Banking
Roll
Melakukan
roll Memperhatikan
Play play mini banking
Mini
dan
2 x 60
Simulasi
Praktek
Banking 5
OJT Frontliner On The Job – CS
Training
Mengamati
ke mengevaluasi
Kantor
dan Mengamati
2 x 60
praktek CS di kantor cabang
Cabang 6
OJT Frontliner On The Job Mengamati – Teller
Training Kantor
ke mengevaluasi
dan Mengamati praktek Teller di kantor cabang
2 x 60
Cabang 7–8
Role
Play Pengenalan
Minibanking
– Roll
CS
Melakukan
roll Memperhatikan
Play play mini banking
Mini
dan
2 x 60
Simulasi
Praktek
Banking 9 - 10
Praktek Transaksi
11
12
Praktek
Mengamati
di transaksi
di mengevaluasi
Teller
Teller
Praktek
Praktek
Transaksi di BO
transaksi
– Kliring
BO
Praktek
Praktek
Mengamati
Supervisor
Supervisor
mengevaluasi
dan Memperhatikan dan
2 x 60
Simulasi
Praktek Mengamati di mengevaluasi
dan Memperhatikan dan
2 x 60
Simulasi
Praktek dan Memperhatikan dan
2 x 60
Simulasi
Praktek 13
14
Praktek
Praktek
Memperhatikan
Pemimpin
Pemimpin
dan
Cabang
Cabang
Praktek
OJT BO
On The Job Training
Mengamati
ke mengevaluasi
Kantor
Simulasi
dan Mengamati praktek BO di kantor cabang
Cabang
G.
FASILITAS Peralatan praktikum Bank Mini Syari‟ah yang tersedia sebagai berikut:
1.
Satu set komputer bank syariah yang terdiri dari: a. Satu komputer Manager Operasional b. Satu komputer Customer Service c. Satu komputer Teller d. Satu komputer Staf Bagian Deposito e. Satu komputer Staf Bagian Administrasi Pembiayaan f. Satu komputer Staf Bagian Umum
2.
Form-form dan warkat warkat yang terdiri dari:
2 x 60
2 x 60
a. Formulir Pembukaan Tabungan Baru
b. Formulir Pengajuan Pembiayaan Baru c. Formulir Pembukaan Deposito Baru d. Lembar Perjanjian e. Slip Setoran Tabungan dan Deposito f. Slip Penarikan Tabungan g. Tiket Debet h. Tiket Kredit 3.
Stempel pengganti simplek
4.
Tiap bank (kelompok) tersedia tiga (3) buah printer Epson LX 300
5.
Tiap bank (kelompok) tersedia satu (1) buah lemari penyimpanan
H.
TATA TERTIB PESERTA Demi kelancaran proses praktikum maka peserta praktikum harus mentaati
tata tertib laboratorium bank mini syariah sebagai berikut: 1.
Pada saat memasuki ruangan peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan
2.
Tidak diijinkan memasuki laboratorium sebelum ada ijin memasuki ruangan oleh Instruktur
3.
Jam masuk praktikum adalah sebagai berikut: Jam Pertama : Pukul 09.00 – 11. 00 WIB Jam Kedua
4.
: Pukul 13.00 – 15. 00 WIB
Peserta tidak diperkenankan masuk ke ruangan laboratorium apabila terlambat lebih dari 5 menit setelah praktikum dimulai, kecuali bila diijinkan Instruktur berdasarkan alasan-alasan yang jelas
5.
Peserta tidak diperkenankan mengikuti praktikum di luar jadwal dan jam yang telah ditentukan, kecuali ada perubahan jadwal oleh Instruktur
6.
Peserta tidak diperkenankan membawa usb dan atau menyimpan data yang berakibat pada kerusakan sistem software. Jika melanggar, hal ini akan berdampak peserta tidak diijinkan mengikuti praktikum hingga selesai
7.
Selama praktikum berlangsung peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi (handphone) ke ruangan praktikum, membuat keributan/keramaian, berjalan mondar mandir antar meja, dan penyusunan file yang tidak rapi
9
8.
Peserta tidak diperkenankan merokok, makan dan minum di dalam ruangan laboratorium
10
9.
Peserta diwajibkan menjaga kebersihan selama praktikum dan pada saat meninggalkan laboratorium
10.
Peserta diwajibkan untuk bersama-sama menjaga dan merawat barang-barang yang ada di dalam ruangan
11.
Khusus untuk peserta pria:
a. Rambut pendek diatas kerah baju b. Menggunakan kemeja lengan panjang warna putih c. Menggunakan dasi d. Memakai celana warna hitam yang terbuat dari bahan katun atau sederajat (bukan denim/jeans) e. Memakai ikat/ban pinggang warna hitam f. Memakai sepatu Fantopel warna hitam, terbuat dari kulit dan atau sederajat g. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal (terbuka) h. Menggunakan kaos kaki warna hitam 12.
Khusus untuk peserta wanita: a. Menggunakan blazer warna hitam, tidak ketat (press body) dan sesuai dengan etika dan norma Islam b. Menggunakan rok warna hitam yang terbuat dari katun dan atau sederajat (bukan denim/jeans)
c. Memakai sepatu Fantopel warna hitam, terbuat dari kulit dan atau sederajat d. Tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal (terbuka) 13.
Pelanggaran/penyimpangan tata tertib laboratorium bank syariah sebagaimana ditetapkan di atas maupun perilaku yang mencurigakan yang dilakukan peserta selama praktikum akan dikenakan sanksi.
BAB II PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH
A.
PENDAHULUAN
Produk penghimpunan dana bank merupakan dana simpanan dari dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Sumber dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.
Simpanan Giro
2.
Simpanan Tabungan
3.
Simpanan Deposito Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para
penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan dari bagi hasil dan kemudahan atau keamanan uangnya. Sebagai contoh tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut dalam dunia bisnis dan biasanya pemegang rekening giro tidak begitu memperhatikan bonus, sedangkan bagi mereka yang menyimpan uangnya di rekening tabungan di samping kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bagi hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro. Kemudian tujuan menyimpan uang di rekening deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bagi hasil yang lebih besar. Hal ini disebabkan bagi hasil deposito yang diberikan kepada deposan paling tinggi dari simpanan lainnya. Dengan demikian, bagi bank simpanan deposito merupakan dana mahal karena bagi hasilnya
paling tinggi dan simpanan giro merupakan dana murah, hal ini disebabkan bonus yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan sukarela bank. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari produk ini, antara lain: 1.
Motif utama nasabah adalah simpanan/titipan, bukan investasi
2.
Bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah
3.
Bisa dimanfaatkan oleh bank
B. 1.
PRODUK GIRO PENGERTIAN GIRO Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata yang asing
lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan giro memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran dengan giro, kita tidak perlu menyediakan uang tunai, akan tetapi cukup menulis dilembar cek atau bilyet giro sejumlah uang yang akan dibayar. Keuntungan lainnya adalah uang yang disimpan direkening giro akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Disamping memperoleh beberapa keuntungan, giro juga memiliki kelemahan. Terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilyet giro. Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account, dimana istilah ini memiliki arti yang sama. Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Dan pengertian simpanan dalam undang-undang ini adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldo yang tersedia. Pengertian giro dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia (saldo) masih mencukupi. Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Disamping itu jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani diatas materai. Pemilik rekening giro disebut girant dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan
bunga
berupa
jasa
giro
yang
besarnya
tergantung
bank
yang
mengeluarkannya. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada girant merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.
2.
PRODUK GIRO PADA BANK SYARIAH Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Karakteristik giro wadiah ini mirip dengan giro pada bank konvensional, yaitu nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Dengan karakternya yang sedemikian, maka produk ini dapat menggunakan prinsip wadiah yad adh-dhamanah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Namun demikian bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak diperjanjikan di awal transaksi. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai mustawda‟, sedangkan nasabah bertindak sebagai muwaddi‟.
GAMBAR 1 Skema Titipan Wadiah Yad Dhamanah
1a. Akad Wadiah Yad Dhamanah
PENYIMPAN
PENITIP
1b. Titip Barang/Aset
Mustawda’ Muwaddi’ 5. BONUS 3. Bagi Hasil, Margin,
2. Pemanfaatan
4. DUNIA
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro adalah sebagai berikut: a.Firman Allah QS. al-Nisa‟ ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
b.
Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para
saksi)
menyembunyikan
persaksian.
dan
barangsiapa
yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” c.
Firman Allah QS. al-Ma‟idah ayat 1
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” d.
Firman Allah QS. al-Ma‟idah ayat 2
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
e.
Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)
f.
Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). g.
Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari „Amr bin „Auf). h.
Ijma
Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838). i.
Qiyas.
Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain („amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah. j.
Kaidah fiqh:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” k. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ini ditetapkan pula jenis Giro sebagai berikut: a.
Giro yang tidak dibenarkan secara syari‟ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
b.
Giro yang dibenarkan secara syari‟ah, yaitu giro yang berdasarkan
prinsip
Mudharabah dan Wadi‟ah.
Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: a.
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
b.
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
c.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d.
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e.
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f.
Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan tentang Giro Wadiah sebagai berikut:
a.
Bersifat titipan
b.
Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
c.
Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari
keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Setiap nasabah giro wadiah
akan
memperoleh Laporan Rekening Koran sebagai laporan bank atas penatausahaan simpanan nasabah, baik mutasi debet ataupun mutasi kredit. Karakteristik dari giro wadiah antara lain: a.
Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah uang yang dititipkan dan tidak boleh overdraft (cerukan)
b.
Dapat dikenakan biaya titipan
c.
Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan uang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum
d.
Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku
18
e.
Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentang dengan syariah
19
f.
Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober
2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan sebagai berikut: a. Definisi Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. b. Akad Wadiah Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. c.
Fitur dan Mekanisme Giro atas dasar akad wadiah 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biayabiaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biayacek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain:
a.
Buku Cek
b.
Bilyet Giro
c.
Kartu ATM
d.
Fasilitas Pembayaran
e.
Travellers Cheque
f.
Wesel Bank
g.
Wesel Penukaran
h.
Kliring dan lainnya
Dalam aplikasinya ada giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadiah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro
ini untuk tujuan produktif dan
menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah girant. Pada kasus kedua, giro wadiah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadiah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.
3.
PENGERTIAN CEK (CHEQUE) Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan. Penguangan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Untuk kliring memakan waktu 1 hari dan untuk inkaso 1 minggu sampai 1 bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan. Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur didalam KUH Dagang pasal 178 yaitu: a.
Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK”
b.
Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
c.
Nama bank yang harus membayar (tertarik)
d.
Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
e.
Tanda tangan penarik. Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang
diinginkan adalah sebagai berikut: a.
Tersedianya dana yang cukup
b.
Tidak dapat dibatalkan oleh penarik
c.
Ada materai yang cukup
d.
Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
e.
Jumlah uang yang tertulis diangka dengan huruf haruslah sama
f.
Waktu penawaran 70 hari sejak tanggal penarikan, setelah penawaran dapat ditarik/dibatalkan oleh penarik, dan kadaluarsa 6 bulan setelah penawaran
g.
Nominal uang dalam angka dan huruf harus sama. Jika tidak sama, yang berlaku adalah yang tertulis dalam huruf (SKBI No. 28/32/KEP/DIR psl 2 dan 3)
h.
Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di specimen (contoh tandatangan)
i.
Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
j.
Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
k.
Endorsment cek benar, jika ada
l.
Kondisi cek sempurna tidak cacat
m. Rekening nasabah belum ditutup n.
Dan syarat-syarat lainnya
Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah: a. Cek Atas Nama Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika didalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn. Budi Mulia sejumlah Rp 3.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Makmur Jaya uang sejumlah Rp 1.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” dibelakang nama yang diperintahkan dicoret. b. Cek Atas Unjuk
Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak ditulis kata-kata apa pun. c. Cek Silang Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan. d. Cek Mundur Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 01 Maret 2011. Sebagai contoh. Tn. Budi Mulia bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Maret 2011. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. e. Cek Kosong Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di black list atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia, kemudian disebarkan ke seluruh bank, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dahulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis. Akan tetapi apabila bank dapat menutup kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama ini dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas overdraft. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah dari black list.
GAMBAR 2 CONTOH CEK
Keterangan yang ada didalam suatu cek : 1. Ada tertulis kata-kata Cek atau Cheque 2. Ada tertulis Bank Penerbit/Bank Tertarik (PT. Bank Monas Indonesia Tbk) 3. Ada nomor seri cek 4. Ada tanggal penulisan cek (di bawah nomor cek) 5. Ada perintah membayar ” bayarlah kepada……. atau pembawa” 6. Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf) 7. Ada-tanda tangan dan atau cap perusahaan pemilik cek
DIAGRAM 1 TANGGAL BERLAKUNYA CEK
Tenggang Waktu
Phase 1 70 hari
Phase 2 6 Bulan
Phase 3
Kadaluarsa
Jan
Feb
Mar
Phase 1: 1. Tidak bisa dibatalkan 2. Nasabah wajib menyediakan dana
Apr
May
Jun
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Phase 2 1. Bisa dibatalkan 2. Jika tidak dibatalkan, nasabah wajib menyediakan dana
3. PENGERTIAN BILYET GIRO (BG) Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.
Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya
jika
dipindahbukukan ke rekening di bank lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso. Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukuannya dapat dilakukan antara lain: a.
Pada surat BG harus tertulis “BILYET GIRO” dan nomor seri
b.
Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
c.
Nama dan tempat bank tertarik
d.
Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf, jika tidak sama yang berlaku adalah huruf (SKBI No. 28/32/KEP/DIR psl 2 dan 3)
e.
Nama atau nomor rekening pihak penerima
f.
Tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan
g.
Tanggal penarikan adalah tanggal membuka Bilyet Giro
h.
Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan
i.
Tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan sama dengan tanggal efektif
j.
Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai persyaratan yang
telah ditentukan seperti: a.
Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya
b.
Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif
c.
Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan
d.
Dan persyaratan lainnya Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang,
dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana si punya rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan
materai. Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal. Keterangan yang ada di dalam suatu Bilyet Giro: a.
Ada tertulis kata-kata Bilyet Giro
b.
Ada tertulis Bank Penerbit/Bank Tertarik (PT. Bank Monas Indonesia Tbk)
c.
Ada nomor Bilyet Giro
d.
Ada tanggal penulisan Bilyet Giro (dibawah nomor BG)
e.
Ada perintah memindahbukukan
f.
Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf)
g.
Ada tanda tangan pemilik Bilyet Giro
GAMBAR 3 CONTOH BILYET GIRO
DIAGRAM 2 TANGGAL BERLAKUNYA BILYET GIRO Tenggang Waktu Penawaran
Phase 1 70 hari
Phase 2 Phase 3
6 Bulan
Kadaluarsa
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Phase 1: 1. Tidak bisa dibatalkan 2. Nasabah wajib menyediakan dana
4.
Jun
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Phase 2 1. Bisa dibatalkan 2. Jika tidak dibatalkan, nasabah wajib menyediakan dana
PEMBUKAAN REKENING GIRO a. Syarat dan Ketentuan Umum 1) Menandatangani akad perjanjian pembukaan rekening, dengan demikian nasabah tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Rekening Giro
Des
2) Menandatangani KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan formulir CIF (Customer Information File)
3) Mengisi aplikasi yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia seperti formulir Know Your Customer (KYC) 4) Referensikualitas rekening 5) Tidak terdaftar dalam DHN (Daftar Hitam Nasional) 6) Mendapat persetujuan Pejabat berwenang b. Syarat dan Ketentuan Khusus 1) Tidak diperbolehkan menggunakan nama samaran 2) Tidak diperbolehkan menggunakan cap jempol untuk KCTT 3) Setoran awal sesuai ketentuan produk 4) Rekening dibuka setelah dana efektif diterima Bank 5) Atas pengendapan dana diberikan bunga/bonus/bagi hasil jasa Giro 6) Menggunakan Rekening Koran/Statement sebagai media pencatatan/mutasi transaksi 7)
5.
Tidak diperkenankan overdraft
JENIS REKENING GIRO Ada beberapa jenis rekening giro berikut ini:
a. Rekening Perorangan adalah rekening atas nama pribadi Termasuk dengan rekening yang menggunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, perusahaan dagang (PD) dan sebagainyaditambahkan kata bertindak dibawah nama (badan) Syarat dokumen rekening perorangan sebagai berikut: 1) Berusia 21 tahun keatas atau telah menikah sebelum usia 21 tahun 2) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia 3) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan 4) Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor), dengan catatan jika: a)
KTP luar kota, disertai dengan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan setempat
b) WNA, dengan menggunakan paspor wajib menyertakan KITAS 5) NPWP dan surat referensi, kecuali: a)
Bekerja pada suatu pemberi kerja fotocopy SPT PPH (Surat Pajak Terhutang Pajak Penghasilan) dari perusahaan tempat bekerja
b) Penghasilan < PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)fotocopy SPT PPH dengan nilai nol
c)
Istri tanpa penghasilan fotocopy NPWP suami, kartu keluarga, surat nikah (sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta)
6) Surat pernyataan, bila nama atau tanda tangan pada rekening giro berbeda dengan kartu identitas 7) Surat kuasa bila penandatanganan warkat dikuasakan 8) Pas photo b. Rekening atas nama suatu badan 1) Badan Usaha Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan) 2) Badan Usaha non Badan Hukum (CV, Firma, Persekutuan) 3) Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Organisasi Masyarakat
Syarat dokumen rekening perusahaan: 1) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia 2) Menyerahkan dan menandatangani formulir permohonan 3) Akte pendirian/Anggaran Dasar (AD/ART) dan perubahannya yang disahkan instansi berwenang (Menkumham/MenKop) a)
Cover note dari Notaris jika dalam pengurusan
b) Surat kuasa dari seluruh pendiri (Direksi dan Komisaris) untuk melakukan pembukaan rekening 4) SIUP dari instansi berwenang 5) NPWP perusahaan 6) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku 7) Kartu identitas Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembukaan rekening dan masih berlaku 8) Surat keterangan domisili 9) Surat kuasa pembukaan rekening dari pejabat yang berwenang 10) Pas photo
Syarat dokumen rekening Pemda: 1) Peraturan Pemerintah yang mendasari pembentukan pemerintah daerah tersebut 2) Dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas dan ketentuan untuk Pemda termasuk perijinan, pajak dan sebagainya
3) Susunan Pejabat Pemda yang berwenang berikut dengan kewenangannya masing-masing 4) Kartu contoh tanda tangan dan surat penunjukkan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili Pemda dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank 5) Surat Referensi
Syarat dokumen rekening pemerintah: 1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang membuka rekening di Cabang harus disertai dengan Surat Persetujuan Bendahara Umum Negara atau persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Negara, yaitu: a)
Persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Pusat
b) Persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Daerah 2) Persyaratan lain pada rekening pemerintah
c. Rekening Gabungan (Joint Account) 1) Gabungan antar perorangan (2 atau lebih) 2) Gabungan antar suatu badan (2 atau lebih)
Syarat dokumen rekening gabungan: 1) Masing-masing harus menyerahkan dokumen persyaratan
pembukaan
rekening (perorangan atau perusahaan) dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening 2) Bukti identitas yang diperlukan untuk pembukaan rekening giro dengan status joint account disesuaikan dengan pihak yang melakukan joint account Contoh: Jika perjanjian joint account yang dibuka adalah antara perorangan dan perorangan, maka bukti identitas yang dibutuhkan adalah bukti identitas nasabah perorangan dan bukti pendukungnya dari kedua orang yang melakukan perjanjian. 3)
Instruksi perubahan data, penutupan rekening, surat kuasa kepada pihak lainharus persetujuan kedua belah pihak baik untuk rekening “or” maupun “and”
4) Transaksi untuk rekening “or” ditandatangani salah satu pihak,
rekening
“and” ditandatangani kedua belah pihak
DIAGRAM 3 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING GIRO
NASABAH
CUSTOMER
Mulai
Mengajukan permohonan pembukaan rekening Giro Tida Menghendaki rekening tambahan
Isi dan tandatangan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/ Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan dan SKU
Y
Isi dan tandatangan Formulir Pembukaan Rekening Tambahan dan SKU
Minta Nasabah untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/ Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan, Term and Condition/Syarat dan Ketentuan Umum-SKU serta melampirkan dokumen persyaratan pembukaan
rekening (asli)
Isi dan tandatangani kartu contoh tanda tangan DIAGRAM 4 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro Langkah A Serahkan formulir pembukaan rekening perorangan/formulir pembukaan rekening perusahaan/formulir pembukaan rekening tambahan, KCTT, SKU dan dokumen persyaratan pembukaan rekening (asli) kepada Customer Service (CS) A
DIAGRAM 4 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro Langkah A
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING GIRO CUSTOMER SERVICE
A
Tida
Nasabah membawa copy dokumen persyaratan pembukaan rekening?
Y
Cocokkan data pada copy dokumen persyaratan pembukaan rekening dengan Lakukan fotokopi Kartu Identitas dan dokumen persyaratan pembukaan rekening
Cocok Tidak
Periksa: 1. Kelengkapan dan kebenaran pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Formulir Pembukaan Rekening Tambahan, SKU dan dokumen persyaratan pembukaan rekening DIAGRAM 5 2.Keaslian Kartu Identitas Nasabah dan dokumen persyaratan pembukaan rekening Rekening Langkah B 3. Data danFlow tandaProses tanganPembukaan nasabah pada Formulir Giro Pembukaan Rekening Perorangan/Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan/Formulir Pembukaan Rekening Tambahan, SKU dan KCTT dengan kartu identitas (asli dan fotokopi) serta dokumen persyaratan pembukaan rekening (asli dan fotokopi) sesuai ketentuan
Bubuhkan stempel “SESUAI DENGAN ASLI” dan tanda tangan pada copy semua dokumen persyaratan pembukaan rekening
DIAGRAM 5 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro Langkah B PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING KORAN CUSTOMER SERVICE
B
Bubuhkan tandatangan pada kolom “Mengetahui” di KCTT sebagai bukti telah dilakukan
DIAGRAM 6 Periksa dan Cocokkan: 1. Nama lengkap dan tanggal lahir/tanggal akte pendirian perusahaan yang tertera di SKU, formulir pengenalan nasabah (CIF) dengan data pendukung 2. Tandatangan nasabah pada Formulir Pembukaan Rekening Tambahan dan SKU dengan kartu identitas nasabah
Lakukan inquiry data nasabah di Daftar Hitam Nasional (DHN) berdasarkan nama, tanggal lahir/tanggal akte pendirian perusahaan dan nomor identitas diri Tida
Y Nasabah terdaftar
Bubuhkan tanda tangan sebagai bukti CS sudah melakukan pemeriksaan DHN Periksa di sistem komputer bank untuk memastikan nasabah sudah punya rekening/CIF atau belum
C
Cetak DHN
Tolak permohonan nasabah dan kembalikan seluruh dokumen persyaratan pembukaan rekening kepada nasabah
Selesai
DIAGRAM 6 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro Langkah C PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING KORAN CUSTOMER SERVICE
C
CS melakukan penginputan data di komputer
Bubuhkan tanda tangan pada kolom “Diterima” di Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan Tidak
Nasabah menghendaki buku cek/BG
Tida
Nasabah perorangan menghendaki kartu ATM
Ya
Ya DIAGRAM 7
D
Lakukan pemesanan/pembuatan buku
Penatausahaa n Rekening
Lakukan pencetakan kartu ATM
Pencetakan Kartu ATM
DIAGRAM 7 Flow Proses Pembukaan Rekening Giro Langkah D SUPERVISOR NASABAH
TELLER
CUSTOMER SERVICE
D
Lihat Bukti Setoran
Selesai
Lakukan otorisasi pembukaan rekening
Terima dokumen pembukaan rekening dari Supervisor
Serahkan dokumen pembukaan rekening di CS
Minta nasabah melakukan penyetoran tunai ke Teller
Lakukan setoran tunai/pemindahbukua n dana
Terima copy slip setoran/formulir pemindahbukuan dari teller
Serahkan dokumen pembukaan rekening ke Supervisor untuk proses otorisasi
Distribusikan bukti setoran nasabah sesuai ketentuan
Serahkan dokumen CIF ke Satuan Kerja Pemroses
Selesai
6. a.
PEMELIHARAAN REKENING GIRO Persediaan Buku Cek/Bilyet Giro 1) Pengadaan persediaan umum dilakukan sentralisasi di Kantor Pusat (KP) oleh bagian Network dan Logistik 2) Permintaan oleh Kantor Cabang (KC) melalui Sentra Operasi KP secara tertulis disetujui Pimpinan Cabang 3) Pengiriman oleh Network dan Logistik berdasarkan instruksi Sentra Operasi KP 4) Pembukuan transaksi oleh Sentra Operasi KP 5) Setiap mutasi persediaan di catat dalam log book persediaan dan menggunakan tanda terima 6) Proses encode oleh Kantor Cabang dengan struktur 6 digit nomor seri warkat, 3 digit sandi Bank, 4 digit sandi kantor Bank, 10 digit nomor rekening, 2 digit sandi transaksi, dan 14 digit nominal sesuai SE BI No. 8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 7) Disimpan dalam khasanah dengan pengawasan ganda
b.
Persediaan Buku Cek/Bilyet Giro oleh Nasabah 1) Permintaan pertama kali menggunakan form baku Bank 2) Permintaan berikutnya menggunakan resi permohonan 3) Resi tanda terima harus diterima Bank sebelum buku cek/Bilyet Giro diaktifkan 4) Bank wajib melakukan verifikasi resi tanda terima 5) Pengambilan buku cek/Bilyet Giro yang belum diambil dilakukan pengamanan setara uang tunai oleh petugas yang ditunjuk 6) Setiap akhir hari dilakukan balancing oleh Supervisor 7) Buku cek/Bilyet Giro yang belum diambil diatas 2 bulan, dihancurkan dengan Berita Acara dengan 2 orang saksi independent
c.
Pemblokiran Buku Cek/Bilyet Giro 1) Harus dilakukan oleh Nasabah atau Kuasa 2) Didukung formulir baku Bank dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 3) Disetujui Pejabat Cabang 4) Pemblokiran sementara berlaku 1 x 24 jam
d.
Pemblokiran Rekening
1) Dari Internal Bank harus disetujui Pejabat berwenang 2) Dari Eksternal hanya oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan berlaku (seperti pajak, pengadilan, PPATK) 3) Perubahan status blokir menjadi normal harus disetujui oleh Pejabat berwenang e.
Perubahan Data Nasabah 1) Hanya dibolehkan di Cabang tempat buka rekening 2) Didukung formulir baku Bank yang ditandatangani nasabah dengan pihak yang berhak 3) Diversifikasi keabsahannya dan disetujui Pejabat berwenang 4) Khusus perubahan nomor rekening, harus dilakukan proses penutupan dan pembukaan rekening baru 5) Perubahan karena kesalahan input data dilakukan tanpa formulir dari nasabah dengan persetujuan Pejabat berwenang
6. a.
PENUTUPAN REKENING GIRO Ketentuan 1) Khusus nasabah yang ditutup oleh Bank karena tercantum dalam DHN dan memiliki cek/Bilyet Giro yang masih beredar 2) Cantumkan DHN jika menarik cek/Bilyet Giro dana tidak ada: a)
1 lembar dengan nominal >500 juta
b) 3 lembar dengan @nominal <500 juta dalam waktu 6 bulan 3) Dengan tujuan memenuhi kewajiban atas cek/Bilyet Giro yang masih beredar 4) Nomor rekening adalah nomor rekening current nasabah, hanya product code yang diubah 5) Tindak lanjut ke nasabah untuk menandatangani formulir pembukaan rekening khusus-DHN 6) Pembukaan rekening harus disetujui minimal oleh Supervisor b.
Pembukaan Rekening Khusus 1) Dilakukan di Cabang pembuka rekening 2) Dilakukan atas permintaan: 3) Dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan produk 4) Mengembalikan kartu ATM (nasabah perorangan)
5)
File dokumen pembukaan termasuk KCTT di stempel “Tutup Rekening” dan file terpisah dari yang current
6) Mengembalikan sisa buku cek/Bilyet Giro dan dihancurkan dengan didukung Berita Acara Penghancuran 7) Rekening tidak terkait dengan Standing Instruction otomatis untuk pembayaran angsuran DIAGRAM 8 Flow Proses Penutupan Rekening Giro
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING GIRO
NASABAH
MULAI
Mengajukan permohonan penutupan rekening Serahkan formulir Penutupan Rekening yang telah ditandatangani dan dokumen persyaratan penutupan rekening (jika ada)
CUSTOMER SERVICE
Minta nasabah membuat dan menandatangani surat pernyataan Penutupan Rekening serta menyerahkan dokumen persyaratan penutupan rekening (jika ada)
Isi pada kolom bank biaya yang dibebankan kepada nasabah pada surat pernyataan Penutupan Rekening Keluarkan Kartu Contoh Tandatangan (KCTT) Nasabah dan file pembukaan rekening
Periksa: 1. Kelengkapan pengisian surat pernyataan Penutupan Rekening DIAGRAM 9 2. Pengembalian dokumen persyaratan penutupan rekening (berikut sisa buku Cek/Bilyet Giro, kartu ATM jika ada) 3. Data dan tanda tangan nasabah pada surat pernyataan Penutupan Rekening dengan KCTT Tidak
Cocok Lakukan Koreksi Minta Nasabah untuk koreksi
Tandatangani surat pernyataan Penutupan
Y
A
DIAGRAM 9 Flow Proses Penutupan Rekening Giro
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING GIRO
CUSTOMER SERVICE
A Y Ada kartu ATM
1. Potong kartu ATM jika tidak memiliki rekening lain 2. Stempel “Rekening Tutup” di buku giro
Tidak
Inquiry untuk mengetahui Cek/Bilyet Giro yang masih aktif dan ada di Nasabah dan cetak hasil inquiry
Ya Ada Biaya Lainnya
Buat Nota Pemindahbukuan Dr. Rek. Nasabah Cr. Biaya Administrasi
SUPERVISOR
Periksa: 1. Kebenaran data surat pernyataan Penutupan Rekening 2. Kelengkapan dokumen pendukung persyaratan penutupan rekening 3. Nota Pemindhabukuan (jika ada) 4.Cetakan hasil inquiry Cek/Bilyet Giro yang masih
Tandatangani pada surat pernyataan Penutupan Rekening dan Nota Pemindahbukuan (jika ada)
Serahkan surat pernyataan Penutupan Rekening, Nota Pemindahbukuan (jika ada), cetakan hasil inquiry Cek/Bilyet Giro yang masih aktif serta dokumen persyaratan penutupan rekening (jika ada)
Tidak Serahkan surat pernyataan Penutupan Rekening, Nota Pemindahbukuan (jika ada), cetakan hasil inquiry Cek/Bilyet Giro yang masih aktif dan seluruh dokumen pendukung (jika ada) kepada Supervisor
B
DIAGRAM 10 Flow Proses Penutupan Rekening Giro
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING GIRO
CUSTOMER SERVICE
SUPERVISOR
B
Input Nota Pemindahbukuan (jika ada)
Lakukan proses penutupan rekening Sisa saldo d ia m b i l Tandatangan i su r a t Pernyataan tu n a i? Penutupan Reke n in g dan Konfirmasi Tulis sisa saldo pada surat pernyataan Penutupan Rekening sesuai Konfirmasi Penutupan Rekening
Tidak
Ya
Serahkan fotokopi surat pernyataan Penutupan Rekening kepada Nasabah Serahkan seluruh dokumen kepada Supervisor
Sisakan 1 (satu) warkat Cek/ DIAGRAM 10 Bilyet Giro Flowuntuk ProsesNasabah Penutupan Rekening Giro C kkan Konfirmasi ambil tunai sisa o Penutupan Rekening c dengan sisa saldo pada surat pernyataan o Penutupan Rekening
C
DIAGRAM 11 Flow Proses Penutupan Rekening Giro
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING GIRO CUSTOMER SERVICE
TELLER
SUPERVISOR
C
Tandatangani Konfirmasi Penutupan Rekening pada kolom sisa saldo
Serahkan dokumen pendukung lainnya kepada Customer Service
D
Serahkan spesimen tanda tangan dan surat pernyataan Penutupan Rekening ke Teller
Periksa Cara Pembayaran
Tidak Tida
Ya
Sisa saldo diambil tunai?
Ya
LLG
E
Input surat pernyataan Penutupan Rekening pada menu Transfer Bubuhkan stempel dan tanda tangan pada surat pernyataan Penutupan Rekening
Lihat proses penarikan tunai
Serahkan surat Pernyataan Penutupan Rekening kepada nasabah
F
DIAGRAM 12 Flow Proses Penutupan Rekening Giro PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING GIRO
TELLER
E
Kirim surat pernyataan Penutupan Rekening ke Satuan Kerja Pemproses untuk proses
CUSTOMER SERVICE
F
Simpan surat pernyataan Penutupan Rekening untuk balancing akhir hari
Nasabah Nasabah punya fasilitas Standing Instruction
Ya
D Tidak
Informasikan mengenai penutupan rekening Nasabah kepada satuan kerja terkait dengan melalui
Lihat proses balancing B. PRODUK TABUNGAN akhir hari Teller 1. TABUNGAN LihatPENGERTIAN proses pengiriman Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas warkat & tersendiri. para pengusaha atau para Tutup” pedagang form ke Jika simpanan giro digunakan olehBubuhkan stempel “Rekening pada Cabang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak file pembukaan rekening (hanya pada Serahkan surat Pemroses pertama jika dokumen lebihtangga. dari 1 digunakan oleh perorangan baik pegawai, lembar mahasiswa atau ibu rumah pernyataan Penutupan Kemudian bank menetapkan suku bunga atau bagi hasil yang nilainya lebih tinggi dari Rekening jasa giro yang diberikan kepadakepada nasabah. Simpan kartu contoh tanda tangan, Customer konfirmasi Penutupan surat Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan NomorRekening 10 tahundan 1998 pernyataan Penutupan Rekening tanggal 10 November 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya
DIAGRAM 12 Flow Proses Penutupan Rekening Giro
Selesai
Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadiah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah: a.
Buku Tabungan Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebananpembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
b.
Slip Penarikan Merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
c.
ATM Yaitu kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya berupa kartu Automated Teller Machine (ATM).
2.
PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH Secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Namun jika diamati secara mendalam, maka terdapat perbedaan besar diantara keduanya.
Pertama, perbedaan terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. Menurut akadnya, tabungan pada bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah. Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga oleh bank dan dikembalikan setiap saat pemiliknya menghendaki, sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang pengelolaannya berdasarkan akad mudharabah sehingga penarikannya harus memenuhi syarat dan tata cara yang disepakati antara nasabah dan bank. Kedua, perbedaan terletak pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka. Ketiga, perbedaan pada sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputar kepada semua bisnis tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan pada bank syariah, penyaluran dana simpanan dibatasi pada bisnis yang halal. a.
TABUNGAN WADIAH Wadiah bisa diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik
individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah yad al amanah dan wadiah yad al dhamanah. 1)
Wadiah yad al amanah yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang ditipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik
barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. 2)
Wadiah yad al dhamanah dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari wadiah yad al amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Wadiah yad al dhamanah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dapat
diaplikasikan pada rekening giro (current account) dan rekening tabungan (saving account). Sedangkan wadiah yad al amanah dapat diaplikasikan pada safe deposit box. Adapun landasan syariah tabungan baik wadiah maupun mudharabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 1) Firman Allah QS. An-Nisaa ayat 29
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
2) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 283
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
3) Firman Allah QS Al-Maidah ayat 1
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
4) Firman Allah QS Al-Maidah ayat 2
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
5) Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)
6) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
7) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf
“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. 8) Ijma Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma. 9) Qiyas Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah. 10) Kaidah Fiqh: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
11)
Para ulama mengatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak
mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang
tidak
memiliki
harta
kekayaan
namun
ia
mempunyai
kemampuan
dalam
memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut
Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan wadiah sebagai berikut: 1) Bersifat simpanan; 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank
Ketentuan umum dari tabungan wadiah adalah: 1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta. 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. GAMBAR 4 SKEMA SIMPANAN WADIAH PENGGUNA DANA
2. PEMANFAATAN DANA
3. BAGI HASIL
4. BONUS
1.
SIMPANAN WADIAH
NASABAH
b.
BANK
TABUNGAN MUDHARABAH Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan
berdasarkan akad mudharabah. Landasan syariah untuk produk tabungan ini adalah mudharabah mutlaqah yaitu simpanan dana masyarakat yang tidak dibatasi penggunaannya dari pihak nasabah kepada bank untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mengelola dana masyarakat bank menyalurkan dananya untuk melakukan kerjasama usaha kepada nasabah pembiayaan. Dalam prinsip mudharabah mutlaqah, kerjasama usaha yang dilaksanakan bank tidak dibatasi oleh penabung, baik pembatasan pada sektor usaha tertentu, seperti hanya pada sektor pertambangan dan properti saja; maupun pembatasan pada jenis akad pembiayaan tertentu, misalnya hanya pada akad pembiayaan; murabahah (jual cicil) atau ijarah (sewa cicil) atau mudharabah (kerjasama bagi hasil). Hasil keuntungan dari hasil penyaluran dana ke pembiayaan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung/investor dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Terdapat berbagai jenis produk tabungan yang ditawarkan bank syariah, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji dan tabungan berjangka, masing-masing memiliki skim yang berbeda. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemiliki dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (rasio) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank
sebagai
mudharib
menutup
biaya
operasional
tabungan
dengan
menggunakan nisbah keutungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. GAMBAR 5 SKEMA TABUNGAN MUDHARABAH
PENGGUNA DANA
2. PENGGUNAAN DANA
3. BAGI HASIL
4. BAGI HASIL
1. TABUNGAN NASABAH
BANK
GAMBAR 6 ALUR BAGI HASIL
3. Pool of Funds 1. Dana Masyarakat 2. Dana Bank (Modal)
4. Penyaluran Dana
5. Distribusi Profit 6. Fee Based Income
Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan Mudharabah sebesar 65.35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Untuk
produk
pendanaan/simpanan
bank
syariah,
misalnya
tabungan
Mudharabah dan deposito Mudharabah penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.
3.
PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN a.
Syarat dan Ketentuan Umum
1) Menandatangani perjanjian pembukaan rekening, dengan demikian nasabah tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Rekening Tabungan
2) Menandatangani KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan formulir CIF (Customer Information File) 3) Mengisi aplikasi yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia seperti formulir Know Your Customer (KYC) b.
Perbedaan dengan Rekening Giro 1) Tidak dilakukan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) 2) Tidak diperlukan Referensi 3) Tidak diperlukan persetujuan Pejabat Berwenang
c.
Syarat dan Ketentuan Khusus 1) Tidak diperbolehkan menggunakan nama samaran 2) Tidak diperbolehkan menggunakan cap jempol untuk KCTT 3) Setoran awal sesuai ketentuan produk 4) Rekening dibuka setelah dana efektif diterima Bank 5) Atas pengendapan dana diberikan bunga dan bagi bank syariah akan diberikan bonus/bagi hasil Tabungan 6) Menggunakan buku tabungan sebagai media pencatatan/mutasi transaksi rekening 7) Tidak diperkenankan Overdraft
d.
Jenis Rekening Tabungan 1) Rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi Termasuk dengan rekening yang menggunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, Perusahaan Dagang (PD) dan sebagainya yang ditambahkan kata bertindak dibawah nama (badan) 2) Rekening atas nama suatu badan a)
Badan Usaha Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan)
b) Badan Usaha Non Badan Hukum (CV, Firma, Persekutuan) c)
Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Organisasi Masyarakat
3) Rekening gabungan (Joint Account) a)
Gabungan antar perorangan 2 atau lebih
b) Gabungan antar suatu badan 2 atau lebih e.
Syarat Dokumen Rekening Perorangan 1) Kartu identitas yang masih berlaku 2) Jika identitas luar kota harus dilampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan tempat tinggal sekarang 52
3) SIUP untuk nasabah yang memiliki usaha (badan) 4) Tidak diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f.
Syarat Dokumen Rekening Perusahaan 1) Akte Pendirian/Anggaran Dasar (AD/ART) dan Perubahannya yang disahkan Instansi berwenang (Menkumham/Menkop) a)
Cover note dari Notaris jika dalam pengurusan
b) Surat kuasa dari seluruh pendiri (Direksi dan Komisaris) untuk melakukan pembukaan rekening 2) SIUP dari instansi berwenang 3) NPWP Perusahaan 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang masih berlaku 5) Kartu Identitas Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembukaan rekening dan masih berlaku 6) Surat Keterangan Domisili 7) Surat kuasa pembuatan rekening dari Pejabat yang berwenang g.
Syarat Dokumen Rekening Pemda 1) Peraturan Pemerintah yang mendasari pembentukan pemerintah daerah tersebut 2) Dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas dan ketentuan untuk Pemda termasuk perijinan, pajak dan sebagainya 3) Susunan Pejabat Pemda yang berwenang berikut dengan kewenangannya masing-masing 4) Kartu identitas Pejabat yang berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemda 5) KCTT dan surat penunjukkan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili Pemda dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank 6) Surat Referensi
h.
Syarat Dokumen Rekening Pemerintah 1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang membuka rekening di Cabang harus disertai dengan Surat Persetujuan Bendahara Umum Negara atau persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Negara, yaitu: a) Persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan jika berada di Pusat
b) Persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) jika berada di daerah 2) Persyaratan lain pada rekening pemerintah i.
Syarat Dokumen Rekening Gabungan 1) Masing-masing harus menyerahkan dokumen persyaratan pembukaan rekening (perorangan atau perusahaan) dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening 2) Instruksi perubahan data, penutupan rekening, surat kuasa kepada pihak lain (harus persetujuan kedua belah pihak baik untuk rekening “or” atau “and”) 3) Transaksi untuk rekening “or” ditandatangani salah satu pihak, rekening “and” ditandatangani kedua belah pihak
DIAGRAM 13 Flow Proses Pembukaan Rekening Tabungan PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN
NASABAH Mulai Mengajukan permohonan pembukaan rekening
Isi dan tandatangani pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, SKU, Customer Information, KCTT dan Akad (bagi Bank Syariah)
Serahkan formulir pembukaan rekening tabungan, KCTT, SKU, Customer Information, dan Akad (bagi Bank Syariah) serta dokumen persyaratan pembukaan rekening (asli) kepada Customer Service (CS)
CUSTOMER Minta Nasabah untuk mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Term and Condition/Syarat dan Ketentuan Umum-SKU , KCTT, KYC dan Akad (bagi Bank Syariah)
A
DIAGRAM 14 Flow Proses Pembukaan Rekening Tabungan Langkah A PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN CUSTOMER SERVICE
A
Tida
Nasabah membawa copy dokumen persyaratan pembukaan rekening?
Y
Ya
Cocokkan data pada copy dokumen persyaratan pembukaan rekening dengan Lakukan fotokopi Kartu Identitas dan dokumen persyaratan pembukaan rekening
Cocok Tidak Periksa:
1. Kelengkapan dan kebenaran pengisian Formulir Pembukaan Rekening Tabungan dan data Nasabah 2. Keaslian Kartu Identitas Nasabah dan masa berlaku dan dokumen persyaratan pembukaan rekening lainnya (jika ada) 3. Bandingkan dokumen Nasabah dengan Formulir Pembukaan Rekening dan Customer Information
Tidak
Sesuai
Ya
Bubuhkan stempel “SESUAI DENGAN ASLI” dan paraf pada copy semua dokumen persyaratan pembukaan rekening
Minta Nasabah untuk Koreksi
\\\\\\
55
B
56
DIAGRAM 15 Flow Proses Pembukaan Rekening Tabungan Langkah B PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN CUSTOMER SERVICE B
Tanda tanga pada Formulir Pembukaan Rekening KCTT, Customer Information, SKU dan Akad (bagi Bank Syariah)
Lihat Proses Pembukaan CIF
Input data ke komputer pembukaan rekening tabungan (Perorangan atau Perusahaan) cetak cover Buku Tabungan dan Kartu ATM
Tida
Lakukan perbaikan
Cocok dengan Formulir Pembukaan Rekening
Y
C
DIAGRAM 16 Flow Proses Pembukaan Rekening Tabungan Langkah C
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
SUPERVISOR
C
Serahkan: 1.Formulir Pembukaan Rekening, Customer Information SKU, KCTT dan Akad (bagi Bank Syariah) serta dokumen pendukung lainnya seperti copy identitas diri 2. Formulir Pembukaan Kartu ATM 3. Kartu ATM 4.Minta nasabah tandatangani di Buku Tabungan
Terima Buku Tabungan, Kartu ATM dan Nomor PIN
Isi slip setoran tunai atau pemindahbukuan untuk setoran awal dan tanda tangani
Serahkan slip setoran, dananya dan buku tabungan ke Teller
D
Serahkan ke Nasabah dengan tanda terima: Buku Tabungan Kartu ATM dan Nomor PIN
Input Fasilitas ATM ke Rekening Nasabah
Melakukan: 1. Verifikasi kebenaran dan keabsahan data pendukung 2.Cocokkan dengan hasil cetakan di layar komputer 3.Lakukan proses otorisasi data Nasabah di komputer 4.Cetak PIN dan masukkan ke amplop tertutup
Serahkan: 1.Formulir pembukaan rekening nasabah dan dokumen pendukung 2.Kartu ATM 3. Buku Tabungan yang telah ditandatangani Supervisor 4.PIN ke CS dengan tanda terima
File dokumen nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
Otorisasi pemberian fasilitas Kartu ATM Nasabah
Selesai
Selesai
DIAGRAM 17 Flow Proses Pembukaan Rekening Tabungan Langkah D
NASABAH
TELLER
SUPERVISOR
D
Input Slip Setoran Tunai atau Pemindahbukuan di komputer
Nasabah mengisi ulang slip setoran
Tidak Sesuai Ya 1. Melakukan verifikasi slip setoran nasabah 2. Validasi hasil penginputan di slip setoran 3. Cetak cover dan mutasi di Buku Tabungan
Terima buku tabungan dan mutasi setoran awal tabungan
Serahkan Buku Tabungan ke Nasabah
File slip setoran nasabah sesuai ketentuan yang Selesai Selesai
Diatas limit Teller lakukan Otorisasi
4.
PEMELIHARAAN REKENING TABUNGAN a.
Pemblokiran Rekening 1) Dari Internal bank harus disetujui Pejabat berwenang 2) Dari Eksternal hanya oleh Instansi pemerintah sesuai ketentuan berlaku (seperti; pajak, pengadilan, PPATK) 3) Perubahan status blokir menjadi normal harus disetujui oleh Pejabat berwenang
b.
Perubahan Data Nasabah 1) Hanya dibolehkan di Cabang tempat buka rekening 2) Didukung formulir baku Bank yang ditandatangani nasabah dengan pihak yang berhak 3) Diverifikasi keabsahannya dan disetujui Pejabat berwenang 4) Khusus perubahan nomor rekening, harus dilakukan proses penutupan dan pembukaan rekening baru 5) Perubahan karena kesalahan input data dilakukan tanpa formulir dari nasabah dengan persetujuan Pejabat berwenang
5.
PENUTUPAN REKENING TABUNGAN Ketentuan penutupan rekening tabungan sebagai berikut:
a.
Dilakukan di cabang pembuka rekening
b.
Dilakukan atas permintaan: 1) Nasabah 2) Bank
c.
Atas penutupan yang dilakukan Bank, kelebihan dana dikembalikan ke nasabah (tidak boleh menjadi pendapatan)
d.
Rekening yang bersaldo 0 (nol) berturut-turut dalam jangka waktu tertentu, ditutup secara system
e.
Dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan produk
f.
Mengembalikan kartu ATM (nasabah perorangan)
g.
File dokumen pembukaan termasuk KCTT di stempel “Tutup Rekening” dan file terpisah dari yang current
h.
Rekening tidak terkait dengan pembayaran angsuran
DIAGRAM 18 Flow Proses Penutupan Rekening Tabungan
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING TABUNGAN
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
MULAI
Mengajukan permohonan penutupan rekening
Serahkan formulir Penutupan Rekening yang telah ditandatangani, buku tabungan dan kartu ATM
Minta nasabah mengisi dan menandatangani formulir Penutupan rekening serta menyerahkan dokumen persyaratan penutupan rekening (jika ada)
Periksa atau verifikasi: 1. Kelengkapan pengisian formulir penutupan rekening 2. Ambil dokumen pembukaan rekening dan KCTT 3. Pengembalian dokumen persyaratan penutupan rekening (Kartu ATM dan Buku Tabungan)
Input di komputer, periksa kebenaran penginputan dan serahkan ke Supervisor Tidak
Y Cocok
Lakukan Koreksi
Minta Nasabah untuk koreksi
Tandatangani formulir penutupan rekening pada kolom diterima dan verifikasi
A
DIAGRAM 19 Flow Proses Penutupan Rekening Tabungan
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING TABUNGAN
CUSTOMER SERVICE
SUPERVISOR
A Ya Tidak
Cocok
Minta CS untuk koreksi
Lakukan Koreksi
Lakukan otorisasi dan tandatangani kolom “Disetujui” pada formulir Arahkan nasabah ke Teller untuk mengambil sisa saldo tabungan yang telah ditutup
Filing: 1. Formulir pembukaan rekening tabungan dan buku tabungan 2. Kartu ATM (buat berita acara penghancuran kartu) 3. Formulir penutupan rekening 4. Dan formulir perubahan data jika ada
B
Serahkan formulir penutupan rekening, dokumen persyaratan penutupan rekening kepada CS
DIAGRAM 20 Flow Proses Penutupan Rekening Tabungan PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING TABUNGAN NASABAH
TELLER
SUPERVISOR
B
Nasabah ke teller untuk mengambil sisa saldo tabungan yang telah ditutup
Serahkan spesimen tanda tangan dan surat pernyataan Penutupan
Input di komputer sesuai sisa saldo dari penutupan rekening nasabah dan jika melebihi batas limit teller minta Supervisor melakukan otorisasi
Lihat di layar komputer dan lakukan otorisasi dari penutupan rekening
Serahkan dana ke Nasabah dan file copy penutupan rekening
Serahkan kembali copy formulir penutupan rekening dan tandatangani
Selesai
C. PRODUK DEPOSITO 1. PENGERTIAN DEPOSITO Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir yaitu setelah tiga bulan. Sebagai contoh jika seorang deposan mendepositokan uang tanggal 10 April 2010 untuk tiga bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah tiga bulan yaitu tanggal 10 Juli 2010 dan biasanya apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka deposan akan dikenakan denda (penalty rate) yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Pengertian deposito menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dalam praktiknya, terdapat paling tidak tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Masing-masing deposito memiliki kelebihan tersendiri dan khusus deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing. Berikut ini jenis-jenis Deposito yang ada di Indonesia: 1. Deposito berjangka yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 1, 3, 6, 12 s/d 24 bulan. Deposito ini atas nama baik perorangan maupun
lembaga dan tidak dapat dipindah tangankan. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. 2. Sertifikat Deposito yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. 3. Deposito on call yaitu deposito berjangka dengan waktu minimal 7 hari dan paling lama 30 hari. Diterbitkan atas nama dan biasanya jumlahnya besar.
2.
PRODUK DEPOSITO PADA BANK SYARIAH Deposito adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat
dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan deposito mudharabah sebagai berikut: a.
Landasan Syariah Tentang Deposito Mudharabah 1) Firman Allah QS An-Nisa ayat 29
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
2) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 283
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
3) Firman Allah QS Al-Maidah ayat 1
2) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 283
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
4) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 198
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah
(dengan
menyebut)
Allah
sebagaimana
yang
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” 5) Hadits Riwayat Thabrani “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas) 6) Hadits Riwayat Ibnu Majah “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 7) Ijma Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma
4) Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 198 8) Qiyas Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah 9) Kaidah Fiqh
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 10) Para Ulama Para ulama mengatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta
namun
tidak
mempunyai
kepandaian
dalam
usaha
memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut
b. Jenis Deposito Deposito ada dua jenis: 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan bunga 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah c.
Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemiliki dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (rasio) dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keutungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan berbagi hasil dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.
Namun apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dana nasabah yang ditempatkan pada Bank digunakan untuk investasi dalam hal ini untuk membiayai kegiatan dunia usaha. Penabung akan mendapatkan keuntungan dengan nisbah (rasio) tertentu dari keuntungan investasi yang dilakukan bank. Misalkan nisbah yang disepakati adalah 58 : 42, artinya 58% dari keuntungan untuk nasabah dan 42% untuk Bank. Pada umumnya deposito Mudharabah ini memberikan nisbah bagi hasil bagi nasabah yang lebih tinggi daripada tabungan Mudharabah. Begitu juga dengan potensi imbal hasilnya. Biasanya, deposito Mudharabah ini berjangka waktu 1, 3 6, dan 12 bulan. Dan umumnya semakin panjang jangka waktu juga akan semakin besar nisbah bagi hasil bagi nasabah. Berdasarkan jangka waktunya, deposito Mudharabah bisa dijadikan sebagai sarana instrumen jangka pendek. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pemilik dana (shahibul maal), terdapat dua bentuk mudharabah, yakni: 1.
Deposito Mudharabah yang dikelola dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA) Yaitu pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Mudharabah Muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai prinsip syariah. Ketentuan umum pada Deposito Mudharabah yang dikelola dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah: a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyaluran dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. b) Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
c) Deposito mudharabah tidak dapat diambil setiap saat.
d) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito berjangka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2.
Deposito Mudharabah yang dikelola dengan prinsip Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) Dalam hal ini pengelola dana dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Ada dua jenis Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) yakni: a) RIA - On Balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment), dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad pembiayaan tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini: i. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. ii. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyaluran dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
iii. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. iv. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening simpanan lainnya.
b) RIA - Off Balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik : i. Bank menerbitkan bukti simpanan khusus ii. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan lainnya dan dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif (Off Balance Sheet)
iii. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana iv. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil Gambar 7 Skema Deposito Mudharabah
PENGGUNA DANA
2. DANA/INVESTASI
PENGGUNAAN
3. BAGI HASIL
4. BAGI HASIL
NASABAH
1. DEPOSITO 1,3,6.ATAU 12 BULAN BANK
Tabel 1 Perbedaan Besar-Kecil Keuntungan Deposito Mudharabah dan Deposito Konvensional DEPOSITO MUDHARABAH
DEPOSITO KONVENSIONAL
Besar-kecilnya keuntungan bagi hasil Besar-kecilnya keuntungan bagi hasil yang diperoleh nasabah tergantung pada :
yang diperoleh nasabah tergantung pada
1. Keuntungan/Pendapatan Bank
:
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan 1. bank 3. Jumlah nominal deposito nasabah 4. Jumlah rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang terkumpul di bank
Tingkat bunga yang ditetapkan.
2.
Jumlah nominal deposito nasabah.
3.
Jangka waktu deposito
5.
Jangka waktu
deposito, karena mempengaruhi lamanya investasi 3.
PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO a.
Syarat dan Ketentuan Umum 1) Menandatangani aplikasi Deposito, dengan demikian nasabah tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Deposito 2) Menandatangani KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan formulir CIF (Customer Information File) 3) Mengisi aplikasi yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia seperti Know Your Customer (KYC) 4) Disetujui Pejabat Berwenang sesuai limit (pada bilyet)
b.
Perbedaan dengan rekening Giro
1) Tidak dilakukan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) 2) Tidak diperlukan referensi c.
Syarat dan Ketentuan Khusus
1) Tidak diperbolehkan menggunakan nama samaran 2) Tidak diperbolehkan menggunakan cap jempol untuk KCTT 3) Nominal, jangka waktu, bunga atau nisbah bagi hasil sesuai ketentuan produk 4) Rekening dibuka setelah dana efektif diterima Bank 5) Penerbitan via media komunikasi dituangkan ke media baku dan persetujuan pejabat berwenang untuk kelengkapannya 6) Diterbitkan Bilyet Deposito 7) Pembayaran bunga atau bagi hasil bisa dilakukan secara ARO (Automatic Roll Over), tunai atau transfer d.
Jenis Rekening Deposito
1) Rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi Termasuk dengan rekening yang menggunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, perusahaan dagang dan sebagainya, ditambahkan pula kata bertindak dibawah nama (badan) 2) Rekening atas nama suatu badan a)
Badan Usaha Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan)
b) Badan Usaha non Badan Hukum (CV, Firma, Persekutuan) 3) Rekening Gabungan (Joint Account)
a)
Gabungan antar perorangan, 2 atau lebih
b) Gabungan antar suatu badan, 2 atau lebih e.
Syarat Dokumen Rekening Perorangan 1) Kartu identitas yang masih berlaku Jika identitas luar kota harus dilampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan tempat tinggal sekarang 2) SIUP, untuk nasabah yang memiliki usaha (badan) 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali: a)
Bekerja pada suatu pemberi kerja, contoh fotocopy SPT PPH (Surat Pajak Terhutang Pajak Penghasilan) dari perusahaan tempat bekerja
b) Penghasilan < PTKP (Penghasilan Tidak Kena pajak), contoh fotocopy SPT PPH dengan nilai nol c)
Istri tanpa penghasilan, contoh fotocopy NPWP suami, kartu keluarga, surat nikah (sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta)
f.
Syarat Dokumen Rekening Perusahaan 1) Akte Pendirian/Anggaran Dasar (AD/ART) dan Perubahannya yang disahkan instansi berwenang (Menkumham/Menkop) a)
Cover note dari Notaris jika dalam pengurusan
b) Surat kuasa dari seluruh pendiri (Direksi dan Komisaris) untuk melakukan pembukaan rekening 2) SIUP dari instansi berwenang berupa ijin praktek 3) NPWP Perusahaan 4) TDP (Tanda daftar perusahaan) yang masih berlaku 5) Kartu identitas pejabat yang berwenang untuk melakukan pembukaan rekening dan masih berlaku 6) Surat keterangan domisili 7) Surat kuasa pembukaan rekening dari pejabat berwenang g.
Syarat Dokumen Rekening Gabungan 1) Masing-masing harus menyerahkan dokumen persyaratan pembukaan rekening (perorangan atau perusahaan) dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening 2) Instruksi perubahan data, penutupan rekening, surat kuasa kepada pihak lain harus ada persetujuan kedua belah pihak baik untuk rekening “or” maupun “and”
3) Transaksi untuk rekening “or” ditandatangani salah satu pihak, rekening “and” ditandatangani kedua belah pihak 4) DIAGRAM 21 Flow Proses Pembukaan Rekening Deposito PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO 5) 6) 7) 8) 9)
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
Mulai
10) Mengajukan permohonan 11) pembukaan rekening Deposito 12)
Konfirmasikan kepada nasabah, apakah sudah punya rekening dan periksa apakah nasabah suadah ada di CIF
13) 14) 15) 16) 17) 18)
Minta nasabah untuk buka rekening/bukakan rekening pendamping
Tidak
Nasabah sudah punya rekening/CIF
19) 20) 21)
Isi dan tandatangani formulir pembukaan rekening Deposito
Lihat diagram pembukaan rekening
Minta nasabah menandatangani formulir deposito
Serahkan formulir pembukaan rekening deposito serta serta dokumen pendukung ke kepada Customer Service (CS)
Y
mengisi
dan
pembukaan rekening serta menyerahkan
Periksa dan lengkapi pengisian formulir pembukaan deposito serta kelengkapan dokumen sesuai persyaratan. Catatan: Apabila ada instruksi pembayaran, nasabah sendiri yang harus mengisi kolom instruksi pembayaran apabila tidak ada instruksi pembayaran
A
DIAGRAM 22 Flow Proses Pembukaan Rekening Deposito Secara Tunai Langkah A
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
SUPERVISOR
A
Verifikasi data serta tanda tangan nasabah pada formulir pembukaan deposito dengan dokumen pendukung (asli dan fotocopy) Tidak
Koreksi tanda tangan sesuai kartu identitas
Minta nasabah tanda tangan ulang sesuai kartu identitas
Cocok
Ya
Bubuhkan tanda tangan pada formulir pembukaan deposito dan dokumen pendukung (jika badan usaha/yayasan)
Input pembukaan deposito di komputer dan dapatkan nomor kontrak deposito
Cocokkan hasil input pembukaan deposito dengan data di formulir pembukaan deposito
Tidak
Ya Cocok
Kembalikan ke CS untuk koreksi
B
Serahkan formulir pembukaan deposito ke nasabah dan minta untuk lakukan penyetoran ke Teller
Otorisasi pembukaa n deposito
DIAGRAM 23 Flow Proses Pembukaan Rekening Deposito Secara Tunai Langkah B
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
TELLER
B
Lakukan penyetoran sumber dana ke Teller dan serahkan formulir penempatan deposito
Terima setoran nasabah
Lihat Prosedur Operasi Setoran
Stempel/validasi setoran untuk penempatan Deposito
Lakukan validasi
Cetak bilyet deposito
Serahkan bilyet deposito beserta copy formulir penempatan deposito (lembar ke 2) ke nasabah
Terima asli bilyet deposito dan copySelesai formulir penempatan deposito
Simpan formulir penempatan deposito (asli), copy bilyet deposito, fotokopi kartu identitas dan fotokopi dokumen pendukung dalam file
Serahkan formulir penempatan deposito lembar 1 dan 2 yang telah distempel/validasi ke CS
DIAGRAM 24 Flow Proses Pembukaan Rekening Deposito Secara Debet Rekening
NASABAH
CUSTOMER SERVICE
SUPERVISOR
A
Sumber Dana : Debet Rekening
Input penempatan deposito di komputer dan dapatkan nomor kontrak deposito
Pastikan hasil input pembukaan deposito sama dengan formulir Tidak
Kembalikan ke CS untuk koreksi
Sesuai?
Y
Lakukan otorisasi penempatan deposito Lakukan validasi Cetak bilyet deposito
Terima asli bilyet deposito dan copy formulir penempatan deposito
Selesai
Selesai
Serahkan bilyet deposito ke nasabah beserta copy formulir penempatan deposito (lembar 2) Simpan formulir penempatan deposito (asli), copy bilyet deposito, fotokopi kartu identitas dan fotokopi dokumen pendukung dalam file
Serahkan formulir penempatan deposito lembar 1 dan 2 yang telah distempel/validasi ke CS
4.
PEMELIHARAAN REKENING DEPOSITO
a.
Perpanjangan Deposito 1) Pada saat akan jatuh tempo, Kantor Cabang wajib konfirmasi kepada Nasabah mengenai perpanjangannya
2) Deposito yang diperpanjang otomatis, tidak diterbitkan bilyet baru 3) Cetakan perpanjangan deposito disetujui Pejabat berwenang 4) Cetakan hanya bisa diambil oleh Nasabah atau Kuasa yang didukung surat kuasa 5) Dalam 2 hari kerja setelah jatuh tempo tidak ada konfirmasi dari Nasabah, deposito akan diperpanjang oleh Bank (Automatic Roll Over/ARO) b. Perubahan Deposito dan Data Nasabah 1) Hanya dibolehkan di Kantor Cabang tempat buka rekening 2) Didukung formulir baku Bank yang ditandatangani nasabah dengan pihak yang berhak 3) Verifikasi keabsahannya dan disetujui Pejabat berwenang 4) Perubahan deposito dilakukan pada rekening tujuan pencairan pokok dan bagi hasil, cara pencairan pokok deposito 5) Perubahan data deposito dilakukan pada perubahan Customer Information Files (CIF) 6) Perubahan nama melalui proses pencairan dan penempatan 7) Perubahan karena kesalahan input data dilakukan tanpa formulir dari nasabah dengan persetujuan Pejabat berwenang c.
Deposito Dijaminkan
1) Status Dijaminkan dan Tidak Dijaminkan berdasarkan instruksi tertulis 2) Berdasarkan instruksi tertulis dari nasabah dan bank/lembaga keuangan lain (di bank lain) 3) Verifikasi instruksi sebelum dilaksanakan 4) Perubahan status harus dilaporkan pada bagian yang terkait pada hal ini di Bank
5.
PENUTUPAN REKENING DEPOSITO Ketentuan penutupan rekening deposito sebagai berikut:
a.
Dilakukan di Kantor Cabang pembuka rekening
b.
Dilakukan atas permintaan nasabah dan bank
c.
Menggunakan formulir baku permohonan penutupan yang ditandatangani nasabah dengan pihak yang berhak
d.
Deposito dijaminkan tidak boleh ditutup, kecuali ditutup Bank karena pinjaman nasabah bermasalah
e.
File dokumen pembukaan terutama KCTT di stempel “Tutup Rekening” dan file terpisah dari yang current. DIAGRAM 25 Flow Proses Penutupan Rekening Deposito – Non Automatic Roll Over PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING DEPOSITO DIAGRAM 24 Flow Proses Penutupan Rekening Deposito – Non Automatic Roll Over CUSTOMER SERVICE
MULAI Lihat tanggal jatuh tempo deposito Nasabah
Tidak Lakukan proses break deposito
Penutupan deposito dilakukan saat jatuh tempo
Lihat prosedur tentang Mekanisme Pencairan Sebelum Jatuh Tempo
Y
Lihat jenis/cara pencairan deposito
Pemindahbukuan ke rekening nasabah di bank
Dana pencairan deposito secara sistem (otomatis) akan masuk ke rekening Nasabah di Bank
A
Tunai
Lihat proses Penutupan Deposito-Tunai
DIAGRAM 26 Flow Proses Penutupan Rekening Deposito – Non Automatic Roll Over PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENUTUPAN REKENING TABUNGAN NASABAH
PEMIMPIN CABANG
CUSTOMER SERVICE
A
Minta nasabah untuk mengembalikan bilyet deposito
Buat surat pernyataan pencairan tanpa bilyet deposito (dokumen to obtain)
Tidak
Ada bilyet deposito
Bubuhkan stempel “LUNAS” pada bilyet deposito
Satukan bilyet deposito dengan dokumen pembukaan deposito dan simpan dalam file
Selesai Serahkan surat pernyataan pencairan tanpa bilyet deposito dan kartu identitas ke CS
Ya
Terima surat pernyataan pencairan tanpa bilyet deposito dan kartu identitas dari nasabah
Tidak Minta nasabah lakukan koreksi
Selesai
Ya Cocok
Serahkan surat pernyataan pencairan tanpa bilyet deposito ke pemimpin Cabang untuk persetujuan
Satukan surat pernyataan pencairan tanpa bilyet deposito dengan dokumen pembukaan deposito dan simpan dalam file
Berikan persetujuan pencairan deposito tanpa bilyet (dokumen to be obtain)
BAB III PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1.
Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2.
Pembiayaan dengan prinsip sewa
3.
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4.
Pembiayaan dengan akad pelengkap Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dijelaskan tentang pembiayaan syariah sebagai berikut: 1.
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a.
Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah
atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik; c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna‟; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.
Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Menurut Adiwarman Karim (2004) akad jual beli dan sewa termasuk ke dalam natural uncertainty contracts (NCC) yaitu kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, karena itu tingkat return-nya dapat diprediksi dengan relatif pasti (fixed and predetermined), baik jumlah (amount) maupun waktu (timing) cash flow-nya. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabahah, Salam dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Dan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini berupa Hawalah, Rahn, dan Qardh
A. Jual Beli 1. a.
Murabahah Pengertian Murabahah Kata murabahah bersumber dari bahasa Arab, yang berasal dari pecahan kata
ar-ribh yang mengikuti perubahan lafadz mufa‟alah, menjadi rabaha-yurabihumurabahah. Secara bahasa berarti tambahan atau keuntungan (marjin, ribh) yang diperoleh dari transaksi perdagangan (jual-beli). Dalam istila fiqh, murabahah difahami sebagai bai‟ bimitsli as-tsaman al-awwal ma‟a ziyadati ribhin , menjual dengan harga asal ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati. Menurut Antonio (2001; 164), ba‟i murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual
harus memberi tahu pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Karim (2004; 103), berpendapat bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam prakteknya, murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan di bank syariah. Bagi Rivai (2008;145), murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/2000 yang menjabarkan tentang murabahah diatur penjelasannya sebagai berikut: (i) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; (ii) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; (iii) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; (iv) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; (v) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang disepakati; (vi) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Selanjutnya, murabahah adalah bagian transaksi jual-beli yang pembayarannya sering dilaksanakan tidak secara tunai (non cash). Karena pihak pembeli diberi kemudahan oleh penjual untuk membayar harga dari barang yang disepakati secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati. Nilai angsuran ini disesuaikan dengan besaran harga jual. Jadi, kalau melihat karakteristik yang dimilikinya, murabahah merupakan bagian dari jual-beli yang pembayaran harganya ditangguhkan, atau al-ba‟i bi tsaman ajil.
b.
Landasan Hukum Murabahah Dalam setiap perbuatan yang dilakukan umat Islam, haruslah berpedoman pada landasan Syar‟i yang menjadi patokan dalam memperoleh batasan-batasan nilai dalam hal haram atau tidaknya perbuatan itu bila dikerjakan. Mengingat hal tersebut, maka konsep Murabahah pun tak lepas dari adanya sumber hukum atau landasan Syar‟i, Al Quran, Al Hadits, dan Ijma Ulama (kesepakatan para ulama). 1) Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran, yaitu : ٌَ َ ُك ى ِإ َ َ هلل
َ ها اَن ِز ٍ ٍَ ءا َُي وا ال َذ أ ُكُه وا َأ ي َواَن ُك ى ط ِم ِإالَ أَ ٌ َذ ُك جا ع ٍ َذ ٍ ي ُ ُك َاَل َذ ُرهُ وا َأ َ ٍُ ٍَأ َشا ى و ٌَ ذ َسج َت َ َُ ُك ى ِتانَثا (92 : 4 / كاَ ٌَ ت ُك ى ا َ سحً) ُانَاء ِ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An Nisaa/4 : 29).
) /9: انثشج...( َح َش َو ان ِشتوا 972
َ َأ حم انَث... هلل َع
Artinya : “ ... Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S. Al Baqarah; 2 : 275).
...ٌٍ ي َ ج َش ظ َشج َِإ ٌ كا ر َُف ٍج َ ِإنَي ٌَ َ َش َع Artinya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan…”(QS. al-Baqarah [2]: 280)
2) Hadits Nabi SAW ض ح
َ ان ًَُا اَ نَث َ ُع: ُ ز ِف َ انثَ َش َكح: صَهي عه َسهَ َى قَا َل إنَي أ ٍم ِ َ هلل ٍَ ثَال ِه َس ِ ج
ٌع ُ َأ ٌَ انَُِث
ه َة ٌض هلل َص س
{ ال ن ع } س َُِا ا ياج َ شن د َ ٍُ ت
َ هَث
ع ٍ
َخ هظ انُث ِش ش َ َِتان ِع َ هث
Artinya : “Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan : 1) menjual dengan cara kredit, 2) Muqaradh (nama lain dari mudharabah) dan 3) Mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah).
Hadits di atas tergolong hadits yang sanadnya lemah, walau demikian dapat diambil faedah, dimana Nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam 3 hal, salah satunya adalah menjual dengan tempo pembayaran (kredit) karena didalamnya
unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran. ٍع
َِإِ ًَا ا:َسهَ َى قَا َل نَث َ ُع
ِ صهَي عه َآِن ِ َ هلل
هلل َل ٌَ ض هلل عُ َأ ٌ ً س ِ و سس
ع ٍ َأتٌِ س ِع َ ذس ٍذ ا ن خ
(ه َاٍت ياج َصحح ا ٍت حثٌا ٌ )َسِا انَث،ٍَذ َشا Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3) Ijma‟ (Kesepakatan Ulama). Umat Islam telah berkonsensus dalam keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Madzhab Maliki, murabahah ini hukumnya Khilaful Aula (menyalahi yang utama), karena menyertakan beberapa keterangan atas orang awam itu kadangkadang sulit sehingga menyebabkan jual beli menjadi fasid. Menurut Madzhab Hambali, apabila dalam murabahah laba telah diketahui (tentukan), demikian pula pokok harganya, maka hukumnya sah tanpa makruh. Menurut Madzhab Syafi'i, murabahah adalah sah ketika penjual berkata kepada pembeli : "Saya jual barang ini kepadamu seharga pembeliannya yaitu 100 dan laba 10". Menurut Madzhab Hanafi, jual beli murabahah itu sah, yakni dengan pokok harga pertama beserta ditambah laba.
c. Syarat dan Rukun Murabahah Beberapa syarat mengenai Murabahah ini, yaitu : 1)
Syarat yang berakad (bai‟ dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2)
Barang yang diperjualbelikan (mabi‟) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3)
Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4)
Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
Sedangkan rukun murabahah, terdiri dari: 1) Pihak yang berakad : a)
Penjual (Bank)
b)
Pembeli (Nasabah)
2) Objek yang diakadkan : a)
Barang yang diperjualbelikan
b)
Harga
3) Akad/Sighat a)
Serah (ijab)
b)
Terima (qabul) GAMBAR 1 SKEMA MURABAHAH Negosiasi 1
1
2
2 Akad Bayar 4
Penjual Kirim Barang dan
Barang 3
d.
Pembeli Terima Barang dan 3a
Murabahah dalam Teknis Perbankan 1)
Pengertian a)
Murabahah adalah akad jual beli antara bank syariah dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Perbankan Syariah akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.
b)
Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka.
c)
Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memerhatikan kemampuan angsuran arus kasnya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah bai‟ bitsaman ajil (BBA).
d)
Baik harga jual maupun besar angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir.
e)
Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (penalty overdue).
2)
Praktik Murabahah dalam Perbankan Syariah Umumnya murabahah diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu; harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). GAMBAR 2 SKEMA MURABAHAH: CONTOH APLIKASI PERBANKAN Negosiasi
1
1
2
2 Akad Bayar Uang Muka Rp. 120 juta 3 Bayar Angsuran
6
CV Bina
Serahkan surat-surat ruko
Bank Syariah
7
Beli Ruko Rp. 420 juta
Beli Ruko Rp. 400 juta
5
4 Ruko
2. a.
Salam Pengertian Salam adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah
tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (dimuka). Dengan demikian jual-beli salam berarti memesan barang dengan uang muka terlebih dahulu akan tetapi barang yang akan dibeli berada dalam jaminan dengan dijelaskan sifat, ukuran dan bentuknya yang akan diserahkan kemudian sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pada jual beli salam ini barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Salam biasa terjadi pada keadaan barang yang dipesan tersebut sangat dibutuhkan oleh pembeli dan pembeli menginginkan bentuk dan barang tersebut eksklusif (berbeda dan menarik) dari jenis yang lainnya. Jadi salam merupakan suatu tanggungan atau hutang yang wajib dibayar oleh penjual pada waktu yang ditentukan. Jual beli salam dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. 2: 282: .َي ًَي فَا كُرُث ُِو ٍم ج
ها اَن ِز ٍ ٍَ َأ َُي وا ِإ َرا َذ َذٍَا ُُر ى ٍ ِإنَي أ َ ٍُ ٍَاَأ ٍ ِت َذ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka tulislah". (QS. Al-Baqarah [2]: 282)
Dan hadits Nabi Saw: سا انثخاسى ََيهى َأتو دَاد ِ َ ) ٍي أسهف في َش ئ َفههف في َكم يعهوو ٌََصٌ يعهويإني أجم يعهوو )ع ياج َاٍت َانرشيزى ُانَائي ٍ عثاط ا ٍتArtinya: "Siapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu hendaklah dengan takaran dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu".
b.
Syarat dan Rukun Salam Dalam akad salam, karakteristik barang harus diketahui oleh pembeli dan
penjual harus memenuhinya pada waktu yang ditentukan. Rukun dan syarat jual beli salam pada dasarnya sama dengan jual beli biasa. Adapun rukun-rukun salam sebagai berikut: 1)
Pembeli (muslam)
2)
Penjual (muslam ilaih) 87
3)
Barang yang diperjualbelikan (muslam fih)
4)
Harga barang (ra‟sul mal)
5)
Bayar harga barang
88
Pada jual beli salam ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar jual beli salam sah dan dibolehkan, yaitu: a.
Uang diserahkan pada waktu akad, untuk menguatkan bahwa pembeli bersungguh-sungguh dan memudahkan penjual menyediakan barang
yang
dipesan sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. b.
Barang yang dipesan hendaklah jelas ukurannya, sifat, jenis dan bentuknya.
c.
Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
d.
Barang yang dipesan merupakan hutang penjual.
Ba'i salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan pertanian dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2 sampai 6 bulan. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya. Bank menyanggupi permohonan tersebut dengan menyerahkan dana kepada petani dalam bentuk memesan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad ba'i salam kepada pembeli kedua, misalnya bulog atau grosir. Inilah yang dikenal dengan salam paralel di perbankan syariah. Keuntungan yang akan didapat oleh bank dalam pembiayaan ini adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme kerja ba'i salam di perbankan syariah dapat dilihat pada skema ba'i salam di bawah ini.
GAMBAR 3 SKEMA BA'I SALAM Negosiasi
1
1
2
2 Akad Salam Bayar Harga Barang 3
Pembeli
Produsen/Penju Produksi Barang 4
c.
Barang
Kirim 5
Salam Paralel dalam Teknis Perbankan
Pengertian 1)
Salam Paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu yang dilakukan oleh bank syariah dari pihak produsen atau pihak ketiga lainnya dengan pembayaran di muka, untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan waktu penyerahan yang disepakati.
2)
Pembayaran oleh nasabah kepada bank dapat dilakukan dimuka pada saat ditandatanganinya akad salam atau secara tunai pada saat penyerahan barang (salam wal bai‟u mutlaqah) atau dengan cara mengangsur (salam wal murabahah).
3)
Apabila pembayaran oleh nasabah dilakukan secara tunai atau dengan cara mengangsur, biasanya bank mensyaratkan agar nasabah terlebih dahulu membayar sejumlah uang yang diperlukan.
GAMBAR 4 SKEMA BA'I SALAM: CONTOH APLIKASI PERBANKAN Negosiasi
1
1
2
2 Akad Salam Bayar Uang Muka Rp. 300 juta 4 Bayar Angsuran
PT. Anugrah
Bank Syariah Akad Salam (2a)
Negosiasi (1a) Bank Garansi (3)
Kirim Faktur (7a)
6
KUD
3.
Kirim
Produksi Jagung
Bayar 1,5 M (5)
7
Jagung
Istishna (Pemesanan Barang/Proyek dengan Termin) Istishna merupakan pembiayaan yang diberikan dalam rangka pemesanan
suatu barang. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dana pembiayaan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian barang yang dipesan. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Sebagai ketentuan umum, spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Di dalam perjanjian, nasabah produk Istishna selaku pembeli/pemesan memesan barang kepada bank selaku penjual. Bank menjanjikan akan mengirimkan
GAMBAR 4 pesanan pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian Bank akan memberikan pesanan tersebut (re-order) kepada pihak
lain/kontraktor atau pabrikan (manufacturer). Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga bank kepada nasabah dengan harga penjual murni dari kontraktor. Produk pembiayaan investasi ini dapat juga diberikan kepada nasabah yang memenangkan proyek pembangunan konstruksi, sehingga spesifikasi bangunan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu sesuai keinginan pemilik proyek. Agar proses pembangunan proyek tidak terganggu yang diakibatkan oleh tersendatnya pencairan dana proyek (invoice) yang dibayarkan per termin, maka nasabah atau pemenang proyek dapat mengajukan pembiayaan istishna ke bank syariah. Akad istishna dapat menjadi dasar pembiayaan investasi untuk keperluan pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin, dll. Secara umum proses transaksi istishna adalah sebagai berikut: Tahap 1
Nasabah yang memerlukan pembiayaan atas suatu pekerjaan konstruksi memesan bangunan atau pekerjaan konstruksi lainnya kepada bank dengan spesifikasi tertentu dalam nilai pembiayaan tertentu
Tahap 2
Setelah lulus dalam analisis kelayakan pembiayaan, bank dan pihak kontraktor menyepakati perjanjian dengan spesifikasi bangunan, lama waktu pengerjaan dan biaya. Kesanggupan dari pihak kontraktor dinyatakan dalam surat pernyataan sanggup mengerjakan proyek
Tahap 3
Bank dan pemesan bangunan menyepakati perjanjian yang mencakup spesifikasi bangunan, jangka waktu pengerjaan proyek sejak akad pembuatan
proyek
(antara
bank
dengan
kontraktor),
dan
biaya
pembangunan, serta marjin keuntungan untuk pihak bank, jangka waktu angsuran, besar angsuran per bulan dan biaya administrasi. Simulasi pembiayaan istishna, adalah sebagai berikut: Yayasan Sekolah Ikhtiar memerlukan gedung sekolah dengan spesifikasi tertentu dan melalui kontraktor PT. Pasti Puas. Untuk keperluan tersebut Yayasan Sekolah Ikhtiar mengajukan fasilitas pembiayaan istishna kepada bank syariah dengan total biaya
Rp
1.000.000.000,-.
Setelah dilakukan
analisa keuangan dan dinilai layak untuk dibiayai, maka persetujuan fasilitas istishna oleh bank kepada Yayasan Sekolah Ikhtiar adalah sebagai berikut: I. Akad istishna I antara bank dan kontraktor PT. Pasti Puas melalui proyek pembangunan sebagai berikut:
a. Nama Proyek
: Gedung Sekolah SD
b. Lokasi dan spesifikasi Proyek : Terlampir c. Lama Waktu Pengerjaan
: 6 bulan
d. Total Biaya
: Rp 1.000.000.000
Setelah kontraktor membuat pernyataan Surat Sanggup Mengerjakan Proyek, maka bank menawarkan fasilitas istishna kepada nasabah pemesan, sebagai berikut:
II. Akad istishna II antara bank dan Yayasan Sekolah Ikhtiar adalah sebagai berikut: a. Nama Proyek
: Gedung Sekolah SD
b. Lokasi dan sesifikasi Proyek
: Terlampir
c. Lama Waktu Pengerjaan
: 6 bulan
d. Total Biaya
: Rp 1.000.000.000
Persyaratan fasilitas istishna adalah sebagai berikut: a. Harga Pemesanan Proyek Gedung Sekolah: Rp 1.000.000.000 b. Harga Jual kepada Yayasan Rp 1.221.449.264 (Harga Jual = Harga Beli + Marjin Bank) c. Jangka waktu pengerjaan proyek: 6 bulan sejak akad pembuatan proyek antara bank dan kontraktor d. Jangka waktu angsuran harga jual: 2 tahun setelah proyek selesai e. Besarnya angsuran per bulan : Rp 50.895.805 f. Biaya Administrasi: Rp 10.000.000
GAMBAR 5 SKEMA ISTISHNA: CONTOH APLIKASI PERBANKAN Serah Terima Proyek
Serah Terima Proyek
Kerjakan Proyek (4)
Proyek Gedung 5
5a
Yayasan Sekolah
PT. Pasti Puas
Negosiasi (1)
Negosiasi (1a)
Akad Istishna (2)
Akad Istishna (2a)
Bayar Uang Muka (3a)
Bank Garansi (3a) Kembali Bank Garansi (6)
Bayar Angsuran (8)
Bayar Rp. 1 M (7)
Bank Syariah
B. Bagi Hasil 1.
Mudharabah
a.
Pengertian Mudharabah adalah termasuk model syirkah yang paling lama dan paling
banyak beredar di kalangan banyak masyarakat, dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah Saw sebelum kenabiannya, sebagaimana telah diakui dan disetujui Nabi Saw setelah kenabiannya. AlMudharabah ( ) ًانضاستحberasal dari kata adh-dharb ( ) انضشبyang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu; pertama, karena orang yang melakukan
usaha
('amil) yadhrib fil ardhi (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah Swt: ... ٌلس ف في ٍضشففتٌو َأخَش ٍ هلل فضم ٍي ٍثرغٌو اأ...
Artinya:
"…dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil [73]: 20)
Dan kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat yadhribu bisahmin (memotong atau mengambil bagian) dalam keuntungan. Penamaan model perserikatan ini dengan mudharabah adalah menurut umat Islam di Iraq, dan mereka juga menamainya dengan al-mu'amalah ()اًنعايهفففح, dikatakan: 'amaltu rajulan mu'amalatan yang berarti adalah "saya memberinya uang untuk mudharabah”. Para penduduk Hejaz menamainya dengan al-qiradh ()انشٍا, yaitu berasal dari kata qardh ( )انٍشyang berarti al-qath'u ( )انعطعatau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannyakepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong untuk pemilik modal bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha dan kerjanya. Beberapa hadits Nabawi yang telah merekam praktek pada era Rasulullah Saw adalah sebagai berikut: ,كٌا َسَذا انَعاط ٍت عَذ انًعطهة إرا دفع انًال يضاستح إشرشط عهي صاحث ٌأ ال ٍَهك ت تحشا َال فثهغ ششط سسول هلل صهي هلل عَه َأن َسهى,ٍض ً فإٌ فعم رانك, َاٍلشرًش ت داتح راخ كثذ سعطثح,ُضل تَادٍا )فأجاٌِص. )ع اأَلسظ في انعطثشاَي َسِا ٍ عثاط ا ٍتArtinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya". (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)
, انَثع إني أجم: ثالز َفه ٍ انثشكح:أ ٌ اُنٌث صهي هلل عَه أَن سهى قال َان َخهظ انثش تانشَعش نهَثد,اسضح
)نهثَع ال. )ع ياج اٍت َسِا ٍ َة صه Artinya: "Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, Rivai (2008;123) menjabarkan pengertian mudharabah sebagai berikut: a. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. GAMBAR 6 SKEMA MUDHARABAH : CONTOH APLIKASI PERBANKAN 1
1
Akad 100%
RUGI
0% 3a
3 100% Modal
Keahlian USAHA
2
Firman
Bank Syariah
Penghasilan Modal Usaha Rp. 15jt/bln 3 50% (Nisbah)
3a
2 LABA
50% (Nisbah) 3a
b.
Jenis Mudharabah
1)
Mudharabah Mutlaqah
Yaitu pemilik dana (shahibul mal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 2)
Mudharabah Muqayyadah Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya.
c.
Ketentuan dan Rukun Mudharabah Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak
mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu: 1)
Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
2)
Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh),
3)
Shighah, yaitu ijab dan qabul Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah
terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu: 1)
Modal harus berupa uang
2)
Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3)
Modal harus tunai bukan utang, dan
4)
Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.
d. 1)
Mudharabah dalam Teknis Perbankan Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan) a)
Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati
dan
pada
akhir
periode
kerja
sama
mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan
nasabah
harus
b)
Dalam hal terjadi kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami
karakteristik risiko usaha tersebut dan bekerjasama dengan nasabah untuk mengatasi beberapa masalah. 2)
Aplikasi (dalam konteks Pembiayaan) a)
Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa
b)
Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya
c)
Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan memposisikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.
3)
Praktik Pembiayaan Mudharabah Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (bai‟u bi tsaman ajil dan murabahah), maka bank akan mendapatkan keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (musyarakah dan mudharabah), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: a)
Nisbah bagi hasil yang disepakati
b)
Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan
perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.
2.
Musyarakah
a.
Pengertian Akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan dua pihak atau lebih
pemilik modal/investor dan pelaksana usaha untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Dalam perkongsian ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha yang dibiayai tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, manufacturing, usaha atas dasar kontrak kerja, dan lain-lain. Risiko usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah sesuai besarnya kontribusi masing-masing pihak.
Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersamasama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrEPReneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangiable asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b.
Ketentuan Umum Musyarakah Ketentuan umum dalam musyarakah adalah semua modal disatukan untuk
dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Pelaksana usaha, yang sekaligus dapat sebagai (salah satu) pemilik modal, dipercaya menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan, antara lain: a.
Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
b.
Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya;
c.
Memberi pinjaman kepada pihak lain;
d.
Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
e.
Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum;
f.
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal;
g.
Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut kepada para investor bersama bagi hasil yang telah disepakati.
Dana dari bank hanya merupakan bagian dari total kebutuhan modal usaha nasabah. Layanan ini dapat membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek. Penarikan dana pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah, dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Apabila nasabah ingin melakukan transfer yang terkait dengan aktivitas
usaha yang dibiayai harus menyertakan cek atau bilyet giro. Oleh sebab itu pada layanan ini menggunakan 2 rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan. Peruntukan pembiayaan ini bagi perorangan maupun perusahaan yang merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar dan korporasi. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 bulan. Pembiayaan diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara, dan bukan untuk modal kerja permanen. Pembiayaan ini bersifat self liquidating, seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada masa yang bersangkutan. Setiap periode penggunaan pembiayaan ini harus digunakan untuk pencapaian realisasi penjualan, sehingga penghitungan bagi hasil dapat terukur. Bagi hasil berdasarkan perhitungan dari pendapatan usaha. Pembiayaan dapat dalam mata uang Rupiah dan atau valuta asing (USD). Mekanisme pengembalian pembiayaan (pinjaman pokok) dapat fleksibel, secara bulanan atau sekaligus di akhir periode. Nasabah juga disyaratkan memiliki aktivitas rekening koran/rekening giro yang aktif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.
Proses transaksi musyarakah secara umum adalah sebagai berikut: Tahap 1
Pelaksana usaha yang dapat sekaligus sebagai salah satu pemilik modal, bank, dan pemilik modal lainnya (bila ada) menyepakati kerjasama serta pembagian keuntungan
Tahap 2
Bank dan pihak lain selaku pemilik modal menyediakan modal kepada pelaksana usaha
Tahap 3
Pelaksana usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang diperjanjikan oleh kedua/para pihak
Tahap 4
Keuntungan atau pun kerugian dari investasi dibagi bersama antara bank (dan pemilik modal lainnya, bila ada) dan pelaksana usaha.
GAMBAR 7 SKEMA MUSYARAKAH
Akad 50%
LABA
60% Modal
40% Modal PROYEK/USAHA
Keahlian
50%
Keahlian Partner 1
Partner 1 60%
40% RUGI
c.
Musyarakah dalam Teknis Perbankan
1) Pengetian a)
Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan
penyertaan dana
sesuai
porsi yang disepakati.
Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. b)
Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.
2) Aplikasi a)
Pembiayaan dalam modal kerja, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa. 100
b)
Pembiayaan investasi, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri
100
c)
Pembiayaan secara sindikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi
C. Sewa (Ijarah) Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli asset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal sebagai ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian. Objek Ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud. Penggunaan manfaat aset tidak berwujud tersebut yang diterapkan untuk multijasa yang mempergunakan akad Ijarah. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hal ini sering disebut dengan “sewa disewakan kembali”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa menjelaskan ketentuan sebagai berikut: 1.
Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
2.
Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3.
Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4.
Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5.
Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
101
Proses Ijarah secara umum mencakup langkah sebagai berikut: Tahap 1
Bank dan nasabah menyepakati syarat-syarat penyewaan
Tahap 2
Bank membeli aset dari penjual
Tahap 3
Nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar biaya sewa tetap setiap bulan
Tahap 4
Nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.
Ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqdan) atau cicilan (bi tsaman ajil atau muajjal). Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. Ijarah kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa, ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab-kabul), demikian pula rukun ijarah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad ijarah ini sah. Salah satu aplikasinya adalah produk pembiayaan pendidikan dengan menggunakan prinsip ijarah. Produk ini merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah untuk uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya, atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya. Layanan pembiayaan ini melibatkan juga sekolah/perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan bank syariah tertentu. Sebagai gambaran skim pembiayaan pendidikan yang diterapkan salah satu bank syariah tertentu adalah sebagai berikut: plafon pembiayaan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari biaya pendidikan. Jangka waktu angsuran mulai dari 1 sampai dengan 3 tahun. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah. Bebas agunan sampai pembiayaan Rp 250 juta khusus untuk karyawan dengan persyaratan tertentu.
Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a.
Nasabah adalah orang tua/wali dari pelajar atau mahasiswa, atau nasabah adalah pelajar atau mahasiswa itu sendiri yang telah memiliki penghasilan.
b.
Berusia 21 hingga 50 tahun
c.
Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun
d.
Profesional atau wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.
GAMBAR 8 SKEMA IJARAH Menyewakan Jasa Bayar Cicilan Bank Syariah
Nasabah
D. Akad Pelengkap (Sistem Pembiayaan Lain) 1.
Hawalah
a.
Rukun Hawalah
1)
Pihak yang berhutang (muhil)
2)
Pihak yang berpiutang (muhal)
3)
Pihak yang menerima pengalihan utang-piutang (muhal‟alaih)
4)
Sighat (ijab qabul)
b. 1)
Hawalah dalam Teknis Perbankan Pengertian a)
Hawalah adalah akad pengalihan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal „alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang (muhil). Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut.
b)
Atas bantuannya membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebankan fee jasa penagihan. Penetapannya
dilakukan
dengan memperhatikan besar kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang.
2)
Aplikasi Hawalah iB dalam Bank Syariah Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah iB lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan survey atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
2. a.
Rahn Pengertian dan Rukun Rahn Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah yaitu akad pemberian jaminan dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
b.
Rukun Rahn Rukun Rahn sebagai berikut:
1)
Pemilik barang (Rahin)
2)
Pemegang barang (Murtahin)
3)
Barang gadaian (Marhun)
4)
Hutang (Marhun Bih)
5)
Ijab Kabul (Sighat)
c.
Ketentuan Umum Rahn Berdasarkan FATWA
DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka
ketentuan umum rahn adalah sebagai berikut: 1)
Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2)
Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3)
Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4)
Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5)
Penjualan Marhun a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya. b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.
Sedangkan Fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, sebagai berikut: 1)
Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2)
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3)
Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4)
Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
d.
Aplikasi Rahn iB dalam Bank Syariah Barang yang digadaikan pada bank syariah wajib memenuhi kriteria yaitu:
1)
Milik nasabah sendiri. 2)
Memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.
3)
Harus jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
4)
Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank Secara administrasi syarat yang harus dipenuhi seorang calon nasabah rahn adalah sebagai berikut:
1)
Memiliki bukti identitas yang jelas dan masih berlaku
2)
Menyerahkan barang gadai
3)
Mengisi dan menandatangani Surat Bukti Rahn
4)
Dana gadai dapat dipindahbukukan ke tabungan, giro, atau tunai, sebesarbesarnya antara 85% sampai 90% dari nilai taksiran untuk emas lantakan, atau 75% dari nilai emas perhiasan atau barang lainnya yang diserahkan. Tarif gadai mencakup:
1)
Biaya meterai
2)
Biaya administrasi bulanan
3)
Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihitung secara harian Contoh transaksi rahn: Ibu Aminah akan menggadaikan perhiasannya dengan
taksiran sebesar Rp. 10 juta selama 10 hari. Misalkan tarif ujrah rahn (imbalan untuk bank atas jasa penitipan barang berharga) yang berlaku adalah 0,04% per hari, maka pelunasannya adalah : 0,04% x 10 hari x Rp. 10 juta = Rp. 40.000,- dibayar pada saat jatuh tempo saat pelunasan pinjamannya. Biaya administrasi bulanan, misalnya Rp. 3.000 per gram (24 karat). Adapun nilai pinjaman sebesar-besarnya: 75% x Rp. 10 juta = Rp. 7,5 juta. Produk rahn dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain sesuai syariah.
F.
QARDH (PINJAMAN) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, Qardh adalah pemberian pinjaman
dari
bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Aplikasi Qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai berikut: 1.
Pinjaman Talangan Haji, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), sebagai syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci. Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang relatif cepat dan mudah. Dalam aplikasi perbankan produk ini menggunakan landasan syariah qardh (pinjaman) wal ijarah (sewa-cicil). Qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan muslim. Sebagai persyaratan, seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisir Kementerian Agama setempat.
2.
Pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3.
Pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa cicil) atau bagi hasil. Ada bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan Program atau Pola Khusus. Yaitu pembiayaan modal kerja untuk program pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil di lingkungan PD. Pasar Jaya. Sebagai persyaratan calon nasabah memiliki lokasi berdagang secara tetap, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan rekomendasi dari kepala PD. Pasar Jaya.
4.
Pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Seperti pinjaman darurat, biaya sekolah anak, renovasi rumah dan lain sebagainya.
BAB IV PRODUK JASA BANK SYARIAH
Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa layanan seperti transfer, inkaso, kliring, bank garansi, letter of credit, pembayaran gaji, pembayaran telepon dan sebagainya. Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru‟ yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad tabarru‟ adalah akad sharf yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan ujr yang merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee. Dalam menjalankan fungsi perbankan ini yang harus diperhatikan adalah prinsip apa yang digunakan. Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jasa perbankan antara lain: Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah dan Rahn. GAMBAR 1 AKAD PELENGKAP/TABARRU’’ TABARRU’
Meminjamkan Uang
QARD RAHN
HAWALAH
Meminjamkan Jasa
WAKALAH WADIAH
KAFALAH
IJARAH
Memberikan Sesuatu
HIBAH, SHADAQAH, WAKAF
Berikut akan diuraikan dengan lengkap dan rinci masing-masing jasa layanan yang dilaksanakan oleh bank syariah:
A.
WAKALAH
1.
Pengertian dan Rukun Wakalah Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang
mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak yang diwakili itu. Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Ada dua definisi yang dikemukakan para ahli fikih tentang wakalah. Menurut ulama mazhab Hanafi, al wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sementara menurut ulama mazhab Syafi‟i, al wakalah yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup. Ungkapan ‟selagi dia hidup‟ dalam definisi mazhab Syafi‟i menunjukkan ada perbedaan antara al wakalah dengan wasiat. Secara teknis perbankan wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, dijelaskan pengertian wakalah sebagai berikut: “Wakalah – perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (power of attorney) – adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya, muwakil (nasabah atau investor), wakil (bank) dan taukil (obyek dan wewenang yang diwakilkan)”. Wakalah bil ujrah adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Dalam Glossary Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari‟ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini ditetapkan pada saat Rapat Pleno Dewan Syari‟ah Nasional (8 Muharram 1421 H./13 April 2000) yang menetapkan: a.
Ketentuan Wakalah.
b.
Rukun dan Syarat Wakalah
c.
Aturan terjadinya perselisihan Dalam prinsip wakalah, rukun wakalah adalah:
a.
Pemberi kuasa (Al-Muwakkil) yaitu nasabah
b.
Penerima kuasa (Al-Wakil) yaitu bank
c.
Obyek yang dikuasakan (Taukil)
d.
Ijab Qabul (Sighat) Syarat Wakalah:
a.
Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 1)
Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2)
Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
b.
c.
Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 1)
Cakap hukum.
2)
Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3)
Wakil adalah orang yang diberi amanat.
Hal-hal yang diwakilkan 1)
Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
2)
Tidak bertentangan dengan syari‟ah Islam.
3)
Dapat diwakilkan menurut syari‟ah Islam.
Berakhirnya wakalah bisa disebabkan karena: a. Selesainya urusan/pekerjaan yang dikuasakan b. Dilaksanakan sendiri oleh Muwakkil sebelum dilakukan oleh Wakil
c. Akad dibatalkan d. Wakil berkhianat
e. Dicabut oleh Muwakkil
Keuntungan Al-Wakil adalah: a. Wakil boleh mendapatkan fee/upah asalkan tidak merugikan Muwakkil atau mitra Muwakkil b. Besarnya fee/upah berdasarkan kesepatan bersama atas dasar kebiasaan (`urf)
2.
Aplikasi Wakalah dalam Bank Syariah
a.
Jasa Kiriman Uang iB (USD dan Rupiah) Proses kiriman uang/transfer iB (Islamic Banking) ini adalah proses yang
menggunakan konsep akad Wakalah, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai Al-Muwakkil terhadap bank sebagai Al-Wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini: 1)
Transfer uang melalui cabang suatu bank Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
2)
Transfer melalui ATM Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya
diberikan
dari Al-
Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam model ini, Nasabah AlMuwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.
b.
Letter Of Credit (L/C) Import Syariah iB Letter of Credit (L/C) Import Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan
prinsip
syariah.
Akad
untuk
transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi. 1)
Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: a)
Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
b)
Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
c)
Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2)
Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: a)
Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
b)
Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
c)
Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
d)
Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3)
Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan: a)
Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank
untuk
melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. b)
Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
4)
Akad Wakalah bil Ujrah dan Hawalah, dengan ketentuan: a)
Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
b)
Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor.
c)
Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
d)
Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.
Persyaratan bagi calon nasabah L/C import adalah sebagai berikut: 1)
Memiliki rekening di bank syariah
2)
Memiliki izin import
3)
Mengajukan permohonan pembukaan L/C
4)
Supplier (beneficiary) harus berkedudukan di luar negeri
5)
Dibukakan line facility (pembiayaan dari bank) apabila dana jaminan nasabah tidak mengcover seluruh nilai L/C
6)
Dikenakan biaya komisi, biaya SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dan handling document sesuai ketentuan bank syariah.
c.
Letter Of Credit (L/C) Eksport Syariah iB Letter of Credit (L/C) Eksport Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad untuk transaksi Letter of Credit (L/C) Eksport Syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi.
1)
Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: a)
Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. c)
Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.
2)
Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
a)
Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). c)
Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
d) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. e)
Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
f)
Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta‟alluq).
3)
Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan: a)
Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. c)
Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). e)
Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengembalian dana mudharabah, dan pembayaran bagi hasil.
f)
Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
d.
SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) iB Yaitu domestic L/C dimana produk ini membantu nasabah dalam transaksi jual beli di dalam negeri, biasanya antar pulau/kota. Melalui produk ini, penjual dan pembeli dilindungi dalam suatu kontrak. Karena banyak sekali transaksi jual beli batal karena penjual menginginkan pembeli mengirimkan dananya terlebih dahulu. Atau sebaliknya, pembeli menginginkan barangnya dikirim terlebih dahulu. Dengan menggunakan produk ini, barang akan diterima oleh pembeli jika dana sudah diterima oleh pihak bank.
Dana akan diterima oleh penjual jika pembeli sudah menerima barangnya. Dengan demikian, penjual melindungi dirinya dari penipuan pembayaran. Di lain pihak, pembeli melindungi dirinya dari penipuan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Dalam perbankan prosedur transaksi SKBDN adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang mengikat bank syariah dimaksud sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya, atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-weselyang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen. SKBDN ini hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang di dalam negeri. Valuta yang digunakan dalam rupiah dan dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Perpindahan barang dilakukan di dalam negeri kecuali SKBDN diterbitkan atas dasar master L/C untuk tujuan ekspor. Manfaat yang dapat diberikan dalam produk ini adalah memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya, dan kepastian dalam memperoleh barang yang dibutuhkan dari supplier karena supplier yakin barang tersebut akan dibayar bank. Persyaratan bagi calon nasabah SKBDN adalah sebagai berikut: 1)
Memiliki rekening di bank syariah dimaksud
2)
Nasabah dan supplier (beneficiary)
3)
Mengajukan permohonan pembukaan L/C
4)
Supplier (beneficiary) harus berkedudukan di luar negeri
5)
Dibukakan line facility (pembiayaan dari bank) apabila dana jaminan nasabah tidak mengcover seluruh nilai L/C
6)
Dikenakan biaya komisi, biaya SWIFT dan handling document sesuai ketentuan bank syariah
e.
Investasi Reksadana Syariah iB Akad untuk transaksi Investasi Reksadana
Syariah
ini
menggunakan
akad Wakalah dan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana
pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. e.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.
f.
Collection iB Yaitu layanan pengumpulan dokumen untuk kemudian melaksanakan pengaihan (incoming
transfer)
maupun
pengiriman
uang
(outgoing
transfer)
kepada
correspondent bank atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan mitranya di luar negeri. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. g.
Kliring iB Yaitu penarikan atau pencairan warkat atau cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh bank lain, dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring (Bank Indonesia). Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum. Karakteristik layanan ini adalah: 1)
Hasil penagihan atau hasil kliring dikreditkan ke rekaning nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain.
2)
Dalam valuta rupiah.
3)
Bank hanya sebagai penerima amanat dan mewakili (wakalah) nasabah.
4)
Bila warkat tersebut ditolak bank tertarik, maka Bank Syariah tidak bertanggung jawab. Layanan ini memberikan manfaat aman, nasabah dapat menerima pembayaran
berupa warkat dari client-nya tanpa harus menggunakan uang cash dan nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri. Persyaratan kliring yaitu nasabah memiliki rekening di bank syariah, mengisi slip setoran dan dikenakan biaya kliring sesuai ketentuan bank sayariah. h.
Intercity Clearing iB Yaitu jasa penagihan warekat (cek/bilyet giro valuta rupiah) yang diterbitkan oleh bank lain di luar wilayah kliring dengan cepat, sehingga nasabah dapat menerima
dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut keesokan harinya. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.
Karaketristik layanan ini adalah: 1)
Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro dari bank lain
2)
Dapat dilakukan di seluruh cabang bank syariah.
3)
Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama. Manfaat layanan ini adalah untuk menghindari terganggunya cash flow, dan
waktu pencairan dana relatif singkat. Sedangkan persyaratannya berupa memiliki rekening di bank syariah, mengisi slip setoran dan dikenakan biaya intercity clearing sesuai ketentuan bank syariah. i.
Inkaso iB Yaitu penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri. Karakteristik layanan ini adalah:
1)
Nasabah harus memiliki rekening di bank syariah
2)
Mata uang rupiah atau valuta asing seperti US Dollar dan Singapore Dollar
3)
Hasil inkaso dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain.
4) 5)
Bank hanya penerima amanat dan mewakili (wakalah) nasabah Bank tidak bertanggung jawab bila terjadi kesalahan ataupun keterlambatan hasil inkaso Manfaat yang diperoleh dari layanan ini adalah nasabah dapat menerima
pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan bank syariah dan nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri. Persyaratan untuk layanan inkaso adalah memiliki rekening di bank syariah, mengisi slip inkaso dan membayar biaya inkaso sesuai ketentuan bank syariah. j.
RTGS (Real Time Gross Settlement) iB Yaitu jasa transfer secara elektronik dalam mata uang rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Karakteristik layanan ini adalah dapat dilakukan di seluruh cabang bank syariah dan batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan bank syariah. Layanan ini memberikan manfaat sebagai berikut: 1)
Kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi bisnis khusunya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas nasabah dapat terjamin
2)
Dana yang ditransfer nasabah secara efektif dalam hitungan menit dapat diterima di bank tujuan dengan aman dan mudah
3)
Tidak perlu membawa uang tunai untuk menyelesaikan transaksi bisnis Persyaratan untuk menggunakan layanan ini adalah memiliki rekening di
bank
syariah, mengisi slip transfer dan dikenakan biaya RTGS sesuai ketentuan bank syariah. k.
AFT (Automatic Fund Transfer) iB Yaitu layanan pendebitan/transfer ke rekening lain otomatis secara rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama, seperti untuk pembayaran angsuran pembiayaan, asuransi dan lain-lain.
l.
Autodebit Payment Point iB Yaitu pendebitan otomatis rekening nasabah untuk pembayaran tagihan rutin seperti telepon, handphone, listrik dan lain-lain. Pembayarannya bisa melalui ATM, mobile banking melalui SMS atau phone banking.
m.
Pajak Online iB Yaitu layanan perbankan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak
membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebit rekening atau secara tunai. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum. n.
Pajak Impor iB Yaitu layanan perbankan yang memberikan kemudahan kepada importer untuk
membayar pajak barang dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai. Layanan ini diperuntukkan bagi importer yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dari Kementerian Perdagangan. Pembayaran dengan mata uang Rupiah, baik secara tunai, pemindahbukuan, atau pun transfer. Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak. Manfaat layanan ini adalah proses cepat dan biaya relative murah. Persyaratan memiliki rekening di bank syariah dimaksud, mengisi dan menyerahkan SSP (Surat Setoran Pajak atau faktur pajak) dan SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak). o.
Standing Order iB Yaitu fasilitas kemudahan yang disediakan bank syariah kepada nasabah yang
dalam transaksi finansialnya harus melakukan pembayaran tagihan ke rekening bank lain setiap bulan secara periodic atau pun pemindahbukuan dari suatu rekening ke
rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja, tidak perlu setiap saat dating ke bank untuk
melakukan pemindahbukuan. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum. Produk ini khusus diberikan kepada nasabah yang dinilai baik oleh bank syariah. Instruksi pemindahbukuan dilaksanakan selama saldo nasabah mencukupi. Instruksi harus diberikan dalam bentuk surat instruksi atau surat bermeterai cukup. Persyaratan menggunakan produk ini nasabah harus memiliki rekening di bank syariah dan membuat surat standing order kepada bank. p.
Standing Instruction iB Yaitu layanan pemindahbukuan ke rekening lain secara otomatis dan rutin
setiap bulan dalam jumlah yang sama. Fasilitas ini menggunakan system ATF (Automatic Fund Transfer). q.
Electronic Payroll iB Merupakan layanan pembayaran gaji karyawan perusahaan dengan cara
pemindahbukuan dari rekening giro perusahaan ke rekening tabungan karyawan dengan menggunakan media secara system. Teknologi yang didesain dapat menerima segala jenis system informasi teknologi yang digunakan perusahaan. Pembayaran hanya dilayani untuk mata uang rupiah. Pembayaran gaji dapat dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan untuk setiap karyawan. Layanan ini membantu perusahaan mengelola pembayaran gaji karyawannya dengan mudah dan aman. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai. Karyawan akan memperoleh gajinya dengan aman dan tepat waktu. Persyaratan perusahaan dan karyawan penerima gaji harus memiliki rekening di bank syariah, membuat permohonan fasilitas payroll, biaya administrasi dikenakan per transaksi sesuai ketentuan bank syariah.
r.
Referensi Bank iB Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh bank syariah atas dasar
permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengajuan kepada pihak ketiga, seperti prasyarat mengikuti proyek tender, atau prasyarat mengajukan permohonan visa kepada kantor kedutaan Negara tertentu untuk ijin tinggal atau sekolah di luar
120
negeri. Bank Syariah hanya bias memberikan Surat Referensi kepada nasabahnya. Surat Referensi dapat diterbitkan dalam Bahasa Indonesia apupun Bahasa Inggris.
121
Surat Referensi tidak mengikat bank syariah. Surat ini sebagai referensi bonafiditas nasabah atau setidaknya nasabah dikenal baik oleh bank syariah. Dengan demikian pihak ketiga tidak perlu melakukan konfirmasi ke bank syariah dimaksud atau ragu-ragu dalam melakukan pembayaran (proyek) berupa warkat ke (rekening) nasabah di bank syariah tersebut. Layanan ini diperuntukkan bagi perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum. Persyaratan nasabah membuat surat permohonan pembuatan referensi bank.
B.
KAFALAH
1.
Pengertian dan Rukun Kafalah Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makful lah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.
Rukun kafalah adalah sebagai berikut: a.
Pihak penjamin (Kafiil)
b.
Pihak yang dijamin (Makfuul „anhu)
c.
Obyek penjaminan (Makfuul Bihi)
d.
Ijab kabul (Sighat) Syarat Kafalah adalah sebagai berikut:
a.
Pihak Penjamin (Kafiil) 1)
Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
2)
Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
b.
Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul „anhu) 1)
Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
2)
Dikenal oleh penjamin.
c.
d.
Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) 1)
Diketahui identitasnya.
2)
Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
3)
Berakal sehat.
Obyek Penjaminan (Makful Bihi) 1)
Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
2)
Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3)
Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
2.
4)
Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5)
Tidak bertentangan dengan syari‟ah (diharamkan).
Aplikasi Kafalah dalam Bank Syariah Jasa Bank Garansi iB dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Penerbitan Bank Garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Bank Garansi mencakup layanan full cover dimana nasabah mengcover seluruh bank garansi; dan layanan fasilitas yang merupakan pembiayaan atau kredit secara tidak langsung. Untuk produk bank garansi dengan layanan full cover, wewenang putusan diberikan oleh pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang itu sendiri. Sedangkan pada bank garansi dengan layanan fasilitas, wewenang putusan harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada pejabat pemutus pembiayaan tingkat wilayah atau atasan dari pejabat pemutus pembiayaan di kantor cabang dimaksud. Ada bank syariah yang menyediakan layanan Overseas Transfer, berdasarkan akad kafalah. Overseas transfer yaitu layanan pengiriman uang dalam USD atau Euro secara same day value, cepat, aman melintas batas karena didukung oleh teknologi SWIFT. Hari ini valuta asing dikirim, hari itu juga sampai di negara tujan (berlaku untuk AS, Kanada, dan Eropa Barat). Disediakan 2 jenis layanan, yakni OUR dan BEN. Untuk OUR dana diterima penuh (full amount) oleh penerima di negara tujuan, sedangkan BEN dana yang diterima oleh penerima dipotong biaya oleh bank penerima.
Prosedur mendapatkan layanan ini adalah seagai berikut: membuka rekening di suatu bank syariah dan mengisi aplikasi transfer dan diserahkan kepada teller serta membayar komisi, biaya SWIFT, dan correspondent bank charges (untuk layanan jenis OUR). Produk overseas tansfer ini menggunakan akad kafalah, karena bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Akad kafalah selain dipraktekkan oleh industri perbankan syariah, juga dipraktekkan oleh industri asuransi syariah. Pada dasarnya, akad kafalah merupakan bentuk penjaminan atau pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, pihak penanggung adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah asuransi. Pada praktek asuransi syariah, risiko yang ada pada pihak tertanggung disebar keseluruh tertanggung yang lain oleh perusahaan asuransi.
GAMBAR 2 SKEMA KAFALAH
PENANGGUN G
JAMINAN
C.
SHARF
1.
Pengertian dan Rukun
TERTANGGUNG (Jasa/Objek))
DITANGGUN G
KEWAJIBAN
Seperti pada bank konvensional, perbankan syariah juga melakukan transaksi valuta asing (valas) dalam bentuk syariah. Layanan transaksi valas dalam perbankan syariah bernama sharf. Kebutuhan transaksi valas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsure spekulasi.
Menurut aturan Bank Indonesia (BI), sharf merupakan jasa penukaran valas untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multiple currency), sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Rukun dari sharf adalah sebagai berikut: a.
Penjual (Bai)
b.
Pembeli (Musytari)
c.
Mata uang yang diperjual belikan (Sharf)
d.
Nilai tukar (Si‟rus Sharf)
e.
Ijab Kabul (Shighat)
Dalam FATWA DSN NOMOR: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jaul beli mata uang (Sharf), transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b.
Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c.
Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
d.
Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing sebagai berikut: a.
Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari
b.
( ُ ) ي َُتذ الَ ًَياdan merupakan transaksi internasional.
Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24
jam
sampai
dengan
satu
tahun.
Hukumnya
adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa‟adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). c.
Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang
sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi). d.
Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
2.
Aplikasi Sharf Dalam Bank Syariah Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual dan kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tommorow dan spot. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (akad) sharf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai dan tidak untuk spekulasi. Sharf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sharf. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (taqabudh). Bank Syariah tidak melayani transaksi forward, swap dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok: Pertama, transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat dua hari. Kedua, transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari. Ketiga, transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Jenis transaksi terakhir adalah option, dimana merupakan kontrak untuk memeperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Transaksi penukaran mata uang terdiri dari mata uang Rupiah dengan mata uang asing, atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Dengan menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh bank. Pembayaran jual beli valuta asing
dapat
secara tunai atau debit dari rekening. Banknote (lembar mata uang asing) yang diperjualbelikan harus tanpa cacat.
D.
HAWALAH
1.
Pengertian dan Rukun Hawalah Hawalah berasal dari kata tahwil yang artinya pemindahan dari satu tempat ke
suatu tempat. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, pengertian hawalah adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) nya. Ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang HAWALAH adalah sebagai berikut:
a.
Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal „alaih, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijabqabul).
b.
Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
c.
Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
d.
Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal „alaih.
e.
Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
f.
Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal „alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal „alaih. Dalam FATWA DSN Nomor:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang, yang
dimaksud dengan:
a.
Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah (LKS);
b.
Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
c.
Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
d.
Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.
Ketentuan akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut: a.
Alternatif I 1)
LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2)
Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3)
LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4)
Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.
GAMBAR 3 PENGALIHAN HUTANG ALTERNATIF PERTAMA
(5) Menjual barang ke nasabah dengan akad murabahah (2) Membayar kewajiban
(1) Memberi Qardh Bank Syariah (4) Menjual barang agunan dan melunasi Qardh
Nasabah
Bank Konvensional (3) Menerima agunan
b.
Alternatif II 1)
LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2)
Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3)
LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4)
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.
GAMBAR 4 PENGALIHAN HUTANG ALTERNATIF KEDUA
(2) Menjual secara murabahah
Nasabah
Bank Syariah
Bank Konvensional
(1) Membeli sebagian aset nasabah dengan ijin LKKSyirkah Al-Milk
c.
Alternatif III 1)
Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2)
Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3)
Akad
Ijarah
sebagaimana
dimaksudkan
angka
1
tidak
boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. 4)
Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.
GAMBAR 5 PENGALIHAN HUTANG ALTERNATIF KETIGA Catatan: a. Akad Ijarah tidak boleh disyaratkan (harus terpisah) memberi talangan b. Imbalan jasa Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan
(2) Dapat membantu menalangi kewajiban nasabah (jika perlu)
(3) Imbalan Ijarah
Bank
Nasabah
Bank Konvensional
(1) Ijarah atas pengurusan kepemilikan aset penuh
d.
Alternatif IV 1)
LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2)
Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3)
LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
4)
Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi alTamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.
GAMBAR 6 PENGALIHAN HUTANG ALTERNATIF KEEMPAT
(5) Menyewakan ke nasabah dengan akad IMBT
(1) Memberi Qardh
Bank (4) Menjual barang agunan dan melunasi qardh
2.
Nasabah
(2) Membayar Bank Konvensional (3) Aset yang dibeli dengan kredit milik nasabah
Aplikasi Hawalah iB dalam Bank Syariah Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hawalah iB lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan survey atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
E.
RAHN
e.
Pengertian dan Rukun Rahn Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah yaitu akad pemberian jaminan dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Rukun Rahn sebagai berikut:
a.
Pemilik barang (Rahin)
b.
Pemegang barang (Murtahin)
c.
Barang gadaian (Marhun)
d.
Hutang (Marhun Bih)
e.
Ijab Kabul (Sighat) Berdasarkan FATWA
DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka
ketentuan umum rahn adalah sebagai berikut: 6)
Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
7)
Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
8)
Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
9)
Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
10)
Penjualan Marhun 1)
Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
2)
Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3)
Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4)
Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.
Sedangkan Fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, sebagai berikut: a.
Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
b.
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
c.
Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
d.
f.
Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
Aplikasi Gadai iB (Rahn) dalam Bank Syariah Barang yang digadaikan pada bank syariah wajib memenuhi kriteria yaitu:
a. b.
Milik nasabah sendiri. Memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoloeh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.
c.
Harus jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
d.
Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank Secara administrasi syarat yang harus dipenuhi seorang calon nasabah rahn
adalah sebagai berikut: 5)
Memiliki bukti identitas yang jelas dan masih berlaku
6)
Menyerahkan barang gadai
7)
Mengisi dan menandatangani Surat Bukti Rahn
8)
Dana gadai dapat dipindahbukukan ke tabungan, giro, atau tunai, sebesarbesarnya antara 85% sampai 90% dari nilai taksiran untuk emas batangan atau lantakan, atau 75% dari nilai emas perhiasan atau barang lainnya yang diserahkan. Tarif gadai mencakup:
4)
Biaya meterai
5)
Biaya administrasi bulanan
6)
Biaya penitipan atau jasa penyimpanan yang dihitung secara harian Contoh transaksi rahn: Ibu Aminah akan menggadaikan perhiasannya dengan
taksiran sebesar Rp. 10 juta selama 10 hari. Misalkan tarif ujrah rahn (imbalan untuk bank atas jasa penitipan barang berharga) yang berlaku adalah 0,04% per hari, maka pelunasannya adalah : 0,04% x 10 hari x Rp. 10 juta = Rp. 40.000,- dibayar pada saat jatuh tempo saat pelunasan pinjamannya. Biaya administrasi bulanan, misalnya Rp. 3.000 per gram (24 karat). Adapun nilai pinjaman sebesar-besarnya: 75% x Rp. 10 juta = Rp. 7,5 juta. Produk rahn dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain sesuai syariah.
GAMBAR 7 SKEMA RAHN
Marhun Bih
2. Permohonan
(Pembiayaan)
3. Akad Pembiayaan Murtahin (Bank)
Rahin 4. Hutang + Biaya
1. Titipan/Gadai Pembiayaan
G.
(Nasabah)
Marhun (Jaminan)
QARDH (PINJAMAN) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau
diminta kembali. Menurut teknis perbankan, Qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Aplikasi Qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:
5.
Pinjaman Talangan Haji, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). BPIH sebagai syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan
melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang relative cepat dan mudah. Dalam aplikasi perbankan produk ini menggunakan landasan syariah qardh (pinjaman) wal ijarah (sewa-cicil). Qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan muslim. Sebagai persyaratan, seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisir Kementerian Agama setempat. 6.
Pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
7.
Pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa cicil) atau bagi hasil. Ada bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan Program atau Pola Khusus. Yaitu pembiayaan modal kerja untuk program pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil di lingkungan PD. Pasar Jaya. Sebagai persyaratan calon nasabah memiliki lokasi berdagang secara tetap, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan rekomendasi dari kepala PD. Pasar Jaya.
8.
Pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
H.
IJARAH (SEWA) Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu
sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Dan bank akan mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Fatwa DSN Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box di Bank Syariah : 1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa). 134
2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. 4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.
I.
AL-WADIAH (TITIPAN) Dalam aplikasinya di perbankan, wadiah secara fungsional dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, wadiah (titipan). Kedua, titipan investasi (wadiah istismâriyah) Terdapat dua katagori titipan dalam prakteknya di bank syariah yaitu : 1.
Wadiah jariyah (tahta tholab) yaitu suatu titipan, di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik tunai ataupun dengan cek atapun melalui nasabah pihak ketiga.
2.
Wadiah Iddikhoriyah (at taufir), ciri-ciri simpanan ini adalah
kecilnya
simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad mudharabah muthlaqoh. Dua jenis simpanan ini pada prakteknya, bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadiah dalam fiqh, manawadî‟ (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu yad (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah yad dhamanah/guarantee depository (penjamin). Lebih lanjut Syafi‟i Antonio menjelaskan karakteristik kedua jenis simpanan ini yaitu: 1.
Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2.
Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3.
Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan.
135
4.
Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah,
136
pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) No: 01/DSNMUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan Wadi‟ah ialah: a. Bersifat titipan; b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan c. Tidak
ada
imbalan
yang
disyaratkan,
kecuali
dalam
bentuk
pemberian („athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah adalah : a. Bersifat simpanan; b. Simpanan bias diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan; c. Tidak
ada
imbalan
yang
disyaratkan,
kecuali
dalam
bentuk
pemberian („athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
5.
Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6.
Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah (titipan) karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan. Pada aplikasinya, dua kategori wadiah di atas diaplikasikan pada produk yang
umumnya berupa giro dan tabungan. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan kegiatan komersial. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah).
BAB V LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
A.
JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
1.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
rangka
membuat
keputusan-keputusan
ekonomi
serta
menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. Selain itu, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: a.
Shahibul maal/pemilik dana;
b.
Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
c.
Pembayar zakat, infak dan shadaqah (tidak langsung);
d.
Pemegang saham;
e.
Otoritas pengawasan syariah (DPS/DSN-MUI);
f.
Bank Indonesia;
g.
Pemerintah;
h.
Lembaga penjamin simpanan; dan
i.
Masyarakat. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain,
meliputi informasi: a.
Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan;
b.
Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
c.
Mengenai sumberdaya ekonomis bank (economic resources), Kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada Entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut;
d.
Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk apakah pendapatan dan pengeluaran telah sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaanya;
e.
Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan
f.
Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan Penyaluran zakat.
Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: a.
Aset;
b.
Kewajiban;
c.
Dana syirkah temporer;
d.
Ekuitas;
e.
Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
f.
Arus kas;
g.
Dana zakat; dan
h.
Dana kebajikan.
2.
KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH Karakteristik bank syariah berbeda dengan karakteristik bank konvensional,
maka membawa konsekuensi pelaporan yang harus diterbitkan oleh perbankan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank konvensional. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 68 dijelaskan bahwa sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: a.
Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil
b.
1)
Laporan posisi keuangan
2)
Laporan laba rugi
3)
Laporan arus kas
4)
Laporan perubahan ekuitas
Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial 1)
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
2)
Laporan dan sumber dana kebajikan
3)
Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
TABEL 1 PERBANDINGAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Bank Konvensional (PSAK 31) 1.
Laporan
Posisi
Keuangan
Bank Syariah (PSAK Syariah) 1.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
(Neraca) 2.
Laporan Laba Rugi
2.
Laporan Laba Rugi
3.
Laporan Perubahan Ekuitas
3.
Laporan Perubahan Ekuitas
4.
Laporan Arus Kas
4.
Laporan Arus Kas
5.
Catatan
5.
Catatan Atas Laporan Keuangan
6.
Laporan Perubahan Dana Investasi
atas
Laporan
Keuangan Terikat
7.
Laporan
Sumber
dan
Penggunaan
Dana Zakat 8.
Laporan
Sumber
dan
Penggunaan
Dana Kebajikan
3. a.
JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH Laporan Posisi Keuangan/Neraca Laporan posisi keuangan mencerminkan sumber dana dan pengelolaan dana atau
menggambarkan hak dan kewajiban dari perbankan syariah. Oleh karena karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana Lembaga Keuangan Syariah tidak membedakan dengan jelas pada sektor keuangan atau sektor riil, maka beberapa akun dalam laporan posisi keuangan bank syariah menunjukkan karakteristik tersebut. Akun-akun pokok yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca) dapat digambarkan sebagai berikut: GAMBAR 1 PRINSIP AKUN NERACA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH JUAL BELI Murabahah Salam Istishna
PIUTANG
UJROH Ijarah IMBT Sewa Berlanjut
AKTIVA IJARAH
BAGI HASIL Mudharabah Musyarakah
INVESTASI
KEWAJIBAN
DANA SYIRKAH
WADIAH
M UDHARABAH TEMPORER
Neraca disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut: 1) a)
Posisi Aktiva (Aset) Kas dan setara kas;
b)
Penempatan pada Bank Indonesia
c)
Giro pada bank lain
d)
Penempatan pada bank lain
e)
Efek-efek
f)
Piutang usaha dan piutang lainnya; (1) Piutang Murabahah (2) Piutang Salam (3) Piutang Istishna (4) Piutang Pendapatan Ijarah
g)
Investasi; (1) Investasi Mudharabah (2) Investasi Musyarakah
2)
h)
Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
i)
Tagihan dan kewajiban akseptasi;
j)
Aset yang diperoleh untuk Ijarah;
k)
Aset Istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna);
l)
Penyertaan
m)
Aset tetap dan akumulasi penyusustan; dan
n)
Aset tak berwujud;
Posisi Kewajiban a)
Kewajiban Segera
b)
Bagi hasil yang belum dibagikan
c)
Simpanan (1) Giro wadiah (2) Tabungan wadiah
d)
Simpanan bank lain (1) Giro wadiah (2) Tabungan wadiah
e)
Kewajiban lain (1) Hutang salam (2) Hutang istishna
f)
Kewajiban kepada bank lain
g)
Pembiayaan yang diterima
h)
Hutang pajak
i)
Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi
j)
Pinjaman yang diterima
k)
Hutang lainnya
l)
Pinjaman subordinasi
m)
Dana syirkah temporer dari bukan bank (1) Tabungan mudharabah (2) Deposito mudharabah
n)
Dana syirkah temporer dari bank (1) Tabungan mudharabah (2) Deposito mudharabah
o)
Ekuitas Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank ABCD Syariah Per 31 Desember 20X1
Aset
Kewajiban
Kas
xxx
Kewajiban segera
xxx
Penempatan pada Bank Indonesia
xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan
xxx
Giro pada bank lain
xxx
Simpanan
xxx
Penempatan pada bank lain
xxx
Simpanan dari bank lain
xxx
Investasi pada efek/surat berharga
xxx
Hutang:
Piutang:
Salam
xxx
Istishna‟
xxx
Murabahah
xxx
Salam
xxx
Kewajiban kepada bank lain
xxx
Istishna'
xxx
Pembiayaan yang diterima
xxx
Pembiayaan:
Hutang pajak
xxx
Mudharabah
xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
xxx
Musyarakah
xxx
Pinjaman yang diterima
xxx
Pinjaman qardh
xxx
Pinjaman subordinasi
xxx
Penyisihan kerugian penghapusbukuan
xxx
Jumlah Kewajiban
xxx
aset produktif
Dana Syirkah temporer
Persediaan
xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi
xxx
Tabungan mudharabah
xxx
Aset ijarah
xxx
Deposito mudharabah
xxx
Aset istishna dalam penyelesaian
xxx
Penyertaan pada entitas lain
xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan
xxx
Piutang:
Dana syirkah temporer dari bukan bank:
Dana syirkah temporer dari bank: Tabungan mudharabah
xxx
Deposito mudharabah
xxx
Musyarakah
xxx xxx
Pendapatan bagi hasil
xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer
Pendapatan ijarah
xxx
Ekuitas
xxx
Modal disetor
xxx
Tambahan modal disetor
xxx
Saldo laba (rugi)
xxx
Jumlah Ekuitas
xxx
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer
xxx
dan Ekuitas
xxx
Aset lainnya
Jumlah Aset
xxx
b.
Laporan Kinerja (Laba Rugi) Laporan kinerja atau laporan laba rugi bank syariah ini menunjukkan kinerja
yang telah dicapai oleh bank syariah. Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional sehingga dalam laporan kinerja ini juga dapat menggambarkan hasil usaha yang diperoleh bank syariah. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah: 1)
Pendapatan Operasi Utama Pendapatan usaha utama bank syariah ini bukan seluruhnya pendapatan bank syariah, tetapi merupakan pendapatan milik bersama antara bank syariah dan pemilik dana (shahibul maal) yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu bank syariah hendaknya menjaga amanah ini dan tidak diperkenankan untuk digabung dengan pendapatan milik bank syariah sendiri. Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya. Pendapatan operasi utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan, atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. a) Pendapatan dari jual beli (1) Pendapatan marjin murabahah (2) Pendapatan salam paralel (3) Pendapatan bersih istishna paralel b) Pendapatan sewa (1) Pendapatan bersih Ijarah c) Pendapatan dari bagi hasil (1) Pendapatan bagi hasil mudharabah (2) Pendapatan bagi hasil musyarakah d) Pendapatan operasi utama lainnya (1) Pendapatan dari pinjaman qardh; (2) Pendapatan
penempatan
dana
pada
Bank
Indonesia,
misalnya
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); (3) Pendapatan penempatan dana pada bank syariah lainnya, misalnya Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank; dan (4) Pendapatan dari surat berharga syariah.
2)
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana, sesuai nisbah yang disepakati. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan dan beban dari bank syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat ini merupakan alokasi pendapatan dari bank syariah. Tidak dikategorikan sebagai beban bank syariah karena besarnya sangat tergantung pada pendapatan operasi utama bank syariah, besarnya sebanding dengan pendapatan operasi utama, besarnya tidak tetap.
3)
Pendapatan Operasi Lainnya Unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya, yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya (tidak dibagihasilkan), seperti pendapatan atas fee mudharabah muqayyadah, fee wakalah, fee kafalah dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya. Akun dari pendapatan operasi lainnya, misalnya: a) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan b) Pendapatan imbalan investasi terikat c) Pendapatan/keuntungan transaksi valuta asing
4)
Beban-beban Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan bank sebagai mudharib sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya. Apabila bank menggunakan metode profit sharing, selain membuat laporan laba rugi bank sebagai mudharib sendiri, bank juga harus membuat laporan laba rugi atas pengelolaan dana mudharabah yang terpisah dengan laporan laba rugi bank, karena laporan laba rugi pengelolaan dana mudharabah inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil dengan pemilik dana dan dalam hal pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian dan bukan kesalahan mudharib, sesuai dengan prinsipnya kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pemilik dana
5)
Pendapatan Non Operasi Pendapatan Non Operasi, antara lain, terdiri dari:
1) Keuntungan pelepasan aktiva tetap
2) Pendapatan hibah
3) Pendapatan lainnya 6)
Beban Non Operasi Beban Non Operasi, antara lain, terdiri dari:
1) Kerugian pelepasan aktiva tetap 2) Beban lainnya 7)
Zakat Pos zakat dalam laporan laba rugi bank syariah merupakan zakat milik pemegang saham yang memberikan kuasa kepada bank syariah untuk memotongkan zakatnya atas dividen yang diterimannya.
8)
Ketentuan lain-lain Jika dalam penyaluran dana, sumber dana yang digunakan berasal dari dana nasabah dan dana lainnya maka penghasilan yang diterima harus diungkapkan rinciannya berdasarkan sumber dana.
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Bank ABCD Syariah Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1 Pendapatan Usaha Utama Pendapatan dari jual beli: Pendapatan marjin murabahah Pendapatan bersih salam paralel Pendapatan bersih istishna paralel Pendapatan dari sewa: Pendapatan bersih ijarah Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil mudharabah Pendapatan bagi hasil musyarakah Pendapatan usaha utama lainnya Jumlah Pendapatan Usaha Utama Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Pendapatan Usaha Lainnya Pendapatan imbalan jasa perbankan Pendapatan imbalan investasi terikat Jumlah Pendapatan Usaha Utama Beban Usaha Beban kepegawaian Beban administrasi
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi Beban usaha lain Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban Nonusaha Pendapatan nonusaha Beban nonusaha Jumlah Pendapatan dan Beban Nonusaha Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal Pos Luar Biasa Laba (Rugi) sebelum Pajak Beban Pajak Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan Saldo Laba Saldo laba awal periode Jumlah saldo laba Dividen yang dibayar Saldo laba akhir periode Dirinci atas: Cadangan tujuan Cadangan umum Saldo laba yang belum dicadangkan c.
(xxx) (xxx) (xxx)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
Laporan Arus Kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan penerimaan dan
pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan bank (principal revenueproducing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi (investing) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur
keuangan
(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan kas
dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai bank. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai bank karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
d.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas
bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.
e.
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi
terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (chanelling agent) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Bank ABCD Syariah Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Saldo awal Jumlah unit investasi awal periode Nilai per unit investasi Penerimaan dana Penarikan dana Keuntungan (kerugian) investasi Biaya administrasi Imbalan bank sebagai agen investasi Saldo investasi pada akhir periode Jumlah unit investasi pada akhir periode Nilai unit investasi pada akhir periode f.
xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang
merupakan rekonsiliasi pendapatan bank syariah, yang menggunakan dasar akrual (accrual basis), dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik, dana yang menggunakan dasar kas (cash basis). Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangannya. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan: a.
Pendapatan usaha utama;
b.
Penyesuaian atas: 1)
Pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
2)
Pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
a.
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
b.
Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
c.
Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
1)
Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
2)
Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.
g.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang menunjukkan
sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Kuangan Syariah dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
h.
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa
komponen yang mungkin diterima oleh bank syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan penrundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), pengembalian dana kebajikan, denda, dan pendapatan non halal yang mungkin ada.
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Bank ABCD Syariah Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Pendapatan Usaha Utama (Akrual) Pengurang: Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima: Pendapatan margin murabahah Pendapatan istishna‟ Hak bagi hasil: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Pendapatan sewa Jumlah Penambah: Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:
xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx
Penerimaan pelunasan piutang:
Margin murabahah Istishna‟ Pendapatan sewa Penerimaan piutang bagi hasil: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Jumlah Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Bank ABCD Syariah Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Sumber Dana Zakat Zakat dari dalam bank syariah Zakat dari pihak luar bank syariah Jumlah Penggunaan Dana Zakat Fakir Miskin Amil Muallaf Orang yang terlilit hutang (gharim) Riqab Fisabilillah Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) Jumlah Penggunaan Dana Zakat Kenaikan (penurunan) dana zakat Saldo awal dana zakat Saldo akhir dana zakat
xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank ABCD Syariah Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 Sumber Dana Kebajikan Infak Zakat dari dalam bank syariah Sedekah Hasil pengelolaan wakaf Pengembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan nonhalal Jumlah Sumber Dana Kebajikan Penggunaan Dana Kebajikan Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan Kenaikan (penurunan) dana kebajikan Saldo awal dana kebajikan Saldo akhir dana kebajikan i.
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx
Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah
yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapanpengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. B.
TEKNIK ANALISA LAPORAN KEUANGAN Merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-
unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pospos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari
masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan : 1.
Memahami latar belakang data keuangan perusahaan Mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh perusahan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut.
2.
Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan Mencakup informasi mengenai trend (kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi.
3.
Mempelajari dan mereview laporan keuangan Tujuan dari mempelajari dan meriview laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas mengambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
4.
Menganalisis laporan keuangan Setelah memahami profil perusahaan dan meriview laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut.
Mulyono (1999;46) menyatakan bahwa ada tujuh teknik untuk analisis laporan keuangan secara internal, yakni: 1.
Analisa Laporan Keuangan Komparatif
2.
Analisa Laporan Keuangan Bank Environment
3.
Analisa Laporan Keuangan Pada Tingkat Inflasi yang Tinggi
4.
Analisa Titik Pulang Pokok/Break Even Point
5.
Analisa Variansi
6.
Suistanable rate of Growth
7.
Analisa CAMELS
Ketujuh teknik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Analisa Laporan Keuangan Komparatif Meliputi analisa Trend/analisa Horizontal dan analisa Vertikal (Analisa Common
Size) dari suatu laporan keuangan bank. a. Metoda Analisis Horizontal (Dinamis) Yaitu membandingkan kegiatan usaha suatu bank baik secara absolute maupun dalam bentuk relatif atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dari analisa ini akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran usaha dari masing-masing bank bersangkutan. Cara yang digunakan : 1) Pendekatan Index Dasar Tunggal (single base index) Cara yang dipilih dari tahun laporan yang termuda. Cara pertama akan diperoleh tingkat perbandingan antara tahun pertama dengan periode tahun yang dianalisa, hal ini mengandung kelemahan apabila jarak antara tahun base index dengan periode laporan yang diperbandingkan tidak relevan lagi karena telah terjadinya perubahan siuasi dan kondisi yang cukup materiil. 2) Pendekatan Index Dasar Berganti (moving base index) . Dalam pendekatan cara ini index dasar yang akan dipakai adalah semua periode laporan yang akan dianalisa.
b. Metoda Analisis Vertikal (Statis) Sesuai dengan prinsip-prinsip management dengan obyektif maka management bank harus dapat mengetahui dan memanfaatkan pos-pos yang dominan untuk mencapai tujuan bank dengan memberikan perhatian yang khusus. Maka analisa komparatif dalam bentuk horizontal diatas harus dilengkapi dengan analisa vertikal untuk mengetahui sebesrapa besar peran dari suatu pos terhadap kegiatan bank secara keseluruhan Analisa vertikal akan dapat mengetahui komposisi dari share/peran masing-masing pos/rekening-rekening kegiatan dalam suatu bentuk dibandingkan dengan kegiatan totalnya Angka-angka relatif yang dapat diperoleh disini dapat pula diperbandingkan secara horizontal dalam bentuk analisa Trend, dengan maksud untuk mengetahui
perkembangan komposisi kekuatan/share dari masing-masing kegiatan dari suatu tahun ke tahun berikutnya.
2.
Analisa Laporan Keuangan Bank Environment Analisa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank/cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui market share bank/cabang yang bersangkutan baik secara regional maupun nasional. Manfaat analisa Bank Environmet adalah: a.
Untuk mengetahui daya saing/market share dari suatu bank/cabang baik secara regional maupun nasional
b.
Untuk mengetahui tingkat laju perkembangan (rate of growth) dari industriindustri perbankan dalam skala nasional maupun regional
c.
Dengan memperbandingkan poin diatas
akan dapat diukur tingkat
perkembangan yang riil dari suatu bank/cabang Agar perbandingan/analisa environment ini dapat menghasilkan kesimpulan yang memuaskan maka perlu diadakan beberapa kombinasi analisa antara lain: a. Sesama bank sejenis, misalnya antara bank swasta dengan bank swasta lainnya secara total b. Membandingkan dengan perkembangan bank sejenis lain misalnya antara bank swasta dengan bank pemerintah ataupun sebaliknya c. Antara bank yang bersangkutan dengan kegiatan industri bank secara keseluruhan d. Sedangkan untuk suatu cabang perbandingannya dapat dikombinasikan juga seperti butir a sampai dengan c diatas ataupun diperbandingkan dengan kegiatan bank yang bersangkutan secara keseluruhan/secara gabungan seluruh cabang yang ada
3.
Analisa Laporan Keuangan Pada Tingkat Inflasi yang Tinggi Digunakan untuk menghindarkan pengambilan keputusan yang salah atau hasil analisa dan juga mengingat adanya Basic Assumption dalam akuntansi yaitu Stable Monetery Unit Assumption, maka laporan keuangan bank pada masa inflasi tersebut perlu dievaluasi terlebih dahulu/ditata kembali agar dapat diperoleh hasil evaluasi yang memuaskan.
4.
Analisa Titik Pulang Pokok/Break Even Point
Sebagai bahan pengukuran efisiensi dan efektifitas kerja Bank Cabang maupun bagian-bagian. Hal ini sangat sesuai dengan sistem perbankan yang mengarah ke Unit Banking System. 5.
Analisa Variansi Yaitu perbandingan antara target yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi yang dicapai apakah menguntungkan atau terjadi penyimpangan yang merugikan.
6.
Suistanable rate of Growth Yaitu suatu analisa dalam kaitannya dengan perencanaan berapa besarnya perkembangan aset yang dapat dicapai dengan membandingkan kemampuan bank didalam memupuk permodalannya mengingat didalam prudential banking expansi aktiva suatu bank dibatasi dengan berbagai aturan antara lain adanya minimum CAR.
7.
Analisa CAMELS Yaitu sehimpunan indikator yang berunsurkan variable-variabel Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity serta sebagai alat untuk mengukur kesehatan bank dan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi kebangrutan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
C.
ANALISA RASIO KEUANGAN BANK Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat laporan
keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laoran ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasiorasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur – unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara individual rasio itu dapat dinilai jika dibandingkan dengan suatu standar rasio yang layak dijadikan dasar pembanding 155
Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat dilakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu: 1.
Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (historical ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2.
Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis.
Dengan mengetahui cara perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus untuk menghitung rasio keuangan bank, maka kita akan menilai kinerja setiap bank, apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar bank dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi. Penilaian rasio keuangan dalam perbankan konvensional dan syariah dikenal dengan istilah CAMELS yang meliputi analisis kesehatan/kinerja bank dari sisi Capital (Permodalan), Assets (Kualitas Asset), Management, Earnings (Rentabilitas), Likuiditas dan Sensitivity to Market Risk (Sensitivitas Atas Risiko Pasar). Bagi bank konvensional penilaian kinerja ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia
nomor
6/10/PBI/2004
tanggal
12
April
2004
serta
ketentuan
pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. CAMELS 2004 menggantikan tata cara perhitungan kesehatan bank sebelumnya yang diberlakukan pada tahun 2004 sesuai dengan PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE No.6/ 23 /DPNP pada tanggal 31 Mei 2004. Pada tahun 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian tingkat 156
kesehatan bank umum tersebut menggantikan PBI sebelumnya Nomor No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang telah berlaku selama hampir tujuh tahun. Namun PBI terbaru tersebut baru berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Bank-bank di Indonesia diberikan waktu sekitar satu tahun untuk menggunakan sistem penilaian yang baru. Secara umum PBI tersebut tidak berubah drastis seperti ketika penilaian tingkat kesehatan bank umum tahun 2004 (yang lebih populer dengan CAMELS) menggantikan PBI sebelumnya (CAMEL). Penilaian rasio atau tingkat kesehatan bank syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 24 Januari 2007, yang diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah” tanggal 30 Oktober 2007. Secara umum penggunaan CAMELS pada Bank Konvensional dan Bank Syariah tidak ada perbedaan, semuanya merujuk pada CAMELS, seperti aturan dalam PBI maupun SE BI tersebut diatas. Hanya yang jelas berbeda adalah komponen yang berada dalam unsur rasio tersebut. Misalnya pada Bank Syariah dalam komponen dana pihak ketiga, ada unsur investasi dalam Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) yang mungkin untuk kepentingan tertentu seharusnya di keluarkan, karena akad tersebut akan membentuk pembiayaan khusus juga. Mudharabah Muqayyadah dapat di catat sebagai On balanced sheet maupun off balanced sheet.
Rasio perbankan yang sering digunakan dalam neraca publikasi biasanya meliputi: 1.
RASIO PERMODALAN (CAPITAL) Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam
menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Modal bank selain sebagai sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank juga akan mempengaruhi keputusankeputusan manajemen. Perhitungan aspek permodalan bank dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain.
157
Rasio utama pada permodalan disebut Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Rumus untuk menghitung CAR/KPMM adalah sebagai berikut: CAR = Mtier1 + Mtier2 + Mtier3 – Penyertaan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Pengertian Mtier1, Mtier2, dan Mtier3 adalah sebagai berikut: a.
MODAL INTI (TIER 1) Modal inti terdiri dari: modal disetor; cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan modal inovatif (innovative capital instrument). Sedangkan cadangan tambahan modal terdiri dari: 1)
Faktor penambah yaitu agio saham, modal
sumbangan,
cadangan
umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. 2)
Faktor faktor pengurang yaitu disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
Modal inovatif adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (instrumen hybrid). Modal inovatif meliputi : 1)
Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (Perpetual non cummulative subordinated debt).
2)
Instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual dan non cummulative).
b.
MODAL PELENGKAP (TIER 2) Modal bank yang terdiri atas Modal pelengkap level atas (upper tier 2) dan Modal pelengkap level bawah (lower tier 2). Modal pelengkap level atas (upper tier 2) meliputi: 1)
Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan.
2)
Bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti.
3)
Revaluasi aset tetap, yang mencakup: a)
Selisih
nilai
revaluasi
aset
tetap
yang
sebelumnya
telah
diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan b)
Peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen).
4)
Cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit.
5)
Pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
Yang termasuk komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) antara lain: 1)
Saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (Redeemable Preference Shares).
2)
c.
Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi.
MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (TIER 3) Modal pelengkap tambahan (tier 3) meliputi: 1)
Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek.
2)
Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko
Operasional
namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (unused but eligible tier 2). 3)
Bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2).
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BANK ABCD per Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos
Jumlah
I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 1. Modal Disetor 2. Cadangan Tambahan Modal
10,498,247 18,963,640
3. Modal Inovatif 4. Faktor Pengurang Modal Inti
2,069,461
5. Kepentingan Minoritas B. Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap
4,421,619 5,283,919 2,069,461
Eksposur Sekuritisasi D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) E. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko pasar II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UTK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] VIII.RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL, DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]
2.
RASIO KUALITAS ASSET Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu
penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasikan laba secara maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset
35,028,502 35,028,502 244,039,830 22,544,113 1,881,306 13.14 13.05
bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sangat berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank dapat mengelola aktiva yang dimilikinya dengan sebaikbaiknya sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan semaksimal mungkin. Selain KAP, Non Performing Loan (NPL) pada Bank Konvensional atau Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah selalu digunakan oleh Bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Rumus menghitung kualitas asset sebagai berikut: APYD (DPK, KL, D, M) KAP = Aktiva Produktif
APYD = Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: a.
25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus
b.
50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar
c.
75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan
d.
100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya BANK ABCD Syariah per Desember 2010
(Dalam Jutaan Rupiah) Kualitas Aktiva Produktif Pos-pos 1. Penempatan pada Bank Lain
L
DPK
KL
D
M
Jumlah
841.017
841.017
2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Surat-surat Berharga Syariah
5.476.589
50
5.476.639
4. Piutang
27.498.715
1.450.160
37.096
24.202
271.431
29.281.604
a. KUK
749.087
3.673
19.364
8.407
3.666
784.197
13.000.270
68.835
166.116
112.603
132.049
13.479.873
1.234.406
29.829
12.924
4.152
15.568
1.296.879
1.754
825
1.163
66
942
4.750
1.232.652
29.004
11.761
4.086
14.626
1.292.129
16.016
25.302
91.523
4.242
65.467
202.550
12.354.792
442.231
80.033
112.616
54.681
13.044.353
16.349.909
288.439
364.688
55.979
372.826
17.431.841
474.332
10.163
4.809
5.921
5.774
500.999
7.700.622
134.056
177.535
22.068
180.639
8.214.920
161.548
7.193
114.565
11.876
7.648
302.830
8.013.407
7.229
67.779
16.114
109.933
8.214.462
7. Ijarah
117.633
12
555
90
256
118.546
8. Tagihan Lain kepada pihak ketiga 9. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga
460.137
10. PPAP yang wajib dibentuk
232.704
4.312
52.435
57.817
357.379
704.647
11. PPAP yang telah dibentuk 12. Persentase KUK terhadap total pembiayaan
274.082
151.534
108.987
57.817
35.744
628.164
b.Non-KUK c.Properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 5. Pembiayaan : a. KUK b. Non-KUK c. Properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 6. Penyertaan pada pihak ketiga a. Pada perusahaan keuangan non bank b. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan (Lainnya)
460.137
JUMLAH
50.744.000
APYD
1.738.611
402.339
25%
50%
434.653
80.271
644.563
75%
201.170
60.203
KAP
53.609.784
100% 644.563
2,50%
Rumus menghitung NPF sebagai berikut: Pembiayaan (KL, D, M) NPF
= Pembiayaan
PERHITUNGAN NPF BANK ABCD SYARIAH Kualitas Aktiva Produktif Pos-pos
1. Piutang a. KUK b.Non-KUK c.Properti
L
DPK
i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 2. Pembiayaan : a. KUK b. Non-KUK c. Properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 3. Ijarah
M
Jumlah
1.450.160
37.096
24.202
271.431
29.281.604
749.087
3.673
19.364
8.407
3.666
784.197
13.000.270
68.835
166.116
112.603
132.049
13.479.873
1.234.406
29.829
12.924
4.152
15.568
1.296.879
1.754
825
1.163
66
942
4.750
1.232.652
29.004
11.761
4.086
14.626
1.292.129
16.016
25.302
91.523
4.242
65.467
202.550
12.354.792
442.231
80.033
112.616
54.681
13.044.353
16.349.909
288.439
364.688
55.979
372.826
17.431.841
474.332
10.163
4.809
5.921
5.774
500.999
7.700.622
134.056
177.535
22.068
180.639
8.214.920
161.548
7.193
114.565
11.876
7.648
302.830
8.013.407
7.229
67.779
16.114
109.933
8.214.462
117.633
12
555
90
256
118.546
NPF
3.
D
27.498.715
i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti
KL
0,71%
RASIO RENTABILITAS Rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat
efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba.
a.
Return On Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.
b.
Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat % (persentase) yang dapat dihasilkan.
Rumus menghitung ROA sebagai berikut: Laba Sebelum Pajak ROA
= Total Asset Bank
Rumus menghitung ROE sebagai berikut: Laba Setelah Pajak ROE
= Rata-rata Modal Disetor
Neraca Bank ABCD Syariah per Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) Pos-pos AKTIVA Kas Penempatan Pada BI a. Giro Wadiah b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain a. Rupiah PPAP -/b. Valuta asing PPAP -/-
Jumlah 692,115 4,813,140 1,401,140 3,412,000 301,573 295,53 -3,814 6,043 -3,388
Surat Berharga Yang Dimiliki
2,133,960
a. Rupiah I. Dimiliki hingga jatuh tempo ii. Lainnya PPAP -/b. Valuta asing I. Dimiliki hingga jatuh tempo ii. Lainnya PPAP -/Piutang Murabaha a. Rupiah a.1. Terkait dengan bank 1. Piutang Murabahah 2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/a.2. Tidak terkait dengan bank 1. Piutang Murabahah 2.Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/PPAP -/b. Valuta asing a.1. Terkait dengan bank 1. Piutang Murabahah 2. Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/a.2. Tidak terkait dengan bank 1. Piutang Murabahah 2.Pendapatan margin Murabahah yang ditangguhkan -/PPAP -/Piutang Salam PPAP -/Piutang Istishna' Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/PPAP -/Piutang Qardh PPAP -/Pembiayaan a. Rupiah a.1. Terkait dengan bank a.2. Tidak terkait dengan bank PPAP -/b. Valuta asing b.1. Terkait dengan bank a.2. Tidak terkait dengan bank PPAP -/Persediaan Ijarah a. Aktiva Ijarah b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/PPAP -/Tagihan Lainnya PPAP -/-
2,133,349 2,018,636 114,713 -60,186 611 611 -6 12,582,637 11,795,151
11,795,151 16,326,998 (4,531,847) -541,398 787,486
787,486 880,265 -92,779 -8,113 101,197 -24,726 -774 2,257,536 -22,468 8,715,920 8,567,240 8,567,240 -305,441 148,68 148,68 -938 119,734 165,217 -45,483
Penyertaan PPAP -/Aktiva Istishna' dalam penyelesaian Termin Istishna' -/Pendapatan Yang Akan Diterima Biaya dibayar dimuka Uang muka pajak Aktiva pajak tangguhan Aktiva Tetap dan Inventaris Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/Agunan yang diambil alih Aktiva lain-lain JUMLAH AKTIVA PASIVA Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah Kewajiban segera lainnya Kewajiban Kepada Bank Indonesia a. FPJPS b. Lainnya Kewajiban Kepada Bank Lain Surat Berharga Yang Diterbitkan Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.Tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank ii.Tidak terkait dengan bank Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Beban yang masih harus dibayar Taksiran pajak penghasilan Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban Lainnya Pinjaman Subordinasi a. Rupiah i. Terkait dengan bank ii.Tidak terkait dengan bank b. Valuta asing i. Terkait dengan bank ii.Tidak terkait dengan bank Rupa-Rupa Pasiva Modal Pinjaman Hak minoritas (Hanya diisi untuk kolom konsolidasi) Dana investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah
145,662 450,329 84,998 618,381 -254,027 22,062 641,224 32,455,189 4,165,069 3,920,526 244,543 424,891
441,1 200
3,334 106,034 52,62 552,91
24,506,209 9,395,807 15,110,402
b.1. Rupiah b.2. Valuta asing Ekuitas a. Modal Disetor b. Agio (disagio) c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap g. Saldo laba (rugi) JUMLAH PASIVA
Laba/Rugi Bank ABCD Syariah per Desember 2010 Pos-pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I. PENDAPATAN OPERASIONAL A. Pendapatan dari Penyaluran Dana 1.Dari Pihak Ketiga Bukan Bank a.Pendapatan Margin Murabahah b.Pendapatan Bersih Salam Paralel c.Pendapatan Bersih Istishna Paralel i.Pendapatan Istishna' ii.Harga Pokok Istishna' -/d.Pendapatan Sewa Ijarah e.Pendapatan bagi hasil Mudharabah f.Pendapatan bagi hasil Musyarakah g.Pendapatan dari penyertaan h.Lainnya 2.Dari Bank Indonesia a.Bonus SWBI b.Lainnya 3.Dari bank-bank lain di Indonesia a.Bonus dari Bank Syariah lain b.Pendapatan bagi hasil Mudharabah i.Tabungan Mudharabah ii.Deposito Mudharabah iii.Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank iv.Lainnya c.Lainnya B. Pendapatan Operasional Lainnya 1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah) 2. Jasa layanan
14,700,523 409,879 2,003,022 658,244
1,344,778 32,455,189
(Dalam Jutaan Rupiah) Jumlah 3,391,563 2,838,357 2,697,368 1,356,017 12,038 12,038 89,217 550,452 442,861 246,783 128,724 80,612 48,112 12,265 255 12,01 9,996 2,014 553,206 14,727 210,401
3. Pendapatan dari transaksi valuta asing
15,294
4. Koreksi PPAP 5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rek. Administratif 6. Lainnya II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/1.Pihak ketiga bukan bank a.Tabungan Mudharabah b.Deposito Mudharabah c.Lainnya 2.Bank Indonesia a.FPJP Syariah b.Lainnya 3.Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia a.Tabungan Mudharabah b.Deposito Mudharabah c.Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank d.Lainnya III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat ( I - II ) IV. Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi VI. Beban Operasional lainnya A.Beban Bonus titipan wadiah B.Beban administrasi dan umum C.Biaya personalia D.Beban penurunan nilai surat berharga E.Beban transaksi valuta asing F.Beban promosi G.Beban lainnya VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI)) PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL VIII. Pendapatan Non Operasional 2) IX. Beban Non Operasional 3) X. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX) XI. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X) XII. Taksiran Pajak Penghasilan XIII. Jumlah Laba (Rugi) 4)
312,784 1,188,913 1,166,043 283,454 848,727 33,862
22,87 3,224 19,418 228 2,202,650 -387,351 -751 (1,267,629) -26,983 -170,519 -627,225 -84,996 -357,906 546,919 4,284 -438 3,846 550,765 -147,505 403,26
Rasio ROA Bank ABCD Syariah KETERANGAN LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN TOTAL ASET
JUMLAH 550.765 32.455.189
ROA 1,70%
Rasio ROE Bank ABCD Syariah KETERANGAN
JUMLAH
LABA (RUGI) BERSIH
40.326
RATA-RATA MODAL DISETOR 3.
ROE 6,13%
658.244
RASIO LIKUIDITAS Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam
memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. Rumus menghitung LDR sebagai berikut:
Total Pembiayaan FDR = Total Dana Pihak Ketiga
PERHITUNGAN FDR BANK ABCD SYARIAH Pos-pos Pembiayaan 1. Piutang a. KUK b.Non-KUK c.Properti i. direstrukturisasi ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 2. Pembiayaan : a. KUK b. Non-KUK
Jumlah 46.831.991 29.281.604 784.197 13.479.873 1.296.879 1.750 1.292.129 202.550 13.044.353 17.431.841 500.999 8.214.920
c. Properti i. direstrukturisasi
ii. tidak direstrukturisasi d.Non-properti i.direstrukturisasi ii.tidak direstrukturisasi 3. Ijarah Dana Pihak Ketiga 1. Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah 2. Dana investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah b.1. Rupiah b.2. Valuta asing FDR
302.830 8.214.462 118.546 28.671.278 4.165.069 3.920.526 244.543 24.506.209 9.395.807 15.110.402 14.700.523 409.879 163,34%
BAB VI MEKANISME OPERASIONAL SOFBANK 4.5S
BAGIAN CUSTOMER SERVICE GAMBAR 1 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Customer Service Form Pembukaan
C S
LOGIN
INPUT: - Data Customer (Baru) - Data Tabungan
INPUT: - Data Customer (Baru) - Data Tabungan - Data Deposito
LOGOUT
Tugas dari Customer Service adalah memberikan pelayanan dan informasi kepada nasabah dan melakukan proses administrasi bagi calon nasabah baru, baik nasabah tabungan dan nasabah deposito.
Adapun proses pengoperasian softbank bagian customer service sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 syari’ah 2. Login
Form Login adalah form awal Customer Service untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5. Syariah. Isikan User ID, Kode Cabang, User Name dan Password
3. Input Data Customer Untuk memulai meng-input data customer baru, masuk ke dalam form Data Customer dengan meng-klik Maintenance
Data Customer
Kemudian tambahkan data customer baru dengan meng-klik Tambah
4. Input Data Input Data Tabungan Untuk memulai input data tabungan, masuk kedalam form Data Tabungan dengan meng-klik Maintenance
Data Tabungan
Kemudian tambahkan data tabungan baru dengan meng-klik Tambah
Input Data Deposito Untuk memulai input data deposito, masuk kedalam form Data Deposito dengan meng-klik Maintenance
Data Deposito, dan akan tampil
pemeliharaan data deposito
5. Logout Untuk mengakhiri login Customer Service, klik File
Log Out
B. TELLER
Gambar 2 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Teller
CS
LOGIN
INPUT: - Transaksi Rekening - Transaksi Non – Rekening
Edit/Hapus Transaksi Cetak: - Transaksi Harian Teller - Teller Blotter
Tidak Betul?
Ya Cetak: - Tiket Debet - Tiket Kredit
LOGOUT
Teller bertugas untuk melayani semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah maupun melayani kebutuhan internal bank. Pelayanan yang harus dilakukan teller antara lain menerima setoran dan penarikan tabungan, melayani setoran dan penarikan Deposito, melayani penarikan pembiayaan dan cicilan pembiayaan. Sedangkan dalam ubungan internal teller harus senantiasa memberikan dana (Kas Kecil) bagi transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh staff bagian umum karena posisi teller adalah Kas Besar.
Adapun proses pengoperasian softbank bagian teller sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5. Syariah 2. Login Form Login adalah form awal Teller untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5 Syariah. Isikan User ID, Kode Cabang, User Name, dan Password
3. Input Transaksi Rekening Untuk memulai meng-input data transaksi baru, masuk kedalam form Sistem Input Transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi rekening
4. Input Transaksi Non – Rekening Untuk memulai meng-input data transaksi baru, masuk kedalam form Sistem Input Transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi non - rekening
5. Cetak Transaksi Harian Teller Untuk memulai cetak transaksi harian teller, klik Print
Teller/Umum/Sundries
Transaksi Harian Teller Report transaksi harian teller akan memberikan data nomor transaksi, user input, keterangan transaksi, nomor rekening, nama nasabah, debet, kredit, dan closing.
6. Cetak Teller Bloter Untuk memulai cetak teller blotter, klik Print
Teller/Umum/Sundries
Teller Blotter
7. Cetak Tiket Debet – Kredit Untuk melakukan cetak tiket debet – kredit, klik Print Tiket Debet / Kredit
Report Tiket Debet – Kredit
Laporan Keuangan
8. Logout Untuk mengakhiri login Teller, klik File
Logout
C. DEPOSITO Gambar 3 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Deposito
Deposito
LOGIN Pembukaan (Pokok)
Bagi Hasil Daftar Tanggal Valuta
Edit Master Input: - Data Customer - Data Master Deposito
Cetak: - Daftar Tempo
Deposito
Jatuh
Betul? Tidak
SIT DEPOSITO
Ya
Pembukaan
Cetak: Deposito Jatuh Tempo
Pencairan/Penalty Bagi Hasil Deposito
Cetak: - Transaksi Harian Deposito
Tidak
Edit/Hapus
Betul?
Ya Cetak: - Tiket Debet/Kredit - Posisi Akhir Hari - Saldo Akhir Deposito
LOGOUT
Staff bagian Deposito merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam suatu bank karena signifikansi dari produk deposito. Pada bagian ini tugas yang harus
dilakukan
adalah
membuat
administrasi
lengkap
terhadap
Deposan
dan
memasukkannya dalam transaksi deposito. Staff bagian deposito juga bertugas untuk
senantiasa mengontrol data-data nasabah deposito yang jatuh tempo dan harus dibayarkan bagi hasilnya. Adapun proses pengoperasian softbank bagian deposito sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 Syariah 2. Login Form Login adalah form
awal Deposito untuk memulai sistem aplikasi Softbank
4.5 Syari‟ah. Isikan User ID, Kode Cabang, User Name dan Password
3. Cetak Daftar Deposito Jatuh Tempo Untuk mencetak daftar deposito jatuh tempo, klik Print Deposito Jatuh Tempo
Kemudian masukkan tanggal transaksi dan klik Cetak
Rekening Deposito
4. Sistem Input Transaksi Deposito – Pembukaan Untuk melakukan SIT Pembukaan baru, masuk kedalam form Sistem Input Transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi
5. Sistem Input Transaksi Deposito – Pencairan Untuk melakukan SIT Pencairan, masuk ke dalam form Sistem Input Transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi
6. Generate Bagi Hasil Untuk melakukan generate bagi hasil klik Proses
SIT Bagian
Perhitungan Markup Deposito
Masukkan tanggal valuta yang akan dicetak, kemudian klik Tampilkan Klik Generate Perhitungan Markup Checked untuk melakukan generate bagi hasil atau klik Batal bila ingin membatalkan generate bagi hasil.
7. Cetak Transaksi Harian Deposito Untuk melakukan cetak transaksi harian deposito, Deposito
Transaksi Harian Deposito
Report transaksi harian deposito
klik Print
Rekening
8. Cetak Tiket Debet/Kredit Untuk melakukan cetak tiket debet/kredit, klik Print
Laporan Keuangan
Tiket Debet/Kredit
Report tiket debet – kredit
9. Cetak Posisi Deposito per Produk Untuk melakukan cetak posisi akhir hari per produk, Deposito
Posisi Deposito per Produk
Report Posisi Saldo Akhir Hari per Produk
klik Print
Rekening
10. Cetak Rincian Saldo Deposito Untuk melakukan cetak rincian akhir deposito, klik Print Rincian Saldo Deposito Report Saldo Akhir Deposito
Rekening Deposito
D. PEMBIAYAAN
Gambar 4 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Pembiayaan Pembiayaan
LOGIN Dokumen Realisasi
Daftar Angsuran (Pokok/Bagi Hasil/Denda Daftar Tgl Valuta
Tidak
Ya Baru?
Input: - Data Customer - Data Tabungan - Data Master Pinjaman SIT PEMBIAYAAN - Realisasi
Cetak: - Daftar Angsuran
- Angsuran
Edit/Hapus Cetak: - Transaksi Harian Pembiayaan
Tidak
Betul Ya Cetak: - Tiket Debet/Kredit - Posisi Pembiayaan per Produk - Saldo Akhir Pembiayaan
LOGOUT
Staf bagian pembiayaan merupakan bagian yang mempunyai tugas menerima dan mengevaluasi nasabah yang datang ke bank untuk memperoleh pembiayaan. Setelah nasabah disetujui untuk menerima pembiayaan dari banak maka tugas staf bagian pembiayaan adalah melakukan proses pendaftaran administrasi bagi nasabah
pembiayaan, membuat data tabungan wadiah mudharib (tabungan titipan) bagi nasabah dan membuat data lengkap bagi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang meliputi jumlah pembiayaan yang diminta, jenis dan jumlah jaminan yang bisa diberikan, jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah, jenis usaha yang akan dijalani oleh nasabah. Margin keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang diberikan maupun proyeksi pendapatan yang akan diperoleh dan berapa jumlah cicilan pokok maupun cicilan mark up yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya. Setelah semua data terverifikasi secara lengkap maka staf bagian pembiayaan bisa melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah yang dimaksudkan. Setelah pembiayaan diproses oleh bagian pembiayaan maka pengambilan dana pembiayaan dilakukan melalui teller. Bagian pembiayaan juga bertugas untuk mengontrol setoran bulanan dan denda yang harus dipenuhi oleh nasabah karena keterlambatan pembayaran. Adapun proses pengoperasian softbank bagian pembiayaan sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 Syariah 2. Login Form Login adalah form awal Pembiayaan untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5 Syari‟ah. Isikan User ID, Kode Cabang, User Name dan Password
3. Input Data Customer Untuk memulai meng-input data customer baru, masuk ke dalam form data customer dengan meng-klik Maintenance
Data Customer
Kemudian tambahkan data customer baru dengan meng-klik Tambah
4. Input Data Tabungan Untuk memulai input data tabungan, masuk kedalam form data tabungan dengan meng-klik Maintenance
Data Customer
Kemudian tambahkan data tabungan baru dengan meng-klik Tambah
5. Input Data Pembiayaan Untuk memulai input data pembiayaan, masuk kedalam form data pembiayaan dengan meng-klik Maintenance
Data Pembiayaan
Master Pembiayaan
Kemudian tambahkan data pembiayaan baru dengan meng-klik Tambah
Data Referensi
Set Kode BI
Loan Ledger
6. Cetak Daftar Angsuran Untuk mencetak daftar angsuran nasabah klik Daftar Angsuran yang terletak pada pojok atas form.
Report Daftar Angsuran
7. Sistem Input Transaksi Realisasi Untuk memulai sistem input transaksi, masuk kedalam form sistem input transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Masukkan nomor referensi kemudian tekan Enter
Kemudian akan terisi daftar angsuran nasabah, untuk melakukan realisasi klik Realisasi
Isikan kolom no. Voucher, biaya administrasi, biaya asuransi dan kode transaksi
8. Sistem Input Transaksi Angsuran Untuk memulai sistem input transaksi, masuk kedalam form sistem input transaksi dengan meng-klik Proses
Sistem Input Transaksi
Masukkan nomor referensi kemudian tekan Enter
Untuk melakukan angsuran pertama (bulan ke 1) arahkan kursor mouse pada baris nomor 1 (satu) kemudian lakukan double klik.
Setelah muncul form pembiayaan isikan kolom nomor voucher, cicilan pokok (kolom ini telah terisi otomatis tetapi bisa di-edit), cicilan markup (kolom ini telah terisi otomatis tetapi bisa di-edit), denda dan kolom kode transaksi dengan memilih jenis pembayaran melalui tabungan atau tunai.
Setelah selesai, klik Proses untuk melakukan transaksi atau Batal untuk membatalkan transaksi. Bila transaksi berhasil akan muncul kotak pesan:
Angsuran bulan pertama telah terisi, dan jumlah sisa pokok dan sisa markup akan otomatis berkurang. Untuk angsuran bulan selanjutnya dilakukan persis seperti angsuran bulan awal.
9. Cetak Transaksi Harian Pembiayaan Untuk melakukan cetak transaksi harian pembiayaan, klik Print Rekening Pembiayaan
Transaksi Harian Pembiayaan
Report Transaksi harian pinjaman
10. Cetak Tiket Debet/Kredit Untuk melakukan cetak tiket debet/kredit, klik Print Tiket Debet/Kredit Report Tiket Debet – Kredit
Rekening Pembiayaan
11. Cetak Posisi Pembiayaan per Produk Untuk melakukan cetak posisi pembiayaan per produk, Pembiayaan
klik Print
Rekening
klik Print
Rekening
Posisi Pembiayaan Per Produk
Report Posisi Pembiayaan Per Produk
12. Cetak Saldo Akhir Pembiayaan Untuk melakukan cetak posisi pembiayaan per produk, Pembiayaan
Saldo Akhir Pembiayaan
Report Saldo Akhir Pembiayaan
13. Logout Untuk mengakhiri login Pembiayaan, klik File
Logout
E. UMUM
Gambar 5 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Umum UMUM
LOGIN
Input Transaksi: - Rekening - Non Rekening - Biaya - biaya Edit/Hapus Cetak: - Transaksi Harian Umum Tidak Betul? Ya Cetak: - Tiket Debet - Tiket Kredit
Staf bagian umum bertugas untuk melakukan administrasi terhadap transaksitransaksi internal yang dilakukan oleh bank. Seperti pembelian alat-alat tulis kantor, pengeluaran operasional maupun non operasional lainnya. Bagian umumlah yang akan memproses berbagai pengeluaran maupun pendapatan yang akan diterima oleh bank dari hasil usaha yang dijalankan. Adapun proses pengoperasian softbank bagian umum sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 Syariah 2. Login Form Login adalah form awal umum untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5 Syari‟ah. Isikan User ID, Kode Cabang, User Name dan Password
3
Input Transaksi Harian Rekening Untuk memulai input transaksi harian rekening,
klik Proses
Sistem Input
Transaksi
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi
4
Input Transaksi Harian Non Rekening Untuk memulai input transaksi harian non rekening, klik Proses Transaksi
Sistem Input
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi
5
Input Transaksi Harian Biaya-biaya lain Untuk memulai input transaksi harian biaya-biaya lain, klik Proses Bagian
Sistem Input Transaksi Umum
Kemudian klik Tambah bila ingin melakukan transaksi
6
Cetak Transaksi Harian Umum
SIT
Untuk mencetak transaksi harian umum, klik Print
Teller/Umum/Sundries
Transaksi Harian Umum Report transaksi harian umum
7
Cetak Debet Kredit Untuk mencetak Tiket Debet – Kredit, klik Print
Teller/Umum/Sundries Tiket
Debet/Kredit Report Debet – Kredit
8
Logout Untuk mengakhiri login Umum, klik File
F. PROSES OTORISASI
Logout
Gambar 6 Flowchart Softbank 4.5 Syariah - Otorisasi
Otorisasi
LOGIN Cetak: - Jurnal Gabungan - Jurnal Antar Bagian - Neraca Percobaan
Edit/Hapus
Tidak
Betul Ya
OTORISASI
LOGOUT
Otorisasi transaksi merupakan proses penutupan dan penguncian transaksi harian bank yang dilakukan oleh Supervisor Bank. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan atau penghapusan atau penambahan data terhadap transaksi harian bank yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun proses pengoperasian softbank bagian otorisasi sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 Syariah 2. Login Form Login adalah form awal USOTOR untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5 Syari‟ah
200
3. Cetak Jurnal Gabungan Untuk mencetak jurnal gabungan, klik Print
Laporan Keuangan
Jurnal
Laporan Keuangan
Jurnal
Gabungan
4. Cetak Jurnal Antar Bagian Untuk mencetak jurnal gabungan, klik Print Antar Bagian
201
5. Cetak Neraca Percobaan Untuk mencetak jurnal gabungan, klik Print
Laporan Keuangan
Percobaan
6. Otorisasi Untuk melakukan otorisasi, klik Proses
Otorisasi Transaksi
Neraca
7. Logout Untuk mengakhiri login Otorisasi, klik File
Logout
G. MANAGER OPERASIONAL
Gambar 7 Flowchart Softbank 4.5 Syari’ah – Manager Operasional
Manager Operasional
LOGIN
Cetak: - Transaksi Harian Tabungan - Posisi Akhir Hari Tabungan - Saldo Akhir Hari Tabungan
POD/POM/POY
Cetak : - Neraca Aktiva - Neraca Passiva - Neraca Laba/Rugi LOGOUT
Manager Operasional (MO) bertugas mengawasi semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh staf bank. Selain itu MO bertugas untuk mengontrol data nasabah pembiayaan yang harus melakukan setoran pembiayaan dan mengontrol deposito yang jatuh tempo, serta bertugas melakukan otorisasi atas semua transaksi yang dilakukan pada hari itu. Setelah melakukan otorisasi transaksi maka tugas terakhir MO adalah melakukan Proces of Day (pemrosesan akhir hari) yaitu suatu proses penentuan tanggal transaksi berikutnya sekaligus sebagai tanda bahwa semua transaksi yang dilakukan pada hari itu telah sesuai dengan prosedur. Pada transaksi
akhir bulan Month)
juga bertugas untuk memproses laporan akhir bulan (Proces of
termasuk menetapkan tingkat biaya administrasi maupun tingkat mark up yang diperoleh.
Adapun proses pengoperasian softbank MO sebagai berikut: 1. Masuk aplikasi Softbank 4.5 Syariah 2. Login Form Login adalah form awal MO untuk memulai sistem aplikasi Softbank 4.5 Syari‟ah
3. Cetak Transaksi Harian Tabungan Untuk mencetak transaksi harian tabungan, klik Print
Rekening Tabungan
Transaksi Harian Tabungan
4. Cetak Posisi Akhir Hari Tabungan Untuk mencetak transaksi harian tabungan, klik Print Posisi Akhir Hari Per Produk
Rekening Tabungan
5. Cetak Saldo Akhir Hari Untuk mencetak transaksi harian tabungan, klik Print
Rekening Tabungan
Saldo Akhir Hari
6. Proses Akhir Hari (POD), Proses Akhir Bulan (POM), Proses Akhir Tahun (POY) a. Proses Akhir Hari (POD) Klik Proses
Proses Akhir Hari
b. Proses Akhir Bulan (POM) Klik Proses
Proses Akhir Bulan
Biaya Administrasi
Proses Akhir Bulan
Proses Akhir Hari
c. Proses Akhir Tahun (POY) Klik Proses
Proses Akhir Tahun
Proses Akhir Bulan
Biaya Administrasi
Proses Akhir Bulan
Proses Akhir Hari
7. Cetak Neraca Aktiva Untuk mencetak neraca aktiva, klik Print
Laporan Keuangan Neraca Aktiva
8. Cetak Neraca Passiva Untuk mencetak neraca passiva, klik Print Passiva
Laporan Keuangan
Neraca
9. Cetak Laporan Laba/Rugi Untuk mencetak laporan laba rugi, klik Print
Laporan Keuangan Neraca Aktiva
10. Log out Untuk mengakhiri login Supervisor, klik File
Logout
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟an dan Hadits Antonio, Syafi‟i Muhammad (1999), Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute Arafat, Wilson (2006), Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasi, Jakarta: LP3ES Arifin, Johar dan Syukri, Muhammad (2006), Aplikasi Excel dalam Bisnis Perbankan Terapan, Jakarta: Elex Media Computindo Arifin, Johar dan Wicaksono, Adi Busono (2008), Komputer Akuntansi Dalam Microsoft Excel, Jakarta: Elex Media Computindo Arifin, Zainul (2009), Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Jakarta: Azkia Publisher Ascarya (2007), Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Bank Indonesia (2003), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bastian, Indra dan Suhardjono Jakarta:Salemba Empat
(2006),
Akuntansi
Perbankan,
Buku
1,
Furywardhana, Firdaus (2009), Akuntansi Syariah, Yogyakarta: PPPS Harahap, Sofyan Syafri (2006), Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta, PT RajaGrafindo Haryono, Slamet (2009), Analisa Laporan Keuangan Perbankan Syariah, Yogyakarta, Pustaka Sayid Sabiq
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2003), Jakarta: Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2006), Jakarta: Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia Juni (2007), KDPPLK, PSAK Syariah PSAK 101 – 106
Karim, Adiwarman (2004), Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada Kasmir (2008), Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press Kasmir (2008), Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Kasmir (2007), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada Learning Center BCA (2010), Pengetahuan Produk Pasiva Mintardjo (2010), Praktek Akuntansi Bank, Jakarta: Erlangga Modul Islamic Micro Banking Academy Co Branding BRISyariah dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011) Muhammad, Rifqi (2008), Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Yogyakarta; P3EI Press Mulyono, Teguh Pudjo (1999), Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan, Jakarta, Djambatan Muslich, Mohamad (2007), Manajemen Keuangan Modern Analisis Perencanaan dan Kebijaksanaan, Jakarta, Bumi Aksara Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, (Revisi 2008), Bank Indonesia Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003), Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan Bank Indonesia nomor No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007, tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Rindjin, Ketut (2000), Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: Gramedia Rivai, Veithzal dan Veithzal, Permata Andria (2008), Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada Sinungan, Muchdarsyah (2000), Manajemen Dana Bank, Jakarta: Bumi Aksara Sudarsono, Heri (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi, Yogyakarta; Ekonisia Suyatno, Thomas dkk (2007), Kelembagaan Perbankan, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
dan
Sinungan, Muchdarsyah (2000), Manajemen Dana Bank, Jakarta: Bumi Aksara Sudarsono, Heri (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia
dan
Suhardjono dan Bastian, Indra (2006), Akuntansi Perbankan, Jakarta: Salemba Empat Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
Wiroso (2005), Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: Grasindo Wiroso (2009), Produk Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti
