Modul Pedagang Eceran Emas

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

MODUL PEMERIKSAAN PEDAGANG ECERAN EMAS

Modul-31/PJ.042/2013

2013 UNTUK KEPENTINGAN DINAS

Modul Pemeriksaan – Pedagang Eceran Emas

DISCLAIMERisclaimer

Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya Pemeriksa Pajak dalam memahami proses bisnis dari pedagang eceran emas. Materi dalam modul ini bersumber dari berbagai literatur, narasumber, ketentuan formal, pengalaman tim penyusun dan sumber lainnya. Informasi/bahan-bahan ajar yang ada dalam modul ini hanya untuk kepentingan internal Direktorat Jenderal Pajak, digunakan sebagai bahan ajar dan bukan dimaksudkan sebagai aturan dalam pemeriksaan pajak atau pelaksanaan pelaksanaan tugas. PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih diberikan kepada tim penyusun atas segala jerih payah dalam penyampaian informasi/bahan yang berharga ini, sehingga tersusun modul ini. Semoga hasil karya ini menjadi bagian amal baik bagi tim penyusun dan membawa manfaat bagi penggunanya. TIM PENYUSUN

Penang Penang g ung jawa jawab b: Freddy Dwi Artanto - Kepala Sub Direktorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan K etua etua Tim : Sirmu - Kepala Seksi Teknik Pemeriksaan Penyusun : Tim Kanwil DJP Jakarta Barat Editor: Muh. Lahmudin – Pemeriksa Pajak Ramot Immanuel A L Tobing – Pelaksana Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan

Hak Cipta 2013, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

i


KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, Alhamdulilah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan limpahan rahmat, semangat, dan kekuatan untuk selalu dapat meningkatkan kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak khususnya para Pemeriksa Pajak. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan optimalisasi penerimaan pajak yang merupakan tugas utama Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan. Dalam pelaksanaan tugas, kami berkomitmen untuk selalu bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. kesempurnaan. Salah satu upaya untuk menjaga komitmen tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Pemeriksa Pajak melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan berjenjang maupun In House Training (IHT) yang didukung oleh modul pembelajaran yang materinya berasal dari hasil kajian kebutuhan bahan ajar disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis dunia usaha, telaahan proses bisnis sektor-sektor tertentu, dan dinamika peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyediaan modul pembelajaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas. Kami berharap, modul ataupun bahan ajar ini tidak hanya digunakan dalam rangka mendukung pemeriksaan. Namun, dapat dipergunakan lebih luas dalam rangka penggalian potensi perpajakan secara umum oleh semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Akhirnya, ucapan terima terima kasih dan penghargaan penghargaan yang yang tinggi kami sampaikan sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah menuntaskan tugasnya, ikhlas meluangkan waktu dan mencurahkan tenaga, pengalaman serta pikiran sehingga modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga segala upaya Tim Penyusun menjadi amal kebaikan, dan modul ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

ii


DAFTAR ISI

DISCLAIMER ......................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii BAB I

..................................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

1. Gambaran Umum Sektor Usaha ....................................................................................... 1 2. Perkembangan Sektor Usaha ........................................................................................... 1 BAB II

.................................................................................................................................... 4

PROSES BISNIS

................................................................................................................... 4

1. Proses Bisnis Sektor Usaha........................................................ ....................................... 4 2. Sistem Akuntansi Terkait Sektor Usaha ............................................................................ 6 BAB III

................................................................................................................................. 11

PERATURAN DAN

ASPEK PERPAJAKAN ......................................................................... 11

1. Peraturan dan Aspek Perpajakan Terkait Sektor Usaha ................................................. 11 1.1 Dasar Hukum ......................................................................................................... 11 1.2 Aspek Perpajakan .................................................................................................. 11 1.2.1 Batasan Pengusaha Toko Emas .......................................................................... 11 1.2.2 Kewajiban Perpajakan .......................................................................................... 13 2. Peraturan dan Instansi Terkait Lainnya pada Sektor Usaha ............................................ 17 3. Pemanfaatan Data Pihak Ketiga ..................................................................................... 18 BAB IV ................................................................................................................................ 19 PERSIAPAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN ............................................................... 19 1. Hal - Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemeriksaan ................................................. 19 1.1. Memahami Sistem Akuntansi ................................................................................ 19 1.2. Analisis Perkiraan pada Laporan Keuangan dan SPT ........................................... 19 2. Dokumen/data yang diperlukan...................................................................................... 24 3. Prosedur Pemeriksaan ................................................................................................... 24 3.1. Prosedur Pemeriksaan yang Berhubungan dengan Omset/Penjualan/ DPP PPN .. 24 3.2. Prosedur Pemeriksaan yang Berhubungan dengan Biaya ..................................... 25 BAB V ................................................................................................................................. 28 PENUTUP ........................................................................................................................... 28

iii


BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Sektor Usaha

Seperti kita ketahui dari beberapa jenis logam mulia, emas merupakan logam mulia yang paling banyak dicari dan digemari. Karena emas selain bisa digunakan sebagai sarana investasi dan pelindung nilai harta Anda dari pengaruh inflasi, emas pun bisa digunakan sebagai perhiasan (dipakai). Emas (Sanskrit jval, Yunani χρυσος = chrysos, Latin aurum, Inggris kuno gold) telah diketahui sebagai sangat berharga sejak zaman prasejarah, dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol, yang saat itu digunakan oleh paleiothic man. Perdagangan emas secara ritel merupakan

salah

satu

industri

yang

paling

dinamis. Kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan perubahan gaya hidup adalah faktorfaktor yang menyebabkan industry ini berkembang, walaupun permintaan emas dunia masih menunjukkan penurunan sebagai imbas dari anjloknya harga komoditas dan pasar saham dunia. Sampai dengan September 2011, Harga emas terus melonjak tinggi. Saat ini, harga emas berkisar US$ 1.860 per troy ounce atau hampir Rp 500.000 per gram. Nilai itu jauh melompat dari akhir tahun 2010 yang sekitar US$ 1.450 per troy ons. Menjulangnya harga emas tersebut ditaksir cuma bersifat sementara dan tidak sampai melesukan industri dalam negeri. Dalam modul ini Industri perdagangan (ritel) yang akan dibahas adalah industry perdagangan emas yang sudah mengarah kepada perdagangan yang

menerapkan

konsep pembeli datang, memilih, membayar dan pulang pada gerai atau toko emas.

2. Perkembangan Sektor Usaha

Pola penjualan industri ritel emas di Indonesia sangat musiman (seasonal ), pola penjualan

sangat

dipengaruhi

oleh

adanya

peristiwa-peristiwa

penting,

seperti hari raya (terutama Idul Fitri dan Natal), tahun baru, dan awal tahun ajaran baru. Akibat kebiasaan masyarakat dalam menghadapi hari-hari penting tersebut, secara umum

1


pendapatan atas penjualan industri ritel dapat meningkat hingga dua kali dari waktu normal. Industri emas berkembang pesat, terutama perhiasan emas yang semakin kinclong. Sejak tahun 1999, industri emas yang dari semula cuma industri rumahan dengan teknologi yang seadanya, berubah menjadi industri dengan teknologi modern. Bahkan saat ini Indonesia telah menjadi salah satu dari 10 penghasil perhiasan emas terbesar di dunia, dengan banyaknya program pengembangan teknologi, mendatangkan desainer dari Itali dan Jepang, serta mengikuti pelatihan ke luar negeri. Termasuk juga meng-up-grade performance para pengusaha emas. Industry emas langsung meraksasa dan tumbuh pesat.

Kondisi ekonomi dunia saat ini sedang dalam keadaan menurun sehingga pada saat industri logam lainnya mengalamai penurunan harga, emas justru semakin melambung. Di logam besi saja jatuh hingga 70 persen, dari 100 dollar menjadi 30 dollar. Nikel juga demikian, dari 50 dollar menjadi 14 dollar. Sedangkan emas naik tiga kali lipat. Karena kondisi inilah industri perhiasan emas hingga hari ini masih menderita Permintaan dunia juga turun. Di India, Dubai, dan China permintaan emas berkurang, karena harganya yang mahal. Konsumsi dalam negeri sendiri kini hanya 50-60 ton per tahun. Jika dibanding jauh dari produksi Freeport yang bisa mencapai 150 ton setahun. Padahal konsumsi Indonesia dulu bisa mencapai 120 ton.

2


Ijin usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ritel dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dalam bentuk Surat Ijin Usaha Perdagangan. Dalam hal ini, Deperindag hanya memberikan ijin usaha setelah ijin lokasi dikeluarkan oleh Pemda setempat. Adapun asosiasi yang menaungi para pengusaha ritel emas adalah Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI).

3


BAB II PROSES BISNIS

1. Proses Bisnis Sektor Usaha

Pada hakekatnya, industri ritel adalah industri perdagangan, namun dengan tujuan langsung berhubungan dengan pembeli/pengguna terakhir sehingga disebut ritel (berasal dari kata “retail” yang berarti eceran). Namun demikian, meskipun disebut eceran tidak berarti

omzet yang diperoleh dalam industri ini tidak besar. Untuk memperkecil ruang lingkup pembahasan, maka yang akan diuraikan berikutnya adalah konsepsi industri ritel dalam kelompok Perdagangan perhiasan dan logam mulia. Toko emas merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jual beli perhiasan emas yang memiliki karakteristik bisnis yang spesifik. Kegiatan bisnis yang ada antara lain pembelian emas dari supplier maupun pelanggan, penyimpanan emas, baik berupa emas batangan maupun emas berdesain, penjualan emas, dan sistem gadai.. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli perhiasan emas, memiliki perputaran uang yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, kecepatan, dan keakuratan data pengolahan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen. Dalam hal ini, sistem informasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bisnis perusahaan mengingat informasi merupakan sumber daya yang berharga dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Proses penyimpanan dan pencatatan jual beli yang merupakan fungsi kritis yang mendorong perusahaan ingin menerapkan system informasi guna mereduksi hambatan dalam pengelolaan data baik secara administrasi maupun fungsional. Selama ini, pencatatan data administrasi maupun fungsional masih dilakukan secara paper based record secara manual. Pencatatan data pembelian dari supplier maupun pelanggan penyimpanan baik berupa emas batangan maupun emas berdisain, penjualan, dan system gadai masih dilakukan secara manual. Kendala yang muncul adalah proses rekapitulasi harian yang dilakukan masih secara manual. Data-data pembelian dari supplier maupun pelanggan, penyimpanan baik berupa emas batangan maupun emas yang telah didesain, penjualan, dan sistem gadai tersebut terpisah satu sama lain sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk diadakannya proses perekapan data untuk menjadi data awal jual beli hari selanjutnya maupun analisa rugi laba dan tren penjualan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, proses rekap

4


yang dilakukan memakan waktu satu hingga dua jam tergantung pada sedikit banyaknya transaksi yang terjadi pada hari itu. Sebagian sistem penyimpanan emas tersebut juga berfungsi sebagai display yang dapat dilihat oleh pelanggan. Sistem penyimpanan emas berdesain yang diletakkan pada nampan-nampan display, menuntut pencatatan yang akurat untuk pemeriksaan stok di akhir tutup buku harian. Sistem pemeriksaan ganda dari sisi kuantitas dan berat emas, memerlukan ketelitian ekstra dalam pencatatan ketika proses barang masuk dari proses peleburan atau pembelian dari konsumen maupun barang keluar berupa penjualan kepada konsumen. Pemeriksaan stok yang dilakukan per hari dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan stok yang ada dengan yang tercatat. Harga emas yang relatif tinggi menuntut perbedaan stok harus diminimalkan. Kesalahan dalam perhitungan yang berkisar kurang dari 0,1 gram diharapkan dapat dihilangkan dan berita kehilangan diharapkan dapat dievaluasi dengan cepat untuk tindakan lebih lanjut. Pemberian bukti pembelian pada konsumen juga diyakini akan lebih memiliki nilai lebih apabila diberikan dalam bentuk cetak daripada bentuk nota manual. Pembelian dari supplier berupa emas batangan akan dicatat pada buku utang dalam satuan emas pula. Pencatatan yang dilakukan tidak berupa nominal mata uang tetapi dalam satuan berat sesuai jumlah emas yang dibeli. Ketika proses pembayaran dilakukan, harus dilakukan proses konversi dari satuan berat emas ke dalam satuan nominal mata uang. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses konversi dan pencatatan administratifnya. Sistem pelaporan keuangan yang dirancang akan mengadopsi metode first in first out . Artinya, emas yang terjual pertama diasumsikan berasal dari emas mentah yang pertama dibeli. Hal ini diterapkan bukan karena alasan metode first in first out pada umumnya yaitu mencegah kadaluarsa produk, namun untuk memudahkan perhitungan pada analisa rugi dan laba. Pelaporan akan menjadi sangat rumit dan sangat sulit dilakukan bila tidak menggunakan metode tersebut, hampir tidak mungkin emas perhiasan yang terjual sesuai dengan prisip first in first out karena pelanggan sulit sekali diarahkan untuk membeli emas perhiasan yang pertama kali didesain atau berasal dari pembelian emas mentahnya sedangkan harga beli terhadap supplier terhitung fluktuatif sesuai dengan harga kurs emas pada saat pembayaran. Pengkodean berdasar asal emas mentahnya juga sulit dilakukan karena dimungkinkan adanya peleburan dua atau lebih perhiasan dari emas mentah yang berbeda.

5


2. Sistem Akuntansi Terkait Sektor Usaha Rancangan sistem Informasi Toko Emas

6


Rancangan sistem Informasi Toko Emas

7


Rancangan sistem Informasi Toko Emas

8


Rancangan Sistem Pembelian terhadap Supplier

9


Rancangan Sistem Klasifikasi Emas

10


BAB III PERATURAN DAN

ASPEK PERPAJAKAN

1. Peraturan dan Aspek Perpajakan Terkait Sektor Usaha 1.1 Dasar Hukum

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana

telah

beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009  Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP - 83/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP - 168/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan  Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK - 79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu  Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 1.2 Aspek Perpajakan 1.2.1 Batasan Pengusaha Toko Emas

Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun Penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain.

11


Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi: a. membuat dan atau menjual emas perhiasan; b. membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan; c. menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual; d. jual beli emas perhiasan; e. jual beli emas perhiasan dengan batu permata; f. memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan; g. jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan;

12


1.2.2 Kewajiban Perpajakan

Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari harga jual emas perhiasan. Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang melakukan penyerahan Emas Perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya

merupakan

kelebihan

pajak

yang

dapat

dimintakan

kembali

atau

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar 10% X Harga Jual Emas Perhiasan. b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas perhiasan adalah sebesar 10% X 20% X jumlah seluruh penyerahan Emas Perhiasan. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Perhiasan yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan. Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan memiliki lebih dari satu tempat penjualan dan salah satu tempat penjualan tersebut menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

13


Atas penyerahan Emas Perhiasan antar tempat penjualan sebagaimana dimaksud di atas, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Toko Emas Perhiasan

yang

menggunakan

Nilai

Lain

sebagai

Dasar Pengenaan

Pajak

pertambahan Nilai wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran Bagi Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Toko Emas Perhiasan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. a. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK - 79/PMK.03/2010 tanggal tanggal 5 April 2010)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan : a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau b. penyerahan emas perhiasan secara eceran. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar : -

90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;

-

80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu sebesar :

14


- sama dengan 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran - sama dengan 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan. b. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 32/PJ/2010 tanggal tanggal 12 Juli 2010)

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan: a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau b. penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan

15


Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan:

a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah

16


penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini juga berlaku bagi pengusaha Toko Emas Perhiasan karena memiliki lebih dari satu gerai di tempat usahanya.

2. Peraturan dan Instansi Terkait Lainnya pada Sektor Usaha

Belakangan ini, popularitas logam mulia (emas) kembali menanjak ditandai dengan naiknya harga logam mulia yang tinggi, dimana mata uang dollar dalam keadaan turun. Sebagian dari mata uang tersebut bahkan mencapai titik terendah sepanjang sejarahnya. Terlebih lagi, pemburukan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara di dunia membuat performa logam mulia seperti emas menjadi makin menggila harganya. Karena karakter logam mulia yang tahan bating terhadap kondisi apapun masyarakat didunia sangat menyukai akan logam mulia tersebut. Dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan akan emas

khusunya emas perhiasan dan batangan sebagai alat untuk

investasi. Harga emas umumnya berbanding terbalik dengan nilai dolar Amerika Serikat: dolar AS yang lebih kuat cenderung untuk menjaga harga emas lebih rendah dan lebih terkontrol, dolar AS yang lebih lemah cenderung mendorong harga emas lebih tinggi. Hal ini sebagian masyarakat memiliki kecenderungan untuk berinvestasi dan berdagang dalam dolar saat dolar kuat. Selama masa ketidakpastian ekonomi dan ketika dolar lemah, bagaimanapun, orang lebih memilih untuk berinvestasi di emas, Seorang pengamat di Indonesia menjelaskan bahwa emas tidak lebih dari sekadar sebagai perhiasan, tetapi juga untuk melindungi asetnya. Indonesia seharusnya bisa menjadi industri emas yang cukup besar di dunia, khususnya perhiasan, jika pemerintah memihak dan mendorong pelaku usaha. Tetapi dalam perkembangan, industri ini kalah dengan sejumlah negara kompetitor terutama China dan India. Kedua Negara tersebut memberi kebebasan dan fasilitas fiskal yang memadai untuk pelaku usaha logam mulia di dalam negeri. Sebenarnya dukungan pemerintah pun telah dilakukan melalui kebijakan fiskal berupa SKB PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan, hanya diberikan kepada wajib pajak yang akan memproses emas batangan tersebut menjadi barang perhiaan untuk tujuan ekspor. Disamping itu ekspor atas emas tersebut PPN yang terutang adalah 0%.

17


Sebenarnya dari segi perpajakan telah dilakukan kemudahan. Pihak intansi yang terkait selain fiskal adalah perindustrian dan perdagangan, dukungan secara penuh terhadap dunia usaha emas sangat diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini tentunya harus didukung dan didorong melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan pelayanan dan kemudahan.

3. Pemanfaatan Data Pihak Ketiga

Pemanfaatan data pihak ketiga dari instansi pemerintah bisa berupa data klasifikasi jumlah usaha pedagang ataupun industri emas yang meliputi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Adapun mengenai harga emas di Indonesia berpatokan pada standar yang telah ditetapkan oleh PT. ANTAM Tbk (Aneka Tambang) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara.

18


BAB IV PERSIAPAN DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN

1. Hal - Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemeriksaan

1.1. Memahami Sistem Akuntansi

Sebelum memulai pemeriksaan, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami sistem akuntansi pedagang emas , baik mengenai pengendalian internalnya maupun akunakunnya. Dengan memahami pengendalian intern maka pemeriksa dapat mengetahui atau memperkirakan kelemahan-kelemahan yang ada dan dapat memprediksikan hal-hal yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan peraturan perpajakannya. Pengendalian internal yang baik dicirikan antara lain adanya pemisahan fungsi antara pencatatan, penyimpanan, dan otorisasi. Sistem yang ada telah disusun dan dijalankan dimana metode dan ketentuan untuk melindungi harta, mencek kecermatan dan keandalan pencatatan/akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. 1.2. Analisis Perkiraan pada Laporan Keuangan dan SPT

Dengan memahami akun/perkiraan pada pedagang eceran emas akan diperoleh gambaran yang cukup baik mengenai kegiatan perusahaan dan bagaimana pencatatan perusahaan sehubungan dengan kegiatannya. Dalam bagian ini kita juga dapat memperoleh gambaran beberapa akun khusus yang biasanya terdapat pada perusahaan pedagang eceran khususnya pengusaha toko emas perhiasan. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1.2.1 Analisis yang Berhubungan dengan Omset

Analisa pendapatan dibutuhkan dalam pemeriksaan atas omzet peredaran usaha yang dilaporkan.Dalam hal ini analisa perlu dilakukan atas pendapatan yang dilaporkan dalam laporan komersial dengan omzet peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT, dengan tujuan untuk meyakini angka yang dilaporkan dalam SPT.

19


Pendapatan diakui berdasarkan penerimaan tunai dari cash register dan juga penerimaan melalui credit card,rekening koran dan debet card. Pendapatan yang diperoleh perusahaan pedagang eceran biasanya berasal dari : a. Penjualan

Pendapatan ini diperoleh dari hasil penjualan tentunya atas penjualan produk emas (gelang, kalung, cincin,liontin,emas batangan,emas koin dan lai-lain. Pendapatan tersebut diakui berdasarkan penerimaan tunai dari cash register dan juga penerimaan melalui credit card dan debet card. Untuk meyakini apakah semua pendapatan sudah dilaporkan, perlu dilakukan perbandingan antara seluruh account penjualan dengan cash register.

b. Pendapatan Lain - lain operasional

Pendapatan ini bisa diperoleh dari pengerjaan atas jasa – jasa lain yang berhubungan dengan perhiasan seperti ; jasa memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan. 1.2.2 Analisis yang Berhubungan dengan Laba

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak. Bagi fiskus laba merupakan potensi pajak yang bisa diterapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam

akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. 1.2.3 Analisis yang Berhubungan dengan Biaya

Pemeriksaan dilakukan untuk menganalisis apakah biaya yang dibebankan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam analisa laporan keuangan dan SPT sekaligus dapat ditentukan titik - titik kritis yang lebih memerlukan pendalaman atas biaya - biaya tertentu. Pengujian dan analisa juga diperlukan dari laporan pajak tahun sebelumnya

(bila

ada),

lakukan

pencatatan-pencatatan

penting

atas

temuan/permasalahan pemeriksaan tahun sebelumnya.

20


a. Penentuan Harga Pokok Penjualan

Analisis ini dilakukan

untuk mengetahui unsur -unsur biaya yang masuk

dalam penentuan harga pokok penjualan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan terinci atas unsur-unsur pembentuk harga pokok penjualan masing-masing jenis produk. Untuk Harga Pokok Penjualan yang perlu diperhatikan dalam analisa adalah : •

Metode penilaian persediaan dan konsistensinya Analisa ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami pemakaian metode penilaian persediaan dan konsistensi pemakaian metode tersebut.Jika terdapat perubahan

penggunaan

metode

maka

berdampak

pada

perubahan

persediaan. •

Status inventory Analisa ini bermanfaat untuk mengetahui apakah barang yang ada merupakan milik perusahaan atau merupakan barang konsinyasi.

•

Analisa hubungan antara inventory (pembelian) dengan mutasi hutang dagang Untuk mendapatkan angka pelunasan hutang bisa dilihat dari cash flowstatementnya.

Pada umumnya WP memasukan unsur biaya barang rusak dan barang hilang ke dalam Harga Pokok Penjualannya. Untuk itu perlu diteliti apakah pembebanan biaya tersebut sudah didukung bukti yang kuat misalnya dari supplier / toko mana asal barang tsb, apakah kerusakan atau kehilangan yang terjadi sudah didukung dengan Berita Acara yang menyebutkan sebab terjadinya barang yang rusak atau hilang tersebut.

b. Biaya Usaha Lainnya

Analisa biaya usaha lainnya dilakukan dengan cara : •

Merinci semua biaya-biaya tersebut, hingga dapat ditentukan klasifikasi dan jenis biayanya.

•

Melakukan kontrol hubungan antara biaya dengan pos-pos yang terkait misalnya

21


biaya promosi dengan pendapatan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan biaya - biaya non deductible dan deductible.

Dalam perusahaan toko emas perhiasan, pada umumnya Pos pengurang penghasilan bruto biasanya meliputi : •

Gaji

•

Sewa

•

Jasa

•

Biaya Lainnya

Dalam pos biaya lainnya biasanya termasuk biaya-biaya yang non deductible, misalnya adanya biaya listrik, telpon, air yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura oleh perusahaan kepada pimpinan atau karyawan yang sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 10 tahun 1994 harusnya dikoreksi positip. c. Penghasilan / ( Biaya ) dari Luar Usaha

Pada umumnya yang termasuk dalam pendapatan/(Biaya) di Luar Usaha adalah: •

Pendapatan Lain-lain (bunga,selisih kurs)

•

Biaya Bunga, selsih kurs

•

Biaya Operasional Lain-lain

1.2.4 Analisis yang Berhubungan dengan Harga

Pemeriksaan dilakukan untuk menganalisis harga yang disajikan adalah harga wajar dan tidak terkait dengan hubungan istimewa. Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran / marketing mix (4P = product, price, place, promotion/produk, harga, distribusi, promosi). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Harga emas memiliki standar

22


international dan bisa berubah setiap hari. Untuk Indonesia, nilai yang menjadi acuan adalah harga emas lantakan yang diproduksi oleh PT.Aneka Tambang (ANTAM). Harga emas tersebut dapat dilihat melalui website PT.Aneka Tambang yang beralamat di http ://www.logammulia.com. Harga yang tertera tersebut adalah harga dasar yang dikenakan kepada konsumen yang membeli emas lantakan. Selain harga dasar, konsumen juga dikenakan biaya pembuatan yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada jumlah gram yang kita inginkan. Besarnya ongkos pembuatan emas lantakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ongkos pembuatan emas perhiasan. Sehingga untuk emas perhiasan selain harga dasar emas juga ongkos pembuatan berupa modifikasi/variasi model, seperti cincin, kalung, gelang dll. 1.2.5 Analisis Output terhadap Input

Pada prinsipnya perusahaan harus memperoleh pendapatan (income) sebesar mungkin, dan menekan biaya (cost) sekecil mungkin supaya mempunyai kinerja yang baik (laba yang besar) hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan dan biaya perusahaan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan selalu berusaha untuk memperkecil pendapatan dan memperbesar biaya (cost) agar pajak yang terutang kecil. 1.2.6 Analisis Potensi Pajak dan Benchmark

Menghitung potensi pajak harus didasarkan isi UU Perpajakan, terutama menyangkut tarif, objek dan subjek pajak. Potensi pajak dapat digali dengan mengidentifikasi dan memecahkan solusi ketidakwajaran wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), antara lain: a.

Ketidakwajaran dalam melaporkan harta pada Lampiran Daftar Harta

b.

Ketidakwajaran dalam melaporkan penghasilan final pada Lampiran Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang Bersifat Final

c.

Ketidakwajaran dalam melaporkan bukti potong pada Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 baik sumber penghasilan dalam negeri maupun luar negeri

d.

Ketidakwajaran

dalam melaporkan

pemegang saham/pemilik

modal dan

pengurus/komisaris pada Lampiran Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan

23


Daftar Susunan Pengurus/Komisaris e.

Ketidakwajaran data ekonomis yang belum dilaporkan ke dalam SPT

f.

Ketidakwajaran penyelenggaranan pembukuan atau pencatatan termasuk kesalahan pembuatan Faktur Pajak dan pemungutan PPN-nya.

g.

Ketidakwajaran pengelolaan administrasi.

2. Dokumen/data yang diperlukan

- SPT PPh Badan atau Orang Pribadi - Laporan Keuangan - Laporan Rugi Laba - Laporan perhitungan Harga Pokok Penjualan - Ledger dan subledger biaya - Rekening Koran , buku tabungan - Daftar harta dan bukti kepemilikannya - Bukti lain yang diperlukan (voucher/nota/kwitansi/faktur/ perjanjian sewa dll) 3. Prosedur Pemeriksaan 3.1. Prosedur Pemeriksaan yang Berhubungan dengan Omset/Penjualan/ DPP PPN

Tujuan pemeriksaan atas pos peredaran usaha

adalah untuk menguji kebenaran

pendapatan/hasil penjualan yang ada sudah dilaporkan wajib pajak, sedangkan metode pemeriksaan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik pemeriksan yang digunakan : - Pemanfaatan data informasi internal dan eksternal DJP - Penelusuran angka-angka ( tracing ) - Penelusuran dan pengujian bukti-bukti - Pengujian kebenaran perhitungan matematis - Pengujian keabsahan dokumen - Pengujian kebenaran harga Prosedur pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah :

24


Minta buku penjualan dan teliti apakah semua penjualan telah dicatat dengan benar,bandingkan dengan dokumen pendukung buku penjualan. - Lakukan pencocokan antara

cash register, rekening

koran dengan

catatan

penjualannya. Pencocokan ke rekening koran bank dilakukan karena penerimaan dari penjualan toko biasanya langsung disetor ke Bank keesokan harinya. - Teliti harga jual produk, teliti penurunan atau kenaikan harga atas produk yang sama. - Teliti Faktur Pajak / Invoice yang dibuat pada saat penjualan apakah telah mencantumkan PPN yang menjadi kewajiban pemungutan wajib pajak sebagai PKP. - Lakukan pengecekan nilai PPN yang dipungut apakah telah benar 10% ataukah terjadi kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pedagang eceran dengan nilai pemungutan sebesar 2%. - Lakukan penelaahan dan penghitungan kenaikan dan penurunan daftar harta serta dapatkan bukti kepemilikan dan cara perolehan harta tersebut. - Cermati jika ada hibah dalam bentuk emas batangan baik karena waris ataupun bukan, lakukan analisa terhadap pelaporan SPT pemberi hibah.

3.2. Prosedur Pemeriksaan yang Berhubungan dengan Biaya a. Harga Pokok Penjualan

Tujuan pemeriksaan harga pokok penjualan untuk pedagang eceran emas adalah untuk menguji kebenaran pencatatan pembelian dan persediaan sesuai dengan yang dilaporkan wajib pajak, sedangkan metode pemeriksaan yang digunakan adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik pemeriksan yang digunakan :  Pemanfaatan data informasi internal dan eksternal DJP  Penelusuran angka-angka ( tracing )  Penelusuran dan pengujian bukti-bukti  Pengujian kebenaran perhitungan matematis  Pengujian keabsahan dokumen Prosedur pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah :

25


 Dapatkan buku/daftar pengadaan barangTeliti hasil perhitungan fisik persediaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pada akhir tahun. Apakah terjadi selisih dalam jumlah yang significant atas perhitungan fisik tersebut  Teliti transaksi pendebetan dan pengkreditan pada pos persediaan  Teliti apakah terdapat pengkreditan persediaan yang disebabkan adanya pencadangan barang hilang ataupun rusak. Pencadangan yang demikian dalam perpajakan tidak diperbolehkan  Teliti komponen biaya-biaya yang ada dalam harga pokok, apakah ada kaitannya dengan pendapatan lainnya (final), bila ada biaya tersebut harus dikoreksi positip secara proportional  Pastikan pajak masukan tidak dimasukkan sebagai unsur nilai pembelian. b. Biaya Usaha Lainnya

Pada perusahaan perdagangan jenis - jenis biaya usaha lainnya hampir sama dengan perusahaan jenis industri lainnya sehingga prosedur pemeriksaan yang digunakan juga sama. Teliti apakah atas biaya-biaya tersebut sudah dikoreksi secara proporsional seperti biaya listrik, biaya telepon, biaya asuransi gedung, biaya renovasi bangunan dan tempat sewa dan biaya pegawai. c. Penghasilan / (Biaya) dari Luar Usaha

Penghasilan netto dari luar usaha hampir sama dengan perusahaan jenis industri lainnya sehingga prosedur pemeriksaan yang digunkana juga sama. Yang lebih spesifik adalah yang berkaitan dengan pendapatan/biaya selsih kurs . d. Prosedur Pemeriksaan yang Berhubungan dengan Harga

Harga emas memiliki standar international dan bisa berubah setiap hari. Untuk Indonesia, nilai yang menjadi acuan adalah harga emas lantakan yang diproduksi oleh PT.Aneka Tambang (ANTAM). Harga emas tersebut dapat dilihat melalui website PT.Aneka Tambang yang beralamat di http ://www.logammulia.com. Harga yang tertera tersebut adalah harga dasar yang dikenakan kepada konsumen yang membeli emas lantakan. Selain harga dasar, konsumen juga

26


dikenakan biaya pembuatan yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada jumlah gram yang kita inginkan. Besarnya ongkos pembuatan emas lantakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ongkos pembuatan emas perhiasan. Sehingga untuk emas perhiasan selain harga dasar emas juga ongkos pembuatan berupa modifikasi/variasi model, seperti cincin, kalung, gelang dll.

e. Prosedur Pemeriksaan Output terhadap Input

Pada prinsipnya perusahaan harus memperoleh pendapatan (income) sebesar mungkin, dan menekan biaya (cost) sekecil mungkin supaya mempunyai kinerja yang baik (laba yang besar) hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan dan biaya perusahaan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan selalu berusaha untuk memperkecil pendapatan dan memperbesar biaya (cost) agar pajak yang terutang kecil f. Prosedur Pemeriksaan Potensi Pajak dan Benchmark

Prosedur pemeriksaan potensi pajak dapat digali dengan mengidentifikasi dan memecahkan

solusi

ketidakwajaran

wajib

pajak

dalam

menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dalam hal : -

Ketidakwajaran atas pelaporan harta pada Lampiran Daftar Harta.

-

Ketidakwajaran atas pelaporan penghasilan final pada Lampiran Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang Bersifat Final.

-

Ketidakwajaran atas pelaporan bukti potong pada Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 baik sumber penghasilan dalam negeri maupun luar negeri.

-

Ketidakwajaran atas pelaporan pemegang saham/pemilik modal dan pengurus/komisaris pada Lampiran Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan -Daftar Susunan Pengurus/Komisaris.

-

Ketidakwajaran data ekonomis yang belum dilaporkan ke dalam SPT.

-

Ketidakwajaran penyelenggaranan pembukuan atau pencatatan.

-

Ketidakwajaran pengelolaan administrasi yang amburadul.

27


BAB V PENUTUP

Bisnis

usaha

toko

emas

perhiasan

pada

hakekatnya

adalah

bisnis

perdagangan, di mana selain produk yang dijual utamanya merupakan produk yang berasal dari para pemasok/produsen, pengusaha toko emas juga melakukan jual beli, membuat perhiasan berdasrkan pesanan, memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan serta melakukan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Trend penjualan bisnis emas perhiasan adalah musiman (seasonal), sehingga untuk keperluan analisis diperlukan pemahaman atas pengaruh suatu musim atau peristiwa penting atas keinginan masyarakat untuk berbelanja. Potensi pajak yang harus diperhatikan adalah : No A

Kegiatan / Jenis Biaya

Pajak Terkait

Proses Pengadaan dan COGS

1

Pembelian/pengadaan persediaan

PPN Masukan

2

Pembelian/pengadaan

PPN Masukan

3

Kerugian penurunan nilai

PPh Badan/OP

6

Konsultan (penilai/appraisal, pengelola persediaan,

PPh pasal 21/23

dan legal) 7

Biaya sewa gudang

PPh pasal 4 (2)

8

Biaya sewa outlet

PPh pasal 4 (2)

9

Biaya renovasi outlet dan disain interior

PPh pasal 21/23/PPN KMS/ PPN Masukan

B

Penjualan Barang dan Jasa dan Pemasarannya

1

Penjualan Barang Dagangan

PPN Keluaran

2

Pendapatan Floor display dan media iklan lainnya

PPN Keluaran

28

Modul Pedagang Eceran Emas

Recommend Documents