MODUL 3 LOGIKA BERPIKIR PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA DAN TEHNIK PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN DITINGKAT DESA/KELURAHAN
A. POKOK BAHASAN - Logika Berpikir Pengawasan Pencegahan - Penyusunan Rencana dan Tehnik Pengawasan Tahapan Pemilihan Ditingkat Desa/Kelurahan B. DESKRIPSI SINGKAT Logika Berpikir Pengawasan Pencegahan Pokok bahasan ini disampaikan dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang logika berpikir dari fungsi Pengawasan Pencegahan. Dalam hal ini peserta diajak untuk mendudukan secara tuntas, fungsi pencegahan dengan memetakan potensi kerawanan melalui indentifikasi seluruh kerawanan (seluruh kontribusi pihak terkait, baik yang sifatnya pelanggaran dan bukan pelanggaran namun dapat mengganggu proses tahapan). Selanjutnya dengan mempertimbangkan dampak dari kerawanan, peserta diajak untuk menentukan focus pengawasan dengan melihat kesiapan organisasi pengawas dan anggaran. Atas penetapan fokus sebagaimana dimaksud, peserta diajak untuk memikirkan mekanisme pengawasan yang akan dilakukan, untuk mencegah kerawanan tersebut. Terakhir, peserta bimtek diajak untuk mengenal mekanisme pelaporan dan tata cara melaporkan fungsi pengawasan yang telah dilakukan. Penyusunan Rencana dan Teknik Pencegahan/Pengawasan Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang penyusunan rencana dan teknis pengawasan pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang meliputi: teknis pengawasan pemutakhiran data Pemilih, teknis pengawasan pencalonan (Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan), teknis pengawasan kampanye, teknis pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, dan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara C. SUB POKOK BAHASAN 1. Bisnis proses penyelenggaraan Pemilihan 2. Logika Berpikir Pengawasan Pencegahan 3. Teknis pengawasan pemutakhiran data Pemilih 4. Teknis pengawasan pencalonan (Verifikasi Faktual dukungan Calon Pe rseorangan) Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 1
5. Teknis pengawasan kampanye 6. Teknis pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pen yelenggaraan pemilihan 7. Teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara 8. Alat kerja pengawasan pada setiap tahapan/sub tahapan pemilihan D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang: - Bisnis proses penyelenggaraan pemilihan dan logika berpikir pengawasan pencegahan. - Teknis pengawasan pemutakhiran data Pemilih - Teknis pengawasan pencalonan (Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan) - Teknis pengawasan kampanye - Teknis pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan - Teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara - Alat kerja pengawasan pada setiap tahapan/sub tahapan pemilihan E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan bisnis proses penyelenggaraan pemilihan dan logika berpikir pengawasan pencegahan 2. Memahami Teknis pengawasan: (1) pemutakhiran data Pemilih, (2) pencalonan (Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan), (3) kampanye, (4) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan (5) Pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara F. METODE 1. Permainan Puzzle 2. Curah Pendapat 3. Pemetaan Partisipatif 4. Diskusi 5. Ceramah Partisipatif 6. Simulasi 7. Penugasan G. BAHAN/ALAT BANTU 1. Slide Presentasi ; 2. Naskah Pegangan ; 3. Lembar kerja; 4. Kertas plano; 5. LCD proyektor; 6. Spidol; Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 2
7. Metaplan; dan 8. Kertas HVS. H. WAKTU 180 menit I. BAHAN RUJUKAN 1. Data Temuan Pelanggaran pada Pemilu atau Pilkada terakhir di Provinsi,Kabupaten/Kota (tempat pelaksanaan Bimtek apabila ada). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Pengawasan Pemilihan Umumsebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan 4. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 5. Perbawaslu Nomor 13 tahun 2015 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 6. Perbawaslu nomor 14 tahun 2015 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 7. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 14 tahun 2015 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 8. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 9. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan peserta pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 10. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan dana kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 3
11. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 12. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 13. Alat Kerja Pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai sesi pembelajaran dengan mereview modul 2. Fasilitator mengajukan 2 pertanyaan sebagai berikut: a. Sebutkan 2 hal yang menyebabkan rendahnya Partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu ? b. Siapa yang menjadi subyek dalam pengawasan partisipatif ? c. Sebutkan 3 Lembaga stakeholder di tingkat kelurahan/ Desa ? Acuan jawaban: a. Pertama, kurangnya informasi tentang Pemilu dan Pengawasan Pemilu. Dan rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu. b. Relawan. c. Pemerintah Kelurahan/ desa, Babin Kabtibmas, PPS, Ormas dan OKP tingkat Kelurahan/ desa. (3 Menit) 2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pokok bahasan ini ( 2 menit) 3. Fasilitator menayangkan slide presentasi tentang Alur Prosedur Penyelenggaraan Pemilihan, dan menjelaskan alur tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Fasilitator memberikan penjelasan terhadap pertanyaan peserta. (3 menit) 4. Selanjutnya Fasilitator menjelaskan potensi kerawanan dan fokus pengawasan yang harus diambil dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui diskusi interaktif. Untuk mempermudah Fasilitator membagikan kepada peserta PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. (5 menit) 5. Dilanjutkan dengan diskusi interaktif seluruh peserta untuk menganilisis dan menentukan potensi kerawanan berdasarkan kontribusi stakeholdernya, sebagai fokus pengawasan. Sebelumnya Fasilitator pendamping membagikan lembar kerja 4a, dan dituangkan hasilnya oleh peserta di kertas plano yang telah disediakan didepan. (10 menit). Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 4
6. Kemudian fasilitator memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut serta menjelaskan pentingnya menganilisis dan menentukan potensi kerawanan berdasarkan kontribusi stakeholdernya, sebagai fokus pengawasan. (5 menit) 7. Kemudian Fasilitator membagikan lembar kerja 3b.1 yang berisi berita-berita media tentang peristiwa pelanggaran pemilu/pilkada, dan meminta peserta untuk membaca berita tersebut. (5 menit) 8. Selanjutnya fasilitator mengajukan pertanyaan yang ditampilkan dalam slide presentasi kepada peserta sebagai berikut: a. Apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berdasarkan berita tersebut? b. Apa hubungan-hubungan antar pelanggaran tersebut? c. Apa dampak dari pelanggaran tersebut? (2 menit) 9. Fasilitator meminta 3 relawan dari peserta untuk maju ke depan kelas Fasilitator pendamping membagikan 3 kertas metaplan kepada masing-masing relawan. (2 menit) 10. Fasilitator meminta kepada masing-masing relawan untuk menuliskan jawaban mereka atas ketiga pertanyaan di atas pada kertas metaplan, dan menempelkannya di atas kertas plano yang tersedia. (5 menit) 11. Kemudian relawan diminta menjelaskan jawabannya di depan kelas masing-masing 2 menit. (6 menit). 12. Fasilitator memeriksa apakah jawaban relawan telah mencakup ketiga pertanyaan atas. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, Fasilitator meminta kepada relawan yang bersangkutan untuk memberikan jawabannya, untuk kemudian merangkum dan menjelaskan jenis pelanggaran pada pilkada (5 menit) 13. Fasilitator pendamping membagikan formulir pengawasan model A kepada seluruh peserta, dan meminta seluruh peserta mengisikan hasil pengawasan berdasarkan kejadian temuan dugaan pelanggaran yang terdapat pada lembar kerja 3b.2 pada slide, kedalam formulir pengawasan model A. (10 menit) 14. Fasilitator menunjuk dua orang peserta untuk membacakan hasil kerja mereka dalam formulir pengawasan model A. (3 menit) 15. Fasilitator memberikan respon atas hasil pengisian formulir pengawasan model A. (3 menit) 16. Fasilitator mempersilakan narasumber untuk menyampaikan responnya terhadap proses belajar dan memberi arahan serta pengayaan berkenaan dengan bahasan tentang logika berpikir pengawasan dan dilanjutkan dengan menjelaskan materi tentang: a. Mekanisme pengawasan pemutakhiran data Pemilih b. Mekanisme pengawasan pencalonan (Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan) c. Mekanisme pengawasan kampanye d. Mekanisme pengawasan `dana kampanye dan Politik Uang Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 5
17.
18.
19.
20.
21.
e. Mekanisme pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan f. Mekanisme pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi g. Alat Kerja Pengawasan pada Setiap Tahapan/Sub Tahapan Pemilihan (35 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Setelah peserta menyampaikan komentar, fasilitator memberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan tanggapan. (10 menit) Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dengan cara setiap peserta melakukan penghitungan 1 sampai 5, sampai peserta habis terbagi. Masing–masing kelompok akan berdiskusi untuk menyusun rencana kerja pengawasan, dengan fokus pada rancangan tehnis pengawasan: a. Kelompok 1: menyusun rencana kerja pengawasan pemutakhiran data Pemilih b. Kelompok 2: menyusun rencana kerja pengawasan pencalonan (Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan) c. Kelompok 3: menyusun rencana kerja pengawasan kampanye d. Kelompok 4: menyusun rencana kerja pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan e. Kelompok 5: menyusun rencana kerja pengawasan pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi hasil suara Fasilitator Pendamping membagikan lembar kerja 6 (Kalender Pengawasan) dan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagai alat bantu pelaksanaan diskusi kelompok. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana kerja pengawasan, peserta perlu memperhatikan: a. Potensi kerawanan b. Fokus pengawasan. c. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Pengawas TPS (15 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok mempresentasi hasil diskusi kelompok. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan atas kelompok lainnya. (15 menit) Setelah seluruh tanggapan dituntaskan, fasilitator memberikan pembulatan terkait tata cara pelaksanaan pengawasan setiap tahapan dengan mengacu pada tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan Bawaslu. (4 menit) Selanjutnya fasilitator membagikan alat kerja PPL pengawasan pada setiap Tahapan/Sub Tahapan Pemilihan, kemudian fasilitator Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 6
meminta kepada peserta untuk melakukan simulasi pengisian alat kerja Pengawasan: a. Alat kerja pengawasan tahapan pemuktahiran data pemilih (Coklit), dan; b. Alat kerja pengawasan penelitian faktual dukungan calon perseorangan (bagi daerah yang terdapat Paslon perseorangan) (10 Menit) 22. Fasilitator menunjuk dua orang peserta untuk membacakan hasil kerja/simulasi mereka pengisian alat kerja Pengawasan. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta lainya untuk memberikan tanggapan. Lebih lanjut, fasilitator meberikan tanggapan dan meluruskan apabila dalam pengisian alat kerja tersebut tidak tepat (10 menit) 23. Fasilitator membagikan lembar tes formatif dan meminta peserta untuk mengerjakan kemudian mengumpulkan pekerjaan peserta. (10 menit) 24. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas perhatian peserta dan menyampaikan tema materi yang akan dibahas pada modul berikutnya yaitu “Penangganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan” kemudian menutup sesi. (2 menit)
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 7
NASKAH PEGANGAN MODUL 3 A
1. Pendaftaran Pemilih (voter registration) Definisi: Pendaftaran pemilih merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Pendaftaran pemilih setidaknya memiliki beberapa tujuan: 1. Untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jumlah logistic dan TPS 2. Untuk menyusun daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS, sekaligus akan membedakannya dengan warga Negara yang tidak memiliki hak pilih Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, bahwa Warga Negara yang berhak memilih adalah: a. Warga negara Indonesia, dan b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan syarat untuk didaftar sebagai Pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mekanisme Penyusunan Pendaftaran Pemilih: Dari sisi mekanisme pemutakhiran Daftar pemilih relatif sama, yaitu menetapkan DPS, pengumuman DPS, melakukan perbaikan DPS dan menetapkan DPT. Yang berbeda adalah terkait Jangka waktu pengumuman Dan perbaikan /pencatatan daftar pemilih tambahan serta ketentuan terkait pemilih tambahan. 1. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Untuk keperluan penyusunan daftar pemilih, sebelumnya pemerintah akan memberikan aftar penduduk potensial pemilih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyerahan akan dilakukan, setelah sebelumnya KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyampaikan permohonan terkait jenis data tersebut. 2. Penyusunan Daftar Pemilih Daftar pemilih disusun berdasarkan Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah. Kedua jenis data tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Penyusunan daftar pemilih tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi terhadap kedua jenis data tersebut. Kemudian dimutakhirkan oleh PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 8
3.
4.
5.
6.
7.
sebagai Pemilih. Hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dengan melibatkan RT/RW tersebut kemudian ditetapkan menjadi DPS Pemutakhiran/Coklit Daftar Pemilih yang telah disusun berdasarkan hail sinkronisasi dilakukan coklit/pemutakhiran. Pemutakhiran dilakukan oleh PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Hasil pemutakhiran tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. Penetapan dan Pengumuman DPS Setelah ditetapkan oleh PPS, DPS diumumkan secara luas dan melalui melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan disampaikan sepanjang pelaksanaan pengumuman yang dilakukan selama selama 10 (sepuluh) hari. Perbaikan DPS Selanjutnya PPS akan memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir. Penetapan DPT Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap Pengumuman DPT Setelah DPT ditetapkan, selanjutnya diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. Dan Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberikan surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.
Pemilih Menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan Penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat menggunakan hak pilihnyadengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Penggunaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pemilih mendaftarkan diri pada KPPS di TPS, dimana RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. 2. KPPS mecatat pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tambahan 3. Pemilih menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Pemilih Pindahan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena inginmenggunakan hak pilihnya di tempat lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pemilih yangbersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. 2. PPS mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 9
3. Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS ditempat Pemilihan yang baru. 2. Prosedur Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Definisi Pencalonan: Pencalonan merupakan proses pengajuan calon yang memenuhi syarat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan calon merupakan partai politik yang yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersanngkutan. Sedangkan calon perseorangan merupakan calon yang didukung oleh sejumlah orang. Persyaratan jumlah dukungan sejumlah orang diatur dengan ketentuan tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah setempat. Proses pencalonan dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU. Mekanisme Pencalonan: 1. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 2. Pendaftaran Calon 3. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon 4. Penetapan Calon 3. Prosedur Pelaksanaan Tahapan Kampanye Definisi Kampanye: Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi dan misi dan program calon. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Arti kampanye mendapatkan penegasan maksud walaupun tidak dijelaskan secara ekplisit. Dalam UU, kampanye dimaknai sebagai pendidikan politikyang dilaksanakan secarabertanggung jawab. Pelaksana Kampanye: Sebagai salah satu bentuk perbedaan dalam pelaksanaan kampanye, bila membandingkan antara ketentuan pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah ketentuan terkait pelaksana kampanye. Dalam pengaturan disebutkan bahwa pelaksana kampanye untuk kegiatan kampanye dalam bentukbentuk tertentu dilaksanakan oleh Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota. Sedangkan bentuk kampanye lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dilaksanakan oleh calon melalui tim kampanye. Bentuk-Bentuk Kampanye: bentuk-bentuk kampanye, secara umum sama dengan bentuk-bentuk kampanye dalam pelaksanaan pemilihan yang diatur dalam UU 32/2004. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 10
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pundiatur bentuk-bentuk kampanye sebagai berikut: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarcalon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan dari sekian bentuk-bentuk kampanye sebagaimana disebutkan diatas, sebagian diantara dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dengan menfasilitasi proses pelaksanaannya. Diantara bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota adalah: a. debat publik/debat terbuka antarcalon b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum c. pemasangan alat peraga d. iklan media massa cetak dan media massa elektronik Fasilitasi pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota didanai oleh biaya APBD. Fasilitasi oleh KPU provinsi/Kab/Kota dimaksudkan selain mengurangi cost politic yang harus ditanggung oleh calon, juga dapat memberikan keadilan bagi seluruh calon. Sehingga calon hanya akan menyelenggarakan kampanye setidaknya dalam 2 bentuk saja yaitu pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog. Waktu Pelaksanaan Kampanye: Dalam UU No.1 Tahun 2015, bahwa awal mulai pelaksanaan kampaye dan batas akhirnya, diatur dengan jelas yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian akan memudahkan bagi pengawas pemilu untuk melakukan tugas pengawasanya Larangan Kampanye: Jika mencermati rumusan larangan dalam kampanye, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan larangan dalam pelaksanaan kampanye tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan larangan tersebut memiliki rummusan yang hamper sama baik rumusan yang diatur dalam Undang-Undang maupun rumusan yang diatur dalam UU 32/2004. Perubahan kecil dalam pengaturan larangan dalam kampanye, dipandang sebagai konsekuensi terhadap potensi politisasi terhadap birokrasi dan PNS. Pengisianjabatan wakil gubernur atau Bupati/walikota dari lingkungan PNS membuka peluang kemungkinan terjadinya politisasi dimaksud. Hal tersebut terlihat dalam pasal 71 ayat (2), (3) dan ayat (4). Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 11
Secara umum, dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan PembukaanUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau PartaiPolitik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (kontra produktif karena kampanye dibiayai APBN) i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; k. dan/ataumelakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam kampanye juga dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Sedangkan bagi Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk Pejabat negara yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan untuk mencegah terjadinya politisasi terhadap instrument negara yang meliputi birokrasi negara, serta penggunaan fasilitas negara, dalam pelaksanaan kampanye dilarang: 1. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye. 2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatanPemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam)bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain larangan sebagaimana disebutkan diatas, juga dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan “politik Uang” baik dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. “Politik uang” dapat dalam bentuk uang atau materi lainnya. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 12
Saksi Larangan Kampannye: Terhadap bentuk-bentuk larangan kampanye sebagaimana dijelaskan diatas, dikenakan sanksi baik sanksi yang bersifat administrative maupun sanksi pidana. Beberapa ketentuan larangan yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut: 1. Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untukmempengaruhi Pemilih. Atas perbuatannya, Calon dan/atau tim Kampanye dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan sanksi dilakukan setelah calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 135 A dan Pasal 178 A UU Nomor 10 Tahun 2016. 2. Petahana melakukan penggantian jabatan dan menggunakan program dan kegiatan pemerintah untuk kegiatan pemilihan. Terhadap perbuatan petahan tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 3. Calon/tim kampanye melakukan perbuatan: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan PembukaanUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau PartaiPolitik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; atas perbuatan pidana tersebut, dikenakan sanksi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Calon/tim kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan atau melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya. Atas perbuatan tersebut, dikenai sanksi: a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkangangguan; dan/atau b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinyapelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihansetempat jika terjadi gangguan terhadap keamananyang berpotensi menyebar ke daerah lain. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 13
5. Dan bentuk-bentuk sanksi lainnya atas perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peran PPL dalam Pengawasan Tahapan Kampanye. Penyelenggaraan kegiatan kampanye terutama dalam bentuk tatap muka, dan pertemuan terbatas terjadi pada wilayah yang secara teritorial berada di wilayah kerja Panwas Kecamatan dan PPL. Sebuah kegiatan kampanye rapat umum misalnya, walaupun terjadi dalam skala/tingkat kabupaten/Kota atau bahkan provinsi, namun pelaksanannya akan dilakukan di sebuah tempat yang berada di desa dan kecamatan tertentu. Demikian juga kampanye dalam bentuk penyebaran dan pemasangan alat peraga, dan beberapa bentuk kampanye dalam bentuk lain. Sehingga dengan demikian, dalam pengawasan tahapan kampanye, peran dan keterlibatan Panwas Kecamatan dan PPL akan sangat diperlukan. Bahkan Panwas Kecamatan dan PPL menjadi ujung tombak bagi institusi pengawas pemilu/Pemilihan dalam mendeteksi, mencegah, serta menindak pelanggaran kampanye.
4. Prosedur Penyelenggaraan Tahapan Perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan (Logistik Pemilihan) Pengelolaan logistik Tahapan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang, mengatur tentang lingkup dan manajemen pengelolaan logistik pemilu.Adapun lingkup logistik pemilu mengatur tentang klasifikasi jenis logistik pemilu yaitu; a) perlengkapan pemungutan suara yang mencakup; kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara,segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS; b) dukungan perlengkapan lainnya yang mencakup; sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tuna netra, dan daftar pasangan calon; dan c) bahan sosialisasi dan kampanye yang mencakup; selebaran, brosur, pamphlet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan/atau bahan lainnya. Sedangkan terkait manajemen diatur tiga kategori, yaitu; a) perencanaan yang mencakup; tersusunnya jadwal kegiatan, ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, ditentukannya standard dan spesifikasi teknis, adanya sosialisasi dan desiminasi, tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian, dan keterbukaan penyelenggara pemilu; Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 14
b) pengadaan/pencetakan yang mencakup; proses produksi, ketepatan waktu pengadaan, kesesuaian jumlah produksi, terjaminnya pengamanan, tidak terjadinya subkontrak, surat suara diproduksi lebih dan disimpan, dan pengadaan tidak memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon; dan c) pendistribusian/penyebaran yang mencakup; ketepatan waktu pengiriman, tepat tujuan, pengepakan dan penggunaan moda tranportasi terstandar, pengawalan dan pengamanan, kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah, dan adanya prosedur penerimaan. Berdasarkan pengaturan tentang ruang lingkup dan manjemen tersebut atas, maka setidaknya masing-masing berpotensi memunculkan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan logistik yang harus menjadi fokus pengawasan bagi pengawas pemilu sebagai upaya pencegahan. Prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Dalam proses pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi/KPU PROV/KPU KAB/KOTA dan Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.
5. Prosedur Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1. Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ WakilBupati/ Walikota/ Wakil Walikota berakhir. 2. Pemungutan suara,dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suarayang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. 3. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 danberakhir pukul 14.00 waktu setempat. 4. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan denganmencoblos atau mencontreng salah satu pasangan calondalam surat suara. 5. Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetaksama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5%(dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih. 6. Tambahan surat suara tersebut, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untukmengganti surat suara yang rusak dan pemilih tambahandiluar DPT tetapi memiliki hak pilih sesuai denganperaturan perundang-undangan. 7. Penggunaan tambahan surat suara tersebut, dibuatkan berita acara. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 15
8. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyaihalangan fisik lain pada saat memberikan suaranya diTPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lainatas permintaan pemilih. 9. Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yangmempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskananggota KPPS atau orang lain untuk memberikanbantuan bagi: a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangandan tunanetra. 10. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilihtunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halanganfisik lain, wajibmerahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. 11. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilihyang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lainmemberikan suara di TPS khusus. 12. Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 800 (delapan ratus) orang. Persiapan Pemungutan Suara 1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSmelakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; danpenghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 2. Kegiatan KPPS tersebut dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitiapengawas, pemantau, dan warga masyarakat serta dapatdidokumentasikan secara elektronik. 3. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud, KPPS memberikan penjelasan mengenaitata cara pemberian suara. Pemberian Suara oleh Pemilih di TPS 1. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud diatas, pemilih diberi kesempatan oleh KPPSberdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. 2. Apabila menerima surat suara yang temyata rusak,pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepadaKPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara penggantiyang tidak rusak 3. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tandakhusus oleh KPPS.berupa tinta pada salah satu jari tangan. Suara Sah Suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat satu pasangan calon, atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama pasangancalon yang telah ditentukan; atau Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 16
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalamsalah satu kotak segi empat yang memuat nomor, fotodan nama pasangan calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangancalon. Penghitungan Suara di TPS 1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. 2. Pelaksanaan penghitungan suara tersebut, dimulai setelah sekuruh pemilih terdaftar maupun pengguna KTP memberikan suaranya. 3. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimanadimaksud diatas, KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkansalinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilihkarena rusak atau keliru dicontreng. 4. Penghitungan suaradilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapatdihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas,pemantau, dan warga masyarakat. 5. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungansuara sebagaimana dimaksud diatas, dibuatkanberita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS dan dapatditandatangani oleh saksi. 6. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara tersebut, harus membawasurat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan danmenyerahkannya kepada Ketua KPPS. 7. Penghitungan suara tersebut dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksipasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan wargamasyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelasproses penghitungan suara. 8. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangancalon yang hadir sebagaimana dimaksud diatas dapat mengajukan keberatan terhadap jalannyapenghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapathal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 9. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangancalon atau warga masyarakat sebagaimana diatas diterima, KPPS seketika itu jugamengadakan pembetulan. 10. KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungansuara, surat suara, dan alat kelengkapanadministrasi pemungutan dan penghitungan suarakepada PPS pada hari yang sama dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 17
Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK 1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkatkecamatan yang dihadiri oleh panitia pengawas dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat. 2. Saksi pasangan calon tersebut harus membawa surat mandat dari tim kampanyeyang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK. 3. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannyapenghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat halhal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud diatas dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan. 4. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungansuara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana diatas PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasihasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. 5. PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan beritaacara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir, dan menempelkan1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum. 6. PPK juga wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota paling lambat 3 hari setelah melakukan rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan. Penghitungan dan pemungutun Suara Ulang di TPS 1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabiladari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapatsatu atau lebih penyimpangan: a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurangpenerangan cahaya; c. saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilihan,pemantau, dan warga masyarakat tidak dapatmenyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luartempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan suratsuara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 2. Penghitungan ulang surat suara tersebut, dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadiperbedaan data jumlah suara dari TPS. 3. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkatKPU PROV/KPU KAB/KOTA dalam perhitungansuara tersebut, Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 18
4. 5.
6.
7. 8.
9.
dilakukanpengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasilpenghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya. kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suaratidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidakdapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian danpemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatanterbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkaspemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukanmenurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturanperudang-undangan; b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tandakhusus, menandatangani, atau menulis nama ataualamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih darisatu kali, pada TPS yang sama atau TPS yangberbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suarayang sudah digunakan oleh pemilih sehingga suratsuara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih,mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang tersebut,diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lambat 7(tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara diTPS, disimpan di PPS atau sebutan lain. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanyadapat diajukan oleh pasangan calon kepada LembagaPeradilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 x24 jam setelah penetapan hasil pemilihan. Dan Keberatan tersebut, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Putusan Lembaga Peradilan yang berwenangsebagaimana dimaksud diatas bersifat final danmengikat.
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 19
NASKAH PEGANGAN LOGIKA BERPIKIR PENGAWASAN Kata Kunci Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Dalam sebuah penyelenggaraan pemilu/pemilihan, terdapat empat kata kunci yang menjadi variabel keberhasilan demokratisasi. Dimana empat kata kunci dimaksud adalah: 1. Keterbukaan Akses 2. Transparansi 3. Akuntabilitas, dan 4. Partisipasi Untuk memastikan empat variabel keberhasilan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu/pemilihan termanifestasikan, maka setiap penyelenggara pemilu/pemilihan berkewajiban memiliki strategi khusus dalam menjaga keberlangsungnya dalam setiap proses pemilu/pemilihan. Paradigma Pengawasan Cara berpikir pengawasan haruslah utuh, tidak parsial atas satu permasalahan saja, tapi juga terhadap untaian proses lainnya yang adalah merupakan sebuah kesatuan. Mulai dari memetakan secara utuh anatomi penyelenggaraan, mengindentifikasikan seluruh kontribusi dari pihak terkait, menentukan fokus atas kerawanan yang paling berdampak, menentukan metode mengawasi yang akan dilakukan, sampai dengan membuat laporan dan melaporkannya kedalam pelaporan pengawas pemilu/pemilihan. Dengan demikian, pemahaman atas bisnis proses dari penyelenggaraan pemilihan secara utuh, menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan. Dimana melalui pembacaan yang lengkap, pengawas dapat memetakan secara benar dan gamblang, seluruh kontribusi pihak terkait yang mengandung kerawanan dan dapat menyebabkan berhenti dan/atau terganggunya penyelenggaraan pemilu/pemilihan, berdasarkan 4 variabel kunci keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilu/pemilu. Hal ini pula kemudian yang menjadi alasan perlunya alat bantu pengawas dalam melakukan pengawasan. Baik alat bantu yang sifatnya membantu dalam memetakan dan mengindentifikasikan, sampai dengan alat bantu yang bersifat teknis pengawasan dan pelaporan. Oleh karena itu, untuk memastikan seluruh fungsi pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh, peran alat bantu dan/atau alat kerja ikut memang peran penting. Mulai dari pengaturan norma dalam Peraturan Bawaslu, pengaturan yang bersifat tentatif dari Surat Edaran (SE), sampai dengan alat kerja pengawasan berupa formulir pengawasan dan/atau cheklist pengawasan. Kerawanan Pemilu/Pemilihan Sebagai satuan cara berpikir, kerawanan dalam pemilihan memiliki makna lebih luas daripada sekedar pelanggaran. Marwah UndangUndang Penyelenggara yang lebih mengedepankan mencegah daripada menindak, memaksa penyelenggara terkhusus pengawas pemilu, Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 20
memperluas definisi mencegah kepada seluruh hal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Dengan demikian, definisi atas potensi kerawanan pun menjadi semakin luas. Dimana potensi kerawanan menjadi seluruh kontribusi pihak terkait (stakeholder pemilu/pemilihan), baik yang sifatnya dapat mengakibatkan dugaan pelanggaran maupun tidak menimbulkan dugaan pelanggaran, namun jika tidak tercegah, maka hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses dan/atau terhambatnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Oleh karena itu dalam menetapkan kerawanan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu/pemilihan, pengawas pemilu berkewajiban melakukan pemetaan atas seluruh kontribusi dari pihak terkait terlebih dahulu. Dari setiap kontribusi pihak terkait tersebut, pengawas pemilu melakukan analisa berdasarkan empat kata kunci yang ada. Atas hasil analisa tersebut kemudian didapatkan hasil, apakah setiap kontribusi sebagaimana dimaksud, dapat memunculkan gangguan dan/atau hambatan terhadap penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Fokus Pengawasan Disebut juga titik berat pengawasan. Adapun definisinya adalah titik berat fungsi pengawasan diletakan berdasarkan potensi kerawanan yang paling berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Dalam menentukan fokus pengawasannya, pengawas pemilu wajib mempertimbangkan besaran dampak dan keberadaan organisasi pengawas serta kekuatan penganggaran disetiap organisasinya. Dengan demikian, fokus pengawasan yang ditetapkan menjadi sangat rasional, terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Metode Pengawasan Pasca memetakan kerawanan dan menetapkan fokus pengawasan dalam setiap tahapannya, pengawas berkewajiban untuk menentukan metode pengawasan yang akan dilakukan. Penentuan metode pengawasan ini tentunya harus mempertimbangkan organisasi dan anggaran pengawas pemilu. Atas selesainya langkah ini kemudian, pengawas pemilu memindahkan seluruh perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam sebuah kertas kerja dengan nama kalender pengawasan. Kalender pengawasan adalah sebuah kertas kerja yang memuat seluruh perencanaan pengawasan berdasarkan kerawanan yang terpetakan dan fokus yang kan dititikberatkan dalam pengawasan. Selain itu kalender pengawasan pun berisikan cara mengawasi, waktu akan mengawasi sampai dengan siapa pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud. Selain itu, perlu juga diketahui, untuk setiap kerawanan, pengawas pemilu dapat menteapkan beberapa fokus pengawasan dan/atau beberapa metode pengawasan. Hal ini diambil didasarkan pada kebutuhan dari fungsi pengawasan yang ada disetiap masing-masing wilayah dan tingkatannya. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 21
Kalender Pengawasan Tahapan : Pendataan dan Pendaftaran Pemilih No Potensi Fokus Metode Waktu Pelaksana Kerawanan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Pelaporan Setidaknya terdapat 4 Jenis Laporan yang sifatnya wajib dilaporkan oleh pengawas pemilu. Adapun laporan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Formulir Pengawasan Model A Pasca berakhirnya pelaksanaan pengawasan, pengawas pemilu wajib mencatatkan seluruh hasil pengawasannya sebagai informasi pengawasan dalam Formulir Pengawasan Model A. Berdasarkan hasil informasi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Pengawasan Model A ini kemudian, Pengawas Pemilu melalui Rapat Plenonya menentukan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti pada Formulir Pengawasan Model A.2, atau memang tidak terjadi apapun. 2. Jurnal Pengawasan Selain melakukan pengisian dalam formulir model A pengawasan, pengawas pemilu pun diwajibkan melaksanakan pengarsipan atas seluruh fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan selama sepekan. Pengarsipan tersebut sekaligus merupakan pelaporan mingguan yang dituangkan dalam alat kerja Jurnal Pengawasan. Dimana setiap tingkatan melakukan pengarsipan sekaligus melakukan rekapitulasi atas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dibawahnya. 3. Pelaporan Berakhirnya Tahapan Atas berakhirnya pelaksanaan sebuah tahapan, pengawas pemilu diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan pengawasan dari seluruh proses tahapan yang berakhir tersebut. Adapun hal yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut: 1. Pendahuluan, berupa pengantar pemetaan wilayah (pihak terkait, potensi kerawanan yang muncul, kondisi subjektif organisasi pengawas) 2. Perencanaan Pengawasan Fungsi pengawasan yang akan dilakukan berdasarkan kalender pengawasan’ 3. Pelaksanaan Pengawasan Aktualisasi dan dinamika fungsi pengawasan yang dilakukan Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi 4. Evaluasi dan penilaian atas fungsi pengawasan yang dilaksanakan. 4. Pelaporan Berakhirnya Pemilu/Pemilihan Demikian halnya dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, pengawas diwajibkan membuat laporan akhir pengawasan. Dimana dalam laporan ini, pengawas menceritakan seluruh perjalanan pengawas pemilu di wilayah tersebut, mulai dari pembentukan sampai dengan pelaporan pertanggung-jawaban keuangan organisasi pengawas
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 22
Formulir Model A KOP LEMBAGA*
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU __________________________________________________________________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :……..………………………………… Jabatan*
:………………………………………..
Nomor Surat Perintah Tugas
:…….……………………………………
Alamat**
:….………………………………………
II. Kegiatan Pengawasan***: 1. Kegiatan I a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat
: : : :
…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
2. Kegiatan II a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat
: : : :
…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
3. Kegiatan III a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat
: : : :
…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
III. Informasi Dugaan Pelanggaran****: 1. Peristiwa a. Peristiwa
:..........................................
b. Tempat Kejadian
:..........................................
c. Waktu Kejadian
:.......................................... Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 23
d. Pelaku*****
:..........................................
e. Alamat
:...........................................
2. Saksi – saksi****** 1. Nama : ..................................................................... Alamat 2. Nama Alamat 3. Nama Alamat
: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................
3. Bukti-Bukti : a. ......................................................................................................... b. ......................................................................................................... c. ......................................................................................................... d. .........................................................................................................
4. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ………, ............................, 20...…..
Pelaksana Tugas,
…………………………..
*sesuai dengan nama lembaga. ** *** **** ***** ******
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 24
FORMAT PENGISIAN FORMULIR PENGAWASAN MODEL A No Item 1 Identitas Pengawas
Keterangan Orang yang melakukan aktivitas pengawasan
2
Kegiatan
Monev/Supervisi/Analisa Media dst….
Bentuk
Waktu
Sidak/turun ke lapangan FGD Dst…. Observasi Pengumpulan data Kotroling kegiatan pengawasan Dst….. Kondisi dan situasi Lapangan Data aktivitas pengawasan Implementasi dan pelaksanaan Aturan yang dibuat KPU Kepatuhan pengawas pemilu Kepatuhan peserta pemilu Kapan dilaksanakannya
Tempat
Wilayah yang menjadi tujuan kegiatan
Peristiwa
Kejadian yang benar terjadi (Faktual), yang menurut peraturan-perundang-undangan pemilu telah terjadi dugaan pelanggaran dengan atau tanpa adanya korban. Keterangan Titik/wilayah dimana kejadian yang merupakan dugaan pelanggaran tersebut terjadi. Keterangan kapan kejadian tersebut terjadi, pukul/hari/bulan/tanggal/tahun Orang (siapapun)/lembaga (apapun bentuknya) yang melakukan kejadian yang diduga sebuah pelanggaran Orang (siapapun)/lembaga (apapun bentuknya) yang dirugikan baik sadar maupun tidak akibat dari aktivitas si pelaku. Keterangan dimana si pelaku berdomisili Keterangan dimana si korban berdomisili
Tujuan
Sasaran
3
Tempat Kejadian
Waktu Kejadian Pelaku
Korban
Alamat Pelaku Alamat Korban 4
Saksi
Orang (siapapun)/lembaga (apapun bentuknya) yang mengetahui dan/atau menyaksikan aktivitas si pelaku. yang diduga sebuah pelanggaran. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 25
No
Item Alamat Saksi
Keterangan Keterangan dimana si saksi berdomisili
5
Bukti-Bukti
Foto, rekaman percakapan,rekaman video, pernyataan si pelaku, pernyataan korban, pernyataan saksi (lebih dari satu), barang yang digunakan dalam melakukan aktivitas si pelaku, benda/uang (jika money politik atau suap)
6
Uraian Singkat Kejadian
Paparan secara deskripsi dan/atau narasi yang tersistematis yang dapat menceritakan kembali kejadian yang diduga merupakan pelanggaran tersebut secara runtut dalam pola 5 W+1 H Tulisan yang berusaha memberikan perincian atau melukiskan dan mengemukakan objek yang sedang dibicarakan (seperti orang, tempat, suasana atau hal lain). Atau karangan jenis ini berisi gambaran mengenai suatu hal/keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Karangan deskrispi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Tulisan sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur
Deskriptif
Naratif
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 26
LEMBAR KERJA 3b.1 Kasus/Berita Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan 21 November 2015
Jakarta – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember mendatang, berbagai pelanggaran dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, setidaknya ada ratusan pelanggaran Pilkada yang telah dilakukan di berbagai kota/kabupaten. Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto mengatakan, tercatat ada dugaan pelanggaran sebanyak 117 kasus.Jumlah itu dihimpun dari data yang tercatat hingga Selasa (17/11) lalu. Menurutnya, jenis pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur termasuk dalam kategori administratif.Beberapa di antaranya yaitu daftar pemilih tetap, pemasangan alat peraga kampanye dan lainnya. Dari 117 kasus itu terdiri, Sufyanto merinci, 36 kasus telah direkomendasikan oleh panitia pengawas masing-masing daerah.Sementara 64 kasus lainnya dinyatakan bukan termasuk pelanggaran pilkada, oleh karena itu kasusnya dihentikan. Kasus lainnya terjadi di Kota Surabaya, Banyuwangi, dan dua kasus di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan sisanya masih dalam proses dan membutuhkan bukti tambahan untuk diputus. Salah satu kasus yang masih dalam proses yaitu terjadi di Jember. Bawaslu menduga ada seorang pegawai negeri sipil yang melibatkan diri membantu salah satu pasangan calon dengan menyebarkan alat peraga.“Ini masih diproses dan didalami,” ucapnya. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 27
Bawaslu Jatim juga menerima pengaduan yang melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Saat ini, ada tiga pelanggaran kode etik yang sudah memasuki masa sidang, yakni KPU Sidoarjo, KPU Kota Blitar dan Panwas Lamongan. Sufyanto mengatakan, fakta persidangan membuktikan bahwa KPU Kota Blitar tidak ditemukan unsur bersalah, sehingga namanya direhabilitasi. “KPU Sidoarjo masih memasuki proses persidangan, dan Panwas Lamongan satu anggotanya diberhentikan karena terdapat unsur bersalah,” katanya. Di provinsi lain, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Buchori Ichsan mengatakan pihaknya menerima laporan dua pelanggaran. Bentuk pelanggaran itu berupa calon bupati nomor urut satu yang melakukan kampanye di sebuah musala. Pelanggaran kedua yaitu pencatutan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) oleh tim Subardi TS. “Kami berusaha menemukan alat bukti kuat, namun tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran,” kata Buchori.Karena alasan keterbatasan alat bukti, kasus tersebut dihentikan. Buchori menyatakan, pihaknya tidak menemukan unsur kesengajaan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Sedangkan pada kasus Subardi, Bawaslu tidak memperoleh alat bukti yang menunjukkan kerja sama antara pengelola Jamkesmas dengan tim sukses. Tim sukses pasangan yang bersangkutan juga telah diklarifikasi. Kasus lain yang diterima Panwaslu yaitu politik uang. Namun pihaknya sulit membuktikan barang bukti.Selain itu, lanjut Buchori, tidak ada saksi yang mau memberikan kesaksian.“Mereka hanya melapor saja, saat akan dimintai keterangan sebagai saksi tidak mau,” kata Buchori. Pihaknya juga berharap pegawai negeri sipil di Gunung Kidul tetap menjaga netralitas saat Pilkada nanti. Dari pengamatannya tidak ada yang menjadi tim sukses salah satu pasangan. “Awalnya ada PNS yang merapat kesalah satu pasangan, tetapi sekarang sudah tidak ada,” katanya. Di daerah lain, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menemukan 145 pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015. Ketua Panwaslu Kota Pekalongan Sugiharto di Pekalongan, merinci 145 pelanggaran administrasi tersebut. Sebanyak 89 kasus berasal dari laporan masyarakat dan sisanya merupakanm temuan panwas. Dia mengatakan, sebagian besar pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. | ferd Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 28
LEMBAR KERJA 3b.2 Monday, 7 December 2015 | 07:10 WIB
Diduga Ada Kecurangan Pilkada, Polisi Tangkap Tangan Dua Pejabat Cianjur Cianjur
POJOKJABAR.com, CIANJUR-Salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AM tertangkap tangan saat tengah bertransaksi dengan AZ, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur. Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan oleh tim Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Minggu (6/12/2015) siang, di kawasan Pabuaran, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur yang merupakan temuan dari PPL kelurahan Sayang.
Berdasarkan hasil operasi tangkap tangan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp300 juta. Tak menunggu lama, jajaran Polres Cianjur kemudian mengamankan kedua pejabat negara tersebut untuk menyelidiki motif dan tujuan keduanya, terkait transaksi yang dilakukan. Kapolres Cianjur, AKBP Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya kini telah menerima hasil operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh tim Polda Jabar, untuk kemudian kedua oknum pejabat negara tersebut dimintai keterangannya. ”Tentang netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilukada, itu nanti tentunya masuk ke ranah Undang Undang Pemilukada. Akan kami serahkan ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya diproses melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” kata Asep. Pihaknya pun kini tengah melakukan penyelidikan terkait darimana asal-usul uang tunai barang bukti sebesar Rp300 juta tersebut, untuk kemudian menelusuri siapa yang memberikan sejumlah uangnya dan untuk apa uang tersebut dipergunakan. “Itu tentunya masuk ranah penyidikan umum, jadi bisa langsung kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami juga mengintruksikan kepada jajaran Polsek untuk bersama-sama unsur Muspika agar tetap menjaga netralitasnya,” imbuhnya. Kapolres juga meminta kepada masing-masing peserta Pemilukada Cianjur agar tidak melakukan tindak kecurangan, baik dalam bentuk money politic, atau dalam bentuk apapun, yang akan mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan Pemilukada. Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Saeful Anwar menuturkan, pihaknya kini tengah mendalami mengenai dugaan keterlibatan seorang ASN yang terlibat dalam kecurangan Pemilukada tersebut, yang memihak kepada salah satu pasangan calon. ”Kita lebih kepada ASN-nya. Mengenai keterlibatan ASN di Cianjur sendiri temuan semacam ini juga berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan Divisi Penindakan dan Kajian Gakkumdu,” terangnya. (radar cianjur/cr2/dep) Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 29
LEMBAR KERJA 3a POTENSI KERAWANAN DAN STAKEHOLDER PENGAWASAN INSTRUKSI Identifikasi Potensi Pelanggaran dan Stakeholder Pengawasan yang relevan untuk dilibatkan dalam pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahapan : ...... No Sub Potensi Fokus Kontribusi Tahapan Kerawanan Pengawasan Stakeholder
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 30
NASKAH PEGANGAN MODUL 3 TEKNIS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN I.
Teknis Pengawasan Pendaftaran Pemilih (Voter Registration) Persoalan Daftar Pemilih 1. Bahwa tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat yang disebabkan oleh rendahnya akurasi basis input data pemilih (DP4 dan DPT Pemilu terakhir) dan tidak didukung oleh mekanisme penyatuan penyatuan yang jelas (proses sinkronisasi) 2. Pelaksanaan pendaftaran pemilih yang tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh mekanisme pendaftaran yang bertumpu pada PPS sebagai bagian integral penyelenggara pemilu 3. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak bekerja secaara maksimal. 4. Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih Target Pengawasan Berdasarkan persoalan tersebut, maka target pengawasan pemilu adalah: 1. Tersedianya daftar pemilih yang akurat sebagai data pemilih yang akan dimuatkhirkan oleh PPDP dan direkap oleh PPS 2. Berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan 3. Proses rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, rekapitulasi Perbaikan DPS, dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK oleh PPS, 4. Pengumuman DPS dan DPT, 5. Pencatatan DPPh dan DPTb. 6. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran pemilih Strategi Pengawasan PPL/ Panwaslu Kelurahan / Desa 1. Memastikan petugas PPDP adalah benar sebagaimana telah di SK kan oleh KPU. 2. Memastikan PPDP melaksanakan proses pemutakhiran secara sensus. 3. Melakukan pencuplikan data pemilih untuk memastikan proses pemutakhiran oleh PPDP sesuai dengan aturan teknis pemutakhiran. 4. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas kinerja PPDP dan PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih jumlah PPL Vs Jumlah TPS 5. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih 6. Memastikan PPS mengumumkan hasil pemutakhiran data daftar pemilih yang telah ditetapkan KPU Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 31
7. Memastikan pemilih di wilayah kerja PPL/ Panwaslu Kelurahan/ desa telah terdaftar dalam DPS/ DPT yang diumumkan oleh PPS 8. Meneruskan temuan/laporan secara reguler kepada panwascam 9. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan PPDP / PPS yang tidak melakukan perbaikan DPS/DPT Mekanisme Pengawasan a. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas pelaksanaan tugas PPDP dan PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih Tujuan: untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPDP dan PPS. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPDP, dengan melakukan beberpa hal sbb: 1.1. melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPDP. 1.2. Melakukan pencuplikan daftar pemilih untuk memastikan PPDP telah melakukan proses Coklit. 1.3. Dalam Proses Coklit hal yang menjadi fokus dengan memastikan PPDP melakukan hal sbb: 1.3.1. mencoret pemilih yang telah meninggal dan atau pemilih yang telah pindah domisili kedaerah lain, 1.3.2. mencatat pemilih yang telah berubah status dari TNI/Polri menjadi sipil dan atau mencoret status pemilih dari sipil menjadi TNI/Polri. 1.3.3. mencoret pemilih yang belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara. 1.3.4. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, 1.3.5. Mencoret pemilih yang tergangu jiwa/ ingatannnya berdasarkan surat keterangan dokter. 1.3.6. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum 1.3.7. Mencatat pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, dan 1.3.8. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan. 1.4. Melakukan recek laporan hasil pemutakhiran dari PPDP dengan memeriksa beberapa form sebagai berikut : 1.4.1 form Model A.A.3-KWK untuk hasil coklit, 1.4.2 Form model A.A.-KWK untuk Daftar Pemilih Baru, 1.4.3 Form model A.B-KWK untuk Daftar Perubahan Pemilih, Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 32
1.4.4 Form model A.C-KWK untuk Daftar Oemilih Potensial non Elektronik KTP, dan 1.4.5 membandingkan dengan hasil pengawasan. 1.5. Mencatat dan merekap data hasil pengawasan pelaksanaan coklit serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam hal PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai prosedur. 1.6. Mencatat hasil pengawasan dan perkembangan hasil pemutakhiran Data pemilih dan daftar pemilih sesuai dengan alat kerja pengawasan dan dilaporkan dalam form A kepada Panwascam secara berkala (laporan harian). 1.7. Dalam melakukan pengawasan daftar pemilih hasil pemutakhiran PPL harus memastikan : 1.7.1 PPDP menyerahkan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPS, dan 1.7.2 PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih. 1.8. Melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih di tingkat PPS, dengan cara: a. Melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi. b. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan, dan c. Mendapatkan salinan formulir model A.B.1-KWK dan Form model A.C.1-KWK pada harin yang sama dengan selesainya proses rekapitulasi ditingkat PPS. 1.9. PPL Menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih di tingkat PPS disertai dokumen pada huruf c kepada panwas kabupaten/ kota melauli panwas kecamatan. 1.10. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada proses rekapitulasi ditingkat PPS, PPL harus melaporkan hasil pengawasan rekapitulasi kepada panwas kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 1.11. melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT 1.12. melakukan pengecekan perbaikan DPS berdasarkan: i. masukan RT/RW ii. penerusan temuan hasil pengawasan 1.13. Mendapatkan salinan DPS DPT 2. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan tugas dan tindak lanjut hasil pengawasan Keterpenuhan legalitas formal DPS DPT dan Akurasi DPS DPT, DPPh, dan DPTb 2.1. Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPS yang meliputi; DPS ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara 2.2. Memeriksa akurasi DPS Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 33
2.3.
2.2.1 Melakukan pengecekan DPS berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW 2.2.2 Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPS secara sampling dengan melakukan: 2.2.2.1 menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya 2.2.2.2 mendapatkan DPS by name by addres 2.2.2.3 melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait: i. NIK ii. Nama iii. Jenis kelamin iv. Alamat 2.2.3 Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS 2.2.4 Melakukan tracking terhadap pemilih yang memiliki NIK tidak sesuai dengan kode NIK (Provinsi/Kab/Kota) dengan langkah-langkah: 2.2.4.1 mengidentifikasi NIK dana nama pemilih 2.2.4.2 melakukan pengeceken ke pemilih bersangkutan 2.2.4.3 hasil pengecekan dicatatkan ke daftar 2.2.4.4 dikonfirmsi kebenrannya ke RT/RW 2.2.5 Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS Memeriksa akurasi DPT 2.2.6 Mendapatkan DPT by name by addres 2.2.7 Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan (perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan memeriksa DPT 2.2.8 Dalam hal terdapat penerusan/rekomendasi temuan/laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi, melakukan: i. Pengumpulan alat bukti ii. Penyampaian rekomendasi 2.2.9 Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan: 2.2.9.1 Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPS berdasarkan hasil penetapan PPS 2.2.9.2 Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS 2.2.9.3 Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS 2.2.9.4 Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 34
2.2.9.5 Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dengan melihat selisih antara jumlah DPS dan TPS dengan jumlah DPT dan TPS 2.2.9.6 Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang 2.2.10 Penilaian akhir terhadap DPT dengan melakukan: 2.2.10.1 Memeriksa tindak lanjut rekomendasi temuan dan laporan 2.2.10.2 melakukan analisa secara sederhana dengan membandingkan antara DP4, DPS dan DPT dari sisi jumlah 2.2.10.3 merumuskan sikap akhir sebagai materi rekomendasi akhir atas pelaksanaan pendaftaran pemilih 2.2.11 Melakukan optimalisasi peranan RT/RW dalam proses pendaftaan pemilih dengan melakukan: 2.2.11.1 Koordinasi intensif dengan RT/RW untuk mendapatkan masukan terkait akurasi Daftar pemilih atau informasi kependudukan 2.2.11.2 Koordinasi dengan RT/RW dilakukan secara sampling 2.2.11.3 Koordinasi dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan dengan RT/RW 2.2.11.4 Panwas Kecamatan melakukan rapat koordinasi dengan PPL dan RT/RW (cat: harus tersedia dukungan anggaran) 2.2.11.5 Mendapatkan informasi- informasi sebagai berikut dari RT/RW (T5): i. Jumlah pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir ii. Jumlah dan daftar nama pemilih yang telah meninggal dunia iii. Jumlah pemilih dan daftar nama pemilih yang telah pindah domisli iv. Jumlah pemilih dan daftar nama pemilih yang berpotensi akan berusia 17 tahun 2.2.11.6 Menjadikan informasi dari RT/RW tersebut sebagai informasi pembanding untuk menilai akurasi DPS yang akan ditetapkan oleh PPS serta informasi untuk mengembangkan wailayah deteksi dini kemungkinan DPT pemilu terakhir dijadikan sebagai DPS, Pengawas Pemilihan perlu pemeriksaan dengan membandingkan antara DPT pemilu terakhir dengan DP4/DPS
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 35
b. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih Tujuan: Masyarakat ikut menilai kualitas daftar pemilih dan menjadi solusi terhadap jumlah PPL yang tidak liniear dengan jumlah Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui: 1.1. pembukaan posko pengaduan 1.2. menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan 1.3. melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat 1.3.1. melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendafataran pemilih 1.3.2. melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT 1.3.3. menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih 1.3.4. melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan 1.4. mengkonsolidasi kelompok-kelompok potensial partisipan 1.4.1 melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok potensial partsipan 1.4.2 menyampaikan perkembangan temuan 1.4.3 menerima masukan dan tanggapan terhadap kualitas pendaftaran pemilih 1.4.4 menindaklanjuti hasil pertemuan yang meliputi: i. peruskan temuan/laporan hasil pertemuan ii. pemeriksaan lapangan dengan menjadikan informasi dari kelompok partisipan sebagai informasi awal (pengecekan Lapas, lokasi pengungsi) c. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan PPS yang tidak melakukan perbaikan DPS/DPT Tujuan: untuk memberikan efek jera terhadap kelalaian pelaksanan tugas serta advokasi tindak lanjut rekomendasi Penindakan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: i. Melakukan identifikasi seluruh rekomendasi penerusan temuan dan tindak lanjutnya ii. Mengumpulkan alat bukti setidaknya berupa: bukti penerusan/rekomendasi keterangan saksi iii. Menyampaikan rekomendasi hasil kajian
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 36
II. Pengawasan Tahapan dan Proses Pencalonan Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Pengawasan pencalonan tersebut dilakukan terhadap tahapan yang meliputi: pendaftaran pasangan calon; penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan penetapan pasangan calon. Dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, dan PPL. Memang kerja pengawasan terhadap tahapan pencalonan secara umum menjadi tanggung jawab Panwas Kabupaten/Kota dalam hal pemilihan Bupati/Walikota. Meskipun demikian, Panwas Kecamatan dan PPL juga memiliki tanggung jawab dan peran untuk terlibat dalam pengawasan pencalonan secara khusus pengawasan terhadap pencalonan oleh calon perseorangan. Peran dan tanggung jawab Panwas Kecamatan dan PPL dalam pengawasan pencalonan perseorangan ini adalah dalam kaitannyadengan pemeriksaan terhadap kebenaran dan akurasi syarat dukungan calon perseorangan (verifikasi dukungan). Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) calon perseorangan. Terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan ini, terdapat beberapa potensi pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh Panwas Kecamatan dan PPL, yakni: 1. Adanya dukungan ganda dimana satu orang pemilih dicatat memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada calon perseorangan yang sama 2. Adanya dukungan ganda dimana satu orang pemilih dicatat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon perseorangan. 3. Adanya pendukung fiktif, dimana data pendukung sebagaimana dicatatkan oleh calon perseorangan, tidak dapat ditemukan orangnya. 4. Adanya manipulasi dukungan, dimana pendukung yang dicatat ternyata tidak pernah memberikan dukungan kepada calon perseorangan yang bersangkutan. 5. Adanya ketidaksesuaian antara bukti dukungan (foto copy KTP) dengan identitas yang sebenarnya dari pendukung. Kerja pengawasan yang dapat dilakukan oleh Panwas Kecamtan dan PPL dalam melakukan verifikasi dukungan ini antara lain: 1. Melakukan verifikasi dukungan bersama PPK dan PPS 2. Melakukan verifikasi dukungan secara mandiri dengan cara menemui pendukung dan mengkonfirmasi kebenaran dukungan. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara Panwas Kecamatan membagi tugas pelaksanaan verifikasi dukungan kepada PPL di masing-masing wilayah kerjanya. Hasil pengawasan dilaporkan sesuai dengan format alat kerja pengawasan dan Form A hasil pengawasan. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 37
III. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Potensi Masalah Kampanye A. Mekanisme pelaksanaan kampanye 1. Fasilitasi kampanye melalui beberapa bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU, berpotensi menimbulkan 2 (dua) masalah: a. Kemungkinan Simpatisan calon, Calon dan Tim kampanye melakukan kampanye dalam bentuk kampanye yang sama juga dilakukan b. Bahan Kampanye dan Materi kampanye yang disampaikan apakah disampaikan dicetak oleh KPU/calon c. Proses penyebaran yang disafasilitasi oleh penyelenggara berpotensi tidak netral. 2. Selain bentuk/kegiatan kampanye yang ditetapkan, peraturan perundang-undangan juga menyebutkan kegiatan kampanye dalam bentuk lain. Kegiatan lain yang dimaksud tersebut justru membuka ruang model kampanye yang sulit ditegakkan dari sisi aturan B. Problem teknis pengawasan dan penindakan Pada aspek penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye mengalami persoalan dan hambatan yang disebabkan oleh: 1. Pengawas tidak memiliki daftar tim kampanye 2. Ketentuan kumuluatif dalam definisi kampanye 3. Pemenuhan unsur-unsur pelanggaran 4. pemenuhan unsur keadilan bagi seluruh calon 5. Penggunaan anggaran Negara oleh calon petahana melalui modusmodus tertentu (contoh: baliho yang menonjolkan pejabat daerah) 6. Mekanisme pengaturan keterlibatan pihak ketiga oleh KPU Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Kampanye Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif dalam konteks kepentingan, yaitu perspektif kepentingan calon dan perspektif kepentingan pemilih. Kampanye dalam perspektif calon merupakan momentum untuk mempengaruhi pemilih melalui serangkan visi, misi dan program. Calon akan dituntut untuk memiliki visi, misi dan program yang dapat mempengaruhi pemilih. Sedangkan bagi pemilih, kampanye menjadi momentum untuk menilai calon dari sisi gagasan dan komitmen yang tercermin melalui visi, misi dan program. Berdasarkan kedua hal tersebut, Pengawas Pemilihan perlu menjaga keutuhan dan integritas proses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, setidaknya memiliki beberapa nilai yang menjadi ruh pelaksanaan kampanye, yaitu: a. Kesetaraan hak antar kontenstan maupun hak antara calon dengan pemilih b. Keadilan dalam kesempatan bagi calon c. Akuntabilitas terhadap informasi yang menjadi muatan materi visi, misi dan program Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 38
Kerangka Pengawasan Kampanye Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik berupa rumusan potensi persoalan dalam pelaksanaan kampanye, baik yang disebabkan oleh faktor pengaturan dalam kampanye maupun impilikasi atas aturan tersebut. Maka tujuan pelaksanaan pengawasan kampanye adalah sebagai berikut: 1. Melindungi hak calon untuk melaksanakan kampanye serta mendapat keadilan dalam akses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Kesetaraan kesempatan berkampanye b. Keadilan perlakuan dari penyelenggara pemilu c. Akses data & informasi dari pemerintah Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Menilai rancangan jadual pelaksanaan kampanye dengan 2 indikator Frekuensi yang sama bagi semua calon dan Model dan bentuk yang sama berdasarkan bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam menilai rancangan jadual tersebut, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota melakukan: a. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait rancangan penyusunan jadual b. Memberikan masukan kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota terhadap rancangan penyusunan jadual baik dengan terlibat secara langsung maupun melalui rekkomendasi 2) Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon serta kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota 2. Melindungi hak pemilih untuk mendapatkan informasi tentang calon dan informasi yang baik dan bertanggung yang disampaikan oleh calon, sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap calon Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Hak untuk mendapatkan materi kampanye yang bersifat mendidik b. Hak untuk mendapatkan informasi materi kampanye c. Hak untuk tidak dibeli suaranya d. Hak untuk tidak diganggu ruang publik oleh kegiatan kampanye yang melanggar Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan preventif dengan melakukan: 1.1. sosialisasi larangan-larangan dalam kampanye Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 39
1.2. Pertemuan reguler dengan calon, dengan materi: i. pentingnya kampanye yang bertangung jawab melalui materi kampanye yang mendidik ii. hak pemilih untuk mendapatkan informasi materi kampanye iii. hak publik terhadap ruang publik 2) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kampanye baik yang dilakukan oleh calon melalui fasilitasi kampanye oleh KPU maupun kampanye yang dilakukan oleh calon 3. Menjaga tujuan pelaksanaan Kampanye yang menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Materi kampanye yang didukung data yang akurat dan valid b. Materi kampanye yang mengacu dan berkesesuaian dengan RPJPD Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap dokumen materi kampanye calon yang disampaikan ke KPU sebelum dilakukan pencetakan materi ( dalam hal pencetakan bahan kampanye oleh KPU) dengan teknis: a. Mendapatkan materi calon b. Memeriksa material kampanye calon dengan indikator tertentu 2) Pengawasan terhadap bahan kampanye sebelum didistribusikan, dengan memeriksa isi/materi untuk memastikan isi materi tidak mengalami perubahan serta secara material tidak bertentangan materi kampanye 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye dengan memastikan keadilan dalam 2 (dua) hal: a. Ukuran dan model alat peraga b. Lokasi pemasangan
4. Mencegah terjadinya konflik akibat dari ekses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, penting untuk fokus pada: a. Materi kampanye yang tidak menyinggung SARA, fitnah b. Materi kampanye yang tidak bersifat mengadu domba Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan preventif dengan sosialisasi publik a. Pentingnya materi kampanye yang mendidik b. Pentingnya menjaga etika dalam pelaksanaan kampanye 2) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kampanye dengan cara: a. Menghadiri pelaksanaan kampanye calon b. Memeriksa materi kampanye calon Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 40
c. Memeriksa kampanye
kemungkinan
terjadinya
politik
uang
dalam
5. Menegakkan aturan/ penegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, penting untuk fokus pada: a. Bentuk-bentuk kampanye yang dilarang b. Pelaksana dan peserta kampanye yang dilarang c. Waktu kampanye yang dilarang Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi/jadual pelaksanaan kampanye baik yang dilakukan melalui fasilitasi KPU maupun bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon 2. Mengikuti pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan oleh calon dan/atau melalui fasilitasi KPU 3. Dalam pelaksanaan kampanye penting memperhatikan kemungkinan: a. Pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye b. Materi kampanye yang disampaikan oleh calon/tim kampanye
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 41
IV. Pengawasan Dana Kampanye dan Politik Uang 1. Potensi Pelanggaran Ada 4 (empat) isu strategis terkait dana kampanye dan politik yang perlu diperhatikan oleh Panwas Kecamatan, yaitu: a. Candidacy Buying Adanya politik uang dari calon perseorangan kepada masyarakat terkait pengumpulan KTP (studi kasus pencalonan DPD: Asuransi, Per Copy KTP Rp.2000) b. Money politic 1) Pembagian uang untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dalam bentuk uang transport dan vee 2) Pembagian Sembako/bingkisan untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog 3) Pembagian voucher PDAM/Listrik atau asuransi untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog 4) Pemberian hadiah haji atau umroh dengan kompensasi memilih salah satu calon 5) Sumbangan untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk ajakan memilih calon. 6) Fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye c. Konflik kepentingan Tindakan menguntungkan yang pihak tertentu (hub darah, afiliasi politik, kelompok kepentingan tertentu- favoritism) d. Penggunaan fasilitas Negara Penggunaan fasilitas milik Negara oleh calon tertentu untuk kepentingan kampanye (mobil dinas, kantor, sarana komunikasi, paket catring, meeting room, kecuali yang bisa disewakan untuk umum. dll) untuk kegiatan kampanye e. Penggunaan dana public oleh calon petahana atau yang didukung oleh petahana 1) Penggunaan dana bansos untuk kegiatan kampanye calon tertentu 2) Penggunaan Iklan layanan masyarakat dengan actor calon untuk kegiatan kampanye calon tertentu 3) Program Populis (ex. Raskin ) f. Dominasi sumbangan kampanye oleh cukong/Bandar, dalam bentuk antara lain: 1) Sumbangan melebihi batas maksimum sumbangan dana kampanye 2) Pemanfaatan uang fasilitas jaringan sumber daya dari satu atau lebih orang atau kelompok usaha yang bersifat dominative dan transaksional (proteksi, lisensi, konsensi) contoh kasus hartaty murdaya. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 42
g. Kebenaran laporan: 1) Batasan sumbangan melebihi dari jumlah ketentuan 2) Sumber sumbangan yang menyalahi aturan. 3) Menberikan keterangan yang tidak sesuai/benar 2. Mekanisme Pengawasan Dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan dan PPL dapat melakukan: a. Mencegah terjadinya candidacy buying dalam proses pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari unsur calon perseorangan dengan cara: 1) Tracking calon-calon yang muncul di media melalui tracking media 2) Mengawasi calon-calon yang sudah teridentifikasi tersebut, untuk menemukan kemungkinan calon membeli dukungan masyarakat, misalnya membeli foto copy KTP dan surat pernyataan dukungan. b. Mencegah agar tidak terdapat pihak/calon memberikan atau menjanjikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dengan cara: 1 Melakukan pengawasan secara langsung dalam proses kampanye (Panwascam dan PPL menggunakan identitas pengawas untuk memberikan efek jera/takut melanggar bagi calon dan/atau tim kampanye) 2 Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu (ex. Pengajian) 3 Kampanye pencegahan politik uang/sembako dll oleh lembaga pengawas bekerja sama dengan tokoh dan organisasi masyarakat. c. Mengawasi penyalahgunaan anggaran Negara untuk kepentingan kampanye dengan cara mengawasi secara langsung kegiatan kampanye di tingkat kecamatan/desa untuk menemukan kemungkinan digunakannya fasilitas negara misalnya mobil dinas, rumah dinas, dll. d. Mengawasi Kebenaran laporan dana kampanye, dengan cara memeriksa secara faktual kebenaran data penyumbang dana kampanye di wilayah kecamatan dan desa.
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 43
V. Pengawasan Distribusi Logistik Pemilihan 1. Potensi Permasalahan dalam Logistik Pemilu Terkait dengan logistic pemilihan, secara umum terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan; pertama aspek perencanaan dan pengadaan logistic pemilihan, kedua aspek distribusi logistic pemilihan. Aspek perencanaan dan pengadaan logistic pemilihan menjadi ranah tanggung jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dimana tanggung jawab pengawasannya ada di tangan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam aspek distribusi logistic pemilihan, maka tanggung jawab pengawasannya ada di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan PPL yang dibantu oleh Pengawas TPS. Beberapa potensi permasalahan dalam penyelenggaraan distribusi logistic pemilu yakni: a. Keterlambatan distribusi logistic pemilihan, terutama di tingkat TPS dimana logistic pemilu sudah harus tiba di TPS 1 hari sebelum hari dan tanggal pemilu. b. Kerusakan logistic pemilu c. Ketidaksesuaian spesifikasi dan jumlah logistik pemilu 2. Mekanisme Pengawasan Dalam proses penagwasan distribusi logistic pemilihan, terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi pegangan pengawas pemilu, yakni: 1. Tepat jenis. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh logistik pemilihan telah sesuai dengan jenisjenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Tepat jumlah. Pengawas pemilu memastikan kesesuaian jumlah logistic yang didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan. Misalnya jumlah surat suara adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar ditambah 2,5%. 3. Tepat spesifikasi. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa spesifikasi logistic telah sesuai dengan yang diatur oleh KPU. 4. Tepat kualitas. Pengawas Pemilu memastikan kualitas logistic pemilu yang didistribusikan. Prinsip tepat kualitas ini sangat penting untuk diawasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan logistic pemilihan selama proses distribusi. 5. Tepat waktu. Pengawas pemilihan melakukan pengawasan distribusi logistic untuk memastikan tidak terjadinya keterlambatan pengiriman logistic sesuai dengan jadwal KPU. Terkait dengan focus tersebut, maka pengawasan distribusi logistic pemilu di tingkat kecamatan dan desa dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS melalui metode pengawasan melekat atau langsung, dimana pengawas turut hadir dan mengawasi proses distribusi logistic yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 44
VI. Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Persoalan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara kerap menimbulkan konflik dan ketegangan sosial politik. Setelah pelaksanaan penghitungan suara, sudah dapat diketahui keunggulan perolehan suara calon bila dibandingkan dengan calon lainnya. Maka tarik menarik kepentingan akan mulai terlihat ketika berlangsung tahapan-tahapan setelah pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai refleksi atas perbedaan perolehan suara calon. Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sering menimbulkan masalah dan memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut adalah 1. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan ketidakpuasan saksi dan/atau calon Ketidak netralan KPPS dapat diindikasikan dengan: a. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih b. KPPS mencoblos sisa surat suara c. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari sekali dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara d. Manipulasi hasil perolehan suara, dengan menggelembungkan perolehan suara calon tertentu e. KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas pemilihan f. dll 2. Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan: a. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksankan tidak sesuai dengan tata cara b. Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanakaan pemungutan dan penghitungan suara c. KPPS tidak menandatangi surat suara d. KPPS tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih karena salah penandaan e. dll Tujuan Pengawasan 1. Melindungi Keterpenuhan hak pilih warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk terlayani dalam proses pemungutan dan penghitungan suara 2. Menjaga ketepatan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 3. Menjaga akuntabilitas hasil perolehan suara peserta pemilu Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 45
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pengawasan pemilu dilakukan sebagai berikut: 1. Koordinasi dini dengan PPK/PPS/KPPS a. Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih tambahan dan Pemilih pindahan b. Surat pemberitahuan terdaftar sebagai pemilih/surat undangan c. Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara 2. Menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara melalui: 2.1. Memastikan ketepatan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melalui: 1.1.1 Keterlibatan saksi memberikan saran perbaikan a. Mandat saksi b. Hak saksi mendapatkan DPT, Dptam c. Hak saksi untuk menyampaikan saran /koreksi 1.1.2 Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan panduan KPPS a. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara b. Tata cara pengisian berita acara 2.2. Menyampaikan rekomendasi berupa pemulihan administrasi pemilu dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggarannya: 1.1.1 Pemulihan administrasi pemilu a. Pastikan ketidak tepatan/ketidakpatuhannya b. Saran perbaikan 1.1.2 Melakukan proses penindakan a. mencatatkan peristiwa b. melaporkan peristiwa ke panwas Kecamatan dan/atau c. mengumpulkan alat bukti d. merekomendasikan pengenaan sangsi 3. Melindungi hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih melalui; 2.1 memastikan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara a. Surat pemberitahuan memilih/surat undangan b. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih (DPT/Dptam/Pemilih Pindahan) 2.2 memastikan netralitas dan ketepatan tata cara KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara a. KPPS tidak mengarahkan pemilih b. Melakukan validasi pemilih a) Surat undangan/surat pemberitahuan b) DPT c) Dptam d) KTP e) melalui KTP/identitas kependudukan lainnya f) Pemeriksaan tinta c. Pengadministrasian pemilih yang menggunakan hak Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 46
pilih/daftar hadir d. Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika surat suara rusak atau keliru coblos e. Menanda tangani Surat suara yang akan diberikan kepada pemilih 4. Menjaga keutuhan hasil penghitungan suara/perolehan suara 4.1. Memastikan penentuan keabsahan surat suara 4.2. Pencatatan hasil penghitungan suara (plano dan Berita Acara) a. Pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih b. Pencatatan perolehan suara calon c. Mencatatkan keberatan saksi calon dan pengawas TPS/PPL dalam dokumen berita acara 4.3. Mendapatkan salian C1 dan menyampaikan ke Panwascam melalui PPL VII.
Pengawasan Pergerakan Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PLENO REKAPITULASI 1. Memeriksa dokumen pencatatan hasil (BA/C/D) yang didapatkan dari PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/ untuk mendeteksi kemungkinan terjadi: a. Penggelembungan suara b. Kesalahan dalam pencatatan c. Ketidak utuhan dan/atau ketidak kelengkapan dokumen d. Adanya catatan keberatan saksi dan Pengawas Pemilihan dalam berita acara 2. Memeriksa akurasi pencatatan/pengisian Formulir terkait penggunaan surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih: Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS/Desa/Kec/Kab/Kota a. Jumlah Surat Suara tidak terpakai masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota b. Jumlah Surat Suara rusak di TPS/Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota c. Jumlah Pemilih yang memberikan suara di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota d. Jumlah Suarasah di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota e. Jumlah suara tidak sah di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota 3. Melakukan tindak lanjut atas temuan berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait perbedaan/selisih dalam pencatatan, dengan melakukan langkah-langkah: a. Mengkonfirmasi perbedaan/selisih ke jenjang pengawas di bawahnya b. Mencatatkan perbedaan/selisih tersebut sebagai bahan koreksi/saran perbaikan untuk disampaikan dalam pleno rekapitulasi di PPK/KPU Kabu/Kota/KPU provinsi. Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 47
4. Memeriksa akurasi pencatatan hasil perolehan suara masing-masing calon dan membandingkan dengannya jumlah suara sah dan tidak sah 5. Melakukan tindak lanjut temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait perbedaan/selisih hasil penjumlahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU Kab/Kota dengan melakukan langkah-langkah: a. Mencatatkan perbedaan/selisih tersebut sebagai bahan koreksi/ saran perbaikan untuk disampaikan dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kec/Kab/Kota/Provinsi b. Mengkonfirmasi perbedaan/selisih/persitiwa dimaksud ke jenjang pengawas dibawahnya 6. Menyiapkan rekomendasi saran perbaikan, setidaknya meliputi: a. Rangkuman keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan dan/atau saksi peserta pemilihan yang tidak dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan oleh PPS/PPK/KPU Kab/Kota b. Perbedaan/selisih yang ditemukan oleh Pengawas pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait penggunaan surat suara dan perolehan suara calon PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI 1. Menghadiri pelaksanaan Pleno rekapitulasi di PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi 1.1. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan 1.2. Mendorong untuk dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi 1.3. Menerima laporan/keberatan saksi 1.4. Mendapatkan salinan Formulir/berita Acara 1.5. Melakukan pengawasan penyerahan kotak suara/dokumen dari PPS ke PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi 1.6. Menyampaikan dokumen berita acara/formulir untuk diperiksa 2. Dalam hal terdapat keberatan saksi atas dugaan pelanggaran yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi, Pengawas Pemilihan melakukan tindak lanjut 1.2 Melakukan penelusuran 1.3 Mengumpulkan bukti 1.4 Menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan administrasi dan/atau melakukan proses penindakan
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 48
LEMBAR KERJA MODUL 3 Diskusi Kelompok Menentukan Fokus Pengawasan dan Pemetaan kerawanan Peserta dibagi menjadi 6 kelompok Kelompok I
: Penyusunan Data Pemilih dan Pemutkahiran Daftar Pemilih
Kelompok II
: Pencalonan
Kelompok III
: Kampanye
Kelompok IV : Dana Kampanye Kelompok V
: Pemungutan dan Perhitungan
Kelompok VI : Logistik
LEMBAR KERJA MASING-MASING KELOMPOK
No Tahapan
Waktu Sub Fokus Poin Strategi Tahapan Pengawasan Kerawanan Pengawasan Pengawasan
1.
1….
1….
1…..
1…. 2…. 3…..
2….
2…..
1…. 2…. 3…..
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 49
LEMBAR TES FORMATIF 3 Nama
: ___________________
Desa/Kelurahan : ___________________ 1. Mengapa penting bagi setiap pengawas untuk memiliki pemahaman terhadap logika berpikir pengawasan? a. Untuk membekali petugas pengawasan dengan ketrampilan menghadapi konflik politik pemilihan gubernur, bupati, walikota. b. Untuk memperkuat kualitas pemahaman akan kerja-kerja pengawasan dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. c. Untuk merespon maraknya potensi-potensi kerawanan di setiap pemilihan gubernur, bupati, walikota. d. Untuk menjalin benang merah antara pelanggaran tahapan yang satu dengan yang lainnya 2. Di antara pilihan berikut ini, apa yang tidak termasuk pelanggaran daftar pemilih? a. Pemilih ganda b. Pemilih fiktif c. Pemilih belum berusia 17 tahun tapi telah menikah d. Pemilih belum berusia 17 tahun tapi belum menikah 3. Panwas Pemilihan memastikan kesesuaian jumlah logistic yang didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan. Untuk jumlah surat suara adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar ditambah: a. 2,5%. b. 2 % c. 3,5% d. 3 % 4. Berikut ini adalah potensi pelanggaran terkait syarat dukungan calon perseorangan yang perlu diperhatikan oleh PPL/ Panwaslu Kelurahan/ desa, kecuali: a. Adanya dukungan ganda dimana satu orang pemilih dicatat memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada calon perseorangan yang sama b. Adanya dukungan ganda dimana satu orang pemilih dicatat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon perseorangan. c. Adanya pendukung tercatat yang mengakui dukungannya kepada calon perseorangan. d. Adanya ketidaksesuaian antara bukti dukungan (foto copy KTP) dengan identitas yang sebenarnya dari pendukung. 5. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, penting untuk fokus pada beberapa hal berikut ini, kecuali: a. Bentuk-bentuk kampanye yang dilarang b. Pelaksana dan peserta kampanye yang dilarang c. Waktu dan tempat kampanye yang dilarang d. Jumlah peserta kampanye Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 50
6. Potensi permasalahan dalam penyelenggaraan distribusi logistic pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut, kecuali: a. Keterlambatan distribusi logistic pemilihan, terutama di tingkat TPS dimana logistic pemilu sudah harus tiba di TPS 1 hari sebelum hari dan tanggal pemilu. b. Surat suara tertukar antar dapil c. Kerusakan logistic pemilu d. Ketidaksesuaian spesifikasi dan jumlah logistik pemilu 7. Yang tidak termasuk dalam titik rawan pelanggaran dalam masa kampanye adalah: a. Money politic b. Juru kampanye c. Penggunaan fasilitas Negara d. Penggunaan dana public oleh calon petahana atau yang didukung oleh petahana 8. Yang tidak termasuk dalam tujuan pengawasan pemungutan suara adalah: a. Melindungi Keterpenuhan hak pilih warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk terlayani dalam proses pemungutan dan penghitungan suara b. Menjaga ketepatan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara c. Menjaga akuntabilitas hasil perolehan suara peserta pemilu d. Mengetahui siapa pemenang pemilu 9. Berikut ini adalah termasuk sebagai salah satu dari Lima langkah pemetaan hingga penentuan fokus pengawasan, kecuali: a. Membaca & memahami arsip data-data pelanggaran b. Memilah frekuensi tertinggi-terendah pelanggaran c. Rapat Kerja bersama seluruh jajaran pengawas d. Studi banding 10. Apa bukti yang paling akurat untuk dipergunakan dalam pemeriksaan dugaan penggelembungan hasil penghitungan suara? a. Formulir D b. Formulir C1 c. Fomulir A2 d. Formulir B3
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 51
KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B C A C D B B D C B
Modul Bimbingan Teknis PPL Tahun 2018 | 52