MODUL - 3 Penguatan Pilar LKB

MODUL 3 PENGUATAN PILAR LAYANAN KOMPREHENSIF BERKESINAMBUNGAN (LKB)

I. DESKRIPSI SINGKAT Penyelenggaraan Layanan Komprehensif HIV yang Berkesinambungan didasarkan atas 6 pilar, yaitu: koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di setiap lini; keterlibatan ODHA dan keluarga; layanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi setempat; paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan; sistem rujukan dan jejaring kerja dan akses layanan terjamin. Pengelola program HIV-AIDS baik di provinsi maupun kabupaten/kota memegang peranan penting dalam penguatan ke 6 pilar tersebut di wilayah kerja masing-masing, dan akan memberikan dampak terhadap penguatan ke 6 pilar secara nasional. Untuk itu, penting bagi pengelola program di provinsi dan kabupaten/kota untuk mampu melaksanakan penguatan ke 6 pilar LKB di wilayah kerja masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pembahasan modul modul ini meliputi: 6 pilar sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan LKB dan Strategi Penguatan 6 pilar LKB di wilayah kerja II. TUJUAN PEMBELAJARAN A.

Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi, peserta mampu menyusun strategi pelaksanaan penguatan enam pilar LKB di wilayah kerja masing-masing

B.

Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi, peserta mampu: 1. Menjelaskan 6 pilar sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan LKB 2. Menyusun strategi penguatan 6 pilar LKB di wilayah kerja

III. POKOK BAHASAN 1. 6 pilar sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan LKB 2. Strategi Penguatan 6 pilar LKB di wilayah kerja

IV. Langkah-Langkah Pembelajaran (Waktu: 5 jpl= 225 menit) Langkah 1. Pengkondisian (waktu 5 menit) 1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila ini merupakan perpertemuan pertama di kelas ini, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja/pengalaman bekerja terkait dengan materi yang akan disampaikan. 1

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok bahasan yang akan dibahas, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

Langkah 2. Pembahasan Pokok bahasan 1 (waktu 85 menit) 1. Fasilitator melakukan curah pendapat, tentang bagaimana pemahaman peserta tentang penerapan ke 6 pilar LKB di wilayah masing-masing? Minta peserta untuk berbagi pengalaman. Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart. 2. Fasilitator menyampaikan paparan singkat (15 menit) tentang 6 pilar sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan LKB 3. Fasilitator menyampaikan bahwa selanjutnya akan dilakukan metode “Word café” untuk memantapkan pemehaman peserta tentang 6 pilar LKB serta penguatannya. Peserta dibagi dalam 6 kelompok, setiap kelompok mendapat bagian satu pilar LKB, dengan cara diundi atau cara lain. Kelompok diberi waktu diskusi selama 20 menit. Selama peserta diskusi kelompok, fasilitator mengamati apakah semua berpartisipasi, atau memerlukan bantuan. 4. Selanjutnya pelaksanaan metode “Word café”. café”. Setelah kelompok berdiskusi tentang pilar LKB tersebut, kemudian menuliskan hasil diskusinya pada kertas metaplan atau flipchart. Beri waktu sekitar 5 menit. Setelah itu mintalah kelompok untuk mengunjungi kelompok lainnya yang berdekatan, dan satu orang menjadi penunggu. Kelompok pengunjung akan bertanya mengenai hasil kelompok yang dikunjungi dan berdiskusi. Beri waktu sekitar 30 menit, semua kelompok sudah berkunjung dan dikunjungi. 5. Setelah seluruh kegiatan selesai, fasilitator fasilita tor memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan pengalaman dan hasil kunjungan ke kelompok lain. Minta juga pendapat dari kelompok yang dikunjungi. 6. Setelah selesai, fasilitator fasilitato r menyampaikan ulasan singkat. 7. Menyampaikan rangkuman dari pokok bahasan 1 selama. Langkah 3. Pembahasan Pokok Bahasan 2 (waktu 125 menit) 1. Fasilitator menyampaikan bahwa akan beralih pada pembahasan tentang Strategi penguatan 6 Pilar LKB. Menanyakan kepada peserta tentang pendapat dan pengalaman mereka mengenai penguatan ke 6 pilar LKB di daerah masing-masing. Mengapa perlu penguatan 6 pilar tersebut? Tuliskan poin-poin penyampaian peserta pada kertas flipchart . 2. Fasilitator menyampaikan bahwa pada sesi ini, peserta akan melakukan banyak latihan berkaitan dengan strategi penguatan 6 pilar LKB. Jelaskan secara singkat dan interaktif tentang langkah-langkah strategi penguatan 6 pilar LKB, menggunakan bahan tayang. Kaitkan dengan pendapat dan pengalaman peserta agar merasa dihargai. 3. Fasilitator memandu peserta untuk mengerjakan Latihan-Latihan sampai tersusun Strategi Penguatan 6 pilar LKB. Jelaskan penugasan peserta sesuai dengan petunjuk penugasan modul ini. Waktu yang tersedia sekitar 60 menit. 4. Setelah selesai fasilitator fasilit ator memandu presentasi hasil Latihan. Mintalah peserta dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Waktu yang tersedia sekitar 60menit. 2

5. Pada akhir presentasi fasilitator menyampaikan ulasan singkat. 6. Fasilitator menyampaikan rangkuman dari pokok bahasan 2. Langkah 4. Rangkuman dan Penutup (waktu 10 menit) 1. 2.

Fasilitator mengajak peserta merangkum apa yang telah dipelajari peserta dalam sesi ini. Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan terimakasih dan salam. Sampaikan penegasan dari hasil pembelajaran untuk diterapkan di lapangan.

3

V. URAIAN MATERI

POKOK BAHASAN 1. ENAM (6) PILAR LAYANAN KOMPREHENSIF BERKESINAMBUNGAN

Dalam Kebijakan telah disebutkan, bahwa penyelenggaraan layanan komprehensif HIV dan IMS yang berkesinambungan (LKB) didasarkan atas 6 pilar. Tujuan dari setiap pilar harus dipahami secara jelas, serta bagaimana implementasinya di lapangan. Dapat dikatakan keberhasilan LKB HIV dan IMS sangat tergantung dari keberhasilan pelaksanaan penguatan keenam pilar tersebut di setiap tingkatan administrasi. Layanan Komprehensif Berkesinambungan menjamin penyediaan layanan terintegrasi yang terdesentralisasi secara menyeluruh dengan melaksanakan strategi mempercepat tes HIV dan meningkatkan cakupan pengobatan ARV sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian terkait AIDS serta untuk meningkatkan dampak pencegahan ARV dengan mempromosikan pengobatan dini terutama pada kelompok populasi khusus dan populasi kunci. Keenam pilar tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel 1. Pilar Utama bagi Layanan Komprehensif HIV dan IMS yang Berkesinambungan

Pilar Pilar 1: Koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di setiap lini Pilar 2: Keterlibatan komunitas dan ODHA beserta Keluarga

Pilar 3: Layanan terintegrasi dan Terdesentralisasi sesuai kondisi setempat Pilar 4: Paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan Pilar 5: Sistem rujukan dan jejaring kerja

Pilar 6: Akses Layanan Terjamin

Tujuan Mendapatkan dukungan dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan Meningkatnya kemitraan, dan akseptabilitas layanan, meningkatkan cakupan, dan retensi, serta mengurangi stigma dan diskriminasi. Tersedianya layanan terintegrasi sesuai dengan kondisi setempat. Tersedianya layanan berkualitas sesuai kebutuhan individu Adanya jaminan kesinambungan dan linkage antara komunitas dan layanan kesehatan. Terjangkaunya layanan baik dari sisi geografis, finansial dan sosial, termasuk bagi kebutuhan populasi kunci

Pilar 1: Koordinasi dan kemitraan dengan semua Pemangku kepentingan di setiap lini Dalam pengembangan layanan komprehensif HIV yang berkesinambungan perlu suatu mekanisme koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk ODHA, 4

sektor swasta dan masyarakat, di semua lini(tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota). Mekanisme tersebut terutama sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan layanan komprehensif tersebut. Untuk itu diperlukan suatu forum koordinasi yang efektif baik di tingkat nasional maupundi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum koordinasi tersebut akan memfasilitasi terjalinnya jejaring kerja sama antar layanan serta kerjasama kemitraan baik secara horisontal maupun vertikal atas dasar saling menghormati, menghargai dan membutuhkan. Dalam Forum koordinasi dapat dibuatkan Surat Keputusan Forum Koordinasi LKB di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Bila sudah ada forum koordinasi sebaiknya forum koordinasi LKB dimasukkan dalam forum koordinasi yang telah ada tersebut, dengan menam bahkan kegiatan koordinasi LKB ke dalamnya. Pembiayaan kegiatan Forum Koordinasi LKB dapat dianggarkan tersendiri sesuai kemampuan pembiayaan masing-masing atau diintegrasikan dengan kegiatan lainnya. Mekanisme Koordinasi dan Kemitraan di tingkat Nasional: Mekanisme koordinasi dan kemitraan di tingkat nasional diselenggarakan melalui Forum Koordinasi layanan komprehensif HIV-AIDS& IMS yang Berkesinambungan (FK ‐LKB), yang bertugas membahas segala permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan layanan komprehensif yang berkesinambungan secara nasional dengan mengadakan pertemuan secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali atau lebih sering sesuai kebutuhan. Mekanisme Koordinasi dan Kemitraan di tingkat Provinsi Agar mekanisme koordinasi dan kemitraan di tingkat provinsi dapat terselenggara maka perlu ditunjuk seorang focal point dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai fasilitator koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan yang berfungsi sebagai penggeraknya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ini ditunjuk selaku ketua Forum Komunikasi ‐LKB Provinsi. Koordinasi dapat dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi yang sudah ada di tingkat provinsi atau membentuk forum koordinasi baru dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang meliputi: KPA provinsi, Dinkes Provinsi, penanggung jawab program terkait Dinkes Provinsi,(TB, , Kespro, KIA,P2M), sektor lain (pemerintah daerah, SKPD lain, dll), kepala rumah sakit rujukan regional di provinsi, LSM populasi kunci, LSM layanan HIV, KDS ODHA, tokoh masyarakat. Forum koordinasi di tingkat provinsi bertugas : - Menyusun perencanaan dan memastikan pelaksanaan kegiatan - Memfasilitasi pengembangan LKB di tingkat kabupaten/kota di dalam wilayah nya. - Memastikan semua pemangku kepentingan bekerja sama, mendorong kepemilikan dan akun tabilitas. - Memastikan ketersediaan sumber daya dan penggunaan yang optimal. - Mengidentifikasi kebutuhan, kesenjangan, serta kolaborasi dan koordinasi lintas bidang/ sektor. - Memformulasikan mekanisme jejaring kerja dan alur rujukan layanan kesehatan/medis (vertikal dan horisontal). Mekanisme Koordinasi dan Kemitraan di tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi dan kemitraan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan melalui mekanisme koordinasi yang ada di tingkat kabupaten/kota atau membentuk forum koordinasi yang baru, 5

dan seperti halnya di tingkat provinsi maka perlu ditunjuk seorang pengelola program LKB sebagai focal point yang bertugas sebagai fasilitator koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan. Pemangku kepentingan yang terlibat meliputi: KPA Kabupaten, Dinkes Kab/ Kota,penanggung jawab program terkait Dinkes, (TB, Kespro, KIA, P2M), kepalarumah sakit, puskesmas, klinik layanan HIV, LSM populasi kunci, LSM layananHIV, KDS ODHA, tokoh masyarakat, dinas terkait lain dsb. Sesuai konsensus nasional maka sebagai ketua forum koordinasi di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota . Forum koordinasi di tingkat provinsi bertugas : - Menyusun rencana dan memastikan pelaksanaan kegiatan. - Memastikan semua pemangku kepentingan bekerja sama, mendorong kepemilikan dan akuntabilitas. - Memastikan ketersediaan sumber daya dan penggunaannya secara optimal. - Mengidentifikasi kebutuhan, kesenjangan, serta kolaborasi dan koordinasi lintas bidang/ sektor. - Memformulasikan mekanisme jejaring kerja dan alur rujukan pelayanan kesehatan/medis (vertikal dan horisontal). - Melaksanakan forum diskusi berkala minimal setiap 3 bulan, terkait penerapan layanan yang berkesinambungan. Pilar 2: Peran Aktif Komunitas, ODHA dan Keluarga Peningkatan peran serta ODHA dan kelompok dukungan sebaya secara efektif dalam berbagai aspek termasuk layanan kesehatan berbasis masyarakat/komunitas maupun fasyankes telah terbukti efektif dan dapat memperbaiki kualitas layanan bagi ODHA secara umum. Sistem kemitraan juga harus terus didorong, misalnya kemitraan dalam perencanaan, penyelenggaraan layanan dan evaluasi. Kemitraan ini penting dalam memperbaiki rujukan,dukungan kepatuhan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi di antara pemangku kepentingan. Keluarga dalam kaitannya dengan masalah kesehatan memiliki tanggungjawab mengasuh, merawat, dan melindungi. Sehingga akhirnya keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat mampu menjadi tempat untuk membiasakan anggotanya agar melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di dalam Pilar 2 ini, keluarga menjadi tumpuan utama keberhasilan pengendalian epidemi HIV berbasis masyarakat. Maka keluarga perlu mendapatkan capacity building dan dukungan dari stakeholder. Secara sistematis pilar kedua diuraikan di bawah ini : 1. Memenuhi Tanggung Jawab; keluarga yang terdapat ODHA di dalamnya tidak bisa menghindar dari tanggungjawab untuk: a. Mengasuh, yaitu memperhatikan kondisi ODHA secara mental dan fisik agar kesehatannya semakin membaik. b. Merawat, yaitu memulihkan kondisi kesehatan ODHA dengan cara misalnya menyediakan asupan gizi yang baik, mengingatkan untuk teratur periksa ke tenaga kesehatan dan patuh minum obat c. Melindungi, yaitu menjaga ODHA agar tidak mengalami stigma dan diskriminasi, serta ODHA terhindar dari infeksi opportunistik. 2. Memiliki Kemampuan & Ketrampilan a. Pengetahuan, keluarga memahami cara penularan dan pencegahan serta perawatan ODHA di keluarga. 6

b. c.

Konseling, keluarga mempunyai empati, dan dapat memberikan ketenangan batin kepada ODHA. Perawatan ODHA, keluarga menguasai metode perawatan yang terbaik bagi ODHA di rumah.

3. Mendapat Dukungan a. Akses ke fasyankes, yaitu tersedianya layanan yang mudah, murah dan berkualitas tentang HIV dan AIDS yang disediakan oleh pemerintah. b. Partisipasi komunitas ODHA, yaitu keterlibatan komunitas dalam mendukung dan memperkuat keluarga untuk merawat ODHA secara mandiri. 4. Menjalankan Fungsi keluarga untuk mempertahankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut di atas peran keluarga dengan menguasai ketrampilan untuk mengasuh, merawat dan melindungi ODHA diharapkan menjadi kekuatan yang akan lebih akan berkelanjutan dan menegakkan prinsip inklusif yaitu tidak ada lagi perbedaan perlakuan dan terwujudnya penerimaan sosial secara terbuka terhadap ODHA di lingkungan keluarga, masyarakat dan layanan kesehatan. Sehingga kualitas hidup ODHA semakin meningkat, karena mendapat dukungan dari keluarga, dan komunitas akan semakin memperkuat keluarga untuk mampu secara mandiri menangani masalah yang dihadapi oleh ODHA. Demikian juga tenaga di layanan kesehatan juga akan semakin memberikan layanan yang terbaik kepada ODHA tersebut karena keluarga memberikan perhatian yang sangat tinggi. ODHA bagaimanapun asal usulnya tetap dilahirkan dari sebuah keluarga dan keluarga yang terampil, mampu dan mandiri dalam mengasuh, merawat dan melindungi merupakan rumah terbaik bagi ODHA. Pilar 3: Layanan Terintegrasi Dan TerdesentralisasiSesuai Kondisi Epidemiologi Wilayah Setempat Integrasi dan Desentralisasi di Tingkat Kabupaten/Kota Integrasi layanan dan desentralisasi pengelolaan sumber daya diadaptasi sesuai situasi epidemi HIV dan kondisi di kabupaten/kota yaitu epidemi terkonsentrasi atau meluas, kapasitas sistem layanan kesehatan, LSM pemberi layanan, termasuk layanan bagi kelompok populasi kunci, dsb. Banyak integrasi layanan PDP yang menuju layanan “satu atap dan satu hari” yang sebaik nya terus diupayakan secara bertahap, dengan prioritas integrasi layanan HIV di layanan lain nya seperti di layanan TB, layanan IMS, KIA, KB, PTRM, LASS dan kesehatan reproduksi remaja. Sebagai contoh dari integrasi layanan adalah: skrining TB di layanan PDP atau KT HIV, ko‐manajemen TB dan terapi ARV pada kunjungan yang sama oleh petugas yang sama, konseling dan tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan (KTIP) di layanan ibu hamil, TB, PTRM, atau LASS. Sedang tingkat desentralisasi layanan HIV, apakah di tingkat Rumah Sakit atau Puskesmas, sangat tergantung dari tingkat epidemi HIV setempat, cakupan layanan dan kapasitas petugas layanan yang ada di layanan tingkat bawah. Pada kabupaten/kota dengan tingkat epidemi meluas desentralisasi layanan HIV didorong sampai ke tingkat Puskesmas tidak hanya ada di Rumah Sakit. Pada kabupaten/kota dengan tingkat epidemi terkonsentrasi desentralisasi layanan HIV juga di dorong sampai ke tingkat puskesmas terutama pada kabupaten/kota dengan jumlah ODHA yang besar dan meningkat

7

jumlahnya secara bermakna setiap tahunnya. Dinas kesehatan harus mendukung konsep desentralisasi layanan dengan menyiapkan dan meningkatkan kapasitas petugas di layanan. Pilar 4: Paket Layanan HIV Komprehensif yang Berkesinambungan Paket LKB ini diterapkan sesuai strata dari layanan dengan peran dan tanggungjawab yang jelas. Isi paket dapat diadaptasi sesuai keadaan, sumber daya, dansituasi epidemi HIV, dan juga dapat berkembang sesuai kebutuhan. Implementasi keseluruhan paket di fasyankes sekunder dan tersier (rumah sakit kabupaten danRS provinsi ataupun RS sekelas lainnya), fasyankes primer (puskesmas, klinik dll) dan layanan komunitas dapat dikembangkan bertahap sesuai kondisi sumberdaya (keuangan, tenaga), kapasitas dan prioritas kebutuhan. Tabel terlampir memaparkan paket layanan secara rinci yang harus tersedia sesuai tingkatan sistem kesehatan dan ketenagaannya, di dalamnya termasuk mekanisme koordinasi. Paket tersebut dapat diadaptasi oleh tim dikabupaten/kota disesuaikan dengan status epidemi dan ketersediaan layanan HIV setempat. Misalnya di daerah dengan tingkat epidemi HIV meluas diperlukan desentralisasi layanan dan alih tugas ( task shifting ). Sebaliknya, di daerah dengan tingkat epidemi HIV rendah, maka lokasi layanan PDP cukup di RS Provinsidengan paket yang tidak berbeda. Demikian pula dengan layanan pencegahan dan perawatan berbasis komunitas. Layanan di Tempat Khusus Layanan di dalam Lapas/ Rutan Layanan untuk perawatan dan pengobatan di layanan kesehatan LAPAS atau RUTAN dapat dilakukan melalui model perawatan berkesinambungan. Misalnya: mengindentifikasi tatanan dan pemangku kepentingan serta melibatkan mereka di penyediaan layanan dan mekanisme koordinasi. Beberapa masalah memerlukan perhatian khusus dan dibutuhkan pengaturan yang spesifik (perawatan khusus, penyediaan & distribusi obat, kerahasiaan, keberadaan kondom, dan pengurangan dampak buruk NAPZA,dan lainnya). Sektor Swasta Sektor swasta dapat berkontribusi dalam program pencegahan, perawatan, dan pengobatan HIV. Dalam analisis situasi perlu dilihat atau diindentifikasi keberadaan layanan swasta yang menyelenggarakan layanan HIV,ketersediaaan tenaga dokter spesialis atau layanan tertentu di sektor publik,dll. Potensi keterlibatan layanan swasta cukup besar karena layanan swasta biasanya lebih proaktif dan fleksibel. Layanan swasta baik berupa klinik,rumah sakit maupun lembaga donor berperan penting dalam upaya pengendalian HIV. Paradigma yang selama ini beredar di masyarakat bahwa upaya pengendalian HIV merupakan tugas pemerintah saja harus diubah, sehingga pengendalianHIV merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada daftar rumah sakit terdapat banyak rumah sakit swasta yang ditunjukdan bersedia untuk memberikan layanan HIV. Dalam perluasan layanan PDP maupun peningkatan mutu layanan perlu diikutsertakan lebih banyak rumahsakit dan klinik swasta. Pilar 5: Sistem Rujukan dan Jejaring Kerja Kunci keberhasilan dari LKB adalah sistem rujukan dan jejaring kerja yang akan menghasilkan perbaikan akses dan retensi dalam pengobatan. Jejaring kerja yang mampu menjamin kesinam bungan layanan meliputi sistem rujukan pasien dan keluarganya dari satu layanan ke layanan lainnya secara timbal balik, baik di dalam maupun di luar sistem layanan, di dalam satu tingkat 8

layanan atau antar tingkat layanan (layanan yang berbeda strata), secara horisontal maupun vertikal. Dalam hal tersebut maka perlu dibentuk jejaring kerjasama atas dasar saling menghormati dan menghargai. Contoh kesinambungan internal antar unit layanan di dalam fasyankes yang sama antara lain adalah rujukan antar layanan PDP di rawat jalan, layanan laboratorium, farmasi, TB, IMS, KIA, KB dan kesehatan reproduksi remaja. Sistem rujukan dalam LKB mengikuti sistem rujukan yang ada, yaitu meliputi rujukan pasien, dan rujukan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium. Dalam melaksanakan rujukan, perlu dipertimbangkan segi jarak, waktu, biaya, dan efisiensi. Contohnya, jika rujukan dari rumah sakit Tangerang lebih cepat keJakarta daripada ke Serang maka rujukan ke Jakarta dapat dilaksanakan untuk kepentingan pasien. Rujukan juga dapat terjadi antara fasyankes pemerintah danfasyankes swasta, laboratorium pemerintah dan swasta. Dengan demikian,diharapkan jaringan kerjasama yang terjalin dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Agar perawatan dan pengobatan dapat berjalan efektif maka perlu pula dibangun sistem rujukan yang terhubung dengan kegiatan penjangkauan populasikunci dan rentan lain, perawat an berbasis rumah, klinik perawatan penyakit akut,dan sebagainya. Perlu diingat bahwa sistem rujukan yang harus diperkuat termasuk sistem rujukan antar wilayah (rujukan antar kabupaten/kota, antarprovinsi). Menerapkan Praktik Terbaik dalam Berjejaring 1. Membentuk “jejaring rujukan” untuk memastikan kesinambungan antara layanan klinis, komunitas dan penyelenggara layanan lain yang relevan. Jejaring layanan yang efektif akan mempercepat akses pada layanan yang dibutuhkan. Pada awalnya perlu untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan mengambil langkah untuk menjembataninya. Dalam hal ini sebaiknya melibatkan ODHA dan anggota masyarakat lain yang aktif berjejaring untuk mengidentifikasi organisasi atau institusi yang mampu menyediakan layanan medis atau psikososial. Selanjutnya, tentukan pola jejaring dalam LKB, dan dokumentasikan. Dalam melaksanakan rujukan perlu selalu melacak jalur rujukan antar institusi dalam jaringan, karena setiap institusi mempunyai sistem rujukan yang berbeda. Ada beberapa yang rujukannya berjalan dengan lancar, namun tidak sedikit yang pasiennya tidak terlacak. Masalah terkait dengan jejaring rujukan dapat dibahas dalam pertemuan koordinasi ditingkat kabupaten/kota. 2.

Identifikasi contact person dari setiap institusi yang dapat memastikanbahwa rujukan telah berjalan secara efektif dan cepat. Setiap fasilitas di dalam jejaring layanan seharusnya menunjuk petugas khusus sebagai penanggung jawab rujukan untuk memastikan pasien mendapatkan layanan yang dibutuhkan dan rujukannya terdokumentasi. Dalam melakukan rujukan ke layanan di luar fasilitas kesehatan, dapat memanfaatkan manajer kasus yang ada di layanan PDP HIV. Manajer kasus dapat merupakan orang awam terlatih, yang sebaiknya adalah pasien ( trained patients).

3.

Mengatur pertemuan persiapan dengan contact person /wakil dari setiap Institusi penyelenggara layanan. Pertemuan dengan semua wakil institusi penyelenggara layanan sangat diperlukan untuk membahas kebutuhan yang paling umum dari orang dewasa dan anak ‐anak yang terinfeksi dan terdampak HIV beserta keluarga mereka. Di samping itu juga memperkenalkan layanan yang dapat diberikan oleh setiap fasilitas. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas

9

mekanisme rujukan yang dapat diterapkan oleh masing ‐masing fasilitas layanan agar pasien dan keluarganya mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Pastikan bahwa setiap orang memahami arti "berbagi kerahasiaan "( shared confidentiality ). 4.

Dokumentasikan data penanggung jawab dan alamat fasilitas layanan, baik layanan klinis maupun layanan berbasis masyarakat dan berbasis rumah.

5.

Membuat alur umpan balik rujukan agar pengirim rujukan mengetahui bahwa rujukan nya telah sampai dan kebutuhan klien telah terlayani, sertapengirim rujukan mendapatkan hasilnya untuk keperluan tindak lanjut dikemudian hari. Hasil rujukan harus didokumentasikan baik pada dokumen pengirim rujukan maupun peneri ma rujukan. Untuk itu, perlu menggunakan formulir rujukan dan rujuk balik yang baku untuk memastikan efektifitas rujukan dan menjamin kualitas layanan. Formulir rujukan memuat informasi,antara lain: Alamat tujuan rujukan yang jelas Waktu rujukan harus dilakukan Nama orang yang harus ditemui Jenis layanan yang dibutuhkan dan Alasan dilakukannya rujukan Apa yang sudah dilakukan sebelumnya di layanan yang melakukan rujukan

     

Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan. 6.

Selalu bertindak secara proaktif untuk menghindari kehilangan pasien yang dirujuk. Seringkali pasien yang dirujuk tidak terlacak dan kemudian tidak dapat ditindaklanjuti atau kesinambungan perawatannya menjadi terputus. Dalam merujuk pasien akan jauh lebih efektif dengan cara mendampingi pasien dari pada mengirim mereka sendiri dengan catatan rujukan. Perlu juga memastikan bahwa rujukan yang dimaksudkan terlaksana (baik internal maupun eksternal) dengan cara melakukan pertemuan rutin antar institusi penyelenggara layanan dan menyocokkan register, pertemuan forum koordinasi, membuat catatan rujukan secara rangkap untuk membantu tindaklanjut, dll. Untuk rujukan internal, dapat dipastikan dengan melakukan pertemuan secara rutin antara tim PDP untuk membahas kasus atau menelaah rekam medis Rujukan juga dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, seperti telepon, radio komunikasi, dll.

Pilar 6: Akses Layanan Terjamin Menjamin Akses Layanan TermasukKebutuhan Populasi Kunci Untuk menjamin bahwa layanan dapat diakses oleh masyarakat dan kelompok populasi kunci serta sesuai dengan kebutuhannya maka diperlukan suatu lingkungan yang mendukung baik yang berupa kebijakan maupun peraturan perundangan. Model layanan komprehensif berkesinambungan harus meliputi intervensi terarah, guna memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok populasi kunci dan kelompok rentan lainnya. LKB menawarkan kesempatan luas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi serta meningkat kan akses pada layanan – khususnya bagi kelompok kunci. Dalam mengakses layanan HIV 10

dan IMS yang dibutuhkan, kelompok populasi kunci (seperti PS, Penasun, LSL, WBP, dan sebagainya) dan kelompok rentan lainnya (anak-anak,remaja dan masyarakat miskin) biasanya mendapat hambatan. Setiap kabupaten/kota harus membuat strategi yang memudahkan kelompok populasi kunci dan kelompok rentan lainnya dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Contoh hambatan yang terjadi di masyarakat dalam mengakses layanan : Di kota X, Penasun takut mengakses suatu fasilatas layanan yang menyediakan LASS, Konseling NAPZA, Konseling dan Tes HIV, rujukan kelayanan perawatan HIV, dan perawatan umum karena takut ditangkap oleh polisi atau petugas keamanan lainnya yang selalu berdiri di depan layanan tersebut. Di kota Y, kelompok LSL menolak menggunakan layanan HIV yang tersedia karena terjadi praktek diskriminasi terhadap mereka oleh petugas kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbiasanya petugas kesehatan dalam memberikan layanan HIV kepada LSL.

Untuk mengurangi hambatan dalam mengakses layanan bagi populasi kunci diperlukan strategi dalam pengembangan LKB yaitu : - Sosialisasi kepada pemimpin/tokoh kunci setempat tentang kebutuhan populasi kunci dan bahaya dari pelecehan, pengucilan dan penangkapan populasi kunci. Paparkan masalah hambatan ini di dalam forum koordinasi . - Libatkan ODHA dan kelompok populasi kunci dalam penyusunan rencana pengembangan LKB dan implementasi kegiatan - Latih petugas kesehatan untuk memberikan perawatan dengan cara yang tidak menghakimi dan peka terhadap isu ‐isu PS, LSL, dan penasun - Sosialisasikan kepada pejabat rutan/lapas dan pusat rehabilitasi mengenai isu terkait HIV dan advokasi mereka untuk bergabung dalam LKB. Kembangkan rujukan antar tatanan tertutup dan layanan berbasis masyarakat di mana klien akan membutuhkan layanan di masyarakat setelah mereka bebas. - Memberikan edukasi dan informasi tentang berbagai perilaku berisiko ketika memberikan layanan klinis kepada klien (promosikan perilaku seks aman dan pengurangan dampak buruk pada penasun) - Dukung dan lakukan aktivitas penjangkauan kepada kelompok populasi kunci dalam rangka membangun hubungan kepercayaan antara pemberi layanan dan klien. Dan pastikan LKB ini merupakan layanan ramah, menghormati hak klien dan tidak menghakimi. - Bila perlu sediakan layanan yang mendekati lokasi tempat tinggal/aktivitas kelompok populasi kunci. Dapat pula memanfaatkan fasilitas layanan berbasis masyarakat yang biasanya lebih diterima oleh populasi kunci. - Bangun jejaring rujukan formal yang efisien antara layanan umum dan layanan populasi kunci tersebut. - Kegiatan pemantauan dan evaluasi juga mencakup layanan di atas untuk memastikan kebutuhan ODHA dan populasi kunci lainnya terlayani dengan memadai untuk mengubah epidemi HIV di Indonesia Layanan Komprehensif Berkesinambungan – LKB menjamin penyediaan layanan terintegrasi yang terdesentralisasi secara menyeluruh dengan melaksanakan strategi mempercepat tes HIV dan meningkatkan cakupan pengobatan ARV sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian terkait AIDS serta untuk meningkatkan dampak pencegahan ARV dengan mempromosikan pengobatan dini terutama pada kelompok populasi khusus dan populasi kunci.

11

Sampai disini peserta dapat melakukan Diskusi 6 Pilar LKB, menggunakan metode “Word cafe”, sesuai dengan petunjuk yang ada pada fasilitator

12

POKOK BAHASAN 2. KERJA

STRATEGI PENGUATAN 6 PILAR LKB DI WILAYAH

Setiap pengelola program di provinsi dan kabupaten/kota berperan penting dalam melaksanakan penguatan ke6 pilar LKB di wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan penguatan ke6 pilar tersebut harus terencana dengan sebaik mungkin berdasarkan hasil analisis situasi yang dituangkan dalam suatu strategi. 1. Koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di setiap lini Pelaksanaan pilar ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penguatan pilar 1 ini, adalah: a. Identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan program pengendalian HIV AIDS dan IMS di wilayah kerja; b. Identifikasi dukungan dan keterlibatan apa saja yang diharapkan dari setiap pemangku kepentingan tersebut; c. Identifikasi dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang sudah dilakukan/sudah berjalan; d. Identifikasi dukungan dan keterlibatan yang belum dilakukan atau yang masih kurang. e. Tuangkan dalam matriks (Matriks 1). f. Analisis penyebab dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang belum dilakukan atau masih kurang. g. Tentukan strategi penguatan pilar 1 berdasarkan hasil analisis penyebab dukungan dan keterlibatan yang belum dilakukan/masih kurang tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab kesenjangan dukungan dan keterlibatan yang diharapkan. h. Tuangkan dalam matriks 2. Matriks 1. Identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan program pengendalian HIV-AIDS dan IMS di wilayah provinsi/kabupaten/kota No

Pemangku kepenting an terkait dengan program

Dukungan dan keter libatan yang diharap kan

Dukungan dan ke terlibatan yang su dah ada/sudah ber jalan

Dukungan dan keter libatan yang belum ada/yang masih kurang

1. 2. 3. 4.

dst

13

Matriks 2. Strategi penguatan pilar 1 di wilayah provinsi/kabupaten/kota No

Dukungan dan ke- Penyebab terlibatan yang be- jangan lum ada/yang masih kurang

kesen-

Strategi penguatan yang harus dilakukan

1. 2. 3. 4. 5. Dst

2. Keterlibatan ODHA dan keluarga/peran aktif komunitas termasuk ODHA dan keluarga Pilar 2 ini bertujuan untuk meningkatnya kemitraan dan akseptabilitas layanan, meningkatkan cakupan, dan retensi terapi ARV, serta mengurangi stigma dan diskriminasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penguatan pilar 2 ini, adalah: a. Identifikasi bentuk dukungan dan keterlibatan ODHA dan keluarga yang diharapkan/ seharusnya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat; b. Identifikasi bentuk dukungan dan keterlibatan yang sudah dilakukan sesuai dengan harapan; c. Identifikasi bentuk dukungan dan keterlibatan yang belum dilakukan atau masih kurang d. Tuangkan dalam matriks (Matriks 3); e. Analisis penyebab dukungan dan keterlibatan ODHA dan keluarga yang belum dilakukan atau masih kurang; f. Tentukan strategi penguatan pilar 2 berdasarkan hasil analisis penyebab dukungan dan keterlibatan yang belum dilakukan/masih kurang tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab kesenjangan dukungan dan keterlibatan ODHA dan keluarga yang diharapkan. g. Tuangkan dalam matriks 4.

14

Matriks 3. Identifikasi dukungan dan keterlibatan ODHA dan keluarga terkait dengan program pengendalian HIV-AIDS dan IMS di wilayah provinsi/kabupaten/kota No

1. 2. 3. 4. 5.

Dukungan dan Dukungan dan keketerlibatan ODHA terlibatan yang su dan keluarga yang dah ada/sudah berdiharapkan jalan

Dukungan dan keterlibatan yang belum ada/yang masih kurang

Dst


Dukungan dan keter libatan ODHA dan keluarga yang belum ada/yang masih kurang

Penyebab kesenjangan

Strategi penguatan harus dilakukan

yang

1. 2. 3. 4. 5. Dst

3. Layanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi setempat Pelaksanaan pilar ini bertujuan: tersedianya layanan terintegrasi sesuai kondisi setempat. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penguatan pilar 3 ini, adalah: a. Identifikasi bentuk layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang sesuai kebutuhan/seharusnya ada di kabupaten/kota sesuai situasi epidemi HIV dan kondisi di kabupaten/kota (yaitu epidemi terkonsentrasi atau meluas, kapasitas sistem layanan kesehatan, LSM pemberi layanan, termasuk layanan bagi kelompok populasi kunci, dsb) b. Identifikasi bentuk layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang sudah dilakukan/ sudah berjalan sesuai dengan harapan c. Identifikasi layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang belum dilakukan atau masih kurang d. Tuangkan dalam matriks (Matriks 5). e. Analisis penyebab layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang belum dilakukan atau masih kurang.

15

f.

Tentukan strategi penguatan pilar 3 berdasarkan hasil analisis penyebab layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang belum dilakukan/masih kurang tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab kesenjangan layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang diharapkan. g. Tuangkan dalam matriks 6. Matriks 5. Identifikasi layanan terintegrasi dan terdesentralisasi di wilayah provinsi/ kabupaten/kota No

1. 2. 3. 4. 5.

Layanan terinteg rasi dan terdesen tralisasi yang diha rapkan (sesuai ke butuhan)

Layanan terintegra si dan terdesentrali sasi yang sudah ada/ sudah berjalan

Layanan terinteg rasi dan terde sentralisasi yang belum ada/masih kurang

Dst


Layanan terintegrasi dan terdesentralisasi yang belum ada/yang masih kurang



1. 2. 3. 4. 5. Dst

4. Paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan Pelaksanaan pilar ini bertujuan terlaksananya layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan individu. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penguatan pilar 4 ini, adalah: a. Identifikasi layanan komprehensif HIV berkesinambungan yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan sumber daya dan situasi epidemi wilayah setempat (dapat menggunakan tabel layanan komprehensif berkesinambungan, terlampir) b. Identifikasi kontribusi sektor swasta yang sudah dilakukan sesuai dengan harapan

16

c. Identifikasi layanan komprehensif HIV berkesinambungan yang belum dilakukan atau masih kurang d. Tuangkan dalam matriks (Matriks 7). e. Analisis penyebab layanan komprehensif berkesinambungan yang belum dilakukan atau masih kurang. f. Tentukan strategi penguatan pilar 4 berdasarkan hasil analisis penyebab layanan komprehensif berkesinambungan yang belum dilakukan/masih kurang tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab kesenjangan layanan komprehensif HIV dan IMS berkesinambungan yang diharapkan. g. Tuangkan dalam matriks 8. Matriks 7. Identifikasi layanan komprehensif berkesinambungan di wilayah provinsi/ kabu paten/kota

No

1. 2. 3. 4. 5.

Layanan komprehensif HIV berkesinambungan yang diharapkan (sesuai kebutuhan)

Layanan komprehensif berkesinambungan yang sudah ada/ sudah berjalan

Kontribusi sektor swasta

Layanan komprehensif berkesinambungan yang belum ada/ masih kurang

Dst

Matriks 8. Strategi penguatan pilar 6 di wilayah provinsi/kabupaten/kota

No

Layanan komprehensif HIV berkesinambungan yang belum ada/yang masih kurang



1. 2. 3. 4. 5. Dst

17

5. Sistem rujukan dan jejaring kerja Tujuan dari pelaksanaan pilar 5 adalah adanya jaminan kesinambungan dan linkage antara komunitas dan layanan kesehatan. Langkah-langkah untuk penguatan pilar 5, sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Identifikasi praktik berjejaring yang seharusnya dilaksanakan. Identifikasi kondisi praktik berjejaring saat ini, apa yang sudah dilakukan/sudah berjalan. Identifikasi praktik berjejaring yang belum dilakukan /masih kurang. Tuangkan dalam matriks (Matriks 9). Analisis terhadap penyebab praktik berjejaring yang belum dilakukan atau masih kurang. Tentukan strategi penguatan pilar 5 berdasarkan hasil analisis penyebab praktik berjejaring yang belum dilakukan/masih kurang tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab kesenjangan praktik berjejaring yang belum dilaksanakan atau belum sesuai harapan/masih kurang. g. Tuangkan dalam matriks 10. Matriks 9. Identifikasi praktik berjejaring yang belum dilakukan/masih kurang

No 1.

Praktik berjejaring

Praktik berjejaring yang diharapkan/ seharusnya

Praktik berjejaring yang sudah dilakukan/ sudah berjalan

Praktik berjejaring yang belum dilakukan/yang masih kurang

Jejaring rujukan : - Internal - Eksternal

2.

3.

4.

5. 6.

Identifikasi contact person dari setiap institusi jejaring Pertemuan persiapan dengan contact person/wakil setiap institusi layanan Dokumentasi data penanggung jawab dan alamat fasilitas layanan Alur umpan balik rujukan Tindakan proaktif untuk menghindari kehilangan pasien yang dirujuk

18

Matriks 10. Strategi penguatan pilar 6 di wilayah kerja

No

Praktik berjejaring yang belum dilakukan/ yang masih kurang



1. 2. 3. 4. 5. 6

6. Akses layanan terjamin Pelaksanaan pilar ini mempunyai tujuan terjangkaunya layanan baik darisisi geografis, finansial dan sosial, termasuk bagi kebutuhan populasi kunci. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penguatan pilar 6 ini, adalah: a. Identifikasi bentuk hambatan/kendala bagi masyarakat dan populasi kunci di wilayah kerja dalam mengkases layanan. b. Lakukan analisis penyebab hambatan tersebut. Berbagai hambatan yang dihadapi, dapat disebabkan antara lain: lingkungan yang tidak mendukung seperti perundangundangan dan atau kebijakan setempat, adanya stigma dan diskriminasi petugas kesehatan dan lain-lain c. Tuangkan dalam matriks (Matriks 11). d. Tentukan strategi penguatan pilar 6 berdasarkan hasil analisis penyebab terjadinya hambatan dalam mengakses layanan tersebut. Strategi penguatan pada dasarnya adalah strategi untuk mengatasi penyebab terjadinya hambatan bagi masyarakat dan populasi kunci dalam mengakses layanan. e. Tuangkan dalam matriks 12. Matriks 11. Identifikasi hambatan/kendala dan analisis penyebab No 1. 2. 3. 4. 5.

Hambatan/Kendala masyarakat dan populasi kunci dalam mengakses layanan

Penyebab hambatan/kendala

Dst 19


Penyebab Hambatan/Kendala


1. 2. 3. 4. 5. Dst

Setelah semua matriks diisi, selanjutnya disusun matriks tentang strategi penguatan yang akan dilakukan untuk ke 6 pilar LKB tersebut (Matriks 13) Matriks 13. Strategi penguatan 6 pilar LKB di wilayah kerja No

Kesenjangan

1.

Pilar 1:

2.

Pilar 2:

3.

Pilar 3:

4.

Pilar 4:

5.

Pilar 5:

6.

Pilar 6:

Kemungkinan penyebab/hambatan

Strategi penguatan

20

Sampai disini peserta dapat mengerjakan Latihan Strategi Penguatan 6 Pilar LKB di wilayah kerja, sesuai dengan Petunjuk Latihan yang ada pada fasilitator.

21

DAFTAR PUSTAKA 1. Kementerian Kesehatan RI, 2013, Permenkes Nomor 21, thn 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS 2. Kementerian Kesehatan RI, 2012, Pedoman Layanan Komprehensif Berkesinambungan 3. Departemen Kesehatan RI, 2009, Buku Pedoman Manajemen.

22

MODUL - 3 Penguatan Pilar LKB

Recommend Documents