MILITER DALAM POLITIK “ MENGAPA KUDETA DI THAILAND TERJADI? “
Dimas Andhika Fikri – 151090307 Ahmad Mubarak Moenir – 151090 Erren Sindu Winata – 151090254
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Latar Belakang Kudeta Beberapa tahun sebelum terjadinya kudeta, Thaksin terpilih untuk memimpin Thailand melalui Pemilu tahun 2001. Pada awal pemerintahannya Thaksin memimpin Thailand berupaya keluar dari krisis financial Asia. Salah satunya adalah ia menggunakan kekayaannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani pasca krisis dan mengeluarkan Thailand dari pinjaman dana yang berasal dari Dana Moneter Internasional (IMF). Janji tersebut ia buktikan dengan, Thailand menjadi salah satu Negara yang cepat keluar dari krisis Asia dan terbebas dari campur tangan IMF setelah Korea Selatan. Nama Thaksin kemudian menjadi populer karena berbagai kebijakan untuk menolong orang miskin di pedesaan dan petani, yang terbukti mampu menggerakkan permintaan dalam negeri dan ekonomi Thailand saat itu. Meskipun demikian, bagi kalangan elit oposisi dan kelas menengah perkotaan termasuk militer, pemerintahan Thaksin justru menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat elit menuduh Thaksin membeli suara rakyat miskin melalui berbagai kebijakan yang ditujukan bagi kaum miskin di pedesaan dan petani dan mengabaikan kelas atas yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Beberapa kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat elit tersebut adalah kebijakan uang kepada penduduk pedesaan, moratorium utang dan selama tiga tahun bagi petani, penyaluran dan usaha kecil dan menengah. Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kebijakan yang membuat Thaksin populer di kalangan petani ini kemudian menjadi kontroversi dan dipertanyakan setelah perekonomian mengalami inflasi, defisit dan pertumbuhan ekonomi yang semula melonjak kembali terpuruk serta pemerintah yang terpaksa menghapuskan subsidi BBM. Gaya kepemimpinan otoriter dan kesewenang-wewenangan membuat Thaksin menghadapi banyak oposisi hingga berakhir dengan cara dikudeta. Pada dasarnya latar belakang kudeta militer Thailand bias ditelusuri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal militer. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi militer sendiri berupa kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pemicu yang muncul dari luar organisasi berupa kondisi social, ekonomi maupun politik yang memicu kudeta. Faktor Internal
Ada beberapa faktor yang mendorong militer melakukan kudeta. 1.Nilai-nilai dan orientasi para perwira militer baik secara individu maupun kelompok Militer Thailand lahir dari sejarah ideology Thailand dengan motto mer eka “bangsa, agama dan monarkhi” baik diantara masyarakat sipil maupun di dalam militer. Dalam gambaran ini, kesetiaan kepada ‘bangsa,agama dan monarkhi’ berada diatas kesetiaan kepada pemerintahan tertentu yang membenarkan intervensi militer. Sehingga ketika seorang Thaksin mulai berani melawan Raja Thailand ( Bhumiboll Abdulyedej ) Pihak Militer Thailand pun tidak tinggal diam, dipimpin oleh Jenderal Shonti mereka meminta restu kepada sang Raja untuk melancarkan Kudeta untuk menjatuh Rezim Thaksin ini. 2.Konflik kepentingan diantara klik-klik di pemerintahan Thailand.Klik adalah lembaga politik yang paling dasar dalam pembangunan politik Thailand. Karena itu, kepanjangan umur dari kekuasaan militer tidak ditentukan oleh dinas militer, tetapi juga oleh birokrasi, monarki, parlemen nasional, dan tentu oleh klik
dan kepentingan. Sehingga siklus kudeta dalam politik Thailand adalah hasil perseteruan antar klik. Konflik kepentingan terjadi antara PM Thaksin dengan Shonthi berawal dari perbedaan pandangan dalam menghadapi kelompok separatis muslim di wilayah Thailand Selatan. Pada awalnya Thaksin menunjuk Jenderal Shonthi untuk menangani masalah separatisme ini, namun dalam perkembangannya Jenderal Sonthi menentang perintah Thaksin yang menyuruhnya untuk melakukan pendekatan kekerasan dalam masalah separatisme. Sonthi lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan damai. Perbedaan pendapat ini kemudian berlanjur menjadi konflik pribadi diantara keduanya. Selain itu Rezim Thaksin ini dituduh telah melakukan praktek KKN yang parah, mengabaikan perintah raja, mensponsori kekerasan dan telah membuat berbagai upaya untuk melemahkan Angkatan Bersenjata Thailand. Faktor Eksternal
1.Latar Belakang Ekonomi yang menyebabkan militer melakukan kudeta adalah adanya korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh PM Thaksin. Semenjak berkuasa tahun 2011, kekayaan awalnya hanya 400 jt dollar amerika menjadi sekitar 2 Milliar dollar Amerika. Salah satu indikasi yang mengatakan bahwa Thaksin telah melakukan tindak KKN adalah dengan dijualnya Shin Corp ( perusahaan telekomunikasi Thailand ) ke Temasek ( Singapura ). Bagi kalangan menengah perkotaan, penjualan aset nasional yang sangat vital tersebut merupakan kesalahan besar Thaksin, karena dinilai tidak nasionalis dan tidak Patriotis. Apalagi penguasaan asing atas perusahaan telekomunikasi itu dianggap rawan dari kemungkinan ancaman pihak luar. Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan penjualan saham illegal, hal ini menimbulkan dugaan selain adanya bukti-bukti cukup bahwa anggota pemerintah telah menyalahgunakan
keukuasaan
demi
kepentingan
pribadi
dan
merugikan
Negara.
Adanya
penyalahgunaan kewenengan dengan cara korupsi inilah yang memicu militer melakukan kudeta. 2.Latar Belakang Politik a. Krisis politik akibat kebijakan represif Thaksin terhadap masyarakat di wilayah Thailand Selatan Thaksin mendapat tekanan dari masyarakat karena kebijakannya yang represif dalam menangani pemberontakan kelompok minoritas muslim di wilayah selatan Thailand yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Salah satu kebijakan represih Thaksin adalah memberlakukan hukum darurat di wilayah Thailand Selatan ini. Thaksin memberikan jaminan kekebalan hukum bagi tentara yang diterjunkan kesana, melakukan penangkapan tanpa melalui proses pengadilan selama lebih dari 30 hari dan berbagai kebijakan represif lain yang pada intinya membatasi kebebasan individu. b. Krisis politik akibat kecurangan yang dilakukan Thaksin dalam Pemilu 2006. Februari 2006 Thaksin membubarkan parlemennya dan mengusulkan dilakukannya pemilu April 2006. Dia menekankan masyarakat dengan pernyataan “ put up or shut up “ dalam kotak pemilihan. Dalam pemilahan tersebut hingga akhirnya ia menang telak 57 % suara. Namun hasil pemilu tersebut ditengarai oleh kelompok oposisi sarat dengan kecurangan. Tidak cukupnya kandidat untuk mengisi kursi parlemen. Selain itu walaupun PM secara teknis memenangkan pemilu, tetapi mereka tidak memperoleh dukungan secara menyeluruh.
