Materi Kasus First Travel

ANALISIS KASUS FIRST TRAVEL DAN KAITANNYA DENGAN TEORI ETIKA A. GAMBARAN UMUM

Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan merupakani pendiri biro perjalanan wisata First Travel. Sebelum memulai bisnis dengan mendirikan First Travel , Andika merupakan seorang karyawan magang di sebuah bank swasta dengan system gaji harian. Kemudian dia melanjutkan karirnya sebagai karyawan mini market. Ketika sang ayah Asyah meninggal, Andika harus menghidupi ketiga adik iparnya yang masih kecil. Ini yang membuat Andika mulai membuka usaha diantaranya mendirikan kios pulsa , menjual burger dan sprei. Namun mengalami kerugian dan berhutang 50 juta, sehingga harus menyerahkan rumah ayah mertuanya yang dijadikan jaminan dan hanya tersisa uang sebesar 10 juta. Uang tersebut digunakan andika untuk membuka CV First Karya Utama yang bergerak pada bidang biro perjalanan wisata. Andika dan istrinya memulai bisnis b isnis ini dengan mimpi mereka yang ingin keliling Indonesia, walaupun mereka sama sekali belum memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Usaha tersebut menampakkan hasilnya ketika menerima 100 klien dari Bank Indonesia untuk umroh dan memenangkan tender dari Pertamina. CV First Karya Utama berubah nama

menjadi PT First Travel dan akhirnya mulai mendapatkan banyak klien

khususnya calon jamaah umroh. Pada tahun 2012 berhasil memberangkatkan 800-900 orang, ditahun berikutnya meningkat menjadi 3.600 orang, di tahun 2014 memberangkatkan 15.700 orang dan pada tahun 2016 sudah ada 35.000 yang akan diberangkatkan menuju tanah suci. Karena sering ditipu oleh temannya Andika tidak mengangkat karyawan lagi dari orang yang mereka kenal dan membuka canang hingga ke London . Kini First Travel menjadi salah satu biro perjalanan ternama dengan omset 30 juta dollar amerika. Namun pada tanggal 28 Maret 2017 First Travel mendapat perhatian Kemenag Kem enag setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Kemudian 18 April 2017 Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali. 24 Mei 2017 Kemenag

1|Tugas Ringkasan II, Etika Bisnis dan Profesi

kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya. Titik akhirnya, 3 Agustus 2017 Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah.

B. STUDI KASUS FIRST TRAVEL a. Kasus yang dilakukan Pihak Travel

Adapun kasus yang dilakukan oleh pihak First Travel yaitu: a. Melakukan penelantaran calon jamaah haji sehingga semakin bertambah korban yang gagal berangkat b. Memberikan promo yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah seperti paket umroh 14 juta c. Menggunakan uang calon jamaah haji yang satu untuk memberangkatkan calon jamaah haji yang lain, sehingga pada agustus diketahui 58.000 calon jamaah yang gagal berangkat. d. Agen travel umroh memiliki izin, tetapi kegiatan pemasarannya tidak sesuai tujuan dan lebih cenderung menggunakan mekanisme MLM. b. Runtutan Penggunaan Uang Jamaah

Dugaan uang yang dimiliki First Travel dari calon jamaah : Rp 14,3 Juta X 58.682 = Rp 839.152.600.000,-

H utang usaha : a.

Utang Terhadap Hotel Diar Al Manasik Rp 24 Milyar

b.

Utang Terhadap Pengusaha Anonymous Rp 80 Milyar.

c.

Bangunan dan Mobil : menjadi jaminan utang Rp 80 Milyar


d.

Pengeluaran untuk Fashion show: 1. Kaftan Fashion Festival London tahun 2015 2. Hello Indonesia, London tahun 2015 3. New York Couture Fashion Week pada September 2015 4. New York Couture Fashion Week pada Februari 2016 5. MISIFF2015, Kuala Lumpur, Malaysia 6. Beverly Hills Reel Haute Couture pada Februari 2016 7. Istanbul Modest Fashion Week pada bulan Mei 2016 8. Jakarta Fashion Week pada tahun 2016 9. Jakarta Fashion Week pada tahun 2017 Indonesia Fashion Week 2016 10. New York Fashion Week Spring/Summer 2017 Perkiraan pengeluaran biaya untuk Fashion Show Eropa dan Amerika kita

mengambil rata-rata Rp 5 Milyar untuk penyelenggaraan serta akomodasi sedangkan untuk timur tengah kita ambil rata-rata Rp 4 Milyar, penyelenggaraan di Malaysia kita ambil rata-rata Rp 3 Milyar dan untuk penyelenggaraan di Indonesia kita ambil rata-rata Rp 2 Milyar. Sehingga: Eropa dan Amerika Rp 5 Milyar X 6

= Rp 30 Milyar

Timur tengah

= Rp 4 Milyar

Malaysia

= Rp 3 Milyar

Indonesia Rp 2 Milyar X 3

= Rp 6 Milyar

Total

= Rp 43 Milyar

C. TEORI

ETIKA

DALAM

PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

ETIS

DALAM

LINGKUNGAN BISNIS a. Lima Isu Utama Konsep Pemahaman Etika

Secara teoretis isu etika dapat dilihat dari berbagai macam aspek dan sudut pandang yang mampu melihat suatu masalah secara komprehensif. Beberapa peneliti telah memberikan pandangan dan pendapat mengenai konsep dasar etika dan keterkaitannya dengan penerapan di lingkungan bisnis. Ada lima Isu Konsep pemahaman etika yaitu:


1. Bribery adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, dan menerima suatu nilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat (official) untuk tidak melakukan kewajiban publik atau legal mereka. Nilai tersebut dapat berupa pembayaran langsung atau barang. 2. Coercion adalah tindakan pemasakan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman hal tersebut mungkin aktual, langsung, atau positif, dimana kekuatan fisik digunakan untuk memaksa tindakan melawan seseorang, akan atau secara tidak langsung mempengaruhi yang mana satu pihak dibatasi oleh penundukan yang lain dan dibatasi kebebasannya. 3. Deception adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, deception adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar, mengetahui dan melakukan membuat pernyataan yang salah atau representasi, mengekpresikan atau menyatakan secara tidak langsung, menyingung fakta yang ada saat ini atau yang lalu. 4. Theft secara harafiah theft berarti mencuri. Konsep theft adalah mengambil atau mengkliam sesuatu yang bukan milik menjadi milik peribadi atau golongan. 5. Unfair discrimination adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal atau hak yang tidak normal pada seseorang karena ras, umur, jenis kelamin, kebangsaan atau agama, kegagalan memperlakukan orang secara sama ketika tidak ada perbedaan yang beralasan dapat ditemukan antara menolong dan tidak menolong. b. Prinsip Prinsip Etika

Prinsip dasar etika meliputi empat aspek utama yaitu: 1. Egoism Merupakan standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri. Keputusan berdasarkan egoism dibuat untuk memberikan konsekuensi paling besar pada pihak yang dipentingkan dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Tindakan mementingkan diri sendiri tersebut dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang. 2. Utilitarianism . Berdasarkan prinsip ini keputusan adalah etis jika memberikan benefit paling besar daripada keputusan alternatif yang lain. Perbedaan egoism dan utilitarianism adalah egoism berfokus pada kepentingan diri sendiri dari individual, 4|Tugas Ringkasan II, Etika Bisnis dan Profesi

perusahaan, komunitas, dan lain‐lain, tetapi utilitarianism berfokus pada kepentingan sendiri dari seluruh stakeholder. 3. Kant dan Deontology . Pada konsep utilitarianism kehilangan tuntutan dari teori karena gagal untuk menilai karakteristik tindakan moral, motif moral. Menurut pandangan Kant, manusia mempunyai kehendak untuk melakukan tindakan apa yang diinginkan. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan untuk memilih antar arti alternatif atau cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan kebebasan menentukan tujuan atau kehendak dan bertindak dengan motif yang lebih tinggi. c. Konsep Hak dan Kewajiban

Konsep Hak dan Kewajiban terdiri dari: 1. Konsep Hak legal adalah hak yang ada akibat dari aturan hukum yang berlaku. Hak moral atau hak manusia adalah hak yang berbasis pada norma dan prinsip moral yang seluruh manusia mengijinkan sesuatu untuk dilakukan. Hak moral yang paling penting adalah hak yang jatuh pada larangan atau syarat orang lain yang membuat individual memilih secara bebas untuk mengejar keinginan atau aktivitas. Tiga fitur hak moral melaiputi hak moral berhubungan dengan kewajiban, hak moral memberikan individual dengan otonomi dan kesamaan dalam mengejar keinginan, dan hak moral memberikan penilaian untuk menjustifikasi tindakan seseorang untuk melindungi orang lain. 2. Hak dan kewajiban kontraktual Adalah hak dan kewajiban yang dipunyai dibatasi dengan ikatan kontrak tertentu, jika kontrak habis, maka hilang pula hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban kontraksional dapat dibedakan menjadi tiga hal pokok yaitu: berdasarkan fakta bahwa serangan oleh individual yang spesifik akan menjatuhkan individual spesifik pula, hak kontraktual muncul dari transaksi spesifik antara individu tertentu, serta hak dan kewajiban kontraktual tergantung dari sistem penerimaan publik yang mendefinisikan transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. d. Konsep Dasar Keadilan

Konsep dasar keadilan meliputi lima pilar utama yaitu:


1. Distributive justice Masyarakat mempunyai banyak benefit dan beban (burden) yang harus didistribusikan pada anggotanya. Alokasi dapat dilakukan dengan: pembagian yang sama peasetiap orang, berdasar kebutuhan, usaha, jasa, dan kontribusi sosial. 2. Keadilan kapitalis ; keadilan berdasar kontribusi Memandang bahwa keuntungan (benefit) harus didistribusikan sesuai pada nilai dari kontribusi dari yang dilakukan individual pada masyarakat, tugas, grup atau pertukaran. 3. Sosialis : keadilan berdasar kebutuhan dan kemampuan Prinsip sosialis berdasar pada ide bahwa orang menyadari potensi manusia mereka dengan kemampuannya dalam kerja produktif. 4. Keadilan retributive Mengacu pada retribusi atau hukuman tindakan yang salah. 5. Compensatory justice mengacu pada memberi kompensasi pihak yang disakiti pada tindakan yang salah.

D. PEMBAHASAN KASUS FIRST TRAVEL a. Ditinjau dari Teori Utilitarianisme

Prinsip

Utilitarianisme

menyatakan

bahwa

pembuat

keputusan

harus

mempertimbangkan kepentingan bersama bukan kepentingan individu. Dalam kasus First Travel teori ini dilanggar, Perusahaan First Travel melanggar prinsip etika Utilitarianisme dimana standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri. Keputusan berdasarkan Utilitarianisme dibuat untuk memberikan konsekuensi paling besar pada pihak yang dipentingkan dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Dalam kasus ini direktur first travel, mempergunakan uang jamaah demi kepentingan pribadi mereka. Disisi lain First travel gagal memberangkatkan para Jemaah. Total jumlah Jemaah yang telah melunasi pembayaran pada First Travel sekitar 72.682 tapi sekitar 58.682 tidak di berangkatkan karena berbagai alasan. Penyidik Sirektorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengatakan bahwa pihak First Travel meraup keuntungan sebanyak Rp. 848 miliar dari hasil dugaan penipuan terhadap puluhan ribu calon Jemaah tersebut. Jika dari sudut pandang moral First Travel tidak dapat disebut sebagai bisnis yang baik

karena

perilaku

pihak

First

Travel

tidak

dapat


menepati

janji

untuk

memberangkatkan Jemaah umroh tersebut dan juga dana para Jemaah tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Dari hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aliran dana First Travel selain untuk kegiataan bisnis juga digunakan sebagai keperluan pribadi. Menurut PPATK aliran dana tersebut ada yang digunakan untuk membeli properti seperti rumah, kantor dan mobil kemudian ada juga dana yang keluar untuk pegelaran fashion show di New York dan investasirestoran di London, Inggris. b. Ditinjau dari Teori Deontologi

Jika menekankan pada motivasi sebagai implementasi dari teori ini maka pada kasus First Travel pihak yang seharusnya menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara jamaah umrah namun dalam pelaksanaannya mereka tergiur oleh keuntungan sehingga mereka termotivasi bertindak apapun yang dapat membuat mereka mendapat keuntungan yang besar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa tidak adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam perusahaan jasa travel umrah menjadi penyebab banyaknya kasus penipuan terhadap calon Jemaah. Tidak adanya SPM menyebabkan tidak adanya acuan dalam hal pelayanan, administratif dan juga standar harga untuk perjalanan umrah. c. Ditinjau dari Teori Keadilan dan Kewajaran

Dalam kasus First Travel teori ini dilanggar, First travel gagal memberangkatkan para Jemaah. Total jumlah Jemaah yang telah melunasi pembayaran pada First Travel sekitar 72.682 tapi sekitar 58.682 tidak di berangkatkan karena berbagai alasan. Penyidik Sirektorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengatakan bahwa pihak First Travel meraup keuntungan sebanyak Rp. 848 miliar dari hasil dugaan penipuan terhadap puluhan ribu calon Jemaah tersebut. d. Ditinjau dari Teori Kebajikan

Jika dilihat dari aspek bisnis First Travel dianggap bisnis yang baik jika hanya sudut pandang ekonomis karena keuntungan yang didapatkan begitu besar sebanyak Rp. 848 miliar. Jika dari sudut pandang moral First Travel tidak dapat disebut sebagai bisnis yang baik karena perilaku pihak First Travel tidak dapat menepati janji untuk memberangkatkan Jemaah umroh tersebut dan juga dana para Jemaah tersebut dipakai 7|Tugas Ringkasan II, Etika Bisnis dan Profesi

untuk kepentingan pribadi. Dari sudut pandang hukum

jelas bahwa First Travel

merupakan bisnis yang tidak baik karenadengan kasus tersebut Pihak First travel dianggap telah melanggar Pasal 65 hurufa Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengakibatkan dicabutnya izin operasional First Travel. Perusahaan First Travel melakukan konsep Deception dimana Deception adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, deception adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar, Dalam hal ini perusahaan first travel membohongi pelanggan nya dengan mengatakan bahwa apabila mereka membayar sebesar Rp.14 juta. maka mereka sudah bisa di berangkatkan untuk umrah. e. Dampak Terhadap Stakeholder

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan dimana terjadi hungan salaing ketergantungan dalam perusahaan tersebut. 1. Pelanggan

Dalam kasus ini pihak yang paling dirugikan adalah pelanggan First Travel, karena selain mereka tidak jadi di berangkatkan untuk umrah uang mereka juga belum dikembalikan. Akhirnya masyarakat menghakimi, menggeruduk kantor (First Travel) karena

sudah

dijanjikan

bertahun-tahun

berangkat

umrah

tapi

tidak

juga

diberangkatkan. 2. Kreditor

Adapun agen pemberangkatan umrah First Travel memiliki hutang kepada 46 ribu jamaah umrah sebesar Rp 866 miliar, utangkepada penyedia tiket sebesar Rp85 miliar, utang kepada penyedia visa Rp9,7 miliar, dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi sebesar Rp24 miliar. 3. Karyawan

Dengan adanya kasus ini, Bisnis First Travel kemungkinan akan di hentikan sehingga hal ini dapat memicu pemberhentian karyawan (PHK).


4. Pemasok (supplier)

Akibat kasus ini First Travel mengklaim telah diboikot oleh empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah Indonesia sehingga kesulitan mengurus visa dan paspor umrah. 5. Masyarakat

Kasus ini memiliki dampak psikologis terhadap masyarakat, dimana mas yarakat akan beranggapan bahwa uang untuk ibadah saja bisa di selewengkan apalagi untuk yang lain-lainnya.

E. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai be rikut: 1. Prinsip Utilitarianisme menyatakan bahwa pembuat keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama bukan kepentingan individu. Dalam kasus First Travel teori ini dilanggar, Perusahaan First Travel melanggar prinsip etika Utilitarianisme dimana standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri. 2. Jika menekankan pada motivasi sebagai implementasi dari teori ini maka pada kasus First Travel pihak yang seharusnya menjalankan kewajibannya selaku penyelenggara jamaah umrah namun dalam pelaksanaannya mereka tergiur oleh keuntungan sehingga mereka termotivasi bertindak apapun yang dapat membuat mereka mendapat keuntungan yang besar. 3. Dalam kasus First Travel teori keadilan dan kewajaran dilanggar, First travel gagal memberangkatkan para Jemaah. Total jumlah Jemaah yang telah melunasi pembayaran pada First Travel sekitar 72.682 tapi sekitar 58.682 tidak di berangkatkan karena berbagai alasan. 4. Perusahaan First Travel melakukan konsep Deception dimana Deception adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, deception adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar, Dalam hal ini perusahaan first travel membohongi pelanggannya dengan mengatakan bahwa apabila mereka membayar sebesar Rp.14 juta. maka mereka sudah bisa di berangkatkan untuk umrah.


DAFTAR PUSTAKA

https://ichsanamri.blogspot.co.id/2017/12/makalah-pelanggaran-etika-bisnis.html Leonard J. Brooks and Paul Dunn. 2014. Bussines and Professional Ethics. Salemba Empat.

10 | T u g a s R i n g k a s a n I I , E t i k a B i s n i s d a n P r o f e s i

Materi Kasus First Travel

Recommend Documents