BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kesehatan para pekerja adalah hal yang harus menjadi perhatian setiap golongan masyarakat terutama di daerah dengan jumlah pekerja usaha rumahan yang tinggi. tinggi. Menrut
undang-undang Republik Indonesia Indonesia No. 36 tahun 2009
tentang Kesehatan pada BAB XII Kesehatan Kerja Pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk untuk melindungi pekerja pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta se rta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pekerja yang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tenaga tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berada di kawasan kerja puskesmas suatu daerah. Hal ini didukung juga dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, “Upaya meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan kerja, pengobatan, pengobatan, dan rehabilitasi”.1,2 Upaya
pelayanan
kesehatan
kerja
adalah
suatu
upaya
dalam
pemberianperlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi masyarakat pekerja, yang mempunyai tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja, mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan melindungi pekerja dari bahaya kesehatan serta menempatkan pekerja di lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. 3 Pelaksanaan kesehatan kerja 1
merupakan upaya untuk menciptakan tempat atau lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan yaitu mengurangi atau terbebas dari kejadian kecelakaan kecelakaan akibat
kerja
yang
pada
akhirnya akhirnya
dapat dapat
kerja
meningkatkan meningkatkan
dan penyakit efisiensi
dan
produktivitas kerja dari masyarakat. Kesehatan dan keselamatan para pekerja merupakan kunci utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Statist ik (BPS) tahun 2014 dari 237,6 juta penduduk Indonesia terdapat 125,31 juta angkatan kerja, 118,16 juta diantaranya telah bekerja, dan 7,14 juta masih menganggur. Terdapat 60% pekerja di sektor informal (usaha kecil dan mandiri), dan 40% di sektor formal (usaha menengah dan besar). Berbagai permasalahan kesehatan yang dapat timbul pada pekerja seperti resiko penyakit tidak menular dan penyakit menular yang tinggi, dan munculnya penyakit tidak menular akibat kerja. Permasalahan ini menyadarkan pentingnya upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja guna mewujudkan produktivitas kerja. 3 Permenkes No 75 tahun 2014 pasal 36 mengenai Puskesmas menjelaskan tentang upaya kesehatan yang dilakukan di puskesmas terdiri dari upaya kesehatan masyarakat essesnsial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kekhususan wilayah kerja, salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat pengembangan ini adalah upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja yang 2
merupakan upaya untuk menciptakan tempat atau lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan yaitu mengurangi atau terbebas dari kejadian kecelakaan kecelakaan akibat
kerja
yang
pada
akhirnya akhirnya
dapat dapat
kerja
meningkatkan meningkatkan
dan penyakit efisiensi
dan
produktivitas kerja dari masyarakat. Kesehatan dan keselamatan para pekerja merupakan kunci utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Statist ik (BPS) tahun 2014 dari 237,6 juta penduduk Indonesia terdapat 125,31 juta angkatan kerja, 118,16 juta diantaranya telah bekerja, dan 7,14 juta masih menganggur. Terdapat 60% pekerja di sektor informal (usaha kecil dan mandiri), dan 40% di sektor formal (usaha menengah dan besar). Berbagai permasalahan kesehatan yang dapat timbul pada pekerja seperti resiko penyakit tidak menular dan penyakit menular yang tinggi, dan munculnya penyakit tidak menular akibat kerja. Permasalahan ini menyadarkan pentingnya upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja guna mewujudkan produktivitas kerja. 3 Permenkes No 75 tahun 2014 pasal 36 mengenai Puskesmas menjelaskan tentang upaya kesehatan yang dilakukan di puskesmas terdiri dari upaya kesehatan masyarakat essesnsial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kekhususan wilayah kerja, salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat pengembangan ini adalah upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja yang 2
dilakukan di puskesmas bertujuan untuk dapat meningkatkan kesehatan para pekerja sehingga produksi dari suatu usaha rumahan dapat menjadi lebih efektif dan kualitasnya menjadi lebih baik. Upaya Kesehatan Kerja merupakan salah satu program upaya kesehatan pengembangan puskesmas yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat sesuai dengan kemampuan puskesmas. Salah satu bentuk upaya kesehatan kerja puskesmas dan pencegahan penyakit akibat kerja adalah dibentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di lokasi kelompok pekerja. Pos UKK merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar ( primary ( primary health care) care ) bagi masyarakat pekerja, terutama pekerja informal. Pos UKK dibentuk untuk meningkatkan kesehatan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.3 Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 7 kelurahan. Dari ketujuh kelurahan tersebut, terdapat beberapa jenis usaha kecil dan menengah berupa usaha kuliner, kerajinan, dan konveksi. Jumlah total UMKM di Kecamatan Lubuk Kilangan 141 unit dengan total 400 lebih pekerja. Usaha mikro kecil terbanyak berasal dari kuliner dengan jumlah lebih dari 50%. Sedangkan untuk untuk pekerjanya terbanyak pada UMKM di Kelurahan Padang Besi. Besi. 6 Puskesmas Lubuk Kilangan merupakan fasilitas pelayanan kesehtan primer untuk untuk masyarakat di Kecamatan Lubuk Lubuk Kilangan. Kilangan. Sesuai dengan Permenkes 3
No 75 tahun 2014, setiap puskesmas harus memiliki program wajib dan program pr ogram pengembangan. Salah satu program pengembangan di Puskesmas
Lubuk
Kilangan adalah program UKK. Di wilayah wila yah kerja Lubuk Kilangan sudah terbentuk satu pos UKK pada tahun 2016, yang yang berlokasi di Kelurahan Padang Besi. Berdasarkan
pelaksanaan Program Kesehatan Kerja di wilayah kerja
Puskesmas Lubuk Kilangan, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaiman penerapan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan. 1.2 Batasan Masalah
1.2.1
Bagaimana pelaksanaan program UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan?
1.2.2
Bagaimana upaya pencegahan kecelakaan kerja dan pen yakit akibat kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan?
1.2.3
Masalah apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan progam UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan?
Tujuan Penulisan 1.3.1 Tujuan Umum
4
Mengetahui program UKK di wilayah kerja
Puskesmas
Lubuk
Kilangan. 1.3.2 Tujuan Khusus
1.3.2.1
Untuk mengetahui pelaksanaan program UKK di Puskesmas
Lubuk Kilangan. 1.3.2.2
Untuk mengetahui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan. 1.3.2.3
Untuk mengetahui masalah dan upaya mengatasi masalah yang
ditemui dalam pelaksanaan progam UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan. 1.4 Metode Penulisan
Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk kepada berbagai literatur dan diskusi dengan pemegang program UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
5
2.1 Pengertian Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan (fisik, mental, dan sosial) yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang adaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. 7 2.2 Kecelakaan Kerja 2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja
Menurut Departemen Tenaga Kerja RI, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi ada penyebabnya. Heinrich (1980) berpendapat bahwa kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cidera atau kemungkinan akibat lainnya. Pada LBKP, kecelakaan kerja ialah semua kecelakaan yang terjadi pada pekerja yang berhubungan dengan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat ker ja dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.8,9 2.2.2 Klasifikasi dan Penyebab Kecelakaan Kerja
6
Banyak standar referensi penerapan yang digunakan berbagai oleh perusahaan, salah satunya adalah standar Australia AS 1885. Berikut adalah pengelompokan jenis cidera dan keparahannya: a)
Cidera fatal (fatality) Kematian yang disebabkan oleh cidera atau penyakit akibat kerja .
b) Cidera yang menyebabkan hilang waktu kerja ( Loss Time Injury) Suatu kejadian yang menyebabkan kematian, cacat permanen, ata u kehilangan hari kerja selama satu hari kerja atau lebih. Hari pada saat kecelakaan kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai kehilangan hari kerja. c)
Cidera yang menyebabkan kehilangan hari kerja ( Loss Time Day) Semua jadwal masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena cidera, tetapi tidak termasuk hari saat terjadi kecelakaan. Juga termasuk hilang hari kerja karena cidera yang kambuh dari periode sebelumnya. Kehilangan hari kerja juga termasuk hari pada saat kerja alternatif setelah kembali ke tempat kerja.Cidera fatal dihitung sebagai 220 kehilangan hari kerja dimulai dengan hari kerja pada saat kejadian tersebut terjadi.
d) Tidak mampu bekerja atau cidera dengan kerja terbatas ( Restricted duty) Jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah di 7
modifikasi. Pekerjaan alternatif termasuk perubahan lingungan kerja pola atau jadwal kerja. e)
Cidera dirawat di rumah sakit ( Medical Treatment Injury) Kecelakaan kerja ini tidak termasuk cidera hilang waktu kerja, tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.
f)
Cidera ringan ( first aid injury) Cidera ringan akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat, contoh luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain-lain.
g) Kecelakaan yang tidak menimbulkan cidera ( Non Injury Incident) Suatu kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.8 Kecelakaan di tempat kerja dapat terjadi akibat berbagai faktor, yaitu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja, faktor sumber bahaya, serta faktor yang dihadapi seperti perawatan mesin yang kurang baik sehingga mesin tidak dapat bekerja sempurna. Faktor-faktor tersebut berperan terhadap mekanisme kecelakaan yang terjadi seperti jatuh dari ketinggian, tertabrak oleh objek yang bergerak, terpajan oleh suara keras tiba-tiba, 8
kontak dengan listrik, kontak tunggal dengan bahan kimia, dan mekanisme lainnya yang semua tersebut terjadi saat melakukan pekerjaan. 10 2.2.3 Dampak Kecelakaan Kerja
Berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Det Norske Veritas (DNV, 1996), terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia/pekerja, properti, proses, lingkungan, dan kualitas. 8,11
Gambar. 2.1 Model penyebab kerugian akibat kecelakaan kerja 2.3 Penyakit Akibat Kerja 2.3.1 Pengertian Penyakit Akibat Kerja
Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja merupakan gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan.Sedangkan penyakit akibat hubungan kerja merupakan penyakit yang timbul akibat banyak
9
faktor dan faktor pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit.8,10 2.3.2 Penyebab Penyakit Akibat Kerja
Pada
umumnya
faktor
penyebab
penyakit
akibat
kerja
dapat
dikelompokkan dalam 5 golongan: 10 a)
Golongan fisik : suara (bising), radiasi, suhu (panas/dingin), tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik.
b)
Golongan kimiawi : bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja, maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
c)
Golongan biologis : bakteri, virus atau jamur.
d)
Golongan fisiologis / ergonomis : biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja.
e)
Golongan psikososial : lingkungan kerja yang mengakibatkan stress . Adapun penyakit akibat kerja antara lain penyakit paru dan saluran nafas
seperti penyakit silikosis, asbestosis, bisnosis,antrakosis, dsb, penyakit kulit, kerusakan pendengaran, gejala punggung sendi, kanker, penyakit pembuluh darah, penyakit hati, masalah neuropsikiatrik, serta penyakit yang tidak diketahui penyebabnya.10,12 Elemen pokok dalam mengidentifikasi penyakit akibat kerja ialah terdapat hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit dan terdapat fakta bahwa 10
frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja le bih tinggi daripada masyarakat umum.8 2.3.3 Pencegahan Penyakit Akibat Kerja
Penegakkan diagnosis penyakitakibat kerja dilakukan melalui pendekatan sistematis. Tidak hanya mengandalkan pada pendekatan klinis namun harus menggunakan gabungan dari pendekatan epidemiologis dan pendekatan klinis. Terutama digunakan apabila terdapat gangguan kesehatan pada sekelompok pekerja sangat memerlukan pendekatan epidemiologis dan pendekatan klinis digunakan untuk menegakkan diagnosis klinis pada tiap pekerja. Perlu dilakukan identifikasi pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama bekerja di tempat kerja, pajanan yang diidentifikasi tersebut harus bersesuaian dengan penyakit yang ditimbulkan baik jenis pajanan maupun jumlah pajanan yang dapat menimbulkan efek berbahaya. Selain itu, identifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi serta kemungkinan penyebab lain tetap perlu dilakukan. Setelah semua informasi didapatkan, penegakan diagnosis penyakit tergolong penyakit akibat kerja dapat diputuskan.12 Berikut ini beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah penyakit kerja, diantaranya: a)
Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur.
b)
Mengenali resiko pekerjaan dan cegah upaya tidak terjadi lebih l anjut.
11
c)
Segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan.
d)
Selain itu terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh seperti berikut ini: 1) Pencegahan Primer ( Health Promotion): a) Perilaku kesehatan. b) Faktor bahaya di tempat kerja. c) Perilaku kerja yang baik. d) Olahraga. e) Gizi. 2) Pencegahan Sekunder (Specifict Protection): a) Pengendalian melalui perundang-undangan. b) Pengendalian administratif/organisasi: rotasi/pembatas jam kerja. c) Pengendalian teknis: subtitusi, isolasi, alat pelindung diri (APD). d) Pengendalian jalur kesehatan imunisasi. 3) Pencegahan Tersier: a) Pemeriksaan kesehatan pra-kerja. b) Pemeriksaan kesehatan berkala. c) Pemeriksaan lingkungan secara berkala. d) Surveilans. e) Pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. 12
f)
Pengendalian segera ditempat kerja.13
Dalam pengendalian penyakit akibat kerja, salah satu upaya yang wajib dilakukan adalah deteksi dini, sehingga pengobatan bisa dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian, penyakit bisa pulih tanpa menimbulkan kecacatan. Sekurang-kurangnya, tidak menimbulkan kecacatan lebih lanjut. Pada banyak kasus, penyakit akibat kerja bersifat berat dan mengakibatkan cacat. 13 2.4 Puskesmas 2.4.1
Pengertian Puskesmas
Puskesmas
merupakan
singkatan
dari
Pusat
Kesehatan
Masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan ( PERMENKES) No 75 Tahun 2014, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelengarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) pada tingkat pertama yang lebih mengutamakan upaya prevenyif dan promotif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. (Permenkes, 2014)
2.4.2
Fungsi dan Tujuan Puskesmas
Puskesmas
berperan
sebagai
penyelanggara
upaya
kesehatan
untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derjat kesehatan yang optimal. Puskesmas juga
13
memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.8 Menurut pasal
2 Permenkes 75 tahun 2014 pembangunan
kesehatan yang ada di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :
a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadan, kemauan dan kemapuasn hidup sehat. b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu c. Hidup dalam lingkungan sehat dan d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik inidvidu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
2.4.3
Upaya Kesehatan Puskesmas
Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari: 8 a.
Upaya Kesehatan Wajib Merupakan
upaya
kesehatan
yang
wajib
dilaksanakan
oleh
seluruhpuskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya ini terdiri dari pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan,
laboratorium
sederhana,
pelayanan
pengendalian penyakit, pencatatan dan pelaporan.
14
pencegahan
dan
b.
Upaya Kesehatan Pengembangan Merupakan upaya kesehatan yang kegiatannya memerlukan upaya bersifat inovatif, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Upaya Kesehatan Pengembangan adalah Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Olahraga, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Lansia, dan sebagainya.
2.5 Upaya Kesehatan Kerja
Upaya kesehatan kerja adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal utamanya di dalam upaya promotif, preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Upaya kesehatan kerja yang dimaksud meliputi pekerja disektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada dilingkungan tempat kerja. 17 Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Di samping itu, pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
15
2.5.1
Pengertian Upaya Kesehatan Kerja
Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas, upaya kesehatan kerja merupakan salah satu kegiatan upaya pengembangan Puskesmas dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja di wilayah kerja Puskesmas. Bentuk nyata dari kegiatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan pada masyakat pekerja yang berada di wilayah kerja Puskesmas terdiri dari bentuk upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.9 2.5.2
a)
Tujuan dan Sasaran Upaya Kesehatan Kerja
Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan pekerja untuk menolong dirinya sendiri sehingga
terjadi peningkatan status kesehatan dan peningkatan produktifitas kerja melalui upaya kesehatan kerja. b) Tujuan Khusus 1)
Peningkatan kemampuan masyarakat pekerja dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2)
Peningkatan
keselamatan
kerja
dengan
mencegah
pemajanan
bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan kerja dan masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip ergonomik. 16
3)
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan keluarganya
yang
belum
terjangkau
pelayanan
kesehatan
kerja.
Meningkatkan kemitraan melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan LSM dalam upaya kesehatan kerja. 14 Sasaran dalam pelaksanaan Upaya Keselamatan dan kesehatan kerjadapat dibagi menjadi : a.
Sasaran langsung Sebagai sasaran langsung dari upaya kesehatan kerja di Puskesmas adalah
masyarakat pekerja di sektor kesehatan, antara lain: Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan, Pos UKK dan Jaringan dokter perusahaan bidang kesehatan kerja. b.
Sasaran tidak langsung Sasaran tidak langsung diberikan kepada masyarakat pekerja formal maupun
pekerja informal.15
2.5.3 Ruang Lingkup Upaya Kesehatan Kerja
Ruang lingkup upaya kesehatan kerja meliputi ber bagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerja dan lingkungan kerjanya baik secara fisik maupun psikis dalam cara / metode kerja, proses kerja dan kondisi kerja yang bertujuan untuk:
17
a.
Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan yang setinggi tingginya baik secara fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya.
b.
Mencegah gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan olehkeadaan/ kondisi lingkungan kerja.
c.
Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaanya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.
d.
Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan. 15
2.5.4 Penyelenggaraan UKK di Puskesmas
Strategi
yang
dapat
dilaksanakan
untuk
mencapai
tujuan
diselenggarakannya Upaya Kesehatan Kerja ini dapat berupa: a)
Dikembangkan secara terpadu dan menyeluruh dalam pola yankes puskesmas bagi pekerja dan keluarganya.
b)
Dilakukan melalui pelayanan paripurna, yang menekan pada pelayanan kesehatan kerja, keselamatan kerja, kesehatan keselamatan kerja.
c)
Dilakukan melalui peran serta aktif masyarakat pekerja melalui pendekatan PKMD. Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas kegiatan
yang dapat dilakukan yaitu : 18
1)
Identifikasi masalah: a) Pemeriksaan kesehatan Dengan dilakukannya pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan perhatian khusus pada organ tubuh yang mungkin terkena penyakit akibat kerja. b) Pemeriksaan kasus Merupakan pemeriksaan terhadap penderita yang datang berobat ke puskesmas atau yang dirujuk oleh kader kesehatan. c) Peninjauan tempat kerja Untuk menentukan bahaya akibat kerja dan masalah yang dihadapi di tempat kerja( fisik, kimia, biologis, fisiologi).
2) Kegiatan pencegahan (preventif): a)
Penyuluhan kesehatan/latihan mengenai bahaya penyakit akibat kerja, latihan tata kerja yang benar dan cara menghindar bahaya akibat kerja (bahaya bahan kimia dan zat-zat lainnya).
b)
Kegiatan ergonomik bertujuan untuk mencapai kesesuaian antara alat kerja dengan pekerjaan agar tidak terjadi stress fisik akibat kerja.
c)
Kegiatan monitoring mengenai bahaya akibat kerja yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja yang dilatih untuk mendeteksi pencemaran zat kimia, pestisida, dll.
19
d)
Perbaikan mesin / alat kerja yang ditujukan pada industri kecil dan pada pemaparan/pencemaran karena bahan-bahan produksi.
e)
Pemakaian alat pelindung yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang dihadapi serta dilakukan untuk mencegah penyakit dan kecelakaan akibat kerja.8,10
3)
Kegiatan pengobatan (kuratif): a)
Pendekatan sistem organ tubuh (pengobatan yang ditujukan pada organ tubuh yang terkena) misalnya alat pendengaran, paru-paru, kulit dan sebagainya.
b)
Pendekatan jenis pernapasan (exposure) Dengan cara menetapkan jenis pernapasan yang dialami pekerja serta kemungkinan akibat patologinya.
c) Pengobatan secara spesifik ditujukan untuk mengatasi bahaya akibat kerja. 4) Kegiatan pemulihan (rehabilitatif): a)
Bertujuan untuk memulihkan fungsi alat tubuh yang cidera akibat penyakit dan kecelakaan kerja.
b) Mengidentifikasi kasus yang membutuhkan pemulihan dan merujuknya ke RS atau pusat rehabilitasi. 5) Kegiatan rujukan: a)
Rujukan medik(kasus yang tidak ditanggulangi oleh puskesmas untuk
pengobatan lebih lanjut). 20
b) Rujukan kesehatan ditujukan terhadap pencemaran lingkungan (ke Balai Teknis Kesehatan Lingkungan (BTKL), Pusat Laboratorium Kesehatan Departemen Kesehatan, Balai Hiperkes Depnaker. 15 2.6 Pos Upaya Kesehatan kerja
Pos UKK merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan
pekerja
yang
terencana,
teratur
dan
berkesinambungan
yang
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat pekerja. Pos UKK merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja terutama pekerja formal. Menurut Depkes RI (2006), Pos UKK diperlukan karena: 1) makin meningkatnya jumlah pekerja dan sebagian besar belum mendapatkan pelayanan kesehatan kerja yang memadai, serta masih banyak tempat kerja yang belum melaksanakan kesehatan kerja; 2) beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pekerja banyak mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja; dan 3) Pos UKK diperlukan untuk memberikan
pelayanan
kesehatan
yang
meliputi
peningkatan
kesehatan,
pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana bagi masyarakat pekerja yang berisiko terpajan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. 10 2.6.1 Dasar Hukum Pembentukan Pos UKK
21
a)
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat (1) tentang hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
c)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
d)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan BAB XII Kesehatan Kerja.
e)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
f)
Keputusan Menteri Kesehatan 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
g)
Keputusan Menteri Kesehatan 1758 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar.
h) Kementerian Tenaga Kerja tentang kewajiban melapor PAK/PAHK.10 2.6.2 Tujuan Pembentukan Pos UKK
Tujuan pembentukan Pos UKK ini adalah: 10 a)
Tujuan Umum Mewujudkan masyarakat pekerja yang sehat dan produktif.
b) Tujuan Khusus 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat pekerja tentang kesehatan kerja. 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat pekerja, untuk menolong dirinya
sendiri.
22
3) Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh kader, masyarakat pekerja dan tenaga kesehatan yang terlatih kesehatan kerja. 4) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat pekerja terhadap risiko dan bahaya akibat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 5) Meningkatnya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap Pos UKK. 6) Meningkatnya peran aktif lintas program dan lintas sector terkait dalam penyelenggaraan Pos UKK. 2.6.3 Persyaratan Pembentukan Pos UKK
a) Ada kelompok pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan kerja. b) Ada keinginan masyarakat pekerja membentuk Pos UKK. c) Ada kesediaan masyarakat pekerja menjadi kader Pos UKK. d) Ada tempat yang memadai untuk dijadikan Pos UKK yang dilengkapi dengan papan nama Pos UKK, untuk melakukan kegiatan. e) Tersedianya
pertolongan
pertama
pada
kecelakaan
(P3K)
dan
pertolongan pertama pada penyakit (P3P). f)
Tersedianya contoh alat pelindung diri (APD) untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.
g) Timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan. h) Meja, kursi, tempat tidur, dan lemari obat. i)
Adanya buku pencatatan dan pelaporan. 23
j)
Adanya buku panduan dan media penyuluhan alat tulis. 10
2.6.4 Tahap-Tahap Pembentukan Pos UKK
Pembentukan Pos UKK melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pertemuan tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pekerja terhadap pentingnya kesehatan bagi pekerja dengan melibatkan perangkat desa, pekerja, pengusaha, lintas sector terkait, LSM, dan lain-lain 2) Survey mawas diri bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah kesehatan pekerja. 3) Musyawarah Masyarakat Desa bertujuan untuk menetapkan prioritas masalah dan menetapkan rencana pemecahan masalah. 4) Pelatihan Kader Pos UKK bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam pelayanan kesehatan kerja. 5) Pembentukan Pos UKK bila langkah 1-4 sudah dilakukan. 6) Pembinaan Pos UKK. 10
2.6.5 Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) adalah pekerja, sukarela, yang bertugas meningkatkan kesehatan diri dan kelompoknya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kader UKK adalah dipilih dari dan oleh masyarakat pekerja, bisa
24
baca tulis, tinggal di lingkungan tempat bekerja, mau, mampu bekerja sukarela, mempunyai waktu, sudah dilatih dan paham prinsip kesehatan kerja. 10 2.6.6 Peran Kader Pos UKK
Peran kader pos UKK antara lain: 10 a)
Melakukan identifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja dan
sumber daya pekerja. b)
Menyusun rencana pemecahan masalah kesehatan di lingkungan kerja.
c)
Melaksanakan kegiatan kesehatan di lingkungan kerja melalui promosi tentang kesehatan kerja.
d)
Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya kesehat an di lingkungan kerja.
e)
Melakukan pelayanan kesehatan kerja dasar, yakni upaya pelayanan yang diberikan pada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna
(peningkatan
kesehatan
kerja,
pencegahan
dan
penyembuhan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta pemulihan PAK dan PAHK). f)
Melaksanakan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan pekerja
g)
Melaksanakan rujukan ke puskesmas
h)
Pencatatan dan pelaporan. 25
2.6.7 Fungsi kader pos UKK
Setelah terlatih sebagai kader UKK, ada 13 (tiga belas) tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankannya secara optimal, antara lain: 10 1)
Pertemuan Tingkat Pekerja (PTP) : mengadakan sosialisasi upaya kesehatan kerja di tempat kerja, merencanakan pelaksanaan survey mawas diri dan musyawarah masyarakat pekerja
2)
Survey Mawas Diri (SMD) : pengenalan, pengumpulan, pengkajian masalah kesehatan pekerja untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja mengenai kesehatan kerja
3)
Musyawarah Masyarakat Pekerja (MMP) : mengenal masalah kesehatan dan keselamatan kerja, dengan pekerja, keluarga pekerja, petugas puskesmas, aparat pemerintah.
4)
Membentuk Pos UKK : menentukan pengurus Pos UKK, jadwal kegiatan, rencana kerja tahunan, target, pembiayaan, lokasi dekat tempat kerja
5)
Perencanaan UKK : menentukan masalah kesehatan kerja berdasarkan hasil SMD, menentukan prioritas masalah, perkiraan biaya, jadwal, rencana, dan target kegiatan
6)
Penyuluhan UKK : materi tentang
gizi, PHBS, kebersihan lingkungan,
potensi, risiko bahaya, penggunaan APD (alat pelindung diri), pengolahan limbah, penyakit dan kecelakaan akibat kerja
26
7)
Pemeriksaan Kesehatan, P3K DAN P3P : membantu petugas kesehatan, pemeriksaan kesehatan umum, pengadaan dan pengelolaan kartu kunjungan, formulir status kesehatan pekerja, membuat daftar penyakit akibat kerja, pemberian obat bebas pada penyakit ringan
8)
Upaya Rujukan : merujuk segera pasien kecelakaan, dan penyakit berat yang tidak bisa tertangani.
9)
Pencatatan Pelaporan : membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan
10) Kerjasama Lintas Sektoral : pertemuan berkala dengan anggota pos UKK, pertemuan ruitn teratur dengan petugas, kunjungan rumah kepada pekerja, membantu kesulitan pekerja 11) Mengelola Sumber Keuangan UKK : mengatur sumber pemasukan dan pengeluaran Pos UKK 12) Membantu Pemberdayaan Ekonomi Pekerja : integrasi kegiatan ekonomi yang menguntungkan, pembentukan dan pengelolaan dana simpan pinjam (koperasi), pemberiaan kredit modal usaha, penyediaan
alat
kesehatan
kerja. 13) Membina Kemampuan Diri : meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan dan penataran, pertemuan rutin anggota UKK, kunjungan lapangan, melaksanakan kegiatan secara kontinyu.
27
BAB 3 ANALISIS SITUASI
3.1 Gambaran Umum Puskesmas Lubuk Kilangan 3.1.1 Keadaan Geografis
28
Wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang terdiri dari tujuh kelurahan dengan luas wilayah +85,99 km 2. Tujuh kelurahan tersebut terdiri dari: a.
Kelurahan Batu Gadang : 19.29 Km 2
b.
Kelurahan Indarung
: 52.1 Km2
c.
Kelurahan Padang Besi
: 4.91 Km2
d.
Kelurahan Bandar Buat
: 2.87 Km2
e.
Kelurahan Koto Lalang
: 3.32 Km2
f.
Kelurahan Baringin
: 1.65 Km2
g.
Kelurahan Tarantang
: 1.85 Km2
Kondisi daerah ini terdiri dari 40% dataran rendah dan 60 % dataran tinggi . Curah hujan ± 471 mm / bulan dan temperatur antara 28 0 – 31 0C. Batas wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan adalah: a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pauh
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
c.
Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Lubuk Begalung
d.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung
(Puskesmas Lubuk Kilangan, 2017).
29
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Kilangan Tahun 2016
(Puskesmas Lubuk Kilangan, 2017). 3.1.2Keadaan Demografi
Berdasarkan data pada tabel 3.1, diketahui jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Kilangan adalah sebanyak 54.080 jiwa dengan jumlah KK 17.254, RT sebanyak 171 dan RW sebanyak 44 dengan rata-rata anggota keluarga 4 orang serta kepadatan penduduk 489/km² (Puskesmas Lubuk Kilangan, 2017).
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Kilangan Tahun 2016
(Puskesmas Lubuk Kilangan, 2017). No
Kelurahan
Jumlah KK
30
Jumlah Jiwa
RT
RW
1 2 3 4 5 6 7
Bandar Buat Padang Besi Indarung Koto Lalang Batu Gadang Baringin Tarantang Jumlah
4.728 2.264 3.811 2.579 2.530 460 882
15.369 6.957 11.405 8.189 7.575 1.674 2.911
43 20 44 31 21 5 7
11 4 12 8 5 2 2
17.254
54.080
171
44
Table 3.1 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kecamatan Lubuk Kilangan yang terbanyak terdapat pada kelurahan Bandar Buat dengan jumlah 15.369 jiwa dengan 4.728 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada kelurahan Baringin dengan jumlah penduduk 1.674 jiwa dengan 460 kepala keluarga (Puskesmas Lubuk Kilangan, 2017). 3.2 Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan
Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan merupakan salah satu Program Unit Kesehatan Masyarakat - Pengembangan (UKM-P)di PuskesmasLubuk Kilangan dan kegiatannya telah berlangsung sejak tahun 2013.
Tabel 3.2 Data UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah) Kecamatan Lubuk Kilangan Kuliner No
Konveksi
Perabot
Lain-lain
Total
Kelura han
Pos UKK
Usa
Pek
Usa
Peker
Usa
31
Pek
Usa
Pek
Usa
Pek
ha
erja
ha
ja
ha
erja
ha
erja
ha
erja
1
Pd Besi
14
75
7
21
0
0
8
18
29
114
1
2
Kt Lalang
18
61
3
15
2
8
0
0
23
84
0
3
Indarung
13
53
6
11
0
0
3
10
22
74
0
4
Bt Gadang
9
16
0
0
0
0
0
0
9
16
0
5
Tarantang
6
9
2
8
1
2
3
5
12
24
0
6
Beringin
3
10
3
15
0
0
3
10
9
35
0
7
Bd Buat
18
35
3
5
0
0
17
39
38
79
0
Total
81
239
24
75
3
10
34
82
141
426
1
Sumber: Kelurahan di Wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan Berdasarkan tabel 3.2 di atas, UKK terbanyak di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan berasal dari bidang usaha kuliner dengan jumlah usaha 81 dan jumlah pekerja 239 orang. Kelurahan yang memiliki UMKM terbanyak adalah Kelurahan Padang Besi dengan jumlah usaha 29 dan jumlah pekerja 114 orang.
Tabel 3.3 Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Puskesmas Lubuk Kilangan Tahun 2016 No
1.
Uraian
Pekerja
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Nov
Des
Jml
582
375
378
345
348
348
415
344
411
366
3.912
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
sakit yang dilayani 2.
Kasus
32
Penyakit umum 3.
Jenis penyakit terbanyak :
.
4.
a. Ispa
191
130
128
121
132
136
141
99
145
124
1.347
b. HT
121
82
77
64
68
71
89
86
98
80
836
c. Rematik
107
64
61
58
64
60
78
61
67
68
688
d. Alergi
88
54
57
53
44
41
64
57
52
48
558
e. Gastritis
75
45
55
49
40
38
43
41
49
46
475
Kasus
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
6
1
1
8
8
0
0
0
0
18
diduga penyakit akibat kerja 5.
Kasus
0
0
penyakit akibat kerja 6.
Kasus
0
0
2
0
2
2
0
4
4
0
14
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
79
3
1
0
0
6
0
13
kecelakaan akibat kerja 7.
Frekuensi penyuluhan di tempat kerja formal
8.
Frekuensi
2
0
0
1
penyuluhan di tempat kerja informal
Sumber: Laporan Tahunan Puskesmas Lubuk Kilangan tahun 2016 Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 kasus penyakit umum di kalangan pekerja, yang dimana penyakit terbanyak adalah ISPA (Infeksi 33
Saluran Napas Atas) berjumlah 1.347 kasus. Jumlah kasus penyakit akibat kerja sebanyak 18 kasus, dan kasus kecelakaan akibat kerja sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2016, data untuk bulan Januari dan Oktober tahun 2016 tidak ada dikarenakan petugas yang berhalangan untuk datang turun ke lapangan.
BAB 4 PEMBAHASAN
Upaya kesehatan kerja termasuk kepada upaya kesehatan masyarakat pengembangan dengan tujuan
memberikan perlindungan kesehatan kerja dan 34
pencegahan penyakit akibat kerja bagi masyarakat pekerja di wilayah kerja Puskesmas. Upaya kesehatan kerja mencakup kegiatan
pelayanan, pendidikan
dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan melalui upaya peningkatan kesehatan,
pencegahan
penyakit
termasuk
pengendalian
faktor
resiko,
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan termasuk pemulihan kapasitas kerja . 3
Program UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan sudah berjalan sejak tahun 2013, pada awalnya program UKK merupakan bagian dari Program Promosi Kesehatan (Promkes). Pada tahun 2016 program UKK telah menjadi program
tersendiri
yang termasuk kedalam program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan di Puskesmas Lubuk Kilangan. Struktur program UKK
di puskesmas Lubuk
Kilangan terdiri dari pembina, penanggung jawab, coordinator program dan tim pelaksanaan program. Pembina program UKK adalah Kepala Puskesmas itu sendiri sedangkan penanggung jawab adalah seorang dokter umum di puskesmas Lubuk Kilangan.
Tim pelaksana program UKK terdiri dari 3 tim yaitu: a. Tim K3 Preventif b. Tim K3 Pengendalian c. Tim K3 Penanganan
35
Ketiga Tim ini dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab terhadap semua program yang akan dilakukan. Masing-masing tim
terdiri
dari lima orang anggota yang dikepalai satu orang ketua. Koordinator UKK telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang penatalaksanaan program kesehatan kerja oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.. Program upaya kesehatan kerja Puskesmas Lubuk Kilangan terdiri dari dua agenda utama yaitu agenda dalam gedung dan agenda luar gedung. Agenda dalam gedung
berupa
peningkatan
kesehatan
melalui
penyuluhan
kesehatan,
pemeriksaan kesehatan kerja dan pemulihan bagi pekerja di Puskesmas Lubuk Kilangan serta penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pekerja yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan. Agenda luar gedung berupa kegiatan peningkatan kesehatan dan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada tempat-tempat kerja di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan. Kegiatan dalam gedung, yakni penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi pekerja dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan di Puskesmas. Prosedur pelayanan berupa pasien dengan usia produktif (15- 45 tahun) yang bekerja dan datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akan masuk pada pelayanan kesehatan kerja. Pada saat registrasi, pengisian data jenis pekerjaan dan tempat kerja diisi lengkap. Pada saat anamnesis, dokter menanyakan secara lebih rinci informasi tentang penyebab 36
cidera atau penyakit yang dialami merupakan termasuk kejadian penyakit umum, atau termasuk dalam penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Apabila dokter telah menegakkan keputusan maka data pasien akan dimasukkan dalam pencatatan dan pelaporan bulanan. Dari hasil diskusi dengan penanggung jawab program UKK di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan dikatakan bahwa kegiatan luar gedung pada Puskesmas Lubuk Kilangan berupa program penyuluhan dan pembinaan terhadap usaha dan pekerja sudah berjalan. Kegiatan ini dilakukan 1 x dalam sebula n di dua kelurahan, dengan prioritas penyuluhan diberikan terlebih dahulu kepada kelompok usaha yang mempunyai lebih dari 10 pekerja. Pelaksana penyuluhan dan pembinaan UKK terdiri dari petugas kesehatan lingkungan (kesling), petugas promosi kesehatan (promkes), petugas penyakit tidak menular (PTM), dokter, dan dokter gigi.
Pembinaan ini hanya berupa arahan dan pengawasan secara langsung oleh petugas Puskesmas kepada pekerja dan tidak dilakukan secara formal untuk menjelaskan akan pentingnya kesehatan kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kecelakaan kerja, dan sebagainya. Namun sejak tahun 2016 sudah dimulai pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana (gula darah, asam urat, kolesterol), dan kesehatan gigi pada pekerja.
37
Pos UKK adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal yang utamanya di dalam upaya promotif, preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Pembentukan Pos UKK bertujuan agar dapat terselenggara pelayanan kesehatan kerja dasar oleh puskesmas di kawasan industri dalm rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan Pos UKK di Puskesmas Lubuk Kilangansudah terbentuk sejak tahun 2016. Pos UKK terbentuk di satu kelurahan yaitu di Kelurahan Padang Besi. Pos UKK yang terbentuk ini dilakukan pada usaha kuliner pembuatan keripik bawang. Jumlah pekerja pada pabrik ini adalah sebanyak 10 pekerja yang dijadikan kader pada pos UKK di Kelurahan Padang Besi. Dalam pelaksanaannya, di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan telah terbentuk satu pos UKK dan kader UKK di Kelurahan Padang Besi pada bulan April tahun 2016, yang dimana pemilihan adanya pos UKK di Kelurahan Padang Besi dikarenakan kelurahan tersebut merupakan kelurahan dengan jumlah UMKM dan pekerja paling banyak dibandingkan dengan kelurahan lain. Idealnya pada satu kelurahan terdapat satu pos UKK, tetapi dengan adanya satu pos UKK di Kelurahan Padang Besi diharapkan dapat menjadi UKK contoh untuk kelurahan lain. Pertengahan
bulan Maret 2017 lalu sudah dilakukan sosialisasi pos
kesehatan kerja yang mengundang usaha baik formal dan informal yang 38
diprioritaskan berskala menengah-besar terlebih dahulu. Sosialisasi Pos UKK ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat secara umum dan pemilik usaha secara khususnya tentang pentingnya upaya pencegahan terhadap penyakit akibat di lingkungan industry rumahan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan mempermudah
pihak
puskesmas
untuk
membentuk
Pos
UKK
di
tiap
kelurahannya. Target puskesmas untuk pembentukan Pos UKK adalah satu pos UKK di tiap Kelurahannya,dengan total terdapat 7 pos UKK di Kecamatan Lubuk Kilangan. Dengan terbentuknya Pos UKK ini diharapkan dapat memperluas jangkauaan pelayanan puskesmas dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pos UKK yang terbentuk di Kelurahan Padang Besi bertempat di salah satu tempat usaha informal yang terdapat di kelurahan tersebut. Selain membentuk pos UKK, juga dipilih kader UKK yang berasal dari pekerja tempat usaha tersebut. Berdasarkan teori, jumlah kader 10% dari total pekerja. Jumlah pekerja 20 orang, maka jumlah kader yang terpilih sebanyak 2 orang. Setelah kader pos UKK terpilih, dilakukan pelatihan terhadap kader pos UKK. Lalu dibentuk struktur organisasi Pos UKK yang beranggotakan semua pekerja. Dengan adanya dua kader Pos UKK masing-masing bertindak sebagai ketua dan sekretaris/bendahara. Adapun struktur organisasi Pos UKK sebagai berikut:
Pemilik Usaha Penanggung Jawab 39
Pembina
Ketua
Pembina
Puskesmas Lubuk
Kader 1
Lurah Padang Besi
Kilangan Sekretaris / Bendahara Anggota
Kader 2
Seluruh Pekerja
Keterangan: Komando Koordinasi Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pos UKK Kelurahan Padang Besi
Sumber: Laporan PDCA Dokter Muda IKM FK Unand 2016 Berikut ini adalah masalah-masalah beserta solusinya mengenai program UKK di Puskesmas: 1. Belum terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kecamatan (lintas sektor), pengusaha, dan serikat pekerja yang dilakukan oleh petugas Puskesmas. Pemecahan masalah: Melakukan pertemuan pendekatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Lubuk Kilangan dalam upaya pelaksanaan dasar program UKK.
40
2. Baru terlaksananya pembentukan Pos UKK di Kelurahan Padang Besi dan belum terlaksananya pembentukan Pos UKK di Kelurahan lainnya. Pemecahan masalah: pembentukan Pos UKK sebanyak satu per kelurahan dalam jangka waktu satu tahun.
BAB 5
PENUTUP 5.1 Kesimpulan 41
1. Program UKK di Puskesmas Lubuk Kilangan
terdiri dari program
dalam dan luar gedung. 2. Pelaksanaan program Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Lubuk Kilangan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 3. Program pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di wilayah kerja puskesmas lubuk kilangan dilakukan dengan pembentukan pos UKK, pos UKK memiliki program untuk penyuluhan, pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan lingkungan tempat bekerja. Sudah terbentuk 1 pos UKK di lubuk Kilangan, target di tahun 2017 adalah terbentuknya 7 Pos UKK di Lubuk Kilangan. 4. Masalah
pelaksaanan
UKK
di
Lubuk
Kilangan
adalaha
belum
terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kecamatan (lintas sektor), pengusaha, dan serikat pekerja yang dilakukan oleh petugas Puskesmas dan terbentuknya 1 pos UKK, pemecahan masalahyang dilakukan adalah melakukan pertemuan pendekatan koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Lubuk Kilangan dan melakukan sosialisasi kepada pemilk usaha, kelurahan,camat mengenai pembentukan pos UKK yang akan berlangsung pada tahun 2017 ini. 5.2 Saran
42
1. Melanjutkan dan mengoptimalkan penyuluhan dan pembinaan berupa edukasikepada pekerja di industri-industri di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan dan memaksimalkan peran masyarakat, LSM, serta kelompok kerja dalam melakukan pendataan dan tindakan preventif penyakit dan kecelakaan kerja dengan kelompok kerja dan petugas puskesmas guna melaksanakan program UKK. 2. Memaksimalkan sistem pelaporan penyakit akibat dan kecelakaan akibat kerja dan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja. 3. Melalu sosialisasi pos UKK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 4. Pelatihan terhadap kader pada tiap Pos UKK yang akan dibentuk agar dilakukan lebih sering dan dengan praktik langsungsehingga diharapkan kader dapat memahami lebih cepat tentang materi yang diberikan. DAFTAR PUSTAKA
1.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3.
Depkes RI. Pedoman Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas.
Jakarta; 2009 4.
Kemenkes No. 128/MENKES/SK/II/24 tentang kbijakan dasar puskesmas.
5.
Peraturan Mentri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Puskesmas.
6.
Puskesmas Lubuk Kilangan. Laporan Tahunan Kesehatan Pekerja Puskesmas Lubuk Kilangan 2016. Padang: Puskesmas Lubuk Kilangan; 2016. 43
