`
Manajemen Proyek Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Mukhammad Gufron Ikhsan Dosen : DR Ir Iwan Krisnadi MBA Manajemen Keamanan Jaringan Informasi, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya Nomor 4, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan program transformasi berskala besar dibidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Agar implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan detail agar proses implementasinya tidak mengganggu jalannya operasional bisnis instansi. Untuk itu dibutuhkan suatu manajemen proyek untuk dapat melakukan implementasi sistem dengan baik sehingga dapat dicapai hasil sesuai yang diinginkan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa faktor keberhasilan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berbanding lurus dengan penerapan standar manajemen proyek yang baik. . Kata Kunci : Aplikasi Keuangan, Manajemen Proyek, Sistem Informasi. 1.
PENDAHULUAN
Sejak tahun 2004 reformasi sistem informasi mulai dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Kementerian Keuangan memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam menjalankan operasional kinerjanya. Setiap lini pekerjaan di setiap unit serta mitra kerjanya menggunakan aplikasi No. 1. 2.
Sistem Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
3.
SPM (Surat PerintahMembayaran)
4.
SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi
komputer (teknologi informasi) untuk mempermudah pekerjaan dan menjadikan proses pengelolaan keuangan negara berjalan efeketif dan efisien. Beberapa sistem aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran negara yang telah berjalan sejak tahun 2005 adalah sebagai berikut:
Fungsi dan Kegunaan Aplikasi yang digunakan satuan kerja (satker) dalam rangka penyusunan usulan anggaran dan kegiatan Aplikasi yang digunakan satker, kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam rangka melakukan penyusunan, pengesahan dan revisi DIPA Aplikasi yang digunakan satker dalam rangka pembuatan berkas tagihan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Saat ini bernama SAS (Sistem Aplikasi Satker) Aplikasi yang digunakan satker dalam rangka pelaporan
Halaman
|1
` No.
Sistem Aplikasi Berbasis Akrual)
5.
6.
SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) Persediaan
Fungsi dan Kegunaan pelaksanaan anggaran (laporan keuangan) sekaligus sebagai alat rekonsiliasi dengan KPPN. Sebelumnya bernama SAKPA Aplikasi yang digunakan satker untuk menatausahakan dan melaporkan posisi dan kondisi aset negara
Aplikasi yang digunakan satker untuk menatausahakan barang-barang persediaan atau barang habis pakai Masing-masing sistem aplikasi diatas bersifat terkoneksi dengan SPAN.Oleh karena itu, pada akhir
terpisah (stand alone) dan memiliki database yang
tahun 2015 pemerintah meluncurkan sebuah sistem
terpisah, namun interaksi data baik input maupun
yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
outputnya saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena
Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan aplikasi sistem
itu,
informasi
untuk
merekam
suatu transaksi
diperlukan proses entry data
akuntansi,
yang
dibangun
untuk
mendukung
yang berulang pada
pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran
beberapa aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan
negara pada tingkat instansi (kementerian/lembaga)
adanya kemungkinan terjadi kesalahan akibat human
yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen,
error dalam proses entry data pada aplikasi yang
modul pembayaran, modul bendahara, modul aset
berbeda, misalnya double
tetap,
entry
atau
perbedaan
entry nilai transaksi yang sama pada beberapa aplikasi yang berbeda. Selain itu, aplikasi sistem informasi diatas juga bersifat offline, sehingga hanya dapat diakses pada komputer yang terinstal aplikasi. Hal ini mengakibatkan pimpinan satker maupun pimpinan
diatasnya
tidak
dapat
memonitor
pengelolaan anggaran secara realtime. Kelemahan lainnya yang cukup penting terkait pengajuan tagihan pembayaran ke KPPN adalah aplikasi existingtidak dapat terkoneksi secara langsung dengan Aplikasi SPAN (Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara) yang digunakan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara
(BUN).
Dalam
prakteknya,
penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) harus melalui proses konversi agar dapat terbaca oleh
modul
akuntansi
dan
pelaporan
dengan
memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. SAKTI merupakan sistem dengan platform ERP (Enterprise Resource Planning)
dengan sistem
database yang terpusat dan terhubung secara online. ERP
merupakan
suatu
sistem
yang
mengintegrasikan semua data dan proses dalam suatu organisasi dengan menggunakan database yang
terintegrasi (Diamond & Khaemani 2005).
Integrasi tersebut akan memudahkan satker dalam menggunakan
dan
meningkatkan
akurasi
data
transaksi keuangannya serta penyajian informasi yang realtime. Duplikasi pekerjaan dan entry data seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu sistem dengan sistem lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat.
Aplikasi SPAN. Selain itu, SAKTI dapat mengeliminasi cost atau Dengan demikian, sejalan dengan usaha untuk menyelaraskan aplikasi- aplikasi yang digunakan satker, perlu juga dilakukan pengintegrasian aplikasiaplikasi sebelumnya (Tabel 1) ke dalam satu sistem
aplikasi
satker
yang terintegrasi dengan
database yang tersentralisasi, berbasis online dan dapat
biaya yang dikeluarkan dalam manajemen operasional suatu instansi. Pimpinan KL atau satker selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa PA dapat secara langsung memonitor pelaksanaan dan pelaporan anggaran by system melalui SAKTI, tanpa harus menunggu cetakan/harcopy suatu laporan keuangan.
Halaman
|2
` Prinsip less paper yang dimiliki SAKTI akan
admin dengan operator baik pusat dan daerah serta
berdampak pada penghematan anggaran operasional.
masalah-masalah lainnya. Secara garis besar, masalah-
SAKTI merupakan bagian dari SPAN sehingga
masalah yang muncul merupakan persepsi pengguna
interaksi antara keduanya dapat dilakukan secara
terkait kepuasan penggunaan SAKTI. Selain itu,
langsung tanpa melalui proses konversi sebagaimana
tingkat efektivitas SAKTI dalam bentuk kontribusi
yang berjalan selama ini dan juga dilakukan secara
terhadap individu dan organisasi juga belum diukur
online.
secara ilmiah.
2.
Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus
KERANGKA TEORI
padaanalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
2.1 Sejarah SAKTI Reformasi pengelolaan keuangan APBN dengan
sikap penggunaan dan kepuasan pengguna, sehingga
penerapan teknologi informasi di Indonesia mulai
SAKTI mampu mewujudkan pengelolaan keuangan
dilakukan pada tahun 2003. Perubahan fundamental
negara yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
dilakukan
Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis
pada
tahun
2013
dengan
diimplementasikannya SPAN secara nasional pada
pengaruh
seluruh unit Kementerian Keuangan yang berfungsi
individu dan dampak organisasi.
sebagai
Bendahara
Umum
Negara
(BUN).
yang terintegrasi dan berbasis internet. Perubahan proses bisnis dalam pengelolaan dana APBN oleh BUN atau Kuasa BUN di pusat maupun daerah berakibat
pada
penyesuaian
proses
bisnis
dan
pengguna sistem teknologi informasi di tingkat satuan
kerja
pengguna
dana APBN di seluruh
Indonesia yang mencapai kurang lebih 25 ribu satker. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2015, pemerintah meluncurkan sistem teknologi informasi baru yang bernama
Sistem
Aplikasi
Keuangan
Tingkat
Instansi (SAKTI).
pengguna
terhadap
dampak
2.2 Project Stakeholder
Pengelolaan dana APBN dengan perubahan proses bisnis melalui dukungan sistem teknologi informasi
kepuasan
Sesuai
dengan
prinsip
dasar
pelaksanaan
piloting SAKTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 yang merupakan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
223/PMK.05/2015
tentang
Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menyebutkan pengguna (user) SAKTI merupakan para pihak pada instansi yang berdasarkan kewenangannya diberikan hak untuk mengoperasikan SAKTI
dan
tindakannya
dapat
dipertanggung-
jawabkan secara hukum. Pengguna SAKTI terdiri atas administrator
dan
operasional
modul
(operator,
validator dan approver).
Saat ini, SAKTI masih dalam tahap piloting (uji coba)
dan
mengalami
beberapa
Permasalahan yang muncul merupakan persepsi dari pengguna SAKTI yang diantaranya berupa fitur aplikasi yang rumit karena dinilai terlalu canggih, sinyal
internet
yang
tidak
stabil,
belum
menampilkan laporan secara
utuh,
pelatihan
komunikasi
teknis,
kurangnya
Administrator
permasalahan.
bisa
minimnya antar
kewenangan
oleh
adalah
pegawai
Pengguna
yang
diberi
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi teknis administrasi SAKTI. Administrator SAKTI terdiri atas pihak berikut ini: a.
Administrator pemelihara sistem yang memiliki kewenangan untuk mengelola data referensi
Halaman
|3
` pusat,
membuat
didistribusikan
ADK pada
referensi
untuk
pengguna
dan
2.3 Project Scope Management Project Scope Management meliputi proses yang
mendistribusikan update SAKTI. Kewenangan ini berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk
(DJPB) Kementerian Keuangan.
menyelesaikan proyek dengan sukses. Hal ini terutama b.
Administrator
server,
yaitu
pihak
yang
berkaitan dengan mendefinisikan dan mengontrol apa
memiliki kewenangan untuk melakukan set-up
yang masuk atau tidak termasuk dalam proyek.
konfigurasi sistem, mengelola akun pengguna
Proses project scope management meliputi:
pada
-
instansi,
mengelola
database
SAKTI,
melakukan update aplikasi SAKTI dan data
rencana
referensipusat
mendokumentasikan bagaimana project scope akan
berdasar
distribusi
dari
AdministratorPemelihara Sistem. Kewenangan ini berada pada instansi yang mengelola database
-
managemant
yang
Collect Requirements Proses: proses penentuan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan stakeholder dan persyaratan untuk memenuhi
Administrator lokal, yaitu pihak yang memiliki wewenang
scope
didefinisikan, dievaluasi, dan dikendalikan.
SAKTI. c.
Plan Scope Management: proses membuatan
mengelola
tujuan proyek
data referensi lokal.
Kewenangan ini berada pada instansi yang tidak
-
rinci tentang proyek dan produk.
mengelola database SAKTI. Operator adalah
pegawai
yang
kewenangan oleh PA/KPA/Pejabat yang
diberi
project menjadi lebih kecil komponen dikelola. -
berupa aktivitas perekaman data pada modul SAKTI. Validator adalah pihak yang melakukan aktivitas atas
dilakukan olehoperator.
perekaman
data
yang
Contoh validator disini
Create Work Breakdown Structure (WBS): Proses pengelompokan penyelesaian project dan pekerjaan
ditunjuk
untuk melaksanakan fungsi teknis operasional SAKTI
pengujian/penelitian
Define Scope: Proses pengembangan penjelasan
Validate Scope: proses pengecekan apakah project sudah selesai atau belum.
-
Control Scope: Proses pemantauan status project, product scope, dan mengelola perubahan scope project.
adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk
Penyelesaian project scope diukur terhadap rencana
modul pembayaran. Approver adalah pihak yang
project yang telah ditentukan manajemen proyek.
melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data
Penyelesaian product scope di ukur terhadap product
yang dilakukan oleh operatordan/atau atas perekaman
requirements.
data yang telah disetujui olehvalidator. Contoh
Proses-proses tersebut berinteraksi satu sama lain
approver disini adalah Pejabat Penandatangan Surat
dan dengan proses di bidang pengetahuan lain juga.
Perintah
Setiap proses mungkin melibatkan usaha dari satu atau
Membayar
pembayaran.
(PPSPM)
untuk
modul
lebih
indikator
berdasarkan
individu
kebutuhan
atau proyek.
grup Setiap
individu proses
umumnya terjadi setidaknya sekali dalam setiap fase proyek. Meskipun proses disajikan disini sebagai komponen
diskrit
dengan
antarmuka
Halaman
yang |4
` didefinisikan dengan baik, dalam praktiknya hal ini
dengan baik untuk memastikan bahwa pekerjaan
mungkin tumpang tindih dan berinteraksi dengan cara
proyek
tidak dapat dijelaskan secara terperinci di sini.
tertentu. 3.
akan
menghasilkan
penyerahan
produk
METODOLOGI Untuk pengumpulan data secara valid dan
komprehensif, penulisan makalah ini menggunakan metode observasi objek secara langsung yang juga merupakan proyek dari tempat kerja penulis dan metode studi literatur terhadap beberapa hasil kajian atau penilitian terdahulu terkait implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi,
juga terkait
petunjuk teknis yang berkaitan dengan implementasi sistem. Selain itu juga dengan melakukan studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang mendukung. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode-metode
dalam
project
management
professional, dalam hal ini pada area manajemen ruang lingkup yang diawali dari inisiasi untuk Dalam konteks proyek, istilah ruang lingkup bisa
mendapatkan hasil berupa manajemen ruang lingkup
merujuk kepada:
proyek pengembangan sistem aplikasi keuangan
1. Product scope, fitur dan fungsi yang menjadi ciri
tingkat instansi.
sebuah produk atau jasa.
4.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2. Project scope, pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberikan produk dengan fitur dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebuah proyek umumnya menghasilkan produk
4.1 Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management) Program
Reformasi
Penganggaran
dan
meliputi
Perbendaharaan Negara yang diwujudkan melalui
komponen tambahan, masing-masing dengan produk
implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
yang saling terpisah tetapi saling bergantung. Sebagai
Negara (SPAN) yang telah berjalan dengan dengan
contoh, sebuah sistem telepon baru umumnya akan
baik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
mencakup empat bagian komponen perangkat keras,
Bendahara Umum Negara tidak akan terlepas dari
perangkat lunak, pelatihan, dan implementasi.
sistem keuangan yang ada pada satuan kerja (satker).
tunggal,
tetapi
produk
tersebut
dapat
Penyempurnaan ruang lingkup proyek diukur
Satker
merupakan
unit
terkecil dalam lingkup
terhadap rencana proyek, tetapi penyelesaian lingkup
kementerian
negara/lembaga
produk diukur terhadap persyaratan produk. Kedua
pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja
jenis manajemen raung lingkup harus terintegrasi
Negara
(APBN)
dalam
yang
rangka
melakukan
melaksanakan
Halaman
|5
` pembangunan nasional melalui dokumen anggaran
elektronik, dan/atau hasil cetak dari aplikasi SAKTI
yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan
merupakan alat bukti hukum yang sah; proses validasi
Anggaran (DIPA). Dengan demikan, penyempurnaan
dan persetujuan pada aplikasi SAKTI dilakukan secara
aplikasi keuangan pada satker harus sesuai dengan
elektronik.
aplikasi SPAN mengingat kualitas data SPAN sangat bergantung pada kemampuan sistem aplikasi keuangan di satker yang sedang dikembangkan. Pengembangan sistem informasi yang menjadi bagian dari SPAN tersebut sudah di luncurkan oleh Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2015 dengan nama Sistem
SAKTI memiliki beberapa modul yang digunakan dalam proses bisnis penganggaran dan perbendaharaan di tingkat satuan kerja, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Modul-modul tersebut yakni: 1.
Modul Penganggaran,
2.
Modul Komitmen,
3.
Modul Bendahara,
SAKTI merupakan program transformasi berskala
4.
Modul Pembayaran,
besar dibidang keuangan negara yang bertujuan
5.
Modul Persediaan,
meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan
6.
Modul Aset Tetap, dan
transparansi
7.
Modul Akuntansi dan Pelaporan.
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang dikenal dengan nama SAKTI.
dalam
pengelolaan
anggaran
perbendaharaan negara pada tingkat instansi penyempurnaan teknologi
proses
bisnis
informasi
Pengembangan
yang
SAKTI
penyempurnaan
proses
dan
melalui
pemanfaatan terintegrasi.
berfokus
bisnis
dan
dan
Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaanSAKTI yakni berikut ini: 1.
pada
pelaporan kementerian/ lembaga secara sistem
pemanfaatan
teknologi informasi yang terintegrasi.
elektronik; 2.
Sebagai sebuah sistem, dibanding dengan sistem informasi
yang
berlaku
saat
ini,
SAKTI
database
dan
perbendaharaan
dalam
suatu
3.
4.
Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai kewenangannnya;
5.
otomasi secara penuh, mempunyai database yang terpusat, memungkinkan perekaman data hanya sekali
SAKTI hanya dapat diakses oleh pengguna dengan user ID dan password;
tunggal pada tingkat instansi. SAKTI
memiliki beberapa karakteristik antara lain berupa
Sistem dalam SAKTI berupa single entry point, single database dan akuntansi berbasis akrual;
mengintegrasikan fungsi-fungsi yang terdapat pada penganggaran
SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan
Proses validasi dan approval elektronik pada SAKTI dilakukan secara berjenjang;
6.
Pengamanan
arsip
data
dan beroperasi dengan menggunakan prosedur yang
SAKTI
baku untuk semua proses serta analisis. Prinsip dasar
enkripsi, PIN dan hashed;
pelaksanaan SAKTI antara lain SAKTI dilakukan
7.
dilakukan
komputer
(ADK)
dengan menggunakan
Proses tutup buku pada SAKTI merupakan
secara sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi
proses
tutup
buku
SAKTI; aplikasi SAKTI hanya dapat diakses oleh
dinyatakan berakhir;
saat
periode
transaksi
penerima hak akses yang memiliki identitas pengguna dan kata sandi; informasi elektronik, dokumen
Halaman
|6
` 8.
9.
Periodisasi transaksi pada SAKTI adalah Januari
5.
Menteri
Keuangan
Nomor
sampai dengan Desember, anaudited dan audited;
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
dan
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
bertanggungjawab atas operasionalisasi SAKTI
dan 6.
di satker.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Adapun tahapan lahirnya SAKTI adalah sebagai
(SAKTI).
berikut: 7. 1.
Peraturan
Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
131/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan
Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 Juni
Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015.
2003 tentang Pelaksanaan Proses Transformasi Menuju E- Government; 2.
3.
Dikeluarkannya paket perundang-undangan di
4.2 Manajemen Waktu Proyek (Project Time Management)
bidang keuangan negara yang meliputi Undang-
Manajemen waktu merupakan hal yang paling
Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-
penting dalam sebuah penelitian, sehingga perlu ada
Undang
Nomor 1tahun 2004, dan Undang-
suatu blue print waktu penelitian yang nanti menjadi
Undang Nomor 15 tahun 2004 dalam rangka
acuan bagi penulis dalam menjalankan semua proses –
meningkatkan
profesionalitas
kualitas
proses dan aktivitas yang ada dalam penelitian ini.
pengelolaan
keuangan
serta
Berikut ITTO yang yang digunakan dalam Schedule
dan negara,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Control
publik;
pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
Manajemen
Waktu
Proyek
dalam
Tingkat Instansi (SAKTI) :
276/PMK.05/2008 tentang Program Reformasi Input
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang menyatakan program reformasi SPAN dilaksanakan melalui 3 komponen utama yaitu: reformasi proses bisnis, reformasi sistem TI dan tata kelola perubahan; 4.
Peraturan
Menteri
Keuangan
- Project Schedule - Change Request - Schedule Manageme nt Plan
Tools and Techniques - Schedule Change Control System - Change Request - Schedule Management Plan
Object - Schedule Updates - Corrective Action
Nomor
154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting
Tahapan piloting implementasi sakti adalah sebagai
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
berikut :
(SPAN); Tahapan Piloting Tahap I Piloting Tahap II
Unit yang ditunjuk Kantor Pusat DJPB Kanwil DJPB Prov. DKI Jakarta, KPPN Jakarta I s.d. V Kantor Wilayah DJPB dan KPPN Seluruh Indonesia
Waktu Pelaksanaan Paling lambat bulan Desember 2015 Paling lambat bulan Agustus 2016
Halaman
|7
`
Piloting Tahap III
Beberapa Satker di Kementerian Keuangan
Dalam diagram Gant Chart yang menggambarkan
2.
project schedule implementasi Aplikasi SAKTI :
Paling lambat bulan Januari 2017 Sebagai satu-satunya penyelenggara bidang perbendaharaan negara;
1/1/15 7/20/15 2/5/16 8/23/163/11/17
3.
Telah tersedia infrastruktur jaringan WAN di seluruh
Piloting Tahap I
kantor
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan; 4.
Piloting Tahap II
Sistem terintegrasi dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Piloting Tahap III
b. Weakness (W): 1.
Diagram Gant Chart
penerapan SAKTI/ manual.
Sesuai dengan tahapan piloting SAKTI dalam project schedule, realisasi Piloting Tahap III mengalamai
2.
3.
c. Opportunity (O):
sehingga diperlukan schedule update.
1.
(Strenghts),
akronim
kelemahan
(Opportunities),
dan
untuk
kekuatan
(Weakness),
peluang
ancaman
(Threats)
2.
perbaikan
dari
SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan 3.
1.
eksternal (peluang dan ancaman). Pada proyek 2.
Instansi didapatkan hasil Analisa SWOT sebagai berikut: 3.
a. Strength (S): Instansi
vertikal
Direktorat
Jenderal
ada
diupayakan
peningkatan
dan
juga
bisa
kualitas
dan
dan
Peranan TI sebagai pendukung tugas dan perbendaharaan
akan
mempunyai
d. Threat (T):
(kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan
pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
yang
TI
peluang yang sangat besar untuk berkembang
dihadapi. Fungsi dari Analisa SWOT adalah untuk
memisahkannya dalam pokok persoalan internal
sistem
infrastruktur
fungsi
kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang
mendapatkan informasi dari analisis situasi dan
terhadap
kuantitas SDM di bidang TI
dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan/organisasi dan kesempatan-
Dengan dukungan dana yang ada dari pemerintah, dimungkinkan untuk melakukan
lingkungan eksternal perusahaan/organisasi. Analisa
1.
Adanya tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik
4.3 Analisa SWOT terhadap Proyek adalah
Masih terdapat banyak bug yang memerlukan penyempurnaan
saat ini masih berlangsung Piloting SAKTI Tahap III
SWOT
Kemampuan teknis SDM di bidang TI yang belum merata.
perubahan jadwal (change schedule) yang seharusnya target akhir Januari 2017 sudah selesai, namun hingga
Satker masih terbiasa dengan sistem sebelum
Adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara (business reengineering) maka perencanaan yang sudah disusun dan sedang dilaksanakan dapat mengalami gangguan dan perubahan Masih sedikitnya SDM di bidang TI sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan sistem TI Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sistem yang sedang dibuat tidak dapat dimanfaatkan
Perbendaharaan tersebar di seluruh Indonesia;
Halaman
|8
` Berdasarkan analisa, pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berada pada posisi SO (Strengths - Opportunities).
Untuk itu dibutuhkan manajemen proyek yang baik dan komperhensif agar dapat melakukan tata kelola proses pengembangan SAKTI ini dengan baik sehingga dapat dicapai hasil sesuai yang diinginkan. 6.
DAFTAR PUSTAKA
[1]
Adapun Strategi yang harus dilakukan adalah: 1.
Melakukan update schedule pelaksanaan Piloting SPAN Tahap III; Melaksanakan tahapan piloting sesuai dengan project schedule sehingga sesuai dengan target pelaksanaan proyek; Membuat Patch Management yang baik untuk memperkecil skala system vulnerability berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dari Piloting Tahap I sampai dengan Piloting Tahap III;
2.
3.
5.
PENUTUP SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat
Instansi) merupakan program transformasi berskala besar dibidang keuangan negara yang bertujuan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang pelaksanaan proses transformasi menuju e-government [2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.05/2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara [3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); dan [5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). [6] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 [7] Edy Nasrudin, Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Dampak Individu dan Organisasi, 2017 [8] Project Management Institute, A guide to the Project management Body of Knowledge (PMBOK@Guide) – Fouth Edition. 2008 [9] I. Krisnadi, "Keekonomian dan Manajemen Proyek Teknik, Bagian I," 2016 http://www.academia.edu/29254199/ ( akses 25 November 2017) [10] E. Haryani, "Kajian Manajemen Proyek Pada Implementasi System Application and Product - Order to Cash PT. XYZ Semarang," Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, vol. 6, February 2009.
meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi
dalam
pengelolaan
anggaran
perbendaharaan negara pada tingkat instansi penyempurnaan teknologi
proses
bisnis
informasi
Pengembangan penyempurnaan
dan
yang
SAKTI proses
bisnis
dan
melalui
pemanfaatan terintegrasi.
berfokus dan
pada
pemanfaatan
teknologi informasi yang terintegrasi. Agar pelaksanaan proses pengembangan SAKTI dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dan detil agar proses implementasinya tidak
mengganggu
jalannya
operasional
bisnis
perusahaan.
Halaman
|9
