Manajemen Penanggulangan Kebakaran
Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah suatu sistem
penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran
sehingga kerugian berupa meterial dan jiwa manusia dapat dicegah atau
diminimalkan, yang diwujudkan baik berupa kebijakan dan prosedur yang
dikeluarkan perusahaan, seperti inspeksi peralatan, pemberian pendidikan
dan pelatihan bagi penghuni/pekerja, penyusunan rencana tindakan darurat
kebakaran, maupun penyediaan sarana pemadam kebakaran (Kartoadmodjo, 1989).
A. Program Penanggulangan Kebakaran
Program penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan
untuk mencegah atau memberantas kebakaran. Tindakan untuk menanggulangi
kebakaran antara lain:
1. Mengendalikan setiap perwujudan energi panas, seperti listrik, rokok,
gesekan mekanik, api terbuka, sambaran petir, reaksi kimia dan lain-
lain.
2. Mengendalikan keamanan setiap penanganan dan penyimpanan bahan yang
mudah terbakar.
3. Mengatur kompartemenisasi ruangan untuk mengendalikan
penyebaran/penjalaran api, panas, asap dan gas.
4. Mengatur lay out proses, letak jarak antar bangunan, pembagian zone
menurut jenis dan tingkat bahaya.
5. Menerapakan sistim deteksi dini dan alarm.
6. Menyediakan sarana pemadam kebakaran yang handal.
7. Menyediakan sarana evakuasi yang aman.
8. Membentuk regu atau petugas penanggulangan kebakaran.
9. Melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran.
10. Mengadakan inspeksi, pengujian, Perawatan terhadap sistem proteksi
kebakaran secara teratur.
(Depnaker, 1997)
B. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran
Rencana tindakan darurat kebakaran seperti yang tercantum dalam
Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2008 tentang penanggulangan
bahaya kebakaran dalam wilayah DKI Jakarta adalah menetapkan metode
tindakan keselamatan yang sistematis dan perintah evakuasi bila terjadi
kebakaran.
Rencana tindak darurat kebakaran antara lain :
1. Pembentukan tim pemadam kebakaran.
2. Pembentukan tim evakuasi.
3. Pembentukan tim P3K.
4. Penentuan satuan pengamanan.
5. Penentuan tempat berhimpun.
6. Penyelamatan orang yang perlu dibantu (orang tua, orang sakit, orang
cacat dan anak – anak).
Rencana tindak darurat ini berlaku pada saat kondisi darurat kebakaran.
C. Pembentukkan petugas penanggulangan kebakaran
Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 186 tahun 1999 tentang
unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja dalam pasal 5 meyebutkan
bahwa unit penanggulangan kebakaran terdiri dari : Petugas peran
kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit
penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran
sebagai penanggung jawab teknis.
D. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 186 tahun 1999 tentang
unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja tujuan dari latihan
evakuasi untuk menetapkan suatu prosedur untuk bertindak bila terjadi
kebakaran dan untuk mengembangkan kebiasaan para karyawan terhadap
situasi api pada masa yang akan datang.
Adapun frekuensi latihan dan pendidikan evakuasi untuk setiap perusahaan
akan selalu tergantung kepada berat ringan bahaya kebakaran dari masing
– masing perusahaan.
Pada umumnya latihan dilakukan sebagai berikut :
1. Bahaya kebakaran ringan : 1 – 2 kali / tahun
2. Bahaya kebakaran sedang : 3 – 4 kali / tahun
3. Bahaya kebakaran berat : 6 – 8 kali / tahun
E. Inspeksi sarana penanggulangan kebakaran
Untuk mengetahui kelayakan sarana penanggualangan kebakaran yang ada,
baik peralatan pendeteksi, pemadam, evakuasi dan sarana penunjang
kebakaran lainnya, maka perlu diadakan pemeriksaan secara berkala.
Kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan ini merupakan unsur penting guna
menjamin segi keandalan peralatan proteksi bila terjadi kebakaran.
Pemeriksaan yang disertai pengetesan, pemeliharaan dan pemeriksaan
terhadap :
1. Sistem deteksi dan alarm kebakaran
2. Sistem sprinkler otomatis
3. Sistem hydrant
4. Sitem pemadaman api
(Suma'mur, 1996)
F. Perencanaan Keadaan Darurat kebakaran
Keadaan darurat kebakaran adalah situasi dalam kejadian kebakaran pada
suatu bangunan yang terbakar, semua orang yang merasa terancam dalam
bahaya dan ingin menyelamatkan diri masing – masing. Dalam mengatasi
situasi tersebut harus melakukan latihan yang berulang – ulang dan
mengikuti skenario yang baku. Sistem tanggap darurat penanggulangan
kebakaran tertuang dalam buku panduan yang berisikan siapa dan berbuat
apa. Penyusunan rencana tindakan keadaan darurat harus dikerjakan oleh
tim yang melibatkan semua unsur manajemen.
Tahap perencanaan darurat keadaan darurat, adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi bahaya dan penafsiran risiko
2. Penakaran sumber daya yang dimiliki
3. Tinjauan ulang rencana yang telah ada
4. Tentukan tujuan dan lingkup
5. Pilih tipe perencanaan yang akan dibuat
6. Tentukan tugas – tugas dan tanggung jawab
7. Tentukan konsep operasi
8. Tulis dan perbaiki
(Suma'mur, 1996)
G. Sarana penanggulangan kebakaran
Dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No.10/KPST/2000 tentang
Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada gedung dan
Lingkungan disebutkan tentang sarana penanggulangan kebakaran yaitu
berupa alat atau sarana yang dipersiapkan untuk mendeteksi,
mengendalikan dan memadamkan kebakaran. Seperti : sistem deteksi dan
alarm, APAR, hydrant, sprinkler, sarana emergency dan evakuasi.
1. Sistem deteksi dan alarm kebakaran
Dalam strategi menghadapi bahaya kebakaran yang pertama adalah perlu
adanya sistem pendeteksian dini, sistem tanda bahaya serta sistem
komunikasi darurat. Agar api bisa lebih mudah dikendalikan atau
dipadamkan.
Deteksi kebakaran
Deteksi adalah alat yang berfungsi mendeteksi secara dini adanya suatu
kebakaran awal yang terdiri dari :
a. Detektor Asap (Smoke Detector)
b. Detektor Panas (Heat Detector)
c. Detektor Nyala Api (Flame Detector)
d. Detektor Gas (Gas Detector)
Departemen Tenaga Kerja RI.1997. Training Material Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran. Direktorat Pengawasan
Norma K3. Jakarta:Depnaker RI
Departemen Tenaga Kerja RI.1999. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No
186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
Jakarta : Depnaker RI.
Departemen Pekerjaan Umum RI, 2000. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum
No 10/KPST/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya
Kebakaran Pada Gedung dan Lingkungan. Jakarta : Depnaker RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2008. Perda Jakarta No. 8 Tahun 2008
Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah DKI Jakarta.
Jakarta:Pemprov Jakarta
Praptono, Kartoatmojo. 1989. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada
Bangunan-bangunan. Jakarta: Grafindo Utama
Suma'mur, P.K. 1996. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta :
PT. Gunung Agung
