MANAJEMEN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DI RUMAH SAKIT
DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS MATA AJAR MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEDOKTERAN KELUARGA MINAT UTAMA ILMU BIOMEDIK PSIKIATRI Pengampu : dr. Putu Suriyasa, MS, PKK, SpOK
Oleh : Dearisa Surya Yudhantara
(NIM -)
Wiharto
(NIM -)
Leo Rakhmat Wibowo
(NIM -)
Dyah Murni Hastuti
(NIM -)
Ika Endah Lestariningsih
(NIM -)
Indah Kusumawati
(NIM -)
Sri Wahyuni
(NIM -)
Susiati
(NIM -)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 1
BAB I PENDAHULUAN
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat maka pembangunan kesehatan dilakukan oleh semua komponen dunia kesehatan. Pembangunan yang dimaksud untuk mewujudkan visi yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan (Kemenkes, 2010) Pembangunan di bidang kesehatan pada masa ini tidak bisa terlepas dari adanya reformasi di bidang kesehatan. Dalam reformasi tersebut, profesionalisme merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi Kementerian Kesehatan. Profesionalisme sebagai strategi tersebut sebelumnya telah dicantumkan untuk mencapai visi Kementerian Kesehatan Kesehatan yaitu Indonesia Sehat 2010 menurut SK Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 pasal 29 (Depkes, 1992). Profesionalisme
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
rumah
sakit
dilakukan
peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medik. Maka, perlu disusun pedoman penyelenggaraan rumah sakit yang merujuk pada persyaratan minimal di berbagai standar, pedoman dan indikator. Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pemilik dan penelola rumah sakit untuk menata rumah sakit agar dapat meningktakan kemampuan dan mutu pelayanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, perubahan peraturan perundang-undangan, dan harapan masyarakat. Pedoman ini juga melingkupi pelayanan penunjang kesehatan medic sebagai salah satu prasyarat pelayanan kesehatan yang bermutu (Depkes, 2008) . Makalah ini dibuat untuk menunjukkan tentang berbagai hal mengenai seluk – beluk pelayanan penunjang medik terutama di rumah sakit. Pada makalah ini akan dibahas mengenai teori pelayanan penunjang medik hingga pedoman – pedoman yang telah tertera pada peraturan – peraturan yang berlaku.
2
BAB II ISI
A. Teori Pelayanan penunjang medik / pelayanan penunjang klinis ( Clinical Support Services / CSS ) di rumah sakit menurut John R. Griffith meliputi pelayanan diagnostik, terapeutik dan kegiatan di masyarakat umum. Pelayanan yang dimaksud juga meliputi tes laboratorium, pengobatan, prosedur pembedahan, dan terapi fisik. Banyak juga pasien yang memerlukan pelayanan sosial dan edukasi kesehatan. Pelayanan penunjang medik ini dilakukan oleh unit – unit atau petugas profesional yang ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut di masing – masing center kesehatan seperti rumah sakit (Griffith, 2006). Kebanyakan pelayanan penunjang medik merupakan rujukan dari dokter. Dokter memerlukan pelayanan penunjang medik untuk melakukan pencegahan, diagnosis, terapi, dan rehabilitasi pada pasien baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Pelayanan penunjang medik juga dilakukan pada pasien pasien dalam masa perawatan akut di rumah sakit, pasien dengan pengobatan jangka panjang dan pasien kunjungan rumah (Griffith, 2006). Organisasi penyelenggara kesehatan ( Healthcare organizations / HCO ) harus menyediakan pelayanan penunjang medik secara tepat, cepat dan biaya yang efektif. Organisasi penyelenggara kesehatan harus mengusahakan jumlah dan jenis pelayanan penunjang medik untuk pelayanan pada pasien. Pelayanan penunjang medik yang terlalu banyak, terlalu sedikit, kesalahan atau kualitas yang buruk pada piranti penunjang medik akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan secara umum dan mengakibatkan peningkatan biaya yang dikeluarkan. Optimalisasi pelayanan penunjang dilakukan dengan menyediakan kombinasi dan waktu pemeriksaan yang tepat, dan juga harus mempunyai kualitas yang bermutu dan biaya yang murah (Griffith, 2006). Pelayanan penunjang medis di organisasi penyelenggara kesehatan meliputi pelayanan diagnostik, pelayanan terapetik, dan pelayanan komunitas. Pelayanan Penunjang Medik diagnostik meliputi :
Laboraturium : kimiawi, hematologi, histopologi, bakteriologi, virologi, otopsi dan kamar jenazah.
Diagnostik imaging : radiologi, tomografi, radioisotop, ultra-sonografi dan CT scan
3
Laboraturium kardiopulmoner : elektrokardiografi, tes fungsi paru dan kateterisasi jantung.
Lain-lain : elektroensefalografi, elektromiografi dan audiologi.
Pelayanan Penunjang Medik terapeutik meliputi :
Farmasi
Ruang operasi : anastesi, ruang bedah, ruang pulih
ruang melahirkan/persalinan
unit gawat darurat
bank darah
rehabilitasi medik : terapi fisik, terapi respirasi, terapi wicara dan terapi okupasi.
Pelayanan sosial
radioterapi
psikologi klinik
terapi di rumah penderita : homecare, hospice
Pelayanan Penunjang Medik di Masyarakat umum meliputi :
Imunisasi
Program skrining berbagai penyakit tertentu
pelatihan resusitasi kardiopulmoner
Keluarga berencana dan KIA
Program kebugaran jasmani dan pengendalian berat badan (Griffith, 2006).
4
Tabel 1. Fungsi Pelayanan penunjang medik / pelayanan penunjang klinis ( Clinical Support Services / CSS ) (Griffith, 2006)
5
B. Peraturan Perundang – Undangan
Peraturan yang menjadi dasar adanya pelayanan penunjang medik adalah SK menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum, maka rumah sakit umum harus menjalankan beberapa fungsi, satu diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik. Bidang penunjang medik membawahi tiga buah seksi yaitu :
Seksi ketenagaan dan pengendalian mutu penunjang medik
Seksi pengembangan fasilitas penunjang medik
Seksi pemeliharaan fasilitas penunjang medik Peraturan terbaru yang mendasari tentang penunjang medik diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010. Menurut peraturan tersebut, penunjang medik adalah suatu peralatan yang dimiliki Rumah Sakit dimana harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang manajer di dalam kegiatan penunjang medik di rumah sakit punya dua fungsi, yaitu fungsi klinik dan fungsi manajerial. Fungsi seorang manajer penunjang medik di bidang klinik utamanya adalah menjamin mutu pelayanan yang baik. Produk pelayanan penunjang medik harus dapat memuaskan pasien dan juga memuaskan dokter yang meminta tindakan itu dilakukan pada pasiennya. Kunci keberhasilan pelayanan dengan kualitas teknis yang baik adalah dengan melakukannya secara baik, secara terus menerus dalam berbagai keadaan dan sedapat mungkin mencapai hasil seperti yang diharapkan. sedangkan sebagai fungsi klinik adalah harus bisa melakukan semua pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan medis fungsional (Griffith, 2006). C. Jenis – Jenis Pelayanan Penunjang Medis
1. Pelayanan Penunjang Radiologi Pelayanan radiologi meliputi pelayanan Radiodiagnostik, pelayanan radioterapi, dan pelayanan kedokteran nuklir. Pelayanan Radiodiagnostik Pelayanan radiodignostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnostic dengan mengunakan radio pengion, meliputi antara lain pelayanan X- ray konvensional, Computed 6
tomography, scan/CT . pelayanan radiologi wajib menjamin keamanan bagi pasien dan petugas di radiologi serta lingkunganya dengan melaksanakan kegiatan dengan cara pemeriksaan periodic terhadap peralatan radiologi dan pemeriksaan tingkat paparan pada petugas. Peralatan proteksi radiasi yang harus tersedia adalah apron setara dengan 0,25 mm timbal, shelding berlapis 2,5 mm timbal, sarung tangan berlapis dan kaca mata timbal (Dirjen Yanmed, 2008). Semua kamar pemeriksaan radiologi dibuat sedemikian rupa sehingga paparan radiasi di tempat yangdi huni masyarakat tidak lebih dari 0,25mSv/jam apabila pesawat radiologi sedang dioperasikan. Peralatan radiologi dipastikan mempunyai paparan bocor tidak lebih dari 100mR/jam pada jarak 1m dari focus untuk segala arah. Kelengkapan ruangan, harus ada Lead Apron dan accesoris lainnya, harus menyrahkan pengajuan film badge ke balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) depatermen Kesehatan /BATAN (Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan radiodiagnostik yang telah memenuhi persyaratan perizinan dari Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten
/Kota
sesuai
dengan
Permenkes
No.
780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyenggaraan Pelayanan Radiologi wajib menjamin keamanan bagi pasien, petugas dan lingkungan dengan melaksanakan kendali mutu dan memenuhi persyaratan ruangan,bangunan, peralatan dan sumber daya manusia sert kemampuan pelayanan sesuai dengan klasifikasi rumah sakitnya (Dirjen Yanmed, 2008).
Gambar 1. Bagan dan Struktur Instalasi Radiologi (Dirjen Yanmed, 2008).
7
Pimpinan Instalasi Radiologi diutamakan seorang spesialis radiologi yang diangkat oleh direktur rumah sakit. Penanggung jawab fungsional adalah seorang dokter spesialis radiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium Dokter Spesialis
radiologi,
sedangkan
penanggung
jawab
pengoperasian
alat
pelayanan
radiodiagnostik, diagnostic imaging selain USG dan radiologi intervensional adalah radiographer dan atau dokter spesilais radiologi (Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan Radioterapi Pelayanan radioterapi meliputi: 1. Pelayanan radioterapi ekternal adalah pelayanan radioterapi dengan mengunakan sumber radiasi yang berada di luar tubuh atau ada jarak antara pasien dengan alat penyinaran. 2. Pelayanan bakhiterapi adalah pelayanan radioterapi dengan mengunakan sumber radiasi yang didekatkan pada tumor. 3. Pelayanan radioterapi interstisial adalah pelayanan radioterapi dengan mengunakan sumber yang dimasukkan dalam tumor. Pelayanan radioterapi yang telah memenuhi persyaratan perijinan dari Menteri Kesehatan RI sesuai dengan Permenkes No. 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyenggaraan
Pealayanan Radiologi wajib menjamin keamanan pasien , petugas dan
lingkungan dengan melaksanakan kegiatan kendali
mutu dan memenuhi persyaratan
ruangan, bangunan, peralatan dan sumber daya manusia serta kemampuan pelayanan sesuai denga klaasifikasi rumah sakitnya. Pimpinan instalasi radioterapi adalah seorang dokter spesialis onkologi radiasi/dokter spesialis Radiologi konsultan onkologi Radiasi (Dirjen Yanmed, 2008). Pelayanan Kedokteran Nuklir Pelayanan kedokteran nuklir meliputi: 1. Pelayanan diagnostik in-vivo adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dengan cara pemberian radionuklida atau radifarmak dengan mengunakan alat pencacah atau kamera gamma dilakukan pengamatanterhadap radionuklida dan atau radiofarmaka tersebut selama berada dalam tubuh. Hasil yang diperoleh dari pengamatan tersebut dapat berupa citra maupun non citra. 2. Pelayanan diagnostic in-vitra adalah oemeriksaan yang dilakukan terhadap specimen yang
diperoleh
dari
pasien
mengunakan
teknik
radioimmunoassay
atau
immunoradiometric assay 3. Pelayanan pemeriksaan in-vivtro adalah gabungan antar pemeriksaan in-vivo dan in-vitro 8
4. Pelayanan terapi radiasi adalah suatu cara pengobatan dengan mengunakan radionuklida dan radiofarmaka (Dirjen Yanmed, 2008). Pimpinan Instalasi Kedokteran Nuklir adalah seorang Dokter spesialis Kedoktran Nuklir yang memiliki sertifikat kompetensi dari kolegium ilmu kedokeran nuklir Indonesia dan surat ijin praktek spesialis kedokteran nuklir. Dalam pneyenggaraan kegiatatannya dilaksanakan oleh staf medic dan non medik (Dirjen Yanmed, 2008). Pimpinan Instalasi Radiologi diutamakan seorang spesialis yang sesuai dengan jenis pelayanannya yaitu spesialis radiologi untuk radiologi diagnostic, spesialis onkologi radiasi untuk radioterapi dan spesialis kedokteran nuklir untuk kedokteran nuklir. Pimpinan Instalasi Radiologi diangkat oleh direktur rumah sakit setelah mendapat pertimbangan dari kelompok staf medic fungsional Radiologi (Dirjen Yanmed, 2008). Tugas Instalasi Radiologi adalah 1. Menyusun bahan rancangan awal rencana strategis RS di lingkup instalasi radiologi. 2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi radiologi. 3. Menyusun bahan usulan program instalasi radiologi. 4. Menyusun rencana kerja/ kegiatan instalasi radiologi. 5. Menyusun rencana pelaksanaan kerja/ kegiatan instalasi radiologi. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja instalasi radiologi (Dirjen Yanmed, 2008).
2. Pelayanan Laboratorium Penanggung jawab laboratorium rumah sakit adalah seorang dokter spesialis patologi klinik atau apabila tidak memungkinkan , dapat dilaksanakan oleh seorang dokter umum yang telah mendapat pelatihan mengenai manajemen dan teknis dibidang laboratorium klinik . staf laboratorium klinik RS terdiiri dari tenaga analis , perawat, tenaga administrasi, dan tenaga lain untuk menunjang pekerjaan laboratorium klinik rumah sakit (Dirjen Yanmed, 2008). Dalam menyenggarakan pelayanan laboratorium, rumah sakit harus mempunyai kebijakan, prosedur sesuai Pedoman Praktek Laboratorium yang benar (Goog Laboratory Practice) yang diterbitkan oleh Depatermen Kesehatan RI untuk melaksanakan dan mendokementasikannya. Pedoman GLP tersebut mencakup persyaratan saranan, prasaranan, peralatan , reagenisasi, penanganan dan pemeriksaan specimen, pencatatan dan pelaporan , upaya menjaminan mutu hasil pemeriksaan laboratorium serta Kesselamatan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008). 9
Secara khusus bagian dari laboratorium yang melayani gawat darurat (lab,cito) dan rawat jalan serta bank darah hendaknya terletak tidak jauh dari unit gawat darurat dan laboratorium induk jadi merupakan satu kelompok laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008).
Gambar 2. Bagan dan Struktur Instalasi Laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008).
Tugas Instalasi Laboratorium adalah 1. Menyusun bahan rancangan awal rencana strategis RS di lingkup instalasi laboratorium 2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi laboratorium 3. Menyusun bahan usulan program instalasi laboratorium 4. Menyusun rencana kerja/ kegiatan instalasi laboratorium 5. Menyusun rencana pelaksanaan kerja/ kegiatan instalasi laboratorium 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja instalasi laboratorium (Dirjen Yanmed, 2008)
3. Pelayanan Farmasi Pelayanan farmasi di rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut. Pelayanan farmasi meliputi penyediaan dan distribusi semua perbekalan farmasi , pelayanan farmasi klinik, serta membuat informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan pengunaan obat. Instalasi farmasi rumah sakit dipimpin oleh seorang apoteker penuh waktu yang mempunyai pengalaman 2 tahun di bagian farmasi rumah sakit, telah terdaftar di Depatermen Kesehatan dan mempunai ijin kerja (Dirjen Yanmed, 2008).
10
Rasio jumlah apoteker dibanding jumlah TT minimal adalah 1: 50 . rasio apoteker dengan assisten apoteker minimal 1: 2. Harus tersedia ruangan dan fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi sesuai dengan peraturan. Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutahir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dalam pelayanan farmasi itu sendiri . kebijakan dan prosedur dibuat oleh Kepala Instalasi dan Komite Farmasi dan Terapi serta para apoteker (Dirjen Yanmed, 2008).
Gambar 3. Bagan dan Struktur Instalasi Farmasi (Dirjen Yanmed, 2008).
Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi , melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik. Tugas Instalasi Farmasi: 1. Menyusun bahan rancangan awal rencana strategis RS di lingkup instalasi farmasi 2. Menyusun bahan rancangan kebijakan instalasi farmasi 3. Menyusun bahan usulan program instalasi farmasi 4. Menyusun rencana kerja/ kegiatan instalasi farmasi 5. Menyusun rencana pelaksanaan kerja/ kegiatan instalasi farmasi 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja instalasi farmasi (Dirjen Yanmed, 2008).
11
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN Manajemen pelayanan penunjang medis, sesuai dengan pasal 29 PERMENKES 983/1992 tentang reformasi bidang kesehatan. Pelayanan penunjang medis merupakan peralatan yang dimiliki Rumah Sakit dimana harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pedoman sesuai dengan fungsi klinis dan fungsi manajerial untuk menjamin mutu pelayanan yang baik. Masing-masing instalasi mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung terhadap Direktur Medik dan Keperawatan. Pelayananan penunjang medis merupakan bagian Integral yang penting dan menentukan dalam pelayanan rumah sakit.
B. SARAN Optimalisasi Fungsi dan Peran tiap Instalasi penunjang Medik dan penunjang RS.
Menjadi tim yang solid.
Memperluas jangkauan pelayanan yang bersifat : promotif masyarakat dg cara misalnya melalui radio kesehatan.
12
dan preventif
kpd
DAFTAR PUSTAKA
Griffith JR, White KR. 2006. Clinical Support Services. The Well-Managed Healthcare Organization 6th edition. Chicago : Health Administration Press. Halaman 293 – 340
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI.2008. Jakarta
Peraturan Menteri Kesehatan No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1197/MENKES/SK/X/2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI No.1014/MENKES/SK/IX/2008, tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.01-160 tentang RENSTRA 2010-2014
.
13
