BAB I PENDAHULUAN
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat , komplek, dan bahkan terkadang tidak terduga. Pembangunan kesehatan dilakasanakan dengan memperhatikan dinamika kependududkan, epidemiologi penaykit, perubahn ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokkratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat maka pembangunan kesehatan dilakukan oleh semua komponen dunia kesehatan. Pembangunan yang dimaksud untuk mewujudkan visi yang telah dibuat oleh kementrian kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan (KEMENKES 2010) . Pembangunan dibidang kesehatan pada masa ini tidak bisa terlepas dari adanya reformasi di bidang kesehatan tidak bisa terlepas dari adanya reformasi di bidang kesehatan. Dalam reformasi tersebut, profesionalisme merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi Kementrian Kesehatan. Profesionalisme sebagai strategi tersebut sebelumnya telah di cantumkan untuk mencapai Kementrian Kesehatan yaitu Indonesia sehat 2010 menurut SK Menteri Kesehatan RI No.983 / Menkes / SK / IX / 1992 pasal 29 ( Depkes, 1992 ). Profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas di lakukan peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medik. Maka, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Puskesmas yang merujuk pada persyaratan minimal di berbagai standar, pedoman dan indikator. Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pemilik dan pengelola puskesmas untuk menata puskesmas agar dapat meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, perubahan peraturan perundang-undangan, dan harapan masyarakat. Pedoman ini juga melingkupi pelayanan penunjang kesehatan medik sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan yang bermutu. ( Depkes,2008 ). Pedoman ini dibuat untuk menunjukan tentang berbagai hal mengenai selukbeluk pelayanan penunjang medik terutama di puskesmas pada pedoma ini akan dibahas mengenai teori pelayanan penunjang medik hingga pedoman-pedoman yang telah tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku.
1
BAB II ISI A. Teori Pelayanan penunjang medik/ pelayanan penunjang klinis (Clinical Support Services/ CSS) di puskesmas menurut John R.Griffith meliputi pelayanan diagnostik,terapeutik dan kegiatan di masyarakat umum. Pelayanan yang dimaksud juga meliputi tes laboratorium pengobatan, prosedur pembedahan, dan terapi fisik. Banyak juga pasien yang memerlukan pelayanan sosial dan edukasi kesehatan. Pelayanan penunjang medik ini di lakukan oleh unit-unit atau petugas profesional yang di tunjuk untuk melakukan tugas tersebut di masaing-masing Center kesehatan seperti puskesmas ( Griffith,2006 ). Kebanyakan pelayanan penunjang medik merupakan rujukan dari dokter. Dokter memerlukan pelayanan penunjang medik untuk melakukan pencegahan, diagnosis, terapi, dan rehabilitasi pada pasien baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap ( Griffith,2006 ). Organisasi penyelenggara kesehatan ( Healthcare organization / HCO ) harus menyediakan pelayanan penunjang medik secara tepat, cepat, dan biaya yang efektif. Organisasi penyelenggara kesehatan harus mengusahakan jumlah dan jenis pelayanan penunjang medik untuk pelayanan pada pasien. Pelayanan penunjang medik yang terlalu banyak, terlalu sedikit, kesalahan atau kualitas yang buruk pada piranti penunjang medik akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan secara umum dan mengakibatkan peningkatan biaya yang dikeluarkan. Optimalisasi pelayanan penunjang di mlakukan dengan menyediakan kombinasi dan waktu pemeriksaan yang tepatm, dan juga harus mempunyai kualitas yang bermutu dan biaya yang murah ( Griffith,2006 ). Pelayanan penunjang medis di organisasi penyelenggara kesehatan meliputi pelayanan diagnostik, pelayanan teraperik dan pelayanan komunitas. Pelayanan penunjang medik diagnostik meliputi : a.
Laboratorium
b.
Kimiawi
c.
Hematologi
Pelayanan Penunjang Medik terapeutik meliputi a.
Farmasi
b.
Ruang Melahirkan/Persalianan
c.
Unit Gawat Darurat
Pelayanan Penunjang Medik di Masyarakat Umum meliputi a. Imunisasi b. Program skrining berbagai penyakit tertentu ( TB, Kusta ) c. Keluarga berencana dan KIA(Griffith, 2006)
2
B. Jenis-jenis pelayanan penunjang medis Penanggung jawab laboraturium puskesmas kersana adalah seorang dokter, di kerjakan oleh seorang analis. Dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium, puskesmas harus mempunyai kebijakan, prosedur sesuai pedoman praktek laboratorium yang benar ( Goog Laboratory Practice ) yang di terbitkan oleh Departemen Kesehatan RI untuk melaksanakan dan mendokumentasikannya, pedoman GLP tersebut mencakup persyaratan sarana prasarana, peralatan, reagenisasi, penanganan dan pemeriksaan specimen, pencatatan dan pelaporan, upaya menjamin mutu hasil pemeriksaan laboratorium serta keselamatan kesehatan kerja ( K3 ) di laboratorium ( Dirjen Yanmed, 2008 ).
3
DAFTAR PUSTAKA
Griffith JR, White KR.2006. Clinical Support Services.The Well- Managed Healthcare Organization 6 th. Chicago :Health Administration Press. Halaman 293-340. Peraturan Menteri Kesehatan No.411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01-160 tentang RENSTRA 2010-2014
4
