BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak top manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Paradigma saat ini, pemberian upah di negara kita disadari atau tidak lebih condong untuk berkiblat ke barat, dimana dalam studi kasusnya upah kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh seperti upah buruh lepas di areal perkebunan, dan upah pekerja buruh bangunan misalnya. Mereka biasanya dibayar mingguan atau bahkan harian. Itu untuk buruh, sedangkan gaji menurut pengertian keilmuan barat terkait dengan imbalan uang yang diterima oleh setiap karyawan atau pekerja tetap yang dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pandangan dan pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu hanya terletak pada Jenis karyawannya yang berkategori karyawan tetap atau tidak tetap dengan sistem pembayarannya secara bulanan, harian atau per periode tertentu.
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Upah Minimum Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mulamula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. KOmponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan
tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya : tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja. Penggunaan peraturan upah minimum mengikuti prinsip “lex specialis derogat lex generalis” yaitu bila ada peraturan yang lebih khusus maka yang lebih umum tidak berlaku. Jadi hanya ada satu peraturan upah minimum yang berlaku untuk setiap perusahaan. Misalnya, Jika seorang bekerja di kabupaten suatu propinsi, tetapi di kabupaten tersebut belum menetapkan UMK maka yang berlaku padanya adalah UMP. Jika UMK sudah ada di kapubaten tempat mereka bekerja, maka upah minimum yang berlaku adalah UMK. Bila pekerja tersebut bekerja di sektor retail dan di kabupaten tersebut telah di tetapkan UM Sektoral Kabupaten (UMSK) maka Upah Minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten di daerah tersebut. Di beberapa kota tertentu terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan; Upah minimum juga ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan (bukan hanya sektor). Upah
Minimum
berlaku
di
33
propinsi
dan
kurang
lebih
340
kabupaten/kotamadya di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2008, terdapat 176.986 perusahaan sektor formal (punya legalitas seperti PT,CV) tercatat memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), di tahun 2011 diperkirakan meningkat menjadi 197.000 yang tercatat. Data Statistik tahun 2010, menunjukan angkatan kerja mencapai 116 juta; dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 107,41 juta jiwa dan sisanya 8,96 juta jiwa merupakan pengangguran terbuka. Dari 107,41 juta jumlah penduduk yang bekerja terdapat 33,96 juta orang yang bekerja dibawah 35 jam/minggu yang dikategorikan sebagai setengah menganggur. Berdasarkan data terakhir tahun 2008, tercatat 3.405.615 jumlah anggota Serikat Pekerja (yang terdaftar, sesuai Kepmenaker No.16/ 2001 tentang Pencatatan Serikat
Buruh/Pekerja). Sedang bila melihat jumlah total anggota Serikat Pekerja terdapat 1.092.832 lagi anggota Serikat Pekerja yang tidak terdaftar. Bila dilihat dari tingkat keanggotaan Serikat Pekerja, maka densitas serikat di Indonesia hanya mencapai 5 10% dari jumlah pekerja. Dewan Pengupahan bertanggung jawab melakukan kajian studi mengenai Upah Minimum yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur, Walikota/Bupati masingmasing daerah. Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. 2.2 Dasar Pertimbangan dan Penetapan Upah Minimum 1. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum. 2. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata. 3. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya. 4. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah 5. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia. 6. Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita. 2.3 Jenis Upah Minimum 1. Upah Minimum Sektoral Propinsi Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi. Upah Minimum Sektoral Propinsi ditetapkan di beberapa propinsi atas dasar kesepakatan antara organisasi pengusaha dan organisasi sektoral pekerja.
2. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/kota) adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.Upah Minimum sektoral di tingkat Propinsi dan kabupaten/kotamadya adalah hasil perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja dan ditetapkan oleh Gubernur.
3. Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Propinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi. Besarnya Upah Minimum Propinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian
Pengupahan
dan
Jaminan
Sosial
Dewan
Ketenagakerjaan
Daerah.Upah minimum Kabupaten/Kota lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.
Daftar Upah Minimum Propinsi tahun 2013
NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000, Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000, Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000, Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087, Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000, Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000, Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000, DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000, Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000, Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500, Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127 Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073, Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,
Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000, Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.
