Makalah Tentang Kasus Penculikan Aktivis 1998

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Dan penurunan jabatan Presiden Soeharto.Peristiwa Mei 1998 yang merupakan suatu gerakan reformasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik politik, sosial, dan ekonomi. Dari faktor politik, dipicu oleh pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI setelah hasil pemilu 1997 menunjukkan bahwa Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI kemudian Ia membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi ini diawali dengan adanya sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 19982003. Presiden Suharto kemudian membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kabinet yang sarat akan kolusi dan nepotisme ini kemudian membuat mahasiswa bergerak. Ditambah dengan terjadinya krisis moneter, maka pada  bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga  barangbarang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

1

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dampak yang timbul akibat dari penculikan aktivis 1998 ? 2. Cerita Fakta Tentang Kasus Penculikan aktivis 1998 ? 3. Upaya Penuntasan Kasus ini ? 4. Bagaimana Mengatasi Kasus ini ? 5. Apa saja sebab Terjadinya Kasus ini ? 1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui akibat penculikan aktivis 1998 2. Untuk mengetahui cerita fakta kasus ini 3. Untuk mengetahui bagaimana penuntasan kasus yang terjadi 4. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kasus ini 5. Untuk mengetahui sebab terjadinya kasus ini

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kronologis Penculikan Aktivis 1998

Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami lukaluka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Hal ini berlanjut pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam

pelaksanaannya,

pemerintahan

Orde

Baru

banyak

melakukan

 penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.

3

Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini: 

Krisis Politik  Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari  berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan  politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden

Suharto

dilaksanakan

dan

kroni-kroninya.

pemerintahan

Orde

Baru

Artinya,

demokrasi

yang

bukan

demokrasi

yang

semestinya. 

Krisis Hukum Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat  pembenaran

para

penguasa.

Kenyataan

itu

bertentangan dengan

ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan  pemerintah (eksekutif). 

Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada  bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: hutang luar negeri Indonesia yang sangat

4



Krisis Sosial Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.



Krisis Kepercayaan Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan  politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem  peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Melihat aksiaksi tersebut, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokohtokoh agama dan tokohtokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto. Dan puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana  Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan  pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini tentu saja adalah turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Selain berdampak pada turunnya Soeharto dari kursi Kepresidenan, peristiwa Mei 1998 ini juga  berdampak pada: 1.

Banyak yang hilang pekerjaan akibat tempat tepat bekerja dirusak ataupun di bakar 

5

2.

Kerugian materil yang tidak dapat dihitung lagi.

3.

Banyak korban yang menderita fisik dan psikis, apalagi korban dari tindak kekerasan seksual.

Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1997, membuat Indonesia mengalami krisis. Terjadi PHK di manamana,  banyaknya pengangguran dan harga BBM dinaikkan membuat keadaan semakin memburuk. Aksiaksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian. Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada tanggal 13 sampai 15. Ketiadaannya aparat membuat kerusuhan Mei 1998 ini mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Perspektif Politik terjadinya Kerusuhan Mei 1998 tidak lepas dari aspek politik yang terjadi saat itu. Isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elite khususnya elite tentara sejak awal 1998. Sebagian pegamat menganalisa bahwa “konflik” yang terjadi antara Wiranto dan Prabowo sengaja diciptakan Soeharto agar terjadi keseimbangan sehingga tidak ada yang terlalu dominan. Kasus yang memukul Prabowo menjelang Mei 1998 adalah penculikan aktivis mahasiswa. Kasus penculikan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di ibukota, pada akhir 1997 dan Januari 1998. Dengan munculnya kasus penculikan, posisi Wiranto menjadi di atas angin. Ia berhasil menampilkan diri sebagai figure demokrat dan seolaholah berpegang pada hukum. Prabowo mengakui adanya sembilan orang yang ditangkap anggota Tim Mawar. Semuanya telah dilepaskan dengan selamat dan mereka yang masih hilang bukanlah tanggung jawabnya.

6

Artinya, memang ada pihakpihak lain di luar Prabowo yang ikut menangkap para aktivis. Rivalitas antara Prabowo dan Wiranto jelas mewarnai politik internal di ABRI menjelang Insiden Trisakti dan huruhara Mei 1998. Saat terjadinya kerusuhan pun Pangab Wiranto pergi ke Malang pada 14 Mei 1998 dengan membawa banyak jenderal sedangkan saat itu situasi di Jakarta sedang darurat dan tidak ada pengamanan satupun dari Brimob,  pasukan Brimob ditarik dan Kostrad yang diturunkan ke lapangan untuk  pengamanan. Karena saat itu komando masalah keamanan adalah Mabes ABRI yang membawahi POLRI dan TNI. Disengaja atau tidak tetapi itu yang terjadi pada saat huruhara  berlangsung. Hubungan Militer dan Sipil saat itu berlangsung baik. Tetapi pada saat itu sipil yang dianggap pro demokrasi dan menginginkan perubahan membuat para petinggi menganggap orang sipil menentang penguas rezim ORBA. Masa pemerintahan ORBA juga dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Dimana dalam setiap mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintahan selalu menggunakan militer untuk mengatasi masalah yang sering kali menggunakan cara yang bersifat represif. Pelanggaran HAM dapat dilakukan terangterangan dimanapun oleh alat negara tanpa adanya  proses hukum. Awal 1998 saat pemerintahan Orba berlangsung terjadi krisis. Krisis yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah saat itu membuat rakyat melakukan tindakan kejahatan di manamana. Aksi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa mulai terjadi dimanamana. Aksi dilakukan untuk menuntut mundur Soeharto karena dinilai telah gagal dalam mengatasi masalah krisis Indonesia. Soeharto memerintahkan militer untuk menghalang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan militer tidak segansegan melakukan tindakan represif yang

7

 berujung pada kematian di kalangan demonstran. Situasi ini membuat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden saat itu. 2.2 Dampak Peristiwa Mei 1998 A. Dampak Negatif 1.

Agenda reformasi telah ditetapkan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundang-udangan yang baru, tetapi setelah  berlangsung lebih dari 12 tahun lamanya, terasa bahwa reformasi  berjalan secara belum terarah.

2.

Bila dinilai kembali kepada kondisi sebelum reformasi maka tampak  bahwa kekuasaan yang pada wkatu dulu bersifat otoriter, sekarang harus bersifat demoratis, pemerintahan yang terpusat harus menjadi desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan penuh larangan serta pengawasan seharusnya lebih terbuka, transparan, serta kebebasan.

3.

Rasionalitas dan objektivitas telah tersisihkan sehingga muncul egoism, perseorangan maupun kelompok tanpa mengidahan etika, moral, norma, dan hukum yang ada. Politik kekerasanbanyak  bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan baru dalam masyarakat

sehingga

sulit

mengatasi

maupun

kehidupan

 bermasyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus segera diatasi dan dihapuskan.

B. Dampak Positif 1.

Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan kita saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun

pendapat-pendapat

pengamat

bidangnya.

Munculnya

suasana baru yang bisa kita saksikan diantaranya terdapatnya kebebasan pers, kebebasan akademis, kebabasan berorganisasi dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan  pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik

8

maupun narapidana politik, hal ini bisa dinilai sebagai lambang dari suatu kebebasan berpolitik di Indonesia. 2.

Timbulnya kesadaran baru masyarakat bisa bertindak dan berbuat sesuatu

serta

melakukan

 pendobrakan atas

perubahan-perubahan

diantaranya

rasa ketakutan berpolitik, terhadap proses

 pembodohan yang telah berlangsung hampir lebih dari tiga puluh tahun. 3.

Memang, sebelum gerakan reformasi dimulai maka semua orang merasakan kelemahan tidak bisa berbuat apa pun tanpa daya dan takut berpolitik, berpendapat, dan berbicara. Namum, dengan  pengalaman baru bereformasi, masyarakat Indonesia, khususnya  para

mahasiswa,

mulai

sadar

dan

memiliki

serta

dapat

memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif, kesadaran baru ini penting sekali artinya dalam rangka perjuangan selanjutnya menuju reformasi yang total dan menyeluruh.

2.3 Kasus Hak Asasi Manusia Tentang Penculikan Para Aktifis

Kasus penculikan aktivis 1997/1998 di Jakarta adalah peristiwa  penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis prodemokrasi saat masa orde baru, namun hingga kini belum sepenuhnya tuntas karena belum terlaksananya sidang terhadap tersangka utama Prabowo Subianto. Selain itu, beberapa dari mereka yang hilang belum juga ditemukan. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR  bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto  pada 21 Mei. Peristiwa diatas adalah kasus pelanggaran HAM berat, sebelum mengulas  peristiwa diatas lebih lanjut kita harus mengetahui pengertian HAM. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, tidak

9

ada kuasa apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangat mendasar (fundamental) bagi hidup maupun kehidupan manusia serta merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Tujuan HAM adalah melindungi hak-hak yang telah ada sejak lahir mengatur hubungan antar manusia, dan mengatur perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain. Namun dengan adanya tujuan dari HAM ini masih  banyak yang melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap  perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,  pada tahun 1998 terjadi pelanggaran ham yaitu penculikan para aktivis peristiwa ini termasuk kedalam pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang  berbahaya

dan

mengancam

nyawa

manusia,

seperti

pembunuhan,

 perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya. Setelah kronologis yang dinyatakana diatas pada bulan Mei 1998, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Selama Periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal yang bernaa Leonardus Gilang, 9 orang

10

dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief. Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah. Herman Hendrawana, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hambun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucik Siahaan, Hendra Hambali, Yading Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka  berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Kasus penculikan aktivis menimpa para aktivis pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong negara. Gagasangagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Berawal dari tahun 1996 saat mulai maraknya kampanye Pemilu, dimana  beberapa anggota PDI Perjuangan diculik tanpa ada berita atas kejelasan nasib mereka. Berlanjut pada saat kerusuhan mei 1998, hingga penculikan  para aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. (29 April –  14 Maret 1997) selama masa kampanye pemilu muncul fenomena kampanye “Mega Bintang”. Hal ini sesuai dengan perintah Megawati Soekarno Putri agar massa pendukungnya tidak mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Soerjadi. Selanjutnya Mendagri sekaligus ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Yogie S Memet bersama dengan ketua Panwaslakpus, Singgih serta Kasospol ABRI yang dijabat oleh Syarwan Hamid, mengeluarkan larangan menggunakan spanduk Mega Bintang karena melanggar ketentuan perundangan pemilu. Di lain sisi muncul kelompok yang mengatasnamanakan Solidaritas Indonesia Untuk Amien dan Mega (SIAGA) sebagai calon Presiden RI. Sebagai sekretaris Jenderal SIAGA saat itu dijabat oleh Pius Lustrilanang. (2 Mei 1997) Sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa memperingati hari pendidikan nasional. (1

11

Juni 1997) sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa yang eksis pada saat itu memperingati hari lahirnya Pancasila versi Soekarno. (17 Agustus 1997) sekelompok aktivis pemuda dan mahasiswa melakukan upacara proklamasi tandingan memperingati hari kemerdekaan RI. (28 Mei 1997) berlangsung  pemilu dan dimenangkan kembali oleh partai Golkar dengan memenangi lebih dari 70 % kursi DPR RI. (18 Februari 1998) terdengar ledakan di rumah susun (rusun) tanah tinggi Jakarta pusat. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian, bahwa ledakan terjadi diakibatkan oleh bahan peledak yang dibuat disalah satu kamar di rusun tersebut. Agus Priyono alias Agus Jabo salah seorang aktivis SMID kemudian ditangkap di TKP dalam kondisi terluka. (1  –   11 Maret 1998) berlangsung sidang umum MPR RI dan hasilnya kembali mengukuhkan Soeharto sebagai presiden RI dan didampingi oleh BJ Habbibie sebagai wakil presiden. (Februari  –   Mei 1998) terjadi kasus penculikan dan  penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, dimana sebagian dari mereka

adalah

aktivis

pro-demokrasi.

Dari

jumlah

tersebut,

yang

dikembalikan hanya 9 orang, terdiri dari ; Aan Rusdiyanto hilang pada 13 Maret 1998 diambil paksa dirumah susun klender Jakarta Timur, Andi Arief hilang pada 28 Maret 1998 diambil paksa di Lampung, Desmon J Mahesa hilang pada 4 Februari 1998 diambil paksa di Jakarta, Faisol Reza hilang pada 12 Maret 1998 dikejar dan ditangkap di RS Ciptomangunkusumo Jakarta Pusat, Haryanto Taslam hilang pada 2 Maret 1998 saat mengendarai mobil dikejar dan diambil paksa di depan pintu Taman Mini Indonesia Indah, Mugiyanto hilang pada 13 Maret 1998 diambil paksa dirumah susun Klender Jakarta Timur, Nezar Patria hilang pada 13 Maret 1998 diambil paksa dirumah susun Klender Jakarta Timur, Pius Lustrilanang hilang pada 4 Februari 1998 diambil paksa di Jakarta, Raharja Waluya Jati hilang pada 12 Maret 1998 dikejar dan ditangkap di RS Ciptomangunkusumo Jakarta Pusat. Sedangkan 13 orang yang belum kembali hingga sekarang, terdiri dari; Dedy Hamdun hilang pada 29 Mei 1998 diambil paksa di Jakarta, Hermawan Hendrawan hilang pada 12 Maret 1998 diambil paksa di Jakarta, Hendra Hambali hilang pada 14 Mei 1998 diambil paksa di Jakarta, Ismail hilang

12

 pada 29 Mei 1997 diambil paksa di Jakarta, M Yusuf hilang pada 7 Mei 1997 diambil paksa di Jakarta, Nova Al Katiri hilang pada 29 Mei 1997 diambil  paksa di Jakarta, Petrus Bima Anugrah hilang pada minggu ke-3 bulan Maret 1998 diambil paksa di Jakarta, Sony hilang pada 26 April 1997 diambil paksa di Jakarta, Suyat Februari hilang pada tahun 1997 diambil paksa di Jakarta, Ucok Munandar Siahaan 14 Mei 1998 Diambil paksa di Jakarta, Yadin Muhidin hilang pada 14 Mei 1998 diambil paksa di Jakarta, Yani Afri hilang  pada 26 April 1997 diambil paksa di Jakarta, Wiji Tukul hilang pada Mei 1998 diambil paksa di Jakarta. (April 1998) Salah seorang dari 23 orang yang diambil paksa, yaitu Leonardus Nugroho (Gilang) dinyatakan hilang dan tiga hari kemudian ditemukan meninggal dunia di Magetan Jawa Timur dengan kondisi luka tembak ditubuhnya. (30 Juni 1998) KontraS menggelar siaran  pers untuk menanggapi pernyataan Menhankam / panglima ABRI Jendral TNI Wiranto dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997  –  1998. (3 Agustus 1998) Karena mendapat desakan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, maka Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Tim ini diketuai oleh Jenderal TNI Subagyo HS selaku KSAD, kemudian wakil ketua terdiri dari Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam). Kemudian anggota terdiri dari Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamiri Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri). (24 Agustus 1998) Letjen TNI Prabowo Subianto selaku mantan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) diberhentikan dari dinas kemiliteran. (Februari 1999) Dalam rangka menindaklanjuti salah satu keputusan Menhankam / Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom ABRI, selanjutnya diketahui adanya Tim Mawar yang dibentuk oleh Kopassus sebagai kelompok yang terlibat dan diduga bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998.

13

Dalam kasus ini sebuah yang disebut dalang dari penculikkan para aktivis adalah Tim Mawar. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik  pro-demokrasi. Kasus penculikan ini menyeret 11 anggota tim mawar ke  pengadilan Mahmiti II pada bulan April 1999. Saat itu Mahmiti II Jakarta yang diketahui Kolonel CHK Susanto memutus perkara nomor PUT.25-16/KAD/MMT-II/IV/1999 yang memvonis Mayor Inf Bambang Kristino (Komandan Tim Mawar) 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Kapten Inf Fausani Syahrial (FS) Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf Nugroso Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus dan Kapten Inf Untung Budi Harto, masing-masing 20  bulan penjara dan memecat mereka sebagai anggota TNI. Sedangkan, 6  prajurit lainnya dihukum penjara tetapi tidak dikenai sanksi pemecatan sebagai anggota TBI. Mereka itu adalah Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Inf Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid masing-masing dipenjara 1 tahun 4 bulan. Sementara Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto dan Sertu. Sukadi hanya dikenai hukuman penjara 1 tahun. Menurut  pengakuan, Komandan Tim Mawar, Mayor Bambang Kristino di sidang Mahkamah Militer, seluruh kegiatan penculikan aktivis itu dilaporkan kepada komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga tidak bisa dikonfirmasi. Sementara itu tanggung jawab komando diberlakukan kepada  para Perwira pemegang komando pada saat itu. Dewan Kehormatan Perwira telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan ABRI. Atas rekomendasi itu Pangab menjatuhkan hukuman terhadap mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto berupa pengakhiran masa dinas TNI (Pensiun). Pejabat Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR. Serta dan Group-4 Kolonel Inf. Chairawan berupa pembebasan tugas dari jabatannya karena ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya. Hasil temuan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diumumkan para  petinggi TNI saat itu adalah bahwa dari hasil pemeriksaan atas mantan

14

Danjen Kopassus Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R. serta Komandan Grup IV Kopassus Kol. Chairawan, telah tegas-tegas dinyatakan bahwa penculikan tersebut dinyatakan bahwa penculikan tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pemimpin Kopassus saat itu,  bukan semata-mata atas inisiatif kesebelas anggotanya. Mantan Komandan Puspom ABRI, Mayjen CHK Syamsu Djalaluddin, S.H., berpendapat speerti yang dinyatakan KSAD dan Ketua DKP Jenderal TNI Soebagyo, Prabowo telah mengaku melakukan tindak pidana penculikkan sehingga harus diaju kan ke mahkamah militer. Pemerintah Habibie mengeluarkan pernyataan senada setelah mempelajari temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Dalam temuan TGPF itu, disebutkan bahwa jika dalam persidangan anggota Kopassus tersebut terbukti Prabowo terlibat, bekas Komandan Kopassus dan  juga bekas Panglima Kostrad itu akan diajukan ke mahkamah militer. Keenam prajurit yang dipecat mengajukan banding, sehingga sanksi  pemecatan belum bisa dikenakan atas mereka. Semetara itu mereka tetap meniti karier di TNI dan menduduki beberapa posisi penting, Bambang Kristiono dipecat, Fausani Syahrial Multhazar pada tahun 2007 menjabat Dandim Jepara dengan pangkat Letnan Kolonel, Nugroho Sulistiyo Budi, Untung Budi Harto tahun 2007 menjabat Dandim Ambon dengan pangkat Letnan Kolonel, Dadang Hendra Yuda pada September 2006 menjabat Dandim Pacitan dengan pangkat Letnan Kolonel, Jaka Budi Utama pada 2007 menjabat Komandan Batalyon 115/Macan Lauser, Sauka Nur Chalid, Sunaryo, Sigit Sugianto, Sukardi. Sedangkan Kolonel Infantri Chairawan dipromosikan menjadi Danrem 011 Lilawangsa. Kabar terakhir dari Mayjen Muchdi PR adalah kemunculan dalam sidang pembunuhan aktifis HAM Munir untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan dirinya maupun BIN dalam pembunuhan tersebut. Muchdi PR adalah mantan Deputi V BIN pada saat Munir tebunuh. Ketika kasus ini kembali mencuat, Panglima TNI menyatakan bahwa dari hanya stau dari enam tentara yang dipecat yang telah benar-benar dipecat yaitu Mayor (inf) Bambang Kristino. Lima tentara yang lain dinyatakan

15

terbebas dari hukuman pemecatan, dan hukuman penjaranyapun dikurangi. Mendekati Pemilihan Umum 2009, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penculikan Aktivis 19971998 hidup lagi. Pansus juga  berencana memanggil Wiranto, Prabowo Subianto,

dan Susilo Bambang

Yudhoyono yang diduga terlibat dalam kasus itu. Saat kasus ini terjadi, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjabat Panglima ABRI/TNI, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto se bagai Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Panglima Kodam Jaya dan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Assospol Kassospol ABRI. 28 September 2009, Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa (Pansus Orang Hilang) merekomendasikan pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung, segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili aktor-aktor dibalik pencurian aktivis pro-demokrasi di tahun 19981999. Tuntutan yang kuat dari korban serta masyarakat luas, akhirnya membuat Pemerintah melalui Panglima TNI (Jenderal TNI Wiranto), membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) paad 3 Agustus 1998, dan mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo sebagai ketua. Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono adalah dua petinggi militer yang diperiksa dalam kasus ini. Hasil sidang DKP memberhentikan Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas aktif militer, dan memberhentikan Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus. Penyelidikan DKP dilakukan secara tertutup, dan sampai dengan saat ini dokumendokumen DKP tidak dapat diakses pihak manapun, termasuk korban dan keluarga korban sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Satu tahun kemudian, 6 April 1999 digelar Mahkamah Militer, dengan terdakwa 11 orang anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara  bersama-sama. Tanpa sepengetahuan keluarga korban, keputusan Mahkamah

16

Militer pada tingkat banding menghilangkan sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh orang anggota tim mawar lainnya. Sementara itu, 4 terpidana lainnya mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran. Proses dan putusan Pengadilan militer, jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban, pertama, Pengadilan Militer hanya untuk kasus penghilangan paksa untuk 9 orang yang sudah dikembalikan, kedua, Pengadilan Militer tidak mengungkap pertanggungjawaban komando dalam operasi yang dilakukan Tim Mawar, ketiga, 4 terpidana yang dijatuhi hukuman dalam kasus ini, mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran, keempat, Pengadilan Militer gagal menjelaskan nasib 13 korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang telah dilepaskan. April 1998, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan Tim Penyelidik  Nasional untuk kasus ini. Kendala Politis menyebabkan tim ini tidak dapat segera dibentuk, walaupun pemerintahan terus berganti. Oktober 2005-2006, Komnas HAM baru melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus ini. Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan, pertama, meminta Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan baik terhadap peristiwa yang terjadi sebelum  berlakunya UU 26 Tahun 2000 maupun peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlangsung (korban yang sampai sekarang belum kembali), kedua, menyampaikan hasil penyelidikan kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc, ketiga, mengupayakan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi para korban dan keluarga

korban.

Tahun

2006,

Komnas

HAM

menyerahkan

hasil

 penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan (Pasal 21 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000) , namun Jaksa Agung sampai dengan saat ini tidak juga melakukan penyidikan, dengan alasan belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc dan telah digelarnya pengadilan mil iter untuk kasus ini (Nebis in idem). Menghadapi penolakan Jaksa Agung, korban dan keluarga korban bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

17

Kekerasan (kontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) mendorong Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menggunakan fungsinya untuk mendorong Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan. Sepanjang 2006-2008, Upaya lobby ke parlemen dilakukan melalui audiensi ke fraksi partai politik di DPR; Fraksi Partai Perjuangan Indonesia (F PDI), Fraksi Partai Golongan Karya (F PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) dan Komisi III DPR. Hasil audiensi diantaranya, lima fraksi tersebut menyatakan mendukung upaya penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa, akan menyurati Presiden, akan mendorong Komisi III DPR untuk membuat rapat khusus dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM serta mendorong penggunaan hak interpelasi dalam forum lintas fraksi. Konstelasi politik di Parlemen, memutuskan  pembentukan Panitia Khusus (Pansus) orang hilang, melalui keputusan sidang Paripurna DPR RI pada 27 Februari 2007, dengan ketua Panda  Nababan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Pansus secara faktual baru  bekerja Oktober 2008 dengan ketua Pansus yang baru, Efendi Effendi M.S.Simbolon, dari F-(PDI-P) menggantikan Panda Nababan. Pemerintah hingga saat ini belum memiliki solusi terkait rekomendasi DPR mengenai penyelesaian kasus penghilangan dan penculikan aktivis 1997-1998. Menurut koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar hingga saat ini belum ada jawaban dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut. "Menurut Denny sudah disampaikan kepada presiden, belum ada  jawaban dan beliau sedang memikirkannya. Bahkan presiden meminta Denny mencarikan jawaban," ujar Haris usai menemui staf khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di kantornya, Rabu. Haris mengatakan pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya pasca rekomendasi DPR tahun 2009 lalu. Pihaknya bersama keluarga korban pun telah bertemu dengan Menko Polhukam, Menteri

18

Hukum dan HAM. Bahkan tiga minggu yang lalu bertemu dengan jaksa agung. Dalam pertemuan tadi, kata Haris, memang sudah ada kabar baik dari Denny yang menyatakan telah berkomunikasi dan menyampaikan semua yang dikeluhkan keluarga korban kepada presiden. Namun memang saat ini Denny dan timnya masih mencarikan opsi terbaik dalam penyelesaian kasus ini. " Satu setengah tahun sejak rekomendasi DPR, belum ada respon dan kebijakan yang bisa dikeluarkan dalam waktu dekat,"ujarnya. Padahal, kata Haris, apa yang mereka tuntut suatu hal yang logis. Mereka khususnya menekankan dua poin penting yaitu mengungkap faktafakta kebenaran dimana sebenarnya orang-orang yang hilang itu dan  penyelesaian proses hukumnya. "Itu sangat dasar sekali dan penting, secara hukum seharusnya tidak sulit. Tapi secara politik memang itu yang tak ada,"ujarnya. Pada rapat paripurna 28 September 2009 silam, DPR merekomendasikan empat hal yang harus dijalankan presiden terkait penyelesaian kasus  penculikan dan penghilangan aktivis. Empat

rekomendasi

itu,

pertama,

presiden

diminta

membentuk

Pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, presiden serta segenap institusi  pemerintah dan pihak   –   pihak terkait segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan kompensasi

pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan

terhadap

keluarga

korban

yang

hilang.

Keempat,

merekomendasikan pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia. Menurut saya, cara penyelesaian kasus penculikan aktivis 1998 ialah dengan cara, pemerintah harus lebih menekankan hukum yang berat pada  pelakuknya, lebih tegas dan bijaksana dalam memilah informasi yang didapat dari berbagai pihak. Sehingga di waktu yang akan datang, semua hal yang telah terjadi tidak akan terjadi lagi. Karena era semakin maju, tingkat

19

kejahatan semakin banyak, maka sebagai negara yang telah merdeka sebaiknya Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan atau dilakukan dengan semestinya.

20