BAB I PENDAHULUAN
Penyalahguna Penyalahgunaan an narkotika, narkotika, psikotropika psikotropika dan zat adiktif adiktif lainnya lainnya (NAPZA) (NAPZA) yang sering disebut juga dengan istilah “NARKOBA” pada saat ini telah mencapai situasi yang meng mengkh khaw awat atir irka kan n
baik baik
di
kala kalang ngan an
nasi nasion onal al
maup maupun un
inte intern rnas asio iona nal. l.
Korb Korban an
penyal penyalahg ahgunaa unaan n narkot narkotika ika dan psikot psikotrop ropika ika di Indone Indonesia sia akhirakhir-akhi akhirr ini cender cenderung ung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga sudah merembah kemasyarakat yang kurang mampu baik di perkotaan maupu maupun n di pede pedesa saan an.. Tida Tidak k hany hany meli meliba batk tkan an pela pelaja jarr seko sekola lah h Lanj Lanjut utan an Atas Atas dan dan Mahasiswa, namun telah merambah pelajar setingkat sekolah lanjutan pertama bahkan anak SD sekalipun. Narkot Narkotika ika dan psikot psikotrop ropika ika merupak merupakan an obat yang yang dibutu dibutuhkan hkan dalam dalam pelaya pelayanan nan kesehat kesehatan, an, sehing sehingga ga keters ketersedi ediaan aannya nya perlu perlu dijami dijamin. n. Namun Namun apabil apabilaa narkot narkotika ika dan psikotropika disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, social, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Untuk itu peredarannya diatur dan dikendalikan. Dalam pengendalian bahan-bahan tersebut diatas pemerintah telah membuat perundang-undangan yaitu undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ; Undang-Undang RI No 5 tahun 1997 tentang psi psiko kotr trop opik ika; a; kepu keputu tusa san n Pres Presid iden en No. No. 3 tahu tahun n 1997 1997 tent tentan ang g peng pengaw awas asan an dan dan pengendalian minuman beralkohol dan surat keputusan mentri kesehatan No. 3 tahun 2000 2000
tent tentan ang g
penan penangg ggul ulan angan gan
dan dan
pemb pember eran anta tasa san n
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
1
peny penyal alahg ahgun unaa aan n
Nark Narkot otik ika, a,
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian Psikotropika
NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. NAPZA ini kadangkala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata Narkotika dan Obat Berbahaya. Napza maupun narkona dua istilah tersebut yang sekarang marak dipergunjingkan orang, dan menyerang masyarakat kita, terutama generasi mudanya. Hampir setiap hari telinga kita robek dibikin pusing karena mendengarkan berita tertangkapnya pengedar, pecandu bahkan produsen dari Napza. 1
Narkotika berasal dari Bahasa Yunani “Narkoum” yang berarti membuat lumpuh
atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi/farmakologi itu sendiri. Narkotika kemudian menjadi permasalahan besar akibat adanya motivasi menjadikannya komoditas illegal oleh segolongan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam UU RI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku.
1
H.Ahmad Muksin Kamaludiningrat. (MUI DIY). Pandangan Islam Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Serta Upaya Penaggulangannya.Diterbitkan oleh Sekretariat MUI DIY.
2
Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan : a. Psikotropika Golongan I Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sidroma ketergantungan. Contoh : 1) MDMA (Metilen Dioksi Metamfetamin) = ekstasi 2) Psilosibina dan psilosina 3) LCD (Lisergik Dietilamida) 4) Meskalina (Peyot) b. Psikotropika Golongan II Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : 1) Amfetamina 2) Metakualon 3) Metilfenidat c. Psikotropika Golongan III Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3
Contoh : 1) Amorbabital 2) Flinitrazepam 3) Katina d. Psikotropika Golongan III Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : 1) Barbital 2) Bromazepam 3) Diazepam 4) Estazolam 5) Fenobarbital 6) Klobazam 7) Lorazepam 8) Nitrazepam 2. Perkembangan Kejahatan Psikotropika (Narkoba)
Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap nerkoba semakin hari seakin meningkat, hal ini dapat kita amati saksikan diberbagai mass media cetak maupun elektronik selalu dihiasi dengan berita-berita penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagai gambaran dapat kita lihat dari hasil analisis badan pendidikan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.2 2
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dinas Pendidikan, Narkoba Dan Permasalahannya. 2004
4
A. Di tingkat nasional pada tahun 2003 januari s/d September tercatat 4.060
perkara dengan jumlah tersangka 5.385 orang dengan melihat data ini baik jumlah perkara tersangka mengalami kecenderungan penurunan tapi survey di tahun 2006 ini mengalami peningkatan. B. Di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2003 tercatat jumlah tindak
pidana Narkoba 207 perkara dengan jumlah tersangka 245 orang, Dimana denagn data tersebut menunjukan terjadinya kenaikan angka baik jumlah perkara maupun jumlah tersangka. Dan sebagai gambaran jumlah perkara tahun 2004 (trhitung mulai januaris/d juli 2004) tercatat jumlah tindak pidan narkoba 121 perkara dengan jumlah tersangka 140 orang, dimana dengan data tersebut menunjukan adanya lkecenderungan terjadinya angka baik jumlah perkara maupun tersangka. Dari rata-rata tersebut usia pelaku secara Nasional apabila diprosentasikan sebanayak 50% berusia 15 sampai denagn 24 tahun denagn latar belakang pendidikan tingkat SLTA 10.439 orang dan perguruan Tinggi 1.080 orang, sedangkan di D.I Yogyakarta umur rat-rata 15 sampai 24 tahun, kurang lebih 60% dengan latar belakang pendidikan SLTA 47 orang dan perguruan Tinggi 257 orang. Dengan melihat kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan kita semua karena usia-usia produktif sebagai generasi muda calon-calon intelektual/pemimpin bangsa yang mewarisi negri ini, telah terjerumus melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Jaringan Distribusi Narkoba3
a. Jaringan 3
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika ( DPD GRANAT )D.I.Yogyakarta
5
1) Sindikat pelaku terdiri dari beberapa jaringan internasional dengan system sel/cut/tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi. 2) Para pelaku peredaran gelap narkoba didominasi oleh sindikat dari Black African (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang mayoritas dari kalangan muda, dan rata-rata dari mereka menggunakan paspor palsu. 3) Predaran psikotropika jenis ectasy dan shabu-shabu lebih didominasi oleh kelompok china hongkong, diwilyah ibdonesia peredarannya dengan menggunakan infrastruktur bisnis dikalangan bisnis di tempat-tempat hiburan, antara lain tempat esek-sek, karoke, diskotik dan panti piajt. b. Modus Operandi 1) Dari Luar Negri Ke Indonesia a)
Heroin diselundupkan dalam
lampung/usus/anus tersangka. b)
Hasish dikirim dan
disembunyikan didalam barang-barang tertentu melalui paket pos. c)
Kokain dikirim lewat jasa
pengiriman. d)
Extasy dan shabu-shabu
diselundupkan didalam patung dari gips. 2) Dalam Negri a)
Ganja dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kantong semen, botol aqua, kaleng.
6
b)
Heroin disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, pada bungkus sabun, kotak susu bubuk, tong sampah, kulkas portable, tas selancar air.
c)
Ectasy disembunyikan dalam kaleng permen, bungkus minuman, dus korek api.
4. Dampak penyalahgunaan Napza
Penyalahgunaan Napza merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi social dan okupasional, sifat bahan yang seringkali disalahgunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap system syaraf pusat, sehingga disebut zat psikotropika atau psikoaktif. Kalau kita tinjau sekilas contoh kecil misalkan Yogyakarta yang berpenduduk lebih dominant yang berstatus mahasiswa dan pelajar merupakan wilayah yang rawan bagi berkembangnya masalah penyalahgunaan narkoba. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tengah-tengah pulau jawa sehingga sangat strategis bagi peredaran narkoba dan merupakan jalur translit jika datangnya dari Jakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya, Yogyakarata juga dikelilingi kota-kota besar seperti Semarang, Solo, Magelang. Semuanya ini merupakan sarana yang memudahkan terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan napza.
5. Upaya Penaggulangan Terhadap Penyalahgunaan Napza
Menyikapi hal tersebut Polri sesuai fungsi dan tugas pokoknya yang diamatkan oleh undang-undang yaitu sebagai alat Negara dalam hal penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayang bagi masyarakat beserta seluruh komponen masyarakat telah melakukan tindakan-tindakan penanggulangan melalui 4 (empat) pola tindakan
7
kepolisian4 yaitu, tindakan pre-emtif, preventiv, penegakan hukum, treatmen dan rehabilitasi denagan langkah-langkah sebagai berikut : a. Penanggulangan dalam bentuk Pre-emtif
Tindakan Pre-emtif
yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan
tujuan untuk menghilangkan factor peluang dan pendorong yang bisa disebut dengan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Dengan upaya-upaya :
Dengan melakukan kegiatan pembinaan bebas narkoba kepada semua pihak (Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan semua manusia di Indonesia).
Sosialisai edukasi prevensi yang bisa mengingatkan dan menyadarkan masyarakat lewat brosur,
pamplet
dan
menyelenggarakan dialog,
mengaktifkan pengajian-pengajian keagamaan. b. Penaggulangan Dengan Bentuk Preventif
Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dengan langkah-langkah sbb :
Melakukan kegiatan intelegen untuk memperoleh informasi tentang distribusi narkoba, mengungkap jaringan peredaran, mengawasi keterlibatan anggota dan monitor kegiatan penegak hukum oleh aparat.
Melakukan Razia ditempat-tempat umum atau tempat yang dianggap sering digunakan untuk melakukan tsansaksi narkoba seperti (Café, Diskotik atau tempat-tempat hiburan lainnya).
4
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dinas Pendidikan, Narkoba Dan Permasalahannya. 2004
8
Bekerja sama dengan kantor imigrasi untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penumpang dan baranmg yang keluar masuk bandara, pelabuhan dan terminal sekalipun.
c. Penaggulangan Dengan Bentuk Melakukan Penegakan Hukum
Tindakan tersebut dilakukan guna menangkap sindikat peredaran gelap narkoba dengan melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual yang telah terjadi dengan sangsi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan langkah-langkah sbb :
Melakukan penagkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar, pemakai, penyalur bahkan gudangnya apabila pelaku awal sudah memberikan inisial terhadap aktor yang paling berperan.
Melakukan penahanan terhadap setiap tersangka yang sedang disidik hingga diajukan ke JPU dengan mengembangkan setiap kasus yang telah tidak memberikan penagguhan tahanan.
Melakukan koordinasi dengan balai POM, Instansi terkait dalam rangka pemeriksaan Laboratorium setiap barang bukti yang ditemukan.
d. Penaggulangan Dengan Bentuk Treatmen Dan Rehabilitasi
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penaggulangan penyalahgunaan narkoba sebagai aktualisasi peran Polri sebagai rasa tanggung jawab Polri terhadap tugasnya yakni sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Dengan
melibatkan beberapa departemen, dinas instansi dan yayasan yayasan ataupun lembaga social kemasyrakatan, baik sebagai partnerataupun sebagai pelaksana seperti : Departemen Kesehatan Cq. Rumah Sakit Rujukan untuk korban penyalahgunaan
9
narkoba dan yayasan-yayasan baik Islam maupun umum atau podok pesantren penyembuhan korban nrakoba seperti di Tasikmalaya (Abah anom)yang melaksanakan Treatemen dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
6. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
Sebagaimana dalam UU No. 22/1997 tentang Narkotika dalam UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sudah diatur tentang pasal-pasal dari predaran gelap dan
penyalahgunaan narkoba yang antara lain sbb : 1. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika a) Pasal 78 ayat (1)
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau memiliki untik persediaan atau menguiasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
b) Pasal 81 ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hokum mebawa, mengirim mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), membawa, mengirim, mengankut, atau mentransifo narkotika golongan
II, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), membawa , mengirim, mengankut atau
mentrasito narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
10
(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). c) Pasal 88 Ayat (1): Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak
melapor dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak (Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Ayat (2): Keluarga pecandu narkotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah). d) Pasal 45
Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. e) Pasal 57 ayat (1)
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. f) Pasal 86
Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melapor diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
11
2. UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika a) Pasal 37 ayat (1)
Pengguna psikotropika yang menderita syndrome ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan. b) Pasal 64 ayat (1)
Barang siapa menghalang-halagi penderita syndrome ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah. c) Tindak Pidana Psikotropika •
Penyalahgunaan pasal 59 ayat 1 huruf a
•
Penjara minimal 4 tahun
•
Maksimal 15 tahun + denda (Psikotropika gol 1)
d) Pengedar (pasal 59 ayat (1) huruf a) •
Pidana penjara minimal 4 tahun
•
Maksimal 15 tahun + denda (Psikotropika gol 1)
e) Produsen •
Tidak terorganisir pasal 59 ayat 1) penjara minimal 4 tahun, Maksimal 15
tahun + denda •
Terorganisir (pasal 59 ayat 2) Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun + denda.
12
3. Kepres No. 3 tahun 1997 tentang pengawasan pengendalian minuman beralkohol
a) Pasal 3 ayat (1) Minuman beralkohol dibagi dalam 3 golongan : •
Gol A : Kadar etahol 1 5 % (Bir Bintang dan Green Sands)
•
Gol B : Kadar etanol 5 20 % (Anggur Malaga)
•
Gol C : Kadar etanol 20 55 % (Brandy dan Whisky)
b) Pasal 3 ayat (2)
Untuk golongan B dan C : Produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. c) Pasal 5 ayat (1)
Golongan B dan C : tak boleh dijual di tempat umum kecuali di hotel, bar, restaurant dan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah Tungkat II dan Gubernur DKI (Khusus untuk DKI) d) Pasal 5 ayat (2) Yang dimaksudkan tempat tertentu itu tidak boleh dekat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan tempat tertentu lain yang ditentukan oleh pejabat tersebut diatas.
13
BAB III PENUTUP Kesimpulan
Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku. 1.
Jaringan Distribusi Narkoba
a. Berupa Sebuah Jaringan b. Dengan Modus Operandi 2.
Upaya Penaggulangan Terhadap Penyalahgunaan Napza
a. Penanggulangan dalam bentuk Pre-emtif b. Penaggulangan Dengan Bentuk Preventif c. Penaggulangan Dengan Bentuk Melakukan Penegakan Hukum d. Penaggulangan Dengan Bentuk Treatmen Dan Rehabilitasi 3.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
•
UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
•
UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika
•
Kepres No. 3 tahun 1997 tentang pengawasan pengendalian minuman beralkohol
Jalan satu-satunya untuk membebaskan Negara Indonesia dari Napza ialah Say No To Drugs. Dengan kesadaran dari berbagai pihak (semua kalangan). Artinya satu sama
lain harus terbuka tanpa adanya ketertutupan bila menemukan pelaku dan harus ditindak lanjuti secara hukum.
14
DAFTAR PUSTAKA
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika (DPD GRANAT )D.I.Yogyakarta H, Ahmad Muksin Kamaludiningrat. (MUI DIY). Pandangan Islam Terhadap Penyalahgunaan NAPZA Serta Upaya Penaggulangannya.Diterbitkan oleh Sekretariat MUI DIY. Kepres No. 3 tahun 1997 tentang pengawasan pengendalian minuman beralkohol Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dinas Pendidikan, Narkoba Dan Permasalahannya. 2004. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika
15
