ANALISIS INVESTASI PUBLIK
PENDAHULUAN
Investasi dalam sektor publik, dalam hal ini adalah belanja modal, merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang p anjang dalam kegiatan perekonomian. Karena investasi publik ini memiliki dampak jangka panjang, menyebabkan perencanaan alokasi sumber daya menjadi sangat penting. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan apakah seluruh sumber daya yang dimiliki akan seluruhnya digunakan untuk konsumsi saat periode berjalan atau diinvestasikan untuk beberapa periode ke depan. Hal ini termasuk salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah pada pengambilan keputusan dalam investasi publik. Mardiasmo (2002: 31) mengatakan bahwa: Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah . Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Sektor Publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yaitu investasi dalam bentuk pembangunan di daerah, khususnya yang merupakan hasil pembangunan yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, investasi publik ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Program Investasi Publik
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan Page 1 of 15
pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi public merupakan bentuk dari dual budgeting , yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin. Di kebanyakan Negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan.
Fokus
perhatiannya
ditujukan
untuk
mengintegrasikan
kebijakan
dengan
pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, dianataranya adalah:
Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu
menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:
Inventarisasi investasi
Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, konsidi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk.
Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
Inventasrisasi kebutuhan investasi
Evaluasi kelayakan investasi
Page 2 of 15
Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial dan aspek ekonomi, dan aspek distribusi. Perhitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya: NPV, IRR, ARR, PP ( Payback Period ), Cost-Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis.
Penentuan Kebutuhan Investasi Publik
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaiaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas investasi. Ada
beberapa
cara
dalam
menggolongkan
usul-usul
investasi.
Salah
satu
penggolongannya adalah: 1.
Investasi penggantian Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Penilaian investasi public perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonomisnya. Bila barang modal telah using dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah h abis.
2.
Investasi penambahan kapasitas Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan
Page 3 of 15
pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. 3.
Investasi baru Investasi juga dapat berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.
Aspek Kelayakan Investasi
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus mempertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangakn dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. a.
Aspek Teknis Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
b.
Aspek Sosial dan Budaya Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial-budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.
c.
Aspek Ekonomi dan Finansial Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-
Page 4 of 15
keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan. d.
Aspek Distribusi Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan public secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi; dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu; apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak; apakah proyek dijalankan oleh public agencies atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan public (equity & equality).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Publik
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah: 1.
Tingkat diskonto yang digunakan Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance). Keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai pemberi utang, berupa pembayaran bunga utang, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa deviden dan gain atas saham yang dimilikinya. Harga per saham merefleksikan laba di masa depan yang diharapkan (expected future earnings). Pembiayaan hutang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal sehingga kreditor akan meminta tingkat kembalian (rate of return) yang lebih rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi berbanding lurus dengan return investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka return yang diharapkan juga semakin tinggi. Disamping itu, pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan modal. Biaya utang (cost of debt ) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (cost of equity) karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak. Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus: Page 5 of 15
Ko = Ke.(E/V) + (Kd.(1 – T).(D/V) Dalam hal ini: Ko = biaya modal total Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas investasi modal) Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas investasi utang) T = tingkat pajak E = Harga pasar saham D = harga pasar surat berharga utang V = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan Berdasarkan asumsi bahwa seluruh biaya dan manfaat suatu proyek telah dinilai cukup, masalah berikutnya yang perlu dipertimbangkan berfokus pada tingkat diskonto (discount rate) yang cocok yang akan digunakan. Antara biaya dan manfaat terjadi pada titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu didiskontokan untuk beberapa periode waktu sebelum berbagai alternatif investasi diperbandingkan untuk ditentukan investasi mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto sosial ( social discount rate). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference time (STPR). Masalah yang muncul adalah bahwa alasan memilih manfaat sekarang (current benefit ) mungkin dipengaruhi oleh penilaian individu yang menilai terlalu rendah (underestimate) manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Asumsi dalam pendekatan ini adalah generasi mendatang akan lebih sejahtera daripada generasi sekarang. Oleh karena itu dilakukan pengurangan terhadap kebutuhan benefits yang tersedia. 2.
Tingkat inflasi Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
3.
Risiko dan ketidakpastian
Page 6 of 15
Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk ) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan risiko investasi. 4.
Capital rationing Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu harus dilakukan perankingan investasi. Perankingan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat/biaya atau dapat juga menggunakan model pemrograman linear.
Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut: 1.
Tingkat utang pemerintah. Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan diluar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang.
2.
Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Disebut juga social opportunity cost rate yang terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Atau dengan kata lain, dengan jumlah investasi yang sama, proyek investasi publik yang dilakukan pemerintah harus memiliki kualitas yang minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh swasta.
3.
Social time preference rate. Social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan. Page 7 of 15
Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik
Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu: a.
Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternative investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lain.
b.
Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship). Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya social ( social cost/benefit ) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor public biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya-manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh ketika suatu organisasi sektor publik merencankan membuat sebuah jalan baru, maka akan muncul monetary cost untuk biaya konstruksi dan perawatan. Di samping itu juga akan timbul biaya-biaya sosial dari proyek tersebut, misal biaya yang muncul dalam bentuk perusakan
pemandangan,
polusi
udara,
polusi
suara,
kemungkinan
bertambahnya
kecelakaan, dan lain sebagainya. Di lain pihak, manfaat-manfaat sosial juga akan diperoleh dari pembuatan jalan baru tersebut seperti pengurangan kemacetan lalu lintas, mempercepat perjalanan, mengurangi biaya pendistribusian barang, dan lain sebagainya. c.
Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah Page 8 of 15
menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yanitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis). d.
Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa diantaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang obyektif dalam bentuk moneter. Analisis moneter mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut. Terdapat
beberapa
teknik
untuk
melakukan
penilaian
investasi.
Tekik
untuk
mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu:Metode penilaian investasi tradisional dan Metode aliran kas yang didiskontokan (discounted cash flow/DCF). Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed -ROCE) dan payback period (PP). ROCE secara sederhana dirumuskan: (Laba akuntansi)/(Juumlah modal yang diinvestasikan) Informasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan rugi/laba oragnisasi, sedangkan informasi modal dapat diketahui dari neraca. Terdapat dua masalah dalam menggunakan metode ROCE ini. Pertama, penghitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas, seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang. Kedua, ROCE hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang (time valur of money). Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa dating ( future cash flow) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal opportunity cost of capital ). NPV diperoleh dengan cara mengurangkan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di- present value-kan. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang dinilai BPV-nya negative adalah proyek yang harus ditolak.
Page 9 of 15
IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai nol. Atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyertakan aliran kas bersih di masa dating (future net cash flow) dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam presentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima. Untuk menganilisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, misalnya NPV, IRR, payback period , dan sebagainya.
PEMBAHASAN JURNAL
Jurnal 1 : Analisis Pengaruh Investasi & Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara.
(Sitompul. Novita Linda, Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2007 ). Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh investasi , baik PMDN maupun PMA terhadap PDRB, dimana investasi tersebut juga akan menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga menjadi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi , jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara. Metode analissis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data time series, 1984-2005, yaitu data jumlah tenaga kerja, jumlah investasi PMDN, Jumlah investasi PMA di Sumatera Utara & PDRB Sumatera Utara. Data tersebut diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi, Departemen Perindustrian, BPS & Sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sumatera Utara dipengaruhi 3 sektor yang utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Jurnal 2 : Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.
(Misdawita & Sari. A. Arini Putri, Universitas Indonesia, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , Vol. 4 No. 2, Desember 2013 147-161). Page 10 of 15
Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah isu yang baru lagi. Kemiskinan, di samping pengangguran dan ketimpangan sosial merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi Error Corection Model (ECM) dan Ordinary Least Square (OLS ). Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasarannya pengguna subsidi di lapangan.
Jurnal 3 : Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah & Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara.
(Safina. Laila & Rahayu. Sri Endang, Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol. 11 No. 01, April ISSN 1693-7619). Berdasarkan penelitian “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Investasi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkt penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien 80,882. Artinya apabila investasi pemerintah naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 80,882%. Variabel X2 (PMDN) mempunyai pengaruh negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara dengan besar koefisien – 0,174. Artinya apabila PMDN naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara turun sebesar 0,174%. Variabel X3 (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan besar koefisien 2,004. Artinya apabila PMA naik 1%, ceteris paribus maka tingkat kesempatan kerja di Sumatera Utara naik sebesar 2,004%. 2. Koefisien R Square dengan nilai 0,296 yang artinya secara bersama-sama Investasi pemerintah, PMDN dan PMA mampu memberikan variasi penjelasan tingkat kesempatan
Page 11 of 15
kerja sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi model atau berada dalam disturbance error term.
Jurnal 4 : Analisis Investasi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Jehem Di Kabupaten Bangli.
(Tayaya. I Gusti Ngurah Made Susan & Budhi. Made Kembar Sri, Universitas Udayana, E Jurnal Ekonomi & Bisnis, 3.6 2014 : 289 – 307 ISSN : 2337-3067). Obyek wisata Waduk Jehem yang akan dibangun berdampingan dengan Waduk Jehem itu sendiri, terletak pada Daerah Aliran Sungai /DAS tukad Melangit dan masih berada pada kawasan ekowisata Bukit Bangli. Potensi wisata ini merupakan manfaat tak langsung ( secondary benefit ) dari waduk tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan didapatkan, diukur dari sudut kelayakan financial, untuk melakukan analisis kelayakan finansial terhadap pengembangan sektor pariwisata pada pembangunan Waduk Jehem di Kabupaten Bangli. Analisis finansial didapatkan hasil perhitungan Net Present Value (NPV) sebesar Rp19.397.935.290,73, Internal Rate of Return (IRR) 23,22 %, Benefit Cost Ratio 1,802 dan Payback Period akan tercapai pada tahun ke-9 dari umur rencana investasi yaitu 20 tahun. Dengan nilai NPV lebih besar dari nol, nilai IRR lebih besar dibandingkan bunga investasi dan nilai BCR lebih besar dari satu, serta Payback Period tercapai sebelum umur rencana investasi tercapai maka rencana investasi layak dilaksanakan. Hasil analisis sensitivitas juga menghasilkan nilai-nilai yang layak bagi rencana investasi ini. Dari hasil analisis disarankan perlunya peran pemerintah dalam pengelolaan obyek wisata ini lebih optimal, setidaknya pemerintah harus mampu menjadi fasilitator guna menjaga keharmonisan hubungan antara manajemen pengelola obyek wisata dengan subak dan masyarakat di sekitarnya mengingat besarnya peran serta mereka dalam operasional obyek wisata ini. Agar kelangsungan obyek wisata Waduk Jehem ini dapat tetap bertahan dengan identitasnya sebagai obyek wisata berbasiskan alam/ekowisata maka kelestarian alam dan lingkungan di sekitar obyek senantiasa harus dijaga dan diupayakan konservasinya.
Page 12 of 15
Jurnal 5 : Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik & Ekspor Antara Sebelum dan Sesudah Krisis.
(Nugrahani. Tri Siwi & Tarioko. Dian Hiftiani, Akmenika Upy, Volume 2 2011). Penelitian ini bertujuan menguji pertumbuhan ekonomi, investasi domestik dan ekspor pada kondisi sebelum dan sesudah krisis. Metode penelitian dilakukan dengan observasi laporan tahunan investasi domestik dan ekspor, serta laporan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik. Sampel penelitian 30 laporan tahunan yang terdiri dari 16 laporan sebelum dan 14 laporan sesudah krisis. Periode sebelum krisis yaitu tahun 1981 sampai tahun 1996, sedangkan periode sesudah krisis yaitu tahun 1997 hingga tahun 2010. Hipotesis penelitian yaitu terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi, investasi domestik dan ekspor pada kondisi sebelum dan sesudah krisis. Uji hipotesis menggunakan uji-t dengan signifikansi α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan investasi domestik dan ekspor antara kondisi sebelum dan sesudah berbeda, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi tidak berbeda baik pada kondisi kondisi sebelum maupun sesudah krisis.
KESIMPULAN
Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi public merupakan bentuk dari dual budgeting , yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin. Di kebanyakan Negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan.
Fokus
perhatiannya
ditujukan
untuk
mengintegrasikan
kebijakan
dengan
pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, dianataranya adalah:
Page 13 of 15
Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah
net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa dating ( future cash flow) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal opportunity cost of capital ). NPV diperoleh dengan cara mengurangkan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di- present value-kan. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang dinilai BPV-nya negative adalah proyek yang harus ditolak. IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai nol. Atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyertakan aliran kas bersih di masa dating (future net cash flow) dengan pengeluaran investasi awal.
Page 14 of 15
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Erlangga. Penerbit Andi Yogyakarta. Sitompul. Novita Linda, Universitas Sumatera Utara, " Analisis Pengaruh Investasi & Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara, Tesis, 2007. Misdawita & Sari. A. Arini Putri, Universitas Indonesia, “Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , Vol. 4 No. 2, Desember 2013 147-161). Safina. Laila & Rahayu. Sri Endang, “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah & Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” . Jurnal Manajemen & Bisnis, Vol. 11 No. 01, April ISSN 1693-7619. Tayaya. I Gusti Ngurah Made Susan & Budhi. Made Kembar Sri, “Analisis Investasi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Jehem Di Kabupaten Bangli”. Universitas Udayana, E-Jurnal Ekonomi & Bisnis, 3.6 2014 : 289 – 307 ISSN : 2337-3067. Nugrahani. Tri Siwi & Tarioko. Dian Hiftiani, “Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik & Ekspor Antara Sebelum dan Sesudah Krisis”, Akmenika Upy, Volume 2 2011
Page 15 of 15
