Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
1
MAKALAH TI. 25 PENDIDIKAN PANCASILA Oleh Kelompok Satu:
1. Trimelya Tira Galung
20152205036
2. Suardi
20152205041
3. Sofyan
20152205049
4. Kornelius P.S
20152205001
5. Achmad Rizali
20152205043
STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
2
DAFTAR ISI MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA KATA PENGANTAR Kata Pengantar .................................................................................................................. 4 BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................ 5 B. Tujuan ......................................................................................................................... 5 C. Manfaat ....................................................................................................................... 5 BAB II : SEJARAH PANCASILA Sejarah Pancasila .............................................................................................................. 6 BAB III : PEMBAHASAN A. Pengertian Pancasila ................................................................................................... B. Panitia Sembilan, Rumusan dari Dasar Negara oleh Pendiri Negara ......................... C. Piagam Jakarta ............................................................................................................ D. Pancasila Sebagai Dasar Negara ................................................................................. E. Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia ...................................... F. Pancasila SAKTI ......................................................................................................... G. Agama dan Pancasila .................................................................................................. H. Konflik di Indonesia ................................................................................................... I. Bhineka Tunggal Ika ................................................................................................... J. Pancasila Era Reformasi dan Pasca Reformasi ........................................................... K. Hubungan Antar Sila dalam Pancasila ........................................................................
8 8 10 13 15 16 17 18 20 21 24
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARA A. Kesimpulan ................................................................................................................. 26 B. Saran ........................................................................................................................... 26 DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka ................................................................................................................... 27
STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
3
KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dengan judul “Pancasila Sebagai Dasar Negara RI” dalam waktu yang telah ditentukan. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI telah banyak membawa perubahan pada negeri ini khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat serta kelangsungan hidupnya.
Pancasila pun menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup. Namun dewasa ini semakin banyak penyimpangan nilai-nilai Pancasila berdasarkan butir-butir yang terkandung di dalamnya. Namun nilai tersebut serasa hilang jika dibandingkan dengan kehidupan Bangsa pada zaman ini.
Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan makalah ini.
Kami berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan perkembangan di Indonesia, khususnya dalam kehidupan sosial.
Makassar, 15 Maret 2016 Penyusun,
KELOMPOK 1 (SATU)
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia di mulai sebelum dan selama penjajahan, kemudian di lanjutkan dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan itu sendiri. Hal ini menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda dan ditanggap oleh bangsa Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideology dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.
B. Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep dasar dari “Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”.
C. Manfaat Setelah Membaca dan Memahami Makalah ini, Mahasiswa diharapkan : Memahami Pengertian Pancasila Memahami Pancasila sebagai Dasar Negara Memahami Pengaruh Pancasila terhadap kemajuan bangsa Indonesia Memotivasi agar kita dapat menerapkan nilai-nilai pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
5
BAB II SEJARAH PANCASILA Menurut Asvi Warman Adam, mulai dari penggagasan ide tentang Pancasila hingga Pancasila itu terbentuk dibagi dalam empat tahap yang melewati beberapa pemerintahan di Indonesia. Beliau menyebutnya sebagai Empat Gelombang Pancasila, gelombang pertama adalah saat penciptaan, gelombang kedua adalah masa perdebatan, gelombang ketiga dilakukan rekayasa, dan gelombang keempat adalah penemuan kembali.
Pada gelombang pertama ini Soekarno dan beserta anggota Tim Sembilan merumuskan tentang dasar negara yang kemudian akan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut dicantumkan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun Hatta kemudian menerima pesan bahwa masyarakat Indonesia Timur keberatan akan “tujuh kata” tersebut dan tidak bersedia bergabung dalam Indonesia jika itu tetap dicantumkan. Setelah dirundingkan kembali, “tujuh kata” tersebut dihilangkan dan disempurnakan dalam “Ketuhanan yang Maha Esa” yang dapat meng-cover agama-agama yang ada di belahan timur, tengah maupun barat. UUD 1945 kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945 tanpa mempermasalahkan lagi syariat islam. Pada gelombang kedua, tahun 1955 dibentuk badan Konstituante yang akan merancang kembali pancasila.
Pada gelombang kedua dinamakan masa perdebatan karena hal utama yang diperdebatkan adalah apakah Pancasila sebagai dasar negara atau ideologoi lain. Partai islam serta beberapa tokoh islam seperti Hamka mengajukan islam sebagai dasar negara sementara partai nasionalis tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh Soekarno, akhirnya badan Konstituante dibubarkan pada tanggal 1 Juli 1959.
Pada gelombang ketiga yaitu Masa Rekayasa, nilai-nilai Pancasila direduksi pada masa pemerintaha Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal untuk setiap organisasi masyarakat dan partai politik. Pancasila hanya dijadikan sebagai objek hafalan dan hasil dari penataran yang dilakukan selama 10 tahun itu tidak memiliki hasil yang jelas.
Pada gelombang keempat Pada Masa Penemuan Kembali, BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dibubarkan, sedangkan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dihapuskan. Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
6
Pancasila tetap diajarkan dalam sekolah dan perguruan tinggi. Hari lahir Pancasila yang pada masa pemerintahan Soeharto dilarang, mulai diperingati kembali. Ancaman ekonomi dan perpecahan antar-elemen masyarakat kembali merujuk pada sesuatu yang dapat merekatkan persatuan dan kesatuan yakni Pancasila. Untuk “menemukan kembali” nilai-nilai Pancasila yang semakin hari semakin tereduksi oleh globalisasi dan liberalisasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai Dasar Negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan Alenia IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif
bagi
penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah
negara
Indonesia
termasuk
peraturan
perundang-undangan
merupakan
pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
7
BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian Pancasila Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dua kata, panca yang berarti lima dan syila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasia bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.
menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.
Secara lebih lanjut hal ini bisa dijelaskan, bahwa isi kesimpulan pancasila yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan sosial adalah manusia.
B. Panitia Sembilan, Rumusan dari Dasar Negara oleh Pendiri Negara Rumusan merupakan pondasi dasar berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi tentu bangunan itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, sebuah rumusan untuk Indonesia merdeka sebagai pondasi harus disusun sebaik mungkin. Rumusan Dasar Indonesia Merdeka, Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, maka beberapa tokoh tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan untuk Indonesia merdeka. Rumusan untuk negara yang diusulkan memiliki perbedaan satu rumusan dengan rumusan lainnya. Namun demikian rumusan rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
8
Usulan mengenai rumusan untuk Indonesia merdeka dalam Sidang Pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, & Ir. Soekarno. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas rumusan bagi Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan dan 5. Kesejahteraan Sosial.
Setelah selesai berpidato, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan konsep dasar mengenai asas dan rumusan untuk Indonesia merdeka secara tertulis kepada Ketua Sidang, yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Rumusan rumusan asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Mohammad Yamin adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil & beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar dari negara. Menurut Mr. Soepomo, rumusan dari dasar untuk Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan Lahir & Batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan Rakyat
Ir. Soekarno berpidato pada tanggal 1/06/1945. Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengemukakan rumusan dari dasar untuk Indonesia merdeka. Dasar untuk negara, menurut Ir. Soekarno, berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung. Rumusan dari dasar untuk Indonesia merdeka menurut Ir. Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
9
Karena adanya rumusan yang berbeda diantara para anggota, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas usul-usul yang diajukan oleh para anggota, baik itu usul secara lisan maupun tertulis. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada 1 Juni 1945 dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 4. Mr. Muhammad Yamin (anggota) 5. KH. Wachid Hasyim (anggota) 6. Abdul Kahar Muzakir (anggota) 7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) 8. H. Agus Salim (anggota) 9. Mr. A.A. Maramis (anggota)
C. Piagam Jakarta Dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)
untuk
menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga "Jakarta Charter". Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. BPUPKI
dibentuk
29
April
1945
sebagai realisasi
janji
Jepang
untuk
memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil (8 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Preambule UUD45. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
10
Piagam
Jakarta
berisi
garis-garis
pemberontakan melawan
imperialisme-
kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Bunyinya adalah seperti berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta 22 Juni 1945 Panitia Sembilan
1. Ir.Soekarno
5. Abdulkahar Muzakir
2. Drs. Mohammad Hatta
6. H.A. Salim
3. Mr .A.A. Maramis
7. Mr Achmad Subardjo
4. Abikoesno Tjokrosujoso
8. KH. Wachid Hasjim
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
9. Mr Muhammad Yamin
11
Dalam
naskah
tersebut
terdapat
antara lain
kata-kata:
"dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Pada sore hari tanggal 17 Agustus
1945,
Hatta
didatangi
oleh
seorang perwira
angkatan
laut
Jepang
yang menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemakaian katakata tersebut, sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Untuk menghindari
perpecahan
esoknya
sebelum sidang
PPKI,
Hatta
mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut
dan
menggantinya
dengan
kata "Yang
Maha
Esa",
dengan
rumusannya menjadi " Ketuhanan Yang Maha Esa". Kesepakatan ini diterima oleh sidang PPKI. Piagam
Jakarta
yang
sudah
mengalami perubahan
itu
ditetapkan
sebagai
pembukaan UUD45. Piagam Jakarta itulah yang menjadi Mukaddimah (preamble) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi-politik yang ditentukan di
dalam piagam-persetujuan
itu.
Piagam
Jakarta
berisi
pula kalimat
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, yang dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta itulah yang melahirkan Proklamasi dan Konstitusi.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
12
D. Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila Sebagai Dasar Negara, seperti dimaksud sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.
Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional".
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
13
Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara: Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan
Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia
Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.
Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila
Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan social
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
14
E. Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilatah, beserta pemerintah Negara.
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
15
F. Pancasila SAKTI Pada waktu sedang maraknya pelaksanaan penataran P-4 pada era Orde Baru, Pancasila di antaranya diberi predikat “sakti.” Bahkan tanggal 1 Oktober diperingati sebagai “Hari Kesaktian Pancasila.” Timbul berbagai pendapat dalam masyarakat mengenai makna Pancasila sakti tersebut. Apalagi akhir-akhir ini bangsa Indonesia mulai sadar diri betapa penting arti Pancasila untuk mendukung existensi Negara bangsa, sehingga Pancasila mulai diusung lagi ke permukaan, menjadi wacana di berbagai forum seminar dan diskusi. Bahkan kalau sejak reformasi tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilupakan, mulai tahun 2005, tanggal 1 Oktober diperingati lagi sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendudukkan pengertian “Pancasila Sakti” secara proporsional, supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman. Sakti memiliki makna tidak terkalahkan, tidak dapat ditaklukkan. Sakti biasanya menjadi predikat bagi seseorang yang memiliki suatu kekuatan tertentu, baik fisik maupun non fisik, sehingga tidak akan terkena segala macam senjata baik senjata tajam maupun senjata yang tidak nampak. Dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan; “ Ora tedas tapak paluning pande, sisaning gurendo,” menggambarkan seorang yang tidak akan terlukai oleh senjata apapun. Sakti merupakan kekuatan yang bersifat kemampuan bertahan diri dari segala macam ancaman dan gangguan. Pancasila memiliki kekuatan hukum yang kokoh, memiliki kekuatan yang sah, karena Pancasila tercantum dalam setiap Pembukaan atau Mukaddimah UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut pendapat Dr. Soepomo dan Prof. Dr. Hamid Attamimi, Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD tersebut berkedudukan sebagai rechtsidee atau cita hukum dan berfungsi regulatif dan konstitutif bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derifat dari Pancasila. Praktek kehidupan pemerintahan dan kenegaraan harus bersendi pada paradigma yang bersendi pada Pancasila.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
16
G. Agama dan Pancasila Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib di ta’ati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera tentram, adil, aman, dan sentosa.
Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia an manusia serta lingkungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan local genius bangsa Indonesia. Begitu
pentingnya
memantapkan
kedudukan
Pancasila, maka
Pancasila
pun
mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu.
Jelaslah bahwa ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teologi Islam. sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af’al, dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia. Seperti Kristen di dalam Al Kitab “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.” (Yohanes 14:6).
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
17
H. Konflik di Indonesia Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin.
Pada saat itu hingga era Orde Lama berakhir, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
Pemberontakan DI/TII Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada dimasa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
18
beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
Pemberontakan di ACEH dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004), beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004 menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan.
Pemberontakan di PAPUA oleh Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Konflik di Ambon Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Hingga 2 September 1991 setidaknya telah tercatat 1.132 korban tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu 100.000 ribu orang sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya. Transportasi, khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga kebutuhan pokok kian melonjak dan persediaan makanan menipis; kegiatan pendidikan terhenti.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
19
I. Bhineka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kataika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adatistiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa,agama,bahasa,adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Seperti di ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang
terdiri
dari
beribu-ribu
pulau
dimana
setiap
daerah
memiliki
adat
istiadat,bahasa,aturan,kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkana dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa perduli kepentngan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah.Oleh sebab itu marilah kita jaga bhineka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
20
J. Pancasila Era Reformasi dan Pasca Reformasi a. Pancasila Era Reformasi Makna Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang di citacitakan rakyat. Reformasi juga di artikan pembaharuan dari paradigma, pola lama ke paradigma, pola baru untuk memenuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.
Peran Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya,sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik, semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya Reformasi di segala bidang terutama bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Awal dari gerakan Reformasi bangsa Indonesia, yakni dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. B.J Habibie. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata Reformasi, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan Reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari Reformasi. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
21
paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut. Secara harfiah reformasi memiliki makna yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda dalam Kaelan, 1998). Pemahaman Mahasiswa di Era Reformasi: Setiap
sila
mempunyai
nilai
dalam
paradigma
reformasi,
yaitu:
a. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebgai manusia makhluk tuhan.
b.Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia
c. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.
d. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan.
e. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
22
b. Pancasila Pasca Reformasi Pandangan masyarakat terhadap Pancasila mulai berubah setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pancasila yang sebelumnya menjadi senjata ampuh Orde Baru ini mulai mengalami pergeseran makna, khususnya di kalangan pembenci Orde Baru. Banyak dari mereka menganggap bahwa Pancasila identik dengan Orde Baru. Yang artinya apa yang dilakukan Orde Baru mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini dikarenakan rezim Orde Baru yang dalam kebijakannya selalu mengatasnamakan Pancasila. Saat Orde Baru berkuasa, siapapun yang menentangnya akan dianggap anti Pancasila.
Reformasi memang membawa angin segar bagi kebebasan dan demokrasi. Namun dibalik semua dampak positifnya, tentu terdapat dampak negatifnya. Angin segar kebebasan ternyata memunculkan banyak masalah dalam masyarakat. Contohnya saja kericuhan demonstrasi. Belum lagi munculnya paham-paham radikal seperti yang disebutkan di atas. Di masa Orde Baru hal ini sulit terjadi. Jangankan demonstrasi atau paham radikal melakukan aksi, mengkritik saja mungkin akan segera dibungkam, disingkirkan atau di cap anti Pancasila. Bisa juga di cap sebagai Komunis. Memang di masa Orde Baru demokrasi seperti dipasung. Bahkan ada campur tangan pemerintah saat pemilu untuk memenangkan Golkar sebagai pendukung pemerintah Orde Baru. Seperti kewajiban PNS untuk memilih Golkar dan kendaraan politiknya. Berbeda dengan sekarang, dimana PNS tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan politik.
Namun seperti yang telah diungkapkan diatas, akibat reformasi ini, Pancasila juga mulai menghadapi tantangan baru. Munculnya paham-paham baru serta era globalisasi seperti sekarang membuat Pancasila seolah hanya identitas saja. Banyak Generasi muda tidak tahu makna Pancasila. Jangankan makna, bahkan ada juga yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Arus Westernisasi masuk begitu saja tanpa di filter atau disaring terlebih dahulu. Generasi muda lebih tertarik dengan budaya barat yang menurutnya lebih unggul daripada budaya sendiri. Mereka tidak peduli terhadap budaya sendiri yang dianggapnya telah ketinggalan jaman. Ditambah lagi, semakin majunya teknologi informasi yang semakin menggerus batas-batas kebangsaan. Berbagai arus modernisasi begitu mudah masuk tanpa disaring terlebih dahulu. Bukan saja westernisasi yang masuk di Indonesia. Budaya Asia Timur, sebut saja budaya Korea dan Jepang juga masuk di Indonesia serta menjadi trendi di kalangan masyarakat, khususnya para remaja.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
23
Sebenarnya tidak masalah jika menerapkan budaya Barat maupun budaya Asia Timur (Korea dan Jepang), namun yang diterapkan adalah budaya positifnya. Budaya positif yang dimaksud disini adalah budaya yang dapat memberi kemajuan pada bangsa dan negara. Seperti budaya disiplin bangsa Barat, nasionalisme bangsa Korea, dan Kerja keras, inovasi serta kreativitas bangsa Jepang. Tentu saja jika menerapkan budaya positif ini jika diterapkan akan akan memberi dampak kemajuan bagi bangsa dan negara. Dan tentu saja harus disesuaikan terlebih dahulu dengan Pancasila.
K. Hubungan Antar Sila dalam Pancasila Walaupun Pancasila terbagi menjadi lima sila, bukan berarti mereka semua berdiri sendiri. Lima sila itu memiliki hubungan erat yang tidak boleh dipisahkan. Berikut ini akan dijelaskan semacam contoh relasi melalui hubungan antar komponen.
Sila Pertama dan Sila Kedua Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan bahwa setiap negara harus memiliki kepercayaan dan menghargai keyakinan masyarakat lainnya. Menghargai keyakinan masyarakat lain juga akan terwujud jika kita sanggup melaksanakan sikap adil bagi sesama kita yang memiliki perbedaan kepercayaan.
Sila Pertama dan Sila Ketiga Ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki nilai kesatuan atas perbedaan agama-agama di Indonesia. Persatuan Indonesia juga merupakan wujud adanya sikap saling menghargai keyakinan yang berbeda di tengah masyarakat.
Sila Pertama dan Sila Keempat Dalam pembuatan peraturan perundangan yang berlandaskan Ketuhanan, pemerintah juga harus memperhatikan musyawarah sebagai cara mencapai mufakat. Tidak boleh landasan atau etik agama apapun yang dilanggar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
Sila Pertama dan Sila Kelima Adanya kebebasan untuk beribadat menghasilkan keadilan yang akan dirasakan bagi warga negaranya. Jika negara Indonesia memaksakan suatu keyakinan, maka masyarakat akan mengeluhkan keadilan.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
24
Sila Kedua dan Sila Ketiga Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan.
Sila Kedua dan Sila Keempat Keadilan juga pastinya dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Tujuan utama musyawarah adalah tercapainya kesepakatan bersama yang paling tidak memberikan keadilan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadilan itulah maka akan tercipta mufakat.
Sila Kedua dan Sila Kelima Dalam dua sila ini, sama-sama disebutkan kata “adil” yang artinya terdapat hubungan paling erat antara sila kedua dan kelima ini. Keadilan memang sangat dibutuhkan oleh negara demokrasi.
Sila Ketiga dan Sila Keempat Persatuan Indonesia adalah wujud atau cita-cita yang dapat dicapai melalui pelaksanaan musyawarah mufakat. Dengan mempertimbangkan suara dari semua kalangan, maka akan terbentuk kesepakatan yang menguntungkan semua pihak – dan mewujudkan persatuan.
Sila Ketiga dan Sila Kelima Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan.
Sila Keempat dan Sila Kelima Dengan mencapai mufakat, maka akan terbentuk keadilan bagi setiap warga negara. Bayangkan jika keputusan pemilihan pemimpin hanya berdasarkan paham nepotisme, maka tidak akan terbentuk negara yang demokratis.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan satu kesatuan organis antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. 2. Antara sila satu dengan sila yang lainnya berhubungan erat, sehingga membetuk satu struktur yang menyeluruh. 3. Pancasila merupakan hasil proses pemikiran tentang manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, hubungan antar sesama manusia dengan masyarakat dan Negara.
B. Saran Dari hasil pembahasan yang telah kami bahas, kami memberikan saran kepada semua pihak, khususnya para generasi muda Indonesia untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme terhadap Negara Indonesia guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara kita tercinta ini.
Karena pemuda adalah calon penerus perjuangan dan pembangunan bangsa di masa yang akan datang, dan juga generasi muda merupakan satu-satunya harapan bangsa untuk bisa lebih maju lagi.
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
26
DAFTAR PUSTAKA http://305ak.my.scripedia.com/contoh-makalah-pancasila-2/ http://www.scribd.com/doc/99652586/Pancasila-Full https://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasar-negara/ http://ettxfhenzter.blogspot.co.id/2014/01/sejarah-perkembangan-pancasila.html http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pancasila-sejarah.html http://www.plengdut.com/2014/08/perumusan-dasar-negara-oleh-pendiri.html http://www.negeripesona.com/2013/05/sejarah-dan-isi-piagam-jakarta.html http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta http://www.negeripesona.com/2013/05/sejarah-dan-isi-piagam-jakarta.html http://www.maribelajarbk.web.id/2015/06/pancasila-sebagai-dasar-negara.html http://brainly.co.id/tugas/290499 https://lppkb.wordpress.com/pancasila-sakti/ http://sangkoeno.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-pancasila-dan-agama.html https://www.academia.edu/8973112/Pancasila_VS_Agama_Perepektif_Agama_Agama_Tentang_Sila _Ketuhanan_Yang_Maha_Esa http://suraya-atika.blogspot.co.id/2014/11/pancasila-dan-agama.html https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka http://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/konflik-yang-pernah-terjadi-di-indonesia.html http://assant-magazine.blogspot.co.id/2011/04/7-konflik-politik-dalam-lembaran-hitam.html http://komunitasgurupkn.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-dan-makna-bhinneka-tunggal.html https://noviriyantii.wordpress.com/2014/08/22/ringkasan-tentang-pancasila-era-reformasi/ https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi http://gurupintar.com/threads/jelaskan-hubungan-antar-sila-dalam-pancasila.512/ https://errafaziraaini.wordpress.com/ppkn-3/75-2/
Makalah Pendidikan Pancasila STMIK AKBA
27