BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang menjadi penghambat utama
tercapainya
tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya
Indonesia yang adil. Upaya penindakan korupsi harus diimbangi dengan upaya pencegahannya. Pemerintah telah berupaya melakukan upaya pencegahan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden. Untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas, yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ZI, ditetapkan suatu indikator, dengan pemberian penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM. Diharapkan nilai IPK Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan
Agar mahasiswa mengetahui dan memahami pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Indonesia
~1~
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Zona Integritas
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah menyebutkan bahwa, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya. Pada hakekatnya, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah (K/L/Pemda), sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Zona integritas merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk mengakselerasi capaian sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang baik. Namun dalam perjalanan menuju pencapaian sasaran reformasi birokrasi, kendala sering kali dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan lemahnya pengawasan. Hal tersebut berimbas pada kepuasan pelayanan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi yang semakin rendah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dirasa perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birorkasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unitunit kerja lainnya.
2.2 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Adapun pencanangan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan pedoman Pembangunan Zona Integritas Nomor 52 tahun 2014, meliputi sebagai berikut:
~2~
a) Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas; b) Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang
pimpinan
menandatangani
dan
seluruh
dokumen
atau
Pakta
sebagian Integritas
besar
pegawainya
dapat
dilakukan
telah secara
massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pembangunan Zona Integritas; c) Pencanangan pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementrian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan pencanangan pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi; d) Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; e) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi
pusat
dilaksanakan
oleh
pimpinan
instansi
pemerintah
&
Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; f) KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan Zona Integritas untuk instansi pusat dan instansi daerah.
2.3 Proses Pembangunan Zona Integritas
Dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, Kemenkes telah melakukan penilaian terhadap calon Satker WBK yang memenuhi syarat indikator hasil dan indikator proses Satker WBK serta pada tanggal 30 Agustus 2013 telah mengusulkan 3 Satuan Kerja ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk ditetapkan sebagai Satker WBK. Proses pembangunan Zona ~3~
Integritas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan 2 (dua) cara penilaian, yakni sebagai berikut. 1) Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK Penilaian Satuan Kerja berpredikat yang berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Penilaian dilakukan dengan dengan menggunakan indikator proses (nilai di atas 75) dan indikator hasil yang mengukur efektivitas kegiatan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan. Dalam upaya pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kriteria utama yang harus dipenuhi adalah pencapaian opini laporan keuangan kementerian/lembaga oleh BPK-RI, harus memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 dan memenuhi syarat nilai indikator hasil WBK seperti tabel berikut ini. NO UNSUR INDIKATOR PROSES
BOBOT %
1
Penandatanganan pakta integritas
5
2
Pemenuhan kewajiban LHKPN
6
3
Pemenuhan akuntabilitas kinerja
6
4
Pemenuhan kewajiban laporan keuangan
5
5
Penerapan kewajiban disiplin PNS
5
6
Penerapan kode etik khusus
4
7
Penerapan kebijakan pelayanan publik
6
8
Penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi
6
9
Pengendalian gratifikasi
6
10
Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
6
11
Kegiatan pendidikan, pembinaan, dan promosi antikorupsi
6
12
Pelaksanaan
5
saran
perbaikan
yang
diberikan
oleh
BPK/KPK/APIP 13
Penerapan kebijakan pembinaan purna-tugas
4
14
Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang
6
tidak sesuai dengan profil PPATK 15
Promosi jabatan secara terbuka
3
16
Rekrutmen secara terbuka
3
17
Mekanisme pengaduan masyarakat
6
~4~
18
E-Procurement
6
19
Pengukuran kinerja individu
3
20
Keterbukaan informasi publik
3
2) Penilaian dan Penetapan Satuan Kerja Berpredikat WBBM Penilaian satker yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) melalui evaluasi atas kebenaran material hasil self -assessment yang dilaksanakan oleh TPI termasuk hasil self-assesament tentang capaian indikator hasil WBBM. Untuk mencapai Indikator Hasil WBK dan WWBM dapat dinilai mengacu pada penilaian seperti tabel berikut ini. NO
UNSUR INDIKATOR
WBK
WBBM
KETERANGAN
>7,0
>7,5
Skala 0 – 10 berdasarkan
HASIL
1
Nilai Indeks Integritas
intrumen KPK 2
Penilaian
kinerja
unit
>550
>750
pelayanan
Skala
0 – 1000
berdasarkan Permenpan public 38/2012. Dalam 2 tahun terakhir
3
Penilaian
kerugian
0%
0%
negara (KN)
Penilaian APIP & BPK dalam 2 tahun yang belum diselesaikan (%) terakhir
4
Persentase
maksimum
3%
2%
temuan inefektif 5
Persentase
Persentase jumlah
minimum
jumlah
3%
2%
<1%
jika
jumlah
pegawai >100 orang
maksimum
pegawai
jika
pegawai 100 orang
temuan inefisien 6
0%
1%
yang
dijatuhi
hukuman
disiplin
karena
penyalahgunaan keuangan ~5~
0%
Idem
7
Persentase
pengaduan
5%
0%
Idem
0%
0%
Pengaduan yang telah
masyarakat yang belum ditindak lanjuti 8
Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana
>60 hari dalam 2 tahun
korupsi
terakhir keputusan
berdasarkan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya : (1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; (2) mengelola sumber daya yang cukup besar, serta (3) memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat WBK dan WBBM.
2.4 Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut juga harus didukung dengan hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menyatakan baik, di mana nilai IPK minimal 13,5 dari maksimal 15, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sama seperti WBK, predikat ini hanya diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria 6 area perubahan ~6~
dan didukung hasil survei eksternal IPK dan Indek Persepsi Kualitas Pelayanan yang baik, minimal 13,5 dari nilai maksimal 15. Namun yang membedakan adalah adanya nilai persepsi kualitas pelayanan publik dengan perolehan minimal 16 dari nilai maksimal sebesar 20, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Adapun penjelasan indikator-indikator tersebut yaitu : a) Manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set ), serta budaya kerja (culture set ) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona integritas. b) Penataan tatalaksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. c) Penataan
sistem
manajemen
SDM,
bertujuan
untuk
meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. d) Penguatan akuntabilitas, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Program
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas
dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. e) Penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. f) Peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
~7~
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Proses pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh kementerian kesehatan dengan melakukan 2 (dua) cara penilaian, yakni penilaian satuan kerja berpredikat wbk dan penilaian dan penetapan satuan kerja berpredikat wbbm
3.2 Saran
Sebagai
mahasiswa
kiranya
kita
dapat
bersama-sama
untuk
selalu
menumbuhkan dan meningkatkan semangat nasionalisme untuk Negara Indonesia agar menjadi Negara yang bebas dari Korupsi, dan
~8~
ciptakan pribadi bebas korupsi
DAFTAR PUSTAKA
Adwirman, dkk. 2014. Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi . Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika
Puspito, Nanang, dkk. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kemendikbud RI
~9~
