MAKALAH DAMPAK KORUPSI Makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PBAK
Dosen Pembimbing : Dwi Estuning Rahayu S.Pd,S.Kep.Ns,M.Sc
Disusun Oleh : Sahraen P17321185064
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN KEDIRI TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyusun makalah yang berjudul “Dampak Korupsi” untuk memenuhi tugas mata kuliah PBAK. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang dampak korupsi terdiri dari dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kemiskinan masyarakat dan kesehatan masyarakat serta birokrasi pemeritah. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :
1.
Susanti Pratamaningtyas., M.Keb selaku Kaprodi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri Poltekkes Kemenkes Malang
2.
Dwi Estuning Rahayu
S.Pd,S.Kep.Ns,M.Sc selaku Dosen Pembimbing mata
kuliah PBAK. 3.
Orang Tua, Teman-teman yang telah membantu dalam menyusun makalah ini.
4.
Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Kediri, 20 Desember 2018
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Cover ............................................................................................................... Kata pengantar ............................................. .................................................... i Daftar isi.............................................. ............................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .............................................. .................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................ .......................................... 1 1.2.Rumusan Masalah ...................................................................................... 2 1.3.Tujuan ........................................................................................................ 2 BAB II Tinjauan Teori ................................................... .................................. 3 2.1 Pengertian Dampak Korupsi ...................................................................... 2.2 Dampak Ekonomi....................................................................................... 2.3 Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat ............................................. 2.4 Dampak Pelayanan Kesehatan ................................................... ................ 2.5 Birokrasi Pemerintah............................................... ..................................
3 4 8 10 11
BAB III PENUTUP .................................................................................. ....... 14 Kesimpulan ...................................................................................................... 14 Saran ................................................................................................................ 14 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangan
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus disebut pula bahwa corruption berasal dari kata corrumpere satu kata bahasa latin yang lebih tua. Arti kata korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dalam kamus besar Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi dan orang lain (Justiana, Sandri dkk. 2014). Semetara itu pemahaman tentang korupsi di tengah masyarakat juga beragam, tidak ada satu kata tentang pengertian korupsi itu sendiri. Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tidak pidana yang berhubungan dengan perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keungan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Sedangkan pengertian korupsi dalam undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (UU 31/1999) adalah perbuatan yyang memperkayakan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian Negara. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan Negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu Negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu Negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan Negara pun menadi semakin terpesorok dalam kemiskinan (Maharso dan Tomy Sujarwadi, 2018).
1
1.2 Rumusan masalah
1. Apa pengertian dampak korupsi ? 2. Bagaimana dampak korupsi di bidang ekonomi ? 3. Bagaimankah dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat ? 4. Bagaimanakah dampak pelayanan kesehatan masyarakat ? 5. Bagaimanakah dampak korupsi di birokrasi pemerintahan ?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari dampak korupsi 2. Untuk mengetahui dampak korupsi di bidang ekonomi 3. Untuk mengetahui dampak korupsi di sosial dan kemiskinan masyarakat 4. Untuk mengetahui dampak pelayanan kesehatan masyarakat 5. Untuk mengetahui dampak korupsi di birokrasi pemerintahan
2
BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 Dampak Korupsi
Dampak korupsi menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi merilis sedikitnya ada jumlah dampak korupsi di Indonesia yang benar-benar merugikan bagi masyarakat dan Negara. Dampak korupsi bagi masyarakat dan Negara Indonesia sangta beragam, mulai dari dampak terhadap politik, pelayanan kesehatan, di bidang sosial, kebudayaan, politik dan demokrasi, perekonomian, hingga bagi masyarakat dan keluarga. a. Kemiskinan Di bidang perekonomian, Negara dan masyarakat, dampak korupsi berakibat angka kemiskinan semakin naik. Dari data yang di himpun Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2013, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,55 juta. Pada tahun 2014, mencapai 28,28 juta orang, pada bulan September 2015 mencapai 28,51 juta orang. b. Pengangguran Fakta mengejutkan selanjutnya, pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2013 ada 7,39 juta orang. Pada agustus 2014, turun menjadi 7,24 juta orang. Pada Februari 2015, angka pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,45 juta orang. Ini menjadi salah satu dampak korupsi bagi masyarakat dan Negara. c. Hutang luar negeri Dari informasi yang dihimpun merdeka.com. data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, posisi utang luar negeri Indonesia per April 2016 hanya USD 318,97 miliar atau Rp 4.290 triliun. Angka utang ini naik disbanding bulan sebelumnya atau maret 2016 yang tercatat hanya USD 315,98 miliar. Porsi utang luar negeri pemerintah sendiri mencapai USD 148,29 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,45 miliar. Total utang keduanya adalah uSD 153,75 miliar. Total utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 151,31 miliar. Sedangkan porsi utang swasta tercata sebesar USD
3
165,22 miliar. Angka utang ini naik dari ulan sebelumnya yang hanya USD 164,67 miliar. d. Kerusakan alam Indonesia sebagai salah satu Negara dengan keanekarangam hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia, termasuk di dalamnya hutan Indonesia. Secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan kementrian kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya data Kementrian Kehutan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penerbangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebekaran hutan dan ekploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industr, maupun akibat perambahan. e. Dampak sosial Dampak korupsi terhadap bidang kehidupan sosial dan budaya adalah menimbulkan “biaya sosial” yang tinggi sehingga merugikan masyarakat dan Negara. (Syahroni, dkk. 2018). 2.2 Dampak Ekonomi
Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Tidak mudah memberantas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dari
perspektif
ekonomi
adalah
misallocation
4
of
resources,
sehingga
perekonomian tidak optimal (Ariati, 2013). Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut (Justiana, Sandri dkk. 2014). a. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Mauro (1995), setelah dilakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 010) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sementara Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin IPK, GDP perkapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999-2004. Menurut Gupta et al (1998) fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Bagus Anwar, 2011). IPK telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan yang berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Anonim, 2013). Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negaranegara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara
5
lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan kepada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara tersebut karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya, ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai (Dwikie, 2011). b. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan untuk Meningkatkan Perekonomian.
Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) dalam Bagus Anwar (2011), menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antardaerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Pada September 2013 tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Menteri Pekerjaan Umum
6
menyebut kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp. 118,073 triliun (KPK, Tanpa tahun). Fakta mencengangkan berikutnya adalah, di era serbalistrik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulita. Jumlah tersebut setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012 (KPK, Tanpa tahun). Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi. Korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antarnegara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal atau bekerja sama dalam bidang tertentu. Misalnya, negara yang memberikan modal untuk membangun sarana dan prasarana berupa jalan tol untuk membantu suatu negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun karena adanya korupsi, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan terhambat sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dari negara pemberi modal dan akhirnya hubungan dengan negara tersebut akan semakin merenggang (Justiana, Sandri dkk. 2014). c. Meningkatkan Utang Negara
Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan. Utang luar negeri terus meningkat. hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp. 2.273,76 triliun. Jumlah utang ini naik Rp. 95,81 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2013. Dibanding dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp. 1.977,71 triliun, utang pemeritah di September 2013 naik cukup tinggi. (Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip finance.detik.com, 2013). d. Menurunkan Pendapatan Negara
Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan
7
dengan negara-negara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya perdagangan di daerah itu ilegal dan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnya banyak dilanggar (Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, Franky Sibarani, seperti dikutip KPK, Tanpa tahun). Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp. 26 miliar, itu hanya kasus GT belum termasuk kasus makelar pajak lainnya yang sudah maupun belum terungkap. e. Menurunkan Produktivitas
Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menuurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data Februari 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absolut mencapai 7.170.523 jiwa. Dibandingkan negara maju (Justiana, Sandri dkk. 2014). 2.3 Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
Korupsi memang bukan sekedar dicurinya uang Negara, karena dampaknya begitu banyak yang harus ditanggung oleh rakyat. Akibat korupsi kita menjadi bangsa yang terpaksa kehingan martabat karena dipandanng sebelah mata oleh bangsa lain. Korupsi menyebabkan kita kehilangan daya asing dalam mendatangkan investor. Sekarang bahkan sudah banyak investor potensial memindahkan investasinya ke Negara lain. Banyaknya pengutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) menjadi alasan mereka memindahkan usaha, disamping masalah keamanan asset akibat demo buruh
8
yang tidak jarang mangarah pada tindakan anarkis. Yang menyedihkan adalah korupsi menyebabkan kemiskinan missal dan memaksa begitu banyak rekyak kita harus mengadu nasib menjadi buruh migrant. Ini tentu bettentangan dengan cita-cita luhur para pendiri republic (the founding father) yang memimpikan indonesia dan rakyatnya mampu menggapai kemakmuran. Mereka juga bercitacita rakyatnya keluar dari martabat kuli sebagaimana yang terjadi selama hidup terjajah. Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dmpak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan public, rendahnyah kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik public untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yyang seharusnya dipertukkan guna kemajuan sector sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memilik pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. a. Mahalnya Harga Jasa Dan Pelayanan Publik Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi sangat besar terjadi di Negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian, alias memiliki kekuatan
monopoli
yang
besar
karena
rentan
sekali
terhadap
penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat public atau pemerintah dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat Berita resmi statistic tentang profil kemiskinan di Indonesia Maret 2016 diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 18 Juli 2016. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2016 di
9
Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan
profil
kemiskinan
BPS,
walaupun
dari
sisi
jumlah
kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan maret 2016 menjadi 14,11 persen. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun dari nilai 102,55 pada januari 2016 menjadi 101,47 pada juni 2016, maka wajar jika persentase kemiskinan di pedesaan meningkat, karena usaha pertanian menurun. (Syahroni, dkk. 2018.) 2.4 Dampak Pelayanan Kesehatan
Keberhasilan terhadap program-program kesehatan tidak ditentukan semata halnya kuantitas dari program itu sendiri, namun sedikit anyaknya ditentukan oleh berjalannya sistem yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan dan kekuasaan pada tahap implementasi dapat diterjemahkan secara berada oleh tiap-tiap daerah dan cendrung ditafisirkan dengan keinginan masingmasing daerah. Kondisi ini akan dapat menciptakan peluang-peluang KKN yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Dampak korupsi dibilang kesehatan, anatara lain tingginya biaya kesehatan tingginya angka kematian ibu, tingkat kesehatan masih buruk dan lain-lain. Angka kematian ibu pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 200.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara (KPK, Tanpa tahun). Laksono Trisnantoro dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran
10
Yogyakarta (Kagama Kedokteran) pada Rabu, 22 Mei 2013, secara khusus menyoroti dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi sulit dibangun. Apabila korupsi terjadi diberbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai berikut : 1) Organisasi rumah sakit menjadi lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap; 2) Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan; 3) Direktur yang diangkat karena kolusif (misalnya harus membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemen; 4) Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks. Akhirnya, terjadi kematian ilmu manajemen apabila sebuah rumah/lembaga kesehatan sudah dikuasai oleh kultur korupsi di sistem manajemen rumah sakit maupun sistem penanganan klinis. (Justiana, Sandri dkk. 2014).
2.5 Dampak Birokrasi Pemerintahan
Tindakan korupsi juga berpengaruh terhadap pemerintahan suatu Negara. Tindak korupsi ini merusak tatanan yang ada dalam pemerintahan membuat pemerintahan semakin tidak kondusif dan adanya perselisihan satu dengan yang lain. Terdapat beberapa macam korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, yaitu : a. Matinya etika sosial politik Korupsi bukan tindakan yang biasa melainkan dapat merusak aspek-aspek kehidupan. Terjadi juga di dalam pemerintahan yaitu etika sosial dari para penjabat pemerintahan yang sudah tidak menegakkan lagi kejujuran. Melindungi para koruptor dengan indikasi ingin mendapatkan jabatan inilah yang membuat etika sosial politik begitu buruk karena adanya tindak korupsi.
11
b. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan Saat ini banyak orang yang tersangkut dengan masalah tetapi mereka slaing menginginkan posisi yang benar. Dengan hal seperti itulah banyak orang ingin memenangkan suatu perkara dengan cara menyuap hakim. Dengan terjadinya tindakan seperti itu peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena dalam setiap perkara diselesaikan dengan tindakan korupsi. c. Birokrasi tidak efisien Terdapat banyak sekali investor asing ingin menanamkan modal kepada Indonesia tetapi untuk mendapat itu harus mendapatkan perizinan yang berbelit-belit, yang pada akhirnya jalan yang dipilih adalah penyuapan untuk memudahkan izin usaha mereka, hal seperti harusnya birokrasi di Indonesia harus segera di benahi. Upaya pemerintah mencanagkan clean government dalam upaya membrantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin menanggulangi korupsi, berbagai jenis kebocoran keungan Negara masih saja terjadi, berampak pelayanan public dapat terganggu. Kebocoran keungan Negara yang paling besar di lingkungan lembaga Negara adalah melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas Negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk. Sementara itu dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan Negara dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Korupsi menghambat peran Negara dalam pengaturan alokasi 2) Korupsi menghambat Negara melakukan pemerataan akses dan asset 3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
12
dengan demikin suatu pemerintah yang terladan wabah korupsi akan mengabaikan
tuntutan
pemerintah
yang
layak.
Kehancuran
birokrasi
pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisien yang menyeluruh di dalam birokrasi. (Nugraheni, dkk. 2017)
13
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Dampak korupsi menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi merilis sedikitnya ada jumlah dampak korupsi di Indonesia yang benar-bennar merugikan bagi masyarakat dan Negara. Korupsi merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995, dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011). Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh sgelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara Keberhasilan terhadap program-program kesehatan tidak ditentukan semata halnya kuantitas dari program itu sendiri, namun sedikit anyaknya ditentukan oleh berjalannya sistem yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan korupsi juga berpengaruh terhadap pemerintahan suatu Negara. Tindak korupsi ini merusak tatanan yang ada dalam pemerintahan membuat pemerintahan semakin tidak kondusif dan adanya perselisihan satu dengan yang lain.
3.2 Saran
Sebagai mahasiswa harus mampu mempelajari dan memahami pendidikan anti budaya korupsi agar kelak tidak ada pelewenangan dalam bidang pelayanan kesehatan maupun pelayanan masyarakat yang di berikan.
14
DAFTAR PUSTAKA
Syahroni, dkk. 2018. Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit. Yogyakarta: CV Budi Utama Maharso dan Tomy Sujarwadi. 2018. Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi. Yogyakarta: CV Budi Utama Nugraheni, dkk. 2017. Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi. Yogyakarta: CV Budi Utama Priyono, Herry. 2018. Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
