MAKALAH PANCASILASILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
MAKALAH PANCASILA
SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
DOSEN PENGAMPU :
Katarina Leba, S.Ag., M.Th.
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 8
Ahmad Ramanda Albaiqi
Uswatun Khasanah
Diya Meri W
Alya Fauziyah
Viona Reza M
Siti Lailatul M
Citra Al Karina
PANCASILA KELAS 18
UPT BS MKU
UNIVERSITAS JEMBER
2015/2016
KATA PENGANTAR
Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi, namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi dapat teratasi.
Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang pengamalan dan penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi dan berita. Makalah ini kami susun dengan berbagai rintangan baik itu yang datang dari diri kami maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Jember. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing, kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.
Jember, 23 September 2015
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH
Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum didalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini nilai-nilai luhur pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Adapun perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila misalkan saja penyalahgunaan narkoba, pelacuran, penyimpangan seksual (homo, lesbian, biseksual, pedofil, sodomi, zina, seks bebas, transeksual), tindak kriminal atau kejahatan (perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya), gaya hidup (wanita bepakaian minimalis di tempat umum, pria beranting, suka berbohong, dsb).
Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ajaran yang terkandung didalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila sebenarnya sudah mengatur prinsip-prinsip tata kehidupan masyarakat Indonesia, berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu mestinya senantiasa menjadi acuan digunakan sebagai pedoman tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat melalui makalah ini penulis ingin mengungkapkan betapa pentingnya membaca, memahami dan mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
RUMUSAN MASALAH
Apa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan butir sila ke-5 ?
Bagaimana tanggapan atas suatu pernyataan ?
Apa yang harus dilakukan agar masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya ?
Sikap apa yang seharusnya dikembangkan agar nilai-nilai Sila V dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
Apa contoh-contoh pelanggaran sila V dalam berbagai aspek ?
Bagaimana tanggapan terhadap setiap praktek ketidakadilan yang terjadi!
Apakah nilai-nilai luhur bangsa (Butir Sila V) masih dihayati/dihidupi oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda saat ini?
Apa masih bisa disebut manusia Pancasilais?
TUJUAN
Diharapkan agar generasi muda bangsa Indonesia dapat mengamalkan sila-sila pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk mengetahui pengertian dari Pancasila.
Untuk mengetahui nilai – nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila.
Untuk mengetahui contoh nyata penyimpangan nilai – nilai sila kelima Pancasila.
BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN PANCASILA
Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri di tetapkan menjadi dasar negara kita sejak 18 agustus 1994. Sebagai nilai-nilai bernegara,berpemerintahan, dan bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan pembuatan harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila.
Pancasila adalah dasar Negara dan ideologi Negara yang wajib di pahami,diamalkan,dipertahankan oleh seluruh warga Negara Indonesia.Usaha ini akan berhasil apabila seluruh warga Negara memiliki sikap positif dan setia terhadap pancasila.
TANGGAPAN TERHADAP SUATU PERNYATAAN
"Struktur ekonomi, politik, sosial, budaya menyebabkan orang tidak dapat memperoleh apa yang telah menjadi haknya, atau tidak dapat memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan masyarakat/Negara".
Menurut pendapat kami, memang benar bahwa struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya adalah penyebab umum sebagian orang tidak dapat memperoleh apa yang sudah menjadi haknya. Seperti kami ambil contoh yaitu bantuan dari pemerintah (bbm). Yang mendapat bantuan seperti itu malah yang kaya , budaya yang hal demikian tidak hanya terjadi pada golongan yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah akan tetapi juga menjadi budaya yang terjadi pada golongan masyarakat pada kondisi ekonomi menengah ke atas.
Sedangkan yang miskin tidak mendapatkan bantuan tersebut, hal ini berkaitan dengan politik dimana terkadang orang-orang berkaitan dengan hal tersebut menggunakan kekuasaannya hanya pada golongan mereka sendiri. Sehingga menimbulkan ketidakmerataan penyaluran dana yang menjadi hak orang lain. Hal ini akan terus terjadi secara terus-menerus apabila antar pihak yang berkaitan tidak melakukan kerja sama yang baik.
Artinya antara pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja sama yang baik. Apabila usaha keras dilakukan hanya salah satu pihak misalnya hanya dari pihak rakyat saja tanpa adanya dukungan dari pemerintahan maka ketidakadilan tersebut akan tetap terjadi.
Dalam kasus ini pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi strukutur ekonomi politik, sosial budaya, sementara rakyat walaupun bisa protes tetap saja tidak memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan.
TINDAKAN AGAR MASYARAKAT MENDAPATKAN HAKNYA
2.3.1 Keadilan Sosial
Membahas tentang hak yang diperoleh oleh masyarakat, maka hal tersebut tidak jauh dengan nilai keadilan. Nilai keadilan tidak hanya terdapat dalam sila kelima pancasila, namun juga terdapat dalam sila kedua pancasila yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
Keadilan maupun sosial memiliki makna yang terpisah satu sama lain. Sosial berasal dari bahasa latin dari kata socius yang memiliki arti kawan atau teman dan dalam arti luasnya berarti persaudaraan dalam pergaulan hidup manusia. Sedangkan keadilan berakar dari kata "adil" yang artinya memperlakukan dan memberikan sesuatu hal yang telah menjadi haknya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan maupun terhadap lingkungan alam, tidak berat sebelah serta tidak memihak.
Jadi keadilan adalah hal yang berisi tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dari uraian tersebut, maka jelaslah bahwa keadilan sosial memberi perimbangan antara hak dan kewajiban antar sesama, memberi kebahagiaan untuk semua orang, tidak ada penindasan dan penghinaan serta pemerataan dalam segala bidang kehidupan material maupun spiritual dalam arti keadilan itu tidak hanya untuk golongan atas, tetapi juga untuk golongan bawah.
2.3.2 Struktur Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya
Indonesia adalah Negara yang memiliki aneka keberagaman suku bangsa, budaya, agama, bahasa dan lain sebagainya. Saat ini kesenjangan sosial dan ekonomi telah terbentuk di Indonesia dan tumbuh di tengah – tengah kehidupan masyarakat nusantara. Kesenjangan tersebut meliputi golongan yang mempunyai modal, berpendidikan serta berpengaruh dari kota – kata besar dengan golongan yang termasuk melarat serta berpendidikan (Nasikun, 1995: 48).
Pendapat Nasikun tersebut didukung oleh Hefner (2005: 75) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dengan berbagai agama dan lebih dari 300 grup etnis. Struktur sosial yang demikian tersebut, sangatlah rawan timbulnya perpecahan dan konflik dalam masyarakat.
Negara Indonesia dikenal dengan Negara agraris dan maritim. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan karena hal itu didukung dengan luasnya lahan untuk bertani dan luasnya perairan Indonesia. Sektor pertanian yang selama ini telah menjadi punggung perekonomian Indonesia telah tergeser dengan sektor industri yang semakin berkembang pesat tidak hanya di kota – kota besar tetapi juga di desa – desa.
Sekarang ini banyak lahan pertanian yang beralih dijadikan pembangunan industri. Karena hal inilah sekarang fenomena urbanisasi setiap tahun selalu meningkat. Penduduk desa beralih ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, karena minimnya pengalaman dan pendidikan yang dimiliki sekaligus terbatasnya lapangan pekerjaan, membuat mereka kesulitan mendapat kerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Selain itu, meluasnya pengaruh globalisasi membuat masyarakat menjauhi kegiatan ekonomi yang tradisional.
Dalam bidang politik saat inipun tidak menunjukkan sikap yang merakyat. Banyak partai politik yang berdiri, tetapi hanya mementingkan kepentingan golongan saja. Para wakil rakyat saat ini terkesan hanya bermain. Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin marak terjadi. Hak – hak rakyat dilupakan dan diabaikan. Sudah terlihat jelas bahwa memang struktur ekonomi, politik dan sosial budaya memyebabkan masyarakat kehilangan haknya.
Lalu apa yang harus dilakukan agar masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya?
Langkah paling sederhana adalah dimulai dari kesadaran diri sendiri, tidak peduli status sosial seseorang di atas atau dibawah haruslah tetap dihargai dan dihormati. Keadilan dalam pemenuhan hak masyarakat di segala bidang akan terwujud apabila orang menyadari akan pentingnya keadilan itu sendiri bagi kehidupan, bukan hanya sekedar menyadarinya namun mengamalkannya.
Selain itu, jika kita merasa menjadi orang yang mampu dalam segi material maupun spiritual hendaknya selalu membiasakan berbagi apa yang kita miliki dengan sesama.Untuk mewujudkan keadilan sosial sangat diperlukan adanya keterbukaan. Keterbukaan yang berisikan kebebasan informasi agar masyarakat mengetahui struktur ekonomi, politik dan sosial budaya yang tidak adil. Dengan adanya keterbukaan akan lebih memudahkan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam membongkar ketidakadilan sosial dan menggantinya dengan struktur yang lebih adil.
Adapun langkah – langkah yang harusnya dapat dilakukan pemerintah yaitu:
Memelihara kepentingan umum daripada kepentingan golongan
Realisasi pembangunan yang benar – benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Pemerataan dalam segala aspek ( pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja serta usaha, kesempatan untuk aktif dalam pembangunan terutama pada generasi muda dan kaum wanita serta penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air).
SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN PADA SILA KELIMA UNTUK DITERAPKAN DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Sila kelima pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki makna pokok dari keadilan yaitu hakikat kesesuaian dengan hakikat adil. Sila kelima pancasila didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya Negara kebangsaan dari manusia – manusia berketuhanan Yang Maha Esa. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila lainnya.
Secara ontologis, hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.. menurut Notonagoro. Hakikat keadilan yang terkandung dalam sila kedua yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis yaitu manusia yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Penjelmaan dari keadilan kemanusiaan monopluralis menyangkut manusia sebgaai makhluk hidup dan makhluk sosial. Dengan demikian keadilan sosial didasari oleh sila kedua.
Atas dasar uraian diatas, lalu bagaimanakah sikap yang harus dikembangkan? Sikap yang harus dikembangkan pada diri kita harus mencakup 3 keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama yaitu:
Keadilan Distributif
Suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya, dalam arti pihak Negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan atas hak dan kewajiban.
Keadilan Legal (Keadilan Bertaat)
Hubungan keadilan antar warga Negara tehadap Negara dan dalam hal ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam Negara.
Keadilan Komulatif
Keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan bersama.
PELANGGARAN SILA KELIMA DIBERBAGAI BIDANG
2.5.1 Analisis Pelanggaran
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila ke lima dari Pancasila ternyata dalam pelaksanaanya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini.
Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataanya pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata memang masih banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur tersebut adalah kurang ditegakannya keadilan disemua lini kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta.
Sila ke-5, yang seharusnya sudah terlaksanakan dengan baik dalam kehidupan, justru pada prakteknya, pelaksanaan dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, dimana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Menanggapai masalah tersebut dalam tulisan ini ada empat hal yang ingin saya paparkan yaitu mengenai bukti penerapan keadilan dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang dirasa mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bidang Hukum
Hukum memang harus ditegakkan tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat dan kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka masih saja bisa pergi kemana-mana bahkan sampai keluar negeri.
Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah Kakao justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja, sedangkan untuk orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Sehingga hukum itu dapat diibaratkan sebagai pisau, lancip dibawah dan tumpul diatas.
Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Tetapi pada kenyataanya jauh dari apa yang diharapkan, ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik.
Bidang Kesehatan
Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan dikalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapat penolakan dari berbagai rumah sakit. Hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi.
Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi disisi lain, orang kaya atau orang yang mempunyai jabatan/pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan yang istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal (28) H ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit.
Bidang Pendidikan
Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu ketidakmampuan warga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memprioritaskan warga miskin Indonesia dengan memberikan pendidikan. Sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak dibangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya.
Selain masalah tersebut terdapat masalah-masalah yang lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan, pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja, sementara untuk pendidikan di daerah-daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk sampai kesekolahan saja mereka sampai harus rela berjalan atau menyeberangi sungai yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya.
Bidang Ekonomi
Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakkan keadilan yang tidak sempurna padahal dalam konstisusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi pada kenyataanya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran dijalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas.
Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaanya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila ke-5 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
Bidang Budaya
Kehidupan masyarakat papua dengan masyarakat jakarta tentulah sangat berbeda, yang penduduknya juga merupakan penduduk Indonesia juga, tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Masih banyak masyarakat papua yang memakai koteka, pembangunan di derah tersebut juga tidak merata. Kita bandingkan saja dengan kehidupan masyarakat di Jakarta, banyak orang-orang memakai pakaian yang berganti-ganti model, banyak bangunan menjulang tinggi.
2.5.2 Upaya Pemecahan
Diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya, jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya.
Untuk menciptakan keadilan yang merata seperti yang tercermin dalam Pancasila tepatnya sila ke-5, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat.
Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, pemerintah membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga yang kurang mampu, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu serta meningkatkan partisipasi dan konsultasi kesehatan terhadap warga yang kurang mampu.
NILAI-NILAI LUHUR BANGSA YANG MASIH DIHAYATI/DIHIDUPI OLEH MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA GENERASI MUDA
Pancasila merupakan pencerminan jiwa kebangsaan Indonesia. Nilai – nilai yang terkandung didalamnya sangatlah luhur. Pancasila dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan nilai luhur sila kelima ini erat hubungannya dengan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Makna dalam sila kelima ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dimana seluruh kekayaan diperguanakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah.
Contoh realisasi penerapannya pada generasi muda yang paling sederhana adalah bersikap adil terhadap teman, tidak membedakan status sosial diantara teman, menghormati hak – hak orang lain, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong (dalam hal ini contohnya adalah mengikuti berbagai kegiatan organisasi di lingkungan kampus sehingga menumbuhkan semangat kekeluargaan yang didalamnya setiap anggota diberi tugas yang sesuai dengan kapasitas kemampuan masing – masing), suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik orang lain untuk usaha – usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Namun ternyata dalam kenyataannya sila kelima masih memiliki banyak kekurangan. Perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah 70 tahun merdeka masih belum maksimal sekaligus merupakan sila yang diabaikan oleh penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan terhadap sila kelima pancasila ini.
MANUSIA PANCASILAIS
Manusia pancasilais adalah insan – insan yang tetap teguh mengamalkan butir – butir pancasila. Seseorang dapat dikatakan seorang manusia pancasilais jika mampu menbawakan dirinya pada posisi yang tepat, sesuai hak dan keawajibannya. Seorang manusia pancasilais harus mampu menempatkan dirinya menjadi rekan sesama manusia sekaligus menjadi hamba Tuhan pada saat yang bersamaan.
Setelah menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan butir – butir sila kelima pancasila, kami mendapatkan kesimpulan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak pantas disebut menjadi seorang manusia yang pancasilais. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi hingga saat ini. Bukan hanya pada sila kelima pancasila namun merata pada seluruh sila pada pancasila.
Saat ini pancasila hanyalah slogan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan budaya asing, penganiyaan, pencabulan dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya yang terus berkobar di Indonesia. Banyak sekali penindasan yang masih terjadi. Orang kaya menindas orang miskin. Majikan menganiaya pembantunya, penindasan antar umat beragama, guru menganiaya muridnya dan lain sebagainya. Atas dasar inilah masyarakat Indonesia tidak pantas disebut sebagai manusia pancasilais.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kesimpulan yang kami sepakati bersama adalah pada masa ini, nilai – nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila sudah terlupakan dan terabaikan oleh seluruh elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Tidak hanya sila kelima pancasila tetapi pelanggaran juga terjadi terhadap keempat sila lainnya. Sangat disayangkan nilai – nilai pancasila yang diambil dari kepribadian bangsa yang seharusnya mudah diterapkan tetapi pada kenyataannya hanya sebatas teori saja tanpa pangamalan.
SARAN
Dari penjelasan yang kami tuliskan diatas mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kami telah menarik kesimpulan mengenai isi dari makalah ini. Isi dan kesimpulan yang kami tulis bisa saja berubah apabila ditemukan data yang lebih akurat dan valid dari yang telah ada dalam makalah kami ini. Karena itu janganlah terlalu berpegang pada makalah ini yang tentunya memiliki banyak kekurangan, baik yang diketahui ataupun tidak diketahui, maka bacalah juga makalah, buku, artikel ataupun bacaan lain yang berhubungan dengan materi yang kami bahas ini yang tentunya akan menambah pengetahuan kita bersama dalam pengamalan dan penerapan butir – butir pancasila.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan.2002.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:Paradigma.
Kaelan.2010.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:Paradigma.
Hardani, Djoko Pontjo.2011.Bahan Kulian Pendidikan Pancasila.Jember:UPT BS MKU Universitas Jember.
Kaelan, Zubaidi Achmad.2012.Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma.
www.gurupendidikan.com/pengertian-pancasila-menuru-para-ahli/ diakses pada tanggal 23 September 2015 pukul 20.31 WIB
pancasila2013.weebly.com/pengertian-pancasila.html diakses pada tanggal 23 September 2015 pukul 21.03 WIB
https://politikbersihcerdassantun.wordpress.com/2013/04/07/keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 11.07 WIB
https://leonardoansis.wordpress.com/goresan-pena-sahabatku-yono/keadilan-dalam-bidang-ekonomi diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 14.15 WIB
http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385 diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 14.33 WIB
http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2012/05/29/struktur-dan-fungsi-politik/ diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 14.57 WIB
http://pancasila.weebly.com/penerapan-sila-dalam-kehidupan.html diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 19.11 WIB
http://melatiputri.web.ugm.ac.id/2014/12/01/bukti-pelanggaran-terhadap-5-sila-pancasila-2/ diakses pada tanggal 27 September pukul 19.32 WIB
http://implementasi-nilai-pancasila12345.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 20.01 WIB
http://budisansblog.blogspot.co.id/2012/06/merajut-manusia-pancasilais.html diakses pada tanggal 27 September 2015 pukul 20.31 WIB
