TUGAS MANDIRI ”
PERIZINAN MEIKARTA
”
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Atas Tanggungan yang dibina oleh: Dian Eka Prastiwi , SH.,MH.
Disusun oleh : Luluk Andriyani
(2015020596)
FAKULTAS HUKUM Semester Ganjil 2017/2018 UNIVERSITAS PAMULANG
Jl. Surya Kencana no.1 Pamulang telp: (021) 7412566 – 7412566 – fax: fax: (021) 7412566 Tangerang
Page 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah “Perizinan Meikarta” ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi motivasi dan dorongan dalam penyelesaian makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Penulis
Pamulang, 8 Nopember 2017
Page 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................
2
DAFTAR ISI ...........................................................................................................
3
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................
4
1.1
Latar Belakang ......................................................................................
4
1.2
Rumusan Masalah .................................................................................
5
1.3
Tujuan Penulisan ..................................................................................
6
BAB II LANDASAN TEORI..................................................................................
7
2.1
Definisi Hak Cipta ................................................................................
7
2.2
Istilah-Istilah dalam Hak Cipta .............................................................
8
2.3
Sejarah Hak Cipta .................................................................................
8
BAB III STUDI KASUS ......................................................................................... 21 3.1
Studi Kasus I : Pembajakan Perangkat Lunak ...................................... 22
3.2
Studi Kasus II : Pembajakan Buku dan Sejenisnya .............................. 22
BAB IV PENUTUP................................................................................................. 26 4.1
Kesimpulan ........................................................................................... 26
4.2
Saran ..................................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA
28
Page 3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Meikarta adalah sebuah proyek kawasan super elit seluas 500 H di Bekasi Cikarang. Proyek yang diluncurkan James Riady,disinyalir merupakan proyek fantastis dengan nilai 278 T . Promosi kota yang akan dibangun oleh kelompok usaha milik James Riady itu sangat gencar. Bekasi, kawasan yang tengah berkembang pesat dan dijanjikan akan menjadi kota paling modern, terindah dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara. Bukan hanya itu yang dijanjikan oleh Lippo. Kawasan seluas 500 hektar itu juga terhubung dengan berbagai moda transportasi yang kini tengah dibangun pemerintah, antara lain kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan Patimban _ Deep Seaport _ pembangunan bandara internasional Kertajati, dan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Higway. Media memberitakan ketika dilakukan penjualan perdana pada 13 Mei di Orange County Lippo Cikarang. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku terkejut ketika mengetahui Lippo Group sudah memasarkan “kota baru” tersebut. Berdasarkan data dari Provinsi Jabar, Meikarta belum mempunyai izin. Dalam tata ruang provinsi, “kota’ tersebut juga tidak ada dalam perencanaan. Pemprov Jabar mempunyai rencana tata ruang berupa pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta.Dalam siaran pers yang disampaikan kepada media, Lippo Group menyebutkan persiapan kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta m2 untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat
menampung
1
juta
jiwa.Diharapkan
Desember
2018
sudah
siap
huni.
Harga tanah di kawasan Meikarta dihargai Rp12.5 juta/m2 , atau menurut mereka 50 persen lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp 18-20 juta/m2. Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung. Pembangunan fisik sudah mulai dilakukan sejak Januari 2016, dengan membangun sekaligus 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai. Perencanaannya sungguh sangat matang dan terencana.
Page 4
1.2
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas pada makalah ini adalah : 1. Apa Solusi Meikarta agar tidak menyalahi aturan dalam periz inannya? 2. Apa yang dilakukan Ombudsman dalam masalah Meikarta? 3. Apa saja yang dilanggar oleh Meikarta menurut YLKI?
1.3.1 Tujuan Penulisan
Selain untuk memenuhi tugas
mata kuliah Hak Atas Tanggungan, berdasarkan
rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan yang hendak dicapai antara lain: 1.
Untuk mengetahui pelanggaran apa yang dibuat oleh Mega Proyek Meikarta
2.
Untuk mengetahui tanggapan-tanggapan terkait perizinan bangunan tersebut
Page 5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pembahasan dari Komisi II DPR RI
Komisi II DPR menggelar rapat membahas perizinan Meikarta. Rapat tersebut dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi.Dalam rapat tersebut dibahas Lippo Group yang melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin yang dimiliki belum lengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri menilai persoalan Meikarta berada di antara peraturan dan kebutuhan akan hunian. Sehingga harus dicari solusinya agar Meikarta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi la in tidak menyalahi aturan.
Kebutuhannya memang ada percepatan investasi ada kebutuhan perumahan, ikon Bekasi Meikarta ini. Tapi di sisi lain aturan jangan dilanggar. Jadi kalau Meikarta mau memenuhi ke arah kebutuhan saja itu pasti melanggar aturan, lain kalau murni masuk ke peraturan saja pasti akan berhenti karena peraturan banyak yang belum tersiapkan sehingga posisinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan, cari titik kompromi. Sejauh ini Meikarta baru mengantongi izin lokasi dan IPPT. Namun, sesungguhnya Lippo Group
telah
mengambil
langkah-langkah
untuk
memperoleh
semua
izin
yang
dibutuhkan.Meikarta sudah bersurat minta rekomendasi ke gubernur, Meikarta sudah membuat AMDAL, di Pemkab yang tidak bisa diproses karena menunggu rekomendasi Gubernur Jawa Barat.Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady meminta maaf lantaran promosi proyek Meikarta dilakukan dengan gencar. Proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Page 6
Meikarta terus berupaya berbenah untuk lebih baik ke depannya. Untuk diketahui, Wakil Gubernur Jawa Barat status pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman Meikarta Lippo Cikarang harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan izin legal.Pembangunan hunian vertikal Meikarta
melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
2.2
Tanggapan Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan diskusi terbuka terkait proyek pembangunan Kota Mandiri Meikartaoleh Lippo. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya mal administrasi oleh penyelenggara negara. Anggota Ombudsman RI mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah maupun pihak swasta dalam hal penyelenggaraan pemenuhan hak hunian. Sebab pemenuhan kebutuhan hunian jelas merupakan hak - hak dasar bagi warga negara. Pihaknya serius memberikan perhatian terhadap kebijakan penyelenggara negara terkait dengan pengawasan dan pembinaan bagi sektor properti yang diselenggarakan oleh swasta. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Ombudsman mendukung. Hal itu agar tidak terjadinya mala administrasi uang menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sebetulnya mal administrasi terjadi di pemerintahan bukan di pengembangnya dalam rangka menga wasi dan melayani izin. Ombudsman berharap proyek Meikarta dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapannya. Ombudsm an mengi ngatkan pem erintah pus at, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tidak abai terkait instrumentasi administrasi.Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Inf ormasi, perwaki lan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga diundang tidak hadir. Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini merencanakan pembangunan 7
Page 7
(tujuh) pusat pembelanjaan (mall), pusat kesehatan dan rumah sakit internasional, teater opra dan pusat kesenian internasional. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara namun pada proses pembangunannya proyek ini menua i kontroversi. Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan menabrak banyak aturan," ujar Tulus. 2.3
Pelanggaran Menurut YLKI
Menurut catatan YLKI, sedikitnya ada 3 (tiga) aturan yang diduga kuat ditabrak oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan Lippo Group terkait projek Meikarta, yakni: Pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia Pasal 8 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
Page 8
f.
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak
mencantumkan
tanggal
kadaluwarsa
atau
jangka
waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut; h. tidak
mengikuti
ketentuan
berproduksi
secara
halal,
sebagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i.
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j.
tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Sehingga tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh kedalam posisi yang beresiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri.
Page 9
"Seharusnya manajemen BTN dalam memberikan award kepada suatu pengembang hal utama yg dijadikan kriteria adalah aspek compliance(kepatuhan terhadap hukum/peraturan perundang-undangan), dan transparansi/informasi produk, dengan menginformasikan semua perijinan yg sudah dimiliki pengembang pada brosur/pameran dan semua media promosi lainnya". YLKI mendesak agar BTN melakukan evaluasi terhadap penghargaan terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Meikarta. Kedua, pengembang Kota Meikarta untuk beritikad baik dengan menunda seluruh kegiatan pemasaran, iklan dan promosi yang sudah terlanjur dilakukan."Ketiga, Pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya untuk membuat Peraturan Pelaksanaan sesuai amanah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan
Dengan mengamati dan
menyimpulkan keterangan diatas , dapat
disimpulkan bahwa perizinan Pembangunan Meikarta oleh Proyek besar Lippo Group belumlah mengantongi izin dalam berbagai pihak. Hal ini banyak yang Pro Kontra dengan izin Pembangunan Bangunan tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pembangunan Bangunan Vertikal / hunian. 3.2
Saran
Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu , antara lain : 1. Seharusnya Meikarta lebih melegalkan dulu status dan perizinan mengenai bangunan, meliputi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Seperti yang dikatakan oleh YLKI , Meikarta harus memenuhi syarat yang masuk dalam perundang-undangan , yakni Pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia.
Page 10
DAFTAR PUSTAKA
https://tirto.id/di-mana-hak-konsumen-dalam-polemik-perizinan-meikartactLE?gclid=EAIaIQobChMInrySpf2w1wIVVCUrCh2QPgTfEAAYASAAEgJo nPD_BwE https://www.kemenkopmk.go.id/sites/.../PP%20Nomor%2088%20Tahun%2020 14.pdf http://www.liputan6.com/tag/meikarta
Page 11
