PUSKESMAS DTP CIKAJANG
UPAYA DAN INOVASI DALAM PENCAPAIAN PROGRAM KIB PENURUNAN AKI DAN AKB MIA RAHMAWATI, Amd.Keb
‘2016
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi spesifik geografi dan demografi mengakibatkan kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga pelayanan kesehatan baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Dinas kesehatan sebagai institusi kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menurunkan masalah kesehatan masyarakat, dan memiliki peran yang sangat
strategis
dalam
menciptakan
SDM
berkualitas
dalam
upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, merata, terjangkau dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Peran dinas kesehatan jadi sangat menentukan, dengan munculnya berbagai perubahan epidemilogi penyakit, struktur demografis serta belum teratasinya beberapa masalah gizi buruk,kesehatan maternal dan perinatal. Kondisi ini menurut dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu, terjangkau serta sesuai kebutuhan masyarakat. Tuntutan itu akan semakin berat dalam menghadapi kondisi global yang perubahannya semakin
cepat
dan
serentak.
Apabila
tidak
diikuti
ketersedian
dan
peningkatan kualitas petugas pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai, maka akan semakin berat jika tanggung jawab hanya dibebankan pada institusi kesehatan saja tanpa melibatkan sektor lain. Target pada tahun 2015 untuk AKI adalah 102 dari 100.000, menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 Kejadian AKI dan AKB sebesar 359 dari 100.000. Angka AKI di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan walaupun belum signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 781 mengalami penurunan menjadi 748 kasus, sementara untuk kasus AKB pada tahun 2013 sebesar 4.306 dan di tahun 2014 sebesar 3.810 kasus. Di Kabupaten Garut pada tahun 2013 AKB sejumlah 28 kasus, AKB pada tahun 2013 sebesar 283 kasus dan 217 di tahun 2014, angka tersebut
2
mengalami penurunan namun hal ini masih menjadi pekerjaan besar bagi seluruh pihak untuk bekerjasama dalam menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Garut. Diwilayah kerja Puskesmas DTP Cikajang tahun 2014 AKI 2 ( infeksi SC Post PP+Serotinus, Infersio Uteri) kasus AKB terdapat 3 Kasus ( Prematur, BBLR Gemeli, Asfiksi). Pada tahun 2015 Kasus AKI 2 kasus ( Perdarahan post partum, inferio uteri), dan untuk AKB terdapat 4 kasus ( BBLR gemeli, hydrocepalus, asfiksia, aspirasi ASI)
Tahun 2013 2014 2015
Indonesia AKI 359
AKB
Jabar
Garut
AKI
AKB
AKI
AKB
781
4.306
28
283
748
3.810
217
Cikajang AKI
AKB
2
3
2
4
3
BAB II PEMBAHASAN
Dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan secara langsung, Dinas Kesehatan memiliki unit-unit pelayanan kesehatan di bawahnya yaitu puskesmas, pustu, dan poskesdes sebagai unit terdepan. Dari ketiga unit pelayanan tersebut, poskesdes merupakan unit terdepan dan memiliki jangakauan hingga ke tengah masyarakat. Keberlangsungan pelayanan pada poskesdes tidak terlepas dari peran bidan desa setempat. Pelayanan kesehatan pada poskesdes adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak atau kebidanan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Pondok Bersalin Desa (Poskesdes) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dimana pembangunannya melalui swadaya masyarakat. Namun demikian di beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak
mampu
mengupayakan
pembangunan
Poskesdes
secara
swadaya,
pembangunannya dapat melalui pemerintah, dikarenakan perlunya ketersediaan sarana pelayanan kesehatan untuk bidan di desa. Stratifikasi Poskesdes dalam menganalisa pertumbuhan Poskesdes harus mengacu kepada indikator tingkat perkembangan Poskesdes yang mencakup beberapa hal : 1. Fisik Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk poskesdes perlu memenuhi persyaratan antara lain : •
Bangunan poskesdes tampak bersih, salah satunya ditandai tidak adanya sampah berserakan
•
Lingkungan yang sehat, bila poskesdes jauh dari kandang ternak
•
Mempunyai jumlah ruangan yang cukup untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KIA, mempunyai ruang untuk pertolongan persalinan.
•
Tempat pelayanan bersih dengan aliran udara/ventilasi yang baik terjamin.
•
Mempunyai perabotan dan alat-alat yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan. Mempunyai sarana air bersih dan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan.
4
Idealnya suatu poskesdes mempunyai bangunan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas, namun dalam kenyataannya mungkin saja poskesdes masih menumpang di salah satu rumah warga atau bersatu dengan kediaman bidan di desa. 2. Tempat tinggal bidan desa keberadaan bidan di desa secara terus menerus (menetap)
menentukan
efektifivitas
pelayanannya,
termasuk
efektivitas
poskesdes. Selain itu, jarak tempat tinggal bidan yang menetap di desa dengan poskesdes. Bidan yang tidak tinggal di desa dianggap tidak mungkin melaksanakan
pelayanan
pertolongan
persalinan
di
poskesdes.
Untuk
mempercepat tumbuh kembang Poskesdes bidan harus selalu berada/tinggal di desa dan lebih banyak melayani masalah kesehatan masyarakat desa setempat 3. Pengelolaan poskesdes •
Pengelolaan Poskesdes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan, sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan poskesdes yang baik antara keterlibatan masyarakat melalui wadah LPM dalam menentukan tarif pelayanan. Tarif yang ditetapkan secara bersama, diharapkan
memberikan
kemudahan
kepada
masyarakat
untuk
memanfaatkan poskesdes, sehingga dapat meningkatkan cakupan dan sekaligus dapat memuaskan semua pihak. 4. Cakupan persalinan Tinggi rendahnya cakupan persalinan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sumberdaya kesehatan termasuk didalamnya keberadaan poskesdes beserta tenaga profesionalnya, yaitu bidan desa. Tersedianya poskesdes dan bidan di suatu desa memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan KIA, khususnya dalam pertolongan persalinan, baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong di poskesdes, selain berpengaruh terhadap kualitas pelayanan ibu hamil, sekaligus mencerminkan kemampuan bidan itu sendiri baik di dalam kemampuan teknis medis maupun di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Cakupan persalinan dihitung secara kumulatif selama setahun.
5
5. Sarana air bersih Tersedianya air bersih merupakan salah satu persyaratan untuk hidup sehat. Demikian juga halnya di dalam operasional pelayanan poskesdes. Poskesdes dianggap baik apabila telah tersedia air bersih yang dilengkapi dengan : MCK, tersedia sumber air (sumur, pompa, PAM, dll), dan dilengkapi pula dengan saluran pembuangan air limbah. 6. Kemitraan bidan dan dukun bayi Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di poskesdes adalah dukun bayi. Karena itu, poskesdes dimanfaatkan pula sebagai sarana meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Kemitraan bidan dan dukun bayi merupakan hal yang dianjurkan dalam pelayanan pertolongan persalinan di Poskesdes. Penghitungan cakupan kemitraan bidan dan dukun dihitung secara kumulatif selama setahun. 7. Kegiatan KIE Untuk kelompok sasaran KIE merupakan salah satu teknologi peningkatan peran serta masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mau dan mampu memelihara dan melaksanakan hidup sehat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, melalui jalinan komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat praktis. Dengan keberadaan poskesdes beserta bidan ditengah-tengah masyarakat diharapkan akan terjalin interaksi antara antara bidan dengan masyarakat. Semakin sering bidan di desa menjalankan KIE, akan semakin mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sehatnya, termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan dukun bayi sebagai mitra kerja di dalam memberikan penyuluhan kesehatan ibu hamil. Seharusnya suatu poskesdes di dalam pelaksanaan kegiatannya telah melakukan KIE untuk kelompok sasaran minimal sekali dalam setiap bulannya. Kegiatan KIE ini dihitung secara kumulatif selama setahun.
6
8. Dana Sehat Dana sehat sebagai wahana memandirikan masyarakat untuk hidup sehat, pada gilirannya diharapkan akan mampu melestarikan berbagai jenis upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat setempat. Suatu poskesdes dianggap baik bila masyarakat di desa binaannya telah terliput dana sehat, sehingga diharapkan kelestarian poskesdes dapat terjamin, kepastian untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tak perlu dikhawatirkan lagi. Cakupan dana sehat dianggap baik bila telah mencapai 50 %. 9. Program Inovasi Bidan Desa Salah satu program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu, dan untuk mempercepat penurunan angka Kematian Ibu dan Anak adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan perinatal. Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan kesehatan anak terutama di desa maka tenaga kesehatan (medis) seperti bidan harus menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga non medis seperti dukun dengan mengajak dukun untuk melakukan pelatihan dengan harapan dapat : •
meningkatkan kemampuan dalam menolong persalinan
•
dapat
mengenal
tanda-tanda
bahaya
dalam
kehamilan
dan
persalinan
Selain bekerja sama dengan tenaga non medis seperti dukun,bidan desa juga bekerja sama dengan masyarakat yang secara sukarela membantu dan melaksanakan pos yandu. Biasanya masyarakat tersebut telah mendapat pelatihan dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai kader.
Tugas dan fungsi bidan utama bidan desa adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana tertuang dalam SE Dirjen Binkesmas No. 492/Binkesmas/Dj/89 yang menyatakan penempatan bidan desa adalah memberikan pelayanan ibu dan anak serta KB dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kelahiran. Namun pada kenyataannya bidan desa
7
dibebani dengan berbagai macam program pelayanan kesehatan lainnya. Pada kondisi ini bidan desa dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dan kondisi masyarakat yang beragam karakteristik. Kehadiran bidan di desa diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan yang telah ada sekaligus dapat meningkatkan cakupan program pelayanan KIA melalui : •
peningkatan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang bermutu
•
pertolongan persalinan
•
deteksi dini faktor kehamilan dan peningkatan pelayanan neonatal.
•
Promosi
kesehatan
dan
pencegahan
penyakit
pada
bayi
Serta bekerja sama dengan kader posyandu mencari sasaran ibu hamil dengan melakukan : •
kunjungan rumah
•
sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan antenatal
•
memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara rutin minimal empat kali selama kehamilannya.
•
Diterbitkannya Perdes mengenai aturan persalinan harus di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, bidan)
•
Kelas Ibu hamil setiap bulan Bidan di desa telah melalui tingkat pendidikan kebidanan dan telah mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya sebagai bidan. Rasa malu pada pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cakupan pelayanan antenatal. Masyarakat malu untuk memeriksakan dirinya terutama pada kehamilan pertama. Pemberian bantuan tambahan gizi bagi ibu hamil merupakan daya tarik tersendiri dalam kunjungan pelayanan antenatal dan dapat meningkatkan kunjungan ibu.
Prinsip Pelayanan Kebidanan di Desa •
Pelayanan di komunitas desa sifatnya multi disiplin meliputi ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, sosial, psikologi, komunikasi, ilmu kebidanan, dan lainlain yang mendukung peran bidan di komunitas
8
• Dalam memberikan pela yanan di desa bidan tetap berpedoman pada standar
dan etika profesi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia •
Dalam memberikan pelayanan bidan senantiasa memperhatikan dan memberi penghargaan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan. Bidan di desa juga membuat laporan kegiatan bidan setiap bulan dan diserahkan kepada bidan koordinasi pada saat bidan di desa melaksanakan tugasnya ke puskesmas
9
BAB III PENUTUP
Kesimpulan Dari makalah yang kami susun dapat kami simpulkan bahwa unit-unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan poskesdes sebagai unit terdepan. Dari ketiga unit pelayanan tersebut poskesdes merupakan unit terdepan dan memiliki jangkauan hingga ke tengah masyarakat. Keberlangsungan pelayanan pada poskesdes tidak terlepas dari peran bidan desa setempat Oleh sebab itu,kehadiran bidan desa diharapkan dapat meningkatkan program pelayanan KIA dengan menurunnya kematian serta kejadian sakit di kalangan ibu dan anak.Untuk bisa terlaksana dengan baik,bidan desa harus menjalin kerjasama dengan dukun ataupun tokoh masyarakat di desa tersebut.
10
DAFTAR PUSTAKA 1. Wijono,D., 1997, Manajemen Kepemimpinan Dan Organisasi kesehatan, Airlangga press, Surabaya. 2. Depkes RI., 1994, Pedoman Pembinaan Teknisi Bidandi Desa, Dit. Jend. Binkesmas, Depkes RI, Jakarta 3. Departemen Kesehatan RI., 1991. Pedoman Pelayanan Antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas. Jakarta.
