BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Setiap
bangsa
sudah
pasti
mempunyai
cita-cita
yang
ingin
diwujudkan dalam hidup dan kehidupan nyata. Cita-cita itu merupakan arahan dan atau tujuan yang sebenar-benarnya dan mempunyai fungsi sebagai penentu arah dari tujuan nasionalnya. Namun demikian, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional itu bukan sesuatu yang mudah diwujudkan karena dalam perjalanannya kearah itu akan muncul energi baik yang positif maupun negatif yang memaksa suatu bangsa untuk mencari solusi terbaik, terarah, konsisten, efektif, dan efisien. Energi positif bisa muncul dari dua situasi kondisi yaitu dalam negeri dan luar negeri. Kedua situasi kondisi itu akan menjadi motor dan stimulan
untuk
membangkitkan
kesadaran
pada
bangsa
untuk
membangun ketahanan nasional yang holistik dan komprehensif. Di sisi lain, energi negatif juga akan muncul dari dua situasi kondisi tadi, yang biasanya menjadi penghambat dan rintangan untuk membangun ketahanan nasional. Energi negatif biasanya muncul secara parsial tetapi tidak bisa dipungkiri dalam banyak hal merupakan suatu produk yang tersistem dan terstruktur dengan rapi dalam sistem operasional yang memakan waktu lama. Energi positif tersebut diatas dalam banyak wacana biasanya disebut dengan daya dan upaya penguatan pembangunan suatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Sementara itu, energi negatif cenderung untuk menghambat dengan tujuan akhir melemahkan bahkan menghancurkan suatu bangsa. Kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan sebuah bangsa melemahkan dan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang yang disebut dengan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlak senantiasa untuk dibina dan dibangun serta ditumbuhkembangkan secara terus-menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa. Lebih jauh dari itu adalah makin tinggi tingkat ketahanan 1
nasional suatu bangsa maka makin kuat pula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia. Bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pun tidak lepas dan luput dari persoalan yang berkaitan dengan ketahanan nasional karena dalam perjalanan sejarahnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Apabila dilihat dari geopolitik dan geostrategi yang kemudian dikaitkan dengan potensi-potensi yang dimilikinya maka bangsa Indonesia berada pada posisi yang rawan dengan
instabilitas
nasional
yang
diakibatkan
dari
berbagai
kepentingan seperti persaingan dan atau perebutan pengaruh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal itu sudah dipastikan akan memberikan dampak bagi hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia adalah negara yang bersandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan dan penyelenggaraan hidup dan kehidupan kenegaraan diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum sebagai pranata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Kondisi kehidupan nasional itu menjadi salah satu kekuatan ketahanan nasional karena adanya jaminan kekuasaan hukum bagi semua pihak yang ada di Indonesia dan lebih jauh daripada itu adalah menjadi cermin bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah yang menempatkan hukum sebagai asas
berbangsa
dan
bernegaradengan
menyandarkanpada
kepentingan dan aspirasi rakyat.
2
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1
Pengertian dan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia
1.2.2
Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional Indonesia
1.2.3
PENGERTIAN DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
1.2.4
Hakikat Ketahanan Nasional
1.2.5
Asas – asas Ketahanan Nasional Indonesia
1.2.6
Unsur – unsure Ketahanan Nasional Indonesia
1.2.7
Pembelaan Negara
1.2.8
Peraturan Perundang – undangan Tentang Bela Negara
1.3 Tujuan 1.3.1
Mengetahui pengertian dan Konsepsi Ketahanan Nasional
Indonesia
3
1.3.2
Mengetahui Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional Indonesia
1.3.3
Mengetahui Hakikat Ketahanan Nasional
1.3.4
Mengetahui Asas – asas Ketahanan Nasional Indonesia
1.3.5
Mengetahui Unsur – unsure Ketahanan Nasional Indonesia
1.3.6
Mengetahui Pembelaan Negara
1.3.7
Mengetahui Peraturan Perundang– undangan Tentang Bela Negara
BAB II PEMBAHASAN 2.1. POKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONAL Upaya pencapaian ketahanan nasional sebagai pijakan tujuan nasional yang disepakati bersama didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut : 1). Manusia Berbudaya Manusia adalah mahluk Tuhan yang pertama-tama berusaha menjaga,
mempertahankan
eksistensi
hidupnya.
Oleh
manusia
karena
itu,
dan
kelangsungan
berusaha
memenuhi
kebutuhan hidupnya dari yang paling pokok sampai yang paling mutakhir baik yang bersifat materi maupun kejiwaan. Manusia dikatakan mahluk Tuhan yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal dan berbagai ketrampilan, senantiasa berjuang. Untuk keperluan itu maka manusia hidup berkelompok (homo socius) dan menghuni suatu wilayah tertentu yang dibinanya
dengan
kemampuan
dan
kekuasaannya
(zoon 4
politicon). Oleh karena itu, manusia berbudaya senantiasa selalu mengadakan hubungan-hubungan sebagai berikut : a. Manusia dengan Tuhan dinamakan Agama/Kepercayaan b. Manusia dengan cita-cita dinamakan Ideologi c. Manusia dengan kekuatan/kekuasaan dinamakan Politik d. Manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan Ekonomi e. Manusia dengan penguasaan/pemanfaatan alam dinamakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi f. Manusia dengan manusia dinamakan Sosial g. Manusia dengan rasa Keindahan dinamakan Seni/Budaya h. Manusia dengan rasa aman dinamakan Pertahanan dan Keamanan Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa manusia bermasyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan, keselamatan dan keamanan.Ketiga hal itu adalah hakekat dari ketahanan nasional yangmencakup dan meliputi kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial/kemasyarakatan sebagai berikut : Aspek alamiah adalah : a. Posisi dan lokasi geografi negara b. Keadaan dan kekayaan alam c. Keadaan dan kemampuan penduduk Aspek sosial/kemasyarakatan adalah : a. Ideologi b. Politik c. Sosial d. Budaya e. Pertahanan dan Keamanan Aspek alamiah bersifat statis dan sering disebut dengan istilah Trigatra, sedangkan aspek sosial/kemasyarakatanbersifat dinamis disebut juga dengan istilah Pancagatra. Kedua aspek itu biasanya disebut dengan 5
Astagatra. Aspek-aspek di atas mempunyai hubungan timbal balik antargatra yang sangat erat yang disebut dengan istilah keterhubungan (korelasi) danketergantungan (interdependensi). 2). Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa dan IdeologiNegara Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanannasional karena suatu organisasi apapun bentuknya dalamproses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telahditetapkannya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan ekternal, demikian pula dengannegara
dalam
mencapai
tujuannya.
Oleh
karena
itu,
dibutuhkansuatu situasi dan kondisi yang siap untuk menghadapinya. Untuk Indonesia, falsafah dan ideologi menjadi pokokpikiran ketahanan nasional diperoleh dari Pembukaan UUD1945 yang berbunyi sebagai berikut : a. Alinea Pertama, menyebutkan bahwa ”sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu makapenjajahan diatas dunia
harus
dihapuskan,
karena
tidaksesuai
dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”mempunyai makna : ”merdeka adalah hak semua bangsa”,”penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia”. b. Alinea Kedua,
menyebutkan
”dan
perjuangan
kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagiadengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yangmerdeka, berdaulat adil dan makmur” mempunyai makna :”adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita). c. Alinea Ketiga, menyebutkan ”atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
dan
berkehidupan
dengan
didorong
kebangsaan
yang
oleh bebas
keinginan maka
luhursupaya
rakyatIndonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya” mempunyai makna :”bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual” 6
d. Alinea Keempat, menyebutkan ”kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian
abadi
dan
keadilan
sosial,
maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara
Republik
Indonesia
yang
berkedaulatanrakyat
dan
berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh
hikmatkebijaksanaan
dalam
permusyawatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia”. Alinea itu mempunyai makna yaitu
mempertegascita-cita
yang
harus
dicapai
oleh
bangsa
Indonesia melaluiwadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.2. SEJARAH LAHIR NYA KETAHANAN NASIONAL Gagasan tentang Ketahanan Nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi,1997). Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme seperti di Laos , Vietnam dan sebagainya dan mereka mencurigai bahwa hal itu juga meluas ke Indonesia. Dalam kemajuan
pemikiran
konseptual
Lemhanas berupa
tahun
1968
ditemukannya
tersebut
telah
ada
unsur-unsur
dari
tata
kehidupan nasional yang berupa ideologi , politik, ekonomi, sosial, dan militer. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan
daya
tahan
suatu
bangsa
yang
mengandung
kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.
7
Konsepsi ketahanan nasional berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konseptual ketahanan nasional ini mulai menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukkan ke dalam GBHN.
2.3. PENGERTIAN DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL Pengertian Ketahanan nasional (tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional
yang
terintegrasi
berisi
keuletan
dan
ketangguhan
yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan , baik yang datang dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dibina terus menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses
berkelanjutan untuk
mewujudkan kondisi tersebut
dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategic yang dirancang dengan memerhatikan kondisi bangsa dan konstelasi georafi Indonesia. Konsepsi
ketahanan
pengembangan
kekuatan
nasional nasional
Indonesia melalui
adalah
konsepsi
pengaturan
dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam selurh aspek kehidupan secara utuh dan menyelurh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Konsepsi ini merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan
8
ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. IV / MPR / 1973. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN 1998 adalah sebagai berikut : 1)
Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional
yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan
melalui
pendekatan
ketahanan
nasional
yang
mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2)
Ketahanan
nasional
adalah
kondisi
dinamis
yang
merupakan
integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. 3)
Ketahanan nasional meliputi, ketahanan ideologi, ketahanan politik,
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. a.
Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia
yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung
kemampuan
untuk
menggalang
dan
memelihara
persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa. b.
Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa
Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. 9
c.
Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian
bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila
yang
mengandung
kemampuan
memelihara
stabilitas
ekonomi yang sehat dan dinamis. d.
Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial
budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan. 2.4. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL Hakikat
Ketahanan
Nasional
Indonesia
adalah
keuletan
dan
ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat
konsepsi
nasional
Indonesia
adalah
pengaturan
dan
penyelenggaraan kesejaheraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam selurh aspek kehidupan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional : a. Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela b. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi c. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.
2.5. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Asas-asas Ketahanan Nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : 1) Asas kesejahteraan dan keamanan; 10
Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yan mendasar serta esensial baik sebagai perseorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Realisasi kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan kepada kesejahteraan, tanpa mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan
tidak
boleh
mengabaikan
kesejahteraan.
Baik
kesejahteraan maupun keamanan harus selalu berdampingan pada kondisi apa pun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasiona yang dcapai merupakana tolak ukur ketahanan nasional. 2) Asas Komprehensif integral : Sistem
kehidupan
nasional
mencakup
segenap
aspek
kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa atau komprehensif dan integral. 3) Asas mawas diri ke dalam dan keluar; Kehidupan nasional merupakan kehidupan bangsa yang salng berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul beragai dampak yang bersifat positif maupun negative. Untuk itu diperlukan sikap awas diri ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat,
sifat
dan
kondisi
kehidupan
nasional
itu
sendiri
berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang uket dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasiona mengandung sikap isosiasi atau nasionalisme sempit. Mawas Diri ke luar bertujuan untuk dapat berpartisipasi dan ikut berperan 11
mengatasi menerima
dampak
lingkungan
kenyataan
strategis
adanya
saling
luar
negeri
serta
interaksi
dan
ketergantungan dalam dunia internasional. 4) Asas kekeluargaan; Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong , tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini dakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dkembankan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga tidak berkembang menjadi konflik yang bersifa antagonis yang saling menghancurkan.
2.6. UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL 1. Gatra dalam Ketahanan Nasional Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu Negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu Negara. a. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthou Unsur ketahanan nasional negara terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu Faktor tetap (stable factors) terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Faktor berubah (dynamic factors) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. b. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu Tangible factors terdiri atas penduduk, kemampuan industry, dan militer. Intangible factors terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitaS kepemimpinan.
12
c. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer & Perkins Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumberdaya, penduduk, teknologi, idiologi, moral, dan kepemimpinan. d. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu Alamiah terdiri atas geografi, sumberdaya, dan penduduk. Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya dan moral nasional. Lain-lain: ide, inteligensi,
dan
diplomasi,
kebijakan
kepemimpinan. e. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. f. Unsur kekuatan nasional menurut Cline Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional. g. Unsur kekuatan nasional model Indonesia Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Pemikiran tentang gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek social (intangible) yang terdiri atas idiologi,
politik,
ekonomi,
sosial
budaya
dan
pertahanan
unsur-unsur
kekuatan
keamanan. Bila
dibandingkan
perumusan
nasional/ketahanan nasional di atas, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi Negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan 13
hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah dalam kondisi apa atau bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara. Bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara? Pertanyaan demikian dapat diperinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang bagaimanakah yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara, wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan. Dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat
ketahanan
nasional.
Apakah
ketahanan
nasional
Indonesia
kuat/meningkat atau lemah/menurun. Lemah atau turunnya tingkat ketahanan
nasional
akan
menurun
kemampuan
bangsa
dalam
menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada tingkat wilayah atau regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional. 2. Penjelasan Atas Tiap Gatra dalam Ketahanan Nasional a. Unsur atau Gatra Penduduk Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan, faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran; perataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjukan pada dukungan
rakyat
secara
penuh
terhadap
negaranya
kita
menghadapi ancaman. Karakter nasional menunjukan pada ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga bias dibedakan dengan 14
bangsa lain. Moral dan karakter nasional mempengaruhi ketahanan suatu bangsa. b. Unsur atau Gatra Wilayah Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulawan atau negara kontinental. Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil). Posisi geografis, astronomi dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. c. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati dan tambang. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Kontrol sumber daya alam. d. Unsur atau gatra di Bidang Idiologi Idiologi mengandung ketahanan suatu bangsa oleh karena idiologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu Sebagai tujuan atau cinta-cinta dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam idiologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama. Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya
masyarakat
yang
banyak
dan
beragam
itu
bersedia
menjadikan idiologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. e. Unsur atau Gatra di Bidang Politik 15
Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau nondemokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer. Bentuk pemerintah yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. f. Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contoh, Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan idiologi bangsa yang bersangkutan.
Contoh,
bangsa
Indonesia
menyatakan sistem
ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan. g. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya nasyarakatnya. Contohnya, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting sehingga dapat memperkuat kekuatan nasionalnya. Integrasi bangsa 16
dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan, yaitu “assimilationist policy” dan “bhinneka tunggal ika policy” (Winarno, 2002). Strategi pertama dengan cara
penghapusan sifat-sifat cultural utama
dari
komunitas kecil yang berbeda menjadi sebuah kebudayaan nasional. Strategi
kedua
dengan
cara
penciptaan
kesetiaan
nasional
tanpa
menghapuskan kebudayaan lokal, Tidak dapat ditentukan strategi mana yang paling benar. Negara dapat pula melakukan kombinasi dari keduanya. Kesalahan dalam strategi dapat mengantarkan bangsa yang bersangkutan ke perpecahan bahkan perang saudara. Misal, perpecahan etnis di Yugoslavia, pertentangan antara suku Huttu dan Tutsi di Rwanda, perang saudara antara bangsa Sinhala dan Tamil di Sri Lanka. h. Unsur atau Gatra di bidang Pertahanan Keamanan Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan
keamanan
negara
juga
merupakan
salah
satu
fungsi
pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Upaya melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik pertahanan negara disesuaikan dengan nilai filosofis bangsa, kepentingan nasional dan konteks zamannya. Ketahanan Nasional Indonesai dikelola berdasarkan unsur Astagrata yang
meliputi
unsur-unsur
(1)
geografi,
(2)
kekayaan
alam,
(3)
kependudukan, (4) idiologi, (5) politik, (6) ekonomi, (7) sosial budaya, dan (8) pertahanan keamana. Unsur (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan disebut Trigatra. Unsur keamanan disebut Pancagatra. Kebutuhan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling hubungan antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional
(Astagrata).
Kualitas
Pancasila
dalam
kehidupan
nasional
Indonesai tersebut terintegrasi dan dalam integrasinya dengan Trigrata. 17
Keadaaan kedelapan unsur tersebut mencerminkan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, apabila ketahanan nasional kita kuat atau lemah. Kelemahan disalahsatu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan memengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan Nasional Indonesia bahkan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu hasil keterkaitan yang integrative dari kondisi dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupan.
2.7. PEMBELAAN NEGARA DAN MAKNA BELA NEGARA Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau
seluruh
komponen
dari
suatu
negara
dalam
kepentingan
mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi keberadaan
serangan negara
fisikatau agresi dari
tersebut,
sedangkan
pihak
yang
mengancam
secara non-fisik konsep
ini
diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep iniadalah tentaraatau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat
(kecuali
dengan
dispensasi
untuk
alasan
tertentu
seperti
gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan
18
dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Unsur Dasar Bela Negara 1. Cinta Tanah Air 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara Berdasarkan Pasal 27 dan 30 UUD 1945, masalah bela Negara dan pertahanan negara merupakan
hak
dan
kewajiban
setiap
warga
negara
Republik Indonesia.Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.
19
Makna Bela Negara Membela Negara merupakan kewajiban sebagai warga Negara. Membela negara Indonesiaadalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Konsep
bela
negara
dapat
diuraikan
secara
fisik
maupun
nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara ”memanggil bedil” menghadapi serangan atau agresi musuh. Secara nonfisik dapat didefenisikan sebagai ”segala
upaya
untuk
mempertahankan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. 2.8. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
BELA
NEGARA Ketentuan atau landasan hukum mengenai bela negara secara tersurat dapat kita ketahui dalam bagian pasal atau batang tubuh UUD 1945 yaitu sebagai berikut : a.
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Perubahan kedua yang berbunyi
”Setiap warga negaraberhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. b. Pasal 30 UUD 1945 Perubahan Kedua yang secara lengkap sebagai berikut : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan
Angkatan
Udara
sebagai
alat
negara
mempertahankan, melindungi, dan memelihara
bertugas
keutuhan dan
kedaulatan negara. 20
Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
bertugas
melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Naional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang. Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara. a) Bela Negara secara Fisik Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat
dilakukan
dengan
menjadi
anggota
Tentara
Nasional
Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. b) Bela Negara secara Nonfisik Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui
pendidikan
kewarganegaraan
dan
pengabdian
sesuai
dengan profesi. Identifikasi Ancaman terhadap Bangsa dan Negara Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, ancaman mencakup
ancaman,
tantangan,
hambatan
dan
gangguan,
sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 digunakan satu istilah yaitu ancaman.
2.9. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA 1. Pengertian Perdamaian Dunia Dalam
studi
perdamaian,
perdamaian
dipahami
dalam
dua
pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau 21
berkurangnya
segala
jenis
kekerasan.
Kedua,
perdamaian
adalah
transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung. Batasan seperti ini terlalu minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik semata. Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ. Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan. Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif non-kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian
dunia
merupakan
tiadanya
kekerasan,
kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia. 2. Mewujudkan Perdamaian Dunia Ketika ada seseorang ataupun Negara yang lebih suka menyerukan peperangan, mungkin saja hati nuraninya telah mati. Sebab semua yang hati
nuraninya
masih
berfungsi
tentu
akan
memilih
perdamaian.
Bukankah perdamaian itu tidak sulit dan lebih memberikan harapan? Mengapa
harus
kita
persulit?
Sebenarnya
tidak sesulit
yang kita
bayangkan, andai saja semua orang dan seluruh Negara di dunia ini mau bersama-sama “saling bergandengan tangan” dan berkomitmen untuk terus menyerukan dan mewujudkan perdamaian dunia.
22
Sudah saatnya kini kita hapuskan paradigma bahwa mewujudkan sebuah perdamaian itu sulit. Paradigma bahwa mewujudkan perdamaian itu sulit hanya akan terus membelenggu fikiran kita dan menjadi batu sandungan yang menjegal segala upaya perdamaian itu sendiri. Penulis terkadang merasa miris, mengapa begitu mudahnya kita serukan konflik dan peperangan? Sementara itu begitu sulit hanya untuk sebuah perdamaian yang mana demi kehidupan bangsa juga seluruh Negara yang lebih baik. Ini tentu menjadi PR untuk bangsa Indonesia khususnya dan seluruh Negara di dunia yang masih bernurani tentunya. Kita bersama harus yakin bahwa suatu saat nanti perdamaian dunia akan benar-benar terwujudkan. Tentu yakin saja tidak cukup dan tidak akan pernah mengubah keadaan. Harus ada upaya-upaya nyata yang kita lakukan bersama Negara-negara di seluruh penjuru dunia. Selama ini memang sering ada upaya-upaya diplomasi dan pertemuan antar Negara guna menciptakan perdamaian dunia. Pada akhirnya yang dihasilkan seperti biasa yaitu butir-butir kesepakatan atau semacam perjanjian bersama yang selama ini belum banyak mampu merubah keadaan. Ada beberapa solusi atau upaya menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara lain: a. Melalui Pendekatan Cultural (Budaya) Untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiaptiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia. b. Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
23
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang dimaksudkan terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya
akan
“tidak
perduli”
atas
isu
dan
seruan
perdamaian.
“Jangankan memikirkan perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja sangat susah”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera. Maka untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan
terlebih
dahulu
adalah
meningkatkan
pemerataan
kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini. c. Melalui Pendekatan Politik Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi Negaranegara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia.
Negara-negara
maju
pada
saat-saat
tertentu
harus
berani
menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali. Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. d. Melalui Pendekatan Religius (Agama) Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua Negara
mengajarkan
kebaikan,
yang
diantaranaya
kepedulian
dan
perdamaian. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan berTuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama
24
yang dianggap memiliki karisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian. Di
lingkungan
masyarakat
sekarang
ini
banyak
kita
telah
menemukan masalah-masalah yang terjadi dan sering menimbulkan masalah di tengah tengah masyarakat yang kurang memahami satu dengan yang lainnya. Sebaiknya agar terjadi perdamaian dunia adalah kesadaran dari diri sendiri dan pemikiran, perbuatan yang tidak semenamena agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik atau keributan di tengah masyarakat. Kita harus memiliki suatu tujuan yang sama dengan orang lain untuk bersatu dan berjuang demi mewujudkan perdamaian dunia. Kita juga harus saling mengalah, tidak egois dan selalu menghargai orang lain. Jika kita hanya berpikir untuk kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain, kebersamaan pun tentu tidak akan terbentuk dengan baik. Dari kebersamaan tersebut, akan menjadi awal mula bisa terbentuknya perdamaian. Setelah terbentuknya kebersamaan juga diiperlukan kesadaran. Maksud dari kesadaran itu adalah kita dituntut untuk sadar terhadap situasi sekitar kita. Contohnya dengan : Sadar dibentuknya peraturan, kita patut dan wajib mematuhi peraturan. Sadar terhadap kekurangan dan kelebihan orang lain. Sadar bahwa kita memiliki perbedaan dengan orang lain seperti suku, adat-istiadat, agama, ras, dan status sosial. Sadar untuk mengendalikan diri dan menempatkan diri Jadi dengan semua cara itu, kita dituntut untuk menjalin hubungan sesama dengan baik, sehingga perdamaian dunia akan cepat terwujud. 3. Partisipasi Indonesia bagi Perdamaian Dunia Tidak
hanya
lembaga
yang
membantu
dalam
perwujudan
perdamaian dunia antara lain ASEAN, EEC, BENELUX, APEC, IBRD, IMF, UNDP, IDA dan masih banyak yang lainnya, Indonesia juga peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 25
sosial. Disisi lain, konstelasi perubahan dunia akan selalu berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa negara Indonesia. Dunia yang aman dan damai tentu saja menjadi harapan semua umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang termasuk lima besar dunia, sudah sepantasnya bangsa Indonesia turut memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Peran serta Indonesia dalam kancah pemeliharaan perdamaian dunia memang sudah bukan hal yang baru.
Sesuai amanat konstitusi,
Indonesia
sudah
melaksanakan
mengirimkan
ketertiban
dunia
sejak
dekade awal kemerdekaan,
personelnya melalui
untuk
berbagai
terlibat
misi
aktif
perdamaian
dibawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Keseriusan Indonesia untuk terlibat dalam misi perdamaian dunia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis serta komitmen bangsa untuk lebih proaktif dalam menyikapi konflik yang terjadi. Kiprah dan profesionalitas para pejuang perdamaian baik yang tergabung dalam Kontingen Garuda maupun civilian experts telah menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dalam mengemban misi mulia tersebut. Dengan tidak mengurangi apresiasi yang tinggi terhadap civilian experts Indonesia yang saat ini bertugas di misi PBB, tulisan ini hanya memberikan gambaran tentang kiprah TNI dalam keterlibatan dan dedikasinya memelihara perdamaian dunia, serta roadmap menuju peacekeeper kelas dunia. Harapan untuk hidup damai tampaknya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa di berbagai kawasan. Berakhirnya Perang Dunia II dan perang dingin yang ditandai pembubaran Uni Sovyet tahun 1991, ternyata tidak membuat dunia bebas dari konflik bersenjata. Perang besar antara kedua negara raksasa – AS dengan US – memang tidak terjadi, namun perang kecil dan konflik justru berkecamuk dimana-mana. Di wilayah Balkan, Baltik dan bekas Uni Sovyet, Afrika, Timur Tengah, perang dan berbagai jenis konflik lain terus berkecamuk. Berdasarkan hal diatas, maka perdamaian menjadi impian sekaligus upaya yang serius diharapkan oleh banyak negara. Oleh karena itulah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai organisasi internasional terbesar saat ini memiliki alat kelengkapan yang dinamakan Dewan Keamanan. 26
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Untuk menjaga perdamaian dikawasan konflik, PBB membentuk pasukan perdamaian dalam rangka Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP). Beberapa contoh pasukan perdamaian tersebut, sebagai berikut : a. ICCS (International Commission For Control and Supervision), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian Vietnam Selatan. b. UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), yaitu pasukan perdamaian PBB sebagai pengawas pertikaian senjata. c. UNEF (United Nations Emergency Force), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Utara, dan Korsel. d. UNFICYP (United Nations Peace Keeping Force in Cyprus), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian di Cyprus. e. UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk perdamaian India dan Pakistan. f. UNOC (United Nastions Operations for Congo), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Kongo. g. UNTSO (United Nations Truce
Supervision
Organization
In
Palestine), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Palestina. h. UNCRO (United Nations Confidence Restorations Operation), yaitu pasukan perdamaian PBB di Kroasia. i. UNPROFOR (United Nations Protection Forces), yaitu pasukan perdamaian PBB di Bosnia Herzegovina. j. UNPREDEF (United Preventive Deployment Force), yaitu pasukan perdamaian PBB di FYROM (Macedonia). k. UNMIL (United Nations Mission in Liberia), yaitu
pasukan
perdamaian PBB di Liberia. Peran pemeliharaan
aktif
Indonesia
perdamaian
di dunia
dunia
Internasional
dilaksanakan
dalam
berdasarkan
upaya pada
kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf militer atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keikutsertaan Indonesia 27
dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan keberbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Kontigen Garuda 1 diterjunkan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Adapun samapai sekarang ini Kontigen Garuda XIIA terakhir kali diterjunkan ke Libanon sebagai bagian dari UNFIL ( Pasukan Perdamaian PBB di Libanon ) pada September 2006. Selain keikutsertaan melalui Kontingen Garuda dalam operasi pemeliharaan PBB, Indonesia tercatat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini, Indonesia sudah 3 (tiga) kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu : a. Keanggotaan Pertama Periode 1973 – 1974. b. Keanggotaan Kedua Periode 1995 – 1996. c. Keanggotaan Ketiga Periode 2007 – 2008. Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan ini merupakan cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global. Peran dan kontribusi Indonesia tersebut mencakup antara lain
keterlibatan
pasukan
Indonesia
di
berbagai
misi
penjagaan
perdamaian PBB sejak tahun 1957, upaya perdamaian di kawasan seperti Kamboja
dan
Filipina
Selatan,
dalam
konteks
ASEAN
ikut
serta
menciptakan tatanan kawasan dibidang perdamaian dan keamanan, serta peran aktif diberbagai forum pembahasan isu perlucutan senjata dan nonproliferi nuklir. Dengan
terpilih
menjadi
anggota,
berarti
Indonesia
akan
mengemban kepercayaan masyarakat internasional untuk berpatisipasi menjadi Dewan Keamanan sebagai badan yang efektif untuk menghadapi tantangan – tantangan global dibidang perdamaian dan keamanan saat ini. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan merupakan wujud dari upaya dibidang diplomasi untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 28
1945 Alenia IV, yang memandatkan Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
BAB III KESIMPULAN Dalam pembentukan ketahan nasional di suatu bangsa diperlukan geostrategi sebelumnya agar terwujudnya tujuan nasional. Dan pengertian geostrategi itu sendiri adalah salah satu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrataegi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsepsi ”Ketahanan Nasional”. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan
29
keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945. Kemudian rumusan mengenai konsepsi ketahanan nasional dalam GBHN adanya tiga wujud ketahanan nasional, yaitu : 1. Ketahanan nasional sebagai metode pendekatan sebagaimana tercermin dari rumusan pertama. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi sebagaimana tercermin dari rumusan kedua. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional sebagaimana tercermin dari rumusan ketiga. Unsur, elemen atau factor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu Negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu Negara, seperti : 1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthou terbagi menjadi dua factor, yaitu factor tetap dan factor berubah. 2. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray terbagi menjadi dua factor, yaitu tangible factors dan intangible factors. 3. Unsur kekuatan nasional menurut Palmer dan Perkins. 4. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra terbagi menjadi tiga, yaitu alamiah, social, dan lain-lain. 5. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan. 6. Unsur kekuatan nasional menurut Cline. 7. Unsur kekuatan nasional menurut model Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Unsur-Unsur demikian dianggap mempengaruhi Negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang bersangkutan. Dan dalam ketahanan nasional
suatu Negara terdapat suatu hubungan dengan
pembelaan Negara. Kegiatan pembelaan Negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga Negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dan ini di wajibkan pada warga Negara sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Tak hanya masalah itu, Indonesia pun ikut peran aktif di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan politik, bantuan kemanusiaan maupun peranannya baik dalam bentuk sebagai pengamat militer, staf 30
militer atau Kontingen Satgas operasi pemeliharaan perdamaian sebagai duta bangsa di bawah bendera PBB. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontigen Garuda atau Konga. Sejak tahun 1967 sampai saat ini Garuda Indonesia telah diterjunkan keberbagai kawasan konflik bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan ini merupakan cerminan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangan Indonesia selama ini dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian baik pada tingkat kawasan maupun global. Peran dan kontribusi Indonesia tersebut mencakup antara lain keterlibatan pasukan Indonesia di berbagai misi penjagaan perdamaian PBB sejak tahun 1957, upaya perdamaian di kawasan seperti Kamboja dan Filipina Selatan, dalam konteks ASEAN ikut serta menciptakan tatanan kawasan dibidang perdamaian dan keamanan, serta peran aktif diberbagai forum pembahasan isu perlucutan senjata dan non-proliferi nuklir.
DAFTAR PUSTAKA Sumarsono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia. Winarno. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Sinar Grafika. Zubaidi,H,Achmad,
dkk.2002.Pendidikan
Kewarganegaraan.
Yogyakarta:Paradigma. Ramlam Surbakti.1999.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Grasindo. http://palasnetwork.blogspot.com/2010/12/ketahanan-nasional-sebagaigeostrategi.html
31
http://guildanjing.wordpress.com/2013/06/10/ketahanan-nasional-sebagaigeostrategi-indonesia/ http://udhermansyah.blogspot.com/2013/06/makalah-ketahanan-nasionalsebagai.html
32
