MAKALAH ISBD POLITIK UANG DI INDONESIA
Di susun oleh : Sekar Tani K2313065 Pendidikan Fisika 2013/B
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PE NDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AJARAN 2013/2014
Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Politik Uang di Indonesia” ini. Atas dukungan dan segala bantuan pihak-pihak yang terlibat, tak lupa saya ucapkan terimakasih.
Makalah ini berisi mengenai pengertian money politic (politik uang), faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya politik uang, bagaimana fenomena politik uang di Indonesia, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan politik uang di Indonesia.
Saya menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”, atas dasar itulah saya mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Maka dari itu, saya menghargai dan mengharapkan segala saran dan kritik dari pembaca. Sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut kedepannya. Selanjutnya semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.
Penyusun,
Sekar Tani
i
Daftar Isi Kata Pengantar………………………………………………………………….…i Daftar Isi…............................. Isi…....................................................... .................................................. ........................................... ...............................ii ............ii Fakta Mengenai Politik Uang di Indonesia………………………………………iii Bab I Pendahuluan I.1 Latar Belakang…………………………………………………………1 Be lakang…………………………………………………………1 I.2 Rumusan Masalah…………………………………………………... Mas alah…………………………………………………...…2 …2 I.3 Tujuan……………………………………………………………….…2 Tu juan……………………………………………………………….…2 Bab II Pembahasan II.1 Pengertian Pe ngertian Politik Uang…........................................ Uang…...................................................... .............................3 ...............3 II.2 Politik Uang di Indonesia……………………………………………..3 II.3 Dampak dari Politik Uang di Indonesia………………………………5 III.4 Upaya Menghentikan Politik Polit ik Uang di Indonesia……………………8 Bab IV Penutup IV.1 Kesimpulan…………………………………………………………11 Kesi mpulan…………………………………………………………11 IV.2 Saran………………………………………………………………..11 Daftar Pustaka……………………………………………………………………13
ii
Fakta Mengenai Politik Uang di Indonesia :
Pemilih di Indonesia Masih Doyan Duit dari Caleg Kamis, 12 Desember Dese mber 2013 15:31 wib Fahmi Firdaus – Okezone.com
JAKARTA- Pemilih di Indonesia masih mentolerir praktik politik uang yang terjadi selama pemilihan umum.
Hal itu didasarkan survei Indikator Politik Indonesia di 39 dapil (daerah pemilihan) mengenai politik uang di Indonesia. Survei Survei Indikator dilakukan pada pemilih berumur 17 tahun ke atas pada periode bulan September hingga Oktober 2013. Adapun 39 dapil yang ditetapkan berada di wilayah Jawa, Sumatera Utara dan Sulawesi. Jumlah sampel 1.200 orang yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Dengan margin eror 2,9 persen. Hasil survei menunjukkan, toleransi pemilih terhadap politik uang cukup tinggi. "Sebanyak 41,5 persen pemilih menilai politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9 persen yang menilai politik uang tak bisa diterima," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Indonesia Burhanuddin Burhanuddin Muhtadi Muhtadi dalam pemaparan survei Indikator di Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013). Sementara itu, sekira 28,7 persen responden menyatakan akan memilih calon yang memberi uang. "10,3 responden akan memilih calon yang memberi uang paling banyak," katanya. Kata Burhanuddin, salah satu faktor yang menyebabkan politik uang masih digemari masyarakat Indonesia, Indonesia, karena tingkat pendidikan yang rendah. "Faktor yang sangat berkaitan dengan sikap terhadap politik uang adalah tingkat pendidikan dan pendapatan," tutupnya. (ugo) iii
BAB I Pendahuluan
I. 1 Latar Belakang
Seperti yang kita tahu, bahwa Negara kita merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena disinilah rakyat yang memliki peranan yang sangat penting. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satunya ialah ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculan dengan berlandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat. Pemilihan Umum (PEMILU) ataupun PILKADA merupakan wujud dari pesta Demokrasi, dimana d imana pada saat itu rakyat terlibat t erlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para calon Legislatif dalam hal ini berasal dari beberapa kalangan, ada yang berasal dari kalangan pengusaha, dan bahkan dari kalangan artis pun ada yang kita tidak tahu seberapa kapasitas mereka dalam mengetahui politik, sehingga hal tersebut patut dipertanyakan, apakah mereka yang menyalonkan diri sebagai wakil rakyat itu memang benar untuk rakyat atau memang hanya ingin sebuah kursi jabatan atau bahkan hanya ingin mendapatkan pendapatan, karena gaji seorang anggota legislatif itu tidaklah kecil. Untuk dapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar mereka bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengataskas namakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang di lakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto mereka yang tujuannya agar masyarakat mengenal mereka. Selain itu tidak sedikit dari mereka berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti
akan di bangun rumah ibadah, akan membenarkan jalanan yang rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat agar rakyat memilih mereka. Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan money politic atau politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilh mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para calon legislatif berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Sungguh inilah yang merusak esensi dari demokrasi.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Politik Politi k Uang? 2. Mengapa dan bagaimana Politik Uang terjadi di Indonesia? 3. Apa dampak dari Politik Uang? 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi Politik Uang di Indonesia?
I.3 Tujuan
1. Mengetahui pengertian Politik Uang. 2. Mengetahui sebab dan bagaimana Politik Uang yang terjadi di Indonesia. 3. Mengetahui dampak dari Politik Uang. 4. Mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi Politik Uang di Indonesia.
BAB II Pembahasan II.1 Pengertian Politik Uang
Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah. Sedangkan politik uang sering terjadi di masamasa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), dan politik uang diartikan sebagai semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau
menjanjikan
uang
atau
materi
lainnya
kepada
seseorang
supaya
menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Politik uang merupakan suatu bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar memberikan suara kepada partai politik yang bersangkutan. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktik politik u ang akan terjerat undang-undang anti suap.
II.2 Politik Uang di Indonesia Money Politic Poli tic (politik uang) bukanlah hal baru dalam pemilihan umum di
Indonesia meskipun telah di atur sanksinya dalam Undang-Undang, namun budaya politik uang bukanlah hal yang mudah untuk dihentikan. Sebagian besar
masyarakat pun menganggap itu adalah suatu hal biasa dalam pemilu. Padahal implikasi dari politik uang bisa merugikan masyarakat sendiri. Misalnya saja, jika masyarakat memilih caleg (calon legislatif) yang memberinya uang (suap) dan caleg tersebut terpilih, maka tidak menutup kemungkinan caleg terpilih tersbut akan melakukan tindak pidana korupsi. Karena sudah jelas bahwa moralnya kurang baik. Dan ada motivasi atau alasan lain yakni uang hasil korupsi itu sebagai “uang ganti rugi” atau “uang balik modal” atas biaya-biaya yang ia keluarkan untuk melakukan kampanye kampanye dan politik uang (suap) oleh sang caleg terpilih saat menjabat. Akhirnya rakyatpun merugi yang tidak sebanding, dan saat kasusnya terkuak masyarakat akan menghujat pejabat yang telah dipilihnya itu. Masyarakat kebanyakan akan memilih calon pemimpin atau legislatif yang memberinya uang atau lebih banyak uang. Karena bisa saja semua caleg member suap kepadanya namun berbeda-beda nominalnya, maka masyarakat akan memilih caleg yang memberinya uang dengan nominal paling banyak. Saat pilkades misalnya, dalam satu wilayah desa warga mendapat suap dari para tim sukses kampanye atau kader di desa tersebut yang mendata warga dan meminta warga untuk memilih caleg yang dikehendaki kader-kader tersebut. Namun dalam pelaksanaan politik uang ini, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Karena tawaran materi selalu datang dari para calon legislatif maupun dari calon kepala desa. Seperti dalam kutipan berita “Pemilih di Indonesia Masih Doyan Duit dari Caleg” bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggemari politik uang adalah tingkat pendidikan yang rendah. Semakin tinggi tingkat
pendidikan
masyarakat,
semakin
tinggi
pula
tingkat
kesadaran
demokrasinya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dapat dengan mudah di d i pengaruhi dan di manfaatkan oleh para oknum
berpendidikan
tinggi
yang
tidak
bertanggung
jawab
terhadap
pendidikannya. Mereka seharusnya membantu untuk mensejahterakan dengan modal bekal pendidikan yang mereka miliki, namun mereka justru memanfaat masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan dan akhirnya merugikan masyarakat.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan berkembangnya politik uang adalah tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Karena keterbatasan materi, suap dari para caleg dianggap merupakan suatu rezeki besar oleh masyarakat. Namun, bagi masyarakat yang cukup menyadari buruknya politik uang mungkin justru tidak akan memilih caleg yang menyuap dirinya meskipun menerima uangnya. Tapi, yang terjadi dalam masyarakat kita adalah masyarakat desa masih mempertahankan budaya “perkewuh” dalam hal ini, yaitu “Sudah diberi uang, ya harus berterimakasih dengan cara memilih.” pikir mereka. Padahal seharusnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Pemilihan umum di Indonesia sebenarnya berazaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang menunjukkan idealisme demokrasi yang sesungguhnya untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar akan memimpin dan mampu mensejahterakan masyarakat. Politik pun sejatinya merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh para pemimpin bangsa untuk memajukan Negara dan mewujudkan tujuan Negara. Namun, dalam praktiknya pemilu belumlah sepenuhnya berazaskan LUBER JURDIL. Politik pun justru beralih tujuan untuk mempengaruhi dan d an menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga seseorang dan sekelompok orang bisa mendapatkan kekuasaan dan mengarahkan opini masyarakat yang dipengaruhinya. Dan hal tersebut memerlukan dukungan dan modal yang besar, sehingga wajar jika partai politik memerlukan dana d ana yang besar. Sehingga munculah fenomena politik poli tik uang. Pemilu menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun sangat sulit untuk mengharapkan ketidakpamrihan para politisi. Bahkan politisi berhati mulia pun mungkin akan memiliki satu pemikiran, “zaman sekarang kalau tidak main suap, bagaimana bisa menang?”. menang?” . Pemikiran tersebut bisa menjadi me njadi salah satu s atu faktor yeng mendorong politisi tersebut berani melakukan suap (politik uang) dan mengambil resiko sanksi hukum.
II.3 Dampak dari Politik Uang di Indonesia Money politic dapat membawa masalah-masalah yang akan mempersulit
kehidupan para pelakunya dan masyarakat yang menerimanya. Bila money politic diketahui oleh pihak yang berwajib, maka para pelakunya dapat dijerat oleh pasal
yang mengatur tentang tindakan KKN. Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan. Money politic dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan uang hanya untuk parpol atau sesuatu yang dijagokan dapat menang dalam sebuah kompetisi yaitu Pemilu. Oknum tersebut akan melakukan “serangan fajar” kepada masyarakat guna membagi-bagikan uang demi terlaksana keinginannya. Salah satu dampak dari money politic adalah lunturnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berkembangya politik uang dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi –dimana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka; yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil/pemimpinnya. Dengan adanya money politic maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Money politic dijadikan ajang mencari penghasilan, masyarakat awam
tidak lagi mempedulikan nilai-nilai demokrasi. Yang terpenting baginya adalah mereka telah mendaoatkan uang atau bentuk penyuapan lainnya. Dampak lainnya ialah masyarakat merasa berhutang budi kepada mereka yang telah memberikan uang agar masyarakat memilih mereka. Dan dalam hal inilah Hak Asasi seseorang dalam menentukan pilihan tidak diperhatikan. Dampak jangka panjang terjadinya politik uang adalah krisis kepercayaan dari masyarakat kepada wakil-wakil rakyat karena mulai timbul kesadaran masyarakat. Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif ne gatif meningkatnya golput (golongan putih) dalam d alam pemilu. Selain itu timbul efek negatif bagi para elit-elit dengan menghamburhamburkan uang dalam waktu sekejap demi kekuasaan semata. Money politic juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena
masyarakat merasa berhutang budi kepada calon legislatif yang telah memberikan suap, sehingga sikap fanatic akan timbul dan mereka menganggap para calon legislatif lainnya buruk dibandingkan caleg yang mereka dukung. Disinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon legislatif. Sangat
disayangkan apabila terjadi perpecahan di masyarakat kita akibat permainan para politisi dengan money politik. Perpecahan tentunya mencederai nilai persatuan dalam Pancasila sebagai dasar Negara kita. Selain itu perpecahan juga merupakan bentuk penyelewengan terhadap semboyan Negara kita “Bhineka Tunggal Ika” yang terdapat dalam lambang Negara Garuda Pancasila. Selain itu, dampak terbesar dari money politic adalah merebakya korupsi oleh para pejabat pemerintah. Karena korupsi tersebut dilandasi alasan para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu. Atau bisa kita katakana korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika mereka melakukan kampanye. Korupsi ini membuat masyarakat dan Negara merugi besar-besaran. Beberapa dampak dalam uraian-uraian di atas merupakan dampak politik uang bagi masyarakat, namun selain dampak bagi masyarakat terdapat juga dampak-dampak yang timbul bagi para oknum pelaku politik uang. Salah satu yang jelas nyata adalah semakin tingginya biaya politik. Mengingat masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemberian suap materi, maka partai-partai politik akan saling bersaing melakukan money politic. Siapa yang berani mengeluarkan biaya lebih tinggi, dialah yang akan menang. Dan bagi yang kalah, akan menghadapi resiko yang lebih besar. Selain tidak mendapatkan kekuasaan, mereka juga merugi materi yang besar. Dari sisi mental spiritual, kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat dan tidak suap menerima kekalahan maka mereka bisa menjadi mudah stress, atau bahkan ingatannya terganggu. Kasus seperti ini tidak hanya menimpa caleg yang terlibat money politic kemudian dihukum, tapi juga berpotensi menimpa seluruh caleg. Khususnya caleg yang sudah banyak mengeluarkan uang. Baik uang dari hasil jual tanah, rumah, mobil, uang pensiun ataupun dari jualan aset lain. Apalagi bila uang itu dari hasil utang, bisa tambah parah stresnya. Sedangkan secara hukum, para pelaku money politic di Indonesia di ancam dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang antara lain : Di dalam KUHP (induk pidana umum) terdapat 5 pasal mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada
hubungannya dengan pemilihan umum. Kutipan 1 pasal terkait delik money politik — yaitu pada Pasal 149 yang berbunyi; berbunyi; “..menyuap atau berjanji menyuap seseorang agar jangan menggunakan haknnya untuk memilih; diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah”. Kemudian dari KUHP tsb, delik dirumuskan dan dikodifikasi ulang dalam undang undang khusus pemilu (UU Pemilu) 1999, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10. Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu No.3/1999. “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undangundang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.” “…pelaksana peserta atau petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu.” – Pasal 84, Ayat 1 Huruf J, UU Pemilu No.10 Tahun 2008. Delik money politik juga diatur dalam undang undang Pilkada Tahun 2004 dengan bunyi ; “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah (1.000.000) “ – UU Pilkada No.32 Pasal Pasa l 117 Tahun 2004. II.4 Upaya Menghentikan Politik Uang di Indonesia
Mengingat bahwa anggapan masyarakat kebanyakan masih menganggap bahwa money politic merupakan suatu hal yang wajar, maka perlu sekali untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai cara memilih dengan bijak dalam pemilu. Dan penting juga menumbuhkan kesadaran para politisi calon pemimpin p emimpin agar lebih mejunjung tinggi azas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) terutama azas kejujuran. Bila oknum pemberi suap tersebut diketahui oleh aparat hukum, maka mereka bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon legislatif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai memilih yang bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi money politic. Misalnya oleh KPU gencar mengadakan sosialisasi sebelum Hari-H pemilu mengenai negatifnya politik uang dan akibat-akibat yang akan terjadi dan merugikan masyarakat. Selain itu peran partai politik sangat dibutuhkan. Partai politik, harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menolak pemberian uang saat pemilihan berlangsung. Bukan justru melakukan tindakan money politic. Selain melalui sosialisasi, peran Pendidikan Kewarganegaraan juga sangatlah penting. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menghilangkan money politic dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pendidikan Pend idikan Kewarganegaraan diajarkan dari tingkat satuan pendidikan SD hingga Perguruan Tinggi dengan tujuan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam pancasila telah disebutkan dalam pasal ke dua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Harapan dari pendidikan pancasila ini adalah membentuk manusia yang bersifat adil dan beradab sehingga tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang. Termasuk perilaku menyimpang money politic, Pendidikan Kewarganegaraan memberi “tameng” agar tidak terjerumus masuk ke dalam “dunia hitam”. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi disebut Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan sama ditambah dengan membentuk manusia yang pancasilais. Maksud dari manusia pancasilais adalah manusia yang mengerti atau mengetahui pancasila secara
keseluruhan dan dapat melaksanakan nilai-nilai pancas ila dalam kehidupan seharihari. Selain itu perlu untuk menanamkan niali-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Dengan semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap, tidak jujur, dan sebagainya. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah kita adalah dengan memberikan hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor. Tidak di pungkiri lagi bahwa hukum di Indonesia ini sangat lemah bagi mereka yang berkedudukan dan sangat tegas bagi masyarakat lemah, berapa banyak sudah koruptor yang hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Oleh karena itu jika kita hendak memberantas korupsi di negeri ini maka cara yang sangat efektif di antaranya adalah dengan memebrikan hukuman yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para koruptor agar mereka yang sudah melakuakan korupsi bisa jera dan bagi mereka yang belum tidak berani melakukan korupsi. Dalam urusan politik perlu adanya transparansi. Ini merupakan salah satu penopang terwujudnya pemerintahan yang bersih, menurut para ahli akibat dari tidak adanya transparansi Indonesia telah terjamab kedalam kubangan korupsi yang berkepanjangan. Maka untuk keluar dari kubangan korupsi transparansi mutlak harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun di bawahnya. Seluruh upaya-upaya di atas tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari semua pihak. Karena praktik politik uang dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar, akar-akarnya telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, maka untuk memberantasnya diprlukan kerjasama, usaha, dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintahan yang bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud.
BAB III Penutup III.1 Kesimpulan Money politic (politik uang) diartikan sebagai semua tindakan yang
disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Masyarakat di Indonesia kebanyakan masih mentolerir adanya politik uang saat pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan. Dampak dari terjadinya politik uang antara lain terjadinya korupsi, lunturnya nilai-nilai demokrasi, perpecahan dalam masyarakat, dan krisis kepercayaan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan politik uang yang merebak di Indonesia Indonesia antara lain dengan mengadakan sosialisasi mengenai memilih yang bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi money politic. Selain melalui sosialisasi, peran Pendidikan Kewarganegaraan juga
sangatlah penting. Perlu juga untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah kita adalah dengan memberikan hukuman yang tegas bagi oknumoknum yang menyuap dan koruptor. Dalam urusan politik perlu adanya transparansi. Dan diperlukan dukungan dari semua pihak demi berhasilnya upayaupaya tersebut.
III.2 Saran
Sebagai bagian dari masyarakat dan warga Negara Republik Indonesia, sebaiknya kita menolak praktik money politic yang berkembang saat ini. Dan berusaha menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai buruknya politik yang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kita ketahui bahwa politik uang bukanlah budaya asli bangsa Indonesia, karena budaya kita yang sesungguhnya adalah demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
(Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan). Sedangkan money politik yang berkembang merupakan salah satu dampak dari globalisasi
yang
menyebabkan
kebutuhan
masyarakat
semakin
kompleks
sehingga
memerlukan materi berlimpah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan kemajuan IPTEK saat ini telah mempermudah para politisi untuk melakukan praktik money politic-nya. Sehingga jelaslah bahwa kita harus pintar pintar dalam memilah-milah kemajuan globalisasi yang berdampak bagi kehidupan budaya kita. Menghadapi pemilu 2014 yang akan segera datang, sebaiknya Pemerintah dan masyarakat mempersiapkan diri sedari sekarang untuk kesuksesan Pemilu 2014 agar terpilih para pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera.
Daftar Pustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang http://andi-koswara.blogspot.com/2012/07/money-politik-menciderai-nilainilai.html http://njimetamorphose.blogspot.com/2010/03/money-politik-di-indonesia.html http://pemilu.okezone.com/read/2013/12/13/568/911638/jangan-salahkan-rakyatsoal-money-politics http://pkntradisimoneypolitik.blogspot.com/ http://sahabudinrasyid.blogspot.com/2012/06/makalah-politik-uag-money politic.html http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politikkarena-melanggar-uu-negara/