MAKALAH II WAWASAN NUSANTARA TOPIK BATAS TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.docx

BATAS TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Makalah ini disusun untuk untuk memenuhi salah salah satu tugas Mata Kuliah Kuliah Pendidikan Kewarganegaraa Kewarganegaraan n ( )

OLEH

NAMA : ROCHEHAT PARDEDE NPM

: 16211426

KELAS : 2EA27

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA 2013

0

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah yang berjudul “Batas “ Batas Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia” Indonesia ” ini, ditulis untuk memenuhi salah satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap Negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya. Penetapan batas-batas wilayah tersebut tentunya memiliki batasan-batasan yang diatur dalam berbagai kebijakan-kebijakan Internasional. Batas Teritorial Negara Kesatuan Indonesia di darat berbatasan dengan Malaysia, Mala ysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor-Leste. Sedangkan dilaut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Ausralia dan Timor-Leste. Banyak pulau-pulau di Indonesia yang telah direbut oleh Negara lain. Pulau-pulau tersebut terletak di perbatasan kedua wilayah Negara tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang seharusnya berwenang atas pulau tersebut. Namun dalam Pengadilan Internasional, pulau itu malah jatuh ke tangan Negara lain te rsebut. Berkurangnya pulau-pulau tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap batas-batas Teritorial Negara kita. Untuk itulah penulis memilih Topik “Batas Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini. ini . Penulis berharap dengan adanya makalah ini, dapat menambah wawasan para pembaca mengenai fakta-fakta Nusantara, khususnya wawasan Nusantara mengenai batas-batas territorial Negara Indonesia. Penulis menyadari makalah ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis berharap para pembaca dapat memaklumi segala kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam makalah ini, baik dalam bentuk penulisan, pengejaan, dan diksi yang kurang tepat. t epat. Penulis juga sangat mengharapkan me ngharapkan kritik dan saran s aran yang positif dan membangun untuk perbaikan selanjutnya. s elanjutnya. Demikianlah makalah m akalah ini dapat disajikan oleh penulis semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Penulis,

Rochehat Pardede









DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………… .

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………… DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………… .

ii

BAB I

:

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang…………………………………………………………………………………… Belakang……………………………………………………………………………………..

1

2. Rumusan Masalah………………………………………………………………………………... .

1

3. Tujuan Penulisan………………………………………………………………………………… ..

1

BAB II

:

RUMUSAN MASALAH

1. Kewilayahan Negara Indonesia ………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

2

2. Batas Wilayah Negara Indonesia …………………..…………………………………………… …………………..……………………………………………..

4

1) Batas Darat…………………………………………………………………………………….. Darat…………………………………………………………………………………….. .

4

2) Batas Laut ……..……………………………………………………………………………….

5

a. Territoriale Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939) / Ordonansi 1939……………………………………………….……... 1939 ……………………………………………….……...

5

b. Deklarasi Juanda 1959………………………………………………………………….. 1959…………………………………………………………………..

5

c. UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982………………… 1982 …………………..

5

3) Batas Udara ………………………..………………………………………………………… ..

6

3. Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga………………………………………………... Tetangga ………………………………………………...

6

1) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Singapura Indonesia-Singapura……………………………………………………………... ……………………………………………………………...

6

2) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Indonesia-Malaysia……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

7

3) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Filipina………………………………………………………………… Indonesia-Filipina…………………………………………………………………

7

4) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Australia Indonesia-Australia………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

7

5) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini…………………………………………………………. Nugini ………………………………………………………….

7

6) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Vietnam Indonesia-Vietnam……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

8

7) Perbatasan Perbatasan Indonesia-India Indonesia-India………………………………………………………………….... …………………………………………………………………....

8

8) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Thailand……………………………………………………………….. Indonesia-Thailand………………………………………………………………..

8

9) Perbatasan Perbatasan Indonesia-Republik Indonesia-Republik Palau……………………………………………………….. Palau………………………………………………………..

8

10) Perbatasan Indonesia-Timor Leste………………………………………………………….. Leste …………………………………………………………..

8

4. Pulau-pulau Terluar yang Ada di Indonesia…………...……………………………………….. Indonesia…………...………………………………………..

12









BAB III

:

PENUTUP

1. Kesimpulan……………………………………………………………………………………… ...

15

2. Saran……………………………………………………………………………………………… .

15

REFERENSI………………………………………………………………………………………… .

16









BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Batas wilayah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara karena akan mentukan kesatuan dan kekuasaan suatu Negara tersebut. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas-batas wilayah darat dan laut. Batas wilayah ini tentunya diatur dlaam berbagai kebijakan Internasional. Negara Keasatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia secara Geografis terletak pada koordinat 6°LU 6°LU - 11°08'LS 11°08'LS dan dari 95°'BT 95° 'BT - 141°45'BT 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Australia/Oseania. Selain itu Negara Indonesia juga terletak diantara dua Samudra yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai Warga Negara yang baik, setiap warga Negara haruslah memiliki wawasan Nusantara yang cukup. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil hilangnya pulau-pulau dari batas-batas territorial Negara kita yang dapat memperkecil wilayah kekuasaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI).

2. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan dari Makalah ini adalah : 1.

Untuk memenuhi salah satu tugas softsill Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Gunadarma.

2.

Untuk menambah Wawasan Nusantara para pembaca, khususnya mengenai batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Untuk meningkatkan rasa persatuan dan patriotisme di hati para pembaca demi menjaga batas batas wilayah Nusantara.

3. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 1.

Kewilayahan Negara Republik Indonesia.

2.

Batas Teritorial Wilayah darat dan laut Negara Ne gara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Apa saja kebijakan-kebijakan yang mengatur batas-batas wilayah Indonesia?









BAB II RUMUSAN MASALAH 1. Kewilayahan Negara Indonesia

Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan. Wilayah indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. Luas laut Indonesia sekitar 5.176.800 km 2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Menurut situs perbatasan ( dalam www.wilayahperbatasan.com ), menjelaskan bahwa pembahasan tentang wilayah laut Indonesia, perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan 3(tiga) jenis laut, meliputi : a.

Wilayah laut dengan kedaulatan penuh bagi Indonesia, meliputi : 1) Perairan pedalaman Merupakan bagian dari wilayah perairan nusantara. Pada wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lewat. Ketetapan perairan pedalaman telah tel ah diatur di atur di UNCLOS 1982, namun hingga saat ini Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman tersebut.

2) Perairan Nusantara Bagian luar perairan pedalaman adalah perairan kepulauan(nusantara). Wilayah perairan ini sebagai laut-laut yang terletak diantara pulau-pulau, dibatasi oleh garis-garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut. Kapal-kapal asing dan untuk kepentingan pelayaran internasional memiliki hak lewat berdasarkan prinsip lintas damai.

3) Laut teritorial Laut teritorial adalah wilayah perairan diluar perairan nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.wilayah laut ini juga memiliki kedaulatan











b.

Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta hal-hal tertentu, meliputi : 1) Zona tambahan Di luar

laut teritorial, terdapat laut dimana Indonesia mempunyai kewenangankewenangan-

kewenangan tertentu. Zona tambahan dapat ditetapkan sampai kebatas 12 mil laut diluar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk dapat malaksanakn kewenangan-kewenangan tertentu dalam mengontrol pelanggaran terhadap aturan dibidang bea cukai, pengawasan imigrasi dan menjamin pelaksanaan hukum diwilayahnya. Sampai Sampai sekarang zona tambahan belum ditetapkan.

2) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Menurut UNCLOS 1982 ayal 56 ayat 1a, ZEE adalah suatu daerah diluar dan bedampingan dengan laut teritorial, lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Di zona ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan serta memiliki kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengijinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan laut lainnya. Perlu ditekankan, bahwa dalam zona ZEE Indonesia tidak ada hak negara lain untuk menangkap ikan, kecuali dengan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan tersendiri.

3) Landas Kontinen Landas kontinen (continental shelf) adalah pada awalnya merupakan istilah geologi, maksudnya merujuk pada fakta geologis bahwa daratan pantai akan menurun kebawah laut dengan kemiringan kecil hingga disuatu tempat tertentu menurun sacara terjal kedasar laut. Kemiringan kecil itulah yang disebut landas kontinen.









Seiring dengan perkembangan teknologi eksploitasi dasar laut, maka penetapan wilayah Landas Kontinen kedalaman air hingga 200 meter menjadi bahan pembicaraan serius pada Konferensi Hukum Laut Internasional III 1973-1982. Disamping itu telah pula berkembang pengertian continental shelf dalam artian geologi dan dalam artian yuridis. Pada UNCLOS III telah ditetapkan Landas kontinen dengan pengertian yuridis kewenangan suatu negara pantai atas kekayaan alam meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah daratnya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa dalam penetapan batas landas kontinen, Indonesia memiliki kepentingan menyangkut : 

Batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan yang dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.



c.

Batas Landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal.

Wilayah laut, dimana indonesia memiliki kepentingan umum tidak memiliki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut, meliputi wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional dil uar landas kontinen indonesia.

2. Batas Wilayah Negara Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU 6°LU - 11°08'LS 11°08 'LS dan dari 95°'BT 95°'BT - 141°45'BT 141°45 'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Australia/Oseania. Negara Kesatuan republic Indonesia juga diapit oleh dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Perbatas an Wilayah Darat dan Laut Negara Indonesia adalah sebagai berikut :









2)

Batas Laut

Dalam menentukan batas wilayah laut, batas-batas tersebut diatur berdasarkan kesepakatan atau kebijakan, antara lain adalah : a. Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939) / Ordonansi 1939

Menurut Ordonansi 1939 ini, wilayah Indonesia terpecah-pecah dengan kebijakan bahwa laut adalah milik internasional. Laut menjadi pemisah bagi pulau-pulau di Indonesia. Wilayah Indonesia adalah pulau-pulau serta laut yang berjarak 3 mil sekelil ing pulau.

b. Deklarasi Juanda 1959

TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya : 1) Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. 2) Lalu lintas yang damai diperairan laut pedalaman bagi kapal-kapal yang dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. 3) Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah darat annya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

c. UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982

Pada keputusan hukum internasional ini ditetapkan batas ZEE wilayah Indonesia, yakni 200 mil. Wilayah ini bukan wilayah teritorial, tetapi Indonesia memiliki kesempatan yang









Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut 3. Selatan : Pulau Dana, pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Man gudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat,

Asutubun,

Selaru,

Batarkusu,

Masela,

dan

Meatimiarang berbatasan dengan Australia dan Samudera Hindia 4. Utara

: Pulaunya perbatasan perbatasan yang sangat banyak dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand.

3)

Batas Udara

Batas ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Begitu pula dengan batas ruang antariksa Indonesia dan GSO (Geo Stationery Unit).

3. Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga

Di kawasan Asia Tenggara, ketidak jelasan batas antar dua negara dialami oleh beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan negaranegara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. 1)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Singapura Indonesia-Singapura

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.









2)

Perbatasan Indonesia-Malaysia

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, ile gal, dan penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.

3)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan selata n Pulau Miangas, menjadi salah satu s atu isu yang harus dicermati. Forum RIFilipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.

4)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Australia Indonesia-Australia

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

5)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian.











6)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Vietnam Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas bata s landas kontinen di kawasan tersebut.

7)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-India Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua k edua negara masih timbul ti mbul karena sering terjadi pelanggaran pe langgaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.

8)

Perbatasan Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi









4. Pulau-pulau Terluar yang Ada di Indonesia

Indonesia memiliki sangat banyak pulau yang terletak di wilayah perbatasan atau biasa juga disebut denga pulau terluar. Pulau-pulau tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

No. Nama pulau

Koordinat titik

Perairan

Wilayah administrasi

terluar 1.

Alor

′

″

8° 13 50 LS LS,, ′

terdekat Selat Ombai

″

125° 7 55 BT 2.

Ararkula

′

″

5° 35 42 LS LS,, ′

Asutubun

Laut Aru

″

′

″

8° 3 7 LS LS,, 131° ′

Bangkit

Laut Timor

″

′

″

1° 2 52 LU LU,, ′

Barung

″

′

″

8° 30 30 LS LS,, ′

″

113° 17 37 BT 6.

Batarkusu

′

″

8° 20 30 LS LS,, ′

Batek

′

″

9° 15 30 LS LS,,

′

Timor Leste

Sulawesi

Mongondow,, Sulawesi Utara Mongondow

Samudra

Kabupaten Jember, Jember, Jawa Timur

Australia

Kabupaten Maluku Tenggara

Timor Leste

Laut Timor

Barat, Maluku Laut Sawu

″

″

4° 44 46 LU LU,,

Filipina

Hindia

″

′

Batu


Kabupaten Bolaang

123° 59 30 BT 8.

Australia

Laut

130° 49 16 BT 7.

Kabupaten Maluku

Barat , Maluku

123° 6 45 BT 5.

Timor Leste

Tenggara,, Maluku Tenggara

18 2 BT 4.

Kabupaten Alor, Alor, Nusa Tenggara Timur

134° 49 5 BT 3.

Negara

Kabupaten Kupang, Kupang, Nusa

Timor Leste

Tenggara Timur Laut

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sangihe ,

Filipina









16. Bras

′

″

0° 55 57 LU LU,, ′

″

134° 20 30 BT 17. Budd

′

″

0° 32 8 LU LU,, 130° ′

″

43 52 BT 18. Damar

′

″

2° 44 29 LU LU,, ′

Samudra

Kabupaten Biak Numfor, Papua]]

Palau

Samudra

Kabupaten Sorong, Sorong, Irian Jaya

Palau

Pasifik

Barat

Laut Natuna

Kabupaten Natuna, Natuna, Kepulauan

Pasifik

″

105° 22 46 BT 19. Dana (Ndana) 20. Dana

′

″

11° 0 36 LS LS,,

Kabupaten Kupang, Nusa

Hindia

Tenggara Timur

Samudra

Kabupaten Kupang, Nusa

Hindia

Tenggara Timur

″

Samudra

Kabupaten Pandeglang, Pandeglang , Banten

Australia

″

Hindia Laut

Kabupaten Toli-Toli, Toli-Toli, Sulawesi

Malaysia

Sulawesi

Tengah

Samudra

Kabupaten Bengkulu

Hindia

Utara,, Bengkulu Utara

Laut Arafuru

Kabupaten Maluku Tenggara,

′

″

122° 52 37 BT ′

″

10° 50 0 LS LS,, ′

′

″

7° 1 0 LS LS,, 105° ′

31 25 BT 22. Dolangan

′

″

1° 22 40 LU LU,, ′

″

120° 53 4 BT 23. Enggano

′

″

5° 31 13 LS LS,, ′

″

102° 16 0 BT 24. Enu

′

″

7° 6 14 LS LS,, 134° ′

Riau Samudra

121° 16 57 BT 21. Deli

″

31 19 BT 25. Fani

′

″

1° 4 28 LU LU,, 131° ′

Malaysia

″

16 49 BT

Australia

Australia

India

Australia

Maluku Samudra

Kabupaten Sorong, Irian Jaya

Pasifik

Barat

Palau









33. Karaweira

′

″

6° 0 9 LS LS,, ′

Laut Aru ″

134° 54 26 BT 34. Karimun Kecil 35. Kawalusu

′

″

Selat Malaka

″

23 20 BT ′

″

″

18 59 BT 36. Kawio

′

″

4° 40 16 LU LU,, 125° ′

″

25 41 BT 37. Kepala

′

″

2° 38 42 LU LU,, 109° ′

Laut

Kabupaten Kepulauan

Sulawesi

Sangihe, Sulawesi Utara

Laut

Kabupaten Kepulauan

Mindanao


Laut Natuna

Kabupaten Natuna,

″

10 4 BT 38. Kisar

′

″

8° 6 10 LS LS,, 127° 8

′

Selat Wetar

′

″

′

Filipina

Filipina

Malaysia


Timor

Barat, Maluku

Leste

Laut Aru

Kabupaten Merauke, Papua

Australia

Laut Aru


Australia

″

8° 12 49 LS LS,, 137°

Malaysia

Kepulauan Riau

36 BT 39. Kolepon

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

4° 14 6 LU LU,, 125° ′

Australia

Maluku

1° 9 59 LU LU,, 103° ′


″

41 24 BT 40. Kultubai Selatan 41. Kultubai Utara 42. Laag

′

″

6° 49 54 LS LS,, 134° ′

″

47 14 BT ′

″

6° 38 50 LS LS,, 134° ′

Maluku Laut Aru

″

50 12 BT ′

″

5° 23 14 LS LS,, 137° ′

″

43 7 BT


Australia

Maluku Laut Aru

Irian Jaya Timur, Papua

Australia









50. Mangudu

′

″

10° 20 8 LS LS,, ′

″

120° 5 56 BT 51. Manterawu

′

″

1° 45 47 LU LU,, ′

″

124° 43 51 BT 52. Manuk

′

″

7° 49 11 LS LS,, ′

″

108° 19 18 BT 53. Marampit

′

″

4° 46 18 LU LU,, ′

″

127° 8 32 BT 54. Maratua

′

″

2° 15 12 LU LU,, ′

″

118° 38 41 BT 55. Marore

′

″

4° 44 14 LU LU,, ′

″

125° 28 42 BT 56. Marsela

′

″

8° 13 29 LS LS,, ′

Samudra

Kabupaten Sumba

Hindia

Timur,, Nusa Tenggara Timur Timur

Laut

Kabupaten Bolaang

Sulawesi

Mongondow,, Sulawesi Utara Mongondow

Samudra

Kabupaten Tasikmalaya, Tasikmalaya , Jawa

Hindia

Barat

Laut

Kabupaten Kepulauan Talaud,

Sulawesi

Sulawesi Utara

Laut

Kabupaten Berau, Berau, Kalimantan

Sulawesi

Timur

Laut

Kabupaten Kepulauan

Sulawesi


Laut Timor


Timor

Barat, Maluku

Leste


Timor

Barat, Maluku

Leste

Samudra

Kabupaten Bengkulu Utara,

India

Hindia

Bengkulu

Laut

Kabupaten Kepulauan Talaud,

Sulawesi

Sulawesi Utara

″

129° 49 32 BT 57. Meatimiarang

′

″

8° 21 9 LS LS,, 128° ′

Laut Timor

″

30 52 BT 58. Mega

′

″

4° 1 12 LS LS,, 101° ′

″

1 49 BT 59. Miangas

′

″

5° 34 2 LU LU,, 126° ′

″

34 54 BT

Australia

Filipina

Australia

Filipina

Malaysia

Filipina

Filipina











67. Raya

′

″

4° 52 33 LU LU,, ′

″

95° 21 46 BT 68. Rondo

′

″

6° 4 30 LU LU,, 95° 6 ″

45 BT 69. Rusa

′

″

5° 16 34 LU LU,, 95° ′

″

12 7 BT 70. Salando

′

′

Samudra

Kabupaten Aceh Barat ,

Hindia

Nanggroe Aceh Darussalam

Samudra

Kota Sabang, Nanggroe Aceh

Hindia

Darussalam

Samudra

Kabupaten Aceh Besar, Besar,

Hindia


″

1° 20 16 LU LU,, 120° Laut Sulawesi ′

″

47 31 BT 71. Salaut Besar

′

″

2° 57 51 LU LU,, 95° ′

″

23 34 BT 72. Sambit

′

Samudra

Kabupaten Aceh Utara, Utara,

Hindia


″

″

2 26 BT 73. Sebatik

′

″

4° 10 0 LU LU,, 117° ′

″

54 0 BT

India

India

Malaysia

Tengah

1° 46 53 LU LU,, 119° Laut Sulawesi ′

Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi

India

Kabupaten Berau, Kalimantan

India

Malaysia

Timur Selat Makasar

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur

Malaysia









84. Sinyaunyau

′

″

1° 51 58 LS LS,, 99°

Samudra

Kabupaten Kepulauan

Hindia

Mentawai,, Sumatera Barat Mentawai

Samudra

Kabupaten Lombok Barat ,

0 8 BT

Hindia

Nusa Tenggara Barat

3° 1′ 51″ LU LU,,

Laut Natuna

Kabupaten Natuna,

′

″

4 34 BT 85. Sophialouisa

′

′

86. Subi Kecil

″

8° 55 20 LS LS,, 116° ″

108° 54′ 52″ BT 87. Tokong Belayar

3° 27′ 4″ LU LU,, 106°

Biru 89. Tokong Nanas

2° 18′ 0″ LU LU,, 105°

Laut Natuna

Laut Natuna

4° 4′ 1″ LU LU,, 107° 26′ 9″BT

Kabupaten Natuna,

Malaysia

Kabupaten Natuna,

Malaysia

Kepulauan Riau Laut Natuna

105° 57′ 4″ BT 90. Tokongboro

Malaysia

Kepulauan Riau

35′ 47″ BT 3° 19′ 52″ LU LU,,

Australia

Kepulauan Riau

16′ 8″BT 88. Tokong Malang

India

Kabupaten Natuna,

Malaysia

Kepulauan Riau Laut Natuna

Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau

Malaysia









BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan

Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan. Wilayah indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, ketidak jelasan batas antar dua negara dialami oleh beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan negaranegara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam,









REFERENSI Anwar, Chairul. Horison Chairul. Horison Baru Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982). Jakarta : Penerbit Djambatan, 1989. http://mays-tkj3.blogspot.com/2010/07/batas-batas-wilayah-indonesia.html http://syamsul-pjkr.blogspot.com/2012/06/makalah-kewilayahan-indonesia.html http://tulusyuliannty.blogspot.com/2012/06/batas-wilayah-negara-indonesia.html Irewati, Awani. Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi. Jakarta : Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI), 2006. Pati Jalal, Dino. The Geopoltics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy. Policy . Jakarta: CSIS, 1996. Retraubun, Alex. 12 Pulau- pulau Kecil Terluar Yang Menjadi Perhatian Khusus. Jakarta : Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2007. http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774

MAKALAH II WAWASAN NUSANTARA TOPIK BATAS TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.docx

Recommend Documents