13
MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
"Hubungan Antara HAN dengan Hukum Perdata"
Disusun Oleh :
Nama Kelompok :
Brian Drajat Agung Firmansyah (14.11.0013)
Rofik Mustofa (14.11.0077)
Dading Surya Permada (14.11.0102)
Bambang Triatmaja (14.11.0011)
Nuari Aji Pangestu (14.11.0061)
Romadhon Hendra (14.11.0079)
Yulianto Setiawan
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA
Jl. Serayu Tromol Pos 12 Madiun 63133
KATA PENGANTAR
Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah dengan judul Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan semua pihak yang terkait, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.
Makalah ini disusun agar pembaca maupun penulis dapat memperluas pengetahuannya tentang Hubugan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Merdeka Madiun. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan guna memperbaiki maupun menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.
DAFTAR ISI
Halaman Judul 1
Kata pengantar 2
Daftar isi 3
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang 4
1.2 Tujuan.......................................................................................................... 4
Bab 2 Pembahasan
2.1 Rumusan Masalah 5
Bab 3 Pembahasan
3.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara 6
3.2 Sumber Hukum Administrasi Negara 6
3.3 Hukum Perdatal 8
3.4 Sumber Hukum Perdata 9
3.5 Ruang Lingkup Hukum Perdata.................................................................. 9
3.6 Perbedaan Antara Hukum Administrasi Negara Hukum Perdata............... 11
3.7 Persamaan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Perdata............ 11
3.8 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Perdata. 11
3.9 Kesimpulan................................................................................................. 12
Daftar Pustaka.................................................................................................. 13
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.
Hukum Administrasi Negara (hukum publik) adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Sedangkan Hukum Perdata (hukum privat) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya.
Dari dua pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan akan adanya hubungan antara Hukum administrasi Negara dengan Hukum perdata. Adanya hubungan antara kedua hukum tersebut inilah yang melatarbelakagi kami untuk membuat makalah dengan judul Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata. Agar kedepannya kita semua tahu tentang hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata.
1.2 Tujuan
Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pambaca khususnya mahasiswa Universitas Merdeka Madiun tentang hubungan Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata.
BAB II
2.1 Rumusan Masalah
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Pengertian Hukum Perdata
Hubungan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Administrasi Negara
Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Administrasi Negara
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara
Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian Hukum Administrasi Negara.
a. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, "Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara".
b. J.H Logemann mengatakan bahwa, "Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga masyarakat".
c. Menutut Muchsan, "Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi Negara".
d. Prajudi Atmosudirjo, dalam SF. Marbun (2001:22) berpendapat bahwa "Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni administrasi Negara".
Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
3.2 Sumber Hukum Administrasi Negara
Ada 2 sumber hukum bagi tindakan administrasi Negara yang merupakan juga sumber hukum TUN, yaitu:
1). Sumber hukum tertulis
Sumber hukum tertulis bagi hukum administrasi Negara adalah tiap peraturan perundang-undangan dalam arti materil yang berisi pengaturan tentang wewenang badan/pejabat TUN untuk melakukan tindakan hukum TUN. Hal ini belum dikodifikasi, tapi tersebar dalam bentuk UU khusus maupun perautan lain.Belinfante mengatakan bahwa sumber hukum tertulis HTUN: "Tidak ditentukan oleh tempat tercantumnya, tetapi oleh isi dari peraturan yang bersangkutan."
TAP MPR No. III /MPR/ 2000 berisi tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, sebagai berikut.
UUD 1945
TAP MPR
UU
Perpu
PP
Kepres
Perda
Hal tersebut berbeda dengan TAP MPR XX/ MPRS/ 1966 tentang keputusan dan permen yang tidak termasuk dalam hierarki.
Tata urutan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS No. XX/ 1966 adalah:
UUD 1945,
TAP MPR,
UU dan Perpu,
PP,
Keppres, Inpres,
Permen, Instruksi Mentri, Kepmen,
Perda, Kep. Kepala Daerah.
2). Sumber Hukum Tidak Tertulis
Disebut juga dengan AUPL (Asas Umum Pemerintahan yang Layak). Asas umum pemerintahan yang layak itu di Belanda disebut algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB), yang pada mulanya timbul dalam suasana memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi negara dalam rangka kebebasan bertindak. Hal ini juga berarti sebagai sarana pengawasan dari segi hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tindakan administrasi negara yang bebas.
Sebagaimana diuraikan di muka bahwa dalam hal tidak terdapat hukum tertulis yang menjadi acuan bagi administrasi negara untuk bertindak, maka administrasi negara mempunyai kebebasan bertindak dalam rangka menyelenggarakankepentingan umum, namun kebebasan terebut harus tetap berada dalam koridor hukum. Artinya, administrasi negara tetap terikat pada asas legalitas. Hal ini dimaksudkan agar administrasi negara tidak salah bertindak atau tidak sewenang-wenang dan di sisi lain masyarakatpun mendapat perlindungan hukum.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat 2 menunjuk secara resmi bahwa penyalahgunaan wewenang dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan tata usaha negara. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa badan/ pejabat tata usaha negara dalam mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis.
Selain adanya kemungkinan bahwa belum terdapatnya aturan hukum tertulis yang menjadi acuan bagi tindakan hukum administrasi negara, maka dalam praktek penyelenggaraan negara seringkali wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah samar-samar atau tidak jelas atau dengan kata-kata yang sangat umum.
3.3 Hukum Perdata
Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Sedangkan menurut Ronald G. Salawane Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. berpendapat bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat kitra tarik kesimpulan bahwa hukum Perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak,kewajiban,serta kepentingan antar individu dalam masyarakat.Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat.Hukum perdata biasa menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.Dimana tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua individu tersebut.
Hukum perdata terjadi ketika seseorang mengalami suatu kasus yang bersifat tertutup(privat).Hukum perdata terjadi dimana ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya menyangkut kedua individu tersebut.
3.4 Sumber Hukum Perdata
Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata, atau tempat dimana hukum perdata ditemukan . Asal mula menunjukkan kepada sejarah asal dan pembentukanya. Sedangan tempat menunjukan kepada rumusan dimuat dan dapat dibaca . sumber hukum perdata di bagi menjadi 2, yaitu :
Sumber dalam arti formal. Sumber dalam arti sejarah asal nya hukum perdata adalah hukum perdata buatan pemerintah kolonia Belanda yang terhimpun dalam B.W ( KUHPdt ) . Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 B. W ( KUHPdt ) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang – undang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentukannya adalah pembentukan undang – undang berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh rakyat Indonesia yang didalamnya termasuk juga aturan peralihan.Atas dasar aturan peralihan B.W ( KUHPdt ) dinyatakan tetap berlaku. Ini berarti pembentukan UUD Indonesia ikut dinyatakan berlakunya B. W ( KUHPdt ). Sumber dalam arti asal mula disebut sumber hukum dalam arti formal.
2. Sumber dalam Arti Material. Sumber dalam arti "tempat" adalah Lembaran Negara atau dahulu dikenal dengan istilah Staatsblad, dimana dirumuskan ketentuan Undang-Undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Misalnya Stb.1847-23 memuat B.W/KUHPdt. Selain itu juga termasuk sumber dalam arti tempat dimana hukum perdata pembentukan Hakim . Misalnya yurisprudensi MA mengenai warisan, badan hukum, hak atas tanah. Sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Sumber Hukum perdata dalam arti material umumnya masih bekas peninggalan zaman kolonia, terutama yang terdapat di dalam Staatsblad. Sedang yang lain sebagian besar berupa yurisprudensi MA-RI & sebagian kecil saja dalam Lembaran Negara RI.
3.5 Ruang Lingkup Hukum Perdata
A. Hukum Perdata Dalam Arti Luas
Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll.
B. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit
Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.
Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD.
Hukum Perdata juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugutan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.
Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU Tentang Merk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam arti luas.
C.Hukum Perdata Materiil
Hukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat.
Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD dsb.
D. Hukum Perdata Formil
Hukum Perdata Formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut Hukum Acara Perdata.
Hukum Perdata Formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut cara mana pemenuhan hak materiil dapat dijamin.Hukum Perdata Formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata formil berfungsi menerapkan Hukum Perdata materiil.Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglement Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).
3.6 Perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata.
Dilihat dari segi klasifikasi, hukum Administrasi Negara diklasifikasikan sebagai hukum publik dimana HAN adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negaranya. Sedangkan Hukum Perdata diklasifikasikan sebagai Hukum Privat dimana Hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
3.7 Persamaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata
HAN dengan Hukum Perdata sama-sama merupakan hukum positif. Sama-sama merupakan Hukum yang Tertulis di Indonesia
3.8 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata
Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.
Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata apabila :
1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi Negara,
2) Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata,
3) Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.
KESIMPULAN
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.
hukum Perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak,kewajiban,serta kepentingan antar individu dalam masyarakat.Hukum perdata biasa dikenal dengan hukum privat.Hukum perdata biasa menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.Dimana tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua individu tersebut.
Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.
DAFTAR PUSTAKA
http://ahmadaminullah.blogspot.com/2013/10/makalah-hukum-administrasi-negaranyoba.html
2. artonang.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-perdata-tertulis.html
http://ahmadaminullah.blogspot.com/2013/10/makalah-hukum-administrasi-negaranyoba.html
. ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/pengertian-hukum-perdata.html
2. artonang.blogspot.com/2015/03/sumber-hukum-perdata-tertulis.html
