Disusun oleh : FAISAL DWI YULIANTO KELAS : XI - IPS 3
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu yang telah di tentukan. Salawat dan salam kepada rasulullah SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam kegelapan kealam yang diridohi oleh allah SWT dan berilmu pendidikan seperti yang kita kita rasakan saat ini. Penulis mengucapakan terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam penulisan laporan ini. Semoga laporan ini dapat membantu pembaca dalam menambah referensi bacaan ataupun pengetahuan dalam ilmu dasar tentang ijtihad dan hukum taklifi. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan makalah ini.
Mantup, Juni 2013
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...........................................................................................
i
KATA PENGANTAR ........................................................................................
ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................
1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................
1
C. Tujuan yang Dicapai ...............................................................................
1
D. Sistematika ..............................................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................
2
A. Pengertian ................................................................................................
2
B. Dampak Suatu Negara yang Mengucilkan Diri dari Pergaulan Antar Bangsa ...........................................................................................
4
C. Pola Hubungan Antar Bangsa .................................................................
6
D. Organisasi International ..........................................................................
8
E. Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional Bagi Bangsa Indonesia .................................................................................................
14
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................
16
B. Saran ........................................................................................................
16
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
17
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan ketergantungan, pola hubungan sama derajat
antarbangsa.
Memiliki
arti
penting
serta
sarana
hubungan
internasional. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan poin-poin penting tersebut yang bersumber dari buku dan artikel artikel yang telah dibaca dan ditambah dengan referensi-referensi lainnya
B. Rumusan Masalah
Untuk mengkaji makalah ini, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:
Mendeskripsikan tentang hubungan internasional
Dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari bangsa
Pentingnya Hubungan Internasional
C. Tujuan Yang Dicapai
Menambah wawasan
Mengetahui arti dari Hubungan Internasional dan Organisasi International
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Hubungan International
Hubungan internasional atau hubungan antarbangsa merupakan interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. Beberapa pendapat mengenai pengertian Hubungan Internasional, diantaranya: 1. J.C. Johari Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas.Negara
2. Couloumbis dan Wolfe Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomenafenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit social
3. Mochtar Mas’oed Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.
4. Tulus Warsito Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dari politik luar negeri dari beberapa negara.
2
5. Drs. R. Soeprapto Hubungan
internasional
adalah
sebagai
spesialisasi
yang
mengintegritaskan cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia.
6. Anonymous Hubungan internasional adalah studi hubungan tentang unit-unit sebagai bentuk inter-relasi bagian-bagian biasanya mengacu pada sistem intern negaranegara. Dalam hal ini diakui adanya adanya peranan-peranan aktor-aktor non states seperti PBB, MNC, kelompok teroris namun tidaklah sepenting state atau negara.
7. Para Tradisionalis Hubungan internasional serupa dengan diplomasi dan strategi serta kerjasama dan konflik atau secara lebih sederhana hubungan internasional merupakan studi tentang perang dan damai.
8. Drs.R Soeprapto Hubungan internasional studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku ) yang sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelasnilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metodemetode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan
terhadap
lingkungan,
pemberantasan
penyakit,
kemelaratan
manusia.
9. Trygive Mathisen Hubungan internasional merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
3
10. Kenneth W.Thompson Hubungan internasional adalah studi tentang rivalitas amtar bangsa beserta kondisi-kondisi dan institusi-institusi yang memperbaiki atau memperburuk rivalitas tersebut.
Sif at Hu bungan I ntern asional :
a. Persahabatan b. Persengketaan c. Permusuhan d. Peperangan
B. Dampak suatu negara yang mengucilkan diri dari pergaulan antar bangsa
Suatu negara pada dasarnya sama dengan manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan manusia lain. Suatu negara tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan sendiri akan tetapi selalu memerlukan kerjasama dengan negara lain di dunia ini. Sumber kekuatan yang dimiliki oleh suatu Negara akan berbeda-beda,ada yang kaya akan sumber daya alam, memiliki jumlah penduduk yang banyak,dan ada pula yang mengandalkan jumlah ilmuwan. Kelebihan semacam ini akan berpengaruh pada posisi suatu Negara dalam hubungan internasional. Faktor yang menentukan dalam proses hubungan internasional baik Bilateral maupun Multilateral, antara lain adalah :
Kekuatan nasional
Jumlah penduduk
Sumber daya alam
Letak geografis Jika suatu Negara memiliki ke empat factor ini maka Negara tersebut tidak
akan banyak terpengaruh pada hubungan internasional, Akan tetapi jika keempat faktor ini lemah maka suatu Negara akan sangat membutuhkan hubungan internasional.
4
Beberapa dampak suatu Negara yang tidak mau bergaul dengan Negara lain :
Jauh dari pergaulan antarbangsa.
Menghambat pencapaian tujuan nasionalnya.
Tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di berbagai bidang kehidupan.
Ketinggalan zaman atau sulit menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang sudah memasuki era globalisasi.
Masyarakatnya statis dan sulit berkembang.
Timbulnya segala macam ancaman (tidak aman).
Organisasi internasional tidak akan peduli terhadap masalah yang timbul dalam negara tersebut.
Diberhentikannya bantuan dari negara-negara atau bangsa-bangsa terhadap negara tersebut.
Negara
akan terkebelakang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi
Rakyatnya cendrung miskin
Tanpa investasi asing pertumbuhan ekonomi berjalan lambat
Bila menghadapi bencana besar, sulit mengatasi tanpa bantuan dan kerjasama dengan Negara lain. Dengan demikian sangatlah rugi jika suatu negara tidak ikut bergabung
dengan organisasi internasional. Jika negara itu masih kecil, kalau ikut menjalin HI, maka tidak menutup kemungkinan bagi negara itu untuk lebih berkembang dan maju. Begitu pula dengan masalah keamanan di negara tersebut dengan adanya HI maka setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesikan dengan bantuan dari negara-negara lain. Maka hubungan internasional itu sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh negara yang masih kecil maupun negara yang sudah berkembang dan maju.
5
C. Pola Hubungan Antar Bangsa
Ada tiga macam pola hubungan antar bangsa, yaitu: Penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, ketergantungan suatu bangsa atas bangsa lain dan hubungan sama derajat. Pola Penjajahan:
Penjajahan pada hakekatnya adalah penghisapan oleh suatu bangsa atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis, di mana negara penjajah membutuhkan bahan mentah bagi industrinya dan juga pasar bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan ini adalah penguasaan wilayah bangsa lain. Pola Ketergantungan:
Umumnya terjadi pada negara-negara berkembang yang karena kekurangan modal dan tekhnologi untuk membangun negaranya, terpaksa mengandalkan bantuan negara-negara maju yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Pola hubungan ini dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru). Pola Hubungan Sama Derajat:
Pola hubungan ini sangat sulit diwujudkan, namun merupakan pola hubungan yang paling ideal karena berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai dengan jiwa sila kedua Pancasila, yang menuntut penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara ataupun sistem pemerintahannya. Politik luar negeri bebas aktif yang kita pilih menghindarkan bangsa kita jatuh ke paham kebangsaan yang sempit atau Chauvinisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri namun memandang rendah bangsa lain. Juga menghindarkan paham Kosmopolitisme yang memandang seluruh dunia sebagai negeri yang satu dan sama sehingga mengabaikan negeri sendiri. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif ini bangsa Indonesia menjalin pergaulan dan kerjasama antar bangsa, dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara.Dalam melakukan kerjasama dan hubungan internasional ini presiden dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin seorang menteri luar negeri, para duta dan konsul yang diangkat presiden untuk negara-negara lain
6
serta duta-duta dan konsul-konsul negara lain yang diterima oleh presiden. Hak mengangkat duta dan konsul ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam menerima duta dan konsul negara lain, presiden juga harus meminta persetujuan dari kepala negara asal duta dan konsul tersebut dalam bentuk Surat Kepercayaan (lettre de credance). Oleh karena itu nasionalisme bangsa indonesia tidak jatuh kepaham Chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagungagungkan bangsa sendiri dengan memandang renfah bangsa lain. Kosmopolitisme adalah pandangan yang melihat kosmos (seluruh Dunia ) sebagai polis (negeri sendiri ) sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan tugas terhadap bangsanya sendiri. Itulah sebabnya bangsa indonesia memilih politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas berarti : 1. Banga Indonesia bebas bergaul dengan bangsa manapun. 2. Dalam pergaulan itu bangsa indonesia tidak Intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Dalam pergaulan itu terjadi saling memberi dan menerima bantuan dan pertolongan yang tidak mengikat. Landasan dan Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia
a. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan ideal Pancasila, landasan kostitusional/struktural UUD 1945, dan landasan operasional Tap MPR tentang GBHN, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri , Keppres, Peraturan Menteri. a. Pengertian Politik Luar Negeri Menurut Sumpena Prawirasaputra, politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata untuk mengabdi kepada kepentingan nasional. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan
7
dengan negara lain, organisasi internasional, serta subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Prinsip-prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif : Bebas, bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasionalnya. Aktif, aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, ketertiban dunia, serta menciptakan keadilan sosial.
D. Organisasi Internasional
Ada
berbagai
cara
untuk
melakukan
hubungan
dan
kerjasama
internasional. Salah satunya adalah melalui pertukaran korps diplomatik ataupun dengan membuat perjanjian internasional. Selain itu kerjasama internasional juga dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau melalui organisasi-organisasi kewilayahan, misalnya di Asia Tenggara ada ASEAN (Association of South East Asian Nations), di Afrika ada OAU (Organisation of African Unity), di Amerika ada OAS (Organization of American States), sementara di Jazirah Arab ada Liga Arab (Arab League), atau organisasi kepentingan tertentu, misalnya di bidang perminyakan ada OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), sedangkan di bidang pertahanan ada NATO (North Atlantic Treaty Organization). Di antara badan-badan dunia yang ada, dua di antara yang paling bagi negara kita adalah PBB dan ASEAN. a) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB lahir secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945, yaitu hari pada saat Piagam PBB sudah diratifikasi oleh 51 negara anggota pertamanya. Upaya mendirikan PBB sudah dilakukan pada saat perang dunia kedua masih berlangsung yaitu melalui Atlantic Charter (Piagam Atlantik) oleh negaranegara sekutu, disusul oleh Charter of Peace (Piagam Perdamaian) di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Pada saat ini 185 negara sudah menjadi anggota PBB sehingga meliputi seluruh dunia, kecuali beberapa negara kecil dan Swiss, Taiwan, dan Korea Utara.
8
Markas besar PBB ada di New York, Amerika Serikat, namun tanah dan bangunannya adalah wilayah internasional. PBB memiliki bendera, kantor pos dan perangko sendiri. Enam bahasa resmi yaitu: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol digunakan dalam pers idangan-persidangan PBB. Tujuan PBB
PBB didirikan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: - Menjaga perdamaian di seluruh dunia. - Membangun hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. - Bekerjasama untuk membangun dunia yang lebih baik, memerangi kemiskinan dan kebodohan, menghentikan kerusakan lingkungan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. - Sebagai pusat untuk membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut.
Prinsip-Prinsip PBB:
Prinsip-prinsip yang melandasi kinerja PBB dan para anggotanya dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut antara lain: - Semua anggota memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. - Semua anggota harus mematuhi Piagam PBB. - Negara-negara harus menyelesaikan perselisihan mereka dengan jalan damai. - Penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan harus dihindari. - PBB tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara manapun. - Negara-negara anggota harus membantu PBB. Badan-Badan atau Alat Perlengkapan PBB:
Badan-badan utama PBB meliputi:
Majelis Umum (MU) PBB
Merupakan satu-satunya badan PBB yang anggotanya meliputi semua anggota PBB. Setiap negara boleh mengirim sampai 5 orang utusan, namun hanya punya satu suara. Sidang-sidang MU umumnya dilaksanakan setahun sekali dari bulan September hingga pertengahan Desember. Resolusi yang dihasilkan MU PBB tidak mengikat karena berupa rekomendasi yang mencerminkan pandangan mayoritas negara di dunia.
9
Dewan Keamanan (DK) PBB
DK PBB adalah badan PBB yang fungsi pokoknya memelihara dan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan asas-asas dan tujuan PBB. Anggota-anggota DK PBB adalah lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, RRC, Perancis dan Inggris) dan sepuluh anggota tidak tetap (dipilih MU PBB berdasarkan pembagian geografis untuk masa jabatan selama 2 tahun). Anggota-anggota tetap DK PBB memiliki hak veto atau hak menolak walaupun 14 anggota lainnya menyetujuinya.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Badan PBB ini terdiri dari 54 negara anggota, di mana setiap tahunnya dipilih 18 anggota baru oleh MU PBB untuk masa jabatan selama 3 tahun. Badan ini bertanggungjawab atas kegiatan ekonomi dan sosial PBB, menyusun
rekomendasi
yang
berkaitan
dengan
masalah-masalah
pembangunan ekonomi, lingkungan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Dewan ini juga mengkoordinir kegiatan-kegiatan bdan-badan khusus PBB seperti WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia), ILO (International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Dunia), FAO (Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pertanian dan Makanan Dunia) dan UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization atau Organisasi Budaya, Keilmuan dan Pendidikan PBB), juga Dana Kanak-Kanak PBB atau UNICEF (United Nations Children’s Fund).
Dewan Perwalian
Dewan Perwalian adalah badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan menuntun wilayah-wilayah perwalian sehingga mampu mandiri
dan
mendapatkan
kemerdekaan.
Negara-negara
yang
menyelenggarakan perwalian biasanya merupakan negara-negara bekas penjajah wilayah perwalian tersebut. Wilayah-wilayah perwalian umumnya adalah daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri, misalnya wilayahwilayah mandat, yaitu jajahan-jajahan milik Jerman dan Turki setelah perang dunia (PD) I yang seusai perang ditempatkan di bawah pengawasan negara-
10
negara pemenang. Misalnya Togo dan Kamerun (Afrika) dan Kepulauan Salomon (bekas jajahan Jerman), Jordania dan Palestina (bekas jajahan Turki). Juga daerah-daerah lain yang secara sukarela menempatkan diri sebagai wilayah perwalian. Palau adalah wilayah perwalian terakhir yang mencapai kemerdekaannya pada Nopember 1994 sehingga Dewan Perwalian PBB secara resmi mengakhiri kegiatannya pada bulan Desember 1994.
Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertugas sebagai badan pengadilan internasional resmi dalam memeriksa dan memutus perkara perkara yang diajukan kepadanya. Badan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh MU PBB berdasarkan atas kemampuan mereka, bukan atas kewarganegaraan mereka.
Sekretariat
Pasal 97 Piagam PBB mengatur bahwa Sekretariat PBB harus terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan pegawai-pegawai staf yang dibutuhkannya. Sekjen PBB diangkat oleh MU PBB atas usul dari DK PBB. Sekjen PBB saat ini adalah Ban Ki-Moon dari Korea Selatan. Badan-Badan Khusus PBB (Specialized Agencies).
Badan-badan khusus PBB yang paling penting antara lain: 1. Organisasi Buruh Internasional (ILO atau International Labour Organization)
Didirikan pada tanggal 11 April 1919, markas besarnya di Jenewa, Swiss. Tujuannya: memperbaiki tingkat hidup dan syarat-syarat perburuhan, stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. 2. Organisasi
Bahan
Makanan
dan
Pertanian
PBB
(Food
and
Agriculture Organization of UN) atau FAO.
Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945, dengan markas besar di Viale delle Terme, Caracalla, Roma. Dengan tujuan memperbaiki efisiensi produksi, distribusi segala hasil pertanian dan makanan, serta memperbaiki kehidupan masyarakat desa.
11
3. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO)
Markas besarnya di Paris, Perancis, didirikan tanggal 4 Nopember 1946. Tujuannya untuk memajukan kerjasama antar bangsa melalui peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta hak-hak asasi manusia. 4. Organisasi
Kesehatan
Dunia
(WHO
atau
World
Health
Organization).
WHO didirikan pada tanggal 7 April 1948 dengan markas besar di Le Palais des Nations di Jenewa, Swiss. Bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat. 5. Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional atau IBRD (International Bank of Reconstruction and Development)
Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah milik anggota PBB dengan mempermudah penanaman modal untuk tujuan produktif. 6. Dana Moneter International (IMF atau International Monetery Fund)
IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan markas besar di 1818 H Street, Washington DC. Tujuannya adalah untuk memajukan kerjasama moneter internasional dan memperluas perdagangan internasional serta membantu stabilitas nilai pertukaran uang.
b) Association of South East Asian Nations (ASEAN)
ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima tokoh pendiri yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narsisco Ramos (Filipina). Kini anggota ASEAN berjumlah 10 negara dengan masuknya Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) dan Kamboja (sejak 30 April 1999).
12
Sejak 1994 ASEAN dan para mitra dialognya membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) atau Forum Regional ASEAN dengan para mitra dialognya antara lain Australia, Kanada, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Utara, Korea Selatan, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat, Mongolia dan Uni Eropa, serta Papua Nugini sebagai peninjau. Tujuan ASEAN
Sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk:
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu dalam masalahmasalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, tekhnik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, tekhnik, dan administrasi.
Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara lebih erat di antara anggota-anggota ASEAN sendiri.
Struktur Organisasi ASEAN
Struktur ASEAN sudah banyak berubah. Setelah KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976, susunan organisasi ASEAN diubah sebagai berikut: a. ASEAN Summit
Yaitu pertemuan kepala-kepala negara dan kepala-kepala pemerintahan seASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini adalah lembaga pembuat keputusan tertinggi di dalam ASEAN.
13
b. ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yaitu Sidang Para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Sidang ini berperan sebagai forum perumusan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN. c. ASEAN Economic Ministers (AEM)
Yaitu sidang para menteri ekonomi. Sidang dilaksanakan 2 kali setahun untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan koordinasi kegiatan-kegiatan ekonomi serta untuk menilai hasil-hasil yang diperoleh komisi di bawahnya. d. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)
Yaitu sidang menteri-menteri keuangan ASEAN, sebagai forum untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN dalam bidang keuangan serta untuk menilai hasil-hasil yang diperoleh komisi di bawahnya. e. ASEAN Standing Committee (ASC)
Yaitu Komisi Tetap ASEAN, dipimpin oleh menteri luar negeri dari negara yang mendapat giliran sebagai Ketua, yaitu tuan rumah sidang tahunan para menlu ASEAN. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ASEAN selama masa antara Sidang Tahunan Para Menlu ASEAN. f.
ASEAN Secretariat (Sekretariat ASEAN)
Sekretariat ASEAN berperan untuk memprakarsai, memberi pertimbangan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN.
E. Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional Bagi Bangsa Indonesia
Dewan Keamanan PBB berperanan sangat penting selama masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dan juga pada masa perang serta diplomasi pembebasan Irian Barat (Papua Barat) sekitar tahun 1960-1962 dari tangan Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I terhadap wilayah Jawa dan Sumatra, atas usul India dan Australia, DK PBB memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 4 Agustus 1947. DK PBB
14
membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia dan Amerika Serikat, yang kemudian memfasilitasi Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar antara RI dan Belanda setelah terjadinya Agresi Militer kedua oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Berbagai produk yang dihasilkan PBB juga sangat bermanfaat bagi negara kita, misalnya Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.
15
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan :
Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia.
B. Saran
Menyongsong tibanya era mondialisasi perniagaan dimana batas-batas teritorial suatu negara semakin imajiner, setiap negara tidak terkecuali Indonesia harus menyiapkan berbagai instrumen guna mendukung lancarnya interaksi antar masyarakat dari berbagai kawasan. Sudah barang tentu perangkat norma sebagai salah satu instrumen untuk bidang hukum juga sangat mendesak untuk dipersiapkan secara baik. Hal itu demikian penting, oleh karena dalam aktivitas perniagaan barang dan jasa yang menjadi ciri utama masyarakat global, jika muncul kasus-kasus sengketa komersial, maka para pelaku niaga menuntut penyelesaian yang serba cepat, tepat, dan sekaligus akurat.
16
DAFTAR PUSTAKA
Amos, Abraham. 2005. Hubungan International. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Azhary, Muhammad Tahir. 2004. Perjanjian International. Prenada Media: Jakarat. http://adlisyahyusri.blogspot.com/
17
