MAKALAH HAKIKAT PERSATUAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Disusun oleh: Maria Goreti Yamlean (2015-84-203-017) Tatto’ (2016-84-203-019)
Yohana Noviani Lebo (2016-84-204-006) Kostansa Elath (2016-84-204-011) Nadila (2016-84-203-003) Franksiskus Tayi (2015-84-203-018) Pes Kogoya (2013-84-203-015) Yustin Crhristin Tamonob (2016-84-203-
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE 2017
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah Hakikat Persatuan dalam NKRI ini tepat pada waktunya.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penyajian materi maupun penyusunan makalah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa E sa senantiasa memberkati segala usaha u saha kita. Amin.
Merauke, Juli 2017
Penyusun
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Penulisan 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Latar Belakang
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengertian NKRI dan Hakikat Hakikat Negara Negara B. Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) C. Negara Kebangsaan Pancasila D. Butiran-Butiran NKRI
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpulan B. Saran
3
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan negara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, beragam kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, bahasa dan lain-lain. Indonesia merdeka pada tahun 1945 setelah melalui begitu banyak halangan dan rintangan. Setelah merdeka, ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari negara indonesia. Namun indonesia tidak begitu saja melepaskan daerah-daerah itu dengan mudah untuk mendirikan negara baru. Keutuhan bangsa dan negara indonesia harus tetap dijaga secara utuh. Dengan adanya Pancasila, seluruh rakyat indonesia yang berasal dari beragam latar belakang kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, dan bahasa dapat dipersatukan. Dalam makalah ini kami membahas tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara luas untuk menambah wawasan dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita, walaupun masih terdapat banyak kekurangan.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut 1.
Apa pengertian NKRI dan Hakikat Negara ?
2.
Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
3.
Bagaimana Negara Kebangsaan Pancasila ?
4.
Apa Butiran-Butiran NKRI ?
5
1.3.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dalam dalam penulisan penulisan makalah makalah ini adalah: adalah: 1. Untuk mengetahui pengertian NKRI dan Hakikat Hakikat Negara. 2. Untuk mengetahui Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia. 3. Untuk mengetahui Negara Kebangsaan Pancasila. 4. Untuk mengetahui Butiran-Butiran Butiran-Butira n NKRI.
6
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian NKRI dan Hakikat Negara
1. Pengertian NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat Pasal 18 UUD 45 menyebutkan : 1.
Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah profinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2.
Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4.
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
5.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7
7.
Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 1
2. Hakikat Negara Negara
dalam
merealiasasikan
dan
meningkatkan
harkat
dan
martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Menurut Harold J. Laski, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang intregasikan karena memiliki wewenang yang bersifat Mamasa yang secara sah lebih tinggi dari pada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara, jikalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh kelompok ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur negara adalah: wilayah, rakyat (penduduk), pemerintahan, dan kedaulatan. 2(Budiraharjo, 1981: 42-44).
B. Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI NKRI )
Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya di dunia memiliki suatu cara khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat-istiadat, kebudayaan serta agama. Selain itu agama Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara 1
Harold J. Laski
2
(Budiraharjo, 1981: 42-44).
8
Bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik,
ciri
khas
tertentu
yang
karena
ditentukan
oleh
keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan Filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, suatu Negara Kebangsaan serta Negara yang Bersifat Integralistik. Hal itu sebagaimana dirumuskan dalam bukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Dasar nilai filosofis negara dalam hubungannya dengan bentuk Pasal (1) Undang-Undang Dasar negara, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1945 berbunyi: “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham
berbentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara, yaitu dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Sebagaimana dijelaskan di atas Soepomo mengemukakan pandangannya dengan membahas tiga teori bentuk negara besar di dunia, yaitu (1) aliran negara yang
menyatakan
bahwa
negara
terdiri
atas
teori
perseorangan
(individualisme), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousscau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski (2) Aliran lain adalah teori ‘golongan’ dari negara (class ( class theory ) sebagaimana diajarkan oleh
Marx, Engles, dan Lenin. (3) Aliran negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. 3 Pendapat Soepomo tersebut nampaknya senada dengan pandangan Soekarno, M. Hatta dan Yamin, yang menekankan pentingnya integrasi baik individu maupun masyarakat. Para pendiri Republik ini menyakini dan
3
Soepomo
9
menyadari bahwa filsafat individualisme-liberalisme tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Esensi negara kesatuan adalah terletak pada pandangan ontologis tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Hakikat negara persatuan adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini negara tidak memandang masyarakat sebagai suatu objek yang berada di luar negara, melainkan sebagai sumber genetik dirinya, masyarakat sebagai suatu unsur dalam negara yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup dalam suatu interaksi saling memberi dan menerima antar warganya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individumakhluk sosial sebagai basis ontologi negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME. Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat, negara tidak memihak pada salah satu golongan, negara bekerja bagi kepentingan seluruh rakyat. Masyarakat adalah produk dari interaksi antara segenap golongan yang ada didalamnya. Dengan demikian negara adalah produk dari interaksi antara golongan yang ada dalam masyarakat. Sebagai produk yang demikian maka ‘logic ‘ logic in it self’ bahwa negara mengatasi setiap
golongan yang ada dalam setiap golongan yang ada dalam masyarakat 4 (Besar, 1995: 84). 1. Hakikat Bentuk Negara Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam usut yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.
4
(Besar, 1995: 84).
10
Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagi suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat. Ditegaskan kembali Pokok Pikiran Pertama “....bahwa negara
Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Hakikat negara kesatuan dalam
pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. 5
Pengertian ‘Persatuan ‘Persatuan Indonesia’ lebih lanjut dijelaskan secara
resmi dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 , bahwa bangsa Indonesai mendirikan negara Indonesia dipergunakan aliran ‘Negara ‘ Negara Persatuan’
yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan. 6 Jadi ‘Negara Persatuan’ bukanlah negara berdasarkan indivualisme, sebagaimana diterapkan di negara liberal di mana negara hanya sebagai suatu iakatan individu saja. Bhinneka Tunggal Ika: sebagaimana diketahui bahwa walaupun
bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki karakter, kebudayaan serta adat-istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia. Hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan sesuatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki 5
6
adat-istiadat,
kebudayaan
Pembukaan UUD 1945 Tahun II No. 7 (Notonegoro, 1975: 106).
11
serta
karakter
berbeda-beda,
memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan itu adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan YME, namun perbedaan itu untuk dipersatukan disintesiskan dalam suatu sintesis yang positif dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan Indonesia (Notonegoro, 1975: 106). 2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan YME yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial
yang
senantiasa
membutuhkan
orang
lain.
Sebagaimana
dijelaskan di depan, menurut Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan, berlangsung melalui tiga fase, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya, negara
kebangsaan
zaman
Majapahit.
Kedua
zaman
negara
kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan kemudian pada gilirannya masyarakat Indonesia membentuk suatu Nationals Staat, atau suatu Etat Nationale, yaitu suatu negara
kebangsaan Indonesia Modern menurut susunan kekeluargaan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan (sekarang Negara Proklamasi 17 Agustus 1945). 7 a. Hakikat Bangsa Manusia sebagai makhluk Tuhan YME pada hakikatnya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Suatu bangsa
7
Yamin 1959
12
bukanlah suatu manifestasi kepentingan individu saja yang diikat secara imperatif dengan suatu peraturan perundangan-undangan sebagaimana dilakukan oleh negara liberal. Demikian juga suatu bangsa
bukanlah
suatu
totalitas
kelompok
masyarakat
yang
menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana terjadi pada bangsa sosialis komunistis. b. Teori Kebangsaan Dalam tumbuh berkembangnya suatu bangsa atau juga disebut sebagai ‘Nation’, ‘Nation’, terdapat berbagai macam teori besar yang
merupakan
bahan
komporasi
bagi
proses
pendirian
negara
Indonesia, untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter sendiri.
C. Negara Kebangsaan Kebangsaan Pancasila
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Adapun unsur-unsur unsur-unsur yang membentuk nasionalisme nasionalisme (bangsa) (bangsa) Indonesia adalah sebagai berikut: a. Kesatuan Sejarah: bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, 13
Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia. b. Kesatuan Nasib: yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib yaitu penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. c. Kesatuan
Kebudayaan:
Walaupun
bangsa
Indonesia
memiliki
keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan satu
kebudayaan
yaitu
kebudayaan
nasional
Indonesia.
Jadi,
kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan bekembang di atas akarakar kebudayaan daerah yang menyusunnya. d. Kesatuan Wilayah: bangsa ini hidup dari mencapai penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu satu tumpah darah Indonesia. e. Kesatuan Asas Kerohanian: bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat filsafa t hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup Pancasila 8 (Notonegoro, 1975:106).
D. Butiran-Butiran NKRI
1. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatu.
8
(Notonegoro, 1975:106). 14
Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah Berketuhanan, demikian pula setiap warganya juga berKetuhanan Yang Maha Esa. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memgang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya. Negara tidak memaksakan agama. Kebebasan beragama dan kebebasan agama adalah merupakan hak asasi manusia yang paling mutlak karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan kodrat sebagai pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masingmasing agama. Negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negara pada umumnya dan para penyelenggara negara khususnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
a. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa Esa Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan baik material maupun spiritual. Hal ini ditegaskan oleh Moh. Hatta, bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini maka politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini yang menjadi dasar yang memimpin kerohanian rah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. 15
b. Hubungan Negara dengan Agama Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai warga hidup bersama
berkedudukan
sebagai
makhluk
pribadi
dan
sebagai
makhlukTuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
ia
memiliki
hak
dan
kewajiban
untuk
memenuhi
harkat
kemanusiaannya yaitu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya adalah terwujud dalam agam. Negara adalah produk manusia sehingga merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama adalah bersumber pada wahyu Tuhan yang bersifat mutlak. Dalam hidup keagamaan manusia memiliki hak-hak
dan
kwajiban
yang
didasarkan
atas
keimanan
dan
ketaqwaannya terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara manusia memiliki hak-hak dan kewajiban secara horizontal dalam hubungannya dengan manusia lain. 1. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila adalah bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) yang intinya bahwa negara sebagai persekutuan hidup adalah Berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya
segala
aspek
dalam
pelaksanaan
dan
penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Negara Pancasila pada hakikatnya megatasi segala agama dan menjamin kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk 16
memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketaqwaan masing-masing. 2. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi Hubungan negara dengan agama menurut paham Theokrasi bahwa antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman-firman Tuhan. 3. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Sekularisme Paham sekularisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Sekularisme berpandangan bahwa negara adalah masalah-masalah keduniawian hubungan manusia dengan manusia, adapun agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Negara adalah urusan hubungan horizontal antara manusia dalam mencapai tujuannya, adapun agama adalah menjadi urusan umat masing-masing agama. Walaupun dalam negaa sekuler membedakan antara negara dengan agama, namun lazinya warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.
4. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Liberalisme Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin
17
kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersamasama mengatur negara. Atas dasar fundamental fundamental hakikat hakikat manusia manusia tersebut maka maka dalam kehidupan masyarakat bersama yang disebut negara, kebebasan individu sebagai basis demokrasi, bahkan hal ini merupakan unsur yang fundamental. Liberalisme tetap pada suatu prinip bahwa rakyat adalah merupakan ikatan dari individu-individu yang bebas, dan ikatan hukumlah yang mendasari kehidupan bersama dalam negara. Negara liberal hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu. Negara adalah merupakan alat atau sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam negara liberal juga diberi kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau atheis. Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan ketentuan kenegaraan
terutama
peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Dalam sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara degan agama atau bersifat sekuler.
c. Paham Sosialisme Komunis Komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Hak milik individualitas diganti dengan hak milik kolektif, individualism diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu, 18
maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme demokrasi individualis itu tidak ada, yang ada adalah hak komunal. Hak asasi dalam negara hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya adalah tidak ada. Atas dasar pengertian inilah maka sebenarnya komunisme adalah anti demokrasi dan hak asasi manusia.
2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab Negara pada hakikatnya menurut pandangan filsafat Pancasila adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan suatu penjelmaan sita kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk Tuhan YME. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan lahir maupun batin. Konsekuensinya segala aspek dalam penyelenggaraan negara, asas kerokhanian, struktur dan keadaan negara harus koheren dengan hakikat manusia yang adi dan beradab. Struktur dan keadaan negara tersebut adalah meliputi (1) bentuk negara, (2) tujuan negara, (3) organisasi negara, (4) kekuasaan negara, (5) penguasa negara, (6) warga
negara,
masyarakat,
Notonagoro, 1975). yang
rakyat
dan,
bangsa
(bandingkan
Negara Pancasila sebagai negara Kebangsaan
berkemanusiaan
yang
Adil
dan
Beradab,
mendasarkan
nasionalisme (kebangsaan) berdasarkan hakikat kodrat manusia yang adil dan beradab. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan,
berkeadilan,
berkeadaban,
maka
bukan
suatu
kebangsaan yang Chauvinistic. Kebangsaan berdasarkan Pancasila mengakui dan mendasarkan kebangsaan pada berkemanusiaan. 19
3. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan
Salah satu cita yang terdapat dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi ‘Persatuan Indonesia’. Menurut Darmodihardjo (1979), persatuan
mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan; sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ke-3 ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi ‘Persatuan Indonesia’
ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat 9(Darmodihardjo, 1979). Ditinjau dari sejarah kelahirannya, Pancasila sesungguhnya adalah suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia (Kaisiepo, 2006). Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. 4. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Yang Berkerakyatan Berkerakyatan
9
Darmodihardjo, D. (1979). Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila, 9-132.
Surabaya: Usaha Nasional.
20
Negara menurut filsafat pancasila adalah dari oleh dan untuk rakyat. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam satu wilayah negara. Di berbagai negara, sistem demokrasi diterapkan misalnya Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Berdasarkan berbagai teori dan konsep pemikiran demokrasi
dan
praktis
demokrasi,
maka
demokrasi
seyogyanya
dipahami dan perspektif yang komprehensif, yaitu meliputi aspek filosofis, normatif, dan praktis. Aspek filosofis menyangkut dasar filosofis demokrasi yang menjadi dasar hakikat sesuai dengan landasan ontologis. Aspek normatif menyangkut bagaimana norma-norma sebagai asa dan aturan dalam demokrasi dikembangkan berlandaskan dasar filosofis masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Bentuk- bentuk demokrasi Dalam suatu negara misalnya diterapkan demokrasi dengan sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini presiden merupakan kepala eksekutif sekaligus kepala negara. Yang menerapkan sitem ini adalah negara Amerika dan negara Indonesia. Sedangkan sistem parlementer menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada ditangan perdana menteri, dan kepala negara beradaditangan ratu. Yang menerapkan sistem ini seperti Inggris, India, dan lain-lain. 2. Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip
demokrasi
ini
didasarkan
pada
suatu
filsafat
kenegaaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas artinya kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Held (1995:10), bahwa demokrasi 21
perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. 10 Kebebasan yang dimaksudkan adalah jaminan kebebasan kebebasan secara individual, individual, baik dalam kehidupan kehidupan politik, politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga
akibatnya
individu
yang
tidak
mampu
menghadapi
persaingan tersebut akan tenggelam. 3. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme Demokrasi ini dilaksanakan di negara-negar komunis seperti Rusia, China, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demookrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, ddan akhirnay kapitalislah yang menguasai negara. Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya denagn suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi
menuju
sosialisme
dan
komunisme
memerlikan
kepemimpinan yang profesional, dari kader-kader revolusioner dan disiplin (Lenin, 1947, dalam Held, 1995). 11 Berdasarkan teori tersebut, praktek demokrasi merupakan kekuasaan berada ditangan rakyat. Yang di maksud dengan demokrasi deliberatif secara istilah berarti
“konsultasi”,
“menimibang -nimbang”,
atau
yang
populer dalam politik disebut dengan istilah musyawarah.
sangat
Jadi,
dalam pelaksanaan demokrasi tidak hanya didasarkan atas prinsip kuantitas metematis belaka, melainkan dalam berbagai aspek
10
Held (1995:10),
11
(Lenin, 1947, dalam Held, 1995). 22
ditentukan dengan musyawarah, dengan berbagai pertimbangan akan tetapi paradigmanya demi kesejahteraan rakyat. Negara kebangsaan yang bekerdaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, berarti bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dalam sistem kenegaraan dilakukan menurut UUD. Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat adalah suatu negara demokrasi monodualis yang berarti bahwa individu sebagai makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal yang hanya mendasarkan pada kodrat manusia sebagai individu saja, dan bukan pula demokrasi klass yang hanya mengakui manusia sebagai makhluk sosial belaka. Demokrasi
ini
mengembangkan
demokrasi
kebersamaan,
berdasarkan asas kekeluargaan kebebasan individu dalam rangka kesejahteraan bersama. 4. Demokrasi Indonesia dan Tujuan Negara Kesejahteraan Rakyat Tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi negara Indonesia (Assiddiqie). Nampaknya pada reformasi ini lebh menekankan pada aspek negara hukum formal, yaitu hasil reformasi lebih utama pada aspek politik hukum. Menurut Darwin, dalam reformasi dewasa ini demokrasi dikatakan mengalami deficit yaitu perolehan atau manfaat yang diterima masyarakat denagn hadirnya demokrasi, lebih rendah dibandingkan dengan ongkos demokrasi baik dalam arti finansial yang dikeluarkan dan ditanggung oleh rakyat, maupun negara untuk menggelar pesta demokrasi tersebut. 12 Jadi, sistem demokrasi Indonesia belum efektif, karena biaya yang dikeluarkan untuk mensejahterakan rakyat, dipaksa dikeluarkan untuk membiayai demokrasi yang kenyataannya tidak menyentuh kedaulatan rakyat.
12
Darwin
23
Seperti juga adanya korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat, hal ini tidak sesuai dengan demokrasi menurut Filsafat Pancasila, yang mendasarkan demokrasi pada kedaulatan rakyat.
5. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berkeadilan Sosial Menurut Darmodihardjo (1979), ‘Keadilan Sosial’ berarti
keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’
berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap orang Indonesia
berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia masyarakat
dalam yang
bernegara, adil
dan
yang
perwujudannya
makmur
berdasarkan
ialah
tata
Pancasila
(Darmodihardjo 1979). Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan dikemukakan oleh Suryawasita (1989), yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.Negara
Pancasila
adalah
negara
kebangsaan
yang
berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat 24
individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: (1) keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap
warganya, (2) keadilan legal (keadilan (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan (3) keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan
keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. 13 (Notonegoro, 1975). Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan: “ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” .
Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan
suatu
peraturan
perundang-undangan.
Dalam
pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindugan atas hak-hak asasi manusia, (2) peradilan yang bebas, dan (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
13
(Notonegoro, 1975).
25
Dalam realisasinya Pembangunan Nasional adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam
pemerintahan
negara.
Dalam
realisasinya
pemerintah
mengembangkan Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan daerah masing-masing, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan asas keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, seharusnya tidak meninggalkan hakikat negara persatuan ‘Bhinneka Tunggal Ika’, karena praktek otonomi daerah
yang tidak mendasarkan pada prinsip negara persatuan dewasa ini menimbukan disparitas di bidang ekonomi, sosial, politik bahkan kebudayaan. Prinsipnya berdasarkan sila kelima Pancasila, prinsip demokrasi melalui otonomi daerah harus tetap diarahkan pada tujuan pokok
negara
yaitu
kesejahteraan
meletakkan pada prinsip persatuan.
BAB III PENUTUP
26
seluruh
rakyat
dan
tetap
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah
pusat.
Negara
adalah
suatu
masyarakat
yang
intregasikan karena memiliki wewenang yang bersifat Mamasa yang secara sah lebih tinggi dari pada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara, jikalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh kelompok ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka unsur-unsur negara
adalah: wilayah, rakyat (penduduk), pemerintahan, dan kedaulatan. Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya di dunia memiliki suatu cara khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat-istiadat, kebudayaan serta agama. Selain itu agama Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara Bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa,
27
berbagai macam adat-istiadat kebudayaan dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Adapula butiran-butiran butiran-butiran NKRI NKRI yakni : 1. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang yang Berkeadilan Sosial 2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Yang Berkerakyatan Berkerakyatan 3. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan 4. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab 5. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa
B. Saran
Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis senantiasa dengan lapang dada menerima bimbingan dan arahan serta saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan karya-karya berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Echo. 2015. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , (online), (http://www.academia.edu/7663694/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_NKRI) , diakses tanggal 15 Januari 2015 ______. 28 Februari Februari 2014. 2014. Keutuhan NKRI, (online), (http://www.rangkumanmakalah.com/keutuhan (http://www.rangkuman makalah.com/keutuhan-nkri/), -nkri/), diakses tanggal 15 Januari 2015
28
Nishom, Muhammad. 13 Juli 2012. Makalah NKRI, (online), (http://www.isomwebs.net/2012/07/makalah-nkri/), diakses tanggal 15 Januari 2015 Indonesia, Pusaka. 23 Oktober 2014. Lima Sikap Dalam Menjaga Keutuhan NKRI, (online), (http://www.pusakaindonesia.org/lima-sikap-dalam-menjaga-keutuhannkri/), diakses tanggal 15 Januari 2015 Darmodihardjo, D. (1979). Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila, 9-132. Surabaya: Usaha Nasional.
29
