2.1 Global Government
Banyak pemahaman serta sudut pandang yang berbeda dalam memahami global governance. Salah satu pengertian yang banyak dirujuk dalam memahami global governance antara lain:
Rosenau dan Czempiel (1992) yang menerjemahkan global governance sebagai pemerintahan tanpa pemerintah ( governance governance without government). Hal ini juga sejalan dengan pengertian dari Finkelstein (1995) (1995) yang menjelaskan bahwa “global governance is governing, without sovereign authority, relationship that transcend national frontiers. Global governance is doing internationally what governments do at home”. Kedua pengertian ini sebenarnya menjelaskan kondisi minimnya peran pemerintah (negara) dalam global governance. Thomas Weiis lebih menjelaskan bahwa global governance tidak lain adalah “...efforts “...efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually”. Ini berarti bahwa isu dalam global governance merupakan isu yang tidak mampu lagi diatasi oleh negara dengan kapasitasnya saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa global governance memerlukan interaksi lebih dari satu pihak, sebagaimana dalam pengertian dari Gold Mercury International, yaitu “ global global governance is about the interaction that t hat is required to solve problems that affect more than one state or region when there is no n o power enforcing compliance”. Commission on Global Governance (CGG), yang menjelaskan “...the “...the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their commoc affairs. ...governance has been viewed primarly as intergovernmental organizations, citizens’ movements, multinational corporations, and the global capital market”. Dalam pengertian ini ada kata kunci yaitu “common “common affairs”, yang menjadi alasan bagi institusi negara maupun non negara untuk bersama-sama menggarap sebuah isu bersama. Hal ini karena kedua belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut.
Dalam hal ini Global Governance mempun yai arti yang lebih luas dari Government di di mana aktor negara menjadi sekunder dan timbul aktor global untuk menyelesaikan isu-isu International Goveremet atau Non-International atau Non-International Government . sehingga dapat diartikan bahwa pemerintahan global mengacu pada cara di mana urusan global dikelola. Karena tidak ada pemerintahan global, pemerintahan global melibatkan berbagai aktor termasuk negara, serta organisasi regional dan internasional. Dengan demikian global demikian global governance membahas governance membahas mengenai PBB, WTO, IMF, ILO, BIS , G20, konvensi Jenewa dan konvensi-konvensi internasional lainnya, Uni Eropa, dan lain-lain. Negara-negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam konteks global governance. Bagian dari Pemerintahan Global
Bagian dari pemerintahan global merupakan kerjasama pemecahan masalah pengaturan dan kegiatan yang dimana negara dan aktor lain dikumppulkan ke dalam suatu ruang untuk menangani berbagai isu dan masalah. Beberapa kasus seperti aturan, norma, dan struktur dihubungkan bersama, beberapa sarjana lebih menyebutnya sebagai rezim internasional untuk mengatur masalah tertentu seperti proliferasi senjata nuklir. Berikut akan dijelaskan yang termasuk pada bagian dari pemerintahan global.
H ukum I nternasional Mahkamah Pengadilan Internasional mengakui lima sumber hukum internasional, yaitu: perjanjian atau konferensi, praktik adat, tulisan-tulisan sarjana hukum, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip umum hukum. Contoh hukum-hukum internasional antara lain:
Konvensi Wina tentang traktat,
Konvensi lingkungan untuk ozon,
Konvensi perubahan iklim,
Konvensi perlindungan terhadap ikan paus dari perburuan
Konvensi Vienna
Hukum laut,
Hukum humaniter (Konvensi Jenewa),
Hukum hak asasi manusia,
Hukum perdagangan,
Perjanjian pengawasan senjata,
Hukum kekayaan intelektual.
Statuta Pengadilan Internasional.
Hukum internasional memiliki keterbatasan hanya berlaku untuk negara-negara, namun tidak untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks kekinian, perjanjian-perjanjian multilateral tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengikat invidividu, perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO), kelompok-kelompok paramiliter, teroris, ataupun penjahat-penjahat internasional. Sebagai catatan, hal ini justru berlaku di dalam organisasi Uni Eropa. Hukum internasional belum memiliki mekanisme penerapan tertentu agar dapat diberlakukan di semua negara. Perjanjian-perjanjian dalam PBB dan Uni Eropa sendiri masih menggunakan sanksi sebagai mekanisme penerapan. Selain itu, negara-negara cenderung memiliki kepentingan sendiri dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut apakah menerima atau tidak terhadap aturan-aturan internasional. Sehingga akan menyebabkan sulitnya menyatukan seluruh negara dalam satu
aturan, dan ini tidak akan berhasil karena setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak bisa diganggu oleh negara lain.
Sebagaimana diungkapkan oleh Abram Chayes dan Antonia Chayes (1995) bahwa adanya efisiensi, kepentingan, dan norma adalah faktor-faktor kunci bagi kepatuhan terhadap hukum, dan sebaliknya, kurangnya kecakapan atau kerancuan perjanjian merupakan sumber-sumber utama ketidakpatuhan terhadap hukum.
Organisasi antar Pemerintah (I GOs) IGO adalah organisasi yang anggotanya tertiri dari setidaknya tiga negara, yakni memiliki kegiatan di beberapa negara, dan anggota yang diselenggarakan bersama oleh perjanjian formal antar pemerintah. IGO diakui sebagai subyek hukum internasional yang berbeda dari negara, berdiri sendiri walaupun terdiri dari negara-negara tersebut. IGO tidak hanya menciptakan peluang bagi negara-negara anggota mereka, tetapi mereka juga mempunyai pengaruh dan memaksakan kendala pada kebijakan dan proses negara-negara anggota mereka. IGO mempengaruhi negara anggota dengan menetapkannya secara internasional dan, oleh karena itu, hal tersebut menjadi agenda dan memaksa pemerintah untuk menjadikan sebagai masalah nasional. Mereka mendorong pengembangan pengambilan keputusan khusus dan proses pelaksanaan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan partisipasi IGO. Mereka mewujudkan atau memfasilitasi penciptaan prinsip-prinsip, norma, dan aturan perilaku dengan menyatakan harus menyelaraskan kebijakan. Fungsi IGO
Mengumpulkan Informasi, menganalisis, dan menyebarkan data
Menyediakan tempat untuk bertukar pandangan dan pengambilan keputusan
Standar Normatif untuk berperilaku
Menciptakan aturan perjanjian yang mengikat secara hukum
Pengawasan-pengawasan kegiatan dengan aturan, mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah
menyelesaikan
perselisihan,
Mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis dan bantuan, menyebarkan jalan keluar yang dinginkan orang lain, dan IGO merupakan arena utama untuk melatih memberi tekanan kepada teman sebaya dan bujukan moral.
Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Organisasi ini merupakan organisasi yang anggotanya tidak hanya antar negara, tetapi juga non-negara. organisasi internasional (IGOs) memiliki fungsi dalam hal kepemerintahan, yakni: membuat dan menggerakkan jaringan global, memperoleh informasi pada kondisi-kondisi lokal, dan melakukan tekanan di dalam suatu negara dan tekanan transnasional. Dengan demikian, informasi dan keahlian teknis dalam berbagai persoalan internasional dapat diperoleh.
Selama tahun 1970-an para aktivis LSM internasional mendorong masyarakat dunia untuk “berpikir global dan bertindak lokal”. Para aktivis yang berasal dari Utara dan Selatan bergabung untuk melobi pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk memberikan prioritas yang lebih besar terhadap kaum miskin dan kaum terpinggirkan di dunia.
Rezim I nternasional Menurut Stephen D. Krasner, rejim internasional didefinisikan sebagai prinsip-prinsip, normanorma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan di mana harapan-harapan aktornya terpusat pada suatu bidang persoalan yang diberikan. Pemindahan kekuasaan yang menghasilkan pemerintahan rejim dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan signifikansinya dapat beragam pada berbagai tingkat. Tipe rejim internasional terdiri dari empat tipe yaitu: 1. Norma-norma internasional otoritatif, yaitu yang mewajibkan standar-standar internasional yang diterima secara umum oleh negara-negaranya. 2. Standar internasional dengan pengecualian yang ditentukan sendiri oleh negara itu untuk tidak ikut ambil bagian dalam suatu perjanjian tertentu. 3. Garis pedoman internasional yaitu standar internasional yang tidak terikat walaupun secara luas dipercayakan kepada negara. Garis pedoman yang dimaksud jangkauannya mulai dari aturan-aturan yang kuat, eksplisit, dan rinci untuk mengaburkan aspirasiaspirasi kolektif. 4. Standar nasional yang ditandai dengan ketiadaan norma-norma internasional yang substantif. Dimana ada rezim internasional, disitulah negara-negara yang berpartisipasi dan aktor internasional lainnya harus mengakui adanya kewajiban tertentu dan merasa terdorong untuk menghormati mereka. Karena ini adalah "pemerintahan tanpa pemerintah," mereka harus memenuhinya karena mereka menerima legitimasi aturan dan norma yang mendasari, dan validitas dari prosedur pengambilan keputusan. Mereka mengharapkan negara dan aktor-aktor lain juga untuk mematuhi dan memanfaatkan prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik. Konsep rejim internasional ini dimaksudkan untuk dapat memahami kepemerintahan yang menyangkut isu-isu seperti pengembangan senjata nuklir, perburuan ikan paus, polusi udara lintas batas Eropa, bantuan bahan pangan, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi di mana prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pembuatan keputusan saling berhubungan satu dengan yang lain. Karakteristik utama dari rejim internasional adalah hubungannya dengan bidang isu tertentu dan hubungan di antara unsur-unsur utamanya (Karns, 2004:12). Rejim internasional yang mengatur mengenai persoalan moneter, perdagangan, dan investasi mengalami perubahan seiring waktu yang merefleksikan tantangan dari tiga periode dalam tiga subsistem yang berbeda, yaitu Utara-Utara, Utara-Selatan, dan Timur-Barat. S etelah Perang
Dunia II, Amerika Serikat menciptakan rejim ekonomi internasional yang berfokus pada negaranegara kapitalis maju lainnya
Aturan Ad H oc Dalam situasi di mana IGO yang ada tidak menyediakan forum yang cocok untuk berurusan dengan masalah tertentu dan IGO baru tidak diperlukan, negara bagian dan aktor-aktor lain dapat membuat pengaturan ad hoc.
Konferensi Global Konferensi global telah menjadi bagian penting dari proses politik global untuk mengatasi masalah interdependensi, untuk mencari cara untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan untuk memperkuat bagian lain dari pemerintahan. Mereka juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu saling ketergantungan, menggembleng penciptaan, penyebaran, dan berbagi pengetahuan, menciptakan norma-norma baru dan hukum internasional baru, menciptakan struktur baru, dan menentukan prioritas politik global. Secara kumulatif, konferensi global juga mendorong pemahaman tentang keterkaitan antara isu-isu perlindungan lingkungan, hak yang sama (Terutama bagi perempuan), penghapusan kemiskinan, meningkatkan akses sumber daya ekonomi, berbagi pengetahuan dan teknologi, dan partisipasi masyarakat setempat. Konferensi global telah melahirkan diplomasi multilateral kompleks dengan LSM, ahli ilmiah, perusahaan, dan individu yang tertarik mencoba untuk mempengaruhi hasil-hasil konferensi.
Pemerintahan Swasta Pemerintahan swasta merupakan salah satu bagian dari pemerintahan global yang fungsinya adalah untuk menetapkan pedoman untuk pengambilan keputusan pada penyelesaian masalah yang besar. Organisasi Internasional (Intergovernmental Organizations)
Suatu organisasi disebut sebagai organisasi internasional apabila terdiri dari sedikitnya tiga negara, memiliki aktivitas-aktivitas di sejumlah negara, dan anggota-an ggota organisasi itu menjaga kesatuan melalui suatu perjanjian tingkat an tarpemerintah yang resmi (Karns, 2004:7). Yearbook of International Organizations (2003/2004) mengidentifikasikan bahwa terdapat 238 organisasi internasional (IGOs) yang meliputi: NAFTA, UPU, OAS, OPEC, Bank Dunia, hingga PBB. Sebagian besar organisasi internasional merupakan organisasi regional, terutama di kawasan Eropa yang telah banyak didirikan sejak Perang Dunia II. IGOs yang pertama kali dibentuk di dunia adalah International Telegraphic Union and the Universal Postal Union. Beberapa perbedaan di antara organisasi-organisasi internasional itu mencakup fungsinya, keanggotannya, ruang lingkup persoalannya, aturan-aturannya, jumlah sumber-sumber daya yang tersedia, dan tingkat birokratisasinya.
Kenneth Abbott dan Duncan Snidal (1998) menjelaskan sebab-sebab berorganisasinya negaranegara, yakni: 1. Karena adanya penyatuan aktivitas-aktivitas bersama yang menghasilkan efisiensi kegiatan bersama sehingga organisasi lebih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi terhadap isu-isu yang terjadi. 2. Untuk merundingkan dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang merefleksikan kepentingan masing-masing negara dan juga kepentingan bersama. 3.
Untuk berpartisipasi menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.
4.
Untuk memperoleh manfaat dari penyelesaian tugas-tugas secara bersama-sama.
5. Untuk berpartisipasi membentuk perdebatan internasional atas isu-isu penting dan membentuk norma-norma atau sikap-sikap kritis. (Karns, 2004:8-9) Organisasi-organisasi internasional tidak saja menciptakan kesempatan-kesempatan bagi negaranegara anggotanya, tetapi juga menggunakan pengaruhnya dan menerapkan batasan-batasan terhadap kebijakan-kebijakan dan cara-cara negara-negara anggotanya. Pengaruh-pengaruh dalam bentuk pembatasan organisasi internasional terhadap negara-negara anggotanya itu antara lain: a. Melalui agenda-agenda nasional dan pemaksaan bagi negara-negara anggota untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan. b.
Perilaku setiap negara anggota diawasi melalui penyebaran informasi.
c.
Mendorong pembuatan keputusan khusus dan proses penerapannya.
d. Keharusan bagi negara-negara anggota untuk memparalelkan kebijakan-kebijakan terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Sementara, keterbatasan organisasi internasional adalah dalam hal kemampuan untuk mewajibkan keputusan-keputusan (kecuali Uni Eropa). F aktanya, efektivitas tindakan organisasi internasional hanyalah bersifat rekomendasi karena seluruhnya tergantung pada komitmen negara-negara anggota untuk mematuhi atau tidak mematuhi keputusan-keputusan organisasi internasional. Beberapa faktor pendorong terbentuknya organisasi internasional ini antara lain karena terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan berkembangnya sistem negara (terutama akibat dekolonisasi pada 1950-an dan 1960-an). Faktorfaktor tersebut menyebabkan semakin banyaknya organisasi internasional yang didirikan. Bahkan ada organisasi internasional yang membentuk organisasi internasional baru yang lain.
Sebagai salah satu aktor pembentuk kepemerintahan global (global governance), organisasi internasional memiliki peran untuk melibatkan negara-negara untuk melakukan tindakan, mengkoordinasikan upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang berbeda, menyediakan kemampuan diplomatis untuk menjamin kesepakatan-kesepakatan, dan memastikan berjalannya program-program. Dalam hal ini, yang memiliki peran signifikan dimaksud adalah para pejabat resmi organisasi internasional bersangkutan. Misalnya, sekretaris jenderal PBB dan wakilnya, direktur umum WHO, direktur umum WTO, presiden Bank Dunia, direktur eksekutif IMF , presiden Uni Eropa, dan lain-lain.
Global Governance dalam Tata Kelola Lingkungan Global Munculnya konsepsi global governance dalam diskursus hubungan internasional merupakan repsons terhadap semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusi serta menguatnya aktor-aktor baru (non-state) yang mampu menawakan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang menghadapi umat manusia dalam dunia internasional, aspek lngkungan hidup termasuk bagian yang menjadi kepedulian global governance. Bagi penganut Green Theory seperti Eckersley, ia mengatakan mengenai tata kelola lingkungan sebagai berikut , “environmental g overnance should be about protecting not only the health and wellbeing of existing human communities and future generations but also the larger web of life, made up of nested ecological communities at multiple levels of aggregation (such as gene pools populations, species, ecosystems,” (Eckersley 2007, p. 251 ). Ia menyatakan tata kelola lingkungan tidak hanya melindungi kesehatan dan kesejahteraan dari masyarakat dan generasi masa depan, tapi juga kehidupan makhluk hidup yang lebih luas, yang terdiri dari jaringan komunitas ekologi pada kesatuan banyakya tingkat (seperti kelompook populasi genus, spesies, dan eko sistem. Dengan demikian, isu-isu lingkungan hidup ini menjadi salah satu agenda dan fokus Hubungan Internasional semenjak akhir abad ke 20. Pada dekade-dekade terakhir abad ini masalah lingkungan hidup meningkat secara segnifikan. Contohnya adalah area hutan hujan tropis yang makin menipis hingga 50 persennya sejak 1950an hingga menyebabkan 10 dari ribuan spesies diperkirakan punah. Masalah-masalah utama lainnya adalah dari polusi atmosfer yaitu hujan asam, menipisnya lapisan ozon, dan perubahan iklim. Menurut Greene, ada beberapa hal yan menjadi alasan mengapa isu lingkungan ni menjadi salah satu fokus penting dalam Hubungan Internasional. Yang pertama, beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang
menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Misal jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. Yang ketiga, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. Yang keempat , meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. Yang kelima, permasalah lingkungan berkaitan juga dengan ekonomisosial maupun politik. Isu lingkungan hiduo mulai muncul ke permukaan dan diperdepatkan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Dengan berakhirnya rivalitas ideology maupun militer antar kedua superpower (AS dan Uni Soviet), maka terdpat kesempatan untuk membahas isu-isu lain yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan Negara-negara Barat. 2. Terdapatnya kesadaran public dan media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global, seperti musim panas yang berkepanjangan di Amerika Utara pada tahun 1988. 3. Scientific Communities mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan penelitian mereka dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan. Sebagai contoh, scientific communities memberikan informasi tentag terdapatnya lubang pada lapisan ozon Antartika pada pertengahan tahun 1980 dan menjelaskan perihal kerusakan lingkungan ini, dan bagaimana mengatasinya. Dalam perkembangannya, kepedulian terhadap isu lingkungan hidup semakin meningkat dan meluas, dan kemudian menjadi isu global yang perlu diperhatikan oleh global governance dengan alasan berikut ini :1 1. Beberapa masalah lingkungan hidup secara inheren bersifat global. CFC (chlorofluorocarbons) yang terlepas ke dalam atmosfer menyumbangkan masalah penipisan ozon stratospheric secara global dimanapun CFCs dipancarkan, seperti halnya dengan emisi carbon dioxide menyumbang terhadap perubahan iklim. 2. Beberapa masalah dikaitkan dengan eksploitasi the global commons, yaitu: sumber-sumber yang menjadi milik bersama dari seluruh anggota masyarakat internasional, seperti samudera/ocean, 1
Winarno, Budi. 2014. Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS.
atmosfer, dasar laut, dan ruang angkasa. Banyak yang berpendapat bahwa sumber-sumber genetic dunia merupakan sebuah sumber global yang harus dipelihara dan dipertahankan untuk kepentingan bersama. 3. Banyak masalah lingkungan hidup yang secara intinstik internasional, dalam arti melewati batas batas Negara, bahkan sekalipun masalah-masalah tersebut seluruhnya tidak bersifat global. Misalnya, emisi sulphur dioxide yang berasal dari suatu Negara kan dibawa oleh angin dan mengandung hujan asam bisa menyebar ke beberapa Negara tetangga mengikuti arah angin. Limbah yang dibuang ked lam laut, baik tertutup dan semi tertuutp memengaruhi Negara-negara yang mempunyai pantai berpasir. Masalah-masalah kawasan dan transnsional seperti itu ada di banyak bagian dunia, dan memberikan tantangan teknik dan politik terhadap global governance untuk menanggulanginya. 4. Banyak proses ekspoloitasi yang berlebihan atau degradasi lingkungan hidup yang secara relative dalam skala local atau nasional, dan ini terjadi di sejumlah besar tempat di seluruh dunia, yang kemudian dipandang sebagai masalah-masalah global. Misalnya masalah-masalah yang mencakup praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, deferostasi, polusi sungai, dan banyak masalah lingkungan yang dikaitkan dengan urbanisasi dan praktik-praktik industry. Isu-isu lingkungan hidup ini secara tidak langsung merupakan bagian dari ekonomi politik global, yang dikaitkan dengan generasi dan distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan, serta pola-pola konsumsi energy, industrialisasi, pertumbuhan penduduk, kehidupan yang melimpah dan kemiskinan. Cara mengatasi
Bentuk global governance mengenai isu lingkungan hidup sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu. Pada awalnya, fokus isu lingkungan hidup ini telah ada semenjak tahun 1900an dalam konteks kesepakatan saja. Misalnya adalah IMO yang dibentuk tahun 1948 yang memfasilitasi perkapalan internasional, navigasi, dan mempromosikan keselamatan dalam berlayar. Kemudian mulai tahun 1970an dibentuklah konferensi tingkat internasional yakni Stockholm Conference yang dibentuk oleh UNCHE. Diadakannya konferensi ini sebagai respon atas munculnya permasalahan polusi dan isu lingkungan lainnya. Konferensi ini juga merupakan awal isu lingkungan yang menjadi terlembaga yang mana telah terdapat prinsip-prinsip dan pentingnya peran negara dalam merespon permasalah lingkungan ini. Di pertengahan tahun 1970an-1980an diadakanlah berbagai konferensi yang telah mengmbangkan berbagai prisip dan
konsep. Di tahun-tahun itu jugalah gerakan hijau ( green party), NGOs, dan organisasi internasional mulai muncul dan menjadi aktor dalam hubungan internasional. Konferensi paling besar yaitu pada tahun 1992. UNCED mengadakan konferensi di Rio de Jeneiro yang mengangkat masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan seperti penemuan lubang di ozon, bukti-bukti global warming atau perubahan iklim, biodiversitas yang hilang dan penipisan jumlah ikan. Pada konferensi ini juga diperkenalkan akan konsep perkembangan berkelanjutan dan rekonstruksi fasilitas lingkungan hidup global. Hasil dari konferensi ini juga adalah agenda 21 yang berisi program dan prinsip untuk mengatur berbagai sektor lingkungan serta mengahasilkan diantaranya hak negara yang berdaulat untuk memanfaatkan
SDAnya,
hak
negara
untuk
berkembang,
prioritas
untuk
kebutuhan
pengembangan negara dan lebih banyak bantuan keuangan terhadap negara miskin. Meskipun begitu, prinsip dan program dari konferensi ini sayangnya bersifat sukarela. Teori-teori dan asumsi-asumsi yang ada dalam perspektif-perspektif studi Hubungan Internasional tentu ada juga dalam isu lingkungan. Salah satu asumsinya pasti berkaitan dengan peran negara yang mana dalam tradisi dominan Hubungan Internasioanl sifatnya adalah statecentric. Sedangkan dalam isu lingkungan dalam kaitannya dengan negara adalah adanya permasalahan lingkungan memunculkan pertanyaan akan kedaulatan negara dalam menjaga lingkungan alamnya dan dalam mengatur kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Selain itu negara dalam mengatasi lingkungan ini mempunyai peran yang sama penting dengan aktor-aktor Hubungan Internasional yang lain dan konferensi maupun perjanjian yang diadakan. Karena dalam menghadapi permasalahan yang krusial ini tentu dibutuhkan banyak pihak seperti di kalimat sebelumnya, yaitu peran aktor-aktor non state. Selain berhubungan dengan peran negara, isu lingkungan hidup ini juga berhungan dengan knowledge,
power, dan interest . Knowledge dan scientific ini sangat berguna dalam
membantu mengatur agenda, mempengaruhi pola pengaruh dan power, dan membentuk dugaan berdasarkan ada prioritas dan interest . Selain itu, komunitas dari ilmuan dan para ahli juga bisa memberikan pengaruh substansial lain seperti menganalisa dan memantau jika ada permasalahan lingkungan. Salah satu studi kasus tentang peran Global Governance pada isu lingkungan adalah dengan adanya peran Greenpeace. Dalam menanggulangi masalah pencemaran air dan udara di China, Greenpeace melakukan serangkain kegiatan. Greenpeace melakukan berbagai kegiatan
yakni, melakukan kampanye terhadapa masalah pencemaran udara dan air, advokasi; bersama masyarakat menekan kebijakan pemerintah China dalam hal lingkungan. Melakukan monitoring, penelitian, dan evaluasi ialah Greenpeace mengawasi kebijakan lingkungan da aktivitas perusahaan atau institusi dalam menjaga lingkungan dan pencemaran yang terjadi. Memberikan fasilitas komunikasi yakni Greenpeace sangat berperan besar dalam membentuk pola komunikasi yang terarah dan baik antara masyarakat maupun institusi perusahaan yang sering kali mengalami konflik lingkungan. Greenpeace dapat dikatakan telah mampu menangani permasalahan pencemaran air dan udara di China, karena berbagai tindakan Greenpeace telah menghasilkan berbagai tindakan yang mengarah pada perbaikan mutu lingkungan hidup di China, terkait pencemaran udara dan air. Kemudian, analisis terhadap hasil pencapaian Greenpeace di China menjelaskan tentang adanya keuntungan atau dampak positif yang di 1673 Peran Greenpeace Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Dori & Tri Joko) dapat oleh Greenpeace dalam menangani permasalahan lingkungan di China. China sebagai negara yang tertutup dan sangat ketat terhadap bentuk intervensi yang dilakukan pihak asing untuk ikut serta dalam menangani permasalahan dalam negerinya, menjadikan sulitanya pihak asing untuk masuk dan ikut serta dalam menyelsaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, Greenpeace dapat dikatakan mampu dan berhasil untuk ikut serta menyelsaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Berdasarkan pemahaman atas perspektif pluralism yang menyatakan hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Dalam kacamata pluralism, aktor lain bias masuk dalam suatu negara apabila negara tersebut tidak mampu bertindak secara rasional dalam menyelsaikan permasalahan dalam negerinya, China dalam hal ini dipandang tidak mampu menyelsaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Melihat hal tersebut, Greenpeace telah dapat menunjukkan eksistensi sebagai NGO lingkungan hidup yang memiliki Bargaining Power, dengan adanya hal tersebut, memudahkan Greenpeace untuk menangani permasalahan lingkungan hidup khusunya di kawasan negaranegara di Asia. Kemudian prestasi Greenpeace atas pencapainnya tersebut juga dapat dijadikan sebagai pencitraan untuk Greenpeace sebagai salah satu Organisasi Lingkungan hidup dalam skala internasional.
Selain itu cara mengatasinya juga dapat dengan membuat rezim lingkungan. Rezim lingkungan dapat didefinisikan sebagai sebuah rezim yang mengatur dan membas tentang lingkungan pada lingkup internasional. Secara garis besar, rezim lingkungan muncul dikarena perubahan alam yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya. Negara merasa membutuhkan suatu rezim lingkungan untuk mengatasi isu tersebut. Dalam perkembangannya terdapat beberapa rezim lingkungan yaitu UNCLOS, Protokol Montreal, Protokol Helsinki, Protokol Sofia dan yang paling sering dibahas adalah Protokol Kyoto (Sabenius, 1991)2 Perbedaan rezim lingkungan dan rezim internasional lainnya adalah proses terbentuknya rezim lingkungan didorong oleh kesadaran negara yang terlibat. Spontaneous order lebih mendominasi di mana respon terhadap isu lingkungan yang sedang terjadi, adalah yang melatarbelakangi munculnya rezim lingkungan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh rezim lingkungan, yaitu aspek teknis dan ideologis-politis. Aspek teknis menyangkut sulitnya pencapaian solusi dikarenakan hasil yang tidak konkrit. Contohnya adalah pengurangan emisi yang dicanangkan oleh Protokol Kyoto, pengurangan kerusakan akibat pengurangan emisi tidak dapat dilihat langsung hasilnya. Sedangkan aspek ideologis-politis, banyak negara yang menolak
rezim
dikarenakan
kepentingan
yang
berbenturan
(Sebenius,
1991).3
Permasalahan lingkungan muncul akibat tindakan manusia, secara rasional akan adil jika manusia berkontribusi untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini selain perlu adanya dukungan dari negara-negara tentu perlu juga dikembangkannya rezim yang membantunya. Dalam pengembangan rezim ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah membentuk tahapan agenda. Pada tahapan ini, permasalahan lingkungan telah dideteksi dan sudah menjadi agenda bagi politik internasional yang mana perlu adanya negosiasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tahapan negosiasi dan pengambilan keputusan. Pada tahapan ini proses politik dibawa pada isu yang menjadi daftar teratas dari agenda. Kemudian keputusan internasional akan membuat kebijakan dan peraturan untuk menyelesaikan atau menangani isu tersebut. Yang ketiga adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini, semua aktifitas terlibat dalam implementasi keputusan dan kebijakan sebagai respon dari permasalahan atau isu. Rezim ini akan bertahan bila aktor di 2
Sebenius, James. 1991. “ Designing negotiations toward a new regime: the case of global warming”. International Security, vol. 15, no. 4, pp. 110 -148. 3
ibid
dalamnya dapat berkomitmen dan dan berpartisipasi. Yang keempat , rezim perlu adanya perkembangan
lebih
lanjut
untuk
meningkatkan
keefektifannya.
Bisa
dengan
terlembaganya rezim, memahami permasalahan dengan baik, atau dengan kesempatan baru dalam politik atau ekonomi.
Dapus Sidabutar, Pasulina. Global Governance dan Kor elasinya Dengan Politik international. https://www.academia.edu/7248909/Global_Governance_dan_Korelasinya_dengan_Politik_Internasion al. Sidabutar, Pasulina . Tantangan Global Government. https://www.academia.edu/7248936/BAB_1_Tantangan_Global_Governance Setoaji, rangga. https://umy.academia.edu/ranggasetoaji Protuslanx. 2010. Unsur-unsur Tata Pemerintahan Global Government. .https://protuslanx.wordpress.com/2010/10/25/unsur-unsur-tata-pemerintahan-global-globalgovernance/
