UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM Jalan Majapahit 62 Mataram Telp. (0370) – 631166, 633007 Fax. (0370) – 636041 Mataram
ETIKA & TANGGUNGJAWAB PROFESI “Kode Etik Advokat” Oleh : KELOMPOK 6 SYIIS NURHADI
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-NYa, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar dan baik. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Hukum yang ada di Indonesia saat ini, maka semakin besarlah keinginan masyarakat dan Mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum yang ada, terutama para penegak hukumnya, baik dengan tujuan sekedar mengetahui atau menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan berlandaskan alasan di atas, maka saya selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram diberi tugas untuk membuat sebuah makalah tentang Kode Etik Advokat oleh Bapak Dr. H. M. Arba, S.H., M.Hum. selaku Dosen mata kuliah Etika dan Tanggungjawab Profesi. Saya berharap dengan diberinya tugas ini, yang berjudul “Kode Etik Advokat” dapat menambah serta memperluas wawasan kami dan bagi para pembaca sekalian. Saya menyadari bahwa, di dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari isinya maupun dari struktur penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari saudara/saudari sekalian, akan sangat membantu bagi saya guna perbaikan di kemudian hari.
Penyusun Syiis Nurhadi
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1 A. Latar Belakang ...........................................................................................1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN .....................................................................................3 A. Peran dan Fungsi Advokat ..........................................................................3 B. Hak dan Kewajiban Advokat ......................................................................4 C. Etika Profesi Advokat .................................................................................6 C. Analisa Kasus.............................................................................................12 BAB III PENUTUP ...........................................................................................14 A. Kesimpulan ...............................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... iii
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Setiap profesi memiliki tangung jawab terhadap profesinya, termasuk didalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting
ketika banyak seorang professional tidak
bertanggungjawab terhadap profesinya.1
Begitu pula dengan profesi advokat. Advokat berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.2
Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.
Di dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum
1. 2.
Lihat Amir Syamsuddin, Tanggung Jawab Profesi Dan Etika Advokat, Anymous. endra Winata, Frans, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian. Sinar Harapan, Jakarta.1995, hal; 14
1
(legal aid) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Disamping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.
Tetapi profesi mulia dan tanggung jawab advokat tersebut terkadang hanya sebatas slogan yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktik-prakktik nyata, sehingga banyak advokat yang melanggar kode etik advokat, sering diberitakan baik di media cetak maupun di media elektronik banyak kasus-kasus yang melibatkan advokat. Sehingga kami menganggap penting kajian-kajian yang berhubungan dengan kode etik profesi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa peran dan fungsi advokat ?
2.
Apa hak dan kewajiban advokat ?
3.
Apa saja etika profesi advokat ?
4.
Analisa kasus.
2
BAB II PEMBAHASAN
A.
PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT
Dalam undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalakan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha
memberdayakan
masyarakat
pencari
keadilan,
termasuk
usaha
memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilam merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontark-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Setelah dikeluarkannya unang-undang no. 18 tahun 2003, terdapat cukup banyak pembaruan misalnya tentang istilah, syarat, serta organisasi tunggal. Disamping itu, salah satu hal terpenting dan wajib di catat yaitu mengenai status advokat, dimana setelah dikeluarkannnya undang-undang no. 18 tahun 2003, advokat berstatus sebagai penegak hukum, maksudnya advokat
3
sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.3
B.
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT
Hak dan Kewajiban serta larangan Bagi Advokat Telah Diatur dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:
Pasal 14 “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 15 “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan”.
Pasal 16 “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.
Pasal 17 “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 18
3.
http://sayetmdahri.blogspot.com/2012/05/peran-advokat-dalam-negara-hukum.html
4
1.
Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2.
Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
Pasal 19 1.
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2.
Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
Pasal 20 1.
Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2.
Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3.
Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
Pasal 21 1.
Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
2.
Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.4
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
5
C.
ETIKA DALAM PROFESI ADVOKAT
Uraian penting mengenai Kode Etik Advokat meliputi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Advokat yang dipilah menjadi beberapa bagian antara lain:
1.
Etika Kepribadian Advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat). Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa : a.
Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.
b.
Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.
c.
Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
d.
Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.
e.
Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
f.
Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat,
6
g.
Wajib senantiasa menjungjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile )
h.
Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
i.
Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara ( Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
2.
Etika Hubungan Dengan Klien. Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : a.
Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
b.
Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c.
Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang
d.
Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
e.
Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
f.
Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
g.
Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
h.
Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dank klien itu.
i.
Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugia terhadap kliennya.
7
j.
Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k.
Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.
3.
Hubungan Dengan Teman Sejawat. Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan
dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan : a.
Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b.
Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik scara lisan maupun tertulis.
c.
Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
d.
Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat
e.
Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannnya apabila masih ada terhadap advokat semula.
f.
Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut.
Sedangkan khusus bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia atau Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yag berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik yang ada.
8
4.
Etika Cara Bertindak menangani Perkara Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik
yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangai perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Advokat adalah : a.
Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice”
b.
Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil , tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan
c.
Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
d.
Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum daam perkara pidana.
e.
Apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat maka hubunga dengan orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut.
f.
Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dikemukanka secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu advokat memiliki hak imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
g.
Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu.
h.
Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
9
5.
Kode etik lainnya yang menyangkut profesi advokat. Selain kode etik yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat ketentuan-
ketuan tentang kode etik yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat tersebut antara lain : a.
profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum sejajar dengan jaksa dan hakim.
b.
Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain termasuk pemasangan papan nama dengan bentuk dan atau ukuran yang berlebihan.
c.
Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkarkan diadakan di suatu tempat yang merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d.
Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papn nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
e.
Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya-karyawannya yang tidak berkualitas unuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya dengan lisan atau dengan tulisan
f.
Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyaraka mengenai tindakantindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali
apabila keterangan tersebut bertujuan untuk
menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh Advokat. g.
Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepatan tentang cara penangan perkara dengan kliennya.
h.
Bagi advokat yang pernah menjadi hakim atau panitera dalam pengadilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menagani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
10
Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum . terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9 Huruf b Kode Etik Advokat disebutkan, Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik dicabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasalpun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat.
Untuk Pengaduan, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu : Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Advokat yang elanggar adalah Sanksi-sanksi penghukuman sebagaimana tertuag dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat berupa : Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.5
D.
ANALISA KASUS
Pada tahun 2002, Todung merupakan anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) Pemerintah Indonesia cq Menteri Keuangan cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan legal audit terhadap Salim Group yang juga pemilik Sugar Group Companies (SGC).
Setelah SGC dijual, pada 2006 pemilik baru (Gunawan Yusuf) ternyata beperkara melawan keluarga Salim dan Pemerintah Indonesia di Pengadilan Negeri Kotabumi. Dalam perkara itu, Todung bertindak sebagai kuasa hukum keluarga Salim. Atas hal ini, majelis menilai Todung berbenturan dengan keluarga Salim. ”Bertolak dari fakta-fakta tersebut, menjadi jelas bahwa Teradu I sebenarnya
5.
http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/
11
masih terkait dengan kepentingan Sugar Group Companies yang dulunya termasuk perusahaan Salim Group,”.
Laporan Todung ke Peradi diajukan Hotman Paris Hutapea. Dalam laporannya, Hotman menuduh Todung menjadi kuasa hukum dua pihak yang saling berseberangan. ”Meski dalam dokumen TBH dinyatakan bahwa Salim Group melanggar MSAA, dalam persidangan teradu I justru menyatakan bahwa Salim Group tidak melanggar MSAA,”
Jadi dapat disimpulkan posisi Todung dalam perkara Salim versus Sugar Group Companies milik Gunawan Yusuf berihwal dari jual-beli aset yang dikelola BPPN.
Yang Semula, pada 2002, Todung menjadi kuasa hukum pemerintah untuk melakukan audit terhadap keluarga Salim di antaranya perusahaan Sugar Group Company. Belakangan, pada tahun 2006, yang bersangkutan menjadi kuasa hukum keluarga Salim dalam perkara buntut penjualan aset itu.
Jadi, Todung telah melanggar Undang-undang No. 18 tahun 2008 pasal 6 dan Kode Etik Advokat Indonesia KEAI, yang telah sah dan berlaku pada tanggal 23 Mei 2002, pada Pasal 3 huruf (b) KEAI :
Dan khususnya pula pada Pasal 4 huruf (j) yang menyatakan, "Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Disini Todung mewakili dua pihak yang berbenturan kepentingan, "Pihak yang menyuruh melakukan audit", yaitu Pemerintah R.I cq. Menteri Keuangan R.I cq
12
BPPN dan "Pihak yang diaudit" yaitu Keluarga Salim/Salim Group, tentang hal yang sama;
Todung juga memberikan pernyataan dan bantuan hukum kepada Salim Group seolah-olah tidak ada kerugian yang dialami oleh Negara karena kasus tersebut , padahal hal itu sangat merugikan negara. Dari dasar-dasar undang-undang diatas maka jelaslah sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Todung sebagai salah seorang yang berprofesi advokat mewakili dua pihak yang berbenturan kepentingan secara bersama.6
6.
http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/01/kasus-todung-mulya-lubis.html
13
BAB III PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat. Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial.
Selain memiliki peranan, Advokat juga memiliki Hak dan Kewajiban serta Larangan. Kesemua itu diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, yang termuat dalam pasal 14 sampai pasal 21 Undang-undang tersebut.
Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkan secara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani.
Kewajiban-kewajiban seorang advokat tercermin dalam kemampuan bertanggung jawab terhadap Tuhan, Kode etik Profesi, aturan perundang-undangan dan masyarakat. a)
Tanggung jawab kepada Tuhan merupakan tanggung jawab mutlak advokat sebagai makhluk yang memiliki nuansa religiusitas.
b) Tanggung jawab terhadap kode etik profesi adalah sebagai manifestasi tanggung jawab advokat sebagai bagian dari seorang profesionalisme yang diikat oleh etika. Selain itu,
14
c)
Tanggung jawab terhadap aturan perundang-undangan menjadi konsekwensi logis seorang advokat dalam setiap sikap dan tindakannya. Pada akhirnya seorang advokat dituntut pula untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya kepada masyarakat sebagai implementasi rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan, kode etik dan peraturan perundang-undangan.
15
DAFTAR PUSTAKA 1.
Amir Syamsuddin, Tanggung Jawab Profesi Dan Etika Advokat, Anymous.
2.
Hendra Winata, Frans,
Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan
Kepribadian. Sinar Harapan, Jakarta.1995, hal; 14 3.
http://sayetmdahri.blogspot.com/2012/05/peran-advokat-dalam-negarahukum.html
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
5.
http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etikprofesi-advokat-indonesia/
6.
http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/01/kasus-todung-mulyalubis.html
iii
