PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA USAHA MILIK DESA Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Munawar Munawar Kholil, Kholil, S.H., S.H., M.Hum. M.Hum.
Berita …! • Dari 46 desa di Bantaeng seluruhnya telah memiliki BUMDes, bahkan pada tahun 2010 setiap BUMDes telah menerima bantuan modal sebesar 4,6 milyar, dimana setiap BUMDes menerima 100 juta. (Sumber: Tribunnews.com Tribunnews.com - Kamis, 29 Desember Desember 2011 )
DEFINISI Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/di dibentuk/didirik dirikan an oleh oleh pemdes yg kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat.
Usaha
Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
Apakah
BUMDes sama dg Badan Badan Usaha lain?
Landasan Hukum Landasan BUMDes
Landasan Kelembagan Landasan Filosofis
DASAR HUKUM • UUNo UUNo.3 .32 2 Tahu Tahun n 2004 2004 (Pa (Pasa sall 213) 213)::
1. Desa dpt mendirikan Badan Usaha Mi Milik Desa sesuai dgn kebutuhan dan potensi desa 2. BUMD BUMDes es berp berped edom oman an pd pera peratu tura ran n perundang-undangan 3. BUMDes dpt melakukan pinjaman sesuai peratur peraturan an perunda perundang-u ng-unda ndanga ngan n
Pera Pe ratu tura ran n Pe Pem mer erin inta tah h 72 72//20 200 05 (Pasal78 – –81) 81)
Pasal 78 :
1. Dlm meningkatkan pendapatan masy dan desa desa,, Pemd Pemde es dpt dpt mend mendir irik ikan an BUMD BUMDe es sesu sesuai ai kebu kebutu tuh handa andan n pote poten nsi des desa; 2. Pem Pembent bentuk ukan an BUMD BUMDes es dite diteta tapk pkan an dgn Perd Perdes es berp berped edom oman an pd per perat atur uran an perundang-undangan; 3. BUMDes harus berbadan hukum. Apakah
yg dimaksud Badan Hukum?
Pasa Pa sall 79 PP 72 72/2 /200 005: 5: 1. BUMDes adalah usaha desa yg dikelola oleh Pemdes;
2. Permodalan BUMDes dpt berasal dari: Pemerintah Desa, Tabungan Masy, bantuan Pemerintah, Pem Prop dan pem Kab/Kota, Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; 3. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemdes dan Masy.
Pasa Pa sall 80 PP 72 72/2 /200 005: 5: 1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pinjaman dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
Pasa Pa sall 81 PP 72 72/2 /200 005: 5: 1. Tata Cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dgn Perda Kab/Kota; 2. Perda Kab/Kota dimaksud sekurangkurangnya memuat: Bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama dgn pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Keputusan Bersama:
1. Mendagri 2. Menkeu 3. MenteriKoperasidanUKM 4. Gubernur BI • Tanggal 7 September 2009 No: 351.1/KMK/010/2009, No: 900-39A Th 2009 No:01SKB/M.KUKM/IX/2009 & No: 11/43A/Kep.GB
MEMUTUSKAN: • Beralihnya LKM yg blm berbadan hukum seperti UED-P, BKD, BKUP, Lumbung Penitih Nagari, LPD, BKK, KUBE, P4K, BKM, PEMP, UPK, UP2KS, UPKD, PUAP, LSPBM, BMT dan lembaga lain yg disamakan dg itu menjadi BPR atau Koperasi atau BUMDes.
LOGIKA DASAR Logika
pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa .
Dasar
pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL mengutamakan: prakarsa (inisiasi) pemerintah desa dan masyarakat desa (ekonomi kerakyatan) mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif („ user-owned, usermember- base benefited, and user- controlled’ ) dengan prinsip member-base dan self-help. self-help.
Tujuan Pendirian BUMDes 1. Meningkatkan Sumber PADes.
2. Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat. 3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di Pedesaan. 4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. 5. Mengurangi Kemiskinan.
Land La ndas asan an Ke Kele lemb mbag agaa aan n 1. Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan program2 pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Sebagai lem lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kear kearif ifan an loka lokal; l; 3. Sebagai int intrumen kesejahteraan masyarakat dan otonomi asli Desa.
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 1. Transparansi
2. Kemandirian 3. Akuntabilitas 4. Kewajaran
Prinsip GCG • Transparansi, Transparansi , yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; • Kemandirian, Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
• Akuntabilitas, Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; • Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; • Kewajaran (fairnes), fairnes), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku ( Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
PEMBENTUKAN BUMDes (Pasall 4 PMDG (Pasa PMDG 39/20 39/2010) 10)
• Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes berpedoman pada Peraturan Menteri ini. • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan ditetapkan tgl 25 Juni 2010.
Isi Muatan PERDA (sekurang-kurangnya) 1. bentuk organisasi, 2. kepengurusan, 3. hak dan kewajiban, 4. permodalan, 5. bagi hasil usaha, 6. keuntungan dan kepailitan, 7. kerjasama dengan pihak ketiga, 8. mekanisme pertanggung jawaban, 9. pembinaan dan pengawasan masyarakat.
SYARAT PEMBENTUKAN BUMDes (Ps. 5 ayat ayat (1) PMDG PMDG 39/2010 39/2010))
1. Atas inisiatif inisiatif Pemdes Pemdes dan dan atau masy berdasarkan musdes; 2. Ada potensi usaha ekonomi masy;
3. Sesuai dg kebutuhan masy, terkebutuhan pokok; 4. Sumberdaya desa yg blm dimanfaatkn scr optimal terutama kekayaan desa; 5. Tersedia SDM; 6. Ada unit usaha masy (parsial-terakomodsi); (parsial-terakomodsi); 7. Meningkat pendapatan masy &PADes;
Mekanisme Pembentukan BUMDes (Ps. 5 ayat ayat (2) PMDG PMDG 39/2010 39/2010))
1. rembug desa/musyawarah utk menghasilkan kesepakatan; 2. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
3. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan 4. penerbitan peraturan desa.
JENIS USAHA BUMDes es BUMD
terd terdir irii atas atas jeni jeniss-je jeni nis s usah usaha. a.
Jenis-jenis
usaha meliputi:
a. jasa; b. penyaluran sembilan bahan pokok; c. perda perdaga ganga ngan n hasi hasill pert pertani anian; an; dan/ dan/at atau au d. indu indust stri ri keci kecill dan dan rum rumah ah tang tangga ga..
Jenis-jenis s Jenis-jeni
usaha dapat dikembangk dikembangkan an sesuai sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Kedu Ke dud duk ukan an BU BUMD MDe es Unit Jasa
Unit Perdagang an Hasil Pertanian
BUMDes Legal aspec
Unit Usaha Kecil & Rumah Tangga
Usaha Jasa Penyalur an 9 Bhn Pokok
Tipe BUMDes Tipe
Deskripsi
Contoh
Serving
BUMDes BUMDes menjala menjalankan nkan ”bisnissosial” bisnissosial” yang melayani •Usaha air minum desa,usaha desa,usaha warg warga, a, yakn yaknii dapat dapat melak melakuka ukan n pelay pelayana anan n publi publik k kepad kepada a list listri rikde kdesa sa (desa (desa mand mandir irii energ energi) i).. masyarakat.
Banking
BUMDes BUMDes menjala menjalankan nkan ”bisnisuang”, bisnisuang”, yang dapat meme memenuh nuhii kebut kebutuha uhan n keuang keuangan an masy masyar arak akat at desa desa deng dengan an bung bunga a yang ang lebi lebih h rend rendah ah dari dari pada pada bung bunga a uang uang yang yang didap didapat atkan kan masya masyara raka katt desa desa dari dari para para rent renten enir ir desa atau atau bank-ba bank-bank nk konvensi konvensional onal
Bank Bank desa desa atau atau lemb lembaga aga perkr perkredi edita tan n desa desa atau atau lemba lembaga ga keuang keuangan an mikr mikro o desa desa
Brokering
BUMD BUMDes es dapat dapat menj menjadi adi “lembaga lembaga perant perantara ara”” yang meng menghub hubung ungkan kan komod komodit itas as pert pertan ania ian n dengan dengan pasar pasar atau atau agar agar para para peta petani ni tida tidak k kesu kesuli lita tan n menj menjua uall prod produk uk mere mereka ka kepasa kepasarr. Ata Atau u BUMD BUMDes es menj menjual ual jasa jasa pelay pelayana anan n kepad kepada a warg warga a dan usahausaha-us usaha aha masy masyar arak akat. at.
•Jasa Jasa pemb pembay ayar aran an list listri rik k •Desa Desa mend mendir irik ikan an pasa pasarr desa desa untuk untuk memasar memasarkan kan produkproduk-pro produk duk yang dihasilkan dihasilkan masyarakat. masyarakat. •BUMDes BUMDes membang membangun un jaringa jaringan n deng dengan an swas swasta ta atau atau pasa pasarr yang yang lebi lebih h luas luas guna guna mema memasa sark rkan an produkproduk-prod produk uk lokal. lokal.
Holding
BUMDes BUMDes sebagai sebagai ”usaha usaha bersa bersama ma”, ”, atau atau seba sebaga gaii indu induk k dari dari unit-u unit-unit nit usaha usaha yang yang ada didesa, didesa, dimana dimana masingmasingmasing masing unit unit yang yang berdir berdirii sendiri sendiri-sen -sendir dirii ini, ini, diat diatur ur dan dita ditata ta siner sinergi giny nya a oleh oleh BUMD BUMDes es agar agar tumb tumbuh uh usaha usaha
•”De •”Desa sa wisa wisata ta”” yang mengorga mengorganis nisir ir berbaga berbagaii jenis jenis usaha usaha dari dari kelomp kelompok ok masy masyar arak akat: at: makanan, kerajinan, kerajinan, sajian sajian wisata, wisata,
Modal BUMDes Modal
BUMDes berasal dari:
a. peme emerintah desa; b. tabu tabung ngan an masy masyar ara akat; kat; c. bantu bantuan an peme pemeri rint ntah ah,, pemer pemerin inta tah h provi provins nsi, i, dan dan pemerintah kabupaten/kota; d. pinja injam man; dan dan/atau e. kerja kerja sama sama usah usaha a den denga gan n pih pihak ak lain lain.. Modal Modal
BUMD BUMDes es sela selain in tsb di atas dpt berasal berasal dari dana dana berg berguli ulirr progr program am pem. pem. & pemda pemda yg diserah diserahkan kan kpd desa desa dan/ata dan/atau u masy. mll mll pemdes. pemdes.
1. Modal BUMDes BUMDes yang berasal dari pemerintah pemerintah desa desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Modal BUMDes BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat, merupakan simpanan masyarakat. 3. Modal BUMDes BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pem. provinsi, dan pem kab./kota dapat berupa dana tugas pembantuan. 4. Modal BUMDes BUMDes yang berasal dari pinjaman pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau pemda. 5. Modal BUMDe BUMDes s yang berasal berasal dari kerjasam kerjasama a usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
Organisasi Pengelola (Ps. 6-7 PMDG 39/2010)
• Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa, paling sedikit terd terdir irii atas atas:: a. pena penasi siha hatt atau atau komi komisa sari ris; s; dan dan b. pela pelaks ksan ana a op operas erasio iona nall atau atau dire direks ksii.
• Penasihat/k Penasihat/komisar omisaris is dijabat dijabat oleh oleh Kepala Kepala Desa. Desa. • Pelaksana operasional atau direksi, terdiri: a. direktur atau manajer; da dan b. kepa kepala la unit unit usah usaha. a.
Pers Pe rsya yara rata tan n Pe Peng nge elo loaa aan n BU BUMD MDe es pengurus pengurus
yang yang berpengal berpengalama aman n dan atau profesional;
mendapat
pembinaan manajemen;
mendapat
pengawasan secara internal maupun
eksternal; menganut
prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
melayani
kebutuhan masyarakat dengan baik dan
adil. •
(Ps. 11 PMDG 39/2010)
Orga Or gan nis isas asii da dan n Ta Tata ta Pe Pen ngu guru rusa san n
Tugas dan Kewenangan (Ps. 9-10 PMDG 39/2010)
1. Penasihat /komisaris, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. 2. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. 3. Pelaksana operasional / direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
Laporan Pertanggungjawab Pertanggungjawaban an 1. Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. 2. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa. •
(Ps. 21 PMDG 39/2010)
PEMBINAAN • Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes. • Gubernur melakukan sosialisasi, bimtek, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi. • Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen, SDM dan prakars prakarsa a dalam dalam permoda permodalan. lan. • Kades mengkoordina mengkoordinasikan sikan pelaksa pelaksanaan naan pengelolaan pengelolaan BUMDes. (Ps. 22 PMDG 39/2010)
PENGAWASAN 1. BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
2. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. (Ps. 23 PMDG 39/2010)
REVIEW RAPERDA KAB. BOYOLALI
• Hasil Review thd Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (lihat paparan terlampir …)
Sekian dan Terima Kasih
