TUGAS MAKALAH NASIONALISME DAN RESOLUSI KONFLIK ETNIS
Penyelesaian Konflik Etnis di Bosnia dan Herzegovina
Audry Maulana – 0906523095
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA
2010 I. PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang
Bosnia merupakan salah satu negara pecahan dari Yugoslavia, yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, diantaranya adalah Serbia, Kroatia dan Albania. Masing-masing suku tersebut berafiliasi kepada agama tertentu, Serbia merupakan penganut Kristen ortodok, Kroasia penganut Katolik dan orang Albania yang beragama Islam. Kelompok etnis Serbia merupakan kelompok minoritas di Kosovo, sementara komunitas Islam adalah kelompok mayoritas. Sebelum Yugoslavia runtuh, mereka hidup damai, di bawah pimpinan seorang tokoh pemersatu Josip Tito. Setelah Tito meninggal dunia tahun 1980, Yugoslavia mengalami krisis dan kegoncangan yang hebat secara politik dan ekonomi. Beberapa negara mendeklarasikan kemerdekaannya masing-masing, seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia dll.
Kepemimpinan Joseph Broz Tito sebagai seorang presiden Yugoslavia yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat, ternyata tidak berhasil menanmkan semangat-semangat nasionalisme dan kesatuan bangsa, dibuktikan dengan terjadinya konflik antar etnis yang terjadi hanya beberapa tahun setelah wafatnya Tito. Konflik dan disintegrasi Yugoslavia juga terjadi beberapa tahun setelah dicanangkannya Glastnost dan Perestroika oleh Mikhail Gorbachev yang akhirnya membawa perpecahan bagi Uni Soviet. Yugoslavia, yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan pengaruh komunis dari Uni Soviet, dapat dikatakan mendapatkan pengaruh pula dari adanya dua kebijakan tersebut yang secara drastis mengubah tatanan kehidupan sosial politik dunia. Konflik yang terjadi terutama di Bosnia dan Herzegovina dapat menjadi suatu pembelajaran bagaimana negara-negara barat yang seharusnya dapat memberikan bantuan dengan lebih cepat dan efisien bagi penanganan krisis tersebut, justru terkesan lamban dan tidak profesional. Hal ini dapat dipahami apabila kita melihat kondisi Bosnia dan Herzegovina yang secara strategis tidak memiliki sumber daya dan daya tawar yang tinggi terhadap kepentingan negara-negara barat, sehingga intervensi negara barat yang
2
dibutuhkan untuk meredakan konflik, terkesan berlarut-larut dan tidak terencana dengan baik. I.2 Rumusan Masalah
Menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah latar belakang dari terjadinya konflik etnis bersenjata di Bosnia dan Herzegovina yang memakan korban puluhan ribu jiwa. Selain itu, akan dikemukakan pula bagaimana resolusi terhadap konflik ini dapat tercapai hingga saat ini, terutama usaha perdamaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Akan dikemukakan pula bagaimana faktor-faktor politik dan sosial menjadi bagian dari tercapainya resolusi konflik etnis di wilayah pecahan Yugoslavia ini. I.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari ditulisnya makalah ini adalah untuk mengetahui kondisi negara Bosnia dan Herzegovina setelah pecahnya Yugoslavia dan konflik bersenjata yang terjadi selama beberapa tahun. Selain itu, makalah ini juga ditulis sebagai bagian dari tugas mata kuliah Nasionalisme dan Resolusi Konflik Etnis dalam lingkungan FISIP UI. I.4 Tinjauan Penulisan
Dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan sumber acuan berupa buku-buku teks yang relevan dengan topik dari makalah. Selain itu, sumber-sumber internet juga menjadi acuan tambahan dalam pembuatan makalah ini.
II. PEMBAHASAN II.1 Penyebab Konflik
Terjadinya konflik bersenjata di wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah negara Yugoslavia, tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa meninggalnya presiden Yugoslavia yang sangat karismatik, yakni Joseph Broz Tito pada tahun 1980. Walaupun ia telah memimpin selama lebih dari 30 tahun, namun warisan politik yang ditinggalkannya untuk negara itu sangat rapuh. Hal ini dapat terlihat salah satunya adalah pada konstitusi Yugoslavia yang disahkan pada tahun 1974. Di dalam konstitusi ini, terjadi desentralisasi politik yang begitu besar bagi republik-republik yang tergabung dalam federasi Yugoslavia. Bersama dengan provinsi-provinsi otonom lainnya, republik-republik seperti
3
Slovenia dan Kroasia memberikan penolakan keras dari setiap upaya penguatan negara federal1. Adanya desentralisasi secara politik yang begitu besar ini tidak terlalu dirasakan dengan hadirnya Tito sebagai seorang presiden yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Namun, ketika ia akhirnya meninggal dunia, terjadi suatu krisis politik yang cukup parah menyangkut suksesi kepemimpinannya serta adanya upaya pemisahan diri negara-negara yang tergabung dalam Federasi Yugoslavia. Hal ini diperparah pula, dengan adanya kenyataan bahwa Yugoslavia terdiri dari berbagai macam etnis yang turut menjadi salah satu faktor utama pendorong timbulnya konflik bersenjata. Selain itu, faktor nasionalisme dalam kaitannya dengan nation-building dianggap kurang memadai bagi adanya suatu stabilitas secara sosial maupun secara politik. Padahal sebagai suatu negara yang besar, penyebaran nilai-nilai nasionalisme amatlah penting untuk menghindar dari terjadinya konflik yang melibatkan etnis maupun ras, terutama dalam negara yang memiliki etnisitas yang majemuk dan amat beragam seperti di Yugoslavia. Ketika Joseph Broz Tito wafat pada tahun 1980, muncul seseorang yang memiliki ambisi untuk membentuk suatu negara Serbia Raya yang berada di atas wilayah Yugoslavia. Sosok tersebut adalah Slobodan Milosevich yang merupakan pemimpin dari negara Serbia dibawah Federasi Yugoslavia. Bentuk dari Serbia Raya yang ia kumandangkan adalah suatu negara yang diisi oleh orang-orang dari etnis Serbia dan bertempat di atas wilayah Yugoslavia secara keseluruhan. Apabila diperhatikan, konsepsi Milosevich tentang Serbia Raya memiliki kesamaan dengan konsepsi Hitler tentang Jerman Raya dengan ras Arianya. Padahal, Yugoslavia adalah suatu negara yang sangat heterogen dan memiliki etnis yang majemuk. Tentu saja, adanya manuver politik yang dilakukan oleh Milosevich ini memancing kemarahan dari republik-republik lain, terutama dari Kroasia dan Slovenia yang secara geografis berada di wilayah utara Yugoslavia. Sedangkan Serbia dan Montenegro berada di wialayah selatan. Posisi Bosnia dan Herzegovina yang berada di tengah, menjadi terjepit di antara kedua kekuatan besar ini, dan walaupun Bosnia dan Herzegovina berusaha menjadi penengah, selalu menemui jalan buntu.
1
T. Taufiqulhadi. Menembus Sarajevo, Kesaksian Pembersihan Etnis di Bosnia. Jakarta. PT Penebar Swadaya: 1994. Hal 36
4
Akhirnya Milosevic memobilisasi tentaranya untuk merebut wilayah Kroasia pada bulan Juli 1991, dengan dibantu oleh pasukan gerilya Serbia di Kroasia, Milosevic melancarkan invansi ke Kroasia dengan dalih ”melindungi” minoritas Serbia. yang memiliki sekitar 12% etnis serbia. Bosnia dan Herzegovina yang secara militer amatlah lemah dijadikan batu loncatan dalam aksi militer Milosevich terhadap Kroasia. Bosnia dan Herzegovina tidak memiliki tentara, tradisi militer ataupun senjata2. Kelemahan secara militer ini diperburuk dengan karakter kepemimpinan presiden Bosnia dan Herzegovina yang tidak memiliki ambisi pertahanan militer sama sekali. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan baik Kroasia maupun Serbia berkeinginan untuk menguasai wilayah Bosnia dan Herzegovina. Hal ini diperburuk dengan adanya kenyataan bahwa mayoritas penduduk Bosnia dan Herzegovina memeluk agama Islam, sedangkan baik di Serbia maupun Kroasia mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik 3. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya membawa Bosnia dan Herzegovina menjadi negara dengan kehancuran yang paling parah dan menerima aksi pembersihan etnis (genocide) dari tentara Serbia yang menelan korban jutaan warga Bosnia dan Herzegovina. II.2 Peran Internasional dalam Pencapaian Resolusi Konflik
Setelah kuatnya desakan internasional untuk penyelesaian konflik di Yugoslavia, akhinrnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1992 membentuk UNPROFOR (United Nation Protection Force) yaitu pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara-negara pecahan Yugoslavia 4. Termasuk Bosnia. Pasukan perdamaian ini negara-negara anggota PBB yang mengirimkan pasukan perdamaiannya guna menjaga perdamaian di Bosnia, yakni Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis dan Indonesia. Selain itu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada Serbia untuk menarik pasukannya dari wilayah Bosnia dan meminta dilakukannya perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. Perundingan ini dipimpin oleh Lewis Mckeujic selaku kepala staf UNPROFOR. Namun, dalam perundingan ini tidak tercapai kesepakatan antara kedua
2
Ibid hal 50
3
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/Popis/H01_02_04/H01_02_04.html diakses tanggal 10 Desember 2010 4
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_p.htm diakses tanggal 10 Desember 2010
5
belah pihak dikarenakan pihak Bosnia meninggalkan perundingan karena terjadi ledakan bom di Sarajevo yang banyak menewaskan war ga etnis Bosnia. Selain PBB, Uni Eropa juga ikut berpartisipasi dalam proses perdamaian yang terjadi di Bosnia. Masyarakat Uni Eropa mencoba mengajak kedua belah pihak yang bertikai untuk mau melakukan perundingan guna menyelesaikan konflik tersebut dengan menjadi mediator perundingan antara Serbia dan juga Bosnia dalam perundingan Lisabon yang dilaksanankan pada tahun 1992 guna mencari solusi kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil dari perundingan tersebut adalah menjadikan Bosnia sebagai negara Federal yang terdiri dari tiga etnis dan memiliki wilayah masing-masing dari etnis tersebut. Namun perjanjian ini juga belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi di Bosnia. Karena ledakan yang terjadi di Sarajevo tersebut menyebabkan pihak Bosnia masih merasa terancam walaupun telah terjadi kesepakatan. Selain itu, bentuk negara yang seperti itu mendapatkan tentangan keras dari Presiden Bosnia dan Herzegovina, Alija Izetbegovic yang khawatir dengan bentuk negara seperti itu hanya akan menjadi negara boneka dari Serbia maupun Kroasia. Akhirnya, setelah Serbia digempur oleh pasukan NATO, pada bulan November tahun 1995 Serbia dan Bosnia kembali berunding dan melakukan pertemuan di Dayton Amerika Serikat yang merupakan puncak dari semua pertemuan yang telah diupayakan PBB, Uni Eropa maupun negara-negara lainnya. Pertemuan ini disetujui di Pangkalan Udara WrightPatterson di Dayton, Ohio. Pertemuan tersebut berlangsung sejak 1 November hingga 2 November 1995. Peserta utamanya adalah presiden Serbia, Slobodan Milošević, presiden Kroasia, Franjo Tuđman, presiden Bosnia, Alija Izetbegović, kepala negosiator Amerika, Richard Holbrooke dan Jenderal Wesley Clark 5. Pertemuan ini menghasilkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian Dayton, sesuai dengan tempat dilangsungkannya pertemuan. Persetujuannya ini baru ditanda tangani di Paris, Perancis pada 14 Desember dan pembagian politik Bosnia-Herzegovina saat ini dan struktur pemerintahannya merupakan hasil persetujuan dari Perjanjian Dayton. Adapun isi dari perjanjian Dayton tersebut 5
http://caireu-mediasipontianak.com/main.php?
op=informasi&subinformasi=1&mode=detail&id=27&lang=id diakses tanggal 10 Desember 2010 6
adalah: (1) Bosnia Herzegovina tetap sebagai negara tunggal secara internasional. (2) Ibukota Sarajevo tetap bersatu di bawah federasi muslim Bosnia. (3) Penjahat perang seperti yang telah ditetapkan mahkamah internasional tidak boleh memegang jabatan. (4) Pengungsi berhak kembali ke tempatnya. (5) Pelaksanaan pemilu menunggu perjanjian Paris. Hasil dari perjanjian inilah yang sekaligus merupakan dasar dari konstitusi dan kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina.
II.3 Faktor Politik Pasca Resolusi Konflik
Setelah terjadinya kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di Paris, Prancis. Bosnia dan Herzegovina membentuk suatu negara federal yang terdiri dari Federasi Bosnia dan Herzegovina serta Republik Srpska. Kepala negaranya adalah presiden yang dijabat oleh tiga orang dan dipilih melalui suatu pemilihan umum. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan/Badan Legislatif. Badan legislatif sendiri dipilih oleh rakyat Bosnia dan Herzegovina melalui suatu mekanisme pemilihan umum6. Dengan demikian, negara Bosnia dan Herzegovina memiliki suatu tatanan politik yang secara struktural dapat dikatakan baik karena terjadinya prinsip checks and balances yang merupakan salah satu prinsip utama dalam demokrasi. Menariknya, setelah konstitusi Bosnia dan Herzegovina disusun pada tahun 1995 mengatur tentang jabatan kepresidenan yang berdasarkan etnisitas. Dalam Artikel V Konstitusi Bosnia dan Herzegovina disebutkan bahwa kursi kepresidenan dari Bosnia dan Herzegovina diisi oleh tiga orang, yakni satu orang Bosniac, satu orang Croat, yang keduanya dipilih dari Federasi Bosnia dan Herzegovina, serta satu orang Serb yang dipilih dari Republik Srpska yang merupakan bagian dari Bosnia dan Herzegovina. Ketiga etnis tersebut, yakni etnis Bosniac, etnis Serb, dan etnis Croat dianggap merupakan etnis mayoritas yang terdapat di dalam negara Bosnia dan Herzegovina, sehingga dianggap layak untuk memiliki wakil masing-masing etnis untuk duduk dan memerintah pada jabatan kepresidenan. Apabila kita analisa secara mendalam, adanya bentuk kepemimpinan yang memiliki etnisitas seperti ini memiliki keuntungan berupa terserapnya aspirasi dari setiap etnis
http://www.usip.org/events/the-politics-bosnia-herzegovina-progress-possible diakses tanggal 10 Desember 2010. 6
7
mayoritas yang ada. Konflik etnis yang membawa perpecahan bagi bangsa juga dapat dihindari. Hal ini mengingat adanya latarbelakang sejarah serta trauma yang dialami oleh rakyat Bosnia dan Herzegovina terhadap konflik etnis yang mewarnai awal berdirinya negara ini. Selain itu, adanya jabatan presiden yang berasal dari anggota negara Bosnia dan Herzegovina, yakni Republik Srpska, menjamin adanya suatu keharmonisan serta sinergisitas di dalam negeri. Hal ini berbeda dengan Uni Soviet yang hanya menjadikan republik-republik dan negara-negara yang berada di bawah kekuasannya menjadi tak lebih dari sekedar negara boneka yang minim kekuasaan. Negara-negara tersebut di bawah Uni Soviet hanya menjadi alat dari hegemoni Kremlin dengan sedikit atau bahkan tanpa memiliki posisi tawar secara politis. Namun di sisi lain, model presidensi yang memiliki tiga orang dan berasal dari tiga etnis yang berbeda seperti yang diterapkan di Bosnia dan Herzegovina ini memiliki suatu bahayanya tersendiri. Resiko yang pertama adalah adanya bahaya timbulnya kecemburuan dari etnis minoritas yang tidak memiliki wakilnya di jabatan kepresidenan. Selain itu inefisiensi dalam hal perumusan maupun pelaksanaan kebijakan juga dapat terjadi apabila tidak adanya aturan main (rule of the game ) yang jelas. Dengan adanya tiga penjabat presiden, pemerintahan yang terjadi dapat bersifat tidak efektif karena membutuhkan adanya suatu konsensus terlebih dahulu diantara ketiga presiden tersebut sebelum suatu kebijakan dapat diputuskan. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah adanya perubahan komposisi masyarakat, sehingga etnis yang sebelumnya merupakan etnis mayoritas berubah menjadi etnis minoritas, begitu pula sebaliknya. Perubahan komposisi masyarakat ini dapat menimbulkan suatu perdebatan baru yang dapat memaksa pemerintah mengubah konstitusi negara.
III. KESIMPULAN
8
Dari penjabaran yang telah disebutkan dalam makalah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Etnis di wilayah bekas Yugoslavia yang amat majemuk, menyebabkan rentannya negara tersebut terhadap perpecahan dan disintegrasi negara. Terutama apabila tidak adanya sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat seperti Joseph Broz Tito. Selain etnis yang amat beragam, Yugoslavia juga memiliki komposisi masyarakatnya yang memiliki latar belakang agama berbeda pula. Hal ini makin menyulitkan terjadinya proses penyatuan di antara warga Yugoslavia itu sendiri. 2. Setelah kematian Tito, terjadi aksi separatis dan chauvinis dari Slobodan Milosevich yang bercita-cita mendirikan negara Serbia Raya yang terdiri dari etnis Serbia di atas wilayah Yugoslavia. Gagasan inilah yang kemudian membuat negara-negara yang baru saja memerdekakan diri dari Yugoslavia mengalami konflik bersenjata yang dilatarbelakangi oleh suatu sifat etnonasionalisme. 3. Posisi geografis Bosnia dan Herzegovina yang berada di antara Kroasia-Slovenia serta Serbia menjadikan wilayah ini daerah yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Ketidakmampuan secara militer menyebabkan kehancuran di Bosnia dan Herzegovina semakin fatal. 4. Adanya kenytaan bahwa sebagian besar penduduk Bosnia dan Herzegovina memeluk agama Islam menjadi salah satu landasan terjadinya pembersihan etnis (ethnic cleansing) selama beberapa tahun yang dilakukan oleh tentara Serbia yang mayoritas merupakan pemeluk agama kristen Katolik. 5. Intervensi dari lembaga-lembaga Internasional seperti PBB, Uni Eropa, maupun NATO tetaplah dibutuhkan selama proses perdamaian dan untuk melindungi hak-hak warga sipil yang berada di wilayah yang sedang berkonflik. 6. Bentuk jabatan presiden yang terdiri dari 3 orang dimana masing-masing orang dipilih berdasarkan etnisistasnya seperti yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina, membawa dampak positif berupa terwakilkannya etnis mayoritas di dalam jabatan eksekutif. Namun, selain dampak positif tersebut, bentuk kepresidenan yang demikian menyimpan resiko berupa inefisiensi pemerintahan. IV. DAFTAR PUSTAKA
9
Konstitusi Federasi Bosnia dan Herzegovina tahun 1995. Glenny, Misha. The Fall of Yugoslavia. New York. Penguin Books: 1992. Hall, Brian. The Impossible Country . Boston. David R. Godine, Publisher: 1994. Taufiqulhadi, T. Menembus Sarajevo, Kesaksian Pembersihan Etnis di Bosnia. Jakarta. PT Penebar Swadaya: 1994. http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/Popis/H01_02_04/H01_02_04.html diakses tanggal 10 Desember 2010. http://caireu-mediasipontianak.com/main.php? op=informasi&subinformasi=1&mode=detail&id=27&lang=id diakses tanggal 10 Desember 2010.
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_p.htm diakses tanggal 10 Desember 2010. http://www.usip.org/events/the-politics-bosnia-herzegovina-progress-possible diakses tanggal 10 Desember 2010.
10
