MAJALAH LINTAS TIMUR EDISI 1 Tahun 2015

www.sunspiritindonesia.com

Edisi Juli-Oktober 2013

2

S

truktur kepemilikan tanah di Labuan Bajo Manggarai Barat menjadi persoalan yang serius belakangan ini. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai bom waktu yang kapan saja bisa meluluhlantakkan solidaritas sosial dan budaya masyarakat setempat jika tidak dirunuturai secara maksimal dan serius.

dalamnya pemerintah yang mesti dilibatkan dan mengurusinya secara serius, tetapi juga pada saat yang sama kita seperti diajak kembali ke masa lalu, untuk merekonstruksi sejarah status dan struktur kepemilikan tanah sejak era kedaluan. Lantaran itu Lintas Timur edisi kali ini mencoba untuk mengurai akar soal dengan focus pada salah satu problem utama konflik Tanah di Labuan Bajo yakni ‗Ketika Tanah Jadi Komoditas‖.

Mengapa tidak, persoalan yang muncul ke permukaan beragam mulai dari semakin tidak terkontrolnya jual beli tanah karena pasar yang menggiurkan dan permainan kotor para calo baik lokal maupun asing, konflik para pemilik tanah dan pembeli, Pemetaan konflik ini tidak hanya untuk antara pembeli dengan pembeli, masyara- menunjukkan fakta keresahan, tetapi kat dengan pemerintah sampai dengan juga sekaligus sebagai ajakan bagi semua elemen baik pemerintah dan kaburnya peran masyarakat adat. masyarakat pada umumnya dapat memMengurai akar soal struktur kepemilikan bangun-gandeng gerakan bersama, dan konflik tanah di Labuan Bajo bukan menemukan solusi yang tepat dalam pekerjaan yang mudah. Tidak hanya ban- proses penuntasannya. Bahwa perihal yak elemen masyarakat termasuknya di

ini bukan problem sepele, tetapi berkaitan dengan identitas budaya dan hakhak politis warga negara. Namun demikian, redaksi menyadari sungguh bahwa apa yang disajikan dalam halaman-halaman bulletin ini bukanlah ‗‘ramuan siap saji‘‘ melainkan sebuah lineamenta, sekumpulan bahan mentah berupa fakta dan data yang dirangkum dari berbagai arah referensi. Semua fakta pernyataan yang dipaparkan merupakan dokumen penting (data) yang diharapkan dapat memberikan alternatif-alternatif baru dalam merancang-bangun solusi dan jalan keluar untuk seluruh elemen yang peduli, berkewajiban dan berkepentingan untuk perubahan yang berkelanjutan. Selamat membaca!

PENGAWAS UMUM: Saver Adir | PENANGGUNG JAWAB: Cypri Jehan Paju Paju Dale Dale MANAGER PRODUKSI: Ney Dinan | KEPALA SEKRETARIAT: SEKRETARIAT : Thyke Syukur

dan Ryan Mariano Mariano |

PIMPINAN REDAKSI: Kris da Somerpes | REDAKTUR: Edward Angimoy, Ardi Harsi, Egy Tantono, Ence Geong, Ney Dinan | REPORTER: Thyke Syukur, Nofri Beis, Maria Suryanti, Nius Aso, Gius Renan, Frans Manek, Alfons Bria, Asrida Elisabet | DESAIN/LAYOUTER: Willy Keraf | IKLAN/PEMASARAN: Sony Shugi | SEKRETARIAT REDAKSI: Thyke Syukur | | PENCETAK PENCETAK:: Pascal Bataona. ALAMAT REDAKSI: Baku Peduli Centre, Jl. Trans Flores km.,10 Watu Langkas, Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Labuan Bangsa-Bangsa, Bangsa-Bangsa, Nusa Tenggara Timur. Email: [email protected], Web: www.sunspiritind www.sunspiritindonesia.com onesia.com DITERBITKAN OLEH: Divisi Riset dan Publikasi SUNSPIRIT For Justice and Peace. | DIDUKUNG OLEH: SUNSPIRIT Publisher, SUNSPIRIT 107,90 FM, CCFD, BAKU PEDULI centre.

Edisi 1/2015

3

LABUA DULU D

4

N BAJO, AN KINI

5

Orang Manggarai mengenal istilah ‗ istilah ‗gendang gendang one lingkon peang ‘, ‘, yang secara sosiologisfilosofis berarti orang Manggarai tidak hanya meyakini kampung dengan pusatnya mbaru gendang (rumah (rumah gendang) sebagai yang vital, tetapi juga sekaligus memiliki lahan atau tanah garapan bagi warganya yang disebut lingko sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Foto: Randang Uma Rana, Rangat Kempo Manggarai Barat/Kris da Somerpes

6

*) Kris Bheda Somerpes

TANAH SEBAGAI IBU Bagi orang Manggarai, tanah adalah ibu atau bunda. Keyakinan akan itu dapat ditelusuri di jantung budaya orang Manggarai. Beberapa idiom berikut dapat dijadikan sebagai dasar penjelas. Di antaranya: tana kuni agu kalo atau tanah tumpah darah, dan atau soga le ronan, tiba le winan atau langit (yang menumpahkan hujan) sebagai laki-laki (suami) dan bumi (yang menerimanya) adalah perempuan (istri) atau idiom lain Toe sake waken, toe ba tanan, damin kali ga mi wojan agu latung, te hang bara wengko weki yang artinya kurang lebih tidak mencabut akarnya, tidak di bawah ke mana mana, yang kami butuhkan hanya padi dan jagung, untuk kebutuhan sehari-hari.

mounitas dan personal orang Manggarai. Sehingga tidak dapat dihindari jika konflik yang berkaitan dengan tanah bagi orang Manggarai selalu menjadi persoalan yang serius. Tidak hanya melibatkan orang per orang, tetapi bahkan antara kampung dengan kampung. Lantaran yang dipertaruhkan adalah harga diri atau identitas diri kampung dan juga pribadi

Manggarai, tanah juga merupakan prasyarat mutlak legalitas adat akan kesatuan masyarakat dalam satu beo (kampung). Sebuah kampung atau pesekutuan adat atau komunitas (beo) yang tanpa ada lingko perlu perlu diragukan keabsahan kampung tersebut.

TANAH SEBAGAI SUMBER HIDUP

TANAH SEBAGAI PRASYARAT Tanah juga merupakan sumber penghasiLEGAL SEBUAH KAMPUNG lan, pendapatan ekonomi dan sumber Bertalian dengan tanah sebagai identitas dan jati diri komunitas, secara hukum adat dalam tradisi dan kebudayaan

kehidupan bagi orang Manggarai. Karena dalam dan melalui tanah segala jerih payah pertanian itu didapat-hasilkan.***

TANAH SEBAGAI IDENTITAS DIRI DAN KOMUNITAS Tanah dalam kebudayaan Manggarai juga merupakan salah satu basis kehidupan baik personal maupun komunal. Dengan dan melalui tanah sebuah system terbentuk, aturan dan etika relasi terjalin, solidaritas dirawat dan selanjutnya kehidupan dalam segala aspeknya tumbuh. Dalam perspektif di atas, orang Manggarai mengenal istilah ‗ istilah ‗gendang gendang one lingkon peang ‘, ‘, yang secara sosiologis-filosofis sosiologis-filosofis berarti orang Manggarai tidak hanya meyakini kampung dengan pusatnya mbaru gendang (rumah gendang) sebagai yang vital, tetapi juga sekaligus memiliki lahan atau tanah garapan bagi warganya yang disebut lingko sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Keduanya, kampung (beo) dan tanah warga (lingko) dengan demikian menun jukkan identitas budaya dan jati diri ke-

7

TERHANYUT, karya lukis Matheus Sakeus, pelukis sekaligus pengampuh komunitas Nggong Rang Labuan Bajo persis memotret situasi paling kini Labuan Bajo. Bahwa arus pasar pariwisata yang menggiurkan ternyata menjebak semua semua orang (siapa pun) untuk larut di dalamnya. Uang seperti turun dari langit ketika semua jadi komoditas, termasuk identitas kultural semisal tanah dan keindahan sebagai the common. (200 cm x 150 cm, arkilik pada kanvas, 2013)

8

9

ASAL USUL LINGKO SEBAGAI TANAH

Disarikan oleh Kris Bheda somerpes dari John Nurung dalam ―Sistim Pembagian Tanah Ulayat Masyarakat Manggarai‖ lexRegis.com edisi, 19 Februari 2008. Lih. Jg. Adi Jg. Adi M. Nggoro ‗‘Budaya Manggarai Selayang Selayang Pandang‖ Nusa Indah: 2006 hal. 29-43

A

sal mula bagaimana pembentukan lingko seperti yang kenal di kalangan masyarakat Manggarai dapat kita kaitkan dengan situasi prasejarah ketika mereka mulai beralih dari pola hidup berpindah-pindah ke bentuk kehidupan menetap, menetukan tempat yang tetap sebagai daerah hunian yang kita kenal dengan Beo (kampung).

Tanah-tanah garapan yang diperoleh dengan merambah hutan oleh penduduk beo itulah yang kemudian disebut lingko (Biasanya juga disebut dengan istilah uma lodok ata do) . Berapa banyak lingko untuk setiap beo, sangat bergantung pada kemampuan warga beo itu untuk merambah hutan di sekitar huniannya dan juga sejalan dengan pertambahan warga beo. Masing-masing lingko, luasnya berbeda dan diberi identitas

luasnya berbeda dan diberi identitas dengan nama tertentu, entah nama tumbuhan yang banyak ditemukan di tanah tersebut, nama sungai yang melintas di wilayah itu atau karakter geografisnya. Lingko Wae Bahi, ada sungai yang bernama Wae Bahi mengalir di sekitar lingko tersebut; Lingko Belang Rambang, karena di lingko itu banyak ditemukan belang (sejenis buluh / sejenis aur). Lingko-lingko ini kemudian akhirnya berbatasan dengan lingko-lingko milik beo/ kampung lain, sehingga ditentukan batas (rahit (rahit )) )) yang pada akhirnya menjadi batas wilayah antar beo/ kampung. Sekaligus juga merupakan pengakuan atas hak/ kepemilikan atas lingko masing-masing.

10

PEMILIK ATAU YANG BERHAK ATAS LINGKO

B awal pola penguasaan tanah garapan

ila memperhatikan bagaimana proses

yang disebut lingko, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik lingko adalah warga beo (warga sesuku), milik komunitas kampung. Dan warga kampung umumnya merupakan suatu kesatuan genealogis (suku). Mereka adalah tuan atas tanahnya, pemilik tanah, dalam bahasa Manggarai disebut sebagai ―ata ―ata ngara tana ‖. ‖. Mereka ini yang menjadi tu‘a teno , yaitu orang yang bertugas membagi tanah-tanah lingko kepada warganya. Karena itu tanah lingko di Manggarai tidak pernah dimiliki oleh orang-perorangan secara pribadi.

LINGKO SEBAGAI TANAH ULAYAT

T Nasioanal

anah-tanah lingko, yang oleh hukum kemudian dikenal sebagai tanah ulayat (tanah adat) adalah tanah milik bersama warga kampung (komunitas) yang segala pengaturannya secara adat dipusatkan pada mbaru gendang (rumah gendang) Maka bila ada mbaru gendang tentu ada pula lingko-lingko yang menjadi lahan garapan warganya. Bila penduduk kampung semakin berkembang, terjadi pemekaran kampung, bahkan bisa menjadi beberapa anak kampung, mereka tetap terikat oleh urusan adat dengan kampung induknya, atau dengan kata lain terikat pada satu mbaru gendang. Keterikatan dengan gendang asal berimplikasi terikat pula dengan tanah-tanah ulayat atau lingko milik mereka.

PENGHIBAHAN LINGKO

H lain

ubungan baik dengan kampung/suku atau terutama hubungan perkawianan memungkinkan hadirnya pihak lain dalam lingkungan kampung atau di urusan adat kampung. Dan masyarakat Manggarai yang dahulu menggunakan sistim perkawinan ―tungku‖ (cross cousin), untuk tetap mengikat hubungan kekeluargaan dengan pihak saudari (anak wanita) yang menikah ke luar sukunya (yang bisa saja dari kampung tetangga), kadang-kadang menghibakan salah satu lingko kepada pihak keluarga besar saudari (anak wanita). Sehingga secara adat lingko yang dihibahkan itu menjadi milik kampung lain. Saat ini, tidak ada lagi tanah lingko yang belum dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak atas tanah-tanah adat tersebut. Tidak jarang para ahli waris (pertama) lingko tersebut, menggugat kembali lingko yang telah dihibahkan itu dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

PENERIMA ATAU AHLI WARIS ATAS TANAH Siapa saja yang berhak atau boleh mendapat pembagian tanah lingko, secara umun dapat dikatakan bahwa semua warga beo / kampung berhak atah tanah lingko / tanah ulayat. Namun demikian warga beo ini dapat dikategorikan sebagai berikut: Warga Beo / Kampung Sebagai ahli waris. Yang dimaksudkan dengan warga beo asli yang merupakan keturunan genealogis (warga sesuku) yang dipandang sebagai tuan tanah di beo / kampung tersebut. Mereka ini dapat dikatakan sebagai ahli waris utama tanah ulayat. Pendatang / Long Selain warga beo yang berasal dari turunan sesuku, warga beo atau kampung juga terdiri dari para pendatang dari beo lain atau suku lain yang tinggal menetep di beo atau kampung tersebut. Atau juga warga yang menetap di sana karena ikatan perkawinan atau karena fungsi kemasyarakatan tertentu, seperti guru atau petugas lainnya. Para pendatang ini pun boleh mendapat pembagian tanah ulayat. Para pendatang biasanya mendapat pembagian karena ia aktip sesuai adat setempat meminta —disebut —disebut pa‘u tuak (kapu manuk ?] ?] bersama ayam jantan ) —pada —pada tuan tanah. Sedangkan yang terikat hubungan perkawinan menerimanya sebagai wida (hiba) kepada saudara perempuan atau anak perempuan yang diperistrinya. Tanah yang sudah dibagikan kepada warga beo akan menjadi hak dari warga yang bersangkutan, tidak boleh ditarik kembali atau dipindahtangankan. Dalam hal si pemilik meninggal atau pindah ke tempat lain, hak atas tanahnya tidak akan hilang atau menjadi milik ahli warisnya.

11

FILOSOPHI PEMBAGIAN TANAH LINGKO

S sistim

epintas

kalau kita memperhatikan pembagian tanah adat masyarakat Manggarai, yakni sistim ‗lodok‘, maka kita akan melihat adanya kesamaan dengan struktur mbaru niang (rumah asli) dan struktur beo orang Manggarai. Mbaru niang adalah rumah tiang, dengan delapan tiang (siri leles ) yang dibangun melingkari tiang utama (siri ( siri bongkok ) yang merupakan sebatang kayu utuh (tanpa sambungan), dan membentuk sebuah lingkaran. Pada siri bongkok ini ditempatkan sesaji bagi para leluhur pada waktu diadakan pesta-pesta adat, seperti penti (pergantian (pergantian tahun). Atap rumah berbentuk kerucut,

yang terbuat dari ijuk (wunut ( wunut ) atau alang-alang (ri‘i (ri‘i ). ). Demikian pula dengan struktur kampung (beo) yang berbentuk konsentris, rumah-rumah dibangun melingkari ‗compang‘ ‗compang‘ (bangunan batu berundak-undak) di tengah kampung. Compang menjadi tempat pemberian sesaji bagi warga kampung (beo). Compang dapat dikatakan sebagai altar beo. Struktur pembangunan rumah, pembentukan kampung atau pola pembagian tanah lingko haruslah dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip kekeluargaan, prinsip kesatuan suku atau warga beo umumnya.

O

KEWAJIBAN YANG MENGIKAT PENERIMA TANAH LINGKO

rang-orang yang menerima pembagian tanah lingko dengan sendirinya akan dianggap sebagai warga beo, karena itu mempunyai keterikatan dengan hal-hal yang berurusan dengan adat di mbaru gendang , terutama yang berkaitan dengan upacara adat di kebun, seperti: penti, wasa , cepa (untuk lingko randang atau atau karong woja wole di di Manggarai timur).

Pojok Referensial

T

anah-tanah adat yang disebut lingko dibagi kepada warga dengan sistim lodok, yakni membagi lingko berawal dari ―teno ―teno ‖ dipusat lingko, dan menarik garis lurus (jari jari) hingga batas terluar tanah lingko tersebut sebagai batas (langang ( langang ). ). Proses pembagian sebagai berikut: di pusat lingko ditanam sebatang kayu yang disebut ―teno‖. Dinamakan teno karena sepotong tiang itu diambil dari sejenis pohon yang dinamakan haju teno .(pohon .(pohon teno). Teno merupakan pusat lingkaran tanah lingko yang selanjutnya disebut sebagai lodok (titi pusat) Dari teno ditarik garis batas yang disebut langang (batas (batas tanah) sampai ke batas terluar tanah lingko yang disebut ―cicing ―cicing ‖. ‖. (lodokn (lodokn one cicingn pe‘ang ). Berapa besar ukuran besaran tanah di lodok (pusat lingko)? Masyarakat Manggarai membaginya berdasarkan ―moso ―moso ‖ (satu jari tangan) sebagai dasar pembagian awal. Besaran mosopun sangat relatip, tergantung pada berapa jumlah warga yang akan menerima pembagian di lingko bersangkutan. Makin banyak yang akan menerima, makin kecil ukuran moso, demikian pula sebaliknya makin sedikit jumlah penerima, makin besar ukuran moso. Berapa moso dibagikan kepada setiap orang juga bergantung pada kedudukan orang dalam beo (kampung). Maka dikenal istilah moso biasa (satu jari), moso kina (satu setengah jari) dan moso wase (tiga jari).

―

Tanah adalah sumber

hidup, karena itu setiap orang punya tanah. Setiap orang memiliki tanah di wilayah persekutuan adatnya. Dan orang itu harus miliki sarana adat, rumah gendang, compang, lingko. Dalam hal kepemilikan tanah harus melalui proses. Orang Manggarai mengenal lodok dalam pembagian tanah. Begitu juga dengan ungkapan

SISTIM LODOK

Warga yang dianggap sebagai pemimpin (tu‘a beo / golo) atau tuan tanah (tua teno) biasanya mendapat moso wase (tiga (tiga jari) yang merupakan ukuran paling besar. Sedangkan warga lainnya akan menerima moso biasa (satu jari) atau moso kina (satu setengah jari).

Anton Hantam, Tokoh Masyarakat Labuan Bajo

12

13

Dr. Stroma Cole Pengajar pada Universitas Bristol —Inggris —Inggris untuk bidang Tourism Geography

14

TANAH adalah sumber daya yang sangat penting dan d an segala upaya harus dilakukan untuk melindungi basis sumber daya tanah tersebut untuk: anak-anak dan cucu kita di masa depan FLORES. Pengembang (sering bekerja dengan pejabat setempat) akan menggunakan banyak permainan, ketipuan dan muslihat untuk memperoleh tanah. Orang-orang Flores harus memahami bahwa jika mereka ditawarkan banyak uang untuk tanah mereka hari ini, maka esok, tanah itu akan berharga dua kali lebih besar. besar. Cerita: sebidang tanah di Labuan Bajo ditawarkan seharga $ 2.000 pada tahun 2006, pada tahun 2009 tanah tersebut dijual seharga $ 30.000; pada tahun 2014 mencapai $ 400.000. Jika anda membutuhkan uang, sewakan atau kontrak tanah anda selama 10 tahun – Jangan – Jangan menjualkan basis sumberdaya itu! Semua orang perlu memahami ini —bantu —bantu untuk menyebarkan nasehat ini —sewa —sewa jangka pendek/sewa jangka panjang/kontrak tanah JANGAN MENJUALNYA!!! *) Kutipan materi yang disampaikan dalam Konferensi Eco-Flores ke 3 di Maumere-Sikka pada 14-18 Oktober 2014

15

S

truktur kepemilikan tanah di Labuan Bajo Manggarai Barat menjadi persoalan yang serius belakangan ini. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai bom waktu yang kapan saja bisa meluluhlantakkan solidaritas sosial dan budaya masyarakat setempat jika tidak dirunut -urai secara maksimal dan serius. Mengapa tidak, persoalan yang muncul ke permukaan beragam mulai dari semakin tidak terkontrolnya jual beli tanah karena pasar yang menggiurkan dan permainan kotor para calo baik lokal maupun asing, konflik para pemilik tanah dan pembeli, antara pembeli dengan pembeli, masyarakat dengan pemerintah sampai dengan kaburnya peran masyarakat adat. Mengurai akar soal struktur kepemilikan dan konflik tanah di Labuan Bajo bukan pekerjaan yang mudah. Tidak hanya banyak elemen masyarakat termasuknya di dalamnya pemerintah yang mesti dilibatkan dan mengurusinya secara serius, tetapi juga pada saat yang sama

kita seperti diajak kembali ke masa lalu, untuk merekonstruksi sejarah status dan struktur kepemilikan tanah se jak era kedaluan. Berikut adalah laporan penelitian sederhana yang dilakukan oleh Team riset dan publikasi Rumah Baku Peduli Sunspirit For Justice and Peace.

Penanggung jawab : Ryan Nuhan Koordinator Team : Kris Bheda Somerpes Koordinator liputan : Kornelis Rahalaka Koordinator data : Edward Angimoy Adrianus Harsi Team Penulis : Kornelis Rahalaka, Kris Bheda Somerpes Editor : Kris Bheda Somerpes Foto/Design/Layout : Komunitas Komunitas MataRantai

16

M

engurai sengkarut tanah di kota Labuan Bajo dan sekitarnya yang sekarang sudah sedang beranjak menjadi kota Labuan bagi segenap bangsa-bangsa akan kami awali dengan mengangkat pernyataanpernyataan kunci dari berbagai elemen baik tokoh msyarakat, tokoh adat, aktivis, birokrat maupun masyarakat pemilik tanah. Pernyataan-pernyataan kunci tersebut kemudian disandingkan dengan faktafakta lapangan yang kami temukan dari berbagai sumber informasi. Hal itu dimaksudkan tidak hanya untuk membuktikan kebenarannya atau menunjuk titik lemahnya, tetapi juga dimaksudkan untuk sekedar penjelasan lanjutan. Kami melihat bahwa, semua problem sengkarut tanah di kota Labuan Bangsabangsa sebenarnya bermuara pada satu sumber utama yakni pengabaian atas semua nilai dan keutamaan yang terkandung dalam dan melalui tanah (baik secara kultural, sosial dan historis). Selanjutnya tanah sudah sedang dipandang sekedar sebagai salah satu ‘komoditas‘ yang bisa diperdagangkan secara bebas. Terdapat lima alasan utama yang dapat kami simpulkan mengapa tanah di Labuan Bajo Manggarai Barat telah kehilangan keutamaan dan nilai-nilainya. Pertama, adalah karena secara klutural Labuan Bajo sebagai salah satu bagian dari wilayah adat Manggarai tidak memiliki struktur adat yang kuat. Pada saat yang sama nilai-nilai historis, budaya dan bahkan sosial dari tanah itu sendiri tercerabut dengan sendirinya. ―Khusus untuk wilayah kedaluan Nggorang tidak mengenal mengenal atau tidak berlaku berlaku filosofi gendang one lingko peang , tetapi secara eksofisio ditunjuk ditunjuk untuk mengatur pemanfaatan tanah. Wilayah Nggorang merupakan bagian dari Hamente Boleng dan Kempo akibat proses kawin mawin. Demi pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka Dalu Bintang waktu itu diberi kepercayaan untuk memimpin wilayah ini. Nggorang sendiri tidak punya kampung adat dan struktur adat. Nggorang merupakan pusat persekutuan adat Nggorang‖ ―Dalam pembagian tanah harus melalui prosedur adat. Dalu Nggorang Nggorang sekaligus sebagai lembaga adat. Sementara itu, kata tua golo hanya ada di Manggarai. Permasalahan tanah muncul atau terjadi kekacauan karena ada tua golo yang

dibentuk kemudian diberi kewenangan untuk melakukan pembagian tanah‖ Demikian penjelasan Anton Hantam, salah satu pelaku sejarah dan tokoh Masyarakat Adat Labuan Bajo.

rata dinyatakan berbatasan dengan tanah adat. Dan tanah adat yang mana dan adatnya siapa, tidak jelas. Beberapa warga yang dikonfirmasi menjawab tidak tahu sehingga Kades membuat surat rekomendasi agar sertifikat-sertifikat itu ditarik karena tidak punya dasar dan kekuatan. Lokasi yang paling rawan ada di tanah genang dan di Ujung Bandara‖ jelas Agus.

Problem pertama di atas kemudian membawa dampak pada problem-problem selanjutnya, kedua, yakni perihal system pembagian tanah yang tidak jelas. Menurut Camat Komodo Abdullah Nur, sebagian besar tanah bermasalah yang Keempat adalah lemahnya koordinasi sementara ini menjadi pemicu konflik di dan pengawasan pemerintah itu sendiri. ―Salah satu sumber konflik tanah ada Labuan Bajo adalah tanah-tanah yang ―Salah pada BPN, tanah di Menjerite sedang dibagi pada era 90-an. dalam persengketaan tetapi sertifikat tanah sudah diterbitkan. Ada hak ke ―Rata-rata ―Rata-rata tanah yang bermasalah pemilikan atas tanah. Lalu Akta Notaris sekarang merupakan hasil pembagian melakukan proses pengaktaan. Mestinya pada tahun 1990-an. Banyak tanah perlu koordinasi dan koordinasi dengan digugat, sertifikat digugat, pejabat- pihak perijinan karena berkaitan dengan pejabat digugat, ada surat pelepasan tata ruang‖ jelas Alfons, tokoh muda di ganda‖ katanya. Dan Dan perihal itu menjadi menjadi Labuan Bajo. kerumitan tersendiri dalam proses penyelesaian konflik tanah. Di atas semua problem-problem itu, dan

ini poin terakhir, kelima, bahwa menjadi Sebagaimana dijelaskan oleh Martin jelas jika jual beli tanah di Labuan Bajo Ndeo Kakanwil Badan Pertanahan Na- menjadi tidak terkontrol. Cypri Jehan sional Manggarai Barat bahwa banyak Paju Dale, peneliti dan aktivis dari Rumah masyarakat mengklaim bahwa tanahnya Baku Peduli menjelaskan bahwa tanah di dibagi secara adat, tetapi batas-batas Labuan telah bergeser fungsinya. tanahnya tidak jelas. ―Ada banyak persoalan tanah yang rumit. Ada pembagian ―Ketika tanah menjadi komoditas maka tanah oleh tua golo. Persoalan rumit ada soal di sana karena dikuasai untuk karena ada tanah di lokasi yang sama kepentingan invetasi. Masalah besar diserahkan oleh orang yg berbeda. Ba- adalah tanah-tanah mulai dikuasai oleh gaimana dibilang tanah adat sementara perusahaan besar atau oleh koorporasi batas wilayah adat juga idak jelas. besar, oleh investor dari luar negeri. (Contoh kasusnya) di Golo Mori ada Soal transisi dari tanah kolektif ke tanah tanah yang dikomplain oleh warga dari invetasi. Ini merupakan proses pemiskidesa lain‖ ujarnya. nan bersama. Perhatian penting ketika tanah sudah menjadi komoditas. Jangan Ketiga, problem lain adalah perihal le- sampai sebagai anak tanah kita tidak galitas kepemilikan tanah. Agus Albu, warisi tanah kita tapi oleh orang luar. Kepala Desa Batu Cermin Labuan Bajo Ada proses peminggiran secara kolektif, mengatakan bahwa di Labuan Bajo ban- lewat proses-proses proses-proses politik, lewat kebijayak sekali tanah yang bersertifikat ganda. kan dll‖ katanya. *** ―Ada sekitar 90 sertifikat yang bila ditelusuri tidak punya alas hak untuk terbit sertifikat tanah. Semua sertifikat rata-

Ini merupakan proses pemiskinan bersama. Perhatian penting ketika tanah sudah men jadi komoditas. Jangan sampai sebagai anak tanah kita tidak warisi tanah kita tapi oleh orang luar. Ada proses peminggiran secara kolektif, kolektif, lewat proses-proses politik, lewat kebijakan dll‖

17

POLA-POLA KEPEMILIKAN DAN KONFLIK TANAH DI LABUAN BAJO *) TEAM RISET

Ketidaktegasan bahkan kelemahan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait kontrol atas sumber daya alam secara khusus tanah, air, pesisir dan pulau-pulau justru memperparah konflik tanah yang sementara ini terjadi di Labuan Bajo dan sekitarnya.

tarnya terjebak menjadi salah satu komoditas yang paling menggiurkan.

Pertama adalah secara sosial-kultural ada kerapuhan identitas. Bahwa tanah sebagai sumber hidup dan kehidupan tercerabut dari akar-akarnya. Secara sosial dan kultural, Labuan Bajo dan sekitarnya nyaris tidak punya identitas yang jelas. Kedaluan Nggorang sebagai salah satu tumpuan rujukan pun diperdebatkan keberadaanya dalam kaitan dengan status kepemilikan tanah-tanah di Laenarik untuk menelisik prob- buan Bajo dan sekitarnya. Pengklaiman lem dan konflik tanah yang atas tanah sebagai tanah ulayat pun terjadi di Labuan Bajo. Dari dipersoalkan karena tidak punya batassana kita menemukan beragam sumber batas yang jelas. soal. Pun perihal kepentingan apa yang bermain di dalamnya. Ada sebutan bahwa Labuan Bajo meru-

M

Catatan kami, terdapat dua soal utama mengapa tanah di Labuan Bajo dan seki-

pakan tanah yang tak bertuan. Perihal itu menunjukkan dengan amat jelas keterkaitan antara tanah dan kepemilikan yang sah. Masuknya Negara yang men-

gintervensi membagi-bagi tanah di periode 1990-an justru menimbulkan konflik yang serius yang hingga kini tak tuntas dikupas-urai. Soal-soal ini justru tak dapat ditangani secara memadai oleh Negara. Hal ini disebabkan karena, Kedua ketidakjelasan, ketidaktegasan bahkan kelemahan kebijakan dan regulasi pemerintah terkait kontrol atas sumber daya alam secara khusus tanah, air, pesisir dan pulaupulau. Negara melalui pemerintah daerah justru terjebak dalam permaian pasar itu sendiri. Fakta menunjukkan itu, pertama, beragam konflik tanah yang terjadi di Labuan Bajo dan sekitarnya tidak sedikit yang melibatkan Negara sebagai sumber soal. Kedua ada pula oknum pejabat Negara yang justru menjadi makelar tanah *)

18

CONTOH KASUS

“MENGAPA SAYA DIINTEROGASI Laporan wawancara Kornelis Rahala dengan Michael Amadoren terkait konflik tanah kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo

K

asus sengketa tanah antara dir- rai Barat. Dalam pertemuan itu, pemerininya selaku penggugat (Michael tah mengakui hak milik tanah itu sebagai Amadoren) melawan para ter- milik Amadoren setelah pemerintah gugat masing-masing Pemerintah daerah mempelajari semua dokumen ke(Pemda) Kabupaten Manggarai Barat, pemilikan. Menurut pengakuan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Badan Amadoren melalui para kuasa hukumnya Pertanahan Nasional dan aparat Polisi menyebutkan bahwa pada saat itu, tidak Pamong Praja (Pol.PP) (Pol.PP) Kabupaten Mang- dibuatkan berita acara pertemuan karena garai Barat berlangsung di Pengadilan pemerintah tidak menyiapkan juru tulis Negeri Labuan Bajo, Kabupaten Mangga- untuk menulis hasi-hasil rapat mereka. rai Barat beberapa waktu lalu. Namun anehnya, pada tanggal 28 Maret 2011 melalui surat bernomor : Kasus itu bermula pada bulan Februari Pem./130/77/III, pemerintah setempat 2009 lalu di mana pemerintah Manggarai secara tiba-tiba mengeluarkan surat laBarat berniat hendak membangun kantor rangan bagi korban untuk tidak melakuKejaksaan Negeri Labuan Bajo di atas kan kegiatan di atas tanah miliknya. sebagian dari tanah miliknya seluas kurang lebih 3.000 M2. Rencana pemer- Menaggapi surat larangan pemerintah intah tersebut mendapat penolakan dari tersebut, pemilik lahan melayangkan pihak pemilik tanah. Dengan adanya surat bernomor: 03/pribadi/III/2011 reaksi penolakan itu, pada bulan Juni tanggal 29 Maret 2009 kepada pemerin2009 pemerintah mengundang dirinya tah yang isinya antara lain meminta peuntuk bertemu di rumah jabatan bupati merintah untuk menjelaskan dasar keManggarai Barat. ―Waktu itu saya datang pemilikan tanah tersebut sehingga pemenghadap pemerintah, tetapi saya merintah melarang pihaknya melakukan malah diinterogasi seperti seorang pelaku kegiatan di atas tanah miliknya sendiri. kejahatan. Padahal, waktu itu mereka Namun, permintaan pemilik lahan tidak undang saya datang untuk mencocokan pernah ditanggapi oleh pemerintah dokumen. Anehnya, bukan mencocokan setempat. Sebaliknya, pemerintah malah dokumen malah saya diinterogasi. Jadi justru menerbitkan surat larangan yang saya lalu mengambil sikap menggugat baru. Surat bernomor: Pem. 131/106/ secara hukum. Biarlah hukum yang nanti V/2011 tanggal 9 Mei 2011 itu pada intimembuktikan kebenarannya.‖ tandasnya. nya kembali melarang pemilik tanah untuk tidak melakukan kegiatan di atas Adapun hasil pertemuan saat itu yakni tanah tersebut. Pemerintah mengklaim Bupati Manggarai Barat secara lisan bertanah itu merupakan milik pemerintah janji kepada pemilik lahan, pihaknya daerah. akan memperhatikan hak pemilik lahan atas tanah tersebut dan berjanji akan Belakangan, tepatnya tanggal 12 Mei menyelesaikan masalahnya secara baik. 2011 atas undangan pemerintah, diadaNamun, janji pemerintah tersebut be- kan pertemuan antara pemilik tanah denlakangan tak pernah terealisasi. Sebali- gan pemerintah di kantor bupati Mangknya, di atas lahan itu mulai dibangun garai Barat. Rapat itu dihadiri sejumlah kantor Kejaksaan Negeri. Karena hasil pejabat antara lain Kabag Tata Pemerinpertemuan sebelumnya tidak direalisasi- tahan, Ambrosius Syukur, Kabag Hukum kan oleh pemerintah maka pada tanggal Pemda Mabar, Agustinus Hama dan Ka9 Desember 2010 melalui surat bernomor sat Pol. PP, Robertus Ngolong. Perte02/Pribadi/XII/2010 pemilik tanah menu- muan itu sendiri menemui jalan buntuh lis surat kepada pemerintah yang isinya karena pemerintah mengklaim tanah antara lain meminta pemerintah agar tersebut merupakan milik pemerintah menyelesaikan masalah tanah tersebut. daerah. Namun, uniknya saat pemilik tanah mendesak pemerintah untuk Menanggapi surat tersebut, pada tanggal menunjukkan bukti-bukti kepemilikan 15 Februari 2011 diadakan pertemuan atas tanah tersebut, pemerintah tidak antara pemilik tanah dengan pemerintah mempu menunjukkan bukti-bukti kedaerah di rumah jabatan bupati Manggapemilikan. Hasil rapat tersebut juga

tanpa dibuatkan berita acara penyelesaian oleh pemerintah setempat. Meskipun status tanah tersebut masih bermasalah,namun anehnya secara diam -diam pihak pertanahan menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dengan nomor 9 tahun 2010. Tindakan Badan Pertanahan itu mendapat sorotan para kuasa hokum dan pemilik tanah. Badan Pertanahan Nasional di Labuan Bajo pun digugat karena dinilai iku melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan sertifikat tanah yang bukan milik Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ataupun pemerintah Manggarai Barat. Mereka menilai baik data yuridis, data fisik dan data-data lain yang dipakai oleh Badan Pertanahan Nasional untuk proses penerbitan sertifikat hak pakai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pula tindakan pemerintah Manggarai Barat yang mengklaim dan mengaku tanah tersebut merupakan hak miliknya serta mengalihkan hak milik orang serta melarang pemilik tanah untuk melakukan kegiatan di atas tanah miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi, meskipun sengketa tanah masih berjalan namun pembangunan kantor kejaksaan terus dilakukan. Atas tindakan itu, pemilik tanah melalui kuasa hukumnya melakukan teguran dan gugatan hukum. Surat teguran itu pernah dikirim kepada semua pihak yang isinya agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut akan tetapi berbagai teguran itu tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah. Belakangan sikap kesewenang-wenangan pemerintah daerah terus dilakukan dengan tindakan pembongkaran dan penghancuran pagar dan rumah milik korban. Peristiwa brutal dan tidak berperikemanusiaan dengan menyalahgunakan kekuasaan itu dilakukan oleh pemerintah Manggarai Barat pada tanggal 12 Mei 2012 lalu. Tindakan pemerintah tersebut dinilai merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM). *) *) Editor : Team Riset

19

BANYAK DOKUMEN TANAH YANG HILANG DAN SENGAJA DIHILANGKAN Banyak pula dokumen yang sudah hilang atau sengaja dihilangkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu sehingga untuk mendapatkan kembali dokumendokumen tersebut cukup sulit. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa peta, sertifikat atau suratsurat penyerahan baik oleh tua golo maupun dalu di masa lalu.

Agus Albu Kepala Desa Batu Cermin

Pemerintah mesti segera mengambil langkah-langkah konkrit antara lain melakukan penelitian dan pengka jian kembali terhadap seluruh dokumen pertanahan dan menelisik kembali proses-proses penyerahan kemudian melakukan identifikasi terhadap semua tanah baik tanah-tanah yang bersifat komunal maupun pribadi untuk kemudian disertifikasi atau dicarikan solusi-solusi yang tepat guna menyelesaikan persoalan tanah di wilayah ini secara damai dan bermartabat.

K

onflik-konflik tanah yang marak terjadi di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya tidak terlepas dari akibat adanya intervensi pemerintah daerah dalam membagi-bagi tanah ulayat masyarakat adat. Bahkan disinyalir ratarata tanah yang bermasalah merupakan hasil pembagian yang dilakukan oleh se jumlah oknum pegawai pertanahan pada masa lalu. Tidak semua tanah di kota Labuan Bajo dan sekitarnya adalah bermasalah. Hal ini membuktikan bahwa tanah-tanah yang dulu dibagi oleh para fungsionaris adat baik proses pembagian dilakukan oleh dalu maupun oleh para tua golo, relatif tidak bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi fungsionaris adat kala itu mendapat legitimasi masyarakat atau komunitas adat setempat. Maraknya konflik tanah justru lebih banyak muncul di kawasan-kawasan yang dulu pernah dibagi oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah setempat.

―Sebenarnya tidak semua tanah di kota kot a Labuan Bajo bermasalah. Rata-rata tanah bermasalah merupakan wilayah yang dulu pernah dibagi oleh pemerintah. Dalam perjalanan, tanah-tanah itu sebagian disertifikat oleh badan pertanahan tanpa memeriksa asal usul tanah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan dan lain-lain,‖. lain-lain,‖. Akibatnya, belakangan masyarakat mereklaim tanah-tanah tersebut. Beberapa kawasan yang rawan konflik antara lain wilayah Pantai Wae Cicu, Batu Cermin, Bukit Cinta atau kawasan ujung bandara udara dan kawasan Menjerite. Wilayah-wilayah tersebut sebagian besar lahan merupakan hasil pembagian oleh tim khusus yang direkomendasi oleh pemerintah setempat. Akibatnya belakangan memunculkan konflik dan pertentangan di tengah masyarakat baik antar individu maupun antar kelompok. Belakangan konflik tanah kian marak disinyalir karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai otoritas pembuat sertifikat dan badan notaris kurang cermat atau teliti dalam proses menerbitkan sertifikat tanah. Banyak pula dokumen yang sudah hilang atau sengaja dihilangkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu sehingga untuk mendapatkan kembali dokumendokumen tersebut cukup sulit. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa peta, sertifikat atau surat-surat penyerahan baik oleh tua golo maupun dalu di masa lalu. Pemerintah mesti segera mengambil langkah-langkah konkrit antara lain melakukan penelitian dan pengkajian kembali terhadap seluruh dokumen pertanahan dan menelisik kembali proses-proses penyerahan kemudian melakukan identifikasi terhadap semua tanah baik tanah-tanah yang bersifat komunal maupun pribadi untuk kemudian disertifikasi atau dicarikan solusi -solusi yang tepat guna menyelesaikan persoalan tanah di wilayah ini secara damai dan bermartabat. *) Editor: Team Riset

20

Pemerintah seolah menyerahkan kepada mekanisme pasar. pasar. Dalam jebakan ini, akhirnya masyarakat lokal menjadi tamu di atas tanahnya sendiri .

S

ebenarnya diskusi tentang masalah tanah sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu. Pada saat itu masyarakat sudah banyak membicarakan persoalan tanah termasuk dampaknya pada masalah social, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Termasuk tentang pengklaiman tanah sebagai dampak dari perkembangan dunia kepariwisataan. Persoalan tanah sudah muncul sejak Labuan Bajo dimekarkan menjadi kabupaten otonom dan menjadi destinasi utama wisata di Flores. Banyak investor mulai membeli tanah sehingga nilai jual tanah pun kian melambung. Sejalan dengan maraknya jual beli tanah berdampak pula pada nilai inflasi yang juga ikut merangkak naik. Akibatnya, masyarakat dengan ekonomi pas-pasan harus pandai mengatur ekonomi rumah tangga bahkan menjerit karena daya beli menurun.

Arie Marius Saridin, Pelaku Pariwisata Manggarai Barat

―Di website ada 2-3 2-3 broker yang terlibat bisnis tanah di Manggarai Barat dan itu terang-terangan tetapi pemerintah kita masa bodoh saja,‖

Repotnya, warga kita sendiri cederung menjual-beli tanah secara bebas tak terkendali. Masyarakat atau pemilik tanah rela melepas hak milik mereka kepada pihak investor atau pembeli karena keterdesakan ekonomi tanpa mempertimbangkan kehidupannya sendiri. Fenomena ini mesti mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat melindungi masyarakat lokal. Tetapi nyatanya, pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah seolah menyerahkan kepada mekanisme pasar. Dalam jebakan ini, akhirnya masyarakat lokal menjadi tamu di atas tanahnya sendiri. Pemerintah daerah mesti berinisiatif melakukan moratorium atas penjualan tanah tetapi bisa dengan system kontrak kerja sama. Pemerintah perlu membuat peraturan daerah perihal pembangunan hotel atau fasilitas wisata lainnya terutama yang berada di wilayah pesisir agar memberikan ruang yang cukup bagi akses masyarakat.

Bukan hanya itu, katakanlah jika ada Perda tentang bangunan home stay atau atau hotel misalnya, jika invetor tersebut hanya membangun 10 – – 15 kamar atau villa saja tentu mereka rugi maka mereka dengan tidak sendirinya membangun atau berinvestasi dengan dana miliaran rupiah. Masyarakat bisa membangun sendiri penginapan atau hotelhotel sederhana untuk para wisatawan. Pemerintah tidak mesti melarang tapi dengan adanya rambu-rambu yang jelas maka setiap investor yang mau berinvestasi dapat mengikuti aturan yang ada. Namun, jika tanpa regulasi atau peraturan daerah yang mengatur investor atau orang berduit maka mereka 9orangorang berduit) bisa dengan seenaknya membeli tanah dan membangun tanpa memperhatikan lagi kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Satu hal yang miris, pemerintah kita juga seolah membiarkan para broker asing datang melakukan jual-beli tanah. Di website ada 2-3 broker yang terlibat bisnis tanah di Manggarai Barat dan itu terang-terangan tetapi pemerintah kita masa bodoh saja. Minat investor terhadap kepemilikan tanah memang sangat tinggi namun di sisi lain masyarakat kita belum sadar atau mengerti tentang pentingnya tanah termasuk sumber daya alam yang kita miliki. Banyak tanah-tanah di pesisir Labuan Bajo yang sudah habis dikuasai oleh pemodal dan mereka dengan seenaknya memagari tanah-tanah mereka sehingga menutup akses bagi masyarakat lokal untuk menikmati alam laut. Padahal, pantai merupakan ruang publik yang seharusnya tidak boleh dijadikan milik pribadi. *) Editor: Team Riset

21

Tidak enak saya menyebut nama-nama mereka. Tetapi yang pasti, tanah ulayat nenek moyang kami dirampok lalu diperjualbelikan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab. Kini kami mengambilnya kembali. Bagi mereka yang merasa dirugikan, silahkan melapor kepada pihak berwajib Bonaventura Abunawan, Tuan tanah

*) Team Riset

K

awasan Menjerite merupakan dan tanpa menghormati hak-hak ulayat nenek moyang mereka. tanah terjanji bagi masyarakat masyarakat adat. Jelas Bonaventura Maka bersama ratusan warga Mbehal adat Mbehal. Mbehal. Terletak di tepi pan- Abunawan, seorang tuan tanah yang yang berasal dari 11 anak kampung, tai yang diapit gugusan bukit hijau men- berlokasi di Menjerite, Desa Rangko Kepada tanggal 24 Oktober lalu turun ke jadikan kawasan ini diincari banyak pihak camatan Boleng. lapangan. Mereka mengkapling dan terutama sejak Manggarai Barat dimekar ―Kami tidak rela tanah ulayat kami diper- mengambil kembali tanah-tanah mereka kan menjadi daerah otonom baru. julahbelikan tanpa prosedur yang benar. yang sudah diperjualbelikan kepada Ribuan hektar lahan bekas garapan Para penjual itu bukan pemilik hak pihak lain. masyarakat berikut sebagian hutan tutuulayat. Mereka adalah orang-orang yang Sebelum membagi-bagi tanah, mereka pan atau hutan lindung bahkan habis ditidak berhak membagi-bagi membagi- bagi tanah,‖ pamelakukan ritual adat meminta restu kampling dan diperjualbelikan kepada inparnya. sekaligus perlindungan dari roh penvestor dan oknum pejabat tertentu. Bona dan warga Mbehal geram, ratusan guasa alam jagat raya. Fenomena jual-beli tanah tanpa hak ini hektar tanah Menjerite nyaris habis dimembuat warga Mbehal selaku pemilik Sekitar 70 hektar tanah dikampling kemkapling-kampling oleh ratusan orang ulayat berang. bali termasuk tanah-tanah yang sudah baik pengusaha, pejabat maupun warga jatuh ke tangan para pengusaha dan Kawasan itu tidak boleh diambilalih begitu biasa. Padahal, tanah di wilayah itu meoknum pejabat negara. saja oleh orang-orang yang tidak bertang- rupakan hak ulayat adat Mbehal yang gung jawab tanpa prosedur yang benar diwarsikan secara turun temurun oleh

22

―Kami mengambil dan membagi-bagi membagi-bagi kembali tanah-tanah itu. Karena bagi kami, tanah-tanah itu hak ulayat masyarakat Mbehal. Dan mereka yang membagi dan menjualbelikan tanah-tanah itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab,‖ tambah Tua Golo Mbehal, Alex Makung. Di lokasi itu juga langsung dibentuk sebuah kampung baru yang mereka namai Kampung Wae Hali. Nama Wae Hali berarti mata air yang digali. Warga Mbehal tidak menghendaki bila hak -hak mereka diambilalih begitu saja tanpa prosedur yang benar dan tanpa musyawarah mufakat. Data yang diperoleh dari masyarakat Mbehal menyebutkan, selain puluhan gusaha, sejumlah oknum pejabat di kup pemerintah Manggarai Barat memiliki tanah di kawasan itu.

adat penlingpun

―Semua data nama baik pengusaha maupun oknum pejabat ada pada kami. Beberapa pejabat dan pengusaha sudah datang bertemu dengan kami dan mereka meminta agar tanah mereka dikembalikan tetapi saya tidak mau. Kalo mereka keberatan, silakan lapor kami ke aparat penegak hukum. Ada juga yang mau kasih saya uang tapi saya bilang kalau saya mau kaya, saya bisa kaya tetapi perjuangan

N digali. Konon, hidup sepasang suami ama Wae Hali berarti mata air yang

saya bukan untuk diri sendiri tapi untuk tidak akan menyurutkan langkah mereka masyarakat banyak yakni warga Mbehal untuk memperjuangkan hak-haknya. pemilik sah atas hak ulayat tanah,‖ tu ―Kami tahu, perjuangan ini tidak ringan kasnya. karena harus berhadapan dengan orang Bona dan tua golo Mbehal menyebut- -orang yang punya uang dan kuasa. kan, tanah-tanah di Menjerite mulai Tapi kami tidak akan mundur,‖ tegasdibagi oleh oknum-oknum yang tidak nya. bertanggungjawab sejak tahun-tahun Bagi Bona dan warga Mbehal, terror dan awal Manggarai Barat dimekarkan sebaancaman merupakan bagian dari pergai sebuah kabupaten. juangan. Sebagian tanah dibagi oleh Kepala Desa Rangko yang kini sudah almarhum, lain- Seorang oknum pengusaha yang merasa nya dibagi oleh broker-broker penjual dirugikan dikabarkan pernah memfasilitanah baik oleh oknum warga setempat tasi sekelompok orang dari luar daerah maupun oknum pegawai dilingkup peuntuk melakukan aksi terror dengan merintah Manggarai Barat. Kini, tanah- terjun langsung ke lokasi dan mengkaptanah itu sudah diambilalih oleh warga ling-kapling tanah. Mbehal. Sebanyak 318 Kepala Keluarga Namun, aksi sekelompok orang itu be(KK) Mbehal menguasai kembali tanahlakangan berhenti ketika ratusan warga tanah itu. Mbehal turun ke lokasi dan mengambil Meskipun sebagian tanah sudah direk- kembali lahan-lahan mereka. laim oleh warga Mbehal, namun menurut penuturan Bona, perjuangan ini be- Belakangan diketahui bahwa kelompok lum selesai. Bona mengaku perjuangan warga yang diperkirakan berjumlah 40 untuk mendapatkan kembali hak-hak orang itu sengaja disewa oleh seorang warga Mbehal tidak sepi dari tantangan oknum pengusaha dan ke-40 orang itu pun telah dibagikan tanah masingdan halangan. masing berukuran 20 x 150. Para Aksi terror dan penghadangan secara pekerja tersebut dibagikan tanah sekafisik oleh pihak-pihak yang merasa ligus mereka dijadikan tameng untuk dirugikan kerap ia hadapi. Namun bagi melindungi tanah milik sang pengusaha Bona dan warga Mbehal, aksi-aksi itu yang dibeli dari para broker tanah. tanah. *)

langkan pasangan suami istri itu dengan mengikat dan membuang mereka ke istri di Kampung Mbehal. Mereka terkenal jurang. Hari yang ditunggu pun tiba. memiliki ilmu tinggi. Keduanya dianggap Sepasang suami istri diikat dan dibuang sebagai orang yang sering membuat ke tepi jurang di kawasan Menjerite. warga kampung menderita sakit dan keNamun ajaib, mereka tidak mati. Bematian. Kedua suami istri itu pernah lakangan diketahui suami istri tersebut dianiaya dan dibunuh namun tidak pernah tetap hidup. Untuk memenuhi kebutuhan mati. hidup mereka sehari-hari, mereka mengPada suatu waktu, para tetua adat gali sebuah sumur tidak jauh dari jurang, berkumpul dan berencana untuk menghi- tempat mereka dibuang. Hingga kini,

mata air itu masih ada dan lokasi itu pun dijadikan sebagai tapal batas antara Nggorang dan Mbehal. Sejarah itu masih terpatri baik dan dikisahkan secara turun temurun hingga generasi sekarang. Berangkat dari sejarah panjang masa lalu, Bona dan masyarakat Mbehal merasa kawasan Menjerite adalah tanah ulayat yang harus direbut kembali dan mereklaim tanah-tanah itu merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi konflik kepentingan.

23

ejarah masyarakat adat Mbehal tak dapat dilepaspisahkan dari filosofi luhur gendang one lingko pe‘ang yang dianut oleh masyarakat Manggarai pada umumnya. Menelusuri sejarah Mbehal, patut dilihat dalam kerangka filosofi luhur di atas.

S

wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari ulayat Mbehal.

Menurut Bona Mbehal berbeda dengan kedaluan Nggorang ―wilayah dibawah kekuasaan Kedaluan Nggorang yang meliputi kota Labuan Bajo dan sekitarnya tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang terkandung dalam filosofi gendang one lingko pe‘ang . Karenanya, kawasan Nggorang dan Labuan Bajo merupakan bagian tak terpisahkan dari ulayat Mbehal. Sejarah ini perlu diluruskan,‖ kata Bona.

Sejarah bagi Bona tidak pernah bohong dan merupakan titian hidup yang tak boleh diabaikan begitu saja. Berbagai kasus tanah yang belakangan ini marak terjadi di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu yang penuh dengan pertarungan dan manipulasi.

Bukti bahwa Dalu Nggorang tidak memiliki hak ulayat tanah dan tidak punya kewenangan untuk membagi tanah dapat ditelusuri dari sejumlah even antara lain pada saat kegiatan randang (upacara pembukaan kebun baru) tua adat Mbehal selalu diundang untuk memimpin ritual adat.

Situasi kian carut marut manakala pada tahun 1980-an pemerintah membentuk fungsionaris adat Nggorang dibawah kepemimpinan Ishaka. Pengangkatan fungsionaris adat tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu ter jadinya berbagai konflik tanah di wilayah ini termasuk kasus tanah di kawasan Menjerite. Bonaventura Abunawan

Bona menyatakan, bila pemerintah ingin menyelesaikan konflik-konflik tanah di wilayah ini maka pemerintah hendaknya tidak mengabaikan sejarah masa lalu.

Ia menyebut, situasi kian carut marut manakala pada tahun 1980-an pemerintah membentuk fungsionaris adat Nggorang dibawah kepemimpinan Ishaka. Pengangkatan fungsionaris adat tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai konflik tanah di wilayah ini termasuk kasus tanah di kawasan Menjerite. *)

Pada tahun 1962 diadakan acara randang Capi di Lingko Walang. kala itu masyarakat adat Nggorang meminta gendang (tua adat) dari Mbehal bernama Jangko untuk memimpin ritual adat randang. Demikian pula pada upacara adat randang di di Lingko Sampang Alak di Desa Nggorang tua gendang dari dari Mbehal diundang oleh masyarakat setempat karena masyarakat menyadari dan tahu sejarah tanah-tanah adalah ulayat masyarakat adat Mbehal. Dalam sejarah perjalanan kekuasaan sebagian wilayah Manggarai di bawah Kesultanan Bima, Mbehal yang merupakan bagian dari kedaluan Boleng tidak pernah ditaklukan atau dijajah oleh Kesultanan Bima dalam kerjasamanya dengan Kera jaan Goa. Karena Mbehal sulit ditundukan maka dengan berbagai tipu muslihat, Bima ingin menguasai seluruh wilayah kedaluan Nggorang yang meliputi Labuan Bajo dan sekitarnya. Kala itu penguasa penjajah berusaha menganeksasi wilayah dengan memanfaatkan beberapa kekuatan lokal melalui menginfiltrasi demi menaklukan dan menguasai

24

Lima azas utama sebagai way of life orang Manggarai yakni : Pertama , Mbaru Bate Kaeng yakni yakni rumah sebagai tempat tinggal; Kedua, Uma Bate Duat yaitu adanya lahan atau lingko (tanah persekutuan adat) sebagai sumber kehidupan; Ketiga, Natas Bate Labar yaitu yaitu adanya halaman rumah sebagai tempat untuk bermain dan untuk mengadakan ritus-ritus adat atau aktivitas lainnya; Keempat, Wae Bate Teku artinya, artinya, ketersedianya air sebagai salah satu sumber kehidupan yang digunakan untuk mandi, memasak mencuci dan mengairi persawahan serta kelima, Compang yaitu yaitu tugu sebagai altar atau tempat untuk mengadakan upacara atau ritus-ritus adat yang menghubungkan manusia dengan alam, manusia dengan pencipta serta manusia dengan sesama manusia lainnya.

Gendang One Lingko Pe’ang

O

rang Manggarai pada umumnya memiliki kearifan-kearifan lokal dalam hal penguasaan dan sistem pengelolaan sumber daya alam terutama tanah. Mereka mengenal sejumlah istilah dan sebutan yang berkaitan dengan sistem dan kewenangan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti sebutan Tuan Golo, Tua Teno dan Mbaru Gendang . Istilah-istilah itu berhubungan erat dengan sistem penguasaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya yang masih berlaku dan dipraktekan sampai sekarang. Dalam menjalankan pemerintahan lokal atau masyarakat adat, orang Manggarai melandaskan pada lima azas utama sebagai way of life orang Manggarai yakni :

Pertama , Mbaru Bate Kaeng yakni rumah sebagai tempat tinggal; Kedua, Uma Bate Duat yaitu yaitu adanya lahan atau (tanah persekutuan adat) sebagai lingko (tanah sumber kehidupan; Ketiga, Natas Bate Labar yaitu adanya halaman rumah sebagai tempat untuk bermain dan untuk mengadakan ritus-ritus adat atau aktivitas lainnya; Keempat, Wae Bate Teku artinya, ketersedianya air sebagai salah satu sumber kehidupan yang digunakan untuk mandi, memasak mencuci dan mengairi persawahan serta kelima, Com- pang yaitu tugu sebagai altar atau tempat untuk mengadakan upacara atau ritus-ritus adat yang menghubungkan manusia dengan alam, manusia dengan pencipta serta manusia dengan sesama manusia lainnya. Persekutuan dan kekerabatan orang Manggarai terkenal sangat kuat dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Bila menghadapi persoalan, mereka cenderung mengedapankan penyelesaiaan adat ketimbang hukum positif meskipun di sejumlah wilayah karifankearifan lokal itu semakin tergerus. Bila ada gagasan atau rencana untuk pembagian tanah misalnya, mereka bisa datang kepada Tua Kilo atau atau Tua Panga (kepala suku) atau bisa langsung kepada Tua Golo (Kepala kampung) untuk bermusyawarah atau melakukan musyawarah kampung atau dikenal dengan istilah lonto leok bantang cama (duduk melingkar sambil musyawarah bersama/ sidang adat). Dalam penyelesaian suatu konflik, baik menyangkut konflik tanah maupun konflik sosial lainnya, penyelesaiannya bersifat berjenjang. Para pihak bisa menyelesaikan pada tingkatan masingmasing kilo atau masing-masing panga tergantung pada muatan dan jenis dan pelanggarannya. Setiap persoalan yang terjadi, biasanya dapat diselesaikan secara damai dengan mekansime hambor atau perdamaian adat. Keputusan yang diambil selalu dengan ―kata salah atau benar‖ dan bukan ―kalah atau menang‖. Setiap keputusan selalu berdasarkan pada prinsip

ipo ata poli wa tanan toa nganceng lait kole (apa yang telah diputuskan bersama, tidak boleh digugat kembali). Demikian pula sanksi adat terhadap pelanggar atau pelaku tidak berupa uang melainkan berupa benda dan hewan seperti tuak, ayam, anjing, babi dan sebagainya. Sementara itu, penguasa tanah adat di Manggarai adalah Tua T ua Golo . Tua Golo dapat melimpahkan kuasanya kepada Tua Teno untuk membuka atau membagi suatu lingko (tanah adat). Tua Teno inilah inilah yang mengatur gendang one lingko pe‘ang yakni mulai dari rumah adat sampai pembagian tanah serta struktur adat dan aturan wono (upeti) diatur oleh Tua Teno . Sebelum suatu lingko atau tanah komunal adat dibagi, Tua Teno yang yang mendiami suatu rumah adat (mbaru ( mbaru gendang ) lalu mengumpulkan semua anggota suku guna bermusyawarah bersama (lonto (lonto leok bantang cama ) untuk mengatur pembagian tanah secara adil dan bijaksana. Ada beberapa jenis lingko (tanah (tanah adat) di Manggarai: Lingko Rame/Lingko Randang yakni tanah yang dibuka dengan ritual adat dan ditandai dengan pemotongan korban seekor kerbau atau babi berbulu merah (ela ruang). ruang). Tanah adat yang dibuka dengan mengorbankan kerbau tersebut disebut Lingko Rona sedangkan sedangkan tanah adat dengan mengorbankan seekor babi merah disebut Lingko Wina . Kemudian, diantara salah satu lingko lagi dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan ritual adat dengan mengorbankan seekor babi. Upacara ini dilakukan setiap tahun yang disebut Penti yakni upacara adat syukuran atas hasil panen. Sedangkan Lingko Saungcue yakni yakni tanah adat yang dibuka dengan ritual adat dengan mengorbankan seekor babi. Biasanya, bagi warga yang mendapatkan tanah pembagian tersebut diwajibkan melakukan ritual adat setiap tahun dengan mengorbankan satu ekor ayam di atas tanah mereka masing-masing.

25

Dalam pengelolaan tanah lingko , terdapat tiga mekanisme pembagian yakni mekanisme Lodok yakni pembagian tanah dengan bentuk segi tiga. Tua Teno yang bertugas melakukan pembagian berdiri tepat di tengah (mangka) atau di titik pusat tanah tersebut dan mengatur pembagian mulai dari dalam menuju keluar ke arah batas luar (cicing lingko). Istilah lain yakni Neol yakni pembagian tanah adat oleh beberpa orang wargayang dilakukan secara adil dan bijaksana dalam bentuk segi tiga dalam areal yang kecil dengan mendapat persetujuan Tua Teno dan Tua Golo . Pembagian dengan sistem Tobok yakni pembagian tanah sisa dari pembagian Lingko Lodok oleh beberapa orang warga di luar batas tanah adat (cicing lingko).

kembali berkumpul di tengah halaman kampung dan melakukan ritual adat di compang (tugu yang didirikan di tengah halaman rumah) dengan korban seekor babi sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan dan kemurahan Tuhan Tuhan dan leluhur yang telah menjaga, melindungi dan memberi mereka hidup. Menurut penuturan tua-tua adat, dari dulu kala tidak ada perang tanding antar golo di di Manggarai dalam rangka menaklukan satu golo atau menguasai apalagi menjajah golo lainnya. Hubungan antara golo diwarnai oleh persamaan derajat seperti dalam ungkapan : ―poti ―poti woleng beo, darat wole‘ng tanah‖ . Dalam pengertian murni tradisional setiap golo bersifat independen dalam bidang kekuasaan dan hak atas tanah.

Setiap tahun, komunitas adat atau golo/ beo merayakan penti . Agar pesta terselenggara dengan baik, Tua Teno yang mengatur pembagian upeti (wono) berupa berupa uang, beras, tuak, babi, kepada setiap suku atau warga. Biasanya, dalam pesta penti ini, ini, warga melakukan beberapa ritual adat seperti : Barong Wae yakni semua warga melakukan upacara adat di mata air, tempat warga sehari-hari menimbah air.

Antara golo, teno, rumah gendang dan lingko merupakan satu kesatuan kehidupan orang Manggarai yang tak bisa dipisah-pisahkan dan telah membentuk satu kesatuan social politik dan spiritual yang utuh. Lingko yang berbentuk bundar atau lingkaran dapat dilihat hubungannya dengan golo. Istilah golo itu sendiri berarti bukit atau juga kampung. Maka, dari atas bukit setiap orang dapat melihat dengan jelas ke arah bawah atas dasar bukit yang membenUpacara ini sebagai ucapan syukur kepada tuk sebuah sebuah lingkaran. Tuhan dan alam yang telah memberikan air untuk memenuhi kebutuhan hidup selu- Orang Menggarai juga mengenal tata ruh warga. Biasanya, dalam ritus adat ini ruang. Sistem penataan ruang, orang dikorbankan seekor ayam berwarna putih. Manggarai membagi wilayah berdasarTorong Ela Wee Penti yaitu yaitu setelah warga kan empat jenis yaitu Pong yakni yakni kawapulang dari mata air, mereka langsung san terlarang seperti kawasan yang termelakukan ritual adat di rumah gendang letrak dekat mata air; Puar merupakan untuk menghormati dan mengenang para kawasan hutan yang dapat dimanfatkan leluhur yang telah meninggal dunia. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti membangun rumah; Uma yaitu Biasanya, dalam ritus ini, dikorbankan satu kawasan yang dialokasikan untuk peekor babi. Karong Lodok yakni semua mukiman dan perladangan dan Satar warga turun ke lingko rame/lingko ran- yakni kawasan padang rumput atau sadang diiringi dang diiringi gong dan gendang dan mevanna yang berfungsi sebagai padang lakukan ritual adat dengan korban seekor penggembalaan ternak . babi di pusat moso atau tepat dititik tengah tanah tanah adat sebagai ungkapan syukur syukur Kini, dengan perkembangan dunia yang kepada Tuhan yang telah memberi mereka semakin modern dan perubahan yang hasil dari tanah yang mereka kerjakan. pesat, nilai-nilai kearifan lokal masyaraTorok Ela One Compang yakni setelah kat Manggarai perlahan-lahan mulai termelakukan ritual Karong Lodok warga ancam hilang.*)

―Tiap persoalan yang terjadi, biasanya biasanya dapat diselesaikan secara damai dengan mekansime atau perdamaian adat. Keputusan yang hambor atau diambil selalu dengan ―kata salah atau benar‖ dan bukan ―kalah atau menang‖.

26

27

KOLOM

“Hak ulayat merupakan merupakan hak tertinggi; tertinggi; hak -hak lain bersumber darinya”

Disari dari Makalah: Gregorius Jenahm, SH yang berjudul “Persoalan Hukum dalam Sengketa Tanah Ulayat” Oleh: Team Riset

Ada juga sengketa sengketa yang berawal berawal dari klaim penguasaan ―tanah―tanahtanah kosong‖, seperti bekasbekas bekas ladang, padang penggemp enggembalaan ternak dan hutan-hutan hutan-hutan belukar. Ketika di atas tanah tersebut dibuka untuk usaha tertentu, muncul klaim dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat masyarakat dan pemerintah. Jika pemerintah atau pengusaha yang mengusahakan tanah, masyarakat adat mengklaimnya sebagai tanah hak ulayat masyarakat adat mereka. Sementara, pemerintah menyatakan tanah tersebut sebagai tanah Negara.

S

engketa atau konflik adalah suatu keadaan dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertentangan untuk memperebutkan sesuatu yang bernilai bagi bagi pihak masing-masing. Konflik tanah sebagai bagian dari konflik sosial biasanya berasal dari klaim penguasaan atas sebidang tanah. Para pihak yang terlibat dalam konflik mengklaim bahwa tanah yang disangketakan adalah tanah yang berada dalam penguasaannya dengan alasan hak tertentu. Berkaitan relasi antara pihak dalam konflik, konflik tanah dibedakan atas dua yaitu konflik tanah yang sifatnya horizontal dan fertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar orang peroran-

gan atau antara kelompok masyarakat dalam masyarakat. Konflik jenis bersifat perdata semata-mata, yaitu masalah kepemilikan. Sedangkan konflik vertical adalah antara masyarakat dengan Negara, dimana masyarakat melakukan perlawanan terhadap aparat pemerintah yang sudah, sedang dan akan menguasai tanah masyarakat. Konflik ini tidak hanya beraspek perdata, tetapi terutama beraspek publik karena berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan Negara atas tanah. Pertanyaannya adalah sejauh mana Negara mengeluarkan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sengketa tanah ulayat adalah representasi sengketa agraria yang structural yang paling jelas. Sebab, dalam sengketa tanah ulayat masyarakat (adat) secara bersama-sama melawan kekuasaan Negara akibat dikeluarkannya atau dilaksanakannya kebijakan pertanahan oleh Negara yang merugikan dan menyisihkan masyarakat adat. Munculnya sengketa tanah ulayat biasanya diawali dengan: Pertama, adanya keinginan pemerintah untuk menyediakan tanah bagi kepentingang tertentu. Untuk mewujudkan keinginan tersebut pemerintah membebaskan atau melakukan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh tim penaksir harga tanah yang dipilih oleh pemerintah. Konflik biasanya terjadi ketika masyarakat tidak berniat untuk melepaskan sebidang tanah yang dikuasainya atau tidak puas dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah.

nan atau pengusaha hutan. Model ketiga adalah sengketa yang berawal dari klaim penguasaan ―tanah-tanah ―tanah-tanah kosong‖, seperti bekas-bekas bekas-bekas ladang, padang penggembalaan ternak dan hutan-hutan belukar. Ketika di atas tanah tersebut dibuka untuk usaha tertentu, muncul klaim dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat dan pemerintah. Jika pemerintah atau pengusaha yang mengusahakan tanah, masyarakat adat mengklaimnya sebagai tanah hak ulayat masyarakat adat mereka. Sementara, pemerintah menyatakan tanah tersebut sebagai tanah Negara. Pemerintah sebagai pihak yang kuat dengan segala monopoli kekuasaan dan kekerasan yang dimilikinya tentu saja tidak bisa dikalahkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mencoba untuk melawan, pemerintah menghadapinya dengan aparat militer dengan persenjataan lengkap. Akibatnya konflik pun berakhir dengan kekerasan, penyiksaan, pengusiran, penculikan dan pembunuhan. Menurut Erpan Faryadi (2004), activist KPA, sengketa-sengketa agrarian (terutama yang structural) yang banyak sekali terjadi selama diakibatkan oleh politik agrarian Orde Baru yang berintikan pada penguasaan kekayaan alam dan monopoli penguasaan atas tanah oleh Negara. Monopoli kekuasaan Negara atas tanah bukan hanya dari politik agrarian Orde Baru yang muncul setelah UUPA, tetapi justru mendapat justifikasi dan legalitasnya dalam UUPA sendiri. UUPA lah yang melahirkan dan menampilkan Negara yang kuat Orde Baru yang monopoli penguasaan tanah.

Konflik structural model kedua adalah Artinya, sepanjang tidak ada perbaikan masyarakat adat merebut kembali tanahkonsep hubungan antara negara dengan tanah yang diyakininya sebagai hak tanah, maka sepanjang itu pula akan ulayat yang sudah dikuasai atau dikelola terjadi sengketa tanah yang bersifat oleh pemerintah atau penguasa. Tanahstructural. Konflik antara masyarakat tanah ulayat yang pada zaman Belanda adat dengan pemerintah atau perusadiambil secara paksa dan tidak sah, kini haan besar akan tetap muncul sepanjang dikuasai oleh pemerintah atau penguasa masih ada investasi (pengusaha) dan sekarang melalui konversi hak dalam kebijakan pertanahan (pemerintah) yang UUPA . Beberapa contoh konflik tanah tidak menghormati hak-hak masyarakat. model ini banyak terjadi di Jawa, Kalimantan dan Sumatera antara masyarakat adat dengan dengan penguasa perkebu-

28

K

onsep hak ulayat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diambil dari hukum tanah adat. Dalam hukum adat, hak ulayat merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi. Sebagai hak tertinggi, hak ulalat mengandung dua aspek hukum yakni aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Aspek hukum perdata berkaitan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedang aspek hukum publiknya berkaitan dengan dengan tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah. Sementara itu, hak ulayat mencakup semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah menjadi hak seseorang maupun belum. Subjek hak ulayat adalah seluruh anggota masyarakat adat. Tugas atau kewenangan untuk mengelola dan mengatur serta pemeliharaan tanah dilakukan oleh penguasa adat. Konsep hak ulayat di atas diadopsi secara aneh oleh pembuat UUPA dengan dua cara. Pertama, konsep tentang hak ulayat sebagai penguasaan tertinggi

diterjemahkan ke dalam UUPA sebagai hak bangsa. Hak bangsa ini diatur dalam Pasal 1 UUPA. Istilah hak bangsa ini memang tidak disebutkan dalam UUPA. Nama hak bangsa diberikan oleh ilmuwan hukum untuk menyebutkan hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah. Hak bangsa ini mengandung tiga unsur penting yang sebagaimana tercakup dalam hak ulayat dalam hukum adat.

Hanya besaran atau cakupan luas tanah sebagai keduanya berbeda. Kalau hak bangsa mencakup semua tanah di wilayah NKRI, sedangkan hak ulayat dalam pasal 3 hanya mencakup tanah sebagian tanah di wilayah NKRI. Penempatan dua jenis hak penguasaan tanah yang tertinggi dalam UUPA memberikan dua implikasi dan konsekuensi logis sebagai berikut. Pertama, hak bangsa seharusnya hanya mencakup tanah-tanah di luar tanah-tanah ulayat. Sebab tidak dapat dibenarkan secara teoretis bahwa di atas tanah ulayat diletak dua hak penguasaan tertinggi.

Kedua, lembaga hak ulayat juga diadopsi dalam pasal 3 UUPA. Pasal 3 UUPA tertutama memberi penekanan pada adanya pengakuan hak ulayat dalam hukum tanah nasional. Dalam penjelasan pasal 3 ini dikatakan bahwa hak ulayat yang dimaksudkan dalam UUPA adalah Bagaimana mungkin ada hak yang beschikkingsrecht dalam kepustakaan tertinggi di atas yang tertinggi. Kedua, hukum adat. Beschikkingsrecht sebagai- jika hak bangsa juga mencakup tanahmana yang disebutkan di atas adalah 1) tanah ulayat, UUPA memang sejak awal hak penguasaan tanah yang tertinggi. 2) ingin membenturkan atau menciptakan memiliki aspek hukum perdata dan pub- konflik dalam penguasaan tanah-tanah lik. 3) Mencakup semua tanah yang ter- ulayat. Sebab, konflik ulayat menjadi dapat dalam wilayah masyarakat hukum konsekuensi logis dari pelaksanaan UUPA. Artinya jika UUPA diterapkan seadat. cara konsisten, pasti akan terjadi konflik Hakikat dan muatan isi hak bangsa tanah ulayat. dalam pasal 1 dan hak ulayat dalam pasal 3 adalah sama. Keduanya meru- Pertanyaannya adalah benarkah UUPA pakan hak penguasaan tanah tertinggi sungguh-sungguh mengakui hak ulayat dan beraspek hukum perdata dan publik. atau hanya sekedar meninabobokan masyarakat adat? *)

TIGA UNSUR PENTING TENTANG HAK ULAYAT DALAM HUKUM ADAT

TIGA UNSUR PENTING YANG TERKANDUNG DALAM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH

1.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi; hak-hak lain bersumber darinya.

1.

Adanya masyarakat adat dan kepala adat yang memimpin masyarakat adat tersebut.

2.

Hak ulayat memiliki aspek perdata (kepunyaan/ kepemilikan) bahwa semua tanah wilayah masyarakat adat atau kepunyaan bersama masyarakat tersebut dan aspek publik yaitu tugas atau kewenangan untuk mengatur penguasaan, pengelolaan, serta peruntukan tanah dilakukan oleh penguasa atau kepala adat.

2.

Adanya wilayah atau tanah bersama sebagai ―lebensraum‖ masyarakat masyarakat adat tersebut

3.

Adanya hubungan hukum antara masyarakat adat yang bersangkutan dengan wilayah/tanah tersebut.

3.

Hak ulayat mencakup semua tanah dalam wilayah masyarakat adat yang bersangkutan, baik yang sudah di-hak-i maupun belum.

29

KESAKSIAN

―Tanah paroki Labuan Bajo itu dulu diserahkan oleh bapak saya. Juga beberapa lokasi lainnya seperti tanah untuk kantor Lurah Labuan Bajo dan sejumlah sekolah dasar‖ Abdullah Ibrahim, (tokoh masyarakat Labuan Labuan Bajo)

A

bdullah Ibrahim (54) mengi- raera memimpin sebagai kepala kamsahkan nenek moyangnya terma- pung hingga diangkat menjadi kepala suk keturunan orang-orang Bajo desa perdana pada masa pemerintahan generasi pertama yang mendiami wilayah Orde Baru atau yang lebih dikenal denLabuan Bajo dan sekitarnya di saat gan istilah pemerintahan desa gaya baru. Manggarai masih dibawah kekuasaan ―Jadi, boleh dibilang kami termasuk ketuKerajaan Goa dan Kesultanan Bima. runan orang Bajo pertama yang menKakek-neneknya berasal dari Sulawesi. diami wilayah ini. Banyak tokoh-tokoh Kakeknya bernama Musu adalah seorang tua yang masih ingat sejarah Kepala Pemerintahan Bandar yang itu,‖ujarnya. memimpin Labuan Bajo mulai abad ke-18 pada masa kolonialisme. Sebagai orang Bajo yang sudah lama mendiami Labuan Bajo, Abdul demikian Kepemimpinan Musu digantikan oleh bapak tiga anak ini biasa disapa menneneknya Aburaera Ibrahim yang gaku ia mengetahui banyak hal seputar memimpin Labuan Bajo pada awal abad sejarah dan perkembangan Labuan Bajo ke-19 hingga Indonesia merdeka. Abudari waktu ke waktu. Dia menuturkan raera Ibrahim kemudian diangkat sebabahwa pada tahun 1960-an Labuan Bajo gai Kepala Kampung Labuan Bajo permasih merupakan perkampungan netama dalam system pemerintahan layan tradisional. Kawasan yang kini Hamente. Kepemimpinan Aburaera Ibradikenal dengan nama Kampung Ujung, him digantikan oleh Ibrahim Aburaera Kampung Cempah, Kampung Tengah (ayah dari Abdul Ibrahim). Ibrahim Abu-

dan Wae Kemiri adalah komunitaskomunitas nelayan tradisional yang berasal dari berbagai wilayah. Selain suku Bajo dan Bima ada juga suku Manggarai dan sejumlah suku kecil lainnya seperti Larantuka. Kala itu, meskipun berasal dari berbagai suku atau etnis namun warga selalu hidup berdampingan secara damai. Mereka membentuk komunitaskomunitas kecil di sepanjang pesisir Labuan Bajo. Pada umumnya, semua rumah penduduk masih berbentuk rumah panggung yang dibangun dengan posisi agak menjorok ke laut seperti rumahrumah suku Bajo pada umumnya. Jumlah penduduk pun masih sangat sedikit. Pada umumnya warga bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan cuma sedikit yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa seperti pedagang dan pegawai pemerintah.

30

Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk disertai perubahan tatanan pemerintahan, praktis membawa serta berbagai perubahan di tengah masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Perlahan tapi pasti, dari waktu ke waktu Labuan Bajo mengalami perubahan; dari kawasan perkampungan nelayan berkembang menjadi daerah perkotaan. Kawasan pesisir Labuan Bajo mulai didiami oleh orang dari berbagai latarbelakang suku, agama, ras dan golongan. Mereka datang dari berbagai penjuru. ―Saya masih ingat betul, pada tahun 1970-an, banyak pejabat dari Ruteng yang datang dan menginap di rumah kami, ketika bapak masih menjabat sebagai kepala kampung dan kepala desa. Bapak yang tampung mereka sebelum mereka mendapatkan rumah atau penginapan,‖kenang Abdullah. Dikisahkan bahwa sejak Labuan Bajo dipimpin oleh kakeknya hingga bapaknya Ibrahim Aburaera situasi Labuan Bajo dan sekitarnya relatif aman dan tak pernah muncul konflik-konflik social terutama konflik-konflik agraria seperti sekarang ini. Kondisi Labuan Bajo pada masa-masa itu sangat kondusif dan masyarakat selalu hidup dalam suasana damai. Setiap persoalan selalu diselesaikan secara baik melalui pendekatan adat-budaya serta peraturan yang ada. Dalam hal pem-

bagian tanah atau jual beli tanah misalnya, kepala desa selalu mencatat dan mengikuti aturan main yang ada seperti menerbitkan bukti pajak berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bagi pemilik tanah.

neneknya Aburaera Ibrahim yang terletak di Kampung Cempah Labuan Bajo. Rumah panggung terbuat dari balok besi itu diperkirakan sudah berusia lebih dari satu abad. Rumah tua nan sederhana itu kini berada di tengah himpitan rumahrumah tembok khas modern.

Ia mengaku sebagai penduduk ‗asli‘ atau generasi pertama yang mendiami wilayah Abdullah Ibrahim mengaku, ia membiarLabuan Bajo, orang tuanya dalam ka- kan rumah itu tetap berdiri kokoh sebapasitas sebagai kepala kampung atau gai bukti sejarah masa lalu. Rumah kepala desa, waktu itu ikut pula mem- panggung beratap sink itu selama ini bagi-bagikan tanah baik untuk dijadikan dihuni oleh saudara tuanya. Di samping sebagai hak milik pribadi maupun untuk rumah panggung milik nenek dan orang kepentingan umum. Ia memberi contoh, tuanya, dibangun pula home stay dan tanah gereja paroki Labuan Bajo dis- outlet UD Nelayan, tempat Abdul seerahkan oleh orang tuanya. keluarga membuka usaha. Berbagai alat tangkap ikan dan olahraga air tersedia di ―Tanah paroki Labuan Bajo itu dulu distoko ini antara lain pukat, tali, stik hingga erahkan oleh bapak saya. Juga beberapa alat tangkap berteknologi tinggi lainnya. lokasi lainnya seperti tanah untuk kantor Lurah Labuan Bajo dan sejumlah sekolah Selain menyediakan fasilitas alat tangkap khusus bagi para nelayan, di toko ini pula dasar,‖kisahnya. tersedia alat mancing bagi mereka yang Kini, di tengah pesatnya perkembangan doyan sport memancing. Di tengah kekota Labuan Bajo menjadi salah satu sibukannya berdagang alat tangkap, Abkota wisata internasional, jejak-jejak dul mengaku nenek moyangnya adalah Labuan Bajo tempo doeloe masih bisa pelaut karenanya, beberapa tahun lalu ia ditemui. Kisah perjalanan sejarah Labuan mulai mengembangkan budidaya ikan air Bajo masih cukup terpatri di hati Bapak tawar di lokasi tambak miliknya yang Abdul Ibrahim. Selain tuturan lisan yang terletak di Kampung Menjaga, sekitar 25 masih dapat diputar kembali, tapak-tapak km arah Selatan Kota Labuan Bajo. undur Labuan Bajo tempoe doeloe masih dapat ditemukan lewat beberapa bangunan tua yang masih berdiri kokoh *) Editor: Team Riset hingga sekarang ini. Salah satu diantaranya yakni rumah milik

Pesisir Labuan Bajo Manggarai Barat, yang terentang sepanjang Kampung Air sampai Kampung Ujung kian ki an hari kian padat. Makin banyak investor yang meliriknya sebagai tempat usaha.

31

PERSPEKTIF

TRAGEDY OF THE COMMONS

J

ika disepakati, maka tanah (land ) dan seluruh dimensi di seputarnya adalah sebuah unsur yang turut melandasi (constitutive (constitutive outside ) hidup manusia. Manusia hidup dan mengembangkan kehidupannya dari dan di atas tanah. Tanah memberi ruang dan segala potensi yang terkandung di dalamnya untuk itu. Dan manusia, pada gerak yang sama, memanfaatkan ruang dan potensi tersebut untuk kehidupannya. Pendeknya, sekali lagi, tanah untuk kehidupan manusia.

Potensi pariwisata memanipulasinya menjadi lebih hijau dan rimbun sehingga begitu menggoda ―para peternak‖ yang yang mulai berhitung untung-rugi kepemilikan dan pemanfaatan atas hamparan tanah itu.

Namun sejarah dalam segala lintasannya menghadirkan tanah tidak hanya sebagai sumber hidup, melainkan juga sumber soal. Secara tajam, sumber soal yang dimaksud digarisbesarkan pada soal hak kepemilikan atas tanah dan pemanfaatannya. Garrett Hardyn (1968) menyebut ini sebagai tragedi sumber daya milik bersama (tragedy (tragedy of the commons ). ). Seumpama, tanah adalah sebuah padang rumput hijau yang pada awalnya terbuka bagi peternak untuk memberi ternak mereka makan dari rumput-rumputnya. Ketika jumlah peternak dan ternak masih sedikit, tidak ada masalah. Namun ketika jumlah peternak yang masuk (tanpa mekanisme kontrol) makin banyak dengan asumsi penambahan jumlah ternak, masalah sudah pasti muncul terkait persaingan dan perebutan lahan. Meski tidak luput dari perdebatan di sana -sini, namun teori ini menancapkan secara tegas bahwa jika tidak ada mekanisme pengaturan yang baik dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah (yang dalam perspektifnya kala itu masih dilihat sebagai commons good ), ), maka akan muncul rentetan masalah yang mengancam keberlangsungan hidup manusia (tragedy (tragedy ). ). Padahal sejak awal, jika disepakati, tanah adalah untuk hidup manusia. Struktur kepemilikan tanah yang tidak adil, konflik —bahkan sampai ―perang tanding‖—kepemilikan tanding‖—kepemilikan tanah (baik hori-

32

Tanah untuk kehidupan manusia *) Edward Angimoy

sontal antarwarga, maupun vertikal antara warga dengan negara) privatisasi lahan publik, pencaplokan lahan ( land grabbing ), ), marginalisasi dan pengusiran, eksploitasi berlebih (over ( over exploitated ) atas potensi di bawah dan di atas tanah, dan seterusnya adalah rentetan soal tanah yang mengancam keberlangsungan hidup manusia itu tadi. Dengan memakai skema berpikir tragedy of the commons tadi —meski —meski dengan pemahaman yang hati-hati terhadap the commons —hamparan —hamparan tanah di Manggarai Barat (secara khusus kota Labuan Bajo dan sekitarnya) adalah ―padang rumput hijau‖ itu. Potensi pariwisata memanipulasinya menjadi lebih hijau dan rimbun sehingga begitu menggoda ―para peternak‖ yang mulai berhitung untung-rugi untung-rugi kepemilikan dan pemanfaatan atas hamparan tanah itu. Dan situasi terkini, ―padang rumput hijau‖ kota Labuan Bajo dan sekitarnya sudah mulai berangsur penuh-sesak oleh tawaran-tawaran menggiurkan terkait investasi yang besarannya miliaran rupiah. Hampir pasti ini membuat siapapun ingin ―bermain‖, ―makan rumput‖, dan mengeruk semaksimal mungkin keuntungan di dalamnya. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, kondisi terakhir di kota Labuan Bajo dan sekitarnya mulai mengindikasikan tragedy seperti yang diutarakan sebelumnya. Struktur agraria mulai timpang. Kini sejumlah lahan dengan luas dan posisi yang strategis di kota Labuan Bajo dan sekitarnya (termasuk pulau-pulau) dikuasai hanya oleh segelintir orang, baik asing maupun pribumi. Bayangkan, dalam satu gerak, 27 orang Italia bisa memiliki berhektar-hektar tanah di pulau Kanawa lewat jalur jualbeli online tanpa masalah. Di waktu bersamaan di kota Labuan Bajo, deretan lahan di sepanjang garis Pantai Pede dan Wai Cicu sudah diprivatisasi oleh sejumlah investor. Sekali lagi tanpa masalah. Dan parahnya, privatisasi itu disusul oleh

pembatasan akses publik ke tempattempat itu. Belum lagi marginalisasi dan pengusiran terhadap warga di kawasan TNK yang berefek terhadap semakin miskinnya penduduk di kawasan itu. Juga soal penundaan sertifikasi terhadap warga kota di deretan Kampung Tengah yang disinyalir disengaja untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak ketinggalan soal maraknya perkara sengketa tanah, baik yang terdaftar di pengadilan maupun tidak. Ketika ingin masuk lebih dalam untuk mencari akar tragedy (dalam pemaknaan dan pemahaman yang lebih aktual) , kompleksitas soal kemiskinan yang dalam banyak kasus lebih tepat dikatakan sebagai pemiskinan mencuat tinggi-tinggi. Data BPS NTT keluaran tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin NTT (dalam perbandingan dengan kota/kabupaten lain di NTT) terbanyak ada di kabupaten Manggarai Barat, 234.235 jiwa. Tanah, yang barangkali menjadi satu-satunya aset besar milik masyarakat lokal yang tersisa, akhirnya menjadi begitu rentan dijual kepada tawaran miliaran rupiah yang datang menggoda. Jika ini tidak diatur dengan mekanisme pengaturan yang ketat dan — yang terpenting —upaya —upaya perbaikan kese jahteraan masyarakat, maka ketimpangan struktur kepemilikan dan konflik tanah di kota Labuan Bajo dan sekitarnya akan mengancam keberlangsungan hidup. Persis tragedi. Tentu ada akar soal lain yang diam-diam semakin memperumit situasi dengan caranya sendiri. Jika tidak ingin semakin terjebak dalam kerumitan itu, maka sudah saatnya kita memberi perspektif kita masing-masing untuk menemukan, membongkar, mempertajam, dan mencari jalan pemecahan atas akar soal tersebut. Demi tanah untuk kehidupan manusia yang lebih sejahtera ***

Tanah, yang barangkali menjadi satu-satunya aset besar milik masyarakat lokal yang tersisa, akhirnya men jadi begitu rentan rentan dijual kepada tawaran miliaran rupiah yang datang menggoda.

―Dan situasi situasi terkini, terkini, ―padang ―padang rumput hijau‖ kota Labuan Bajo dan sekitarnya sudah mulai berangsur penuh-sesak oleh tawaran-tawaran menggiurkan terkait investasi yang besarannya miliaran rupiah‖

Jika tidak ada mekanisme pengaturan yang baik dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah (yang dalam perspektifnya kala itu masih dilihat sebagai commons good ), ), maka akan muncul rentetan masalah yang mengancam keberlangsungan keberlangsun gan hidup manusia (tragedy (tragedy ). ). Padahal sejak awal, jika disepakati, tanah adalah untuk hidup manusia.

33

Sumber: Cypri Jehan Paju Dale, “Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik, Sunspirit: Sunspirit: 2013, hal. 88 -89

A

lih fungsi kepemilikan tanah di Transaksi-transaksi jual beli tanah itu Labuan Bajo, termasuk di sekitar dilakukan sepengetahuan aparat pemerTaman Nasional Komodo meru- intah dan itu dilakukan secara illegal pakan persoalan yang kompleks dan (disertai dengan penyerahan sejumlah multi-level. Invasi capital selama satu uang berdasarkan negosiasi). Prosesdecade terakhir menentukan struktur proses semacam ini menyebabkan sepenguasaan tanah. jumlah pulau di sekitar Taman Nasional Komodo, Pulau Kelor, Pulau Sebayur, Daya tarik pariwisata yang pariwisata di Pulau Bidadari dll sekarang ini berada di Labuan Bajo yang memicu invasi capital tangan koorporasi dan orang asing. dari luar dan akumulasi dari dalam menybabkan munculnya elit-lokal yang Berdasarkan penelitian yang kami lakumengklaim kepemilikan tunggal atas kan sepanjang 2013 ditemukan beberapa tanah-tanah dan pulau-pulau yang se- fakta. Salah satu jaringan hotel di Labenarnya milik kolektif masyarakat tra- buan Bajo memiliki tanah mencapai 60 disional, dan melakukan negosiasi den- hektar tanah di 5 lokasi berbeda. Seogan pemodal dalam transaksi jual beli rang pengusaha luar negeri yang meyang legal. megang paspost Indonesia menguasai setidaknya 70 hektar tanah di sekitar kawasan Taman Nasional dan di daratan Flores.

Terdapat juga kasus-kasus lain di mana tanah adat diambil alih dari masyarakat adat ke elit lokal (pejabat, tokoh masyarakat, orang kaya, dan elit adat) untuk dibagi-bagi tanpa mekanisme ‗gendangn one, linkon peang‘ dan kemudian diperjualbelikan kepada investor.

Pulau Sebayur misalnya sudah di tangan pengusaha Intalia. Pulau Kelor di tangan Exotic. Dan pulau Bidadari di tangan pengusaha Inggris. Selain itu, marak juga pembelian tanah secara individual yang dilakukan oleh pihak asing. Selain calo-calo lokal, yang umumnya merupakan ―tangan kedua dan ketiga‖, tidak sedikit juga calo besar yang mengurus transaksi dalam jumlah besar, dengan menyasar koorporasi besar dan pembeli asing.

Selain alih kepemilikan tanah kolektif itu, terjadi juga gelombang penjualan tanah pribadi dari masyarakat setempat kepada koorporasi dan warga negara asing, dipicu oleh tawaran harga yang relative tinggi (dalam ukuran masyarakat lokal).

Bahkan telah ada agen jual beli online dan transaksi dalam mata uang asing. Agen-agen itu tidak saja terlibat dalam negosiasi harga, tetapi juga mengurus kelengkapan surat, mengatur segala siasat legalitas, tentu saja dalam ker jasamanya dengan otoritas resmi pemerintah Indonesia.

Gelombang alih kepemilikan tanah itu misalnya terjadi di kawasan Melo dan sepanjang wilayah garis pantai Manggarai Barat. Lewat semua mekanisme itu, pulau-pulau dan kawasan strategis di Manggarai Barat kini beralih kepemilikan dari masyarakat setempat kepada individu dan koorporasi, jejaring nasional dan asing.

Tanah-tanah yang dijual agen besar seperti itu, bukanlah tanah dari tangan pertama, tetapi yang sudah dibeli oleh pihak kedua-atau-ketiga dari masyarakat setempat dengan harga yang relative murah, sudah disiasati legalitasnya dalam kerjasama dengan otoritas pemerintah dan selanjutnya ditawar dengar harga tinggi.

Proses-proses alih kepemilikan ini sudah menjadi keresahan publik kritis di Labuan Bajo Manggarai Barat, bahwa orang lokal secara sistematis tersingkir, dan dalam waktu singkat kota dan kawasan strategis pariwisata dikuasai oleh pemodal besar, pelaku bisnis dan warga negara asing. Keprihatinan yang lebih besar terarah bukan hanya kepada proses alih kepemilikan itu, tetapi oleh betapa buruknya kinerja pemerintah sehingga penguasaan orang asing ber jalan begitu massif tanpa kedaulatan hukum negara.*)

34

35

36

INFORMASI TENTANG PUNGGU Pulau Punggu, Flores, Nusa Tenggara Timur Indonesia: Pulau dengan luas 117 hektar, jarak dari Bali 314, 84 kilometer, Labuhan Bajo Flores Bandara - 20 menit perjalanan dengan speed boat, Taman Nasional Komodo - 20 menit perjalanan dengan speed boat. Ini adalah pulau pribadi indah bagai pesona surga dan keanggunan. Pantai yang menakjubkan, terumbu karang yang indah, utuh, sempurna untuk resort kelas atas. Fitur: Lokasi Ukuran tanah Status tanah Pemandangan

: Flores : 117 hektar : Hak Milik : pantai yang eksotis.

Termasuk 10 pantai dan tanah datar Permintaan Harga US$ 11.000.000 PROPERTI BISA SEWAKTU-WAKTU TERJUAL DAN HARGA BISA BERUBAH MENGIKUTI KONDISI PASAR TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU Peminat serius, silahkan hubungi : CALL/SMS : +628123831444 WA : +628113891990 BB : 2BA91AE6 Skype: sanat.kumara Email : [email protected] Web : www.skproperty.org

37

Awal Februari 2015, Muhamad Nur, "Tidak mungkin pemasangan ikan pencamat Komodo Labuan Bajo Manggarai jualan pulau di Bali dan tidak ada peranBarat NTT dibuat gusar. Berita terjualnya taranya di Labuan Bajo," ujarnya. Pulau Pungu Pungu seharga US$ 11 juta atau setara 134.5 Milyar lebih sampai ke telinganya. RESPON PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MABAR Handphone genggamnya dering berulang, para wartawan baik lokal maupun nasional meminta kepastian. Apakah benar? Siapa pemilik pulau itu? Terjual kepada siapa? Apa respon pemerintah pusat dan daerah?

Oleh Team Riset

A

pa latar Kumara mema jang Punggu di laman digital. Apakah tanpa sepengetahuan (negosiasi bersama) pemilik Pungu sampai Kumara berani melempar harga di atas US$ 11 juta di skyproperty.org. Apakah ada calo lokal yang turut bermain di baliknya. b aliknya. Bagaimana respon pemerintah setempat. Terperanjat ruparupanya tidak cukup.

RESPON PEMILIK DAN PENGIKLAN Sebagai kepala wilayah, Nur tidak tinggal diam. Respon cepat diambilnya. Pengakuan seorang teman wartawan, nada suara Nur tampak kesal ―Ini adalah pekerjaan tengkulak di Labuan Bajo‖. Jawabnya. ―Saya sudah konfirmasi ke pemiliknya, dan mereka mengaku tidak pernah mengiklankan atau hendak menjual pulau itu. Hal itu dibenarkan Haji Nasir. Dia bahkan terperanjat dan dengan terang membantah akan menjual tanah seluas 117.000 meter persegi itu. ―Tidak benar informasi itu. Saya tidak tahu apa-apa‖ apa- apa‖ katanya. Respon dingin justru diberikan mediator pengiklan, I Gede Sanat Kumara. ―Saya bukan pemilik. Hanya sebagai mediator (penjualan) pulau itu. Saya tinggal di Denpasar Bali‖ akunya. RESPON PELAKU PARIWISATA

Punggu terdiri atas dua pulau. Pungu Besar dan Punggu Kecil. Punggu Kecil adalah milik Haji Latif. Sedangkan Punggu Besar milik Haji Nasir. Jarak kedua Punggu hanya sepelempar batu dari Labuan Bajo. Tidak lebih dari 30 menit dari pelabuhan kayu kampung Ujung. ―Pulau itu bisa dilihat dari Labuan Bajo, setiap malam lampu menyala di dua pulau itu‖ jelas Muhamad Nur, sambil menunjuk pulau Pungu Besar yang diiklankan Kumara. ―Di sana terdapat hotel dan bungalow yang masih beroperasi hingga saat ini‖ "Hanya saya belum tahu Haji Nasir mengantongi sertifikat hak milik atas tanah di Pulau Pungu. Dengan mengungkap keberadaan sertifikat tanah, pihak-pihak di balik penjualan pulau bisa diungkap. Pasalnya, iklan tersebut menyebutkan Pulau Punggu seluas 117 hektare telah memiliki sertifikat hak milik (SHM)," tambahnya. Perihal itu ditegaskan oleh Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla ketika dikonfimrasi para wartawan. "Saya akan mengecek siapa sebenarnya yang mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas pulau itu," katanya.

Dulla berharap pemerintah pusat segera Pertanyaanya, apa latar Kumara memamengeluarkan peraturan pelaksana pen jang Pungu di laman digital. Apakah jabaran pulau kecil, sehingga bisa dipantanpa sepengetahuan (negosiasi bertau dan diatur oleh pemerintah daerah. sama) pemilik Pungu sampai Kumara "Penjualan pulau yang dilakukan atas berani melempar harga di atas US$ 11 nama individu sulit dipantau," katanya. juta di skyproperty.org. Apakah ada ada calok lokal yang turut bermain di baliknya. Ratusan pulau di Manggarai Barat, ujar Terkait keterlibatkan calo lokal, Ketua Dulla, rawan dijual-belikan karena dikPerhimpunan Hotel dan Restoran Indo- laim milik perorang. Apalagi, setelah Konesia (PHRI) Manggarai Barat Silvester modo ditetapkan sebagai salah satu keaWanggel memastikan penjualan pulau itu jaiban duni a, "Penjualan pulau dilakukan dengan alasan meningkatkan pariwisata melibatkan calo dari Labuan Bajo. di daerah itu."

38

RESPON PEMERINTAH PUSAT

BUKAN KEJUTAN BIASA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menduga Pulau Pungu bukan diperjualbelikan, melainkan hanya dipromosikan untuk menjaring investor yang mengembangkan bisnis di pulau itu. Iklan jual beli Pulau Pungu itu hanya dipasang untuk menarik investor guna mengelola pulau seluas 117 ha tersebut.

Kasus Pulau Pungu adalah kejutan kedua yang yang menghebohkan Indonesia, khususnya Manggarai Barat setelah kasus pulau Bidadari pada tahun 2006. Ketika itu, kita semua dibuat berang, lantaran Ernest Lewandowski, diduga, telah membeli pulau cantik berpesisir pasir putih putih itu seharaga 6,8 Milyar.

"Ini bahasa iklan. Bukan transaksi jual Hingga kini perihal itu belum benar-benar beli kepemilikan tanah," ucap Direktur jujur. Apakah benar Pulau Bidadari dikJenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau- ontrak untuk sekian puluh tahun dan Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad. diperpanjang, atau sebenarnya sudah dibeli di bawah tangan untuk selamanya. Sudirman mengatakan UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Kasus Bidadari dan Pungu bukan kasus Agraria dan permen BPN sudah jelas biasa. Dan ketika mengejutkan kita semelarang pihak asing membeli dan mua, kedua kejutan ini pun bukan kejumemiliki hak milik atas tanah di Indone- tan biasa. Tetapi lagi-lagi merupakan sia. peringatan serius yang di arah-alamatkan Di samping itu, pulau kecil juga tidak boleh hanya dimiliki satu orang. Investor asing yang ingin menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di pulau nasional harus memenuhi beberapa syarat.

kepada kita semua, secara khusus para pembuat kebijakan dalam hal ini Negara untuk mengambil sikap tegas. Tidak melakukan pembiaran dengan berbagai dalil yang tidak dapat dipertanggungjwabkan secara akal sehat.

Kedua, Negara acap kali kalah tarung ketika berhadapan langsung dengan pemodal. Negara bahkan bertekuk lutut di bawah rayuan pemodal/investor yang dengan caranya yang paling licik mengedepankan pembangunan. Negara sebenarnya sadar, tetapi tidak cukup berdaya menolak. Sebagai misal, bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla pernah bilang "Penjualan pulau dilakukan dengan alasan meningkatkan pariwisata di daerah itu" Negara, rupa-rupanya terjebak dalam cara dan kerangka pikir yang sudah sedang dimainkan pemodal atau elite ekonomi mulai dari tingkat lokal, nasional maupun asing. Tanpa memeriksa secara rasional dan komprehensif semua ideology pembangunan yang ditawarkan para pemodal (sekalipun itu hanya terjadi dalam bahasa iklan)

MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT

Komentar Sudirman Saad, Direktur Apa yang mau saya bilang di akhir cataDengan adanya dugaan jual beli pulau Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau- tan ini adalah soal cara pikir, kerangka yang kerap terjadi, Sudirman menyata- Pulau Kecil (KP3K) yang mengatakan ideology yang seharusnya melekat dalam kan akan mengusulkan adanya surat bahwa apa yang terjadi perihal Pungu setiap kepala elite politik kita. Tidak beredaran kepada seluruh bupati tentang hanyalah bahasa iklan, bukan transaksi maksud menggurui, tetapi ajakan yang larangan jual beli pulau nasional. *) jual beli merupakan pernyataan yang ‗bombastis‘ ini perlu untuk disajikan. menyesatkan publik. Bahwa pembangunan haruslah pertamaFaktanya dalam di laman skyproperty tama mengedepankan pada kemandirian jelas terbaca ―PROPERTI BISA SEWAKTU masyarakat lokal. Masyarakat lokal ha-WAKTU TERJUAL DAN HARGA BISA ruslah menjadi orang pertama yang yang BERUBAH MENGIKUTI KONDISI PASAR diuntungkan dalam setiap kebijakan TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DA- pembangunan. Tidak ada patokan harga jual HULU. Peminat serius, silahkan hubungi tanah di Labuan Bajo. Semua berbagai alamat yang tertera‖ Oleh karenanya kebijakan Negara melalui tergantung tawar-menawar aturan dan perundang-undangan yang Apa yang dibaca Negara dalam situasi memprioritaskan pada investasi luar denantara penjual dan pembeli. ini. Pertama, Negara tidak sungguh gan berbagai latar pikir pembangunan Harga paling murah biasanya serius menjalankan berbagai aturan dan haruslah diperiksa sungguh. Apakah seRp400 ribu per meter persegi perundang-undangan yang telah digaris- lama ini berbagai investasi pariwisata tegaskannya. Negara menganggap en- sungguh menjawab kebutuhan masyarahingga Rp1 juta per meter teng perihal kedaulatan Negara kesatuan kat lokal? Apakah sungguh menjawab persegi. itu sendiri. Berbagai pembiaran sepele rasa keadilan sosial dan kesejahteraan adalah perusak sesungguhnya ketahanan yang merupakan kebutuhan substansial bangsa. Pulau Pungu masih satu soal masyarakat? *) kecil untuk itu.

HARI INI

39

*) Team Riset

B

isnis tanah lewat jaringan media online, khususnya tanah-tanah di seputaran wilayah Labuan Bajo kian marak. Hasil penelusuran kami menemukan belasan media online yang di dalamnya menyertaan iklan/promosi jual beli tanah. Dengan harga kisaran: terendah $ 7.500 sampai yang paling tinggi di atas $ 300.000.

Iklan yang ditawarkan bukan hanya ‗‘menjual view‘ atau keindahan dan eksotisme darat dan laut Labuan Bajo dan sekitarnya. Tetapi suluk di dalamnya adalah perihal eksploitasi sumber daya berwajah investasi

Beberapa screenshoot yang kami tampilkan di halaman ini adalah sebagian contoh kecil untuk menunjukkan perihal itu. Dan untuk mengetahui seberapa maraknya jual beli tanah di dunia maya, kita bisa mengunjungi beberapa situs berikut. Komodoproperty.com, realestateflores.com, labuanbajo.com, dan floreslandforsale.com. Menariknya, bahasa iklan yang ditawarkan bukan hanya ‗‘menjual view‘ atau keindahan dan eksotisme darat dan laut Labuan Bajo dan sekitarnya. Tetapi suluk di dalamnya adalah perihal hegemoni eksploitasi sumber daya berwajah investasi. Bahwa dengan kehadiran investor yang menanamkan investasinya di atas tanah dan air Labuan Bajo pembangunan bisa berkembang maksimal, kesejahteraan rakyat tercipta. Issue yang dimainkan pemodal dan diperkuat oleh penegasan pemerintah adalah masyarakat lokal disertakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah. Pertanyaan kita adalah apakah fakta perihal itu terjadi selama ini. Atau jangan jangan sebaliknya, sumber daya alam (tanah dan air) dieksploitasi, ruang publik diserobot, penduduk lokal disingkirkan dan pemerintah daerah kita ditipu mentahmentah. Lihat saja apa yang sudah terjadi dengan pesisir-pesisir pantai sepanjang barat, utara, dan selatan Labuan Bajo. Atau pulau-pulau yang bertebaran di ujung Barat Labuan Bajo. Siapakah pemilik dan pengelolanya. Apakah masyarakat lokal ataukah pemodal (investor).

Faktanya adalah bahwa itu yang terjadi, oleh karenanya bukan mustahil cepat atau lambat, kita, warga Manggarai Barat akan lenyap dari peta ‗pembangunan‘ karena yang menjadi aktor di baliknya bukanlah kita, tetapi para Mafia yang di dalamnya bisa berwajah ganda elitepolitik-ekonomi atau sebaliknya *)

Weblink “Para Calo”

www.komodoproperty.com www.realestateflores.com www.labuanbajo.com www.floreslandforsale.com www.rumah123.com www.urbanindo.com www.olx.co.id www.jualrumahproperti.com www.jbproperti.com www.trovit.co.id www.rumah.mitula.co.id www.rumahdijual.com www.jualvilla.com www.jualo.com (dll)

―Saat ini 30 km pesisir pesisir Labuan Bajo sudah berpindah tangan ke investor, Hanya Pantai Pede yang tersisa‖

40

―Pertanyaan kita adalah apakah fakta perihal itu terjadi selama ini. Atau jangan -jangan sebaliknya, sumber daya alam (tanah dan air) dieksploitasi, di eksploitasi, ruang publik diserobot, penduduk lokal disingkirkan dan pemerintah daerah kita ditipu mentahmentah‖

MENGAPA KITA MUDAH JATUH DALAM PELUKAN INVESTOR Ada begitu banyak cara yang dilakukan para investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Benar bahwa tidak semua investasi itu buruk, tetapi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang dilakukan para pemodal berbanding terbalik dengan berbagai janji yang disampaikan. Berangkat dari fakta-fakta lapangan, kita seharusnya cukup cermat membaca dan memeriksa setiap adagium yang ditawarkan para pemodal. Berikut adalah enam janji yang selalu disampaikan para investor yang menjadi tugas kita untuk memeriksanya secara bersama-sama. 1.

2.

3. 4. 5.

6.

Karena investasi memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada dunia luar. Karena investasi dapat meningkatkan pengetahuan, sumber daya manusia Karena investasi membuka lapangan pekerjaan. Karena investasi mendukung pembangunan infranstruktur Karena investasi melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan, mulai dari perencaaan sampai implementasi Karena investasi dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) *)

41

DIBALIK IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM (IPPA) *) Team Riset

S

ampai dengan tahun 2014, pemegang IPPA-IUPSWA telah berinvestasi sebesar Rp158.363.988.092, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.300 orang serta telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.149.812.760,- (Iuran Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam) dan Rp1.666.374.673,(Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam). Selain itu, dari Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis – nis – Ditjen Ditjen PHKA, pada tahun 2014 saja sebesar Rp60.933.314.962,-.

T basis kearifan lokal dan atau pemberidak ada argumentasi konservasi ber-

dayaan yang berkelanjutan yang diberikan. Pun, tidak ada argumentasi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan masyarakat lokal yang dijadikan sebagai dasar. Apalagi mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam-nya sendiri. Terbaca jelas bahwa UANG menjadi argumentasi utama pemerintah Pusat (sampai daerah) untuk memberikan izin usaha kepada semua BUMN/BUMS dan Koperasi untuk masuk dan menembangkan jaringan bisnis dalam kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, sebagai misal yang terjadi di Taman Nasional Komodo ketika pemerintah mengeluarkan izin IUPSWA kepada PT Segara Komodo Lestari (KSL), dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

MELALUI KEBIJAKAN DAN REGULASI

U

ntuk tujuan itu, pemerintah memberikan pendasaran logis dengan dan melalui berbagai atribut regulasi dan kebikakan yang dicetak-terbikan. Di antaranya regulasi seputar dan terkait IIjin Pengusa-

haan Pariwisata Alam (IPPA).

PT SKL, masih diberi catatan oleh pemerintah untuk memperbaiki RPPA, pemberian tanda batas, UKL/UPL, dan pembayaran IUPSWA. (Kemungkinan SK resmi akan diterbitkan)

IPPA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Perihal ini diatur Untuk tujuan yang sama, pemerintah d a l a m P e r a t u r a n P e m e r i n t a h pusat menerbitkan izin pemegang hak No.36/2010 dan Peraturan Menteri Ke- usaha (berdasarkan SK MENHUT 796/ hutanan No.48/Menhut-II/2010 tentang MENHUT-II/2014 Tertanggal 29 SepPengusahaan Pariwisata Alam di Suaka tember 2014) kepada PT Komodo WildMargasatwa, Taman Nasional, Taman life Ecotourism (KWE) untuk menguasai Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, 426,07 ha di Pulau Padar dan Loh Liang. serta Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan KETIKA UANG JADI TUAN Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Apa yang akan terjadi ketika uang sungMargasatwa, Taman Nasional, Taman guh menjadi tuan, yang dalam prakteknya terbaca jelas melalui izin pemerHutan Raya dan Taman Wisata Alam. intah atas PT KSL dan KWE untuk mengembangkan usaha sarana wisata alam dalam kawasan Taman Nasional APA ITU IUPSWA? Komodo. Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Pertama, secara ekonomi, masyarakat Alam atau IUPSWA adalah izin usaha lokal akan tersingkir dari persaingan yang diberikan untuk menyediakan pasar. Semua jenis usaha terkait sarana fasilitas dan sarana serta pelayanannya wisata sudah dipegang oleh para pemoyang diperlukan dalam kegiatan paridal. Baik itu sarana akomodasi, sarana wisata alam. transportasi maupun sarana olahraga Izin usaha ini meliputi: (1) Usaha minat khusus. Masyarakat lokal di Rinca Sarana Wisata Tirta, (2) Usaha Sarana dan Komodo pun Padar sudah barang Akomodasi, (3) Usaha Transportasi, (4) tentu akan terlempar dari keber-adaUsaha Sarana Wisata Petualangan, (5) annya. Usaha Sarana Olahraga Minat Khusus. Kedua, karena fakta yang terjadi seIUPSWA diberikan untuk jangka waktu lama ini adalah bahwa pembangunan 55 tahun dan dapat diajukan kembali investasi menyejahterakan masyarakat k e p a d a B U M N / B U M D / B U M S d a n lokal sebenarnya hanyalah tipuan pasar koperasi. Sampai semester pertama (dalam kerjasamanaya dengan Negara) 2015 sudah terdapat 35 pemegang izin untuk mengeksploitasi sumber daya. usaha, 23 pemegang persetujuan dan 3 Di satu sisi, masyarakat tidak mendapat pemohon. ruang untuk membangun kehidupan ekonomi baik di darat maupun di laut. Karena kapasitas yang tidak memadai IUPSWA UNTUK dan alpa terhadap semua kebijakan PT SKL DAN KWE yang diimplentasi. Jika pun paham, itu epada PT Segara Komodo Lestari pun dibatasi dan terbatas. Tetapi di sisi (SKL) pemerintah pusat memberi lain para pemodal, karena memiliki izin untuk menguasai 22,1 ha di Loh uang, mereka dengan leluasa mengekBuaya untuk usaha penyediaan sarana sploitasi segala potensi yang ada. Men jua l kei nda han , pesona pes ona ala m dan wisata alam. bahkan kemiskinan masyarakat lokal itu Namun sampai tulisan ini dibuat status sendiri.

K

42

Ketiga, dari sini tampak jelas ketidakdilan sosial dan tindakah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistemik. Kawasan Taman Nasional Komodo bukan ruang kosong yang hanya diisi oleh hutan lindung dan binatang purba. Di sana terdapat juga tradisi, indentitas diri, warisan kebudayaan yang ditumbuhkembangkan oleh manusia dengan segala dimensi kemanusiaannya.

Berbagai regulasi yang diterapkan, kehadiran dan intervensi pemodal atas nama undang-undang, faktanya tidak memberi ruang kehidupan untuk masyarakat kawasan. Justru sebaliknya, mereka hidup dalam tekanan dan intimidasi. Hak-hak politik mereka dialpakan dalam design pembangunan yang dijalankan. Jika pun dilibatkan, masyarakat kawasan tidak

lebih sebagai objek yang dimanfaatkan. Berbagai proyek pembangunan yang diimplementasikan tidak bertahan lama karena tidak menjawab sungguh kebutuhan kemanusiaan masyarakat kawasan. Inilah kurang lebih akibat jika uang menjadi tuan dalam pembangunan bukan manusia dan kemanusiaan, alam dan keutuhan ciptaan. ***

IZIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM IZIN PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM atau IPPA dibagi menjadi dua jenis, yakni Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). 1. IUPJWA adalah ijin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. IUPJWA meliputi: (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata, (2) Usaha Jasa Pramuwisata, (3) Usaha Jasa Transportasi, (4) Usaha Jasa Perjalanan Wisata, (5) Usaha Jasa Cenderamata, (6) Usaha Jasa Makanan dan Minuman. IUPJWA dapat diajukan oleh perorangan

(hanya untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang) atau BUMN/ BUMD/BUMS atau koperasi (hanya untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang). Sampai semester pertama 2015 sudah terdapat 121 IUPJWA yang dikeluarkan pemerintah untuk semua wilayah Taman Nasional, Taman Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam danTaman Hutan Raya yang menmenyebar di seluruh Indonesia 2. IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk menyediakan fasilitas dan sarana serta pelayanannya yang diperlu-

kan dalam kegiatan pariwisata alam. IUPSWA meliputi (1) Usaha Sarana Wisata Tirta, (2) Usaha Sarana Akomodasi, (3) Usaha Transportasi, (4) Usaha Sarana Wisata Petualangan, (5) Usaha Sarana Olahraga Minat Khusus. IUPSWA ini diberikan untuk jangka waktu 55 tahun dan dapat diajukan kembali kepada BUMN/BUMD/BUMS dan koperasi. Sampai semester pertama 2015 sudah terdapat 35 pemegang izin usaha, 23 pemegang persetujuan dan 3 pemohon.

43

Click

*) Edward Angimoy

Pemaknaan baru soal ―manfaat ekonomis‖ atas panorama menjadikannya medan perebutan bagi banyak kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Secara diam-diam, para pemodal yang jeli menangkap peluang ini segera saling bersaing ―mematok‖ lokasilokasi lokasi (spots (spots ) strategis yang punya panorama memikat.

S

dieksploitasi senyap-senyap. Potensi alam, budaya, dan seluruh kekayaan lain (termasuk panorama) sedang digali, dikeruk, dan dikuasai untuk kepentingan ekonomi. Di sini, ekonomi-politik menjadi kombinasi angka yang sempurna untuk membuka gembok menuju seluruh potensi kekayaan Labuan Bajo dan sekitarnya. Masalah utamanya persis terletak di ―ke hen dak unt uk men guasai‖ guas ai‖ yang seringkali disembunyikan pemodal. Juga ― k e h e n d a k u n t u k m e n g a m b i l keuntungan‖ yang seringkali disamarkan pemerintah. Jelas rute berpikirnya, ketika ada yang ―menguasai‖ maka hampir pasti ada yang ―dikuasai‖ dan ketika ada yang ―untung‖ maka hampir pasti ada yang ―tidak beruntung‖. Dalam konteks itu, ketika pemodal dan pemerintah posisinya sudah secara jelas dipetakan, pertanyaan yang pantas muncul pastilah: siapa yang dikuasai dan tidak beruntung?

adar atau tidak, barangkali tidak maupun terang-terangan. Baik legal, ada yang pernah membayangkan maupun ilegal. Dan sayangnya, sekali lagi, sebelumnya bahwa suatu ketika, perebutan tersebut terus terang agak seperti saat ini, panorama ( view ) bisa lambat disadari oleh kita-rakyat. jadi sesuatu yang sangat mahal. Apalagi Barangkali karena cara kerjanya yang jika itu dikemas dan didandani dengan canggih dan senyap, seringkali hanya sangat menarik. Jika dulu panorama bentuk akhirnya yang mampu terlacak. adalah ―barang biasa‖, maka kini ia men Amati saja hotel, restoran, kafe, resort, jelma ―barang berharga‖. dan model investasi-investasi lain yang Angkat contoh, panorama matahari ter- bertebaran di Labuan Bajo dan pulaubenam (sunset (sunset view ). ). Lebih khusus, pulau sekitarnya. Dari Pantai Pede sampai sunset view yang terhampar di atas pan- Wai Cicu. Dari Puncak Waringin sampai tai. Sunset dan pantai kemudian jadi Kampung Ujung. Dari Labuan Bajo sampai Sekiranya jelas bahwa rakyat adalah semacam padanan yang punya magis Pulau Komodo. Cermati lokasinya. Dan jawaban yang paling sering muncul khas, sekaligus tentu saja menjual seba- lihat, hampir semua berada di titik yang untuk pertanyaan terakhir itu. Jika gaimana sekarang. Sebagaimana di La- punya panorama mengesankan. demikian, maka mestilah kita-rakyat buan Bajo dan sekitarnya. Namun Agar makin terang, pola demikian bisa mulai membangun kesadaran kritis dan sayangnya, perubahan itu terus terang dipakai sebagai penunjuk jalan untuk mengambil sikap untuk menentukan agak lambat disadari oleh kita-rakyat. membaca discourse Labuan Bajo- nasib sendiri: tidak lagi menjadi yang Pemaknaan baru soal ―manfaat ekono- Manggarai Barat sebagai salah satu dikuasai dan tidak beruntung . Kitamis‖ atas panorama menjadikannya destinasi pariwisata dunia. Dan jika boleh rakyat mesti menjadi otoritas yang m e d a n p e r e b u t a n b a g i b a n y a k menarik kesimpulan awal, maka menjamin kesejahteraan kita sendiri. kepentingan, terutama kepentingan sesungguhnya Labuan Bajo dan sekitarnya ekonomi. Secara diam-diam, para sedang bergerak menjadi ―area tambang‖ Dan barangkali aksi penolakan terhadap pemodal yang jeli menangkap peluang baru. Pariwisata menjadi pintu masuknya. upaya privatisasi Pantai Pede, misalnya, ini segera saling bersaing ―mematok‖ Lewat pariwisata, yang secara politis menjadi langkah awal. Sebab di Pantai lokasi-lokasi (spots ( spots ) strategis yang ditahbiskan Pemerintah Kabupaten Pede juga ada panorama yang terlalu punya panorama memikat. Baik itu Manggarai Barat menjadi leading sector , berharga untuk dilepaskan.* ―mematok‖ secara sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi, Labuan Bajo dan sekitarnya sedang

Kita-rakyat mesti menjadi otoritas yang menjamin kesejahteraan kita sendiri. Dan barangkali aksi penolakan terhadap upaya privatisasi Pantai Pede, misalnya, menjadi langkah awal. Sebab di Pantai Pede juga ada panorama p anorama yang terlalu berharga untuk dilepaskan.

44

SIAPA PEMILIK LAHAN STRATEGIS Begitu menariknya Labuan Bajo, investor pun rela merogoh kocek sampai dalam demi mendapatkan tanah radius 1 kilometer dari garis pantai. Papan nama pemilik tanah pun kini mulai terpampang di mana-mana, berdekatan dengan pantai, sedangkan tanah yang belum terjual oleh pemiliknya dipasangi papan bertuliskan ‗land for sale‘.

PULAU BIDADARI

Saat ini bentang tanah di Kota Labuan Bajo sepanjang 30 kilometer sudah berpindah tangan ke investor. Termasuk para artis pun mulai berinvestasi di Labuan Bajo, mulai pesisir Pantai Rangko di Kecamatan Boleng hingga Warloka di Kecamatan Komodo. Tidak ada patokan harga jual tanah di Labuan Bajo. Semua tergantung tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga paling murah biasanya Rp400 ribu per meter persegi hingga Rp1 juta per meter persegi. Siapa saja pemilik lahan strategis di Labuan Bajo? Ada Eden Beach milik warga Prancis, Sylvia Hotel dan Wae Cicu Beach dari Indonesia, kemudian ada beberapa hotel dikuasai warga asing Tidak ketinggalan ada tiga pulau yang disewakan ke orang asing seperti Pulau Bidadari dikelola Ernest Lewandowski sejak 2001 dengan nilai investasi US$382,2 juta. Kemudian Pulau Kanawa dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010. Di pulau tersebut dibangun hotel dan restoran dengan nilai investasi US$35 juta.

PULAU SERAYA

Begitu pula Pulau Sebayur dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009 dengan nilai investasi US$2,5 juta. Ada pula investor asal Belanda yang kini membuka jasa wisata tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Selain itu, masih ada resor -resor megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di dalam kota hingga punggung Bukit Waringin.

Disari dari: Media Indonesia/ Palce Amalo PULAU KANAWA

45

Disari dari Cypri Jehan Paju Dale, “Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Pemiskinan Sistemik, Sunspirit: 2013

H hanya

ukum Indonesia mengatur bahwa warga negara Indonesia atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dapat memiliki ‗hak milik‘ atas tanah di wilayah hukum Indonesia. (Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria/UUPA pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2). Demikian juga hak guna usaha dan hak yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat (1) UUPA. Satu-satunya hak atas tanah yang dimiliki warga negara bukan-Indonesia adalah ‗hak pakai‘ dalam batas waktu tertentu (pasal 41 ayat (1) UUPA). Untuk kepemilikan rumah tinggal atau hunian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 41/1996, warga lain diizinkan untuk memiliki hak pakai atas tanah sepanjang 25 tahun dan dapat diperpanjang. Namun statusnya tetap hak pakai dan bukan hak milik. Namun fakta yang terjadi di lapangan bisa saja berbeda dan bahkan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Di Labuan Bajo Manggarai misalnya, kami menemukan sejumlah pola proses alih fungsi kepemilikan tanah kepada pemilik warga negara asing. Pertama, lewat kepemilikan manipulative dimana pemilik asing itu bekerja sama dengan pemilik passport Indonesia (penduduk Indonesia; tidak harus orang asli Indonesia, bisa saja orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia beberapa tahun sebelumnya). Dokumen tanah itu dibuat atas nama pemiik passport Indonesia itu (pemilik palsu atau pemilik tipu-tipu), sedangkan pemilik aslinya adalah orang asing itu. Sulit untuk disebut illegal dan terselubung karena faktanya mereka meliki dokumen resmi dan diketahui oleh pemerintah bahkan melibatkan aparat pemerintah.

donesia. Pemilik asing mendirikan perusahaan (di bidang pariwisata) sedangkan badan hukum Indonesia memanfaatkan segala fasilitas dan kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk penanaman modal asing. Perusahaan ini kemudian dipakai sebagai kedok untuk mengumpulkan tanah dalam jumlah besar, jauh melampaui bisnis yang sedang dikembangkan oleh perusahaan itu. Jadi nilai investasinya (sebagai bisnis investor) kecil, tetapi badan usaha itu dijadikan alat untuk menguasai tanah. Contoh kongkret dari pola ini adalah sejumlah restaurant di Labuan Bajo, yang bidang usahanya adalah rumah makan, tetapi pada saat yang sama menguasai tanah dalam jumlah besar di kawasan-kawasan strategis. Ada juga indikasi yang kiranya perlu ditelusuri lebih jauh oleh otoritas pemerintah Indonesia bahwa perusahan macam ini semata-mata menguasai tanah untuk perusahaan-perusahaan skala kecil seperti ini bukan investor dalam arti sebenarnya, tetapi makelar tanah. Ketiga, lewat joint-venture yaitu kepemilikan bersama antara orang Indonesia dengan warga negara asing, entah dengan ikatan pertemanan atau ikatan bisnis. Ini umumnya berlaku untuk tanah dengan nilai transaksi dalam jumlah kecil. Pola-pola alih proses kepemilikan dan pengasaan tanah baik yang dilakukan secara legal maupun (lebih-lebih) dilakukan secara manipulative perlu diawasi secara serius oleh Negara. Negara perlu mengawasinya secara lebih serius melalui undang-ndang dan regulasi. Untuk kasus Labuan Bajo perlu adanya moratorium jual beli tanah selain perlu diperkuat dengan berbagai aturan hukum atau undang-undang yang dilaksanakan secara tegas dan serius. *)

Kedua, dengan cara kepemilikan lewat badan usaha yang berbadan hukum In-

46

PERIKSA

Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur adalah sebuah kabupaten kepulauan. Pulau-pulau yang menyebar sepanjang pantai Manggarai Barat berjumlah 264 pulau. Sejumlah 13 pulau di antaranya berpenghuni, dan sembilan pulau dimiliki pemerintahan daerah. "Sisanya tidak berpenghuni" Periksa tiga kata berikut: penghuni, tuan, pemilik

47

Marthen Ndeo, Kepala BPN Manggarai Barat

Untuk pembeli warga negara asing, mereka diwajibkan menggunakan nama perusahaan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Warga negara asing tidak diperbolehkan membeli tanah secara perorangan karena kepada mereka tidak akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Namun, fenomena yang terjadi di daerah ini ada sebagian warga menikah dengan warga lokal maka sertifikat tanah dibuat atas nama istri atau suami yang merupakan warga lokal.

sekarang ini sudah mulai melakukan berbagai pembenahan termasuk memeroses sertifikasi tanah melalui system online internet. System pelayanan online ini sudah dimulai pada tahun 2013 lalu. Sistem ini sangat membantu pihak BPN dan juga pemohon untuk mendapatkan sertifikat tanah. Saat pengurusan sertifikat, setiap pemilih tanah memasukan data di online dan dan secara otomatis system akan bekerja dan akan diketahui secara cepat antara lain tentang nomor sertifikat, peta citra lokasi, data bidang tanah dan data lainnya. Sistem seperti ini sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih sertifikat pada lokasi atau lahan yang sama. Dengan demikian pihak pertanahan akan dengan mudah mengetahui status tanah tersebut sehingga tidak akan menerbitkan sertifikat pada bidang tanah yang sama. Setelah system berjalan, pihak BPN akan menginformasikan kepada pemohon atau pemilik tanah untuk memastikan apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum demikian pula status kepemilikan tanah tersebut.

―Dulu memang bisa dengan mudah mudah oknum -oknum tertentu melakukan rekayasa tetapi dengan system online ini sangat membantu kami memastikan status tanah seseorang,‖ jelas Marten Ndeo Kepala BPN Manggarai Barat. Sistem online sangat membantu pihak BPN dalam menjalankan tugas-tugasnya sekaligus dapat meminimalisasi kesalahan adminstrasi penerbitan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan arus diakui bahwa konflik tanah tanah. Ia mengaku sejauh ini, sekurangyang marak terjadi di daerah kurangnya sejak ia menjabat sebagai ini tidak terlepas dari sistem kepala BPN Manggarai Barat, belum ada pendataan yang dilakukan oleh petugas investor yang mengajukan permohonan pertanahan pada masa lalu yang sesertifikat tanah pada lokasi yang sangat bagian system pendataan masih bersifat luas. Maksimal, sekitar 15 hektar. Itu pun sederhana dan manual. Akibatnya berberasal dari Badan Usaha Milik Asing potensi terjadi manipulasi atau kehilan(BUMA) dan Penanaman Modal Dalam gan dokumen dan data-data terkait Negeri (PMDN). tanah. Pihak BPN pun akan memeroses sertifikat Maka pihak Badan Pertanahan Nasional jika lokasi tanah yang dimohonkan itu (BPN) Kabupaten Manggarai Barat dipastikan tidak bermasalah. Pada umum-

H

nya tanah untuk usaha pembangunan misalnya, BPN selalu memberikan pertimbangan teknis terkait keberadaan lokasi dan instansi lain juga dilibatkan untuk menangani hal-hal teknis seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hdup (AMDAL) dan ketentuan lain sebagai mana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPN selama ini juga berkontribusi untuk penerimaan daerah yakni melalui item program biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp.1.427.300.077, biaya pajak penghasilan peralihan hak Rp.917.991.500, jaminan sertifikat hak tanggungan Rp.27.603.467.200. Seluruh pendapatan disetor ke Dispenda Mabar sedangkan untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp.1.248.323.894 disetor ke kas negara. Sedangkan untuk lahan berdasarkan regulasi, luas lahan diatas 5 hektar bila tidak digunakan oleh pemilik maka tanah tersebut dapat diambil oleh negara. Hal ini secara tegas diatur dalam PP No.24 tahun 1997 pasal 32. Aturan ini juga mau menegaskan bahwa tidak berlaku mutlak tergantung proses sertifikat. Prinsipnya hak orang tidak boleh hilang. Sehingga mulai dari proses jual beli dan penerbitan sertifikat harus diketahui oleh BPN. Untuk pembeli warga negara asing, mereka diwajibkan menggunakan nama perusahaan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Warga negara asing tidak diperbolehkan membeli tanah secara perorangan karena kepada mereka tidak akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Namun, fenomena yang terjadi di daerah ini ada sebagian warga menikah dengan warga lokal maka sertifikat tanah dibuat atas nama istri atau suami yang merupakan warga lokal. *)

*) Editor: Team Riset

48

“WARGA ASING TAK BOLEH KUASAI SEJENGKAL TANAH DI INDONESIA” Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

P

emerintah tidak tinggal diam dan terus berkomitmen untuk menyelamatkan tanah milik negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupaya untuk segera mendata dan menyisir ada atau tidaknya tanah di Indonesia yang dikuasai warga negara asing (WNA). Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Negara sekaligus menelisik pemberitaan media massa yang menyisalir ada penguasaan warga Negara asing atas tanah dan pulau-pulau dalam wilayah Indonesia. "Sama sekali (WNA) tidak boleh menguasai sejengkal tanah di Indonesia. Itu jelas urusannya dengan konstitusi. Kami sekarang lagi menyisir," tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan usai acara seminar nasional 'Menemukan Kembali Tata Kelola Wilayah Nusantara yang Berazaskan Pada Kedaulatan Bangsa dan Keadilan' di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika,

Kota Bandung, pada awal Maret 2015.

menargetkan seluruh pulau terluar Indonesia sudah mengantongi sertifikat pada 2015.

Menurut Ferry, langkah penataan dan penyisiran digulirkan guna memastikan tak ada tanah negara yang dimiliki oleh orang Bagaimana progresnya? "Sudah berasing. "Dalam hukum internasional, hanya jalan. Mudah-mudahan akhir tahun ini rumah duta besar dan kantor duta besar selesai. Sekarang dari 92 pulau terluar itu sudah (penyertifikatan) 43 pulau teryang boleh punya orang asing‖ luar," ucap Ferry. Apakah sudah ada temuan warga asing memiliki tanah di Indonesia? "Asumsi saya Politikus NasDem ini juga menegaskan tidak ada. Tapi kita akan benahi dan re- penyertifikatan pulau terluar sangat chek ke beberapa daerah terutama tujuan penting. Sebab jika terjadi sengketa bawisata, seperti Bali," katanya. Lebih lanjut tas wilayah atau kepemilikian pulau denFerry menuturkan, pihaknya tidak meng- gan negara tetangga, pemerintah Indoganjar sanksi jika menemukan WNA men- nesia sudah memiliki bukti kepemilikan. guasai tanah di Indonesia. Namun dia siap "Saya lupa daftarnya (pulau terluar yang menerapkan aturan tegas. sudah sertifikasi)," ujar Ferry saat "Enggak perlu sanksi. Kita alihkan saja, ditanya mana saja lokasi-lokasi pulau lalu batalkan haknya atau sertifikatnya. yang sudah memiliki sertifikat. Kalau warga asing sewa (tanah) sih boleh, tapi harus ada perjanjiannya," ujarnya. *) Disarikan oleh Team Riset dari me- Terkait dengan pulau-pulau terluar dalam dia massa (di antara Kompas, Met- wilayah kesatuan Republik Indonesia, roNews dan Detik.com edisi 8/03/2015) Kementerian Agraria dan Tata Ruang

49

50

RANDANG UMA RANA, RANGAT-KEMPO, MANGGARAI BARAT

51

PERSPEKTIF

Disarikan dari makalah presentasi presentasi yang disampaikan disampaikan Kepala Dinas Dinas Pariwisata Pariwisata Kabupaten Kabupaten Manggarai Manggarai Barat, Barat, Ir. Theodorus Suardi, M.Si yang berjudul ―Masyarakat Hukum Adat‖ pada 13 September 2014.

P

enguatan masyarakat hukum adat merupakan sebuah upaya untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan bukan hanya masyarakat adat itu sendiri dan cakupan wilayahnya tetapi juga segala dimensi nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Terdapat dua alasan utama mengapa penguatan masyarakat hukum adat menjadi penting. Pertama adalah karena masyarakat hukum adat merupakan identitas sebuah wilayah sosial dan budaya. Dan kedua adalah karena pengakuan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Hak-hak tersebut mencakup: Pertama, hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang

S

ebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu hak masyarakat hukum adat adalah hak atas tanah ulayat. Hak atas tanah ulayat mencakup wilayah adat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat adat secara turun temurun. Dapat disebutkan di sini tanah ulayat dapat bersifat komunal dan perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hak atas tanah ulayat bersifat komunal dan itu tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Hak atas tanah ulayat perseorang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan masyarakat hukum adat. Pemanfaatan tanah ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam wwilayah adat oleh pihak lain hanya dapat

diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Kedua adalah hak atas pembangunan. Masyarakat hukum adat berhak untuk menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka sendiri. Pun berhak menolak bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya. Ketiga adalah hak atas spiritualitas dan kebudayaan. Masyarakat hukum adat berhak untuk melestarikan ritual yang diwariskan, tradisi, adat istiadat serta kebudayaannya. Keempat adalah hak atas lingkungan hidup. Masyarakat hukum adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan

dilakukan mealui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat. Karena tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat. Selanjutnya masyarakat hukum adat berhak mendapatkan restitusi dan kempensasi yang layak dan adil atas tanah ulayat, perairan, wilayah adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasi, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan masyarakat hukum adat. Pengabaian atas hak masyarakat hukum adat dengan segala dimensinya terkait tanah ulayat bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Fakta perihal itu yang menjadi salah

lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal. Kelima adalah hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat. Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat diatur dengan peraturan pemerintah. Namun demikan sebagai warga negara, masyarakat hukum adat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia. Melaksanakan toleransi atar-masyarakat hukum adat. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verivikasi masyarakat adat. *)

sumber soal terkait di Labuan Bajo Manggarai Barat belakangan ini. Di mana proses jual beli tanah dilakukan secara serampangan tanpa mengindahkan peran dan fungsi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi terkait status dan peran masyarakat hukum adat. Perlu menggali sumber sejarah. Meluruskannya selanjutnya meletakkanya pada posisi yang bermartabat. Namun demikian, untuk tujuan itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena harus melakukan kajian dan studi yang mendalam. Melibatkan semua pihak dan elemen, lebih-lebih para sesepuh adat dan para pelaku sejarah. Agar selanjutnya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. *)

52

Dalam perkembangannya, perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap “ hak Masayrakat adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan eknomi dan modernisasi menjadi salah satu factor, terpinggirkannya hak masyarakat adat. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepaa swasta telah mengakibatkan penebangan penebangan hutan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa memikirkan damaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka ”

S

ecara normatif beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pertama, pasal 18B UUD 1945, sebagai hasil amanandemen pertama UUD 1945 menyatakan bahwa ―Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang‖ undang-undang‖ Ketentuan di atas diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945

bahwa ―Indentitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban‖ Dalam kaitannya dengan tanah ulayat dapat kita rujuk pada UU No. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air penjelasan pasal 6 ayat 3. Di sana dijelaskan pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atas dasar keturunan.

Hak masyarakat hukum adat dianggap masih berlaku apabila memenugi tiga unsur yakni terdapat masyarakat adat, unsur wilayah, unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya. Berkaitan dengan pulau-pulau dan pesisir dalam hubungannya dengan masyarakat hukum adat dijelaskan juga dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa masyarakat adalah masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. *)

53

*) Team Riset

S

iapa tuan atas tanah di Labuan Atas sederetan soal di atas, pertanyaan Menurutnya wilayah Nggorang meruBajo dan sekitarnya. Siapa tuan yang kemudian muncul adalah benarkah pakan bagian dari Hamente Boleng dan atas pulau-pulau yang bertebaran demikian, Labuan Bajo adalah tanah Kempo akibat proses kawin mawin. Demi di sepanjang tepi barat Flores. Di antara yang tak bertuan? Apakah karena itu pendekatan pelayanan kepada masyarakedaluan Boleng dan Kempo, di mana maka sengkarut tanah di Labuan Bajo kat maka Dalu Bintang waktu itu diberi posisi Kedaluan Nggorang. Selanjutnya menjadi sulit dirunut-urai? kepercayaan untuk memimpin wilayah bagaimana Dalu Nggorang berperan ini. Dalam focus group discussion (FGD) pada penguasaan atas tanah, system yang kami selenggarakan pada Agustus ―Nggorang sendiri tidak punya kampung pembagian dan pengesahan secara legal dan September 2014, kami temukan be- adat dan struktur adat. Nggorang meruformal berdasarkan aturan hukum adat berapa jawaban mentah yang perlu un- pakan pusat persekutuan adat Nggoatas tanah-tanah tersebut? tuk ditelisik lebih lanjut. rang. Dalam pembagian tanah harus Deretan pertanyaan ini menjadi debat melalui prosedur adat. Dalu Nggorang yang tidak sudah bagi kalangan masyarasekaligus sebagai lembaga adat‖ lanjutkat Labuan Bajo Manggarai Barat setelah nya. melihat fakta hari ini bahwa Labuan Bajo Menurut Hantam, problem lain yang seperti tanah tak bertuan. Di mana muncul adalah karena banyak tua golo muncul pengklaiman atas kepemilikan yang muncul di wilayah Labuan Bajo dan tanah. Jual beli tanah yang serampansekitarnya, padahal tua golo menurutnya gan. Peran fungsionaris adat dalam hal ―Khusus untuk wilayah kedaluan Nggohanya ada di Manggarai (tengah). rang tidak mengenal meng enal atau tidak berlaku ini tua golo yang nyaris ‘‘dipermainkan‘‘ ―Sementara itu, kata tua golo hanya hany a ada oleh para calo. Munculnya banyak calo filosofi gendang one lingko peang , tetapi ditunjuk untuk mengatur di Manggarai. Permasalahan tanah munbaik lokal maupun asing. Dan seterusnya secara eksofisio ditunjuk pemanfaatan tanah‖ Demikian pendapat cul atau terjadi kekacauan karena ada sampai pada jetidaktegasan pemerintah tua golo yang dibentuk kemudian diberi dalam mengatasi semua soal tanah yang Anton Hantam, salah satu tokoh masyarakat adat Labuan Bajo Manggarai kewenangan untuk melakukan pemada. bagian tanah‖ jelasnya lebih lanjut. Barat.

POSISI KEDALUAN NGGORANG

POJOK REFERENSIAL KEKHUSUSAN DALU NGGORANG

―Untuk Dalu Nggorang ada keistimewaan karena meskipun tidak ada gendang tapi ada tua golo juga berfungsi untuk bagi tanah dan diakui oleh Dalu. Pelepasan hak dari Dalu Nggorang dan tua golo setempat‖ (Agustinus Albu Kepala Desa Batu Cermin)

BUKAN TUGAS DALU UNTUK BAGI TANAH

Agustinus Albu, Kepala Desa Batu Cermin

―Ada sejarah dan penguasa yang ada di Nggorang. Dalu itu pemerintah termasuk punggawa. Khusus untuk Dalu, bukan tugas bagi tanah. Referensi yang digunakan Dalu Ishaka dan Masum. (Dalu) Nggorang seperti apa dulu dan sekarang‖ (Abdullah Nur, Camat Ko- modo)

Abdullah Nur, Camat Komodo

54

BUKAN PERSOALAN LEMAHNYA STRUKTURMASYAKATAR STRUKTURMASYAKATAR ADAT

Sil Deni Harsidi, Aktivis Kemanusian

BUTUH PENGUATAN MASYARAKAT ADAT

P

ada FDG kedua, September 2014, muncul satu kesimpulan penting sebagai rekomendasi paling mendesak terkait perihal ini adalah perlu ada penelitian yang komprehensif, cermat dan teliti tentang keberadaan masyarakat adat yang ada di Labuan Bajo dan sekitar.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Sil Deni Harsidi, salah seorang aktivis di Labuan Bajo. Menurutnya, persoalan ―Faktanya, pada saat tanah harganya tanah yang terjadi di Labuan Bajo adalah Rp.250.000 per hektar tidak dipersoalkarena ada kepentingan yang bermain di kan. Tetapi ketika nilai tanah sudah mendalamnya. capai Rp. 250.000 per meter maka orang mulai mempersoalkan. Dokumen tentang ―Saya sangat yakin dan percaya bahwa tanah dihilangkan dan dipalsukan. Dan semua tanah yang ada di Labuan Bajo saya sangat yakin perihal itu. Inilah saya sudah sejak lama sudah ada pemiliknya. kira yang menjadi sumber soal tentang Tanah-tanah ini sudah punya tuan. Dan tanah yang terjadi selama ini‖ lanjutnya. itu semua sudah dilakukan secara damai

oleh pemerintah‖ katanya.

laksanakan secara sungguh‖

―Namun dalam kerangka pengakuan ke- Hal yang sama disampaikan oleh Alfons, satuan masyarakat hukum adat ini perlu salah seorang tokoh muda Labuan Bajo dilakukan adalah identifikasi terhadap Manggarai Barat. Menurutnya ada unsejarah, terhadap wilayah hukum adat, dang-undang yang mengatur tentang terhadap harta kekayaan dan atau lembaga adat dan diakui keberadaan benda-benada adat, terhadap system masyarakat hukum adat. dan struktur kelembagaan adat yang ―Bagaimana korelasi dengan masalah berlaku‖ lanjutnya.

pertanahan dan struktur lembaga adat

Hal ini menjadi penting karena kehadiran yang sudah amburadul. Salah satu lembaga adat yang sah dan diketahui cara untuk menyelesaikan masalah secara resmi oleh publik bukan hanya tanah adat adalah lembaga adat.‖ membantu banyak hal dalam proses penyelesaian sengkarut tanah, tetapi juga K e m u d i a n A l f o n s m e l a j u t k a n soal-soal lain. ―Pemeri ―Pem eri ntah nta h dae daerah rah meng ukuh kan

Gagasan tersebut muncul dari Theo Suhardi, Kepada Dinas Pariwisata Manggarai Barat bahwa pemerintah perlu men ―Lembaga adat tidak hanya berbicara gambil jalan cepat dan segera untuk tentang tanah, tetapi juga menjaga dan melakukan penelitian perihal ini. mewariskan nilai-nilai budaya manggarai ―Namun yang perlu diketahui adalah barat dari generasi ke genarasi. Tanpa bahwa kita bukan membentuk masyara- fungsionaris adat tidak mungkin nilai-nilai kat adat. Tetapi masyarakat adat yang budaya diwariskan secara benar dan sudah ada harus diakui keberadaanya tidak mungkin juga ritual-ritual adat di-

HIPOL: HATI-HATI

P

erihal penelusuran sejarah adat apalagi terkait dengan persoalan tanah bukanlah persoalan yang gampang. Perihal itu ditegaskan oleh Rafael Arhat salah seorang tokoh masyarakat Labuan Bajo Mangarai Barat, menurutnya masyarakat Manggarai Barat harus menelisik secara serius.

Hipol Mawar, Direktur Sekolah Demokrasi Mabar

oleh para sesepuh adat pada masa lalu. Hemat saya yang menjadi problem pertanahan sekarang adalah karena banyak kepentingan yang bermain di dalamnya‖

lembaga hukum adat. Pengukuhan harus dibuatkan Perda. Butuh survei tentang lembaga adat dan bagaimana tugas dan sejauh mana pengakuannya. Selama ini tak ada rujukan, standar prosedur penyelesaian masalah tanah‖

sahan terhadap masyarakat adat bukan perkara yang mudah. ―Kita mesti hati-hati hati-hati dengan proses ini. Sebab bukan tidak mungkin akan muncul pengklaiman-pengklaiman baru atas peran fungsionaris adat. Sebab tidak bisa dihindari lagi bahwa fungsionaris adat juga memiliki peran opilitis di dalamnya‖. dalamnya‖. Lebih lanjut Hipol menjelaskan bahwa persoalan masyarakat adat tidak lepas dari intervensi negara ―Setelah berlakukanya undang-undang desa gaya baru, maka struktur adat menjadi hancur‖ katanya

―Siapa sumber infomasi yang dapat di jadikan rujukan, agar penelisikan sejarah ini benar-benar akurat. Dan kita tidak bisa percaya hanya dari sumber saja. Ini ―Akibatnya adalah seperti yang terjadi persoalan sensitif‖ sekarang ini. Bukan hanya struktur adat Hal yang sama dikomentari Hipol Mawar, yang hilang, tetapi juga nilai-nilai budaya Direktur Sekolah Demokrasi Manggarai itu sendiri tercerabut dari asalnya. Dan Barat. Sambil menderetkan fakta-fakta oleh karena itu revitalisasi masyarakat yang sudah terjadi baik di Atambua adat menjadi penting dan mendesak, dan hati- hati‖ LanjutTimor dan Lembata tempat kelahirannya, itu harus dirunut secara hati-hati‖ memang problem pengakuan dan penge- nya.

55

T

ak ada manusia yang tidak pernah berdiam dalam rahim seorang ibu. Rahim adalah tempat di mana manusia pertama kali terbentuk. Di sana terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ia adalah tempat awal bagi seorang manusia. Di sana manusia mengalami ketentraman dan kenyamanan. Manusia jauh dari bahaya sebab sang ibu akan selalu menjaga buah rahimnya selama Sembilan bulan sepuluh hari. Manusia yang baru saja terbentuk dari dua insane (suami dan istri) ini dipelihara ibu hingga lahir ke dunia. Tak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang ibu selain menyaksikan seorang manusia baru yang baru saja dilahirkannya. Ia pun menjaganya. Ia memberi makan manusia kecil itu dari dua buah payudaranya di kala ia lapar. Ia mendekap sang bayi hingga sang bayi tidak merasa kedinginan. Ia menggendong dan memberinya tempat yang layak di kala tidur. Manusia kecil itu aman karena ibu selalu menjaganya. Maka tidak heran kalau ibu adalah sapaan yang mengandung rasa kasih sayang. Sebuah sapaan yang mengingatkan orang pada sosok yang penuh kelembutan. Dan ketika singgah di rahimnya, setiap orang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibu. Oleh karena itu setiap manusia punya segudang pengalaman indah bersama ibu. Dan setiap orang bisa sepakat bahwa tanpa ibu tak ada manusia yang menghuni bumi ini. Kenyataan ini membuktikan kepada manusia bahwa betapa berartinya seorang ibu bagi kehidupan setiap insane. Tanpa kehadiran seorang ibu mungkin tidak ada kehidupan di bumi ini. Ibu merupakan sosok yang memelihara kehidupan ini. Karena itu setiap makhluk memiliki hutang budi pada seorang yang namanya ibu. Lantas muncul pertanyaan ini: dapatkah orang membayar hutang budi itu? Ada pepatah yang mengatakan hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apakah pepatah ini benar? Dari aspek pentingnya peran ibu, dapat dimengerti bahwa bumi adalah juga ibu. Ia merupakan tempat berdiam semua makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Bumi yang adalah salah satu planet dari sekian banyak planet di alam semesta ini punya peran besar bagi kehiduan alam

secara mengagumkan walaupun proses pembentukan itu dapat dijelaskan dengan perkembangan iptek masa kini. Namun penjelasan-penjelasan itu hanya bermuara pada satu tujuan yaitu bahwa setiap makhluk perlu menghargai tanah sebab di sanalah kehidupan dimulai. Di dalam tanah sudah terdapat jalinan yang erat antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Setiap makhluk punya tugas dan perannya masingmasing dalam menyokong proses kehidupan di bumi. Makhluk-makhluk ini membuat jaringan biologis yang biasa disebut rantai makanan. Dalam rantai itu setiap makhluk bergerak sesuai fungsinya masing-masing.

F.X Manek

semesta itu sendiri. Dalam bahasa Inggris bumi diterjemahkan dengn kata earth dan tanah diterjemahkan dengan kata soil. Berangkat dari pengertian ini penulis hendak membacanya dari kaca mata pribadi dalam membedakan dua istilah tersebut. Bumi (earth) (earth) adalah sesosok pribadi sebagaimana seorang ibu. Bumi hanya merupakan salah satu planet dari sekian banyak planet di alam semesta ini sebagaimana juga halnya ibu yang adalah salah satu perempuan dari sekian banyak perempuan di dunia.

―Setiap ibu tidak menuntut apa-apa dari anaknya selain harapan pada anaknya agar anaknya itu menjadi orang yang baik‖ Sementara tanah (soil) (soil) adalah sebuah tempat atau lokus berdiamnya berbagai makhluk baik yang hidup maupun yang mati sebagaimana juga rahim yang ada pada ibu. Dengan demikian maka tanah (soli ) adalah rahim bumi. Di sana benih ditanamkan dan di sana pula benih itu akan dirawat dan akhirnya berkembang lalu menghasilkan buah. Dapat dikatakan bahwa tanah terbentuk

Proses ini menjadi kacau balau ketika manusia dengan kebebasan akal budinya berusaha memanipulasi atau memutuskan proses alamiah itu. Manusia yang hanyalah satu bagian dari proses itu berusaha menjadikan dirinya sebagai pengendali proses itu. Hal ini menjadi nyata dalam bidang pertanian. Manusia tidak lagi percaya pada proses penguraian alamiah yang terjadi di dalam tanah. Lalu berusaha membuatnya baru dengan menyediakan bahanbahan kimia baru yang dapat mempercepat proses itu. Agar panenan bisa melimpah orang memakai pupuk kimia ketimbang memakai pupuk alam. Hal yang sama dapat juga diamati dalam fenomena tambang yang marak di mana -mana. Dengan menambang orang tidak perlu bersusah-susah mengolah tanah sesuai dengan musim tanam yang hanya dua kali setahun dan hasil panen juga belum tentu memadai atau berhasil. Dengan menambang orang hanya perlu mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan dan dijual dengan harga yang menggiurkan. Ratusan juta dalam sekali tambang merupakan angka yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat merusak proses kehidupan di rahim bumi. Selain fenomena-fenomena di atas masih banyak lagi perbuatan manusia yang dapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan pengkhianatan terhadap rahim ibu bumi: pembuangan sampah yang sembarangan, dll. Maka apa yang sebetulnya sedang terjadi seperti panas yang berlebihan, iklim yang tak menentu, es di kutub utara yang makin

56

mengecil merupakan akibat-akibat dari pengkhianatan terhadap ibu bumi. Persis di sinilah pertanyaan di atas kembali diajukan: apakah hutang budi seorang anak dapat dibayarkan kepada ibunya? Apakah manusia mampu membayar hutang budi kepada bumi? Suka atau tidak sekarang manusia mesti menyadari bahwa kerusakan yang terjadi pada bumi dewasa ini merupakan tindakan yang keliru.

RANDANG UMA RANA Proses Randang Uma Rana, pembukaan kebun baru di Kampung Rangat Kempo Manggarai Barat. Proses ini diawali dengan ucapan syuku dan mohon berkat kepada Yang Maha Tinggi baik melalui doa adat maupun misa syukur.

Dan kini saatnya manusia menyadari semua tindakan-tindakan destruktif itu. Tindakan-tindakan seperti itu perlu diubah dan diperbaiki agar rahim bumi yang sedang menuju kehancuran dapat disembuhkan. Sebab pada dasarnya setiap ibu tidak menuntut apa-apa dari anaknya selain harapan pada anaknya agar anaknya itu menjadi orang yang baik. Artinya bahwa anaknya itu sekurang-kurangnya menjadi orang yang menaati hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana ia hidup. Itu sudah cukup bagi seorang i bu. Dengan demikian yang kini perlu dilakukan manusia adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada kecintaan terhadap bumi sebagai ibu. Bahwasanya setiap orang punya rasa sayang pada seorang pribadi yang namanya ibu. Dalam hal ini bumi yang sedang dihuni oleh berbagai makhluk. Berbagai gerakan pun kini hadir dan bekerja keras untuk menyelamatkan rahim ibu yang sedang rusak. Salah satu di antaranya adalah gerakan pertanian berkelan jutan. Disebut demikian karena prinsip dasarnya adalah bahwa manusia yang mengolah tanah tidak selalu mengambil dari tanah tetapi juga bisa memberikan apa yang dibutuhkan tanah dengan cara memperhatikan keseimbangan berbagai unsur yang saling kait mengait di dalamnya. Tidak seperti pertanian konvensional yang didasarkan pada profit atau keuntungan semata. Tujuan memperhatikan keseimbangan adalah agar tanah tetap sehat dan masih bisa dipakai oleh generasi yang akan datang. Itulah hukum yang mesti ditaati oleh manusia yang sadar bahwa tempat yang ditinggalinya adalah sebuah rahim dari seorang ibu. Sebab pada akhirnya bumi menjadi tempat akhir bagi manusia untuk beristirahat sebagaimana disebutkan dalam lagu Indone- sia Tanah Air Beta cipataan cipataan Ismail Marzuki: Indonesia tanah air beta / pusaka abadi nan jaya / Indonesia sejak dulu kala / selalu dipuja-puja bangsa / di sana tempat lahir beta / dibuai dibesarkan bunda/ tempat berlindung di hari tua / sampai akhir menutup mata . ***)

57

PERSPEKTIF

Oleh Silvester Silvester Deny Harsidi Aktivis Masyarakat Sipil

J

ika kita susuri jalan di sepanjang Pantai bagian Selatan Kota Labuan Bajo, mulai dari Lembor di bagian Timur menuju Batu Gosok di bagian Barat, akan tampak sejumlah bangunan hotel mewah tepat di bibir pantai. Hotelhotel mewah yang berjejer di sepanjang bibir pantai itu antara lain Jayakarta, Ecolog, Puri Sari, Luwansa, Bintang Flores, New Bajo, Laprima, dan Batu Gosok.

seperti itu membuat penampilan Kota Labuan Bajo semakin elok dipandang, dan tentunya berdampak sangat besar bagi tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, terdapat pula sejumlah restoran seperti Restoran Filemon, Marlin, dan sebagainya. Bahkan diperkirakan akan terus bertambah fasilitas umum di seputaran pantai tersebut, karena sudah dikapling-kapling oleh para investor sehingga akses masyarakat ke pantai itu sudah semakin sulit.

Jika kita cermati secara kritis dan mendalam terhadap fenomena pertumbuhan kota seperti itu, akan ditemukan adanya persoalan serius yang berkaitan dengan kebijakan penataan kota Labuan Bajo di seputaran bibir pantai. Persoalannya adalah adalah apakah kebijakan pembangunan sejumlah fasilitas umum itu tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, dan apakah tidak ada dampak terhadap pengrusakan atau pencemaran lingkungan andaikata kebijakan seperti itu tetap dibiarkan berlanjut.

Sepintas kita boleh bangga dengan adanya hotel-hotel berbintang dan restoran-restoran yang layak sehingga dapat membuat para wisatawan nyaman untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo dan berbagai obyek wisata lain di daerah ini. Tidak dapat dipungkiri ula bahwa kehadiran fasilitas-fasilitas umum

Sebagai pedoman dan arah dalam upaya penataan ruang di seluruh Indonesia memang sudah banyak kebijakan yang disusun dan diberlakukan, baik berlaku secara nasional maupun secara spesifik dibuat untuk diberlakukan secara terbatas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan lain sebagainya).

Kebijakan penataan ruang tersebut mencakup proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional. Sekalipun kebijakan penataan ruang nasional telah dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam penataan ruang di tingkat daerah, namun pedoman dan arah kebijakan secara nasional tersebut tidak sertamerta diterjemahkan dan diimplementasikan secara utuh oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Suatu hal yang pasti adalah bahwa regulasi di tingkat daerah, baik dalam bentuk perumusan kebijakan daerah maupun dalam pengimplementasian di lapangan selalu saja terjadi pergeseranpergeseran, yang kalau tidak dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan bersama.

58

Mencemati kebijakan penataan ruang nasional yang terumus dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007, menetapkan sejumlah prinsip dasar (nilai dasar) yang layak dijadikan sebagai landasan penataan ruang nasional. Beberapa prinsip dasar yang urgen untuk diperbincangkan di sini adalah prinsip ―keterpaduan‖, ―keserasian, keselarasan, dan keseimbangan‖, ―keberlanjutan‖, ―keberdayagunaan dan keberhasilgunaan‖. Pertama, Pertama, prisnsip keterpaduan mengarahkan agar segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam penataan ruang harus dianalisis dan dirumuskan secara cermat agar dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat). Kedua, Kedua, prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan mengarahkan agar penataan ruang harus dilakukan antara lain untuk mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Ketiga, Ketiga, prinsip keberlanjutan menuntut agar penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. K eempat eempat adalah keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yang mengarahkan agar penataan ruang diselenggarakan untuk mengoptimalkan pemanafaatan ruang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya tampa menurunkan kualitas ruang. Apabila prinsip-prinsip dasar penataan ruang tersebut diikuti dan ditaati dalam seluruh proses penataan dan pemanfaatan ruang, maka tidak akan ada kebijakan-kebijakan penataan ruang, baik pada tataran normatif maupun pada tataran implementasi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan ―melegalkan‖ tindakantindakantindakan yang merusak keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan lingkungan. Para pengambil kebijakan dan penyelenggara penataan ruang

dituntut memiliki ketahanan moral yang memadai agar tidak terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan yang justru berdampak negatip terhadap kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Atas dasar pertimbangan filosofis penataan ruang yang demikian itu kemudian dikeluarkanlah kebijakan lebih lanjut (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) untuk melindungi sejumlah kawasan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti kawasan resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan di sekitar danau, waduk dan mata mata air, dan lain sebagainya. Terutama berkaitan dengan penataan ruang di sepandan pantai, arahan yuridis mempersyaratkan agar pembangunan di sepandan pantai dan sungai hanya bisa dilakukan pada jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, atau dengan mempertimbangkan secara proporsional bentuk dan kondisi fisik pantai. Apabila bentuk dan kondisi fisik pantai yang rawan bencana, maka jarak minimal itu tidak selalu harus diikuti. Bertolak dari pelarangan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa kebijakan penataan ruang Kota Labuan Bajo dengan memberikan izin pembangunan sejumlah fasilitas umum, seperti hotel, restoran, dan lain-lain di sepanjang pantai selatan Kota Labuan Bajo merupakan kebijakan yang bertentangan dengan arahan filosofis dan yuridis yang berlaku secara nasional. Saya tidak tahu apakah izin pembangunan dan izin operasional sejumlah hotel dan restoran pinggir pantai itu sejalan dengan RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) maupun RDTRK (Rencana Induk Tata Ruang Kota) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Labuan Bajo atau tidak. Tapi yang jelas kebijakan itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari kebijakan penataan ruang yang berlaku secara nasional. Persoalannya bukan hanya sebatas pada bertentangan atau tidak dengan ketentuan hukum nasional, tetapi yang paling menjadi soal adalah bahwa pembangunan hotel dan restoran di sepanjang pantai Labuan Bajo itu bakal

menciptakan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan laut di pantai selatan Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Persoalan ini memang belum begitu dirasakan dampaknya, tapi secara pelan dan pasti lingkungan laut di pantai selatan Kota Labuan Bajo dan sekitarnya bakal rusak dan tercemar. Dan itu artinya, terciptalah ketidakserasian dan ketidakseimbangan hubungan antara manusia lingkungannya. Rasanya lebih bijak kalau kawasan di seputaran pantai selatan Kota Labuan Bajo itu dibebaskan dari pembangunan fasilitas umum yang eksklusif yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas saja. Sebaiknya kawasan pantai tersebut dikembangkan dan dikelola menjadi ruang publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, termasuk para wisatawan asing. Mungkin pengalaman Pemda Bali dalam menata Pantai Kute dan pemda Sulawesi Selatan dalam menata Pantai Losari Makasar, bisa menjadi contoh menarik dalam menata pantai selatan Kota Labuan Bajo. Pergeseran filosofi pembuatan kebijakan penataan ruang Kota Labuan Bajo seperti itu memang dapat dimaklumi, karena dengan memberikan izin pendirian hotel dan restoran itu secara langsung maupun tidak akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Secara teoretik, pergeseran filosofi kebijakan penataan ruang Kota Labuan Bajo ke arah peningkatan ekonomi kapitalistik itu memang tidak dapat dihindari, karena komponen ekonomi merupakan salah satu subsistem dengan daya ―energi tinggi‖ yang akan selalu berusaha mengendalikan kebijakan penataan ruang ke arah pemenuhan kepentingankepentingan ekonomi-kapitalistik. Posisi sub-sistem ekonomi akan semakin kuat apabila mendapat dukungan yang memadai dari sub-sistem politik, sementara sub-sistem sosial dan budaya yang diharapkan untuk mengimbanginya dengan ―kekuatan informasinya‖ semakin melemah. *) Editor: Team Riset

59

Inspirasi DARI SUDUT

MASA DEPAN, DI ANTARA W ATERWORL ATERWORLD D DAN DAN DRYLAND *) Edward Angimoy

P

ernah membayangkan sebuah dunia tanpa tanah, tanpa daratan (land )? )? Pada sejauh mata memandang hanya ada air. Atau laut. Atau mungkin gletser. Atau mungkin yang lain. Barangkali kita pernah. Film Waterworld (1995) yang dibintangi Kevin Costner pernah memberi pembayangan semacam itu. Pada sejauh mata menyapu hanya ada air, laut. Itu adalah sebuah saat di masa depan. Syahdan, di masa depan yang entah kapan, es di kutub mencair dan menaikkan permukaan laut hingga hampir seluruh permukaan bumi dan peradabannya tertutup oleh air, laut. Tenggelam. Itulah waterworld. Peradaban baru lalu tumbuh dan terapung di atas air, laut. Serba asin segala-gala. Tanpa sawah, ladang, atau kebun. Tanpa hewan atau binatang selain ikan. Mungkin ada burung, tetapi tidak untuk film ini. Tanpa lapangan sepakbola, taman kota, jalan raya, sekolah, tempat ibadah. Tanpa aturan hukum kecuali hukum rimba. Jika kuat, maka menang dan menaklukkan yang lain. Di sana, tanah (soil ( soil ) adalah barang langka, sekaligus mahal. Barangkali seperti berlian pada masa sekarang. Tanah diperjualbelikan. Entah untuk apa, tidak ada deskripsi. Barangkali untuk dikenang. Atau untuk menjaga harapan. Atau, barangkali lebih sederhana, hanya untuk dimakan menggantikan ikan. Sebagian besar manusia yang selamat telah melupakan masa lalu mereka, masa mereka hidup dan beranak cucu di daratan. Namun beberapa dari mereka masih percaya bahwa Dryland atau daratan masih ada. Meski entah ia bersembunyi di mana. Hingga pada

akhirnya, seluruh tubuh film itu pun bergerak menuju cerita-cerita pencarian atas tanah, daratan, masa lalu, dan sekaligus masa depan umat manusia.

sudah melupakannya, Dryland tetap menjadi mimpi dan harapan yang selalu dipelihara sebagian yang lain. Diamdiam, ia bahkan jadi tujuan segala pencarian.

Manusia, seperti yang dibayangkan dalam film tersebut, dibedakan *** berdasarkan empat karakter, yaitu: kaum Dalam konteks yang paling dekat dengan perampok-perompak-penjajah-penjahat kita, Waterworld dan Dryland adalah (Smokers ), ), masyarakat sipil penghuni semacam metafora, pantulan, bayangan, ―kota‖ Atoll ( Atoll Atoll Dwellers ), ), Kaum dan barangkali juga sebuah ramalan Pengembara, dan kaum ―miskin‖ yang tentang kondisi sosial politik-ekonomidijadikan budak (Slaver ( Slaver ). ). Smokers , kaum budaya kita di sebuah masa depan yang yang kejam dan lalim, merampok dan entah kapan. Dan sebagai sebuah menguasai segala yang ditemui. ramalan, itu semua mulai digenapi Termasuk merampok dan menguasai ketika tanah dan pulau mulai dijual ke segala upaya kaum lain untuk para investor atau dicaplok para investor menemukan Dryland. Atoll Dwellers yang kemudian memprivatisasinya. Persis adalah masyarakat yang mencoba karakter dan cara kerja Kaum Smokers. bertahan hidup dan membangun Tanah, daratan, dan persisnya ruang peradaban baru. Kaum Pengembara gerak-hidup masyarakat jadi makin mengarungi perairan demi perairan, sempit. singgah di ―kota‖, menjual barangbarangbarang penemuannya, lalu kembali Dalam metafora film Waterworld, mengembara. Dan Slaver menjadi budak. ―kesempitan‖ itu disebut tenggelam. Dan tenggelamnya itu juga punya makna Entah budak siapa. Intinya budak. yang sama dengan tenggelamnya peradaban lama, digantikan peradaban *** Terlepas dari rupa-rupa kemungkinan baru yang tentu saja tidak punya garansi sekali dapat memberi pemaknaan yang bisa muncul atas film s a m a kesejahteraan. Waterworld, yang jelas itu berangkat dari kondisi yang sama: no land , tanpa tanah, tanpa daratan. Peradaban lama, sekali lagi, sudah tenggelam. Dan kondisi macam itu lantas melahirkan pengetahuan, ideologi, cara hidup, kebiasaan-kebiasaan, hukum-hukum, struktur sosial, dan teknologi baru. Singkatnya, peradaban baru. Itu barangkali bukan soal besar bagi yang lahir dan tumbuh besar dalam kondisi macam itu, tanpa daratan. Namun itu jelas serupa bencana besar bagi yang pernah lahir dan tumbuh besar dalam peradaban yang sebelumnya dibangun di atas tanah, daratan. Tidak heran, meski sebagian besar penghuni Waterworld

Di sisi lain, masyarakat kita, dalam banyak sudut pandang, berpotensi (atau barangkali kini sudah menjadi) serupa karakter Atoll Dwellers dan Slaver yang rentan dieksploitasi, dikuasai, dan ditindas para Smokers . Juga dicaplok hak -haknya. Juga dirampok mimpi-mimpi dan harapan-harapannya tentang kemakmuran, kesejahteraan, dan hidup yang lebih bermartabat di tanah-daratan, Dryland . Dan sekali lagi, itu semua dimulai ketika ruang gerak-hidup di atas tanah mulai sempit dan menyingkirkan masyarakat.

60

― masyarakat masyarakat kita, dalam dalam banyak banyak sudut pandang, berpotensi berpotensi (atau barangkali barangkali kini Dwellers dan dan Slaver yang rentan dieksploitasi, sudah menjadi) serupa karakter Atoll karakter Atoll Dwellers dikuasai, dan ditindas para Smokers . Juga dicaplok hak-haknya. Juga dirampok mimpi-mimpi dan harapan-harapannya tentang kemakmuran, kesejahteraan, dan hidup yang lebih bermartabat di tanah-daratan, Dryland . Dan sekali lagi, itu semua dimulai ketika ruang gerak-hidup di atas tanah mulai sempit dan da n menyingkirkan masyarakat.‖

*** Beruntung, seperti lazimnya film-film produksi Hollywood, ada sosok pahlawan dalam drama Waterworld itu. Ia dari Kaum Pengembara. Ia menghancurkan Kaum Smokers bersama ambisi-ambisi dan ideologi ―mengeruk keuntungan‖ mereka. Lebih lanjut, ia membantu mereka, Atoll Dwellers dan Slaver yang masih percaya tentang Dryland menemukan tanah-daratan itu. Akhir cerita, mereka menemukannya dan kemudian mulai membangun kembali peradaban berdasarkan ingatan-ingatan masa lalu, untuk masa depan.

Sebab menyelamatkan tanah berarti menyelamatkan manusia dan ekosistem (the ( the commoners ), ), menyelamatkan peradaban kita. Dan demi itu, tanah mesti selalu menjadi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika tidak, maka siapsiaplah berakhir seperti di waterworld

Namun penting untuk diserukan di sini, sebelum kondisi semacam Waterworld terjadi, sebelum manusia-manusia dengan karakter Smokers makin banyak dan sewenang-wenang, sebelum manusia-manusia dengan karakter persis Atoll Dwellers dan Slaver makin rentan ditindas-jajah-caplok, sebelum menantikan munculnya sosok pahlawan seperti Kaum Pengembara yang entah akan muncul atau tidak sama sekali, tidak ada jalan lain, tanah (sebagai the commons ) harus diselamatkan. Sebab menyelamatkan tanah berarti menyelamatkan manusia dan ekosistem ( the commoners ), ) , menyelamatkan peradaban kita. Dan demi itu, tanah mesti selalu menjadi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika tidak, maka siap-siaplah berakhir seperti di waterworld.*** waterworld.***

61

LELAKON

LELAKON ORANG KOMODO

S

*) Kris Bheda Somerpes

SEBUAH LATAR, SEBAGAI PENGANTAR

D untuk dibilang tahun, apalagi menai suatu masa. Sebuah masa yang sulit

kar jarak tanggal dan bulan. Di sana aku berada, di tengah generasi kaum jermal. Orang-orang yang hidup di atas pancangpancang gala. Di tengah laut yang senyap. Diselimuti bau garam. Digerogoti pesing jeroan ikan. Diintai selalu amuk gelombang. Pada batas pandang melepas antara delapan penjuru mata angin hanyalah cakrawala. Ringkasnya, aku berada pada sebuah panggung paling menantang yang para aktornya sudah sedang mementas lakon episodik dari sebuah drama paling realis, yang pada setiap saat, selalu mencoba untuk kembali ke drama rakyat. Dan menariknya bahwa generasi jermal adalah

uatu tempat. Kuberi nama Jermal. Rumah yang melampaui rumah. Dunia baru. Di sana tidak akan ada lagi zonasi. Pilah memilah kepentingan. Tidak ada lagi aktor lain apalagi sang sutradara yang menyudutkan mereka. Hukum yang mereka bangun adalah dari laut ke laut. Dan itu jauh lebih bermartabat ketika harus menambatkan tali sampan di daratan. Sebaliknya di atas pancang-pancang gala, mereka kibarkan identitas dan jati diri yang sesungguhnya. Kebebasan untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan adalah yang utama dan pertama, menyusul yang lainnya adalah pemenuhan atas sandang, pangan dan papan.

generasi merdeka. Tidak ada ketakutan yang terpancar dari mata-mata mereka. Pandangan mereka jauh dilepas ke depan. Membentur kaki langit yang selalu berusaha untuk mencoba melampaui resiko-resiko yang mungkin bakal ter jadi. Raut wajah mereka kokoh tegar. Tutur mereka ritmik padu tinggi-rendah bagai gelombang.

Bagi mereka, termasuk bagiku yang tiba-tiba terlempar-dampar, hidup di atas jermal dengan demikian adalah pilihan yang tepat. Mereka dan juga aku benar-benar terpental ke tempat yang tepat. Ke tempat di mana tidak ada lagi sengketa. Tidak ada lagi beban derita. Tidak ada lagi perendahan martabat apalagi pengabaian atas kehidupan. Andai ada petaka, maka hanya alam dan Di bawah segala tempaan nestapa, Tuhan yang membuat kami lenyap selamereka dibesarkan menjadi pemenang. manya. Di atas pancang-pancang mereka kibarkan bendera kebebasan. Seperti kaki- Dan itu jauh lebih bermartabat ketimkaki mereka yang gagah. bang hidup di tepi garis batas antara jurang kepunahan dan harapan untuk Di atas jermal mereka temukan kekua- umur panjang yang dibuat dengan sentan untuk kembali menyulam hidup gaja oleh sesamanya manusia. manusia. A mari yang nyaris saja punah dimakan ngen- usque ad mare (dari laut ke laut), gat kekuasaan dan kerakusan yang demikian kata hati mereka seperti mendibalut dalam adagium ubi societas ibi gutip jargon kebanggaan bangsa Ka justicia (di mana ada masyarakat di nada, yang juga menjadi kebanggaan sana ada hukum) yang ternyata dipe- mereka juga, orang-orang Komodo. lintir.

62

DRAMA ALAM, SEBAGAI PROTAGONIS

S

yang dimintai Tuhan untuk dijaga. Mereka meramu kekuatan dalam gerakan tarian Panca . Kehebatan kaum perempuannya dikemas dalam tari Alue Gele. Gele. Dan tentang penderitaan mereka munculkan dalam legenda Ina Matria .

ebelum dengan sadar pergi bertolak lebih dalam, meninggalkan daratan, membangun jermal dan hidup di atasnya, mereka sebenarnya adalah orang Yang paling mengangungkan adalah orang luar biasa. mereka dipertemukan Tuhan dengan kadal raksasa yang dikemudian hari Mereka adalah para pelaut pelintas batas. disebut sebagai Komodo. Dalam dan Keturunan langsung pelaut-pelaut Bajomelalui perjumpaan itulah mereka merBugis. Sebagiannya adalah keturunan peangkai-bangun legenda dan mitos yang laut Bima. Mereka adalah para petualang tujuannya bukan untuk omong kosong gelombang. Gelanggang perjuangan hidup tentang cinta dari generasi ke generasi. mereka adalah lautan dengan sedikit daraTetapi menyembulkan keutamaan peritan yang dijadikan sekedar sebagai pelepas hal persaudaraan semesta, bahwa lelah, menurunkan layar, melepas sauh manusia tidak hanya bersaudara, berbuji, menidurkan dayung, memungut kayu, bagi cinta dengan sesamanya sebagai memanen bahan pangan, menimba air dan manusia, tetapi juga dengan seisi alam selanjutnya berteduh menghidupi kehidusemesta. pan. Konon, mereka bersauh di sudut teluk tenang sebuah pulau terpencil – yang – yang kemudian diberi nama pulau komodo – – pulau seluas 336 kilo meter persegi di tepi barat pulau Flores Nusa Tenggara Timur. Lelakon hidup mereka lalu membawa membawa ke sana, dengan sejuta harap bahwa dari tepi laut berpesisir 181 kilo meter itu mereka tidak hanya dapat merajut kehidupan dengan damai dan beranak pinak dengan tenteram tetapi juga menguat-tegaskan identitas hidup secara permanen.

Serupa dalam drama rakyat, dalam darama alam, orang-orang Bajo-Bugis yang menetap di pulau Komodo entah sejak kapan itu hadir menjadi protagonis yang menyenangkan. Di atas panggung pulau itu mereka pentaskan keseharian dengan penuh cinta dan damai. Tidak ada pelaku antagonis yang diperankan atau mencoba untuk memerankannya.

Tetapi semuanya dipentaskan secara domestik dan realis. Tuhan sang sutradara membiarkan mereka pentas dengan lapang. Tanpa rekayasa apalagi dipelintir kepentingan. Walau datar dan kesahajaan tampak begitu kuat, tapi sajian latar alam yang elok nan indah memberi nuansa sendiri bahwa drama yang sesungguhnya adalah drama yang apa adanya. Drama yang tidak merekayasa nilai dan keutamaan, apalagi memuat kepentingan yang kemudian berakhir jadi balada.

DRAMA ABSURD, SEBAGAI ANTAGONIS Sampai pada suatu ketika, tahun 1980 drama rakyat yang terpentas di pulau komodo berubah. Ubi Societas Ibi Justi- cia, di cia, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum yang mesti ditegakkan. Lelakon orang-orang Bajo yang sudah bergenerasi dibangun tiba-tiba direbut negara dengan paksa. Negara hadir sebagai protagonist dengan tampang kekuasaan dan pisau undangundangnya untuk diberlakukannya kawasan pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya sebagai Taman Nasional.

Kadal raksasa komodo adalah saudari bagi pelaku utama. utama. Empu Najo Sebuah pentas yang selanjutnya disaksidikisahkan melahirkan keduanya sebakan tampak sangat absurd. Lantaran gai saudara kembar untuk menjadi penDari sanalah mereka memulai kehidupan tidak hanya mengabaikan dan melang jaga. Seorang disebut Orah yakni kodaratnya. Membuat kerampi dari serat gegar konvensi alur, tetapi juga penokomodo dan seorang yang lain disebut bang yang tumbuh menyebar sekitar guhan dan makna tematiknya yang sebeGerong atau orang-orang Bajo. nung Satalibo, gunung Ara, gunung Todo lumnya terpentas-saji alamiah. Klea sebelah utara dan bukit Poreng di Orah atau Komodo merawat habitat sebelah Timur Laut. Sebagai sahabat sanBisa dibayangkan, bagaimana jadinya sekaligus penjaga ekosistem darat dan tapan berlauk ikan, mereka tidak berharap jika orang Bajo, penghuni pulau Komodo Gerong atau orang-orang Bajo merawat banyak pada padi yang memang tidak mediletakkan sebagai pelaku antagonis, ekosistem laut. Keduanya tidak pernah mungkinkan untuk tumbuh di atas gersanpenentang dan korban yang mesti dikasaling makan memakan. Cinta jauh legnya padang. Lantaran itu, kerampi yang lahkan dalam drama besar kehidupan. bih kuat dari rasa lapar akan tulang ditumbuk-ayak para istri dan anak peremSelanjutnya babak demi babak orang apalagi rasa haus akan darah. Sekalipun puan mereka sudah mencukupi kebutuhan Komodo berperan bisu. Bersuara seperada legenda tentang air mata Ina Mapangan harian. lunya dan jika tidak memungkinkan tria, yang kemudian menjadi karang akan di-dubbing di-dubbing oleh para actor lain dalam luka, semuanya melejitkan Sebagai pelepas dahaga, titik-titik mata air yang seolah-olah mirip, seolah-olah makna bahwa tentang Ina Matria yang muncul musiman yang menyebar menyerupai. mereka belajar untuk tidak bermulai dari teluk Sebita, Wae Sadrap, Loh prasangka buruk, iri hati, cemburu dan Belanda, Loh Srikaya, Gunung Ara, Loh Wia Namun jauh panggang dari api, sekedar apalagi dendam. dan Wae Kenaitasi sudah jauh dari cukup. sebagai suara, kebutuhan akan peran sesungguhnya yang mau dimainkan oleh Dari drama rakyat itulah menyusul Sebagai makhluk yang berakal dan berbudi orang Komodo justru tidak dijawab. drama-drama baru yang menyentuh mereka dipertemukan Tuhan dengan keuOrang Komodo menjadi bisu, sebisu rasa. Kadang bernuansa alegoris, tamaan-keutamaan. Mereka membangun pahatan beku patung-patung Komodo. misteris, liris, satir, moralis, historis, falsafah dan pedoman hidup dengan meleSebisu patung batu ina matria yang pun kadang tari dan bahkan sampai ke takkan landasan pada bisikan alam. Mereka melegenda. tendens. diperjumpakan dengan keindahan alam

63

1. Mula-Mula adalah adalah Drama Duka Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya antara lain Pulau Rinca, Pulau Padar, Gili Motang dan beberapa pulau lain yang semuanya menjadi panggung pentas seluas 2.321 km2 dibentuk menjadi Taman Nasional pada pada 1980. Tujaun dibentuknya Taman Nasional adalah 1) Mengembangkan suatu kawasan konservasi darat dan perairan di Taman Nasional Komodo, yang sepenuhnya melindungi komunitas alami, spesies, dan ekosistem darat, pantai dan perairan. 2) Menjamin kelangsungan hidup satwa Komodo dalam jangka panjang dan menjaga mutu habitatnya. 3) Memanfaatkan sumberdaya kawasan secara lestari, untuk wisata, pendidikan, dan penelitian. 4) Melindungi populasi ikan terumbu karang dan invertebrata dalam kawasan konservasi dari eksploitasi, sehingga dapat berfungsi sebagai dan jaminan bagi sumber perikanan perairan di dalam dan sekitar kawasan. Sudah sejak itu, orang-orang Bajo penghuni pulau Komodo mulai ditata-rias bukan hanya demi kebutuhan panggung Taman Nasional, tetapi juga demi kepentingan-kepentingan yang tersembunyi yang terlalu pekat untuk ditelisik. Simaklah empat tujuan di atas, tidak satu pun yang menyentuh sisi kemanusiaan manusia, semisal menjaga dan melestarikan manusia yang memiliki keunikan dan kekhasan budaya.

adalah sebuah pementasan tendens nan duka. Sebuah drama yang sudah sedang mementaskan kepincangankepincangan peradaban yang sengaja dirasionalisir dengan pembangunan kemanusian. Dan pada saat yang sama kita menyaksikan duka, lantaran secara perlahan pelaku untamanya mengalami masa mundurnya. Bukan lantaran terjadi secara alamiah karena dipangkas usia, tetapi karena diambrukkan dengan paksa oleh tikaman-tikaman pisau kepentingan. 2. Direkayasa Menjadi Menjadi Antagonis Antagonis Ketika itu Negera merayakan hari kemerdekaannya, 17 Agustus 2010. Semua warga tentunya merefleksikan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Lantaran secara filosofis memang negara menjaminnya, bahwa negara yang merdeka adalah rakyat yang berdaulat. Berdaulat untuk memperjuangkan dan selanjutnya menikmati hak-haknya. Namun tidak bagi Mujahidin, Ibrahim dan kawan-kawan. Hak mereka untuk menyejahterakan keluarga, memberi makan kepada keluarga, mencari uang, menangkap dan menjual ikan, singkatnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga justru dipangkas. Mereka dijeruji pasal-pasal tindakan pidana Kehutanan dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda lima juta rupiah lantaran mengambil hasil laut tanpa Izin di Loh Ginggo yang dalam peta Taman Nasional Komodo masuk dalam Zona Bahari.

Justru sebaliknya, orang Komodo diberi peran yang tidak memungkinkan dalam drama pembangunan yang absurd ketimbang bagaimana satwa unik Komodo (Varanus komodoensis ) dirias-rawat. Atau bagaimana negara merawat burung gosong (Megapodius (Megapodius reinwardt ), ), tikus Rinca (Rattus rintjanus ), ), rusa Timor (Cervus (Cervus ), 1000 jenis spesies ikan, 260 timorensis ), spesies karang, 70 spesies bunga karang. Dugong (Dugong (Dugong dugon ), ), lumba-lumba (10 spesies), paus (6 spesies), penyu sisik (Eretmochelys imbricata ) serta penyu hijau (Chelonia mydas ) dan seterusnya.

Sebelumnya, jika Mujahidin lapar, dia bisa memancing ikan tanpa harus meminta izin kepada siapa pun kecuali kepada istrinya bahwa dia akan melaut, kepada anaknya bahwa dia akan segera kembali, pun kepada Tuhan-nya untuk pohonkan restu.

Inilah mula-mula, jika kiita diminta menyimak dengan hati nurani apa yang sudah sedang dipentaskan di panggung nan megah Taman Nasional Komodo. Bukan drama rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan dalam segala bidang kehidupan. Bukan pula drama tari yang memegahkan keindahan anugerah Tuhan atau apalagi drama liris bernuansa liturgis. Tetapi yang tersaksikan, walau sebenarnya tidak semua orang bisa menyaksikannya

Lantaran itu Mujahidin pergi mengambil apa saja tanpa takut diintimidasi. Namun sudah sejak itu, semuanya menjadi berubah. Tidak hanya bagi Mujahidin dan kawan-kawannya, tetapi bagi semua mereka yang disangkar dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Visi cultural, ekonomi, social orang-orang kawasan Komodo yang sejatinya a mari usque ad mare (Dari (Dari Laut ke Laut) dibatasi.

64

3.

Penokohan dan Karakter Karakter pun berubah

Orang-orang Komodo yang mengambil ikan disebut merusak ekosistem laut, yang mengambil serat gebang untuk kerampi distigma sebagai perambah hutan. Perubahan tokoh dengan stigma, karakter dengan image yang demikian bukan hanya merusak falsafah hidup orang-orang Komodo. Tetapi juga meruntuhkan bangunan peradaban mereka. Menjadi antagonis dalam drama kehidupan itu menyiksa. Mengendap penderitaan secara sadar dan direkayasa adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Namun negara rupa-rupanya tidak ambil pusing dengan semua perbuatan yang mengatasnamakan undang-undang. Kehidupan manusia diabaikan hanya agar mata puas memandang segala keindahan. Martabat manusia diinjak hanya agar taman tertata. Kebutuhan manusia diperkosa dengan jargon pembangunan yang dirasionalisir sesungguhnya adalah pembangunan yang amoral. Berturut-turut sesudah Mujahidin dan kawan, tersaji di atas pentas sederetan nama lain yang selanjutnya menjadi antagonis. Jumlah kasus selama periode 2010 sampai 2011 mencapai 15 kasus dengan motif yang hampir sama yakni mengambil hasil laut tanpa izin. Dan itu belum terbilang yang sudah terjadi di belakang pentas. Bukan hanya diintimidasi dan diinteregosi tetapi juga dihilangkan selama-lamanya. 4.

Konvensi Alur Yang Dipelintir

Tokoh direkayasa berdasarkan skenario. Dalam drama absurd siapa pun tidak pernah tahu apa yang diperankannya. Sutradara menjadi kunci. Di tanganya skenario diarah, di tangannya pula tokoh-tokoh direkayasa. Dan sang pemeran harus pula tunduk atas naskah, selanjutnya diminta pentas sejauh mau sang sutradara. Pengelolaan taman nasional komodo adalah proses perihal pementasan drama absurd itu. Ketentuan undangundang membagi taman nasional komodo berdasarkan zonasi adalah salah satu pembelokan alur yang hebat nan kejam. Di balik zonasi ada zina kekuasaan dan kepentingan. Penguasaan panggung dalam drama dibatasi,

bukan lantaran peran tetapi karena rangsekan kebrengsekan kehendak yang lahir dari sebuah skenario kepentingan. Undang-undang tentag Zonasi dibuat agar tampak teratur dan tertata. Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutan Nomor P. 56 / Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional diuraikan secara pragmatis. bahwa a) Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. b) Zona rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. c) Zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa l ingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya. d) Zona tradisional tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. e) Zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. f) Zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasiI karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. g) Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjukjditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan Iistrik. Dalam konteks taman nasional komodo dikelolah lembaga taman nasional komodo Zona inti adalah kepentingan. Tidak ada kegiatan apa pun yang bisa merangsek masuk ke zona ini termasuk Tuhan jika Dia hendak memelihara kucing atau anjing. Karena negara, Sang sutradara melarangnya. Hal yang sama terjadi untuk zona pemanfaatan wisata, zona pemanfaatan tradisional, zona khusus penelitian dan pelatihan. Sedangkan Zona

65

pelagis dan zona pemukiman tradisional diberi kelonggaran yang terbatas. Orang komodo komodo seperti sudah sesedang bermain di kolong rumahnya sendiri dengan sedikit menyentuh pesisir. Selebihnya dilarang. Alur kehidupan orang komodo pun beralih-ubah. Mereka tidak hanya lagi berkibar dari laut ke laut tetapi dari dinding kamar ke pesisir. Sebuah pemenggalan akan tradisi pun peradaban yang tragis.

5.

Pengabaian Atas Makna Tematik

Adakah dalam drama kehidupan yang alur kehidupan seseorang direkayasa? Jika jawabannya adalah ada atau ya, tentu saja mesti ditakar-ukur sejauh mana rekayasa itu menjawab kebutuhan akan kehidupan dalam rentangan tradisi dan bangunan peradaban kehidupan. Jika tidak memungkinkan tetapi dicoba-paksakan maka akan tercipta pereduksian terhadap nilai-nilai kehidupan (kemanusiaan). Dan perihal itu terpentas dalam kawasan taman nasional komodo. Semua geliat pembangunan berkaitan dengan pengambangan kawasan taman nasional komodo melulu tertuju kepada pembangunan ekonomi. Sementara kesehatan, pendidikan apalagi tradisi dan budaya tampaknya dianaktirikan. Tradisi, identitas diri, nilai-nilai cultural dan symbol peradaban dibekukan. Pengelolah, pihak Taman Nasional Komodo suatu ketika mendatangkan para pemahat patung dari Gianyar Bali untuk melatih orang Komodo dan sekitarnya supaya selanjutnya dapat menjadi pemahat patung. Sebagian orang mengakui keberhasilannya. Lantaran sebagian orang Komodo kini sudah beralih secara perlahan dari pelaut menjadi pematung. Gagasan tentang masa lalu, secara perlahan tidak hanya dibekukan tetapi pula redup. Dan gagasan tentang keseharian apalagi masa depan kian menjadi tunggal. Kompleksitas soal terkesan hanya diukur secara ekonomi. Demikian juga solusinya. Nilai-nilai cultural, keutamaan -keutamaan sosial dengan demikian sudah merasa cukup terwakili lewat patung-patung bisu. Tidak ada terobosan solusi lain yang coba digagasbangun. Mendasarkan diri pada masa lalu menjadi sebuah pegangan yang tidak mungkin dan omong kosong.

Dan itu jelas merupakan pengabaian atas makna tematik dalam drama kehidupan. Jika peran yang dimainkan tidak berlandaskan pada jiwanya, maka sudah barang tentu, yang terpental adalah kemanusiaan itu sendiri. Lantas selanjutnya yang mencungul ke permukaan adalah simbolisasi artificial atas semuanya. Pengabaian atas makna tematik drama kehidupan orang komodo kian menjadi runyam manakala menakar sumber daya manusianya. Sekolah sebagai medium pencerdasan dan penguatan sumber daya manusia yang dalam tataran social menjadi pintu gerbang perubahan justru minim perangkat dan fasilitas. Sebagaimana dijelaskan dalam ―Rencana Pengelolaan 25 Tahun Taman Nasional Komodo (Buku 1, Rencana Pengelolaan hal. 13)‖ bahwa tingkat pendidikan rata-rata di desa-desa Taman Nasional adalah tingkat empat sekolah dasar. Terdapat sebuah SD di setiap desa, tetapi tidak setiap tahun menerima murid. Rata-rata, setiap desamempunyui empat kelas dan empat guru. Di Kecamatan Komodo ada tiga jenis SD: SD Negeri,SD Inpres, dan SD Swasta. Kebanyakan anak dari pulaupulai kecil di Kecamatan Komodo (Komodo, Rinca, Kerora, Papagaran, Mesa) tidak tamat SD. Untuk masuk SMP anak harusdikirim ke kota Labuan Bajo, tetapi ini jarang dilakukan oleh keluarga nelayan.

SAMPAI SUATU KETIKA MEMILIH JERMAL Lelakon orang komodo yang terpentas dalam drama absurd yang terentang panjang sudah sejak 1980 sampai kini adalah sebuah pembunuhan atas kehidupan manusia. Pembunuhan yang dilakukan secara ber-babak. Semua jargon pembangunan dan pemberdayaan yang dikemas undang-undang dan aneka kebijakan hanyalah sekedar sebagai obat penenang. Namun rasa sakit yang sesungguhnya, penderitaan yang sebenarnya tidak tersentuh menyembuhkan. Sampai suatu saat, ketika sakit itu men jadi akut. Duka itu dipendam dalam kepundan kesabaran. Identitas dikebiri berulang jadi ngeri. Maka akan segera lahir generasi sadar yang dengan caranya sendiri melawan secara elegan untuk segera pergi.

Pada suatu ketika, seperti yang sudah dikata dimuka, bahwa pada sebuah masa yang sulit untuk dibilang tahun, apalagi menakar jarak tanggal dan bulan. Generasi sadar orang-orang komodo lebih memilih menjadi kaum jermal.

Orang-orang yang hidup di atas pancangpancang gala. Mereka akan pergi bertolak lebih ke dalam untuk bersedia tinggal di tengah laut yang senyap. Walau diselimuti bau garam, digerogoti pesing jeroan ikan, diiintai selalu amuk gelombang. Sekalipun batas pandang pandang melintang utara selatan, timur dan barat hanyalah cakrawala. Mereka akan lebih memilih panggung kebebasan untuk kembali mementas lakon episodic dari sebuah drama paling realis. Dan saya membayangkan itu. Pada ketika saya harus menjadi bagian dari mereka. Di sana pada suatu saat kelak, orang komodo akan kembali menjadi protagonist. Mereka akan kembali merajut alur berangkat dari kerangka tematik yang kembali coba dirancangbangun. Di sana tidak akan ada lagi zonasi. Pilah memilah kepentingan. Tidak ada lagi actor lain apalagi sang sutradara yang menyudutkan mereka. Hukum yang mereka bangun adalah dari laut ke laut. Dan itu jauh lebih bermartabat ketika harus menambatkan tali sampan di daratan. Sebaliknya di atas pancangpancang gala, mereka kibarkan identitas dan jati diri yang sesungguhnya. Kebebasan untuk menengakkan harkat dan martabat kemanusiaan adalah yang utama dan pertama, menyusul yang lainnya adalah pemenuhan atas sandang, pangan dan papan. Dan itu bisa dengan sendirinya datang. Jika jiwa yang bebas bisa mendayung sampan kembali ke darat untuk sesekali menjual ikan sambil menimba air tawar, membeli bahan makanan dan mengumpulkan kayu bakar. Seperti itulah generasi jermal. Mereka jauh terpencil di tengah lautan. Tetapi mereka justru lebih dekat dengan matahari, bulan dan bintang. Mereka lebih dekat dengan alam. Lebih dekat dengan Tuhan. Dari sinilah drama yang sesungguhnya kembali terpentas tanpa dikekang naskah. Alur sejarah, penokohan dan tematisasi kehidupan dirangkaikemas bukan hanya jadi pementasan yang menarik untuk disimak, tetapi juga bermakna untuk dihargai harkat dan martabatnya. ***

66

-mula, jika kiita di ―Inilah mula mula-mula, minta menyimak dengan hati nurani apa yang sudah sedang dipentaskan di panggung nan megah Taman Nasional Komodo. Bukan drama rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan dalam segala bidang kehidupan. Bukan pula drama tari yang memegahkan keindahan anugerah Tuhan atau apalagi drama liris bernuansa liturgis. Tetapi yang tersaksikan, walau sebenarnya tidak semua orang bisa menyaksikannya adalah sebuah pementasan tendens nan duka. Sebuah drama yang sudah sedang mementaskan kepincangankepincangan peradaban yang sengaja dirasionalisir dengan pembangunan kemanusiaan. Dan pada saat yang sama kita menyaksikan duka, lantaran secara perlahan pelaku untamanya mengalami masa mundurnya. Bukan lantaran terjadi secara alamiah karena dipangkas usia, tetapi karena diambrukkan dengan paksa oleh tikaman-tikaman pisau kepentingan. kbs

67

R

ealitas kemiskinan merupakan produksi dari usaha-usaha pemiskinan yang sistemik dari sistem dan struktur kehidupan dunia kita. Karena itu kita tidak bisa diam dan menerima realitas kemiskinan itu sebagai suratan takdir yang tak terelakan. Dengan perjuangan untuk menata sistem dan struktur kehidupan kita yang lebih adil dan manusiawi, sesungguhnya kita sedang bergerak melawan baik kemiskinan maupun pemiskinan. UNDP, Human Development Report 2003 UNDP, (Millennium Development Goals: A Compact Among Nations to End Human Poverty , New York-Oxford: Oxford University Press, 2003, hal 2-10) mengungkap data yang menggetarkan nurani: sekarang ini, 54 negara menjadi lebih miskin daripada keadaan di tahun 1990an; 12 negara mengalami penurunan jumlah anak yang mendaftar ke sekolah dasar; penduduk 34 negara mengalami penurunan kesejahteraan hidup; lebih dari 25% penduduk di 9 negara (atau seluruhnya sekitar 1 milyar penduduk di negara yang sedang berkembang) tidak memiliki akses pada air bersih; lebih dari 25% penduduk di 15 negara (atau seluruhnya sekitar 2,4 milyar penduduk) tidak memiliki jaminan kesehatan.

*) Ryan Nuhan

Sementara itu degradasi tanah di bumi telah mempengaruhi 2 milyar hektar tanah suburnya sehingga mengakibatkan lebih dari satu milyar penduduk bumi kita ini harus tinggal di atas tanah gersang, sedangkan 1,7 milyar jiwa tinggal di negara-negara yang mempunyai masalah dengan air.

dari sistem kemasyarakatan kita yang mengisyaratkan adanya pelanggaran dan penindasan terhadap hak asasi manusia serta pelecehan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Realitas kemiskinan merupakan produksi dari usaha-usaha pemiskinan yang sistemik dari sistem dan struktur kehidupan dunia kita. Karena itu kita tidak bisa diam dan menerima realitas kemiskinan itu sebagai suratan takdir yang tak terelakan. Dengan perjuangan untuk menata sistem dan struktur kehidupan kita yang lebih adil dan manusiawi, sesungguhnya kita sedang bergerak melawan baik kemiskinan maupun pemiskinan. Berhadapan dengan ke(pe)miskinan orang-orang miskin yang multi-sebab ini, Garret Hardin, seorang pakar ekologi dari negeri Paman Sam dalam bukunya Tragedy of The Commons , menyumpahi mereka dengan tandas: biarkan saja mereka mati! Biarkan saja mereka mati agar yang masih tinggal bisa lebih baik hidupnya.

Kemiskinan orang-orang miskin bukanlah Tak tanggung-tanggung Hardin bersuratan takdir yang tak terelakkan, me- kata: ―Jika ―Jika ada yang mengatakan lainkan output dari sistem di mana kita bahwa anak saya kelaparan dan ter- hidup. Karena kemiskinan dalam banyak gantung pada saya apakah mereka hal merupakan akibat dari strukturisasi terus hidup, maka saya akan men- proses-proses sosial, politik, ekonomi dan jawab: persetan dengan itu semua, budaya kita yang tidak adil dan korup. biarkan mereka mati, toh mereka bukan anak saya ‖. ‖. Inilah kegilaan seoItulah sebabnya, kemiskinan bukanlah rang Garret Hardin. Hardin adalah realitas sederhana, melainkan komplek- sebuah reaksi yang mewakili orangsitas problema yang merupakan produk

68

Krisis Air di Labuan Bajo Bajo sampai saat ini menjadi menjadi persoalan yang serius

orang yang mengidap keputusasaan ditengah persoalan ke(pe)miskinan yang menyelimuti banyak orang saat ini. Reaksi yang lain telah diperlihatkan oleh orang seperti Fransiskus Asisi, atau Teresia dari Kalkuta, dan sederetan pejuang kemanusiaan lainnya. Kemiskinan orangorang miskin dalam dunia kehidupan mereka membuat mereka bersimpati dan bersolider dengan orang miskin. Solidaritas dan perjuangan mereka bersama orang miskin untuk meraih kehidupan yang lebih manusiawi, adil dan bermartabat, mengalir keluar dari cinta kemanusiaan mereka dan dari iman mereka kepada Allah yang penuh kasih dan berbelarasa dengan orang miskin. ―Segala ―Segala

sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku ‖, ‖, telah menggerakkan mereka untuk mengusap wajah Allah lewat wa jah derita sesamanya karena guratan garis-garis kemiskinan yang multi-sebab ditengah dunia saat ini. Ditengah persoalan ke(pe)miskinan multi-sebab yang terus mencederai wajah kemanusiaan kita dan membawa semakin banyak orang ke jurang kehancuran, kita tidak bisa diam dan cuma menjadi penonton dipinggiran jalan sejarah kehidupan. Cinta kemanusiaan dan iman kita kepada Allah yang penuh kasih dan berbelarasa, menuntut kita untuk bergerak dan terlibat dalam per-

ju an gan ga n me lawa la wa n ke (p e) mi skin sk in an. an . Keengganan kita untuk bergerak dan terlibat dalam memperjuangkan tata kehidupan yang lebih manusiawi, membuat kegilaan Hardin yang pasti kita tolak itu menjadi milik kita juga. Dan karenanya kita juga tidak pantas untuk menggugat Hardin. Jangan-jangan, diam, cuek dan masa bodohnya kita terhadap semua masalah yang merusak wajah kemanusiaan kita saat ini, mencerminkan juga keputusasaan Hardin yang hidup dalam diri dan hati kita dan secara diam-diam menjadi pengikut Hardin untuk terus meneriakkan: biarkan saja mereka mati. Toh mereka bukan saudara saya! ***

69

Membiarkan keadaan terpuruk pada kedalaman soal yang pelik, dan menempatkan kemapanan yang mendominasi tanpa henti, sama halnya dengan melanggengkan kesenjangan, yang kaya akan senantiasa bergerak maju, sementara yang kurang atau miskin semakin terpojok. Ketidakadilan dalam perlakuan akan menimbulkan gejolak sosial yang rentan akan konflik. *) Adrianus Harsi

T

anpa bermaksud menyudutkan kegiatan dunia usaha dalam mencari keuntungn ekonomi, tulisanku ini hanyalah catatan refleksi akan praktekpraktek mencari keuntungan yang tidak adil dalam kebersamaan sebagai komunitas anak tanah dibumi nusa lale, karena basis pergumulannya adalah praktek feodalisme ekonomi dalam wujud tengkulak yang merebak diantara kurusnya petani yang tak terurus tanpa jurus. Dampak kekerasan modal (capital ( capital violence ) mewarnai kehidupan masyarakat kita secara langsung, terutama masyarakat kecil seperti petani dan nelayan. Intensitas yang mereka gauli dalam keseharian seakan belum cukup membawa mereka pada tingkat kemapanan ekonomi yang diharapkan ( kecukupan),apalagi kesejahteraan. Ekonomi yang dipacu seakan bergerak ditempat karena dukungan modal yang tidak menetes pada masyarakat miskin yang membutuhkan untuk memacu kemandirian secara ekonomi. Pemenuhan hak akan pangan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat tak terkecuali. Hak atas pangan dikomersialkan dan karena itulah tengkulak persis berada pada titik ini. hadir dalam sosok yang membawa harapan yang ―semu‖. Prinsip kebersaamaan dan efisiensi ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 dilawan dengan prinsip asal untung banyak,tak

peduli masyrakat tani merugi. Sumbu keadilan diabaikan, dan bahanya tak terpikirkan. Kehadiran tengkulak bagai benalu dalam denyut nadi masyarakat petani dan nelayan. Diimingi modal dalam usaha tetapi modal yang diberikan dibungakan besar, dan akan dihitung berlipatganda secara terus menerus saat masyarakat petani tak sanggup menggembalikan modal plus bunga,karena bencana paceklik atau produksi yang menurun. Ada bahaya dibalik akses modal yang diberikan tengkulak; sebagai penghisap darah sesama ini. Mungkinkah investasi ekonomi kita tidak dalam mekanisme mekanisme tengkulak?

ini,menjadi bentuk penjajahan ekonomi era baru( modern). Hadir dalam sosok mengakses modal kerja dengan bunga yang sangat melambung,dan dengan menyiapkan kemudahan-kemudahan via alat-alat produksi dengan biaya kerja yang tinggi, sebenarnya secara tampak melakukan praktek penjajahan terhadap kaum lemah terpinggirkan terpinggirkan semisal petani dan nelayan. Tidak mengherankan kalau kemisikinan melekat pada mereka yang memang menjadi obyek/target tengkulak dalam praktek pembangunan ekonomi kerakyatan. Promosi solidaritas yang disuguhkan adalahsolidaritas semu, karena dalam kenyataannya dia hadir dalam topeng solidaritas tanpa makna. makna. Hadir dengan bentuk kuasa atas orang lain, dalam bentuk penindasan modal.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat disetir dalam bentuk spekulan kapitalis, dan karena itulah maka tengkulak disebut feodalisme modern dalam tata kelola ekonomi masyrakat desa. Reorentasi Kehadiran pemerintah dalam konflik ekonomi yang disetir oleh tengkulak ini ekonomi seperti ini menjadi kerinduan harus menjadi acuan untuk memantap- yang didambakan,dalam bentuk kan penetapan ekonomi makro terobosan alternatif yang memberi masyarakat desa. Iklim ekonomi jawab terhadap kenutuhan yang esensi masyrakat desa dikelola dalam sistim dan menjawab tantangan ketidakadilan tanpa penjajahan,mengedepankan yang selalu melekat dan enggan pergi sumbu keadilan dan efisisensi ini dari monopoli ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat serta peradaban kemanusiaan. kemanusiaan . desa ;terutama masyarakat rentan tani dan nelayan.Kedikdayaan tengkulak Ketidakadilan yang disebabkan praktek memainkan peran untuk keuntungan pengendalian modal dengan cara yang sepihak(parasit) sepihak(parasit).. dilakukan penghisap darah masyarakat

70

Oleh karena itu saatnya membangun kesadaran bersama secara kritis dan mencari terobosan alternatifnya yang dalam sumbu keadilan sosial, adil bagi semua pihak. Peran partisipasi dari pemerintah,masyarakat dan pengusaha adalah diskursus yang senantiasa dibangun secara tetap tentu. Menumbuhkembangkan solidaritas terhadap sesama adalah cerminan implementasi keadilan yang nyata, dan tidak mempedulikannya adalah aplikasi ketidakadilan yang diharapkan. Hanya dengan begitu alat mencapai kesejahteraan bersama menghantar kita semua. Perilaku tengkulak (rentenir) (rentenir) akan terhenti dan tidak dapat berjalan maksimal kalau ekonomi makro masyarakat desa dari sisi kelembagaan berjalan baik, Lembaga keuangan yang langsung menetes kepada masyarakat desa sebagai sasaran utama, bukan orang atau kelompok yang mencari keuntungan diri dan kroninya saja. Peran negara tidak dalam pemaknaan sebagai campur tangan yang terjebak dalam keserakahan pasar tentunya, tetapi menyeimbangkan mobilisasi kemakmuran bersama. Hukum pasar supply and demand

diterima sebagai pantulan relasi yang dipertemukan dalam arena yang sama yaitu rakyat.( masyarakat produsen dan masyarakat konsumen, yang ditengahtengahnya ada pengusaha). Kesenjangan komunikasi antara masyarakat produsen dan konsumen ditelerai pihak antara yang disebut regulasi pemerintahan, Hadir dalam sosok penyeimbang yang adil. tidak memihak dan berat sebelah. Kita semua terperangkap dalam perbudakan tengkulak, perbudakan yang mengungkung roda ekonomi yang memilukan, terperanjat pada individualistik ekonomi, dan mengabaikan kehangatan kolektivitas, yang terukur hanyalah untung dari investasi uang dan uang. inilah yang disebut feodalisme ekonomi modern yang dipraktekan tengkulak/rentenir. tengkulak/rentenir. Keterjajahan yang sudah diperjuangkan merdeka dari pembebasan akan feodalisme asing, bergeser pada feodalis ekonomi masyarakat yang dilakukan sesama, lebih-lebih dilakukan orang yang harus bertanggung jawab yaitu Negara (state (state ). ).

Negara melakukan penjajahan terhadap rakyatnya dengan memberi ruang dan membiarkan praktek-praktek rentenir merebak tanpa bisa dibendung sedikitpun untuk tidak membuat masyarakat semakin terpuruk. Dalam situasi yang membiarkan ini sesungguhnya negara gagal memenuhi kemaslahatan warga masyarakatnya yang menjadi dasar dari kemerdekaan kita atas feodalisme asing. Membiarkan keadaan terpuruk pada kedalaman soal yang pelik, dan menempatkan kemapanan yang mendominasi tanpa henti, sama seperti membiarkan kesenjangan menjadi langgeng, yang kaya akan senantiasa bergerak maju, sementara yang kurang dan kelompok miskin semakin sangat miskin. Ketidakadilan dalam perlakuan akan menimbulkan gejolak sosial yang rentan akan konflik. Konflik akan berdampak pada keresahan, jadi masalah ekonomi bukan saja menjadi persoalan kebutuhan hak dasar warga masyarakat akan tetapi menjadi soal lain yang mengikutinya. *)

Pasar Batu Cermin Labuan Bajo

71

DULU, SEKARANG DAN MASA DEPAN Hentikan derita ini dan dan itu, jangan siksa tanahmu lagi. Andai dia bersuara, entah apa yang akan dia teriakan? Andai dia dapat berlari , mungkinkah dia masih bersama kita? Kita tidak pernah tau apakah dia punya jiwa? Dan jika jiwa itu benar ada, maka ia pasti selalu mimpi buruk dan ketakutan setiap detik

Haruskah kita diam, ketika tanah tempat berpijak dan juga sumber hidup kita menderita? Entah disadari atau tidak, anda, saya, mereka atau kita telah menyiksa ciptaan yang paling berjasa, berjasa, yaitu: tanah. Tanah adalah ciptaan yang harus kita jaga, lindungi,

*) Nofri Yeris Beis

dan lestarikan, Semua manusia yang ada di bumi melihat dan mengetahui apa itu tanah, kecuali para orang sengsara yang terlahir buta karena hanya menginjak tapi tidak mengetahui.

Tulisan ini adalah catatan refleksi diri sendiri atas apa yang terjadi sekarang dibanding yang dulu ter jadi pada tanah kita. Kita memulai dengan tebel perbandingan perlakuan terhadap tanah:

72

Tabel di atas adalah dua perbedaan besar pertanian zaman dulu dengan zaman sekarang. Masih ada perbedaan yang tidak dapat di paparkan. Dulu tanah dijaga dan dilindungi oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu bertani dengan prinsip dari alam, oleh alam, dan untuk alam. Prinsip ini tentu bersifat sangat melindungi tanah. Sebab pupuk, pestisida, dan fungisida yang di gunakan diambil dari tumbuh-tumbuhan bebas racun kimia yang hidup di di tanah

dan kemudian diproses dan di kembalikan lagi ke tanah sehingga tanah tidak terkontaminasi. Bisa dikatakan dengan bahasa sederhana yaitu ―tanah tidak pusing untuk mencerna sesuatu yang di diberi pada zaman dulu karena semua yang diberi diambil dari tanah sendiri. Tetapi zaman sekarang, tanah seperti kebingungan mencerna apa yang diberikan kepadanya karena yang diberi berasal dari pabrik yang mengandung racun. Dan seandainya tanah itu seperti

Sampai kapan ini harus terus terjadi? San- Sekarang bukan saatnya untuk diam gat di sayangkan jika perlakuan buruk dan lagi, tetapi sudah saatnya bergerak dan penyiksaan terhadap tanah terus berlanjut menemukan solusi. Tentu sangat tanpa perbaikan. perbaikan. Ini akan membawa berbeda pada masa yang akan datang dampak buruk pada masa yang akan jika yang kita lakukan mulai sekarang datang (bayangkan sendiri dampak buruk adalah berperilaku organik dan apa yang akan terjadi). melakukan penghijauan kembali. kembali . Kedua hal ini adalah solusi terbaik yang

manusia, mungkin sudah lama dikubur karena mati keracunan.

ia

Memang kalau dipikir-pikir tanah adalah hal luar biasa yang ada di bumi ini. Meskipun diracuni tetapi ia masih saja menghasilkan. Ia masih bisa ditumbuhi tanaman, tanah di hutan menyimpan air murni, tanah di gunung menyimpan emas, dan lain lain. Sulit dibayangkan betapa luar biasanya tanah. Coba kita kaji beberapa hal penyiksaan terhadap tanah sekarang:

bisa kita lakukan bersama mulai dari gerakan kecil menuju gerakan yang luar biasa untuk menyelamatkan tanah kita. Sebab, mencintai tanah sama dengan mencintai anak cucu kita di masa yang akan datang. *)

73

Melawan Tengkulak Dan Feodalisme Ek

K

ebutuhan akan modal kerja bagi masyarakat desa menjadi hal yang mutlak setiap musim tanam mulai, pada situasi inilah keadaan untuk membutuhkan akses modal bagi biaya kerja menjadi kebutuhan mendesak. Celakanya kebutuhan mendesak ini dperparah dengan tidak memiliki tabungan saat panen tiba, karena hasil-hasil produksi yang minim, sementara biaya kerja tinggi dan pengembalian modal kerja sebelumnya sebelumnya harus dibayarkan lunas dahulu d ahulu kepada pemodal (rentenir). kannya, disamping itu menyerap tenaga Masyarakat desa (petani) menjalankan kerja langsung di desa. Tentu memiliki kerja dan aktivitas untuk menutup utang kendala dari segi sumber daya manusia (gali lubang tutup lubang), tak pernah sebagai pengelola, itulah makanya menmenabung untuk modal k e r j a jadi penting untuk peningkatan kaberkelanjutan. Disinilah pentingnya hadir pasitas pengelolaan melalui training dan lembaga keuangan yang mengakses pelatihan dari sumber daya masyarakat kebutuhan produksi masyarakat pedesaan desa. yang sebagian besarnya adalah mengandalkan sektor pertanian. Pepatah mengatakan ala bisa karena biasa, selama kesempatan dan peluang Biaya-biaya produksi untuk sektor untuk mendapatkan pengetahuan dan pertanian menjadi sangat mutlak, dan tidak ketrampilan itu dimiliki masyarakat desa sedikit masyarakat desa sektor pertanian maka dengansendirinya kapasitas membutuhkan biaya/modal kerja yang mereka juga menjadi sama atau sederatinggi untuk membiayai alat alat produksi jat dengan masyarakat dengan sumber saat pengolahan, biaya produksi saat daya yang memadai tentunya. tentunya. pemeliharaan, biaya saat panen dan paska panen, sementara disisi yang lain ALAT-ALAT PERTANIAN PERTANIAN kegelapan akan pasar yang adil adil menjadi MASYARAKAT DESA kendala utama. Masyarakat petani tidak mempunyai kuasa untuk menjual hasil-hasil ak dapat disangkal bahwa kegiatan produksi mereka kepada konsumen. Untuk produksi pertanian tak terlepas dari mengakses hasil-hasil produksi mereka industri pertanian yang mengandalkan melalui penjual antara yaitu Pemodal kerja cepat dan dengan tehnologi perta( rentenir). nian, yang hadir dalam wujud alat-alat produksi, mulai dari alat-alat produksi proses kerja seperti: Traktor/hand trakLEMBAGA KEUANGAN tor (untuk membajak), samapai pada MAKRO DESA paska panen berupa mesin giling. Alat tukar utamanya adalah uang. ntuk menjawab kebutuhan biaya kerja masyarakat pedesaan dengan Ada juga alat-alat produksi yang ada, membentuk lembaga keuangan makro justru memainkan peran salah, karena desa, bisa berupa bank desa, atau koprasi dalam pelaksanannya mereka menjadi desa. Lembaga ini fokus untuk melayani pemeran tengkulak( rentenir). Dalam modal kerja dan tabungan hasil-hasil pro- melayani biaya proses kerja mereka duksi pertanian masyarakat pedesaan. menjadi agen rentenir, dengan membebankan biaya-biaya produksi yang sanDengan berada dekat dan menjemput gat tinggi. Hal ini membuat akses terhalangsung kepada lokus masyarakat desa dap alat-alat produksi menjadi dunia maka, akses yang mudah, dan dapat men- usaha( bisnis). ingkatkan kapasitas masyarakat desa secara langsung, tanpa harus membuang Sebagai dunia bisnis sudah tentu membanyak waktu dan tenaga untuk melaku- buat pemilik baik perorangan maupun

T

sebagai kelompok menjadi mencari untung yang tidak mempertimbangkan sumbu keadilan dan kepantasan bagi pemilik lahan yang ada. Disinilah akar kesuitan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi sosial masing -masing.Karena alat-alat produksi yang dibayar oleh pemilik lahan menurut luas areal garapan dan tingkat kesulitan mengerjakannya. Dalam kondisi seperti inilah masyarakat petani memerlukan akses modal untuk membiayai pengolahan lahan, sembari modal-modal lain yang menanti proses berikutnya seperti penanaman, pemupukan. Tanpa sandaran modal yang bisa diakses akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan produksi dengan baik. Keadaan ini memberi sinyal kepada pemodal (rentenir) untuk mengakses, yang tahu dan mau mencari keuntungan. Kondisi ini adalah kondisi si buah malakama, tak meminjam kepada rentenir,biaya produksi tak terurus; mengakses kepada rentenir laba mencekik. Sebuah pilihan sulit yang mau tidak mau dilakoni; karena alternatif lain tidak disediakan sebagaimana yang diharapkan.

U

Bekerja bersama petani dan berada bersama adalah jalan terbaik untuk membaca,mendengar, merasakan, dan menikmati keterbatasan masyarakat pedesaan.

74

onomi Modern PENIINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PETANI

K pedesaan

*) Adrianus Harsi

baik. Membutuhkan sentuhan akan pentransferan pengetahuan dan ketrampilan akan apa yang menjadi rutinitas keseharian mereka.

emampuan sumber daya masyarakat untuk kapasitas pengeta- Bekerja bersama petani dan berada huan dan ketrampilan akan peningkatan bersama adalah jalan terbaik untuk produksi membutuhkan nilai tambah, tidak membaca,mendengar, merasakan, dan berarti mereka belum mempunyai kemam- menikmati keterbatasan masyarakat puan, akan tetapi kemampuan itu didukung pedesaan. meminjam istilah pemimpin dengan faktor ketrampilan lain yang men- kerakyatan adalah‖ Merasakan dedukung, ketrampilan hanya dapat dimiliki nyut nadi rakyat” . dengan terus menerus menggumuli hal-hal yang mengasah kemampuan yang belum Sentuhan dan perlakuan khusus karena dimilki. Menemukan soal atau permasala- keadaan khusus masyarkat pedesaan han untuk mendapat solusi sebagai jawa- yang kurus tak terurus sudah terurus sudah menban, atau keluar dari doktrin yang ada jadi potret yang pantas dicarikan solusi memberi ruang kepada doktrin baru yang untuk memperbaikinya. Masyarakat lebih memadai. desa yang tak terurus dan kurus tentu saja simbol kekurusan kebijakan publik Kapasitas mendapatkan produksi yang cu- yang tak beradab dan kegagalan negara kup, kapasitas mengakses modal, kapasitas yang menghantar rakayat bangsa terhamengakses dan mengadokasi pasar, yang dap peradaban manusia yang tidak kesemuanya menghantar pada kapasitas manusiawi. masyarakat desa (petani), kemampuan menganilisis usaha tani, membangun jarinPENINGKATAN KAPASITAS gan atau network baik sesama komunitas INFORMASI DAN petani maupun pihak lain yang respek akan TEKNOLOGI dunia pertanian, seperti Lembaga Swadaya masyarakat dan birokrat pemerintahan terkait. ak dapat dipungkiri kemajuan inforMembaca realita yang dilakoni selama ini masyarakat tani desa menjalankan rutinitas tanpa arah dan tujuan yang jelas mau dicapai, yang penting bekerja dan bekerja secara terus menerus, kendati jerih payah yang mereka lakukan tetap saja membuat keadaan ekonomi seolah bertahan ditempat atau bahkan makin tak kunjung mem-

T masi

dan tehnologi membantu masyarakat pedesaan terutama petani desa untuk melihat dan membaca dunia lain dan segala kemajuan yang menghantar masyarakatnya, akan tetapi tidak jarang informasi dan peluang ini terbuang begitu saja, karena ketidaksiapan masyarakat desa untuk peluangpeluang yang menjajikan peningkatan

ekonomi mereka. Kebobrokan akan infrastruktur pedesaan,jaringan informasi tehnologi yang buruk memperparah keadaan akan akses tehnologi dan informasi. Jeratan keterbatasan dan keterpurukan infrastruktur menjadi sarana empuk untuk kemiskinan sistemik ini melenggang kangkung. Kerja keras sepanjang hari, memeras keringat sepanjang masa sekalipun tetap saja mereka dalam kondisi kemiskinan. Bahkan generasi kemiskinan akan bertahan dengan kondisi kemiskinan yang diwarisi orangtua mereka. Sumber kehidupan masyarakat miskin yang masih dapat dimanfatkan maksimal tak kunjung dibenahi. Kalau hal ini dibiarkan maka akan menjadi soal lain yang mengikutinya; seperti pendidikan yang terputus-putus (biaya mahal dan masyarakat tidak mampu bayar), gisi buruk( kesehatan) karena kekurangan pangan, angka kematian yang semakin hari semmakin menunjukan grafik meningkat tajam. Gempuran ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang menusuk ke desa dan jantung kehidupan masyarakat desa membuat kemiskinan menjadi kondisi tak terurus. Krisis multidimensi masyarakat pedesaan menjadi keharusan yang segera berbenah, perlakuan dan kebijakan khusus dan istimewa menjadikan dimenasi krisis desa dan masyarakat pedesaan terobati dan disembuhkan.*** disembuhkan.***

75

Seba Pem

agian besar ulasan ini disari dari Cypri Jehan Paju Dale, Kuasa, bangunan dan Pemiskinan Sistemik, Sunspirit:2014 hal. 279-311 8. Ecology of produktif, 1. Melihat soal secara knowledges, contra- rasional dan memobilisasi kekuatan hegemonic komprehensif nasional untuk selfdeterminasi politik, 2. Penghormatan, knowledges, local perlindungan, dan ekonomi, kultural. cosmovisions 6. Politik sebagai urusan 9. Penggandaan pemenuhan hak-hak dasar; perwujudan publik; ragam wacana, penyebaran keadilan sosial; partisipasi politik kesadaran kritis menjamin Daulat untuk menentukan melalui model-model. 10.Penguatan 10. Bangsa dan masyarakat. nasib sendiri. Penguatan Masyarakat sipil. Gerakan 3. Masyarakat Mandiri; 7. Ekologi komunitas; kekuatan bangsa perhatian pada solidaritas, gerakan 4. Ekonomi Baku Paduli kepemilikan kolektif, sosial masyarakat sipil 5. Negara berdaulat; akses, dan manfaat pemerintahan yang untuk masyarakat.

*) Team Riset

S

udah terbentang di halamanhalaman awal perihal problem per-tanah-an yang terjadi di Labuan Bajo dan sekitarnya. Tersaji dengan benderang ke hadapan kita aneka soal yang kompleks yang disampaikan dalam berbagai peristiwa, kisah, kasus dan kesaksian oleh beragam pihak dan elemen, baik aktivis, pelaku pariwisata, korban maupun pemerintah sendiri. Di tengah pusaran sengkarut konflik itu, ada satu soal yang paling meyakinkan kita untuk menilai perihal soal-soal ini. Bahwa tanah kini telah kehilangan nilai asalinya sebagai ‗Ibu‘. Filosophi tanah dalam digagas-wariskan oleh para leluluhur nyaris terlempar ke kotak masa lalu. Tanah dalam pada itu tidak lagi memiliki martabat asali. Nilai dan martabat tanah kini

1

sudah bergeser menjadi tidak lebih sebagai komoditas, bahkan objek eksploitatif paling empuk.

Oleh karenanya, sebagai catatan akhir dari bentangan soal-soal di depan, pada bagian ini kami tawarkan solusi alternatif sebagai Di hadapan soal yang paling peta jalan dan pedoman arah benderang itu, perihal tanah pembangunan ke depan. Berikut sebagai komoditas, dan objek adalah 10 (sepuluh) agenda eksploitatif, kita pun tidak serta transformasi, sebuah peta jalan merta memberi penjelasan yang sengaja ditawarkan untuk s o l u t i f a t a s n y a . K a r e n a memulai merancang-bangun persoalan tanah di Labuan Bajo strategi pembangunan yang dan sekitarnya tidak lepas lebih rasional dan komprehensif. komprehensif. konteks dari problem lain semisal pariwisata, investasi dan Untuk tujuan di atas sebagian seterusnya. besar penjelasan di bawah ini kami merujuk pada hasil Jika mau jujur sejatinya p e n e l i t i a n SUNSPIRIT p e r s o a l a n t a n a h h a n y a sebelumnya yang ditulis Cypri merupakan salah satu soal dari Jehan Paju Dale, dalam bukunya lemah-rapuhnya grand design ―Kuasa, ―Kuasa, Pembangunan dan Pemi- pembangunan yang seharusnya skinan Sistemik‖ (Sunspirit:2014 menjadi latar gerakan, arah hal. 279-311) penjelasan lainnya j a l a n , peta a n a l i s i s terkait tanah adalah analisis lanpembangunan ke depan. jutan team riset. riset. ***

SETIAP SOAL TIDAK BERDIRI SENDIRI; MELIHAT SOAL SECARA RASIONAL DAN KOMPREHENSIF

P di Labuan Bajo dan sekitarnya (pulau ersoalan dan konflik tanah yang terjadi

dan pesisir termasuk kawasan Taman Nasional Komodo) jika melihat dari polapola penguasaannya sejatinya bukanlah persoalan tunggal. Lemahnya kebijakan di satu sisi menjadi soal yang selalu di angkat ke permukaan diskusi, namun gencarnya pasar pariwisata, kemelut ekonomi masyarakat lokal, rapuhnya nilai-nilai dan struktur kebudayaan tak dapat elak menjadi soal lain yang perlu dibentangkan.

Melihat konflik kepemilikan dan struktur tanah sekedar sebagai persoalan tanah semata-mata, hemat kami tidak menyeles aikan soal. Ju stru memperparah keadaan, atau melahirkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karenanya menganalisis secara mendalam dan komprehensif dengan melihat soal tanah dalam dan dari berbagai dimensi menjadi penting untuk dikerjakan.

Inilah agenda pertama dan utama yang menjadi prioritas pembangunan, bukan hanya dalam hubungannya dengan persoalan tanah sebagai sebuah kasus, tetapi dalam kerangka pembangunan secara lebih luas dan umum (yang menyertakan semua soal yang melingkup, semua kekuatan yang dimiliki, semua kelemahan yang dibaca, dan peluang-peluang yang diharapkan di dalamnya)

78

―Dalam keseluruhan keseluruhan kerangka kerangka berpikir saya, saya, semua bentuk bentuk artikulasi self self determinasi (kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kerpibadian berbudaya) merupakan bentuk dari paktek kontra-hegemoni (yang (yang merupakan) rangkaian opsi de-colonial untuk menentang dan menantang serta sekaligus memutus dominasi dalam dan melalui daya tipu dan tipu daya pembangunan‖ (Cypri Jehan Paju Dale)

2

MELAMPAUI PARADIGMA PROYEK DAN BANTUAN: KEADILAN SOSIAL DAN HAK ASASI MANUSIA

M

odel pembangunan mainstream atau atau arus utama yang sementara ini tersaji di hadapan kita ternyata menimbulkan banyak soal. Soal paling krusial adalah investor ditarik ke pusat pembangunan karena dianggap dapat menjamin berjalannya pembangunan. Karena dengan demikian dapat, atau bahkan sudah menyediakan infrastruktur dan regulasi, menjamin beroperasinya pasar bebas dan seabrek proyek yang dapat mengatasi kemiskinan. Problem tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya tak dapat dipisahkan dari model pembangunan ini. Di mana pembangunan dijadikan sebagai tameng untuk menyembunyikan baik secara samar maupun terang-terangan, sebuah praktek

penindasan dan keterjajahan dalam ragam wujud dan bentuk: eksploitasi, marginalisasi, ketakberdayaan, imperialisme kultural dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, model pembangun analternatif harus dihadirkan. Yakni pembangunan yang melampaui paradigma proyek dan bantuan, yang secara substansial menyasar pada perubahan sistemik yang menjamin redistribusi kesejahteraan, terutama karena kekayaan itu sudah dicaplok elite dari masyarakat lewat berbagai mekanisme pembangunan. Prinsip dasarnya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak

Pembangunan itu sendiri adalah sebuah medan sekaligus wujud praktek kuasa yang hegemonic, yang alih-alih mengatasi kemiskinan, justru menjadi penyebab dan penopang utama kelanggengannya: konservasi, investasi, turisme, pertambangan, perdagangan bebas, proyek pemerintah (pemberdayaan, bantuan sosial, pembangunan dan pelayanan publik)

Kuasa dalam pembangunan adalah kuasa hegemonik yang mendominasi baik lewat pencaplokan secara langsung maupun lewat kepengaturan dalam praktek wacana: Kuasa koersif, politik dan ekonomi; kuasa diskursif, disipliner

Siklus eksploitasi dan keterjajahan atas nama Pembangunan

dasar; perwujudkan keadilan sosial; menjamin kedaulatan bangsa dan masyarakat. Di atas prinsip-prinsip dasar ini, dalam upaya untuk menumbangkan model pem banguna n yang menyesatkan, hal yang dapat ditempuh adalah dengan menata ulang prosesproses ekonomi, politik dan kultural, di mana kelompok-kelompok yang berbeda (elit dan rakyat) tidak bersaing secara bebas dalam prinsip survival for the fittest, tetapi menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara sekaligus berbeda dengan kebijakan (wewenang negara) keberpihakan khusus, agar pembangunan itu menjadi alat keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kemiskinan itu merupakan realitas rekaan yang tercipta bersamaan dengan pembangunan dan sebagai realitas nyata yang dihasilkan oleh berbagai bentuk ekslusi, marginalisasi, dan represi akibat praktek kuasa dalam dan melalui pembangunan itu: Perampasan sumber daya, ekspansi capital, eksploitasi, ekslusi, marginalisasi, dominasi, subordinasi, kekerassan, kepengaturan/kuasa disipliner, matriks relasi kuasa, penjajahan dan keterjajahan politik, ekonomi dan kultural.

*) Cypri Jehan Paju Dale, ―Kuasa, Pem bangunan dan Pemiskinan Sistemik‖ Sunspirit: 2014, hal. 276

79

3

MELAMPAUI EKONOMI KAPITALISTIK DAN PASAR BEBAS: TATA EKONOMI BAKU PEDULI

Tnamun

idak hanya investasi yang bermasalah, seluruh tata ekonomi kapitalistik memiliki kelemahan sistemiknya sendiri. Kapitalisme bertumpu pada eksploitasi dalam satu sistem persaingan bebas sehingga secara inhern dia menempatkan segelintir elit yang dominan berada di puncak, dan mencampakkan yang lemah di dasar piramida. Fakta perihal itu terjadi,a sebagai misal, ketika tanah menjadi komoditas. Di mana karena terjebak pasar bebas, sekelompok elit yang dominan karena memiliki modal akhirnya dapat dengan mudah mencampakkan masyarakat kecil ke pinggiran. Tidak hanya itu, pusat kekuasaan dan ekonomi pun direnggut dari

4 I menuju

masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat lokal bukan hanya tidak dapat bertumbuh, tetapi juga dimarginalkan dan dieksploitasi. Bayangkan, apa yang terjadi jika kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Oleh karena itu model ekonomi kapitalistik harus ditentang dan itu hanya dapat ditegakkan di luar kerangka hegemonik kapitalisme pasar bebas. Tawaran solusi yang dapat kami ajukan adalah aplikasi tata ekonomi baku peduli. Sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada prinsip noneksploitasi, demokrasi, solidaritas dan keselarasan alam serta tentu saja keadilan. Prinsipnya adalah seseorang

mendapat keuntungan bukan karena yang menderita kerugian. Landasan ideal kerangka ekonomi baku peduli adalah kearifan dan praktik ekonomi yang terjadi di dalam komunitas tradisional kita yang belum terkontaminasi dengan kapitalisme neoliberal. Koperasi, pasar-komunitas, fairtrade, gotong royong, bisnis-komunitas, merupakan contoh-contoh ekonomi baku peduli. Singkatnya ekonomi baku peduli menaruh perhatian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak memberi ruang kepada investasi apa pun modelnya untuk mengintervensi.

MELAMPAUI PARADIGMA INVESTASI: KEDAULATAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM KEPEMILIKAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

nvestasi diklaim sebagai sarana dan alat masayarakat atau penduduk lokal. kesejahteraan umum dengan Masyarakat lokal tidak lagi menjadi tuan menghidupkan ekonomi suatu wilayah, atas tanahnya sendiri. Tetapi para menciptakan lapangan k e r j a , investor. mengembangkan sumber daya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Al te rn at if ko nt ra -h eg em on ik at as menaikan level produk domestik bruto , pembangunan sebagai jawaban atas mengurangi pengangguran, mengatasi keresahan di atas adalah dengan kemiskinan dan m e n i c p t a k a n mencari bentuk baru pembangunan kesejahteraan. dengan masyarakat lokal sebagai aktor utama, yang menguasai sumber daya Karena itu pemerintah tidak hanya aktif alam mereka sendiri, hak untuk menghadirkan investor ke daerah, tetapi m e n e n t u k a n j e n i s d a n a r a h juga memfasilitasi operasi mereka dengan pembangunan. Dalam pada itu investor regulasi-regulasi dan pembangunan bukan tidak penting dalam rancanginsfrastruktur. bangun pembangunan kontrahegemonik, tetapi masyarakat lokal Fakta yang paling jelas perihal itu di harus sungguh dilibat-sertakan sebagai Labuan Bajo dan sekitarnya adalah tentang aktor pembangunan dalam gerakan tanah. Atas nama pembangunan investasi pembangunan itu sendiri. para investor asing menguasai hampir semua pulau dan rentangan pesisir di Bagaimana wujud kongkret dari Manggarai Barat (bahkan) termasuk pembangunan yang berpusat pada merangsek sampai ke kawasan Taman masyarakat seperti itu, tentu saja harus Nasional Komodo. dikongkretkan sesuai dengan konteks. Prinsip-prinsip utamanya adalah (1) Membanjirnya investor ke Manggarai Barat h a r g a i k e d a u l a t a n m a s y a r a k a t adalah karena janji-janji investasi setempat. (2) lindungi akses mereka sebagaimana yang disebut-jelaskan di atas, terhadap sumber daya kolektif. (3) tanpa memikirkan akbibat lanjutanya. prioritaskan pemenuhan hak-hak Yakni, sebagai misal, termarginalirinya masyarakat lokal atas proses dan hasil

pembangunan dengan (4) program dan alokasi anggaran yang terarah secara langsung pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak atas pembangunan, (5) utamakan infrastruktur dan program yang secara langsung bermanfaat bagi ekonomi berbasis keluarga dan komunitas.

Atas nama pembangunan dan konservasi, tanah seluas 400 ha di Pulau Padar, salah satu pulau di kawasan penyangga Taman Nasional Komodo diperbolehkan untuk dikontrak selama 55 tahun kepada investor. Padahal dalam kawasan Taman Nasional Komodo, ketika warga meminta melakukan sertifikasi atas tanahnya, juga meminta untuk membangun gedung sekolah, Negara tidak memberikan ruang untuk itu. Apakah ini yang disebut sebagai pembangunan yang berkeadilan?

80

Membangun solidaritas ekonomi dan sosial, peduli dengan sesama manusia dan alam ciptaan (solidaritas ekologis).

Tidak eksploitatif, berkelanjutan ekologis, sharing, berbagi, solidaritas, keuntungan yang adil atau saling menguntungkan, kehidupan jauh lebih penting dari uang, kapasitas lokal, otonomi, dan selfdeterminasi, kerjasama dan saling membatu, berjuang bersama.

―Bayangkan

sebuah ekonomi di mana hidup dan kehidupan dipandang lebih bernilai daripada uang dan kekuasaan tinggal tetap bersama rakyat biasa yang saling peduli satu sama lain, peduli komunitas mereka, dan peduli lingkungan alam mereka‖ David Korten (Penulis dan Aktivis)

Ekonomi rumah tangga, ekonomi komunitas/kolektif, ekonomi barter, perdagangan komunitas, fair-trade, ekonomi berbagi, ekonomi alam subsis- tence

Komunitas ekonomi lokal, kelompok kerja: tani dan nelayan, arisan, bisnis sosial, usaha komunitas, dll

*) Cypri Jehan Paju Dale, ―Kuasa, Pem bangunan dan Pemiskinan Sistemik‖ Sunspirit: 2014, hal. 17 4

5

MELAMPAUI MELAMPAUI GOOD GO OD GOVERNMENT-GOOD GOVERNMENT-GOOD GOVERNANCE: GOVER NANCE: ―PEMERINTAH ―PEMERINTAH YANG YANG BERDAULA BERDAULAT DAN PRODUKTIF‖

D pesisir di Labuan Bajo dan sekitarnya,

alam persoalan tanah, pulau dan

peran pemerintah tereduksi menjadi fasilitator dan regulator dan mesin pembangunan utamanya digerakan oleh dunia investasi. Pembangunan seperti itu menciptakan sebuah pertarunan asimetri, dimana kekuasaan pemodal jauh melampaui kekuatan masyarakat. Di sisi lain pemerintah yang tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat justru menyerap anggaran pembangunan sedemikian besar sehingga alokasi dana untuk sektor produktif (menjadikan tanah sebagai lahan pertanian, memaksimalkan lahan tidur/lengkong) demi kesejahteraan masyarakat menjadi sangat kecil dan tidak signifikan. Agar dapat menjalankan peran sebagai penegak keadilan dan memenuhi tanggung jawab atas pembangunan, pemerintah tidak cukup mengandalkan paradigma

good government — —clean c lean government , dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas saja. Kendati pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi itu penting, keadilan sosial dan hak sasai manusia mengharuskan karakter pemerintahan yang lebih: pemerintahan yang berdaulat dan produktif. Pertama, terkait dengan posisi tawar terhadap koorporasi dan kemampuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pertarungan yang rentan dengan pemburu untung swasta yang bekerja lewat mekanisme pasar bebas. Dalam kaitan dengan sumber daya, Kedua, Pemerintah yang berdaulat melindungi tanah, dan air dan segala isinya dan melindungi rakyatnya dari eksploitasi. Pemerintahan yang kuat mengandaikan reposisi peran

pemerintah dalam pengelolaan ekonomi serta dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ketiga, pemerintahan yang produktif mengharuskan peran aktif pemerintah dalam bekerja bersama masyarakat memanfaatkan potensi yang ada demi kesejahteraan umum. Keempat, pemerintahan yang produktif yang sungguh mengikuti dan mengaplikasikan semangat kebangsaan: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkeribadian secara sosial budaya. Itu artinya berdiri di pihak rakyat ketika ada konflik dengan koorporasi bahkan membuat hukum dan aturan yang melindungi masyarakatnya. Bukan sebaliknya meneguhkan hegemoni dan kekuasaan koorporasi global dan kapitalis lokal.

81

6

MELAMPAUI DEMOKRASI ELEKTORAL: POLITIK SEBAGAI URUSAN PUBLIK

S mengusulkan peralihan dari demokrasi udah

banyak

pemikir

yang

(neoliberal) menuju praktik demokrasi radikal. Radikalisme demokrasi ini menolak reduksi demokrasi semata-mata hanya sebagai sistem perwakilan dan pemilihan umum, tetapi pada partisipasi masyarakat dalam proses dan dalam menikmati hasilhasil pembangunan. Masyarakat yang selalu terlibat dalam negosiasi-negosiasi kuasa, mencapai konsensus yang disepakati. Demokrasi seperti ini menjamin kesetaraan dan perbedaan sekaligus yang menjaga hakhak setiap setiap warga negara dan tidak ada yang dimarginalkan. Demokrasi yang demikian mengontrol penguasa agar tidak sewenang-wenang

7

dan tidak memberikan kuasa mutlak Bajo dan sekitarnya, kita dapat melihat kepada kepada koorporasi. Demokrasi bahwa demokrasi yang memihak kepada yang bukan plutokrasi. Demokrasi yang kebutuhan dan hak-hak warga lokal mencegah perselingkuhan antara j u s t r u m e n j a d i s a n g a t k a b u r . politisi, birokrat dan koorporasi atau Perselingkuhan elite ekonomi dan elit investor. Demokrasi yang tidak memberi politik begitu mengental, sehingga ruang kebebasan kepada investor untuk kedaulatan warga direduksi menjadi menafsirkan hukum secara semena- sekedar voters. Yang voters. Yang menunggu sampai mena atas pemanfaatan tanah dan air lima tahun untuk dapat disebut sebagai tempat tertentu. warga negara. Selebihnya adalah tahuntahun kepentingan elit. Demokrasi yang di dalamnya rakyat berdaulat: dari oleh dan untuk rakyat. Jika demokrasi yang serupa ini Demokrasi yang memungkinkan sebuah dilanggengkan bukan hanya sumber tranformasi di mana tidak ada lagi yang daya yang dieksploitasi oleh berbagai ditindas, dimarginalkan atau dianggap kebujakan yang sarat kepentingan tetapi tidak ada. juga warga negara itu sendiri akan kehilangan kedaulatannya. Dalam kaitan dengan menyoal sengkarut tanah yang terjadi di Labuan

DARI TIPU DAYA KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU MODEL-MODEL PENGEMBANGAN EKOLOGI KOMUNITAS

K untuk pengambil-alihan sumber daya onservasi adalah kedok yang samar

dan eksploitasi atasnya, disertai dengan produksi perangkat-perangkat g o v e r m e n t a l i t a s / k e p e n g a t u r a n n y a . Berbagai aturan dicipta-adakan hanya untuk mengakomodir kepentingan elit (ekonomi dan politik). Fakta perihal itu tampak jelas dalam kawasan taman nasional Komodo. Berbagai aturan dan zonasi ditetapkan, ternyata

pembanguna yang menjamin ciri komunitas dan ekologis dari tatanan kehidupan yang terkait satu sama lain oleh kepentingan bersama akan survival.

bukan untuk mengakomodir kelestarian dan apalagi kebutuhan politik warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo untuk keberlangsungan hidup mereka.

Konservasi macam ini tidak berbeda dengan konsep dan praktek pembangunan berkelanjutan secara umum, yang kendati mengedepankan sustainbility untuk menegaskan corak ekologisnya, tetap saja terbentuk oleh konstruksi dominasi terhadap penduduk setempat dan alam.

Faktanya, suatu ketika warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak diizinkan untuk mensertifikasi tanahnya. Padahal untuk kepentingan elit Alternatif pembangunan yang kemudian ekonomi, para investor diberi ruang digagas-tawarkan adalah pembanguna untuk mengembangkan usahanya yang menjamin ciri komunitas dan dalam beragam bentuk dan modus ekologis dari tatanan kehidupan yang investasi. terkait satu sama lain oleh kepentingan bersama akan survival. Dan pemerintah yang kehilangan arah dan mengalami krisis kedaulatan dan Inti dari konservasi semacam itu adalah produktivitas, menyerahkan begitu saja kesatuan komunitas setempat dan alam menyerahkan begitu saj apengelolaan mereka, yaitu eco-communio dengan sumber daya alam lestari itu kepada menjamin bahwa sumber daya itu tidak koorporasi global dan nasional, diprivatisasi atau dicaplok oleh negara, menciptakan perangkat aturan dan tetapi dijamin keberlanjutannya sambil proyek teknis menghasilkan proyek mempertahankan kepemilikan kolektif konservasi yang tidak berbeda dengan rakyat, serta akses mereka terhadap industri ekstraktif kendati dilabel lestari p e n g e l o l a a n d a n manfaat dan berkelanjutan. pengelolaannya.

82

CERITA DARI KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

T ditetapkan berdasarkan SK Menhutaman

Nasional

Komodo

terletak

bun No 172/Kpts-II/2000 dengan luas wilayah 132.572 hektar (wilayah daratan seluas 40.728 hektar), keputusan ini merupakan penetapan yang ketiga sejak penetapan pertamanya tahun 1980. Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional kawasan ini telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak zaman Belanda.

1995, penderitaan tersebut tidak terlepas dari pola dan faham pengelolaan TNK yang dibawa TNC, walaupun pada awalnya TNC hanya merupakan bagian dari supporting system dalam pengelolaan TNK namun karena dukungan dana serta fasilitas yang cukup besar ia telah menghegemoni Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). TNC telah membuat BTNK berada dalam gepitan ketiaknya.

masyarakat didalam kawasan maupun dengan masyarakat luar kawasan, hal ini tidak terlepas dari strategi yang dimainkan TNC yakni dengan melakukan pendekatan dengan kelompokkelompok kecil binaannya, bibit konflik sosial pun telah disebarkan. Dari aspek budaya juga telah terjadi intervensi, seperti pemisahan Komodo dengan masyarakat di TNK, perlu diketahui bahwa antara masyarakat Komodo dengan binatang komodo mempunyai keterkaitan sejarah yang sangat erat, bentuk intervensi yang dilakukan bahkan hingga ke pelarangan bermukim di wilayah TNK bagi masyarakat di TNK yang menikahi "orang luar" TNK.

Taman Nasional Komodo (TNK) merupakan salah satu TN yang telah ditetap- Adanya larangan melakukan aktivitas kan sebagai kawasan konservasi sejak nelayan di wilayah TNK telah menjaditahun 1980, tahun 1986 UNESCO mekan masyarakat semakin sengsara dan netapkannya sebagai warisan alam dunia termarginalkan, alasan pelarangan (world heritage) dan sebagai wilayah ca- yang selalu didengungkan oleh BTNK/ gar biosfer. Berada di ketinggian 500 –600 –600 TNC adalah karena penggunaan dedpl dan terletak diantara pulau Sumbawa structive fishing oleh nelayan, hal yang (NTB) dan pulau Flores (NTT), meliputi sangat miris jika solusinya kemudian pulau Rinca, Komodo, Papagaran, Kuku- adalah penutupan akses rakyat atas Hal yang patut pula "ditentang" dari san (yang ada di dalam kawasan dan pu- sumber kehidupannya, lalu TNC pun misi TNC adalah rencana collaborative lau Messa, Seraya Besar, Seraya Kecil (di merekomendasikan untuk dilakukan management. Idealnya collaborative luar kawasan). perubahan pola kerja masyarakat management dilakukan dalam koridor seperti menjadi pengrajin, melakukan partisipatif, berkelanjutan, transparan Kawasan TNK merupakan wilayah tangka- penangkaran ikan dan lain-lain. dan yang terpenting lagi adalah menpan ikan "favorit" bagi nelayan Sape, pu jadikan masyarakat sebagai subyek. lau maupun daratan (Labuan bajo). Sejak Namun yang harus diperhatikan adalah Namun yang terjadi adalah keditetapkannya kawasan ini sebagai bahwa masyarakat di wilayah TNK balikannya, indikasi ini dapat jelas terliwilayah Taman Nasional Komodo, mulai kulturnya merupakan nelayan, tidaklah hat dari proposal TNC yang akan menbanyak terjadi tindak kekerasan yang mudah untuk melakukan perubahan jadikan TNK sebagai "lahan konsesi" dialami masyarakat, tidak kurang dari 10 yang sifatnya kultural, apalagi dengan yang dikelola secara eksklusif. Format nyawa melayang, 3 orang hilang dan pu- jumlah penduduk tidak kurang dari kolaborasi yang diusungnya pun tidak luhan bahkan ratusan nelayan yang men- 11.000 jiwa ditambah banyaknya la- lebih dari model privatisasi kawasan dapatkan tindak kekerasan dari aparat rangan bagi penduduk, seperti me- konservasi, apalagi secara terang(sampai tahun 2003). Semua tuduhannya manfaatkan hasil hutan, batasan alat terangan TNC juga telah menggandeng sama yakni memasuki wilayah "terlarang" penangkap ikan (sesuai Perda No. pengusaha yang akan berkolaborasi di TNK. 11/2001) dan lain-lain. Semua itu han- dalam usaha ekowisata. yalah akal-akalan TNC untuk melakuPenderitaan masyarakat kian terasa ketika kan pengusiran secara perlahan dan pemerintah (Dirjen PHKA) melakukan sistematis. *) Kris Bheda Somerpes/ kesepakatan kerja (MOU) dengan The Dari aspek sosial pun kini telah terjadi dari berbagai sumber Nature Conservancy (TNC) pada tahun banyak benturan sosial baik antar SEJARAH TAMAN NASIONAL KOMODO PA Ouwens mempublikasikan dan memberikan nama il miah Varanus komodoensis Ouwens pada tahun 1912; Pengesahan Peraturan Perlindungan Komodo melalui SK Kesultanan Bima tahun 1915 dan Surat Penguasa Daerah Manggarai tahun 1926; Pengesahan Residen Timor tentang tentang Pembentukan Suaka Margasatwa Margasatwa P. Padar & P. Rinca pada tahun 1939; Pengumuman Menteri Pertanian Tgl. 6 Maret 1980 tentang pembentukan 5 (lima) TN pertama di Indonesia, termasuk TN. Komodo. Penetapan Taman Nasional Komodo oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor SK.306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Pebruari 1992

83

MELAMPAUI PENGETAHUAN HEGEMONIK HE GEMONIK BARAT: BARAT: EKOEKO LOGI PENGETAHUAN DAN PERJUANGAN EPISTEMIK

8 M proyek

odernitas, secara epistemis, adalah rasionalitas tunggal, yang menganggap rasionalitas lain tidak ada. Sementara ini sebenarnya kita terjebak dalam kerangka modernitas serupa itu. Beragam teori sudah berusaha menentang jebakan-jebakan modernitas. Di antaranya munccul pembangkangan epistemik (epistemic disobedience) dan pemikiran yang merdeka (independent thougt) . Dalam kerangka pembangunan alternatif, posisi epstemik yang ditawarkan adalah upaya untuk melampaui pengetahuan hegemonik yang dirampas modernitas itu. Dasar epistemis dari tawaran alternatif itu adalah kerja emansipasi, yang sekaligus menjadi salah satu agendanya adalah perjuangan pengakuan adanya

pengetahuan lain yang absah di luar apa yang dijalankan dalam sistem dominan sekarang ini. Fakta perihal ini terjadi di sekitaran kita, khususnya di Labuan Bajo, bahwa dalam jebakan modernitas, pegetahuan yang berangkat dari kearifan lokal mulai ditinggalkan bahkan diabaikan. Gambaran-gambaran pengetahuan tentang tanah, air dan ragam sumber daya yang melekat dalam keseharian kebudayaan kita dicerabut dari akarnya karena modernitas menghendaki penyeragaman (rasionalitas tunggal) dimana tanah harus diberi nilai ekonomis untuk kepentingan pembangunan. Gambaran tentang tanah, air dan sumber daya direbut ol eh

para pemodal dan elite yang mengental dalam doktrin-doktrin pemerintah, lembaga antar pemerintah, badanbadan keuangan dunia, ataupun para investor dan para ilmuwan palsu kaki tangan mereka. Oleh karenanya, sebuah upaya untuk atau usaha untuk mengakui dan memprese ntasika n se rta mengembangkan other knowledge , pengetahuan sub-altern , demi melawan hegemoni sistem dominan. Pengetahuan -pengetahuan itu bersumber dalam keseharian kultural dan sosial kehidupan masyarakat setempat. Bukan di luar ruang lingkupnya atau didatangkan dari tempat lain.

OTHER OTHER KNOWLEDGE IS POSSIBLE mengakui da mempresentasikan other knowledge, knowledge, pengetahuan sub-altern , demi melawan sistem hegemoni dominan. Sumber dari other knowledge itu jelas berada di luar kelompok dominan. Dalam kajian pembangunan, pengetahuan itu ada dalam pergulatan masyarakat, pada usaha mereka memuliakan kehidupan manusia dan alam semesta.

Bonaventura de Sousa Santos Profesor Sosiology pada Univ ersitas Coimbra (Portugal)

L

angkah kongkret dari angenda emansipasi epistemologis adalah apa yang oleh de Sousa Santos disebut sebagai hermeneuticts of emergence dan hermeneutics of presense. Hegemoni sistem dominan neoliberal bekerja dengan menonjolkan hal-hal yang mendukung kekuasaan hegemonik dan menyembunyikan hal-hal lainnya. Hermeneutics of presencce yang kontrahegemonic, adalah sebuah usaha untuk

Para ilmuwannya bukan hanya lulusan sekolah ternama, tetapi publikasinya menyebar di pengetahuan alternatif itu adalah lulusan sekolah kehidupan, para ahli itu ada bersama dan adalah masyarakat itu sendiri. Bisnis pernebitannya adalah adalah pro-pasar, solidaritas dan berkeadilan. Mereka adalah para petani, perempuan, orang tua, anak-anak, pengrajin dan seterusnya. Hasil dari hermeneuticts of pressense ini adalah bahwa pengetahuanpengetahuan mereka itu plural, tidak tunggal. Kebenarannya pun tidak pada objectivitas versi kelompok hegemonic, tetapi pada inter-subjectivitas yaitu pada interaksi antar manusia dan alam.

―Yang ―Yang lebih penting bubukan soal penamaan penamaan ‗pembangunan‘ atau atau ‗bukan pembangunan‘ pembangunan‘, tetapi pada langkahlangkah kongkret perwujudannya. Karena agenda transformasi adalah sebuah kerangka aksi, bukan teoretisasi pembangunan semata‖ Cypri Jehan Paju Dale

*) Cypri Jehan Paju Dale, ―Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik‖ Sunspirit: 2014, hal. 229

84

PENGGANDAAN WACANA, PENYEBARAN KESADARAN KRITIS MELALUI MODEL-MODEL

9

P kesadaran

enggandaan wacana, penyebaran kritis dapat terjadi mengandaikan dua hal yakni penyebaran pengetahuan (yang meliputi keutamaankeutamaan) itu sendiri (pertama) dengan dan atau melalui model-model kongkret sebagai medium penyampaian (kedua). Dan dua hal ini harus pula dilakukan secara berulang dan bersamaan pada segala tempat dan kepada semua orang sesuai dengan konteks dan kondisi yang terjadi. Prinsip dasar dari penggandaan wacana, penyebaran kesadaran kritis adalah kemampuan setiap manusia bukan hanya memahami proses pergumulan dan pergulatannya tetapi juga pada saat yang sama menemukan aksi kongkret atasnya sebagai solusi penguatan diri dan juga modal bagi pembangunan masyarakat. Basis

wacana-wacana

10

kritis

adalah

keutamaan-keutamaan setempat, yang ditumbuhkembangkan secara turun temurun dan berulang. Baik itu pengetahuan maupaun atribut kebudayaan yang melingkupinya. Fakta hari ini menunjukkan bahwa upaya penggandaan wacana, proses penyebaran kesadaran kritis secara khusus dalam kaitan dengan sumber daya (tanah dan air) dalam perspektif orang Manggarai nyaris tidak bertumbuh-kembang secara maksimal. Tanah sebagai ‗ibu‘ dan basis solidaritas hukum adat gagal diwariskan dipertahankan, sehingga begitu mudah untuk dikoyak pengetahuan dan kesadaran hegemonik. Kegagalan terbesar upaya pewarisan pengetahuan yang berbasis pada masyarak at atau yang

ditumbuhkembangkan dalam dan oleh masyarakat lokal adalah karena konsep pewarisannya tidak menyertakan modelmodel kongkret. Penggandaan wacana tidak menyertakan struktur dan skema (kebudayaan) yang ada. Soal lain adalah kesadaran kritis berbasis kultural ke-Manggarai-an kita pun tidak menjadi kesadaran bersama. Tetapi terpenggal-penggal dan dilokalisir dalam batasan kepentingan tertentu yang terkesan seremonial. Lantaran itu penggandaan wacana menjadi suatu yang mendesak sebagai bagian dari upaya self-determinasi. Mempertahankan diri dari kekuatan pengetahuan hegemonik di satu sisi dan memperkuat identitas diri (budaya) di sisi yang lain.

GERAKAN SOSIAL, PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL, ADVOKASI BERBASIS DAT DATA DAN ANALISIS

M masyarakat

engapa gerakan sosial, penguatan sipil dan advokasi berbasis data dan analisis menjadi salah satu agenda transformasi? Jawabannya adalah mengutip Rajendra Singh (Social Movements: 2001) karena inilah satu-satunya respon politis aktor demokrasi (yang adalah warga negara) paling strategis terhadap negara dan pasar. Dua istitusi yang dengan berbagai cara merasuk-suluk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Lantaran ada kecemasan bahwa ekspansi kepentingan yang begitu masif dilakukan oleh kedua institusi ini maka gerakan sosial, penguatan kapasitas masyarakat sipil dan advokasi menjadi penting sebagai upaya self-determinasi, mempertahankan diri komunitas dan masyarakat. Sebagai sebuah agenda transformasi, gerakan sosial adalah elan vital solidaritas masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi. Selain di satu sisi berusaha untuk memperjuangkan hak-hak politis warga negara juga pada sisi lain memberikan kesadaran kritis (pendidikan politik) kepada

dua institusi di atas dengan pemahaman-pemahan baru yang didasarkan pada keutamaan-keutamaan masyarakat atau refleksi atas pergulatan politis warga negara itu sendiri. Tiga poin kunci dalam gerakan sosial penting untuk diketengahkan di sini sebagai kerangka aksi. Pertama adalah adalah melihat dan mengalisis soal secara rasional dan komprehensif. Untuk itu tidak hanya menjadi penting ketika mengnalisis data oleh kelompok kunci, tetapi mampu nendedah issue strategis yang ditawarkan sebagai tawaran dalam menggalang sekutu. Kedua, basis gerakan advokasi hanya dapat terlaksana jika memenuhi tiga kriteria, yakni apa yang diperjuangkan adalah menjadi soal bersama (sosial), memiliki alternatif argumentasi atau konsep tanding dan harus punya keyakinan bahwa kerangka yang ditawarkan dapat mempengaruhi kebijakan.

sebagai senjata penekan. Sampai pada titik ini perlu dijelaskan bahwa tekanan politis bukanlah untuk melahirkan konflik, tetapi menjadi medium negosiasi. Lantara itu unjuk rasa, mogok, boikot, petisi dan seterusnya harus tunduk dalam bingkai pendidikan politik warga negara. Sengaja diangkat pula gerakan sosial, penguatan masyarakat sipil dan advokasi berbasis data dan analisis sebagai salah satu agenda tranformasi dalam upaya self-determinasi, khsusnya upaya untuk mempertahankan sumber daya (tanah dan air) karena sumber daya kita telah dieksploitasi secara terang-terangan oleh negara dan pasar.

Gerakan Sosial adalah per juangan lintas lintas kelas, memperjuangkan keanekaan kepentingan. Tujuannya adalah self-determinasi

Ketiga, menemukan banyak medium

85

KATA DARI BATA

WE HAVE A DREAM *) Ryan Nuhan

L

incoln Memorial di Washington DC, Amerika Serikat, 28 Agustus 1963. Di hadapan dua puluh lima ribu masa demonstran, Martin Luther King Jr mengumandangkan pidatonya: I Have A Dream . Di tengah realitas masyarakat Amerika yang terkotak-kotak dan terkoyak oleh masalah hubungan antar ras yang menyebabkan diskriminasi dan penindasan berlangsung dimana-mana, King tampil dengan tegar dan memproklamasikan mimpinya. ―Saya ―Saya mempunyai impian bahwa suatu hari nanti , di puncak-puncak bukit Georgia, putera seorang bekas budak dan putera mantan pemilik budak, akan duduk bersama di sebuah meja persaudaraan ‖. ‖. Impiannya inilah yang terus menggelorahkan perjuangannya hingga berakhir di bulan April 1968, ketika sebuah peluru mener jang dan menewaskannya dari atas podium saat ia berpidato, menularkan mimpinya kepada semua orang untuk peduli kemanusiaan. I have a dream -nya -nya Luther membuat Amerika keluar dari perbudakan rasialisme dan menegaskan diri sebagai bangsa yang terbuka untuk semua suku dan ras. Luther telah menggelorahkan sebuah gerakan social di Amerika.

Dia telah memulai sebuah jalan. Jalan yang telah menggerakkan banyak orang untuk peduli kepada kemanusiaan. Jalan Luther, seperti halnya jalan banyak tokoh lain yang kita kenal dan kagumi, adalah sebuah jalan yang inspiring . Saya kira masing-masing kita mempunyai impian, dan dengan impian itu kita ingin memberikan warna di jalan kehidupan kita. Soalnya adalah apakah jalan kita itu bersentuhan juga dengan carut-marut dunia dan wajah bopeng kemanusiaan kita saat ini? Atau jangan-jangan jalan kita itu adalah jalan yang dilahirkan dari impian kita yang egoistis, yang tidak bersinggungan dengan realitas kelam dunia dan kemanusiaan kita saat ini dimana kita cuma menjadi penonton dipinggiran jalan sejarah kelam dunia dan kemanusiaan kita. Jika demikian, maka jalan Luther, seperti juga jalan banyak tokoh lain yang kita kenal dan kagumi, menjadi inspiring yang memeriksa dan mengoreksi jalan kita; menjadi mercusuar yang menerangi jalan kita. Kita dipanggil untuk mewarnai jalan hidup kita dengan kepedulian pada carut-marut kehidupan dunia yang membuat sebagian be-

sar saudara dan saudari yang berada disekitar kita terluka karena hak-haknya ditindas, dijerat kemiskinan dan terhempas ke jurang kehancuran. Mungkin impian dan jalan Luther yang telah menggerakkan Amerika kelewat besar untuk kita. Mungkin i have a dream -nya -nya kita tidak bisa menggerakkan banyak orang di sekitar kita. Tetapi jika kita mempunyai dream , mimpi, impian yang sama, bukan tidak mungkin kita juga bisa menggerakkan banyak orang lain disekitar kita untuk melakukan sesuatu untuk peduli kepada kehidupan dunia dan kemanusiaan kita. Kalau masing-masing dari kita mempunyai mimpi yang sama, maka bukan hanya bergaung i have a dream , melainkan we have a dream . Kita mempunyai satu impian bersama tentang kehidupan yang lebih baik dalam dunia dan kemanusiaan kita. Semoga kita mempunyai ruang di hati untuk merajut mimpi kita bersama dan berjuang untuk mewujudkannya dalam gerakan kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama; dan dengan itu menularkan we have a dream kita kita kepada dunia.***

86

“Agar setiap tua yang yang akan kita tempuh memberi jejak yang selalu melawan lupa” www.sunspiritindonesia.com

MAJALAH LINTAS TIMUR EDISI 1 Tahun 2015

Recommend Documents