LKPD 3.8

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Materi Pokok

Alokasi Waktu

: : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : X / Ganjil : Hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 4 Minggu x 2 Jam pelajaran

A. Kompetensi Inti KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. KI-4: Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian PendidikanPancasila dan Kewarganegaraan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Kompetensi Dasar

1.8 Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara

Indikator Pencapaian Kompetensi

1.8.1 Membangun nilai-nilai pro aktif secara adil tentang hubungan structural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

1.8.2 Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undangundang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.8 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.

2.8.1 Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan structural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.8.2 Membangun nilai-nilai responsive yang terkandung dalam hubungan structural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.8 Menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.8.1 Mendeskripsikan desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.8.2 Mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah pusat. 3.8.3 Mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah daerah. 3.8.4 Mendeskripsikan kedudukan daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. 3.8.5 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.

4.8 Menyaji hasil analisis 4.8.1 Menyajikan hasil analisis tentang hubungan tentang hubungan structural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara pemerintah daerah Republik Indonesia Tahun 1945. setempat menurut 4.8.2 Mengomunikasikan hasil analisis hubungan Undang- Undang structural dan fungsional pemerintah pusat dan Dasar Negara Republik daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tujuan Pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara mandiri. 2. Melalui kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara mandiri. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan kedudukan





4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan kedudukan daerah khusus, daerah istimewa dan otonomi khusus di Indonesia. 5. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyaji hasil analisis permasalahan otonomi daerah di Provinsi Riau menggunakan slide presentasi secara kreatif dan penuh percaya diri. D. Materi Ajar Otonomi Daerah Otonomi daerah dilaksanakan mengacu pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah a. Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat b. Menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik c. Menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia Asas Otonomi Daerah 1. Desentralisasi Penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan pemerintah pusat kepada badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. 2. Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. 3. Tugas Pembantuan Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Pengertian Desentralisasi Desentralisasi berasal dari Bahasa Latin de yang berarti ‘lepas’ dan centerum yang berarti ‘pusat’. Secara harfiah, desentralisasi berarti ‘terlepas dari pusat’. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom





Kelebihan Desentralisasi Kelebihan menerapkan sistem desentralisasi menurut Sarundajang adalah sebagai berikut (Bakhtiar, 2009). a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. b. Ketika menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan tepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. d. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan/keperluan khusus daerah. e. Desentralisasi memungkinkan daerah menjadi semacam laboratorium yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. f. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan pemerintah. g. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar bagi daerah. h. Memperbaiki kualitas pelayanan karena lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani. Kelemahan Desentralisasi J. Kaho menyebutkan kelemahan desentralisasi sebagai berikut (Bakhtiar, 2009). a. Besarnya organ-organ pemerintah menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dari daerah dapat lebih mudah terganggu. c. Khusus mengenai desentralisasi territorial, dapat mendorong timbulnya daerahisme atau provinsialisme. d. Memerlukan biaya yang besar. e. Sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Kedudukan dan peran pemerintah pusat.

Penyelenggaran pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan dilaksanakan melalui asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat yang bersifat absolute : 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan





Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi : a. Fungsi Layanan (Servicing Function) Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan sebagainya. b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah, diantaranya : 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat 4. Menjaga kompetisi 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa 6. Menjaga stabilitas ekonomi c. Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Kedudukan dan peran pemerintah daerah.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Artinya, gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada pemerintahan





Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah Khusus, Daerah Instimewa dan Otonomi Khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. a. Sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. b. Desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. 2.

Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya l ainnya. E. Model dan Metode Pembelajaran







Pertemuan 12 1. Pendekatan : Saintifik 2. Model Pembelajaran : Discovery Learning 3. Metode : Diskusi dan tanya jawab Pertemuan 13 1. Pendekatan : Saintifik 2. Model Pembelajaran : Discovery Learning 3. Metode : Diskusi dan tanya jawab Pertemuan 14 1. Pendekatan : Saintifik 2. Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 3. Metode : Diskusi dan tanya jawab F. Media Pembelajaran 1. Video desentralisasi dan otonomi daerah; pilihan terbaik di unduh dari chanel youtube https://www.youtube.com/watch?v=CGiTRcFxBmg&t=6s 2. Slide presentasi otonomi daerah, kedudukan pemerintah pusat dan daerah, daerah khusus, daerah istimewa dan otonomi khusus, hubungan structural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah 3. Artikel otonomi daerah di Provinsi Riau 1. Sumber Belajar 1. Tolib, Nuryadi. (2016). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Modul PPKN Kompetensi Dasar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Artikel dan jurnal otonomi daerah. 2. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 11 PETUNJUK KERJA

1. Silahkan Ananda kerjakan tugas sesuai kelompok yang sudah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya. 2. Untuk memperjelas materi pada kegiatan belajar 1, Ananda bisa menyaksikan





LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK Tugas Kelompok!

Tujuan utama otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan serta menjamin terlaksananya demokrasi di Indonesia. Namun faktanya, banyak daerah otonom dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dan lebih banyak bergantung dari pemerintah pusat. Akibatnya otonomi daerah gagal membuat daerah tersebut berkembang dan justru terancam bangkrut. Selain itu, semenjak otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hingga pertengah tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 95 kepala daerah di Indonesia terjerat korupsi. Bagaimana pandangan Ananda terhadap dua persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Berikanlah argumentasi yang tepat, jika perlu di ikuti dengan data. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. ………………………………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………. …………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………. ……………….





Pertemuan 12 PETUNJUK KERJA

1. Silahkan Ananda kerjakan tugas sesuai kelompok yang sudah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya. 2. Ananda diperkenankan untuk mencari sumber informasi lain untuk menyelesaikan tugas, baik melalui buku maupun internet. 3. Bila Ananda mengalami kesulitan silahkan bertanya dengan guru. 4. Waktu penyelesaian tugas diberikan selama 30 menit. 5. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK Tugas Kelompok!

Tujuan utama otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan serta menjamin terlaksananya demokrasi di Indonesia. Namun faktanya, banyak daerah otonom dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dan lebih banyak bergantung dari pemerintah pusat. Akibatnya otonomi daerah gagal membuat daerah tersebut berkembang dan justru terancam bangkrut. Selain itu, semenjak otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hingga pertengah tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 95 kepala daerah di Indonesia terjerat korupsi. Bagaimana pandangan Ananda terhadap dua persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Berikanlah argumentasi yang tepat, jika perlu di ikuti dengan data. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ……………….

LKPD 3.8

Recommend Documents