Leaderless Group Discussion LPDP
A. Pembangunan Smelter Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 telah dirumuskan dan disahkan sejak tahun 2009 namun baru diberlakukan di Indonesia pada 12 Januari 2014. Undang-undang ini beresensi agar semua bahan baku mineral seperti emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batubara mengalami proses nilai tambah sebelum diekspor. Peraturan ini juga mewajibkan pemilik usaha untuk membangun smelter, sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standard Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Kutipan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)
Adapun dampak positif dari pemberlakuan UU Minerba ialah 1. Pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri karena fasilitas smelter yang ada saat ini masih terbatas. 2. Industri pertambangan mekar memberikan multiplier effect bagi pembangunan di daerah. 3. Mengurangi beban pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Angka pengangguran dipastikan akan menurun. 4. Pembangunan semelter ini bertujuan untuk meningkat nilai tambah dari hasil tersebut. Sehingga jika laba perusahaan meningkat, pemerintah tentu akan menikmati kenaikan pula pada sektor penerimaan bukan pajak. Adapun saran kepada pemerintah dalam hal pembangunan smelter ini ialah Pemerintah diharapkan memudahkan perizinan pembangunan smelter, menjamin ketersediaan air dan listrik selama pembangunan dan pengoperasian smelter, pembangunan industri pemurnian tambang harus didukung kesiapan infrastruktur, pelabuhan dan ruas jalan yang memadai merupakan syarat mutlak smelter dapat beroperasi di Indonesia dan pemerintah harus menyusun kebijakan yang tidak memberatkan industri untuk berkembang, terlebih pada saat i ndustri akan tumbuh.
B. Prostitusi Online
Prostitusi adalah perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan perempuan, dan berbayaran tinggi. Bahkan, di kalangan perempuan pekerja seks komersial (PSK) di jalanan sekali pun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama. Para perempuan yang bekerja di bisnis prostitusi online biasanya memperoleh penghasilan yang jauh lebih tinggi. Berbeda dengan prostitusi di lokalisasi yang secara terang-terangan menawarkan jasa layanan seksual, setelah penutupan lokalisasi, praktik prostitusi umumnya dilakukan secara terselubung. Perempuan dan anak perempuan ditawarkan melalui media sosial dalam kelompok yang relatif tertutup. Perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, bagi para germo dan mucikari, justru menjadi ladang baru untuk menjajakan para pekerja seksual secara lebih eksklusif. Perempuan dan anak-anak perempuan yang masuk dalam bisnis industri seksual komersial biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan: tekanan kemiskinan, kekecewaan karena love affair yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, bias nilai patriarki, tawaran gaya hidup hedonistis, dan kondisi psikologis yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, serta tekanan-tekanan sosial lainnya. Adapun cara penanganan prostitusi online ialah: -
Menghimbau masyarakat menggunakan flagging di media social yang mengandung konten asusila (report). Dengan melakukan flagging secara tidak langsung masyarakat telah berpartisipasi dalam memberantas prostitusi online.
-
Dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menyikapi hal ini, pada pasal 296,297 dan 506 KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal hanya diberikan kepada germo dan mucikari, sedangkan pelacurnya sendiri tidak ada pasal yang mengaturnya.
-
Kepala daerah ( Bupati/Gubernur) diharapkan mampu merumuskan peraturan daerah mengenai prostitusi yang mengatur sanksi kepada mucikari/germo, psk dan pelanggannya. Sehingga penegakan hukum mengenai hal in tidak hanya sebatas kepada germo/mucikari saja.
-
Perlunya pengawasan dan kontrol terhadap setiap data-data dan informasi pribadi yang masuk dalam situs-situs internet. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Nawala project.
C. Kisruh PSSI Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) akhirnya membekukan kepengurusan PSSI hasil Kongres Luar Biasa melalui Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015. Cukup banyak pihak menilai bahwa surat Menkumham tersebut sejatinya salah alamat karena seharusnya ditujukan kepada PT Liga Indonesia, bukan kepada PSSI. Surat itu berisi pembekuan PSSI karena tidak menanggapi surat teguran pertama (8 April) dan tidak memberikan jawaban yang relevan dengan isi surat teguran kedua (15 April). PSSI juga tidak menjawab surat peringatan ketiga (16 April) sampai tenggat 24 jam berakhir. Semua surat teguran tersebut berkaitan dengan kisruh kompetisi Liga Super Indonesia (LSI). PSSI dan PT Liga Indonesia dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mencoret Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dari daftar peserta kompetisi LSI 2015 karena adanya klaim kepemilikan ganda. Adapun solusi yang dapat menyelesaikan konflik tersebut: 1. Menpora dan PSSI dapat duduk bersama mencari solusi dari permasalahan ini. 2. Mengurangi saling serang melalui media massa ( PSSI tidak butuh Negara ) 3. Membentuk pengurus baru PSSI yang lebih kredibil dan tidak mempunyai dosa masa lalu 4. Memberantas mafia bola pada organisasi PSSI. 5. Dua klub yang bermasalah harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. 6. PSSI Selaku organisasi public harus transparan masalah keuangan.
D. HIV/AIDS di Papua Kasus HIV/AIDS di Papua memang masih tinggi dan memprihatinkan. Selain edukasi yang lemah, ternyata ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka penderita HIV/AIDS seperti banyaknya Pekerja Seks Komersial (PSK) asal daerah lain yang berdomisili di Papua. Selain edukasi yang lemah tentang seks yang aman, banyak orang non papua yang ketahuan dan tes darah dan positif mereka terdata papua. Salah satunya adalah PSK yang ternyata berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya.
Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk penanggulangan HIV/AIDS di Papua ialah : 1. Pemberian penyuluhan kesehatan di sekolah dan di masyarakat harus menekankan bahwa mempunyai pasangan seks yang berganti-ganti serta penggunaan obat suntik bergantian dapat meningkatkan risiko terkena infeksi HIV 2. Satu-satunya jalan agar tidak terinfeksi adalah dengan tidak melakukan hubungan seks atau hanya berhubungan seks dengan satu orang y ang diketahui tidak mengidap infeksi 3. Memperbanyak fasilitas pengobatan bagi pecandu obat terlarang akan mengurangi penularan HIV. Begitu pula Program “Harm reduction”yang menganjurkan para pengguna jarum suntik untuk menggunakan metode dekontaminasi dan menghentikan penggunaan jarum bersama telah terbukti efektif. 4. Menyediakan fasilitas Konseling HIV dimana identitas penderita dirahasiakan atau dilakukan secara anonimus serta menyediakan tempat-tempat untuk melakukan pemeriksaan darah. 5. Setiap wanita hamil sebaiknya sejak awal kehamilan disarankan untuk dilakukan tes HIV sebagai kegiatan rutin dari standar perawatan kehamilan. Ibu dengan HIV positif harus dievaluasi untuk memperkirakan kebutuhan mereka terhadap terapi zidovudine (ZDV) untuk mencegah penularan HIV melalui uterus dan perinatal.
E. Hukuman Mati Kasus Narkoba Pengedaran narkoba diibaratkan pembunuhan masal di Indonesia. Warga asing yang membawa narkoba ke Indonesia dengan demikian diibaratkan penjahat yang hendak melakukan pembunuhan masal berencana di Indonesia. Indonesia berduka atas tingginya angka kematian generasi muda gara-gara narkoba. Karena itu, hukuman bagi pembunuh masal harus tegas, yaitu hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia telah menjadi simbol nyata betapa bencinya bangsa Indonesia dengan para pengedar narkoba yang telah membunuh jutaan anak bangsa yang masih produktif. Presiden Joko Widodo menegaskan hukuman mati sah, apalagi mengingat setiap hari 50 orang meninggal dunia karena narkotika. Tentu tidak keberatan jika menghukum mati 1 orang terpidana narkoba ketimbang mengorbankan 50 orang di Indonesia. Apalagi ketika terpidana mati narkoba Freddy Budiman tertangkap tangan mengendalikan jaringan narkoba di dalam sel tahanan. Ini sungguh hal yang sangat memilukan bagi penegakan Hukum di Indonesia. Apabila dilihat dari berbagai segi maka akan ada tanggapan dan alasan sebagai berikut: Kriminalitas : Presiden Joko Widodo mengatakan setiap hari 50 orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba dan menjadi pertimbangan atas tidak ada pengampunan bagi pengedar narkoba. Jika masalahnya seperti ini maka mereka pantas untuk dibunuh, toh hal seperti ini tidak masuk dalam pelanggaran HAM karena menurut Anang, pelanggaran hak asasi terjadi bila eksekusi mati hanya atas perintah perseorangan. Bila eksekusi dilaksanakan atas perintah kejaksaan setelah melewati persidangan yang obyektif, tak ada prosedur hukum yang dilanggar. Kesehatan: Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan Indonesia terancam kehilangan generasi muda produktif akibat tingginya pengguna narkoba di Tanah Air. Ekonomi: Dengan menghukum mati para bandar narkoba (tak peduli WNI dan WNA) maka akan mengurangi para pecandu dan pengedar narkoba, dan dengan itu pula maka akan mengurangi anggaran untuk rehabilitasi, bahkan bisa juga mengurangi anggaran untuk BNN (badan narkotika nasional). keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kej ahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll). Kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Manfaat atau kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah serta penegak hukum. Bagi kelompok ini yang khusus mengacu pada Hukum Islam mengatakan, bahwa “Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.” Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati.
F. Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. [6] Salah satu ciri pelaku ekonomi kreatif adalah pembentukannya yang dikerjakan oleh tim yang terdiri dari lebih dari 1 orang. Di zaman ini banyak nama-nama baru yang terhimpun dalam satu tim yang mampu mengubah dunia. Diantara yaitu ada Larry Page dan Sergey brin (Google.com), Steve Jobs dan Steve Wozniak (Apple.inc), Chad Hurley dan Jawed Karim serta Steve Chen (Youtube.com
Manfaat Ekonomi Kreatif Dengan menggenjot perkembangan industri kreatif di Tanah Air akan banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Terutama bisnis UMKM akan semakin berkembang, dimana para UMKM tidak lagi banyak yang terjebak pada bisnis yang monoton, sebagai pedagang, melainkan mereka akan semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis dan usahanya lewat ekonomi kreaatif. Sementara permasalahan UKM seperti pemasaran, promosi, meneferial, informasi, SDM, teknologi, desain, jaringan (networking), dan pembiayaan dilharapkan dapat segera teratasi lewat lembaga pembinaan bisnis kreatif yang ada. Sehingga harapan UMKM untuk menjadi pengeerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi 54% kepada PDB dan pertumbuhan rata-rata 12,2% pertahun pada 2015 bisa terwujudkan. Masalah pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air perlahan juga akan teratasai, Menurut BPS, orang miskin pada 2009 telah mencapai 13% (sekitar 37,1 juta jiwa), naik dibanding tahun 2008 yang 15,42%. Sedangakan jumlah pengangguran tahun 2005 resmi terctat pada titik 10,3%, sementara angka pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 10.01 juta orang
Rekomendasi : Pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan industry kreatif di Indonesia. Masalah yang paling krusial yang harus diselesaikan oleh pemerintah ialah pelanggaran hak cipta. Industri kreatif dibidang music sangat dirugikan dengan hal tersebut.
G. UN Online Sistem ujian nasional (UN) online telah dicoba pada beberapa sekolah mulai dari tingkat SMP sampai SMA pada tahun ini. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan UN Online tahun ini yang dihadapi sekolah-sekolah. Hal yang paling mendasar ialah masih sedikit sekolah yang dapat menjalankan sistem online ini. Ketersediaan computer dan akses internet a dalah permasalahan yang mendasari hal tersebut. Terlebih lagi adanya faktor yang diluar dugaan seperti listrik dan rusaknya perangkat computer yang digunakan oleh siswa. Kurangnya sumber daya guru yang menguasai masalah teknologi khususnya dalam hal UN Online adalah salah satu hambatan juga. Adapun beberapa kelebihan dari sistem ini ialah -
Mengurangi pengeluaran pemerintah dalam percetakan kertas;
-
Mempermudah koordinasi dengan pihak lembaga-lembaga pendidikan;
-
Tanpa repat-repot mengirimkan perangkat soal ke semua lembaga pendidikan, pihak
-
sekolah hanya tinggal mengakses soal melalui internet. Pelaksanaannya lebih cepat dari pada mengerjakan lembar jawaban secara manual
Adapun beberapa kekurangan dari sistem ini ialah -
Pemerintah diharuskan mengeluarkan dana untuk pengadaan computer dan sambungan
internet di masing-masing sekolah yang tidak memiliki lab computer; - Keamanan kurang terjamin, ditakutkan ada hacker yang dapat membocorkan soal; - Setiap sekolah diharuskan memiliki computer dan sambungan internet yang memadai untuk melakukan ujian online, sedangkan tidak semua sekolah memiliki lab computer.
Rekomendasi : Sebelum melaksanakan ujian nasional online di seluruh Indonesia sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek terutam ketersediaan akses internet dan piranti computer yang tersedia. Mengadakan pelatihan-pelatihan pada guru-guru dalam hal ini adalah salah satu aspek yang penting. Tidak lupa pula, tingkat keamanan dari sistem UN Online harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah akses tak berizin.#
