MINI RESEARCH HUKUM DAM HAM KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN
DISUSUN OLEH NAMA:
IGNATIUS RHADITE P.B /8111416175 FRANS JOSUA NAPITU
/8111416166
FAHRUL IKBAL ROSYID /8111416148 MUHAMMAD AFIS S
/8111416144
GESSA HARIMURTI I
/8111416145
ROMBEL
:03
DOSEN
:SARU ARIFIN S.H.,Ll.m.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (Welfare state, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini, segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 1 Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (welvaart staat atau welfare state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare state)2, atau dikenal dengan nama verzorgingsstaat atau
disebutnya sociale
rechsstaat
(negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 3 Tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial salah satunya hak masyarakat atas kesehatan. Hak masyarakat untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin. Karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. 4 Sudah merupakan sebagai
menjadi
hak
HAM
konsensus
mendasar
bagi
dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan
manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan
merupakan raison d’etre kemartabatan
manusia (human
dignity).5
Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun
masyarakat
berhak
memperoleh perlindungan
terhadap
kesehatannya,
dan
pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu.Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara
1
C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 22. 2 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,Alumni, Bandung, 1982., hlm. 22-23 3 Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing,Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security),Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation),Vol. 9 No. 2 -Juli 2012., hlm. 168 4 Fredy Tengker, 2007, Hak Pasien, Mandar Maju: Bandung hlm.34 5 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.6
6
Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
BATANG TUBUH
Hasil mini research
Sebagai propinsi dengan jumlah penduduk sebesar 32,40 juta atau 15% dari penduduk Indonesia, permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan kepadatan penduduk masih menjadi masalah utama di Jawa Tengah. Permasalahan tersebut antara lain angka kematian ibu dan bayi, angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh beberapa penyakit menular seperti Demam Berdarah, HIV/AIDS, TB Paru dan masih adanya penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Adapun jaminan yang telah dikembangkan di beberapa kabupaaten/kota cenderung untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas atau rujukan di Rumah Sakit setempat.Hal ini belum dapat menjaminrujukan rumah sakit antar Kabupaten/Kota atau ke Rumah sakit rujukan dengankelas yang lebih tinggi, padahal pembiayaan kesehatan tidak mungkin selamanya bertumpu pada pemerintah (www.jatengprov.go.id, 2013). Untuk mendukung program kesehatannya, Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Perda nomor 10 tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah dan saat ini sedang dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur. Adapun program selanjutnya adalah kenaikan anggaran di mana anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sektor kesehatan pada tahun 2009 sebesar lebih kurang 680,6 Milyar yang terbagi di 8 SKPD atau sekitar 13,03 %, pada tahun 2010 akan ditingkatkan menjadi Rp. 716,3 Milyar atau sekitar 14% dari APBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dana dekonsentrasi program kesehatan di Jawa Tengah tahun 2013 sekitar 46 Milyar (Berita SKPD, 20013). Kota Semarang sebagai salah satu ibukota propinsi di Indonesia yang
terletak di
Pulau Jawa, dikenal sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang kerapkali masuk dalam daftar tujuan migrasi bagi para pendatang untuk singgah,menetap sementara waktu untuk alasan bekerja, belajar, bahkan untuk menetapselamanyaHal ini menyebabkan Kota Semarang masuk ke dalam lima wilayah terpadat di Jawa Tengah. Sebagai wila yah dengan kepadatan penduduk yangcukup tinggi, Kota Semarang sudah tentu menghadapi berbagai permasalahan kependudukan termasuk masalah kesehatan.Dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk, maka salah satu cara yangpenting adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruhmasyarakat. Untuk mengatasi masalah kesehatan, pemerintah Kota Semarang juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata, KotaSemarang
mempunyai 9 rumah sakit umum, 53 Puskesmas, Posyandu yang menyebar di seluruh wilayah, Dokter Praktek, Bidan praktek dan masih banyak sarana dan prasarana lainnya, sehingga setiap orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah (www.semarang.go.id, 2009).
Pelayanan kesehatan yang lebih merata di Kota Semarang dapatdimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penggunaan pelayanan kesehatan di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, khususnya upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah berkisar rata -rata 60.21 %, dengan penggunaan layanan kesehatan tertinggi terletak di Kota Semarang (110.99 %) dan yang terendah di Kabupaten Semarang (20.76 %). Penggunaan layanan kesehatan yang dimaksud adalah penggunaan berdasarkan cakupan layanan kesehatan dari pemerintah setempat seperti penerima Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Askes (Asuransi Kesehatan), Astek (Asuransi Tenaga Kerja) dan J amkeskin (Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin) yang kesemuanya mayoritas adalah masyarakat menengah, menengah kebawah dan masyarakat miskin. Maka dari itu, penggunaan layanan kesehatan yang melebihi 100 % berarti penggunaan layanan kesehatan pada daerah tersebut melebihi akupan yang telah disusun. Sedangkan untuk nilai 100% sudah terjadi penggunaan layanan kesehatan yang optimal / sesuai cakupan layanan, dengancatatan nilai presentase tersebut sudah mengalami pembulatan. Kabupaten Semarang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kabupaten lain di pulau jawa yakni dominannya wilayah pedesaan, tetapi di sisi lain penggunaan layanan kesehatan di Kabupaten Semarang adalah yang terkecil (20.76 %) dibanding penggunaan layanan kesehatan di kabupaten lain di pulau Jawa.Ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada, bukan berarti membuat Kota Semarang telah terlepas dari masalah kesehatan. Selain pelayanan kesehatan yang melebihi cakupan, beberapa kasus penyakit menjadi bukti bahwa penanganan masalah kesehatan harus semakin serius diperhatikan. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan flu burung atau Avian Influenza (AI) pada tahun 2008 menjadi catatan permasalahan kesehatan di Kota Semarang. Untuk kali pertama, DBD hampir menembus angka 5.000 kasus dalam setahun dan disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Walaupun belum ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), jumlah kasus DBD pada 2008 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2007 yang tercatat hanya 2.998 kasus dan jika dibandingkan dengan tahun 2006, jumlah kasus DBD tahun 2008 meningkat hampir tiga kali lipat (www.suaramerdeka.com, ).Kalau DBD belum sampai pada status KLB, tidak demikian halnya dengan kasus flu burung, penyakit ini untuk pertama kalinya telah memakan korban warga Kota Semarang (www.suaramerdeka.com). Selain dua kasus
tersebut, permasalahan kesehatan di Kota Semarang yang perlu diwaspadai ketika musim pancaroba adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare. Penderita kedua penyakit ini pada musim pancaroba biasanya akan mengalamipeningkatan. Peningkatan ini terlihat dari peningkatan penderita yang menjalani Perawatan di rumah sakit RSUD Kota Semarang dan Rumah Sakit Roemani. Data menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2008, RSUD Kota Semarang telah menangani 78 pasien diare dan 380 pasien ISPA yang melakukan rawat jalan,sedangkan Rumah Sakit Roemani menangani 6 pasien penderita diare dan 18 pasien penderita tifus Fakta-fakta ini setidaknya dapat dijadikan motivasi bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Semarang.Biaya operasional Puskesmas yang tidak memadai terlihat dari alokasi anggaran kesehatan di Kota Semarang yang cenderung menurun. Alokasi anggaran kesehatan untuk Kota Semarang pada tahun 2008 lebih kecil daripada alokasi tahun sebelumnya (2007). Jumlah alokasi itu di tahun 2008 adalah sebesar Rp 97,6 miliar, sedang untuk tahun 2007 adalah Rp 98,7 miliar. Anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang yang pada tahun 2009 sebesar Rp 50,1 miliar menurun menjadi hanya Rp 36,5 miliar pada tahun anggaran 2010 . Kekurangan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil di Indonesia terjadi juga di Kota Semarang. Jumlah tenaga medis di Kota Semarang masih jauh dari angka ketercukupan, sebagaimana yang ditargetkan dalam Program Indonesia Sehat tahun 2010 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Program Indonesia Sehat Tahun 2010 mentargetkan rasio ketersediaan dokter umum untuk setiap 100.000 penduduk adalah 40, sementara untuk Kota Semarang rasio ini baru 18,36Dengan jumlah Puskesmas yang terdapat di 37 lokasi dan Puskesmas Pembantu di 33 lokasi, Kota Semarang telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat Kota Semarang yang berjumlah 1.506.924 jiwa (BPS Kota Semarang, 2009). Fungsi dan peran Puskesmas di Kota Semarang ini akan semakin esensial bila melihat berbagai kasus penyakit yang telah menjadi sorotan utama masalah kesehatan.
Hasil Observasi Kelompok
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaanya wajib diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang
diselenggarakan oleh pemerintah yaitu puskesmas.
Fasilitas pelayanan kesehatan ini
merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat, juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: pengobatan, pencegahan, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur. Dalam hal ini puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatanya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan pemerintah. Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin selektif dan berpengetahuan mengharuskan puskesmas selaku salah satu penyedia jasa layanan kesehatan masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayananya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terlebih dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada pasien atau pelanggan selama ini telah sesuai dengan harapan atau belum. Puskemas sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat di tingkat pertama memiliki 3 fungsi pokok dalam menjalankan pelayananya, yaitu: sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama. HASIL OBSERVASI
Kelompok kami melakukan research dengan melakukan observasi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) daerah Kelurahan Sekaran yang beralamat di Jl. Raya Sekaran
Gg. Rambutan No 44, Puskesmas sendiri merupakan layanan pemerintahan yang mengurusi kesehatan masyarakat dalam lingkup terendah atau pertama karena berada di kelurahan atau kecamatan dari suatu daerah sehingga keterjangkauan kepada masyarakat menjadi lebih mudah.
Puskesmas Sekaran memiliki beberapa program dan agenda sesuai fungsi yang
dimiliki puskesmas pada umum nya yaitu seperti Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU), Program ASI Eksklusif, Forum Kesehatan keluarga, sosialisasi kesehatan dan budaya hidup sehat, termasuk di dalam nya tentang lingkungan, program puskesmas membangun desa dan lain sebagainya. Disamping itu juga melakukan layanan kesehatan yang beroperasi setiap hari senin-jumat antara pukul 08.00-15.00 WIB. Dilihat dari domisili nya memang pengguna layanan terbanyak dari Puskesmas disini adalah masyarakat desa sekitar,karena keterjangkauan jarak, keterjangkauan biaya dan pelayananya yang tidak kalah prima dengan Rumah sakit besar menjadikan warga masyarakat tidak bisa mengalihkan tujuanya saat sedang sakit, selain itu tidak sedikit pula mahasiswa UNNES yang menggunakan jasa layanan kesehatan Puskesmas ini. Memang dalam pelayananya masih terdapat beberapa kekurangan seperti fasilitas yang kurang lengkap dan kurang memadai, sedikitnya tenaga dokter yang tersedia maupun yang bekerja disitu sampai dengan pelayananya yang terkesan lama, hal itu lah yang kelompok kami coba tanyakan kepada seorang ibu bernama Susi yang kebetulan sedang menunggu pelayanan di puskesmas, beliau mengeluhkan lamanya pelayanan untuk imunisasi saja butuh waktu 1 jam sampai dengan di layani medis pada saat itu, selain itu terkadang perawat yang berjaga kurang ramah dalam memberikan pelayanan karena terlalu Lelah bekerja sehingga pasien merasa kurang nyaman, tapi disamping itu ibu Susi masih merasa puas dan percaya terhadap pela yanan yang diberikan Puskesmas Sekaran. Kami mencoba menanyakan kepada petugas yang bekerja disitu dan beliau menyampaikan
dan
mengakui
bahwa
keterbatasan
Sumber
Daya
Manusia,
perlengkapan/fasilitas ssangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan terlebih melihat jumlah populasi masyarakat Sekaran yang sangat banyak sebab terdiri dari mahasiswa UNNES yang hamper mencapai 40ribu dan masyarakat sekitar yang jumlahnya juga tidak kalah banyak dengan mahasiswa UNNES. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat puskesmas sekaran untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki nya, selain itu program program yang diberikan oleh puskesmas sekaran kepada masyarakat sekitar ju ga dirasa sudah sangat baik dari sisi keterjangkauan.
PENUTUP
Dalam Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial salah satunya hak masyarakat atas kesehatan. Hak masyarakat untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin. Karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Sudah
menjadi
merupakan
hak
konsensus mendasar
dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan bagi
manusia yang harus diakomodir dan dipenuhi.
Pengejawantahan Pemerintah mewujudkan amanat tersebut yaitu dengan melalui program layanan kesehatan masyarakat yang tertera dalam Jaminan kesehatan nasional dan lain sebagainya. Presentase masyarakat yang menerima program layanan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah beragam dan sebenarnya masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah itu sendiri.
Hal ini menunjukan bahwasanya pemeratan layanan
kesehatan ini masing bisa dikatakan belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Puskesmas sebagai kepanjangan tangan maupun penyedia layanan masyarakat di bidang kesehatan tingkat pertama sangat berperan besar dalam pemberdayaan suatu masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, namun sangat disayangkan bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam pelayananya, seperti Sumber daya manusia maupun sarana dan fasilitasnya yang kurang menunjang sehingga proses pelayanan pada masyarakat menjadi tidak optimal, terlebih banyaknya masyarakat yang membuthkan pelayanan jasa kesehatan masyarakat ini. Menyikapi hal-hal diatas, perlu adanya koordinasi Bersama dari semua elemen untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera terutama dalam bidang kesehatan.
Peran aktif
pemerintahan dalam melaksanakan amanat konstitusi negara harus benar-benar diwujudkan dengan baik dan harus didukung oleh semua pihak, kemudian perlu diperhatikan skala prioritas masyarakat yang benar-benar menjadi prioritas penerima program dan penerima layanan kesehatan masyarakat ini.
DAFTAR PUSTAKA Alimul Hidayat A. Aziz. 2007. Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. Azrul Azwar. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga. Jakarta : Binarupa. Aksara. C.S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.
www.semarang.go.id http://puskesmassekaran2014.blogspot.co.id/ www.jatengprov.go.id Departemen Kesehatan RI. 2007. Petunjuk Pelaksanaan pengembangan system informasi kesehatan daerah kabupaten/kota (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 932 tahun 2002). Jakarta: Cetakan Kedua Muninjaya.G. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: ECG. Fredy Tengker. 2007. Hak Pasien. Bandung: PT. Mandar Maju. Pakpahan, Rudy Hendra. Sihombing, Eka. 2007. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan
Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security) Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation) Muhtaj, Majda El. 2008. Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers. Bachsan Mustafa. 1982. Pokok-Pokok indotama.
Hukum Administrasi Negara . Bandung: PT Gramedia
