Lahan dan Struktur Peruntukan Lahan a. Pengertian Lahan dan Struktur Peruntukan Lahan
Berdasarkan UU RI No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Struktur Peruntukan Lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata gun a lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
b. Manfaat Struktur Peruntukan Lahan o
Meningkatkan keseimbangan kualitas kehidupan lingkungan dengan membentuk ruang-ruang kota/lingkungan yang hid up secara fisik (vibrant) dan ekonomi (viable), layak huni dan seimbang, serta meningkatkan kualitas hidup pengguna dan kualitas lingkungan.
o
Mengoptimalkan alokasi penggunaan dan penguasaan lahan baik secara makro maupun mikro.
o
Mengalokasikan fungsi/kegiatan pendukung bagi jenis peruntukan yang ada.
o
Menciptakan integrasi aktivitas ruang sosial (socio -spatial integration) antarpenggunanya.
o
Menciptakan keragaman lingkungan (diversity) dan keseimbangan yang akan mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang berbeda namun produktif.
o
Mengoptimalkan prediksi/projeksi kepadatan lingkungan dan interaksi sosial yang direncanakan.
c. Komponen Penataan
(1) Peruntukan Lahan Makro , yaitu rencana alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah tertentu yang juga disebut dengan tata guna lahan. Peruntukan ini bersifat mutlak karena telah diatur pada ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. (2) Peruntukan Lahan Mikro ,yaitu peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan yang lebih rinci (termasuk secara vertikal) berdasarkan prinsip keragaman yang seimbang dan saling menentukan. Hal-hal yang diatur adalah:
Peruntukan lantai dasar, lantai atas, maupun lantai besmen;
Peruntukan lahan tertentu, misalnya berkaitandengan konteks lahan perkotaan-perdesaan, konteks bentang alam/lingkungan konservasi, atau pun kontekstematikal pengaturan pada spot ruang bertema tertentu.Dalam penetapan peruntukan lahan mikro ini masih terbuka kemungkinan untuk melibatkan berbagai masukan desain hasil interaksi berbagai p ihak sepertiperancang/penata kota, pihak pemilik lahan, atau punpihak pemakai/pengguna/masyarakat untuk melahirkan suatu lingkungan dengan ruang-ruang yang berkarakter tertentu sesuai dengan konsep struktur perancangan kawasan. Penetapan ini tidak berarti memperbaiki alokasi tataguna lahan pada aturan rencana tata ruang wilayahyang ada, namun berupa tata guna yang diterapkan dengan skala keruangan yang lebih rinci, misalnyasecara vertikal per lantai.
d. Prinsip-prinsip Penataan
Prinsip-prinsip penataan Struktur Peruntukan Lahan: (1) Secara Fungsional meliputi penataan: a) Keragaman tata guna yang seimbang, saling menunjang (compatible) dan terintegrasi i.
Penetapan kaitan secara fungsional antar berbagai jenis peruntukan untuk mendukung prinsip keragaman yang seimbang dan saling menguntungkan namun tidak memberikan dampak penting terhadap fungsiutama lingkungan;
ii.
Penetapan besaran komponen tata bangunan yang dapat mengadaptasi dan mengadopsikebutuhan keragaman fungsi/peruntukan dalamblok/kaveling/ bangunannya;
iii.
Penetapan peruntukan mengantisipasi aktivitas interaksi sosial yang direncanakan, dengan tetapmengacu pada rencana tata ruang wilayah;
iv.
Penetapan kualitas ruang yang menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan menarik, berwawasan ekologis, serta tanggap terhadap tuntutan ekonomi dan sosial.
b) Pola distribusi jenis peruntukan yang mendorong terciptan ya interaksi aktivitas i.
Penyebaran distribusi jenis peruntukan lahan mikro yang diatur secara keruangan untuk membentuk ruang-ruang kota yang hidup, layak huni, serta menciptakan kualitas taraf hidup;
ii.
Pembentukan kualitas lingkungan yang optimal, terutama dengan adanya interaksi antara aktivitas pejalan kaki di muka bangunan dan aktivitas di lantai dasar bangunan.
c) Pengaturan pengelolaan area peruntukan Penetapan distribusi persentase jenis peruntukan lahan mikro yang akan dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah daerah, di antaranya Ruang Terbuka Hijau, Daerah Milik Jalan (Damija), dan fasilitas umum.
d) Pengaturan kepadatan pengembangan kawasan dengan pertimbangan i.
Daya dukung dan karakter kawasan tersebut;
ii.
Variasi/pencampuran peruntukan.
(2) Secara Fisik, meliputi: a) Estetika, karakter, dan citra kawasan i.
Penetapan pengendalian peruntukan yang mendukung karakter khas kawasan yang telah ada atau pun yang ingin dibentuk;
ii.
Penetapan pengaruh ideologi, nilai-nilai sosial budaya setempat, misalnya bangunan masjid dengan peruntukan fasilitas umum diorientasikan pada pusat lingkungan/kawasan.
b) Skala ruang yang manusiawi dan berorientasi pada pejalan kaki serta aktivitas yang diwadahi i.
Penciptaan keseimbangan tata guna lahan yang berorientasi pada pemakai bangunan dan ramah pejalan kaki;
ii.
Penetapan alokasi untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditempatkan sebagai pusat lingkungan yang dapat dijangkau pejalan kaki;
iii.
Penetapan peruntukan lahan yang tidak saja melibatkan pertimbangan fisik, tetapi juga sosial-budaya dan perilaku pemakai/aktivitas lingkungan yang dikehendaki.
(3) Dari sisi Lingkungan, meliputi: a) Keseimbangan kawasan perencanaan dengan sekitar Penciptaan karakter lingkungan yang tanggap dan integral dengan karakter peruntukan eksisting lingkungan sekitar; b) Keseimbangan peruntukan lahan dengan daya dukung lingkungan i.
Penetapan peruntukan lahan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, namun tetap dapat memperkuat karakter kawasan tersebut;
ii.
Pengaturan peruntukan lahan secara ketat dan detail pada kawasan khusus konservasi hijau.
c) Kelestarian ekologis kawasan Penetapan peruntukan lahan yang tanggap terhadap topografi dan kepentingan kelestarian lingkungan dengan meminimalkan penyebaran area terbangun dan perkerasan serta beradaptasi dengan tatanan kontur yang ada.
Contoh Penerapan Struktur Peruntukan Lahan
Gambar diatas menunjukan peruntukan lahan makro di Provinsi DKI Jakarta yang berupa Peta Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan yang Mengatur RTRW Jakarta yaitu Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no.1 tahun.2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Sedangkan RDTR nya dijelaskan pada Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no.1 tahun.2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
KASUS 1
JAKARTA DINILAI MASIH JAUH DARI KONSEP KOTA HIJAU Kota Jakarta masih jauh dari sebutan kota hijau. Sejumlah kelemahan masih membelit Jakarta. Apalagi planning rencana kota kerap kali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. "Untuk menjadi kota hijau harus berwawasan lingkungan. Saat ini, ruan g terbuka hijau (RTH) di Jakarta masih 9,8 persen dan masih jauh dari ketentuan keharusan sebesar 30 persen," kata pengamat tata kota, Niwono Joga, kepada Suara Pembaruan(6/9). Jakarta juga belum mampu mengelola sampah dengan melakukan pemilahan. Kota ini, hanya sekadar membuang sampah ke TPA Bantar Gebang tanpa pernah memilah sampah. Dalam satu hari ada 7.500 ton sampah yang dihasilkan penduduk Jakarta. Dari jumlah ini, baru sekitar 4.500 ton yang bisa dibuang di Bantar Gebang. Masalah penataan Jakarta, semakin parah dengan penanganan kawasan kumuh yang belum maksimal. Pemprov DKI Jakarta harus menyosisalisasikan dan mengedukasi masyarakat lokasi lokasi mana saja dan peruntukannya untuk apa kepada masyarakat terutama kepada warga yang tinggal di kawasan kumuh. Untuk menata kawasan kumuh, dapat dilakukan beberapa hal yakni perbaikan/bedah rumah warga menjadi lebih sehat, peremajaan kawasan kumuh dan infrastrukturnya (air bersih, jalan, taman), relokasi kawasan jika kawasan kumuh tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang misalnya untuk peruntukan RTH, lokasi rawan bencana, membahayakan warga.
"Untuk relokasi harus menyiapkan hunian vertikal yang memadai, lokasi tidak jauh dari lokasi awal, ada rekayasa sosial buat warga terkait kepastian tinggal, mata pencaharian, sekolah," ujarnya. http://www.beritasatu.com/bisnis/451105-jakarta-dinilai-masih-jauh-dari-konsepkota-hijau.html diakses pada 07 September 2017 Pukul 20.12 ANALISIS KASUS 1
Dalam Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no.1 tahun.2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi disebutkan bahwa luas RTH yaitu 30% dari luas daratan Propinsi DKI Jakarta namun kenyataannya RTH di Jakarta masih 9,8%. Hal ini akan lebih apabila kawasan yang diperuntukan untuk RTH justru dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan dan perumahan. Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no.1 tahun.2012 Bagian Kedua – Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6 Ayat 5 (5) Untuk mewujudkan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditetapkan kebijakan sebagai berikut: a. pelaksanaan konservasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, sumber daya air, dan pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota Jakarta; b. Pengembangan RTH untuk mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat seluas 10% (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;
c. penurunan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global dan perubahan iklim; dan d. penetapan dan pemeliharaan kawasan yang memiliki nilai strategis yang berpengaruh terhadap aspek lingkungan. Pasal 5 e. terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan;
