Perkembangan Perkembangan Pengaturan Perbankan di Indonesia Periode Sebelum Kemerdekaan
Perkembangan pengaturan perbankan di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda karena sejarah perbankandi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya. Dimulainya perbankan di Indonesia yaitu sejak didirikannya bank petama kali yaitu De Javasche Bank, NV (Naamloze Vennotschap)didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918, selain itu masih ada banyak bank-bank yang didirikan di Indonesia baik yang didirikan oleh orang Indonesia dan orang asing dari Tiongkok,Jepang, dan Eropa. Hingga memasuki masa kemerdekaan, perkembangan bank di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi karena beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Indonesia. Orde Lama
Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada penjelasan bab VII pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Namun, pada tanggal 19 September 1945 dalam sidang Dewan Menteri, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah pertama adalah membentuk yayasan dengan nama “Pusat Bank Indonesia”. Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia Indonesia (BNI). (BNI). Pada 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Berkaitan dengan masalah perbankan, pada saat tersebut utusan Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang telah didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan sebagai bank sentral RIS sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa menerima De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. Dalam perkembangannya pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan undang-undang undang-undang nasionalisasi De Javasche Bank. Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Wet tahun 1992. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilisasi moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial.Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada ditangan Pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter
yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia.Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan.Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari Pemerintah.
Orde Baru
Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersil dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir Pemerintah dan bankersbank. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang berperan sebagain perumus kebijakan moneter masih tetap dipertahankan.Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu pertama mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, dan kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningktakan taraf hidup masyarakat. Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga (inflasi) yang tinggi.Hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan didalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Inflasi yang tinggi berkelanjutan dan tidak terkendali pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pada masa ini, dana perbankan sebagian besar bersumber dari kreditlikuiditas Bank Indonesia, sedangkan sisanya diperole dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Maka ada saat ini usaha bank untuk melakukan mobilisasi dana masyarakat sangat kurang karena menggantungkan sumber dana dari likuiditas yang telah diberkan pemerintah, semantar kondisi sumber keuangan yang pada saat itu tergantung dari minyak bumi, dan pada tahun 1981 harga minyak bumi di pasaran internasional mulai menurun. Maka, untuk mengantisipasi gejala tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya : 1. Kebijakan 1 Juni 1983 (PAKJUN) yang berisi tentang sistem perbankan yang sehat dan efisien. PAKJUN ini berisi tentang penghapusan pengendalian tingkat bunga (deposito dan kredit) agar bank lebih leluasa menentukan tingkat suku bunga agar menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank yang bersangkutan. Selain itu, lembaga perbankan dituntut agar tiak
berganung dengan dana likuiditas Bank Indonesia dengan adanya pemberian otoritas moneter yang mengurangi drastis proyek kredit yang dibiayai oleh likuiditas. Hasilnyaadalah membawa dampak positif, hal ini terbukti dengan meningkatnya dana perbankan dari Rp. 9,4 trilyun (1983) menjadi Rp. 30,8 trilyun (1988) 2. Kebijakan 27 oktober 1988 (PAKTO88) yang merupakan paket deregulasi dan mengatur lebih jauh lagi tentang efisiensi perbankan dan lembaga keuangan , pengerahan dana, mendorong ekspor non-migas, dan mendorong laju pertumbuhan pasar modal. Salah satu kebijakan strategis yaitu dengan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, kemudahan memperoleh izin untuk menjadi bank devisa, dan diadakannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Hasil dari paket deregulasi ini sangat cepat karena meningkatnya secara pesat jumlah bank umum, bank campuran, maupun bank perkreditan. Kemudian dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pada tahun 1988 sejumlah Rp. 30,8 Trilyun meningkat menjadi Rp.54,04 trilyun pada tahun 1990. 3. Kebijakan 29 Januari 1990 atau biasa disebut Paket Januari (PAKJAN) yang didalamnya berisikan bahwa kredit likuiditas secara bertahap dialihkan menjadi kredit biasa melalui perbankan, sehingga hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja kredit likuiditas dapat diberikan (misalnya kredit untuk kopeasi dan pelestarian swasembada pangan), sedangkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) menjadi kejiban bank-bank yang ada untuk menyalurkan sekurang-kurangnya 20% untuk kredit tersebut 4. Kebijakan 28 Februari 1991 (PAKFEB) yang berisi bahwa agar bperbankan menyesuaikan gaya , strategi, dan operasionalisasi perbankan dengan memperhatikan makna deregulasi dan globalisasi yang terjadi. Kebijakan ini dikerluarkan karena meskipun pengaruh kebijakan deregulasi pemerintah yang telah dikeluarkan diatas telah mempercepat pertumbuhan perbankan, namun belum ada bukti apakah bank mampu mengelola keuangan masyarakat tersebut secara profesional, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu bertindak secara hati-hati (prinsip kehati-hatian) dalam mengelola suatu banka gar tetap sehat
imulai pada tahun 1983 ketika berbagai deregulasi mulai dilakukan Pemerintah, kemudian bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada pertengahan tahun 1997 industri perbankan akhirnya terpuruk sebagai imbas dari terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Secara kronologis perkembangan industri perbankan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Era sebelum Juni 1983 Pada era sebelum munculnya deregulasi Paket Juni (Pakjun) 83, industri perbankan nasional ditandai dengan campur tangan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam pengaturan pagu kredit dan tingkat bunga terhadap bank-bank nasional serta penyediaan kredit likuiditas dalam jumlah yang melimpah, sehingga bank-bank komersial hanya berfungsi sebagai penyalur kredit-kredit BI. Akibatnya pola pengelolaan bank-bank komersial cenderung konvensional, kurang professional, kurang kreativitas dan tidak inovatif.
2. Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 83) Deregulasi Pakjun berisikan 3 hal utama : a. Menghapus pagu kredit sehingga bank-bank nasional dapat memberikan kredit secara lebih leluasa sesuai dengan kemampuannya dengan harapan bank dapat berkembang secara wajar. b. Bank diberi kebebasan
menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, maupun suku bunga kredit dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat. c. Mengurangi sebanyak mungkin atau meniadakan ketergantungan bank-bank kepada BI dengan cara mengurangi / meniadakan kredit likuiditas. Dengan liberalisasi perbankan tersebut, industri perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak.
3. Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) Deregulasi ini berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap financial market sambil mendorong perbankan kearah kompetisi yang efisien dan sehat dengan kemudahan dalam mendirikan bank. Oleh karena itu jumlah bank semakin mengalami kenaikan dengan pesat serta menumbuhkan berbagai inovasi dalam keberagaman produk perbankan.
4. 29 Mei 1993 : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Kompetisi antar bank dalam menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit dala m prakteknya banyak “salah langkah”. Akibatnya terjadi kecenderungan peningkatan kredit bermasalah / macet. Dalam rangka untuk menjaga salah satu fungsi perbankan, yaitu prudential banking (prinsip kehati-hatian), BI selaku pengawas dan Pembina bank nasional telah menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan surat edaran BI No.26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 yang dikenal dengan nama metode CAMEL (Capital adequacy, quality of productive asset, management risk, earning, liquidity). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian disempurnakan lagi melalui surat keputusan Direksi BI no.30/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997.
5. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1996 PP ini menekankan soal kewajiban bank dalam memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI serta melaksanakan usaha sesuai prinsip kehati-hatian. Ada 3 hal penting dalam PP tersebut, yaitu : a. Peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 % dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) menjadi 10 % pada akhir 1997 dan 12 % pada tahun 2001. b. Peningkatan modal disetor menjadi 50 milyar bagi bank non devisa dan 150 milyar bagi bank devisa. c. Peningkatan giro wajib minimum dari 3% menjadi 5% per April 1997.
6. 10 November 1998: UU no.10 Tahun 1998 Perkembangan ekonomi yang berubah cepat dan kompetitif dengan permasalahan yang semakin kompleks memerlukan adanya penyesuaian tentang kebijakan ekonomi serta perbaikan sistem keuangan, khususnya perbankan. Untuk itu Pemerintah memandang perlu diadakannya penyempurnaan / perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan mengesahkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992. Undang-undang yang baru tersebut mencakup perubahan atas hal-hal :
a. Penegasan kemandirian BI dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan dari yang semula berada pada Menteri Keuangan.
b. Pembentukan badan khusus sebagai pelaksana program penyehatan bank.
c. Perubahan cakupan rahasia bank.
d. Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank dengan menghapus diskriminasi pengaturan antara bank campuran dan bank umum.
e. Kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. 7. 13 Maret 1999 :Program Rekapitalisasi Perbankan Dengan disahkannya UU No.10 Tahun 1998, berdasarkan Keppres No.27 dan No.34 Tahun 1998 dibentuklah BPPN yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan.
