Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia : Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Jasa Kabupaten Sintang
MAKALAH
OLEH: IMAM INDRATNO
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia : Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Jasa Kabupaten Sintang
MAKALAH
oleh IMAM INDRATNO
Mengesahkan,
H. ERNADI SYAODIH, Ir., MT. Ketua Program Studi PWK
Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia : Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Jasa Kabupaten Sintang
Oleh : IMAM INDRATNO
ABSTRAK Di Indonesia terdapat empat provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar kawasan perbatasan tersebut masih merupakan kawasan tertinggal, dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas. Paradigma yang menganggap bahwa kawasan perbatasan negara hanya menjadi “halaman belakang” suatu negara sehingga tidak mendapat perhatian yang penuh sudah saatnya berubah. Dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah yang ada, sudah sepantasnyalah kawasan perbatasan negara dijadikan “halaman/beranda depan” negara yang lengkap dengan infrastruktur wilayah yang mendukung. Key words: kawasan perbatasan, potensi, ekonomi
PENDAHULUAN Kebijakan
saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
penataan
mengenai
Salah satu tujuan penataan ruang kawasan
kawasan perbatasan negara, dalam Rencana
perbatasan negara tersebut adalah untuk
Tata Ruang Wilayah Nasional dimasukkan ke
mempercepat pembangunan kawasan melalui
dalam
yang
upaya pengembangan pusat pertumbuhan
yang
ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah
ditetapkan secara nasional dan memiliki nilai
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
strategis,
dan
kategori
didefinisikan
ruang
kawasan
sebagai
sehingga
tertentu kawasan
penataan
ruangnya
nilai
sosial
budaya
setempat.
diprioritaskan, salah satunya adalah Kawasan
Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi
Perbatasan
Sabah
tersebut dijabarkan ke dalam pengaturan
(KASABA). Perhatian khusus dan prioritas
pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang
pembangunan kawasan perbatasan negara
diwujudkan dalam penetapan sektor ekonomi
sebagai kawasan tertentu diperlukan untuk
unggulan
meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan
pengembangan
ketahanan
mengelola
ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi
potensi wilayah, serta menciptakan ketertiban
(KPE) yang mencakup beberapa kecamatan
dan
perbatasan.
di kawasan perbatasan yang terikat secara
khususnya
fungsional mengembangkan sektor ekonomi
Kalimantan-Sarawak
sosial
keamanan
Kawasan yang ada merupakan
masyarakat,
kawasan
perbatasan
negara,
di Propinsi Kalimantan kawasan
yang
Barat
memerlukan
pemercepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga.
untuk
setiap ekonomi.
kawasan Selanjutnya
unggulan secara terpadu Berdasarkan Raperpres Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak – Sabah (KASABA), telah
ditetapkan
10
(sepuluh)
Kawasan
Untuk mendukung tujuan tersebut, kebijakan
Pengembangan Ekonomi (KPE) yaitu; 1).
umum penataan ruang dituangkan ke dalam
KPE Temajok – Aruk dengan pintu gerbang
Rancangan Peraturan Presiden mengenai
Aruk, 2). KPE Jasa dengan pintu gerbang
Penataan
Perbatasan
Jasa, 3). KPE Entikong dengan pintu gerbang
Kalimantan-Sarawak dan Sabah yang sampai
Entikong, 4). KPE Jasa dengan pintu gerbang
Ruang
Kawasan
Jasa, 5). KPE Nanga Badau dengan pintu
b. Kesenjangan
tersedianya
infrastruktur
gerbang Nanga Badau di Propinsi Kalimantan
antara wilayah perbatasan dengan negara
Barat dan 6). KPE Long Apari – Long
tetangga, dimana wilayah Serawak dan
Pahangai dengan pintu gerbang LasanTuyan,
Sabah
7). KPE Long Nawang dengan pintu gerbang
dengan wilayah yang ada di Kalimantan
Long Nawang, 8). KPE Long Midang dengan
Barat maupun Kalimantan Timur.
pintu
gerbang
Long
Simanggaris
Midang,
dengan
9).
pintu
jauh
lebih
baik
dibandingkan
KPE
c. Adanya keterbatasan dan kesenjangan di
gerbang
bidang infrastruktur (jaringan transportasi
Simanggaris dan 10). KPE Nunukan – Sebatik
darat),
menyebabkan
dengan pintu gerbang Nunukan di Propinsi
untuk
berkomunikasi
Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun
dengan lingkungan atau wilayah yang ada
Anggaran 2004 telah disusun 5 RTR KPE
di
yaitu : Entikong, Nanga Badau, Temajok –
Sehingga
Aruk, Nunukan – Sebatik dan Simanggaris.
mengakibatkan
Kondisi perekonomian Kawasan Perbatasan Negara Kalimantan – Sarawak –Sabah yang tertinggal berdampak sangat luas terutama dalam
hal
kesenjangan
ekonomi
antara
penduduk Warga Negara Indonesia dengan Warga
Negara
dampak
Malaysia
negatifnya,
dengan
misalnya
segala
penjarahan
kawasan
masyarakat dan
ekonomi,
berinteraksi
perbatasan
kondisi
Indonesia.
demikian
terjadinya
sosial,
akan
kesenjangan
lingkungan
keamanan yang semakin
sulit
dan
besar
pada
kawasan perbatasan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan ter-erosi-nya rasa kebangsaan
Indonesia
di
wilayah
perbatasan. d. Pengelolaan
hutan
yang
hanya
kayu (illegal logging), TKI illegal dan lain-lain,
mementingkan
aspek
sehingga diperlukan strategi pembangunan
menyebabkan
kerusakan
yang
seperti terjadinya kebakaran hutan, banjir
tepat,
guna
kesenjangan ekonomi permasalahan
yang
mengatasi
masalah
tersebut. Beberapa dihadapi
di
wilayah
ekonomis
telah
lingkungan
dan tanah longsor. Berdasarkan
penetapan
kriteria
Kawasan
kawasan perbatasan, antara lain :
Tertentu maka Kawasan Perbatasan Negara
a. Penyediaan infrastruktur yang terbatas
adalah
kawasan
yang
terkait
dengan
telah menyebabkan sulitnya mobilisasi dan
kepentingan HANKAM. Sebagai perwujudan
aktivitas pergerakan barang, peralatan dan
penetapan
jasa, sehingga dengan kondisi ini telah
mempunyai pertimbangan dan permasalahan
menimbulkan
dengan kepentingan HANKAM (antar negara),
banyaknya
kawasan-
kawasan
perbatasan
kawasan permukiman atau konsentrasi
maka
penduduk menjadi terisolir dan tertinggal
Ruang
dibandingkan dengan masyarakat yang
(RTR KPE) yang akan
hidup di daerah lain (terutama masyarakat
menjadi bagian dari RTRW Nasional.
negara
tetangga),
serta
mengalami
kesulitan dalam mengadakan transaksi jual beli sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
perlu
dipersiapkan
Rencana
yang
Tata
Kawasan Pengembangan Ekonomi diusulkan
untuk
Berdasarkan kondisi lapangan telah diketahui bahwa hampir sebagian besar wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia
masih
mempunyai
tingkat
perkembangan yang relatif rendah meskipun
tetangga
mempunyai potensi yang besar untuk dapat
penyelundupan dan perdagangan ilegal;
berkembang.
Penyusunan
RTR
KPE
dalam
b. Mengembangkan
penanganan
kawasan
perbatasan
merupakan kebutuhan yang harus segera
sebagai “beranda depan” sekaligus pintu
dipenuhi
gerbang menuju dunia internasional;
dengan
memperhatikan
kondisi
obyektif dan pemahaman situasi lapangan.
c. Mengembangkan
kawasan
Rencana Tata Ruang yang dimaksud, salah
dengan
satu fungsinya adalah harus dapat menjawab
prinsip
pertanyaan
kesejahteraan masyarakat;
dari
Pemerintah
Daerah
mengenai batas (deliniasi) antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.
KALIMANTAN Tata
keamanan
dan
d. Mengembangkan
antara prinsip
pusat-pusat
secara
selektif
yang
didukung
oleh
prasarana dan sarana yang memadai; e. Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Sub-
Ruang
(RTR)
Pulau
Kalimantan merupakan bentuk operasional dari Peraturan Pemerintah tentang RTRWN sebagai wujud fasilitasi Pemerintah dalam penataan ruang lintas wilayah propinsi. Dalam konteks RTR Pulau Kalimantan, disebutkan bahwa arahan pola pengelolaan kawasan perbatasan lintas Negara didasarkan atas
pola-pola
Regional (KESR) melalui skema KESR BIMP-EAGA
(Brunei
Darussalam,
Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asia Growth Area); f. Memaduserasikan
struktur
dan
pola
pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dengan wilayah negara tetangga. Tabel 1 merupakan uraian kebijakan Rencana
beberapa strategi sebagai berikut: a. Mengembangkan
keserasian
pertumbuhan pada kawasan perbatasan
ARAHAN KEBIJAKAN RTR PULAU
Rencana
menganut
perbatasan
kerjasama
Tata Ruang Pulau Kalimantan.
pembangunan lintas batas dengan negara
Tabel 1.
Ruang Lingkup Substansi Arahan pola pengelolaan struktur ruang
Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Kebijakan
a) Arahan pola pengelolaan sistem kota PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Pusat pelayanan primer : Kota Balikpapan Pusat pelayanan sekunder : Kota Pontianak, dan Banjarmasin Pusat pelayanan tersier :Samarinda, Bontang, Tarakan, Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Pusat pelayanan sekunder: Palangkaraya, Batulicin, Tanjung Redep, Sangatta, Tanjung Selor, Malinau dan Tenggarong. Pusat pelayanan tersier :Mempawah, Ketapang, Putussibau, Singkawang, Sampit, Pangkalan Bun, Amuntai, dan Muarabahan. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kota-kota PKL:Rasau Jaya, Bengkayang, Pemangkat, Sambas, Kendawangan, Nangatayap, Lanjak, Kedukul, Sekadau, Nangapinoh,
Ruang Lingkup Substansi
Kebijakan Kotabesi, Kuala Kuayan, Tambang Sumba, Kumai, Nangabulik, Tamiang Layang, Purukcahu, Kualakurun, Bahaur, Lupakdolom, Pleihari, Banjarbaru, Rantau, Kandangan, Tanjung, Kotabaru, Pagatan, Stagen, Tanjung Selor, Tanjung Palas, Muara Wahau, Sangatta, Tau Lumbis, Muara Telake, Muara Badak, dan Loa Janan. b) Arahan pola pengelolaan sistem jaringan prasarana wilayah 1.Transportasi •
Sistem jaringan arteri primer dengan prioritas rendah pada ruasruas : Entikong–Balai Karangan– Bengkayang–Pontianak;Putussibau– Nangabadau; Nunukan–Malinau–Simanggaris–Longmidang–Long Pahangai; dan Sintang–Nangapinoh-Tumbangsamba– Kualakurun– Muarateweh–Sendawar–Tenggarong–Samarinda;
•
Sistem jaringan jalan lintas kolektor primer dengan prioritas tinggi pada ruas-ruas: Ngabang–Mempawah dan Bengkayang–Mempawah
2.Prasarana energi dan listrik Peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan tenaga listrik untuk Sistem Kalimantan Barat dengan prioritas tinggi pada: PLTD Ketapang 1,2; PLTD Putussibau 1,2,3; PLTD Sambas 1,2,3; PLTD Singakawang 1; PLTD Sanggau 1-2, 3,4; PLTD Sentebang 1, 2-3; PLTD Sintang 1, 2-4, 5,6; PLTG Baru 3.Prasarana sumber daya air Menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan irigasi pada sentra-sentra pangan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri dan sumber energi tenaga air secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan andalan dan pusat koleksi-distribusi; Mendukung pengembangan sektor-sektor produktif, khususnya sentra-sentra produksi pangan dan sentra-sentra perkebunan •
•
Arahan pola pengelolaan pemanfaatan ruang
Kawasan lindung Penetapan kawasan sempadan pantai, yakni di kawasan Pantai Barat, Timur dan Selatan Pulau Kalimantan; Penetapan kawasan sempadan sungai, meliputi DAS Kapuas, Landak, Mempawah, Sambas, Pawah, Membuluh, Airhitam Besar, Jelai, Paloh, Kahayan, Barito, Kapuas, Mentayan, Seruyan, Katingan, Lamandau, Murung, Barito, Riam Kiri, Riam Kanan, Negara, Kusan, Samponahan, Mahakam, Sesayap, Kayan, Kelai dan Sebakung; Penetapan kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Propinsi, Kabupaten, dan Kota; Pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk mencakup Danau Sentarum, Danau Jempang, Danau Melitang, dan Danau Semayang; Penetapan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Propinsi, Kabupaten, dan Kota
Kawasan budidaya meningkatkan kualitas fungsi kawasan budidaya pertanian; yang diprioritaskan penanganannya adalah Sentra produksi pangan di Pontianak dan Singkawang, Sukamara, Kuala Kapuas, Banjarmasin, Marabahan, Kandangan, Amuntai, dan Tanjung. Sentra perkebunan di Sambas, Bengkayang, Mempawah, Ngabang, Sanggau, Sintang, Putusibau, Nangayatap, Nangabulik, Sukamara, Kualakuayan, Pangkalan Bun, Sampit, Plehairi, Sendawar, Tenggarong, Tanah Grogot, Tanjung Selor, dan Malinau Peningkatan akses dari kota-kota kecil di perbatasan menuju kota-kota utama terdekat di Pulau Kalimantan, yaitu Entikong–Pontianak, Jagoibabang–
Arahan pola pengelolaan
Ruang Lingkup Substansi kawasan perbatasan
Kebijakan Singkawang, Nangabadau–Putusibau, Longmidang–Malinau, Simanggaris– Nunukan; Pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar; Penerapan insentif–disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan yang meliputi pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dan bentuk-bantuk lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
Sumber: Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Sedangkan arahan kebijakan pengembangan kawasan
perbatasan
Kalbar-Serawak
di
Sosialisasi Eksistensi Badan Pengelola Kapet
Sanggau
untuk
menunjang
dalam RTRW Kabupaten Sintang termasuk ke
hubungan dan keberadaan BP dengan
dalam kawasan
Pemda sesuai semangat pelaksanaan
kawasan
prioritas.
Pengembangan
perbatasan dipusatkan di Kota
Nanga Merakai, ibukota Kecamatan Ketungau
otonomi Daerah.
Pelimpahan kewenangan perijinan dalam
Tengah.
rangka
Beberapa issu strategis yang berkembang di
Kapet yang berfungsi sebagai fasilitator
KAPET
dalam menarik investasi ke wilayah Kapet
Khatulistiwa,
diantaranya
adalah
Pengembangan
Kawasan
Perbatasan ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
outlet
KASABA
dengan
pendekatan
cluster
yaitu
cluster
Secara
umum
Paloh, cluster Jagoi Babang, cluster
pengembangan
Entikong, cluster Badau.
KASABA
arahan
kebijakan
Kawasan
(Kalimantan
Perbatasan
Sabah-Sarawak)
Industri
tercantum dalam Raperpres tentang Rencana
Pemangkat untuk menunjang pelabuhan
Tata Ruang Kawasan Perbatasan KASABA.
Sintete
Raperpres tersebut merupakan suatu bentuk
Pembangunan
Kawasan
dengan
luas
25,6
ha
dan
berperan sebagai hinterlandnya kawasan
dari
industri Batam yang berorientasi pasar
perbatasan negara sebagai kawasan tertentu
internasional
untuk
dengan
pengembangan
Perluasan (sebelum KAPET
wilayah berubah
Kapet
Sanggau
namanya
menjadi
Kahatulistiwa)
penanganan
dalam
pengembangan
rangka kawasan
perbatasan, juga merupakan antisipasi kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP – EAGA, IMS-GT.
prioritas
pembangunan
meningkatkan
kawasan
kehidupan
sosial-
ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat,
segitiga pertumbuhan SIJORI.
Pengelola
Kalimantan Barat yang berfungsi sebagai
pengembangan
Badan
Sanggau.
sebagai berikut:
menunjung
mengelola potensi wilayah, serta menciptakan ketertiban
dan
keamanan
di
kawasan
perbatasan. Dalam konteks yang lebih makro Raperpres
ini
merupakan
acuan
spasial
dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sekaligus acuan dalam penataan ruang
propinsi
dan
kabupaten
yang
berbatasan
langsung
dengan
negara
Malaysia. Pola
KPE yang telah ditetapkan, meliputi KPE
pemanfaaatan
ruang
kawasan
perbatasan dibedakan berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung dan
kawasan
budidaya.
Untuk
pola
pemanfaatan kawasan budidaya diwujudkan dalam penetapan sektor ekonomi unggulan untuk
setiap
kawasan
pengembangan
ekonomi
Temajok-Aruk dengan pintu gerbang Aruk, KPE Jagoi Babang dengan pintu gerbang Jagoi Babang, KPE Entikong dengan pintu gerbang Entikong, KPE Jasa dengan pintu gerbang Jasa, KPE Nanga Badau dengan pintu gerbang Nanga Badau. Kawasan tersebut dilengkapi dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan yang
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) didefinisikan
sebagai
kawasan
yang
mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional untuk mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu.
Tabel 2.
mengatur alokasi pemanfaatan ruang sektorsektor unggulan dalam kawasan dengan kedalaman peta skala 1:50.000. Tabel 2 menjelaskan beberapa point kebijakan yang penting dalam Raperpres.
Kebijakan Raperpres Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
No 1
Faktor Cakupan wilayah
2
Struktur Ruang (sistem permukiman)
Kebijakan Meliputi sebagian wilayah pada 5 (lima) kabupaten yang terdiri 15 (lima belas) kecamatan di Propinsi Kalimantan Barat, di mana empat diantaranya adalah Kecamatan Jagoibabang, Kecamatan Siding (Kab Bengkayang) dan Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah (Kab. Sintang) Sistem Pusat Permukiman meliputi hirarki pusat permukiman, yaitu: •
PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional): TemajokAruk, Jagoi Babang, Jasa, Entikong, Nanga Badau
•
PKW: Sambas, Temajok, Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Puttusibau, Sintang
PKL: Sajingan, Saparan, Liku, Sekura, Galing, Pemangkat, Sejangkung, Kaliau, Jagoi Babang, Sentabeng, Seluas, Siding Kawasan Lindung: Kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan resapan air meliputi seluruh kecamatan perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat Penetapan pusat perlindungan sesuai dengan jenis dan kondisi konservasi meliputi Kawasan Pusat Perlindungan Cagar Alam Sinjang Perinsen, Kawasan Pusat Perlindungan TN Betung Kerihun, Kawasan Pusat Perlindungan TN Danau Sentarum, dan Kawasan Pusat Perlindungan TN Kayan Mentarang dan Kawasan Lindung Batu Brok Kawasan Budidaya: Ditetapkan 5 KPE di Kalimantan Barat yang mengembangkan sektor ekonomi unggulannya secara terpadu, salah satunya adalah KPE Jagoibabang, dan •
3
Untuk Propinsi Kalimantan Barat terdapat 5
Pola Pemanfaatan Ruang
•
•
•
No
Faktor
Kebijakan •
•
KPE Jasa Penetapan sektor mempertimbangakn kondisi SDM, SDA, sumber daya vuatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, dan pertahanan keamanan untuk jangka waktu 20 tahun Pola pemanfaatan ruang KPE mencakup: - hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi biasa dan kawasan hutan yang dapat dikonversi yang terletak di 26 kecamatan perbatasan dan perkebunan (Paloh, Sajingan - pertanian Besar,Jagoibabang, Siding, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, Entikong, Sekayam) - pertambangan skala nasional(Paloh, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir ) - peternakan (Jagoi Babang, Siding, Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir , Badau) - kawasan perikanan (Paloh, Jagoi Babang, Siding, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Nunukan dan Kecamatan Sebatik - Industri (Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Nanga Bada)
Sumber: Raperpres Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
KARAKTERISTIK WILAYAH
pengembangan wilayah perbatasan menajdi
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE)
perhatian pemerintah karena memiliki arti
Jasa terletak di bagian utara dari Kabupaten
penting dan strategis terkait dengan otonomi
Sintang atau di antara 0 0411 LU-10051 LU dan
daerah,
1110121 BT-1110441 BT. Dilihat dari wilayah
globalisasi.Pengembangan
administratifnya, KPE Jasa mencakup wilayah
perbatasan
Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau
semakin rawannya situasi dan kondisi di
Tengah. Di Kecamatan Ketungau Tengah
wilayah tersebut baik dari aspek ideologi,
dengan ibu kota Nanga Merakai, melingkupi
politik,
perdagangan
perlu
bebas
wilayah
dipercepat
ekonomi,
sosial
dan
mengingat
budaya,
serta
13 desa, dengan luas total 2.182,4
km 2.
pertahanan dan keamanan. Fenomena yang
Sedangkan
Hulu
sangat menonjol adalah maraknya kegiatan
total
illegal
melingkupi
Kecamatan 9
desa,
Ketungau
dengan
luas
loging,illegal
illegal,
mencapai 2.138,2 km 2
serta
trading ,
begesernya
arus
migrasi
patok-patok
pembatas antar negara.
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN
Konsep
KAWASAN PERBATASAN
pengembangan
Selama ini pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah perbatasan kurang mendapat
perhatian
pemerintah
sehingga
salah satu akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk
rendah.
Akhir-akhir
ini
dasar
yang
digunakan
kawasan
dalam
perbatasan
sekaligus sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi
(KPE)
di
Jasa,
Kecamatan
Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang mengacu pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan
kesejahteraan,
pendekatan
keamanan, dan pendekatan lingkungan.
A.
Konsep Kesejahteraan
Pada
dasarnya
kesejahteraan merupakan
( upaya
berdasarkan
jaringan
pendekatan
konsep
prosperity
approach)
yang
dilakukan
pengembangan
kegiatan
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk KPE Jasa, pengembangan aktivitas ekonomi diarahkan berbasis perkebunan kelapa sawit. Konsep
kesejahteraan
untuk
mengembangkan KPE Jasa meliputi :
Pengembangan
perdagangan
terutama
jaringan jalan darat. B.
Konsep Keamanan
Konsep Keamanan (Security) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga
perlu
pengawasan
terhadap
keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan
dengan
bagi kepentingan nasional sesuai dengan
Negara Bagian Sarawak melalui pintu
fungsinya dalam pertahanan dan keamanan
masuk Jasa dan atau Nanga Bayan yang
negara.
Immigration, Quarantina, Security ) dan pembangunan
kawasan
industri
perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah . Pengembangan Kota Nanga Merakai (Ibu Kota
Kecamatan
Ketungau
Tengah)
sebagai pusat Wilayah Pembangunan di Kabupaten Sintang wilayah utara didukung oleh beberapa sub pusat pertumbuhan yang memberikan fungsi pelayanan publik bagi
desa-desa yang jauh dari Ibukota
kecamatan
transportasi
sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis
didukung oleh fasilitas PPLB (Custom,
jalan
Konsep
struktur
ruang
pertahanan
keamanan
yang
dikembangkan
membentuk
sabuk
komando
dan ialah
perbatasan
negara. Sabuk komando perbatasan negara ini berupa buffer area atau security zone sejauh ±4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian maupun
topografi, keberadaan
kelerangan sungai.
tanah,
Salah
satu
bentuk pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos
pengwasan
di sepanjang sabuk
komando yang berfungsi memantau aset-aset
Pengembangan
aktivitas
perkebunan
kelapa sawit sebagai basis pengembangan
sumber
daya
negara
serta
benteng
pertahanan terdepan.
ekonomi kawasan
Pembentukan
satuan-satuan
kawasan
permukiman berbasis perkebunan kelapa sawit
guna
meningkatkan
tingkat
Konsep keamanan untuk mengembangkan KPE Jasa meliputi : •
dengan sarana pendukungnya di sekitar
kesejahteraan masrakat perbatasan.
garis perbatasan
Pengembangan sumber daya manusia baik untuk tenaga kerja maupun Peningkatan akses skala regional dan lokal
kawasan
dengan
meningkatkan,
mengembangkan, maupun membangun
Pembangunan pos lintas batas lengkap
•
Pengembangan pos-pos TNI lainnya di sekitar garis perbatasan sebagai wujud riil dari
pengawasan
keutuhan NKRI
keamanan
guna
•
•
Sinergitas
pengembangan
TATA RUANG
pos keamanan darat di Pos Gabungan
Konsep
(Indonesia dan Malaysia), peningkatan
mengacu pada rencana pembukaan gerbang
kewibawaan
dan
perbatasan
pemerintahan, dan kesadaran bela negara
perbatasan
bagi seluruh stakeholder.
pengembangan
Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk
rencana
pengendalian
kawasan akan berada di kawasan BDC atau
aparat
keamanan
sekaligus arus
mendukung
masuk
barang
dan
pengembangan
dan
pusat
(BDC)
ini
struktur
pengembangan sebagai
pusat
KPE.
Dengan
ekonomi
maka
ruang
pusat
pengembangan
di kawasan gerbang perbatasan atau pada
masyarakat.
jaringan
Penerapan sanksi yang tegas terhadap
perbatasan.
bentuk
pengembangan struktur ruang terdiri dari
pelanggaran
pengendalian
sebagai
wujud
pemanfaatan ruang baik
praktek illegal logging maupun
illegal
fishing. C.
KONSEP PENGEMBANGAN STRUKTUR
pengembangan ekonomi : peningkatan
kelancaran
•
dengan
Pendekatan
yang
Pada
menuju
gerbang
dasarnya
konsep
pusat-pusat
pelayanan,
pengembangan
jaringan
infrastruktur
jaringan
jalan
serta
rencana
pemanfaatan ruang.
dilakukan
dengan
A.
dalam
menjaga
keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan
Konsep Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan
memperhatikan aspek lingkungan merupakan penting
utama
pengembangan
khususnya
Konsep Lingkungan
perspektif
jalan
Pengembangan pusat pelayanan dan struktur pelayanan
didasarkan
pengembangan
pada
gerbang
rencana
atau
pusat
pengembangan kawasan perbatasan (BDC).
pembangunan.
Dengan demikian maka pengembangan pusat Konsep
lingkungan
untuk
mengembangkan KPE Jasa meliputi : •
Menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan terutama dalam
melakukan
pengendalian
pemanfaatan ruang dengan melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian serta penegasan mengenai larangan adanya aktivitas budidaya di lahan kawasan lindung, maupun kawasan konservasi lainya. •
Menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam, khusus untuk KPE Jasa yang terindikasi memiliki potensi bahan tambang batu bara, emas, dan minyak bumi
pelayanan akan berada di sekitar gerbang perbatasan yang direncanakan. Berdasarkan evaluasi
rencana
lokasi
gerbang
maka
terdapat 2 alternatif gerbang yaitu Desa Jasa dan
Desa Nangga Bayan. Maka pusat
pengembangan kawasan akan berada pada kedua titik ini. Hal ini mengingat tidak ada kawasan perkotaan atau pusat pelayanan yang
melingkupi
kecamatan
kecuali
pelayanan Ibukota
regional Kecamatan
Senaning. Tetapi jarak Senaning cukup jauh dari kedua desa ini dan tidak tersedia sarana perhubungan
yang
memadai.
Pelayanan
kebutuhan sehari-hari saat ini masyarakat kawasan ini masih berorientasi ke wilayah Malaysia, mengingat kelengkapan kebutuhan
hanya
ada
di
sana.
pengembangan
pusat
Adapun
konsep
langsung dalam mengelola dan mengolah
pelayanan
adalah
lahan yang tersedia.
sebagai berikut :
4. Mengembangkan
1. Mengembangkan dan menyediakan pusat
pendukung
pelayanan bagi masyarakat di kawasan ini, sehingga
masyarakat
Serawak
untuk
tidak
harus
memenuhi
kebutuhan
diharapkan
menjadi
pelayanan pusat
ini
orientasi
dan
KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI Investasi Minimum Serentak
Seperti
yang
pembahasan
dijelaskan
sebelumnya,
pengembangan
kawasan.
pemikiran perlunya investasi minimum yang
perlu
aktifitas serta
dikembangkan
ekonomi
pendukung
pengembangan
pelayanan
bagi
awal
pula
oleh
cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan. Tesis
kawasan
seperti
jalan
pedesaan
yang ada di sekitar kawasan ini. 4. Tahap
dilandasai
berbagai
jaringan
masyarakat
akan
dalam
KPE
maka
Jasa
telah
berbagai kegiatan dan pengembangan
3. Untuk optimalnya pusat pelayanan ini,
ini
dikenal
pengembangan
dalam
ekonomi
pusat
perbatasan yang akan dibuka saja.
literatur
pembangunan
wilayah dengan big push theory . Teori pertumbuhan big push
pengembangan
pelayanan hanya di pusat atau di gerbang
B.
pengembangan
pemanfaatan lahan.
A. pusat
infrastruktur
ke
hidupnya. 2. Pengembangan
jaringan
termasuk ke
dalam kategori teori pertumbuhan berimbang yang berarti investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri,
Konsep Pemanfaatan Ruang
dimana dibutuhkan tingkat investasi minimum
Konsep pemanfaatan ruang didasarkan pada
yang tinggi. Sedangkan pengertian lainnya
optimalisasi
adalah
pemanfaatan
lahan
sesuai
pembangunan
berimbang
antara
dengan kesesuaian lahan serta ketersediaan
industri manufaktur dengan sektor pertanian.
sarana
Karenanya
dan
pengembangan
prasarana
pendukung
kawasan.
Konsep
pertumbuhan
berimbang
membutuhkan keseimbangan antara berbagai
pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut :
industri barang konsumen, dan antara barang
1. Semaksimal
konsumen dengan industri barang modal.
mungkin
mempertahankan
kawasan lindung yang ada baik dalam
Selain
bentuk hutan lindung, taman nasional,
keseimbangan antara overhead sosial dengan
maupun cagar alam serta sempadan-
overhead
sempadan sungai dan mata air.
pertumbuhan
2. Mengembangkan lahan sesuai dengan
itu
teori
ini
ekonomi.
juga
menyatakan
Singkatnya
berimbang
teori
mengharuskan
adanya pembangunan yang serentak dan
evaluasi lahan untuk pengembangan yang
harmonis
paling optimal, baik dari nilai ekonomi
sehingga semua sektor tumbuh bersama.
maupun nilai kelestarian lingkungan
Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi
3. Mengembangan pemanfaatan lahan yang mempunyai
nilai
ekonomi
yang
memungkinkan masyarakat terlibat secara
dari
berbagai
sektor
ekonomi
permintaan dengan sisi penawaran. Sisi penawaran
memberikan
penekanan
pada
pembangunan serentak dari semua sektor
yang saling berkaitan dan yang berfungsi
dan mempunyai masa persiapan lama yang
meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi
membutuhkan modal awal yang cukup besar.
pembangunan serentak dari barang setengah
Di negara terbelakang investasi untuk sektor-
jadi,
sektor ini mencapai 1/3 dari total investasi
bahan
mentah,
sektor
pertanian,
angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang
memproduksi
Sebaliknya,
sisi
barang
konsumen.
permintaan
berhubungan
dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di fihak penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi,
industri
barang
konsumsi,
yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan syarat mutlak minimal pada permintaan adalah pendirian secara serentak industri yang saling berkaitan. Hal ini perlu dilakukan mengingat investasi secara sendiri-sendiri
mempunyai
risiko
sebagai
akibat dari ketidakpastian apakah produknya akan mendapatkan pasar.
khususnya pertanian dan sektor manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka tenaga yang terserap akan cukup besar.
Dengan
permintaan
cara
ini
barang-barang
akan
tercipta
dari
masing-
B.
Rencana Pengembangan KPE Jasa
Rencana pengembangan KPE Jasa selain didasarkan investasi
pada
argumentasi
minimnal
(yang
perlunya
besar)
secara
serentak, juga didasarkan hasil komparasi
masing industri satu sama lain.
dengan pengembangan Kota Entikong. Pada Tesis
big
push
memerlukan
tercapai
eksternalitas ekonomis yang muncul dari pendirian serentak sektor-sektor yang saling terkait. Berkaitan dengan hal ini paling tidak dapat dibedakan 2 macam syarat mutlak minimal dan eksternalitas ekonomis yakni : Pertama, Syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan
(saling
melengkapinya
permintaan).
fungsi produksi adalah perlunya investasi minimal dalam input, output dan proses. seperti
ini
akan
meningkatkan
penghasilan yang akan menurunkan rasio modal-output (COR). Dengan meningkatnya capital
to
sebelumnya telah
pengembangan
output
ratio
itu
maka
akan
meningkatkan eksternalitas ekonomis berupa peningkatan modal overhead . Jasa dari modal overhead sosial terdiri dari industri dasar seperti energi, angkutan dan perhubungan yang secara tidak langsung bersifat produktif
dijelaskan bahwa
Entikong
didukung
oleh
pengembangan di beberapa sektor yakni sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor informal lainnya, (embrio) pusat bisnis UKM, serta adanya balai latihan tenaga kerja. Setelah kurang lebih 16 tahun (1989-2005) berdiri, kini
Entikong berkembang seperi
adanya saat ini. Terdapat ekspektasi yang cukup
Yang dimaksud dengan syarat minimal dalam
Investasi
bab
baik
bagi
perkembangan
peran
Entikong walaupun masalah illegal logging masih membayangi hingga tahun 2005. Ada beberapa argumentasi yang dapat diajukan untuk
menjelaskan
mengapa
selama 16
tahun, Entikong tidak terlalu pesat
juga
perkembangannya. Salah satu penjelasannya adalah dekatnya Kota Entikong dengan Kota Balai
Karangan
yang
juga
menjalankan
fungsi-fungsi pelayananan penduduk sekitar. Dengan kondisi ini diduga terdapat semacam pembagian
peran
antara
dengan Kota Balai Karangan.
Kota
Entikong
Dengan seluruh analisis ekonomi yang telah
2. Sektor pertanian: padi, lada.
dipaparkan
3. Sektor perkebunan : Karet, Sawit dan
berikut
pengembangan dilakukan
adalah
aktivitas
dalam
kriteria
yang
rangka
akan rencana
pengembangan KPE Jasa :
untuk
mengembangkan
perekonomian di KPE Jasa.
secara
berimbang dengan
berimbang
antara
sektor
peternakan
5. Sektor
manufaktur
berbasis
industri
dalam
arti
6. Sektor
perdagangan
yang
karet,
sawit.
:
Pasar
barang
konsumen (primer, sekunder dan tersiser),
berimbang
Pasar kebutuhan pengolahan pertanian,
pertanian,
pertanian.
output
hasil
produksi
sektor
7. Lokasi pengembangan embrio usaha kecil
sisi permintaan. 3. Sektor pertanian yang akan dikembangkan adalah sektor yang didukung oleh potensi
manufaktur adalah
(dan menengah). 8. Pusat-pusat
layanan
Pemerintah
dan
Pemerinta Daerah :
yang saat ini ada di KPE Jasa. yang
akan
(i)
Dinas Kimpraswil
sektor
yang
(ii)
Dinas Perhubungan
pengembangan
sektor
(iii) Dinas Pertanian (iv) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
pertanian. 5. Sektor
agrobisnis
manufaktur
berimbang antara sisi penawaran dengan
mendukung
:
pupuk dan pakan ternak.
Pasar
dikembangkan
Sapi, babi, dan
pengolahan
antara berbagai industri barang konsumen,
4. Sektor
:
Pengolahan pendukung pertanian seperti
2. Investasi yang dimaksud harus dilakukan
secara
4. Sektor
kambing.
1. Dibutuhkan investasi minimum yang cukup besar
Lada.
perdagangan
yang
akan
(v)
Dinas Tenaga Kerja
dikembangkan adalah yang mendukung
(vi) Dinas Pedagangan dan Industri
pengembangan
(vii) Dinas Sosial
sektor
pertanian
dan
(viii) Dinas UKM
manufaktur. 6. Selain pengembangan sektor dalam skala
(ix) Dinas Pendidikan
besar perlu diupayakan pengembangan
(x)
usaha skala kecil bagi masyarakat.
(xi) Kantor Keimigrasian.
7. Perlu adanya pusat-pusat layanan oleh pemerintah
daerah
untuk
membentuk
Dinas Kesehatanan
9. Pengembangan lembaga perkreditan baik bank maupun non bank.
aktivitas ekonomi di KPE Jasa. 8. Perlu adanya antisipasi pembagian peran
KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN
antara KPE Jasa dengan pengembangan
SARANA DAN PRASARANA
kota lain di sekitarnya.
Prinsip pengembangan perlayanan sarana
Berdasarkan kriteria itu maka rencana
dan
prasarana
adalah
terpenuhinya
pengembangan aktivitas ekonomi di KPE
prasarana dan sarana dasar masyarakat,
Jasa adalah sektor-sektor sebagai berikut :
sehingga
1. Prasarana Jalan dan komunikasi untuk
masyarakat. Saat ini pelayanan di kawasan ini
menunjang aktivitas ekonomi.
terpenuhinya
kebutuhan
sangat minim, baik pelayanan umum dan
sosial
seperti
sekolah
dan
kesehatan,
maupun pelayanan listrik dan air bersih.
daerah
Konsep pengembangan pelayanan sarana
adalah
menyediakan
sarana
perangkutan yang memadai. Sarana ini untuk melayani masyarakat antar desa, dan menuju
dan prasarana adalah : 1. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk
Tahap selanjutnya setelah membuka isolasi
memenuhi
kebutuhan
dasar
pusat kabupaten maupun untuk mencapai kawasan Serawak Malaysia.
masyarakat di kawasan ini. 2. Pengembangan sarana dan prasarana secara
bersama-sama
dengan
pengembangan aspek lainnya harus dapat menunjang pengembangan kawasan Jasa sebagai pusat pengembangan perbatasan yang baru, sehingga kawasan ini menjadi lebih menarik untuk didatangi baik oleh
KONSEP PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor
penting
dalam
mengembangkan
kawasan perbatasan. Semua pengembangan aktifitas,
sarana
pengembangan
prasarana
ekonomi
maupun
dan
mobilisasi
penduduk tidak dapat ditinggalkan harus
masyarakat maupun oleh investor. 3. Pengembangan sarana dan prasarana selaras dengan kebutuhan masyarakat.
dilihat juga dengan perspektif pertahanan dan keamanan.
Konsep
pengembangan
pertanahan dan keamanan dalam rangka menunjang pengembangan kawasan ekonomi
KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM
Jasa adalah sebagai berikut :
TRANSPORTASI Konsep
utama
transportasi
pengembangan
adalah
untuk
sistem
menunjang
pembukaan dan pengembangan kawasan perbatasan Jasa dan sekitarnya. Bagian awal dari konsep ini adalah membuka keterisoliran daerah ini dengan membuka aksesibilitas ke kawasan
ini.
Saat
kawasan
hanya
ini
dapat
untuk dicapai
mencapai dengan
menggunakan transportasi sungai, dengan ketersediaan sarana transportasi yang sangat minim. Konsep pembukaan isolasi ini adalah dengan pengembangan transportasi darat dengan mengembangkan dan miningkatkan
1. Pengembangan berbagai aktifitas harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan. 2. Pengembangan aktifitas serta sarana dan prasarana yang dibangun harus dapat bersinergi dengan konsep pertahanan dan keamanan. 3. Mengakomodasi tertentu
pendekatan-pendekatan
yag
khas
militer
dalam
pengembangan kawasan ini. Menempatkan termasuk
sarana
prajurit
sebagai
pertahanan, bagian
dari
pengembangan ekonomi kawasan.
jaringan jalan dari jalan setapak menjadi jalan yang dapat dilewati kendaraan roda empat. Selanjutnya adalah membuka jaringan jalan
DAFTAR PUSTAKA 1. Douglas, M. 1998. A Regional Network
menuju desa-desa yang ada di kawasan ini,
Strategy
for
Reciprocal
Rural-Urban
sehingga semua desa dapat mengakses jalan
Linkages: An Agenda for Policy Research
utama dan mengakses BDC sebagai pusat
with Reference to Indonesia. Third World
pelayanan masyarakat.
Planning Review, Vol.20. No.1, 1998.
2. Friedmann, John and Clyde Weaver. 1979.
4. Glasson,
John.
1977.
Pengantar
Teritory and Function: The Evaluation of
Perencanaan Regional. Terjemahan Paul
Regional Planning . University of California
Sitohang.
Press. California.
Ekonomi UI. Jakarta.
3. Firman, Tommy. 1985. Perspektif Neo-
Klasik, dalam
Dependensi, dan Humanitarian Teori-teori
Keterbelakangan
dan
Wilayah. ITB. Bandung.
Pembangunan, Pengembangan
5. Nurzaman,
Lembaga
Siti.
Penerbit
2002.
Fakultas
Perencanaan
Wilayah di Indonesia Pada Masa Krisis. Penerbit ITB. Bandung. 6. Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan.
