MAKALAH KOTA SEHAT
OLEH:
Gusti Rahmani 1104093
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI INDONESIA YAYASAN PERINTIS PADANG 2012
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas k hadirat Allah SWT, yang yang berkat rahmat dan dan hidayahnya, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Kota Sehat” bertujuan untuk mengikuti ujian susulan Bahasa Indonesia. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pengajar yang telah membimbing dan mengarahkan mengarahkan penulis dalam penulisan makalah, terlepas dari itu semua penulis menyusun berdasarkan berdasarkan sumber dari internet. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa belum sempurna adanya, untuk itu penulis bersedia menerima kritikan ataupun saran dari rekan-rekan sekalian. Demikianlah makalah ini kami tulis, apabila terdapat kekurangan, penulis memohon maaf ini disebabkan karena kurangnya literatur yang penulis temukan, untuk itu apabila ada saran penulis bersedia menampungnya menampungnya demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.
Padang, Desember 2012
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 4 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 4 1.3 Tujuan Penulisan .................................................................................. 5 1.4 Manfaat Penulisan ................................................................................ 5 1.5 Metode Penulisan ................................................................................. 6 1.6 Sistematika Penulisan .......................................................................... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 7 2.1 Sejarah Kota Sehat ............................................................................... 7 2.2 Pengertian dan tujuan Kota Sehat ........................................................ 9 2.3 Bentuk Kabupaten/Kota Sehat ............................................................. 10 2.4 Peraturan/Dasar Hukum Pelaksanaan Kota Sehat............................... 12 BAB III PEMBAHASAN ................................................................................... 13 3.1 Ciri-ciri kota sehat ................................................................................ 13 3.2 Sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat....................... 14 3.3 Indikator keberhasilan kota sehat ......................................................... 17 3.4 Verifikasi pelaksanaankota sehat ......................................................... 18 3.5 Peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat .................................................................................................................... 20 3.6 Gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat......................... 23 BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 26 4.1 Kesimpulan ......................................................................................... 26 4.2 Saran ..................................................................................................... 26 DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan penduduk kota di dunia menunjukkan penimgkatan yang cukup fenomenal, sementara kualitas lingkungan cenderung menurun. Masalah-masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminal, kekerasan, dan penggunaan obat-obat terlarang menjadi masalah yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Berdasarkan fakta tersebut, lingkungan fisik, sosial, dan budaya perkotaan berada pada situasi yang rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan, maka ketahanan daya dukung daerah perkotaan akan lemah. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat perkotaan, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengarah kepada pencapaian kota idaman atau kota sehat yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan kesehatan bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan kegiatan kehidupannya
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1
Apa ciri-ciri kota sehat?
1.2.2
Apa sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat?
4
1.2.3
Apa indikator keberhasilan kota sehat?
1.2.4
Bagaimana verifikasi kota sehat?
1.2.5
Apa peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat?
1.2.6
Bagaimana gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat?
1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1
Mengetahui ciri-ciri kota sehat?
1.3.2
Mengetahui sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat
1.3.3
Mengetahui indikator keberhasilan kota sehat
1.3.4
Mengetahui verifikasi kota sehat
1.3.5
Mengetahui peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat
1.3.6
Mengetahui gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat
1.4 Manfaat Penulisan
Secara teoritis memberikan pemahaman mengenai cirri-ciri, sasaran, kebijakan, dan strategi pelaksanaan kota sehat, mengetahui indikator keberhasilan kota sehat serta verifikasi kota sehat, memahami peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat serta gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat. Sedangkan manfaat praktisnya mampu merangsang pemikiran
5
kritis mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai pendukung terwujudnya kota sehat.
1.5 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam membuat makalah ini adalah metode yang mengacu pada situs-situs yang relevan terhadap topik dan kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber relevan serta studi penelitian objektif.
1.6 Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri dari empat bab. Bab I yang merupakan pendahuluan berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab II berupa tinjauan pustaka beberapa literatur. Bab III berisi pembahasan masalah sesuai dengan topik di lihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Pada bab IV atau bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari masalah tersebut.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sejarah Kota Sehat
Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong „ Ottawa Charter ‟, yang menekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai, jika semua aspek sosial, ekonomi lingkungan, dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan semata, tetapi lebih kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Kota Sehat di Indonesia dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998. Sejak itu telah tercatat sebanyak 51 kota mengupayakan penyelenggaraan kota sehat, dengan melibatkan para pihak (stakeholders), antara lain Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, dan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi. Departemen Kehutanan mulai dilibatkan dalam pembahasan Kota Sehat pada akhir bulan April tahun 2001. Hal ini mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Departemen Kehutanan dapat menunjang program atau gerakan Kota Sehat, misalnya kegiatan reboisasi/penghijauan, pembangunan
7
hutan kota, pengadaan bangunan resapan air, perbaikan gizi masyarakat di sekitar hutan (PMDH), upaya pengurangan asap, dan sebagainya. Sedangkan Dasar-dasar munculnya gerakan kota sehat (Werna, Harpham, Blue and Goldstein 1998; WH0 1996; WHO 2001; dalam Surjadi 2002) ialah sebagai berikut: 1. Adanya keyakinan bahwa pembangunan kota bukan hanya urusan pemerintah pusat dan Propinsi. Pada banyak keberhasilan diketahui bahwa kota yang sehat adalah kota yang dibangun atas kerjasama antara penduduk, masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha/sektor swasta, dan lain-lain. 2. Salah satu peran pemerintah kota dan pusat ialah mendukung inisiatif masyarakat yang hidup dan bekerja di kota. Dalam hal ini termasuk mendukung inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat dan swasta. Ini berarti peranan pemerintah tidak hanya mengelola kota akan tetapi juga mendukung insiatif dari kelompok- kelompok masyarakat. 3. Kesehatan seseorang terwujud akibat tercipta tatanan sehat pada lingkungan ia hidup dan bekerja, seperti di rumah, tempat kerja, pasar, sekolah, dan lain-lain. 4. Dalam pelaksanaan kota sehat, ada dua aspek yang diperhatikan, yakni (a) aspek teknik berupa perencanaan yang meliputi mobilisasi sumber daya dan metode pembangunan setting kesehatan berdasarkan data kesehatan dan epidemiologi, serta (b) aspek partisipatif yang menempatkan penduduk sebagai pemeran utama pembangunan. Dengan demikian, maka
8
persepsi, keinginan dan seleksi masalah dilakukan oleh penduduk setempat. 5. Kegiatan yang dilakukan ada dua macam, yakni (a) pada tatanan tertentu seperti sekolah, kantor dan pemukiman kumuh, serta (b) pada isu tertentu misalnya kesehatan ibu, anak jalanan, gizi, penyakit menular dan lain lain. 6. Gerakan kota sehat timbul sebagai perwujudan paradigma baru kesehatan masyarakat. Gerakan ini berpandangan bahwa meningkatkan kesehatan kota tidak cukup hanya melakukan perbaikan lingkungan kota dan pengobatan pada penduduk yang sakit serta pencegahan pada yang sehat melalui peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dibutuhkan pendekatan yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan. Hal ini sebenarnya nyata bila melihat indeks pembangunan manusia yang ditentukan oleh pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
2.2 Pengertian dan Tujuan Kota Sehat
Secara umum pengertian kota sehat adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya dan produktivitas, serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Konsep Kota Sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi kota/kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah (atau
9
lebih bertujuan kepada „ good governance’). Kota Sehat merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif masyarakat ( capacity building) menuju hidup sehat. Tujuan kota sehat adalah tercapainya kondisi kota untuk hidup dengan aman, nyaman, dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosia,l dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas dan perekonomian wilayah.
2.3 Bentuk Kabupaten/Kota Sehat
Adapun bentuk dari Kabupaten/Kota Sehat adalah sebagai berikut: 1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana umum : penanggung jawab teknis Dinas PU. 2. Kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan Pelayanan Transportasi : penanggung jawab Dinas Perhubungan 3. Kawasan Pertambangan sehat : penanggung jawab Pertambangan. 4. Kawasan Hutan sehat : penanggung jawab Dinas Kehutanan. 5. Kawasan Industri dan Perkantoran sehat : penanggung jawab Dinas Koperindag. 6. Kawasan Pariwisata sehat : penanggung jawab Kantor Pariwisata. 7. Ketahanan Pangan dan Gizi : Penanggung Jawab Dinas Pertanian 8. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : penanggung jawab Dinas Kesehatan. 9. Kehidupan
sosial
Yang
sehat
:
penanggung
jawab
Dinas
Pemberdayaan Masyarakat.
10
Komponen yang harus ada pada program Kota / Kab. Sehat antra lain : 1. Tim Pembina Tehnis Kabupaten (Tingkat Kabupaten). 2. Forum Kabupaten/Kota Sehat (Tingkat Kabupaten)
wadah
bagi
berpatisipasi
masyarakat turut
untuk
menentukan
menyalurkan arah,
aspirasinya
prioritas,
dan
perencanaan
pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujutkan wilalah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya. 3. Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat (Tk. Kecamatan)
adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk mengkoordinasikan,
mengintegrasikan,
mensinkronkan
dan
mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya diwilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa Sehat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warganya. 4. Kelompok Kerja (Tk. Desa/Kelurahan)
adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan perkotaan / di pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasim kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan bekerja.
11
2.4 Peraturan/ Dasar Hukum Pelaksanaan Kota Sehat 1. UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU Nomor: 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34
Tahun
2005
Nomor
:
1138/Menkes/PB/VIII/2005
tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat 5. Dasar hukum pembentukan Tim Pembina Teknis Kab./Kota Sehat adalah : a.
KepMendagri No. 650/174 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat
b. KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat
12
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Ciri-Ciri Kota Sehat
Adapaun ciri-ciri Kabupaten/Kota Sehat Adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi 2. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator 3. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap. 4. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat (Toma, LSM setempat) bersama Pemkab 5. Pendekatannya juga merupakan master plan Kota. 6. Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan 7. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah, kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan kerjasama 8. Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi, dan budaya setempat
13
3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan Kota Sehat a. Sasaran Pelaksanaan Kota Sehat 1. Terwujudnya
forum
yang
mampu
menjalin
kerjasama
antar
masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. 2. Terselenggaranya upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat mengikatkan kesehatan dan mencegah terjadinya resiko penyakit dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kota secara mandiri. 3. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil dan merata bermutu sesuai dengan standar dan etika profesi. 4. Terselenggaranya pola dan mekanisme kerja yang teransparan antar berbagai pihak yang terkait dalam proses pengelolaan pembangunan kota. 5. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik. 6. Terselenggaranya kinerja pemerintah yang baik yang berorientasi kepada
kepentingkan
masyarakat
luas
melalui
kebijakan
dan
pengaturaaan pelaksanaan yang adil dan transparan.
14
b. Kebijakan Pelaksanaan Kota Sehat Penerapan kegiatan didasarkan kepada pendekatan kota sehat di masing-masing wilayah atas dasar adanya permasalahan yang spesifik yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk dipecahkan dan diselesaikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut, dan apabila diperlukan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Pendekatan Kota Sehat dimulai dari beberapa kecamatan, sedangkan pendekatan Kabupaten Sehat dimulai dari beberapa desa, sedangkan kawasan dimulai dari beberapa kawasan terbatas dan diharapkan berkembang secara terus menerus dan dinamis sehingga meliputi seluruh
daerah perkotaan
kemudian
mendorong
dapat
dan
kota-kota
daerah lain
kabupaten,
untuk
meniru
yang dan
mengembangkannya. Kegiatan kota sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan dan masyarakatnya dengan menggunakan mekanisme pendekatan Kota Sehat, yaitu dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan prinsip „oleh dan untuk masyarakat‟. Pendekatan kegiatan kota sehat melibatkan peran aktif masrakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan di daerah, sehingga seluruh potensi masyarakat dapat diberdayakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
15
Pemerintah berperan menyusun kebijakan, strategi dan pedoman umum. Sektor-sektor di propinsi berperan di dalam mengembangkan petunjuk teknis dan standar yang sesuai dengan daerah. Pelaksanaan kegiatan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui Forum dan Kelompok Kerja (Pokja) Kota Sehat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di kota tersebut. Kegiatan kota sehat pada awalnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dimulai dari pembentukan Forum Kota Sehat, selanjutnya Forum tersebut membentuk Pokja Kota Sehat berdasarkan kebutuhan terhadap kegiatan yang akan dilaksankan. Sedangkan plaksanaan evaluasi kegiatan kota sehat dilakukan oleh Forum dan Pokja Kota Sehat bersama-sama Pemerintah daerah, LSM, Perguruan Tinggi, media massa selaku pelaku pembangunan.
c. Strategi Pelaksanaan Kota Sehat Beberapa strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan kota sehat di Indonesia sebagai berikut : 1.
Kegiatan dimulai dari beberapa kota terpilih berupa kegiatan yang spesifik, sederhana, terjangkau, dapat dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan dengan menggunakan segenap sumber daya yang tersedia.
2.
Meningkatkan potensi ekonomi stakeholders kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat.
16
3.
Perluasan kegiatan ke kota lainnya atas dasar adanya minat dari kota tersebut untuk ikut dalam pendekatan kota sehat.
4.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui Forum dan Pokja Kota Sehat, serta pendampingan dari sector terkait untuk dapat membantu memahami permasalah, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan kota sehat.
5.
Menggali potensi wilayah dan kemitraan dengan swasta, LSM, pemerintah, legislates di dalam penyelenggaraan kegiatan kota sehat.
6.
Memasyarakatkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di dalam mewujudkan kota sehat.
7.
Meningkatkan promosi dan penyuluhan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang tertib hokum, peka terhadap lingkungan fisik, social dan budaya yang sehat.
8.
Membuat jaringan kerja sama antar kota pengembangan (replikasi) kota sehat.
3.3 Indikator keberhasilan Kota Sehat
Untuk mengukur kemajuan kegiatan kota sehat, dibutuhkan indikator yang jelas sehinggasemua pihak yang ikut terlibat dapat menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan, dan menjadi tolak ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Setiap daerah dapat memilih, menetapkan,dan melaksanakankegiatan sesuai dengan kondisi dan kem am pu an ma si ng -masing untuk memenuhi indikator tersebut. Dengan tetap
17
memperhatikan 8 Indikator Pokok y a n g h a r u s d i p e n u h i o l e h K o t a d a n Kabupaten yang ingin mendapatkan gelar Kota atau Kabupaten Sehat, yaitu: 1. Wajib Belajar 9 Tahun 2.
Angka Melek Huruf yang Meningkat
3. Pendapatan Perkapita Domestik yang meningkat 4. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup yang menurun 5.
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup yang menurun
6. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang
menurun 7. Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 8. Program Dana Sehat dan Jaminan Sosial Nasional bagi Masyarakat Miskin
Selain indikator pokok tersebut, masih ada beberapa indikator tam bah an ses uai kl asi fik asi tatanan yang dipilih.
3.4 Verifikasi Pelaksanaan Kota Sehat
Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap program kabupaten/Kota Sehat dilakukan pemberian penghargaan setiap 2 tahun sekali. Dasar pelaksanaan penghargaan ini antara lain tercantum pada BAB V pasal 11 dijelaskan bahwa penghargaan Kab/ Kota Sehat Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Dalam selang waktu tersebut dilaksanakan seleksi terhadap kab/ kota oleh tim Seleksi Kab/ Kota Sehat tingkat Propinsi. Selanjutnya pengiriman hasil seleksi Kab/Kota Sehat oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi ke Pusat (dengan
18
melampirkan formulir penilaian dan dokumen pendukung) sesuai pedoman verifikasi. 1. Tim Penilai Kab/Kota Sehat Tkt Pusat menseleksi administrasi 2. Tim Penilai tingkat Pusat ke daerah utk mengklarifikasi / verifikasi 3. Penetapan calon penerima penghargaan oleh tim pusat 4. Pengiriman calon pemenang kab/ kota sehat ke Mendagri utk mendapat
rekomendasi/ persetujuan 5. Pengesahan Penenang Kab/ Kota sehat oleh Menkes 6. Pemberian penghargaan SWASTI SABA
Sedangkan variabel yang diverifikasi adalah sebagai berikut: 1. Cakupan Pelaksanaan (Tatanan, Kecamatan, Desa/Kel) 2. Prestasi Daerah (penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh) 3. Aktifitas TIM PEMBINA 4. Aktifitas FORUM 5. Aktifitas FORKOM DESA / KEL 6. Aktifitas POKJA DESA 7. Hasil Kegiatan Sedangkan jenis penghargaan diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Penghargaan PADAPA (Pemantapan) Minimal 2 tatanan 2. Penghargaan WIWERDA (Pembinaan) 3 – 4 tatanan 3. Penghargaan WISTARA (Pengembangan) > 5 tatanan
19
3.5 Peranan, Sasaran dan Tujuan Stakeholder dalam keberhasilan Kota Sehat
Beberapa prinsip lokal yang dapat dilaksanakan ialah peranan utama pemerintah lokal dan partisipasi dari segenap stakeholder. pentingnya peranan pemerintah lokal, partisipasi segenap stakeholder, dan perhatian pada kesehatan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan sering kali dipandang sebagai pembangunan lingkungan yang mencakup pembangunan kesehatan. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan yang didalamnya termasuk pembangunan Sanitasi Lingkungan kota, tidak mungkin tercapai bila tidak ada perhatian akan dampak kesehatan dari pembangunan. Pada banyak kasus perhatian publik baru timbul bila ada dampak negatif kesehatan. Terkadang kasus baru diketahui setelah stadium lanjut karena itu penting melakukan kajian pada fase awal. Berkaitan dengan hal ini pihak Pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait khususnya Dinas kesehatan dan stakeholder perlu aktif dalam proses asesment analisa dampak kesehatan dari suatu kegiatan pembangunan kota. Bila dikaji dalam setiap kegiatan pembangunan kota, partisipasi masyarakat diwujudkan berupa pemutusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan mereka. Ini berarti dalam setiap kegiatan pembangunan ada batasan yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan pihak swasta dan apa yang dilakukan pihak organisasi masyarakat termasuk anggotanya. Hal yang lebih penting daripada itu perlu didiskusikan tujuan kegiatan yang
20
dilakukan dan akibatnya. Berkaitan dengan ini dukungan teknis dari pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM melalui konsultasi dan fasilitasi pembangunan masyarakat amat di perlukan. Tanpa upaya mengembangkan kapasitas di tingkat masyarakat kebijakan ini sulit tercapai tanpa adanya proses kemitraan antara para pemeran pembangunan. Oleh karena itu, perlu ada upaya pemetaan dan analisa proses dan hasil kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan kesehatan. Upaya ini perlu dilakukan pada setiap wilayah kota yang jadi sasaran, dengan demikian kemungkinan untuk meningkatkan sinergi lebih mudah dilakukan. Untuk ini, pemerintah, perguruan tinggi, institusi pengembangan kota/LSM, dan Dinas-dinas terkait khususnya dinas kesehatan perlu menaruh perhatian akan manfaat dan dampak dari kebijakan ini. Konkritnya perlu ada sekelompok orang yang melakukan pemetaan kegiatan pembangunan di berbagai wilayah kota, hasil yang diharapkan, dan keterkaitan serta kesempatan untuk saling mendukung. Tanpa upaya ini akan terjadi ketidakseimbangan
dan
terlalu
banyak
intervensi
pembangunan
yang
membingungkan masyarakat kota.
Sasaran dan Tujuan Stakeholder Terhadap Kota Sehat
Berkaitan dengan hal itu patut kita simak ada delapan isu pembangunan kota yang sehat yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapat perhatian para Pemda, swasta dan stakeholder yaitu: 1. Sanitasi lingkungan (Air, Aliran pembuangan/drainage dan Sampah padat) 2. Udara
21
3. Managemen tanah 4. Emisi gas 5. Kecelakaan Kelima isu lingkungan ini jika dikaitkan dengan perilaku dan
akses pelayanan kesehatan akan menimbulkan masalah kesehatan perkotaan. Namun, isu yang kami fokuskan dalam kebijakan ini adalah isu yang pertama yaitu sanitasi lingkungan (air, aliran pembuangan/drainage dan sampah padat) disebabkan isu inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, instansi pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya atau mewabahnya berbagai macam penyakit menular pada saat sekarang ini terutama terjadi di kota-kota besar seperti pada saat sekarang mewabahnya penyakit demam berdarah yang menjadi suatu pekerjaan rumah bagi semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi serta kiat-kiat apa yang harus dilaksanakan dalam upaya preventif dan treatment yang harus dilaksanakan. Argumen komprehensif alternatif kebijakan terhadap pentingnya gerakan pembangunan kota sehat sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan khususnya mengenai isu sanitasi lingkungan (air, aliran pembuangan / drainage dan sampah padat) antara lain : 1. Salah satu peran pemerintah kota dan pusat ialah mendukung inisiatif
mereka yang hidup dan bekerja di kota. Dalam hal ini termasuk mendukung inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat, dan swasta . Ini berarti peranan pemerintah tidak hanya mengelola kota akan tetapi mendukung insiatif dari kelompok- kelompok masyarakat.
22
2. Kesehatan seseorang terwujud akibat tercipta tatanan sehat pada
lingkungan hidup dan bekerja, seperti di rumah, tempat kerja, pasar, sekolah, dan lain lain. 3. Menciptakan suatu Gerakan sanitasi lingkungan yang timbul sebagai
perwujudan paradigma baru kesehatan masyarakat. Dimana peningkatkan kesehatan kota tidak cukup hanya melakukan perbaikan lingkungan kota dan pengobatan pada penduduk yang sakit serta pencegahan pada yang sehat melalui peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dibutuhkan pendekatan yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan dan bagaimana khususnya peran stake holder yang lebih tegas dalam menanggulangi akan masalah kota yang sehat.
3.6 Gambaran Pelaksanaan Kota Sehat di Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan sediakan anggaran mencapai Rp1,8 miliar untuk membiayai program pengembangan lingkungan sehat di daerah ini selama masa lima tahun (2011-2015). Program tersebut akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Sumbar sebagai salah satu program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2015. Anggaran untuk pelaksanaan program itu yakni sebesar Rp295 juta dibutuhkan untuk 2011, lalu meningkat menjadi Rp324 juta di 2012 dan kembali naik kebutuhannya pada 2013 menjadi Rp357 juta. Selanjutnya, pada 2014 kebutuhan anggaran program naik lagi menjadi Rp393 juta dan di 2015 masih meningkat menjadi Rp432 juta.
23
Program pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan dengan tujuan terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan di masingmasing kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, maka selama 2011-2015 juga dilaksanakan kegiatan peningkatan pemanfaatan penggunaan air bersih oleh masyarakat di daerah ini. Kegiatan tersebut membutuhkan anggaran total mencapai Rp352 juta dengan pelaksanaan dilakukan Dinas Kesehatan Sumbar. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda Kota Sehat 2011 Tingkat Pemantapan dari Pemerintah. "Swasti Saba merupakan modal awal bagi Kota Padang untuk meraih kembali Piala Adipura pascagempa berkekuatan 7,9 SR pada 30 September 2009. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda Kota Sehat 2011 merupakan keikutsertaan Kota Padang ditahun
ke-empat
dalam
Lomba
Kota
Sehat
Tingkat
Nasional
yang
diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan dalam kurun waktu sekali dua tahun. Pada
lomba
tersebut
Padang
mengikuti
sembilan
tatanan
yang
diperlombakan yakni kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum sehat, disamping kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat," katanya.Selain itu kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kehidupan sosial yang sehat. Selain itu, Kota Solok, Sumatera Barat, memperoleh penghargaan Kota Sehat tahun 2011 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keberhasilan Kota Solok meraih Kota Sehat tahun 2011 tidak terlepas dari sejumlah program
24
Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan taraf dan derajat kesehatan masyarakat.Program-program tersebut ada yang bersifat pencegahan penyakit, namun ada juga yang bersifat peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Dalam program peningkatan kesehatan sendiri, katanya, Pemkot Solok meluncurkan program dokter keluarga dimana setiap kepala keluarga digratiskan berobat kesehatan tingkat dasar di seluruh Puskesmas. Sementara untuk upaya pencegahan penyakit, Dinas Kesehatan Kota Solok secara rutin dan berkala juga melaksanakan bimbingan, pengawasan dan penyuluhan kesehatan kepada warga Kota Solok, dengan membentuk sejumlah kelompok kader kesehatan, dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT. Kemudian mulai tahun 2011 ini, Pemkot Solok juga menganggarkan dana cukup besar dalam APBD daerah ini untuk pelaksanaan program Ausransi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi ribuan warga Kota Solok, yang tidak terdata dalam program jaminan kesehatan lain seperti Askes, Jamkesmas, Jamsostek, ASABRI. Pemerintah Kota Solok, sebelumnya juga meraih berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional, seperti Angurah Piala Adipura tahun 2011, Piagam Wahana Tata Nugraha tahun 2011 dan terakhir TP PKK KOta Solok juga meraih Juara I Nasional dalam Lomba Cipta Menu 3B.
25
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Tatanan Kabupaten/kota sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, yakni (1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, (2) kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, (3) kawasan pertambangan sehat, (4) kawasan hutan sehat, (5) kawasan industri dan perkantoran sehat, (6) kawasan pariwisata sehat, (7) ketahanan pangan dan gizi, (8) kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan (9) kehidupan sosial yang sehat. Tatanan dan permasalahan khusus ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.
4.2 Saran
Kota Sehat memperhatikan konsepsi gerakan kota sehat tersebut, tampak bahwa gerakan kota sehat merupakan pendekatan „multi stakeholders‟, diharapkan sektor pemerintah dan swasta yang merupakan bagian dari stakeholders dapat ikut aktif/ berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya. Partisipasi tersebut dalam tahap awal dapat berupa upaya untuk mempromosikan/ menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan, yang dapat menunjang gerakan kota sehat, serta menselaraskan kegiatan dengan sektor lain yang secara bersamasama dapat mewujudkan kota sehat
26
DAFTAR PUSTAKA
1. Aditya.
Kota
dalam
Sehat
http://alramadona.multiply.com/journal/item/61/Kota_Sehat?&show_inter stitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses pada tanggal 30 November 2011 2. “Info
Lingkungan:
Gerakan
Kota
Sehat
dalam
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGA N_KEHUTANAN/INFO_III01/VI_III01.htm. Diakses pada tanggal 30 November 2011 3.
“
Indikator
Kabupaten/Kota
Sehat”
dalam
http://hariini.org/2011/02/24/indikator-kabupatenkota-sehat/ . Diakses pada tanggal 30 November 2011 4. “Pengembangan
Lingkungan
Sehat”
dalam
http://www.antaranews.com/berita/285273/sumbar-sediakan-rp18-miliaruntuk-pengembangan-lingkungan-sehat. Diakses pada tanggal 1 Desember 2011
27
