KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI Narasumber :
Drs. H. CECEP FAUZY CHAIDIR, MM. MSi
PENGERTIAN PEKERJAAN KONSTRKSI :
• Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
• Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. • Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada: a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); e. reboisasi.
4
UNDANG – UNDANG 18 - 1999 PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN PASAL 8 Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus : a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
5
6
UNDANG – UNDANG 18 PASAL 9 1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang 1999 perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. 2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. 3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
7
8
• Pasal 9 PP 59/2010 – Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi. – Pemilihan pelaksana konstruksi dilakukan dengan syarat: • diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak; • dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi; • peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada
Lembaga; dan • tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
9 TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL PASAL 11 1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. 2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi
prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. 3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
PENGERTIAN Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. (Black’s Law Dictionary)
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak / perjanjian, yaitu :
• • • •
Adanya kesepakatan para pihak Kecakapan untuk membuat perjanjian Mengenai suatu hal (objek) tertentu Adanya sebab yang halal
DEFINISI KONTRAK PENGADAAN
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
Penandatanganan Kontrak Konstruksi yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
PENETAPAN JENIS KONTRAK
PENETAPAN JENIS KONTRAK lump sum
tahun tunggal
harga satuan cara pembayaran
pembebanan tahun anggaran
tahun jamak
gabungan lump sum dan harga satuan
terima jadi (turnkey)
16
kontrak payung
Persentase kontrak pengadaan tunggal; pekerjaan tunggal jenis pekerjaan
pekerjaan terintegrasi
sumber pendanaan kontrak pengadaan bersama.
PENETAPAN JENIS KONTRAK • PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak Pasal 50 Ayat (1) • PPK menyempurnaan rancangan kontrak PBJ untuk ditandatangani Pasal 86 ayat (1)
Psl 51 (1)
Kontrak Lumpsum
• Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
Pjlsn Psl 51 (1)
Kontrak Lumpsum
• Pengadaan Barang/ Jasa yang dapat dilaksanakan dengan kontrak lumpsum, antara lain : 1. pengadaan kendaraan bermotor; 2. pengadaan patung; 3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas; 4. pembuatan aplikasi komputer.
Psl 51 (2)
Kontrak Harga Satuan
• Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
Pjlsn Psl 51 (2)
Kontrak Harga Satuan ------------ cukup jelas ------------------
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan • Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan Psl 51 (3) • Didalam kontrak harus dijelaskan bagian mana yang dinyatakan lumpsum dan bagian mana yang menggunakan harga satuan Ketentuan kontrak berlaku pada bagianbagian tersebut catatan : yang boleh dilakukan pekerjaan tambah/kurang hanya bagian yang menggunakan kontrak harga satuan
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan • Penjelasan Pasal 51 Ayat (3) : – Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan Lumpsum, pondasi mempergunakan Harga Satuan)
Psl 52 (4)
Kontrak Persentase
• Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
Kontrak Persentase • Penjelasan Pasal 52 Ayat (4) : – Kontrak persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, advokat, konsultan penilai
Pjlsn Pasal 51 (5)
Kontrak Terima Jadi • Kontrak Terima jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.
26
BUKTI PERJANJIAN • Kuitansi digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi s/d Rp. 50 Juta. • Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Konstruksi s/d Rp. 200 Juta. • Kontrak digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 200 Juta.
DOKUMEN KONTRAK
K O N T R A K
Surat Perjanjian/ Surat Perintah Kerja SSUK / SSU SPK SSKK / SSK SPK Lampiran Kontrak/SPK : • • • •
Spesifikasi Teknis/KAK Daftar Kuantitas dan harga Dokumen Penawaran teknis Data Kualifikasi.
PENANDATANGAN KONTRAK • Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan). • Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
JAMINAN PELAKSANAAN 1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing
JAMINAN PELAKSANAAN 3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penanda tanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: – untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau – untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
JAMINAN PELAKSANAAN 5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: – penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau – penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
YANG BERHAK TANDA TANGAN KONTRAK • Pihak Kesatu Pejabat Pembuat Komitmen. • Pihak Kedua Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
YANG BERHAK TANDA TANGAN KONTRAK • Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lazimnya dengan Akte Kuasa.
PERUBAHAN KONTRAK • Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 2) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau 4) mengubah jadwal pelaksanaan.
PERUBAHAN KONTRAK
• Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan
harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. • Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: – tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ Kontrak awal; dan – tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
PERUBAHAN KONTRAK
• Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.
PEMBAYARAAN UANG MUKA • Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: – mobilisasi alat dan tenaga kerja; – pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau – persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (dalam dokumen pengadaan sudah tercantum diberikan atau tidak diberikan uang muka).
PEMBAYARAAN UANG MUKA
• Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: – PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; – untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; – untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; – untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan: • 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau • 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
PEMBAYARAAN UANG MUKA
• Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera
dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK. • Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan pd saat Serah terima/PHO harus sudah lunas
PEMBAYARAAN PRESTASI KERJA • Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: – pembayaran bulanan Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahanbahan yang ada di lapangan.
– pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau – pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
PEMBAYARAAN PRESTASI KERJA
1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. 2) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. 3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
PEMBAYARAAN PRESTASI KERJA
4) Dikecualikan dari ketentuan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: – pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; – Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; – pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.
KEADAAN KAHAR • Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. • Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. • Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. • Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
KEADAAN KAHAR • Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: – bencana alam, – bencana non alam, – bencana sosial, – pemogokan, – kebakaran, – gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
PENYESUAIAN HARGA • penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; • tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; • penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.
PEMUTUSAN KONTRAK • PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 1. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 1.a Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
PEMUTUSAN KONTRAK • Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; • Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau • pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
PEMUTUSAN KONTRAK • Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; • Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau • pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
PEMUTUSAN KONTRAK • Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: • Jaminan Pelaksanaan dicairkan; • sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; • Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan • Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
PEMUTUSAN KONTRAK
• Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN • Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. • Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
TERIMA KASIH
