Rr. Dwi Setyani Hanindita 1306381471 Kelas Hukum Organisasi Perusahaan A
“ Legal Opinion Perjanjian Kontrak Karya ” A. Definisi Kontrak Karya Secara terminologi, pengertian Kontrak Karya adalah kontrak antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat persyaratan teknis finansial dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian Indonesia, kecuali minyal dan gas bumi, batubara dan uranium1 Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tetang Pedoman Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka penanaman modal Asing Berdasarkan keputusan Menteri tersebut, Kontrak Karya di definisikan sebagai berikut2 “ Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangkan penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara “ Beberapa ahli hukum pertambangan pun ikut memaparkan pendapatnya mengenai pengertian dari Kontrak Karya. Ismail Suray mengartikan Kontrak Karya yaitu “ kerja sama modal asing dalam bentuk Kontrak Karya (contract of work ) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal asing”3
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm 146 2 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004,Pasal 1 angka 1
3 Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Penanaman Modal (Depok : FHUI, 2007), hlm 186 1
Selanjutnya,Sri Woelan Azis mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Kontrak Karya yaitu “ suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum di Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional” 4 Sedangkan, H. Salim HS mengemukakan pengertian Kontrak Karya guna melengkapi dan menyempurnakan deifinisi kontrak kerja tersebut, yakni :5 “ Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing, sematamata dan atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksplorasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai jangka waktu disepakati oleh kedua belah pihak “ B. Unsur-Unsur Kontrak Karya Setelah mendapatkan beberapa pengertian mengenai kontrak karya kemudian, dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari sebuah kontrak karya, yaitu :6 1. Adanya kontraktual, yaitu : perjanjian yang dibuat oleh para pihak; 2. Adanya subyek hukum, yaitu: Pemerintah Indonesia/ Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak indonesia; 3. Adanya objek, yaitu: eksplorasi dan eksploitasi; 4. Dalam bidang pertambangan umum; 5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak C. Ketentuan Hukum Keberlakuan Kontrak Karya Dasar hukum kontrak karya terdiri dari beberapa peraturan yang berkembang setelah tahun 1967, dimana selain kontrak karya berkembang, pada saat itu juga telah di sah kan UndangUndang mengenai Penanaman Modal Asing dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Berikut adalah undang-undang terkait dengan kontrak karya : 4 Sri Woelan Aziz, 1996 hlm 62 dalam Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia( Jakarta : Grafika, 2003) hlm 129 5 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), 130 6 Salim HS ,Op.Cit. 64 2
1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo UU No, 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang- Undang ini menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lain, jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi, nasionalisasi dan kompensasi kerja sama modal asing dan modal nasional, kewajiban-kewajiban lainnya bagi penanam modal asing, ketentuan-ketentuan lain, dan ketentuan peralihan. Di dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa: 1. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pasa suatu kerjasama ntah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang –bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah. 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam negeri jo Undang- Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undng No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini menjelaskan mengenai penggolongan bahan galian, pelaksanaan pengusahaan bahan galian, bentuk dan organisasi pengusahaan pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat bagaimana memperolah kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan-pungutan negara, pengawasan pertambangan dan juga sanksi-sanksi yang diatuhkan. Pasal 10 UU No.12 Tahun 1967 berbunyi sebagai berikut : 1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan 2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan negara harus berpegang 3
pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri 3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat 2 pasal ini mulai berlaku sesuadah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksplorasi golongan A sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 UU ini atau yang diperjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing. Penjelasan lebih lanjut mengenai undang-undang in dituangkan dalam berbagai PP, Kepres, Penmen, Kepmen dan peraturan lainnya, seperti : 1. Undang-Udang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tetang Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing 5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing 6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing 7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing Disamping peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak peraturan yang dibuat oleh Menteri Investasi/Ketua BKPM. Peraturan itu bersifat teknis dan merupakan penjarahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kontrak karya di Indonesia.7
7Salim HS(1), Ibid. hlm 64
4
D. Ciri-Ciri Kontrak Karya Pertambangan Kontrak karya merupakan salah satu dari jenis-jenis kerja sama dalam usaha pertambangan selain kontrak karya ada juga Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Objek dari kontrak karya sendiri adalah perjanjianperjanjian pertambangan diluar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga, dan batu bara. Pengusahaan pertambangan umum mencakup kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahan galian. Khusus untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mencakup juga kegiatan studi kelayakan dan konstruksi. Bahan-bahan galian ini dikelompokkan menjadi 3 golongan: Pertama, bahan galian strategis disebut golongan A, kedua bahan galian vital disebut golongan B, dan ketiga, bahan galian bukan strategis dan bukan vital A disebut golongan C. Kontrak karya merupakan perjanjian innomirat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undanng Hukum Perdata . Karena kontrak karya adalah perjanjian khusus yang ketentuaanya merujuk pada pasal 1338 Kitab Undang-Undanng Hukum Perdata, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam pasal 1338 para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatanganiny, Tetapi dibatasi oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undanng Hukum Perdata. Kontrak karya adalah perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasi antara lain: luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, domestic market obligation, dan kepemilikan saham 8 E. Prosedur Pembentukan Perjanjian Kontrak Karya Sebuah permohonan kontrak karya baru dilakukan apabila telah terbit persetujuan pencadangan wilayah pertambangan oleh menteri atau gubernur , atau bupati/walikota. Permohonan kontrak karya itu diajukan oleh pemohon kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan9: 8 Robby Ferliansyah, Analisis Mengenai Pemberian Fasilitas Khusus Di Bidang Perpajakan Dalam Kontrak Karya Antara PT FIC Dengan Pemerintah Indonesia, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum FHUI ( Jakarta; Program Sarjana, 2011), hal. 33 9 Salim HS (2), Op.Cit 151-152 5
1. Peta wilayah yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral; 2. Salinan fotokopi tanda terima penyetoran uang jaminan kesungguhan dari Bank Pemerintah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah untuk wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah daerah, atau salinan/kopi tanda pengiriman uang (transfer) dari bank pemohon; 3. Laporan tahunan perusahaan pemohon dan laporan keuangan untuk periode tiga tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik, apabila waktu pendirian perusahaan pemohon kurang dari tiga tahun, dapat menggunakan laporan untuk perusahaan atau afiliasinya dengan syarat bahwa induk perusahaan atau afiliasi tersebut memberikan pernyataan akan menyediakan dana bagi pelaksanaan kontrak karya dimaksud; 4. Surat kuasa khusus dari direksi yang diketahui oleh komisaris perusahaan kepada wakil yang ditugasi menandatangani permohonan atau melakukan perundingan atau membubuhkan paraf rancangan atau penandatanganan kontrak karya apabila direksi tidak melakulannya sendiri 5. Kesepakatan bersama dalam hal pemohon lebih dari satu 6. Tanda terima Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun terakhir atau NPWP bagi perusahaan nasional Selain syarat-syarat tersebut, pemohon kontrak karya juga harus menyampaikan syaratsyarat lainnya yang disampaikan dalam waktu satu bulan sejak diberikan persetujuan prinsip oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi: 10 1. Rencana kerja dan anggaran sampai dengan tahap penyelidikan umum; 2. Akta pendirian perusahaan; 3. Perjanjian kerja sama (joint venture agreement) dalam hal pemohon lebih dari satu; 4. Surat pernyataan dari pemegang kuasa pertambangan dalam hal wilayah kuasa pertambangan dimaksud akan digabung menjadi wilayah kontrak karya; 5. Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur atau bupati/walikota yang masih berlaku tentang pemberian kuasa pertambangan.
10 Salim HS (2),Ibid hlm 152-153 6
Kemudian, prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, antara lain 11 1.Pengajuan permohonan kontrak karya kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. 2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal. 3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada pemohon. 4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon. 5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon. 6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada Direktur Jenderal. 7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada menteri. 8. a. Menteri menyampaikan naskan KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. b. Menteri menyampaikan naskan KK kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi. 9. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri. b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan. 10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat persetujuan KK. 11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK. 12. Penandatangan KK antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. Prosedur permohonan kontrak karya yang diajukan kepada gubernur, antara lain: 12 1. Permohonan kontrak karya diajukan kepada gubernur. 2. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan gubernur kepada pemohon. 3. Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan bupati/walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim gubernur Perunding dari Departemen Energi dan Sumber daya Mineral dan Instansi Terkait di Pusat.
11 Ibid, hal 153-159 12 Ibid, hal. 159-165 7
4. Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK kepada pemohon. 5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK dengan pemohon. 6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada gubernur. 7. gubernur menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf bersama antara bupati/walikota kepada Direktur Jenderal. 8. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK yang telah dibubuhi paraf kepala menteri a. Menteri menyampaikan naskah KK kepada DPR RI untuk dikonsultasi b. Menteri menyampaikan naskah KK kepada BPKM untuk mendapat rekomendasi 9. a. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK kepada menteri. b. BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan. 10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapat persetujuan KK. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat. F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Karya Di dalam sebuah kontrak karya yang disusun oleh para pihak telah diatur dan ditentukan tentang hak dan kewajiban para pihak. Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah pihak Pemerintah Indonesia dan Pihak Asing. Pihak Pemerintah Indonesia berhak atas royalty, pajak-pajak, dan lain-lain . Kemudian,
kewajibannya adalah
menjaga keamanan, mengjaga, dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh pihak investor. Sedangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh investor adalah : Hak Pihak Investor 13: a. Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya; b. Mengembangkan dan menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan; c. Mengolah dan memurnikan, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apa pun semua mineral yang dihasilkan d. Memasarkan, menjual, atau melepaskan semua produksi di dalam maupun luar negeri;
13 Salim HS (1), Op.Cit, hlm81 8
e. Melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini. Kewajiban Pihak Investor 14: a. Menyetorkan iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, untuk eksploitasi/produksi tambahan atas mineral yang di eksport b. Menyetorkan pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, penghasilan perorangan, Pajak Penghasilan Nilai (PPN) ata spembelian dan barang-barang kena pajak, menyetorkan kepada negara bea materai atas dokumen-dokumen yang sah, menyerahkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk wilayah kontrak karya, menyetorkan ke pemerintah desa, menyetorkan pungutan adiministrasi umum dan pembebanan untuk hasilitas atau jasa, dan menyetor pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia H. Berakhirnya Kontrak Karya Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.11/1967 tentang Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.11?1967 tentang Pertambangan telah ditentukan cara berakhirnya kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan berakhir karena15: 1. pertambangan berakhir 2. dibatalkan, dan 3. habisnya waktu Pemegang kuasa pertambangan yang berakhir karena pertambangan berakhir adalah Menteri, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan kuasan pertambangan adalah : 1. pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 2. pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para pihak yang berwajib untuk kepentingan negara. Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan berakhir karena jangka waktu yang ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan.
14 Ibid, hlm 82 15 Ibid, hlm 86 9
I. Contoh Kontrak Karya Berikut adalah contoh perjanjian dari Kontrak Karya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Asing.16 ( TERLAMPIR)
16Fifiek Noorfitrie W, Perbandingan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil Dalam Sektor Pertambangan Umum, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum FHUI ( Jakarta; Program Sarjana, 1998), halaman lampiran.
10
