KONSEP MUTU DAN AKREDITASI PUSKESMAS dan KLINIK
Disampaikan pada Pelatihan Akreditasi Puskesmas Kab. Cirebon 22 Maret 2016
Pengertian mutu Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984) Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan seluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman) Donabedian: Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb: – The absolutist definition: the possibility of benefit and harm to health as valued by practitioner, with no attention to cost – The individualized definition: the patient’s expectations of benefit and/or harm and other undesired consequences – The social definition: the cost of care, the benefit/harm continuum, distribution of health care as valued by the population in general
Mutu (Kemenkes) Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan
Perspektif mutu Mutu dapat ditinjau dari berbagai perspektif: – baik dari perspekstif penerima pelayanan kesehatan, – profesi tenaga pelaksana pelayanan kesehatan – pengelola program/sarana kesehatan, – penyandang dana, – pembuat dan pelaksana kebijakan pelayanan kesehatan
8 Prinsip dasar peningkatan mutu Pusat perhatian pada pelanggan (client centered) Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk pengelolaan Peningkatan berkesinambungan Pembuatan keputusan berdasarkan fakta Hubungan saling menguntungkan dengan rekanan
Mutu pelayanan puskesmas mutu
SISTEM MANAJEMEN MUTU
SISTEM PELAYANAN
Penyebab masalah mutu: Variasi Proses
1
Proses tidak diukur dg baik
2
Proses tidak dimonitor dg baik
3
Proses tidak dikendalikan dg baik
4
Proses tidak dipelihara dg baik
5
Proses tidak disempurnakan
Sistem Manajemen Mutu
mengukur memonitor
menyempurnakan
Sistem Manajemen Mutu mengendalikan
memelihara
Mutu pelayanan puskesmas Komitmen Leadership
SISTEM MANAJEMEN MUTU
Mengukur Memonitor Mengendalikan Memelihara Menyempurnakan Mendokumentasik an
SISTEM PELAYANAN -Struktur -Proses -Outcome
Mengukur
Indikator
Memonitor
Mengendalikan
Standar/ SPO
Memelihara
Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin
Menyempurnakan
CQI: Siklus PDCA
11
Health care regulation (Nihal Hafez, 1997)
Suatu aksi sosial yang dilakukan (oleh pemerintah) untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi tenaga kesehatan dan/atau organisasi kesehatan
Akreditasi merupakan salah satu BENTUK audit eksternal untuk menilai sistem pelayanan dan sistem mutu apakah sudah sesuai dengan standar yg ditetapkan
Akreditasi puskesmas dan fasyankes tingkat pertama Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan). Akreditasi Puskesmas dan Klinik adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas dan Klinik, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggararakan kendali mutu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
Pembagian subsistem upaya kesehatan : 1.Upaya kesehatan 2.Fasyankes 3.Sumber Daya upaya Kesehatan 4.Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. 2. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat.
1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. 2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta. 3. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS.
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: 1. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); 2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; 3. Perhitungan standar tarif; dan 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pasal 6 (2) : selain persyaratan sbgmana dimaksud pada ayat 1 (persyaratan yg harus dipenuhi bagi Faskes tingkat pertama), Faskes tingkat pertama juga harus telah terakreditasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang PUSKESMAS Pasal 39 (1) : Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA ,TEMPAT PRAKTEK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTEK MANDIRI DOKTER GIGI Pasal 3 (1) : Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi wajib terakreditasi.
Adanya variasi kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan : 1.Proses Pengukuran 2.Proses Monitoring 3.Proses Pengendalian 4.Proses Pemeliharaan 5.Proses Penyempurnaan 6.Proses Pendokumentasian
Sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko Sebagai syarat recredensialing PPK 1 BPJS pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes 3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat. 4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat 6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer 7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
SDM Biaya Sarana Prasarana Alat Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Penyelenggaraan Pelayanan : -Mengukur -Memonitor -Mengendalikan -Memelihara -Menyempurnakan -Mendokumentasikan
Continous Improvement
Kepuasa n Pasien
Peraturan Perundangan Pedoman Acuan Standar
Penyelenggaraan Pelayanan (Produksi): Kebijakan -mengukur Pedoman -memonitor Kr.Acuan Prosedur -mengendalikan Manual -memelihara -menyempurnakan -mendokumentasikan
Akreditasi
Standar Akreditasi
Outcome Pelayanan Kepuasan
Akreditasi Puskesmas Upaya Kesehatan Perorangan
Pelayanan Yang diakreditasi
Upaya Kesehatan Masyarakat
Administrasi manajemen Puskesmas
Akreditasi Klinik
Pelayanan Yang diakreditasi
Upaya Kesehatan Perorangan
Administrasi manajemen Klinik
Bab dari standar akreditasi Puskesmas : Bab I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Bab II.
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Bab III.
Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Standar Administrasi dan Manajemen
Bab dari standar akreditasi Puskesmas : Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
Standar Upaya Kesehatan Masyarakat
Bab dari standar akreditasi Puskesmas : Bab VII.
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab VIII.
Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IX.
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Standar Upaya Pelayanan Perorangan
Standar Akreditasi Klinik Terdiri dari 2 Bagian dan 4 Bab Bab dari standar akreditasi Klinik : Bab I.
Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK)
Bab II.
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab III.
Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IV
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Standar akreditasi puskesmas disusun dalam 9 bab, dengan 776 elemen penilaian (EP):
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EP Bab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 EP Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 EP Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EP Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 29 EP Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP
Akses Kegagalan melakukan akses Keterlambatan akses Salah menuju/memilih
33
Pendaftaran Kekeliruan identitas rekam medis Rekam medis tidak ditemukan, dibuatkan rekam medis baru, Kartu identitas tertukar, Rekam medis tertukar
Pengkajian & Penyusunan Rencana asuhan Salah diagnosis Salah baca hasil pem Penunjang Salah interpertasi hasil Salah menyusun
Tindakan dan Pelaksanaan asuhan tidak Pemberian sesuai rencana asuhan Kekeliruan dalam melakukan obat tindakan medik/keperawatan Kekeliruan dalam menyediakan diit Kekeliruan dalam penulisan resep, penyediaan obat, pemberian obat yang tidak perlu, tidak memberikan obat yang diperlukan, peracikan obat, informasi ttg obat, dsb Pemberian pelayanan yang tidak bersih, Pemberian terapi yang tidak dimonitor
Evaluasi dan tindak lanjut
Proses manajemen risiko
Menetapkan lingkup Manajemen risiko
Kajian risiko (risk assessment Identifikasi risiko Komunikasi dan Konsultasi pd stakeholders
Analisis risiko Evaluasi risiko tdk ya Tindakan/treatment terhadap risiko
Monitoring, audit dan Tinjauan (review) Dukungan internal
Penilaian Akreditasi Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: – Wawancara: • Pimpinan puskesmas • Penanggung jawab program • Staf puskesmas • Lintas sektor • Masyarakat • Pasien, keluarga pasien – Observasi: • Pelaksanaan kegiatan • Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)
KEPUTUSAN AKREDITASI PUSKESMAS Tidak Terakreditasi
Terakreditasi Dasar
Terakreditasi Madya
Terakreditasi Paripurna
jika pencapaian nilai :
jika pencapaian nilai:
jika pencapaian nilai:
jika pencapaian nilai :
Bab I, II < 75 %
Bab I, II > 75 %
Bab I, II, IV, V > 75 %
Bab IV, V, VII < 60 %,
Bab IV, V, VII
Bab VII, VIII > 60 %
> 60 %, Bab III, VI,VIII,IX < 20 %
Bab III, VI,VIII,IX > 20 %
Bab III , VI, IX > 40 %
semua Bab > 80 %
