1. Tugas dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan pilkada Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 201 penggan!i Undang Undang Tahun 201" dirubah menjadi Undang #undang Nomor 10 !ahun 201$ 2. Proses pemungu!an dan pengi!ungan suara sampai rekap di!ingka! ke%ama!an pada pilkada &. Pemahaman kewilayahan '1. (umlah desa)kelurahan dan jumlah pps sdan TPS se ke%ama!an* jumlah anggo!a pps dan kpps* 2. (umlah TPS diwilayah Ke%ama!an pada pemilu sebelumnya sebelumnya pilpres 201"* jumlah +PT pada pemilu sebelumnya pilpres 201", ". Uu no 10)201$ !!g pilkada* pkpu 1)201 !!g !ahapan pilkada kedah diapalkeun dugi k !anggal2 na* pkpu !!g pemu!akhiran da!a pemilih* pkpu !!g kampanye* pkpu !!g pemungu!an dan penghi!ungan penghi!ungan dan rekapi!ulasi suara* dan pkpu lainnya bisa didownload di (+/ kpu . Undang Undang !ahun 201 !en!ang Pemilihan Umum Undang Undang 10 !ahun 201$ Ten!ang Pene!apan Pera!uran Pemerin!ah Penggan!i Undang Undang nomor 1 !ahun 201" !en!ang Pemilihan ubernur* upa!i dan 3aliko!a menjadi Undang Undang PKPU 12 !h 201 Ta!a kerja KPU)KP pemben!ukan dan !a!a kerja PPK* PPS dalam penyelenggaraan pemilihan ubernur dan wakil ubernur* upa!i dan 3akil upa!i dana !au 3aliko!a dan wakil waliko!a. PKPU 1 th 2017
Tahapan* Program dan (adwal Penyelengaraaan pemilihan gubernur gubernur dan wakil gubernur gubernur bupati dan wakil wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota. PKPU 2 th 2017
Pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau walikota walikota dan wakil wakil walikota. PKPU 3 th 2017
pen%alonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur* bupa!i dan wakil bupa!i dan)a!au waliko!a dan waliko!a PKPU 4 th 2017
Ten!ang Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur* bupa!i dan wakil bupa!i dan)a!au waliko!a dan waliko!a PKPU 5 th 2017
Ten!ang Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur* bupa!i dan wakil bupa!i dan)a!au waliko!a dan waliko!a PKPU 6 th 2017
Pergan!ian an!arwak!u anggo!a +P dan +P+* +P+ PKPU 7 th 2017
Tahapan* program dan jadwal penyelenggaraan pemilu !ahun 2014 PKPU 8 th 2017
Ten!ang sosilisasi Pendidikan Pemilih par!isipasi 5asyaraka! dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur* bupa!i dan wakil bupa!i dan)a!au waliko!a dan waliko!a PKPU 9 th 2017
Norma S!adar Prosedural Kebu!uhan Pengadaan dan Pendis!ribusian Perewngkapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur* bupa!i dan wakil bupa!i dan)a!au waliko!a dan waliko!a PKPU 11 th 2017
Ten!ang P6K7+7 +aerah s!imewah 7%eh dan papua PKPU 11 th 2017
Penda8!aran* 9eri8ikasi dan pene!apan par!ai poli!ik pese!a pemilihan umum anggo!a dewan perwakilan dan dewan perwakilan daerah.
. Targe! par!isipasi pemilih un!uk pilgub dan pilbup 2 juni 201: berapa; +an s!ra!egi2 meningka!kan par!isipasi pemilih
7dapun 6angkah-6angkah dalam Penyusunan Pe!a TPS adalah = 1. KPU Kabupa!en +ompu mengirimkan 1-2 lembar ker!as />S ukuran 7& pada se!iap TPS3 melalui PPK)PPS= 2. PPS membagi-bagi Pemilih dalam 3ilayah +esa)Kelurahan menjadi 3ilayah TPS= &. PP+P diban!u PPS menyusun s!ra!egi un!uk mengunjungi)menda!a pemilih sesuai 3ilayah TPS yang sudah di!en!ukan= ". 5eren%anakan) menen!ukan 6okasi TPS= . PP+P memulai penda!aan dengan mengunjungi rumah penduduk per!ama sesuai yang diren%anaka= menge%ek nama kepala keluarga dan seluruh pemilih yang ada dalam rumah !angga !ersebu! dalam +a!a Pemilih '5odel 71-K3K, dan)a!au +P" yang dibawa oleh PP+P= $. 5emas!ikan jumlah penduduk* pemilih* jenis kelamin dan lain-lain sesuai ake!en!uan Pemu!akhiran +a!a Pemilih= . 5enggambar)ske!sa rumah !angga yang !elah dida!a* memberi nomor uru! rumah* menuliskan jumlah pemilih 6)P= :. +emikian selanju!nya Nomor umah ke-2* ke-& dan se!erusnya sampai !un!as seluruh rumah !angga yang ada dalam %akupan Pan!arlih)PP+P !ersebu! 4. 7pabila dalam sa!u rumah penduduk !erdapa! lebih dari 1 kepala keluarga 'KK,* maka !e!ap digambarkan jumlah KK dan jumlah pemilih yang ada didalamnya= 10. PP+P menjumlahkan pemilih* menghi!ung jumlah rumah dalam wilayahnya dan menuangkan dalam ke!erangan pe!a TPS !ersebu!. ?u!pu! dari penyusunan Pe!a TPS yai!u masing-masing Pan!arlih)PP+P melaporkan kepada PPS se!empa!* un!uk dikoordinasi kembali agar !idak !erjadi penda!aan ganda a!au penda!aan yang !erlewa! pada sebagian rumah-rumah penduduk. Terkai! akurasi +PT +ompu* memang disadari masih !erdapa! beberapa kelemahan yang perlu dilakukan e9aluasi* meski demikian diakui bahwa akurasi +PT Kabupa!en +ompu %ukup baik sehingga memberikan kon!ribusi !erhadap !ingginya !ingka! par!isipasi pemilih dari pemilu ke pemilu*!er!inggi di NT. +a!a !erakhir dapa! di liha! pada Pemilu 6egisla!i8 dan Pilpres 201" ser!a Pilkada 201 yakni sebesar :&. $4@* $. &0@* dan :&. 2: @ Pe!a TPS meskipun !idak dia!ur dalam PKPU* ini merupakan ide krea!i8 KPU Kabupa!en +ompu dan dapa! menjamin akurasi +PT lebih baik dan berkuali!as. Ke!ua KPU Kabupa!en +ompu* usdyan!o* ST beser!a seluruh Komisioner dan Sekre!aris KPU Kabupa!en +ompu berharap agar apa yang !elah diikh!iarkan melalui pembua!an Pe!a TPS ini kedepan dapa! dijadikan sua!u kebijakan oleh KPU ser!a lebih disempurnakan dan dilakukan pengembangan berbasis !ekhnologi)T 'Kompu!erisasi,* un!uk kemudian dapa! di!erapkan disemua wilayah di ndonesia pada Pemilu a!aupun Pilkada beriku!nya. 7minAB
Langsung artinya bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak ikut memilih dalam pemilu. Bebas artinya setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun. Rahasia artinya suara pemilih dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara!pelaksanaan pemerintah parpol peserta pemilu pengawas dan pemantau pemilu pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku. Adil artinya setiap penyelenggaraan pemilu pemilih dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama bebas dari kecurangan pihak manapun. Pemahaman 7sas Pemilu 5andiri (ujur
Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu penyelenggara!pelaksanaan pemerintah parpol peserta pemilu pengawas dan pemantau pemilu pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku. adil
Adil artinya setiap penyelenggaraan pemilu pemilih dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama bebas dari kecurangan pihak manapun. kepas!ian hokum !er!ib kepen!ingan umum ke!erbukaan proporsionali!as pro8esionali!as akun!abili!as e8isiensi dan e8ek!i9i!as. Pasal 10 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas mandiri dan adil Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu calon peserta pemilu dan media massa tertentu% &. b.memperlakukan secara sama setiap calon peserta Pemilu calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu% '. c.menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari inter(ensi pihak lain% ). d.tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu% *. e.tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih% +. f.tidak memakai membawa atau mengenakan simbol lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu% ,. g.tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain% -. h.memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya% . i.menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya% $/. j.mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil% $$. k.tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu calon peserta Pemilu perusahaan atau indi(idu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
Pasal 11 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas kepastian hukum Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang0undangan% &. b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya% '. c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang0undangan% dan ). d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang0undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Pasal 12 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas jujur keterbukaan dan akuntabilitas Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang0undangan tata tertib dan prosedur yang ditetapkan% &. b.membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang0undangan% '. c.menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang rele(an sesuai ketentuan peraturan perundang0undangan% ). d.menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya% *. e.menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik% +. f.memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu% dan ,. g.memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
Pasal 13 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas kepentingan umum Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih% &. b.memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu% '. c.membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu% ). d.menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pili hnya atau memberikan suaranya% dan *. e.memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.
Pasal 14 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas proporsionalitas Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu% &. b.menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung% dan '. c.tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pasal 15 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas profesionalitas efisiensi dan efekti(itas Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu% &. b.bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu% '. c.bertindak hati0hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan% ). d.melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi% *. e.menggunakan waktu secara efektif sesuai alokas i waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu% +. f.tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu% dan ,. g.menggunakan keuangan yang bersumber dari APB1 dan APB" atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.
Pasal 16 Kode Etik:
"alam melaksanakan asas tertib Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan!atau fakta% &. b.memastikan informasi yang dikumpulkan disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis jelas dan akurat% '. c.memberikan informasi mengenai Pemilu kepada public secara lengkap periodic dan dapat dipertanggungjawabkan% dan ). d.memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
2elain kewajiban0kewajiban tersebut di atas Penyelenggara Pemilu juga mempunyai kewajiban0 kewajiban atas prinsip dasar etika dan perilaku yang diatur di dalam ketentuan0ketentuan sebagai beri kut#
Pasal 6 Kode Etik:
Penyelenggara Pemilu berkewajiban# a.menjunjung tinggi Pancasila Undang0Undang "asar 1egara Republik 3ndonesia 4ahun $)* dan peraturan perundang0undangan% b.menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan 1egara 5esatuan Republik 3ndonesia% c.menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan 1egara 5esatuan Republik 3ndonesia% dan d.menjaga dan memelihara nama baik 1egara 5esatuan Republik 3ndonesia. Pasal 7 Kode Etik:
Penyelenggara Pemilu berkewajiban# a.memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu% b.menjalankan tugas sesuai (isi misi tujuan dan program lembaga Penyelenggara Pemilu% c.menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rap at yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sa mpai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang0undangan%
d.menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu% dan e.melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang0 undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya. Pasal 8 Kode Etik:
Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu% &. b.mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu% dan '. c.menghormati kebhinnekaan masyarakat 3ndonesia.
Pasal 9 Kode Etik:
Penyelenggara Pemilu berkewajiban# $. a.beriman dan berta6wa kepada 4uhan 7ang 8aha 9sa% &. b.menjunjung tinggi sumpah!janji jabatan dalam melaksanakan tugas wewenang kewajiban dan tanggungjawabnya% '. c.menjaga dan memelihara netralitas imparsialitas dan asas0asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur adil dan demokratis% ). d.tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas wewenang dan kewajibannya% *. e.melaksanakan tugas0tugas sesuai jabatan dan ke wenangan yang didasarkan pada Undang0 Undang "asar 1egara Republik 3ndonesia 4ahun $)* undang0undang peraturan perundang0 undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu% +. f.mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung% ,. g.menolak untuk menerima uang barang dan!atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikon(ersi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama ' :ti ga; jam dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu peserta Pemilu calon anggota "PR dan "PR" dan tim kampanye% -. h.mencegah atau melarang suami!istri anak dan set iap indi(idu yangmemiliki pertalian darah!semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami!istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh petunjuk atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta atau menerima janji hadiah hibah pemberian penghargaan dan pinjaman a tau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu% . i.menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta Pemilu atau tim kampanye. Bilamana terjadi pelanggaran0pelanggaran terhadap kewajiban0kewajiban sebagaimana tersebut di atas maka sanksi yang dapat diberikan adalah teguran tertulis atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu :vide Pasal 17 Kode Etik ;.
