LOGO KISI
–
KISI SOAL SERTIFIKASI PENYULUH KKBPK
HASIL BELAJAR PESERTA MAMPU PESERTA MENSOSIALISASIKAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PENYULUH KKBPK DALAM KERANGKA SERTIFIKASI SERT IFIKASI PENYULUH KKBPK
HASIL BELAJAR PESERTA MAMPU PESERTA MENSOSIALISASIKAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PENYULUH KKBPK DALAM KERANGKA SERTIFIKASI SERT IFIKASI PENYULUH KKBPK
INDIKATOR KEBERHASILAN SETELAH PEMBELAJARAN INI DIHARAPKAN PESERTA DAPAT: 1.
Menjela las skan st standar ko kompetensi te teknis Penyuluh KKBPK.
2.
Menguraikan un unjuk ke kerja da dari st standar kompetensi teknis Penyuluh KKBPK
3.
Mengkorelasikan standar kompeten Mengkorelasikan kompetensi si teknis dalam sertifikasi Penyuluh KKBPK.
BATASAN PENGERTIAN (PERKA BKKBN NO 2 TAHUN 2017 ttg STANDAR KOMPETENSI PENYULUH KKBPK) Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Kompetensi
adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
Kompetensi
Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
1. Melakukan Pendataan Keluarga Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendataan keluarga termasuk updating data keluarga sebagai basis data untuk pelaksanaan penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
1.Menyiapkan
1.1. Peraturan Kepala BKKBN tentang pendataan keluarga dipahami; 1.2. Form
instrumen
F/I/PK/15
(Pendataan
Keluarga/ Updating Data Keluarga)
Pp No 87 Tahun 2014 Ttg Perkembangan KKBPK & SIGA
disiapkan;
pendataan
1.3. Juknis
keluarga
1.4. Surat tugas/SK disiapkan;
pendataan
keluarga
dipahami;
1.5. Data keluarga tahun sebelumnya diperiksa sesuai dengan isi form pendataan keluarga/updating data
Juknis Pendataan Keluarga Th 2015 Modul Pendataan Keluarga Tahun 2015
keluarga; 1.6. Materi
sosialisasi
dan
pelatihan
pendataan keluarga/updating data keluarga disusun.
Modul Mekop PKB, LDF PKB Th 2012
PENDATAAN KELUARGA PP 87 Pasal 1 ayat 17: Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyiapan administrasi dikukuhkan dengan SK
Struktur Tingkat desa/kelurahan :
Penanggung jawab Manajer/Pembina pengumpulan data Supervisor/Ketua Tim Pendataan Keluarga Kader pendata
: Lurah/Kepala Desa : PKB/PLKB : PPKBD/Sub PPKBD : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Sub PPKBD Kader Posyandu Kader PKK Karang Taruna Mahasiswa Remaja Masjid dll (disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah)
Pendataan
dilakukan oleh kader Pendataan dilakukan setiap lima tahun Pendataan dilakukan dengan cara kunjungan rumah Pendataan menggunakan form F/I/PK Diseminasi (pelatihan kader pendata)
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2. Melakukan
2.1. Jadual
dan
tahapan
pendataan/updating data
pendataan/
updating
keluarga disusun; 2.2. Koordinasi dengan pihak terkait
pendataan keluarga
PP No 87 Tahun 2014 Ttg Perkembanga KKBPK & SIGA
(lurah,
ketua
RW/RT, kader) dilakukan; 2.3. Pendataan keluarga/updating
data
Juknis Pendataan Keluarga Th 2015 Modul Pendataan Keluarga Tahun 2015
keluarga disosialisasikan; 2.4. Pengisian data pada form pendataan keluarga/updating
data
keluarga yang dilakukan oleh kader diawasi;
Pedoman PBDKI, Ditlaptik th 2015
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan
pendataan/
2.5. Keluarga
pendataan keluarga
didata,
diwawancarai; Data
updating
yang
keluarga
pendataan
diolah
hasil dan
direkap; 2.6. Data
keluarga
diolah,
yang
diverifikasi
telah dan
divalidasi. 2.7. Hasil rekapitulasi pendataan keluarga/updating keluaga
data
dikirim
secara
berjenjang ke Pusat; 2.8. Laporan Keluarga/Updating Keluarga disusun.
PP No 87 Tahun 2014 Ttg Perkembanga KKBPK & SIGA
Pendataan data
Juknis Pendataan Keluarga Th 2015 Modul Pendataan Keluarga Tahun 2015 Pedoman PBDKI, Ditlaptik th 2015
Updating
dilakukan setiap tahun melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) Updating pendataan tahun berikutnya memakai formulir F/I/PBDKI/15 Sumber data updating dari F/I/PK/15 tahun sebelumnya Kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, merperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara wawancara dan atau observasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak
Rekapan
hasil Pendataan keluarga dimulai dari tingkt RT sampai degan pusat.
Hasil
pendataan keluarga bermanfaat untuk perencanan program, evaluasi program, dan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (khususnya keluarga pra ks/ks1
2. Membuat Peta Keluarga
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat peta keluarga sebagai gambaran untuk target sasaran kinerja
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.
Menyiapkan bahan penyusunan Peta Keluarga
1.1. Acuan
penyusunan
peta
keluarga berdasarkan panduan tata
cara
pencatatan
dan
PP No 87 Tahun 2014 Ttg Perkembangan KKBPK & SIGA
pelaporan pendataan keluarga dipahami dan diikuti; 1.2. Rekap
data
pendataan data
keluarga
hasil
keluarga/updating
keluarga
per
RT
disiapkan; 1.3. Format
peta
keluarga
disiapkan; 1.4. Isi
format
peta
keluarga
dijelaskan kepada kader KB;
Juknis Pendataan Keluarga Th 2015 Modul Pendataan Keluarga Tahun 2015
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Menyusun Peta Keluarga
2.1. Keterangan
nomor
dan
warna pada peta keluarga dijelaskan;
PP No 87 Tahun 2014 Ttg Perkembangan KKBPK & SIGA
2.2. Rekapitulasi data keluarga
digambarkan dalam peta keluarga
berdasarkan
nomor dan warna; 2.3. Rancangan peta keluarga
ang telah dibuat, divalidasi; 2.4. Laporan penyusunan peta keluarga disusun.
Juknis Pendataan Keluarga Th 2015 Modul Pendataan Keluarga Tahun 2015
Teknik Pembuatan Peta Keluarga Sejahtera a.
Pembuatan peta diawali dengan membuat peta PUS pada saat melakukan kunjungan kepada keluarga secara berurutan menurut susunan/lokasi tempat tinggal (tidak meloncat-loncat dari satu tempat/lokasi ke tempat/lokasi lainnya).
b.
Peta Keluarga Sejahtera dibuat oleh PPKBD/Sub PPKBD, dengan bantuan para kader berdasarkan F/I/PK/15, dan PLKB/PKB bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
c.
Skets peta digunakan untuk memudahkan kader dalam melakukan pendataan keluarga. Skets Peta tersebut dilengkapi dengan tanda tanda situasi wilayah RT, RW/Dusun yang bersangkutan, misalnya tempat ibadah, sungai, jalan dan bangunan penting lainnya.
Jenis stiker kupon keluarga dan artinya a. Ketahanan Keluarga 1) Keluarga Punya Sasaran Tidak Ikut Kelompok Kegiatan : kupon warna merah 2) Keluarga Tidak Punya Sasaran
: kupon warna kuning
3) Keluarga Punya Sasaran Ikut Kelompok Kegiatan: kupon warna biru
Pada kupon berwarna diberi angka sesuai dengan: a) Angka 1 : keluarga punya balita b) Angka 2 : keluarga punya remaja c) Angka 3 : keluarga punya lansia d) Angka 4 : keluarga ikut UPPKS
b. Status
keluarga berencana
1) PUS peserta KB MKJP : kupon warna dasar biru dengan No. 1 (IUD); No. 2 (MOW); No.3 (MOP); dan No. 4 (Implant) 2) PUS peserta KB non MKJP : kupon warna dasar hijau dengan No. 5 (Suntik); No. 6 (Pil); No. 7 (Kondom) 3) PUS peserta KB tradisional: kupon warna dasar kuning dengan No. 8 (Tradisional) 4) PUS bukan peserta KB : kupon warna dasar hijau dengan No. 9 (Hamil); No. 10 ( IAS) serta kupon warna dasar merah dengan No. 11 (IAT); dan No. 12 (TIAL) 5) PUS bukan peserta KB lainnya : kupon warna dasar kuning dengan No. 13 (lainnya)
c. Keluarga lainnya:
kupon warna dasar putih dengan silang hitam (bukan PUS)
kupon warna dasar hitam dengan silang putih (keluarga khusus)
kupon warna dasar putih polos (belum terdata)
CONTOH BLANKO PETA KELUARGA
3. Melakukan Pendataan IMP
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendataan IMP (Institusi Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah) untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan kependudukan kepada masyarakat luas.
ELEMEN
1.Menyiapkan
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.Pedoman
pendataan
IMP
dipahami;
instrumen
1.2.Form K/0/IMP disiapkan;
pendataan
1.3.Data sasaran berdasarkan
IMP
data
tahun
sebelumnya
atau
perkembangan
data
IMP disiapkan; 1.4.Jadual
pelaksanaan
pendataan disusun.
REFERENSI
Pedoman Pembinaan Imp, Ditbinlap Th 2016 Juknis /Pedoman Pengelolaan Data Rutin Dalap Tahun 2015
Formulir
Pendataan IMP menggunakan K/O/PPKBD/15, K/O/Sub. PPKBD/15, dan K/O/Pok – KB/15
Pendataan
IMP dilakukan saat dibentuk dan diregister setiap tahun pada bulan Januari.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan pendataan IMP
2.1. Jadual
pelaksanaan
pendataan IMP disusun; 2.2. Koordinasi
dengan
pihak
terkait (lurah, ketua RW/RT) dalam rangka pendataan IMP
Pedoman Pembinaan Imp, Ditbinlap Th 2016
dilakukan; 2.3. Definisi dan ruang lingkup IMP disebutkan; 2.4. Peran
dan
fungsi
IMP
dijelaskan; 2.5. Data IMP di wilayah kerja disebutkan; 2.6. Kader
IMP
diwawancarai;
yang
didata,
Juknis /Pedoman Pengelolaan Data Rutin Dalap Tahun 2015
Insitusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. Dusun/RW dan RT kebawah yang secara Nasional disebut PPKBD, Sub – PPKBD dan Kelompok KB.
Jenis IMP dalam program KKBPK terdiri dari PPKBD Sub PPKBD Kelpompok KB
Pengertian lanjutan
PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa): adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KKBPK ditingkat desa/kelurahan. Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang hak penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan Program KB didesa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB/KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan secara rutin.
Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program KKBPK di tingkat dusun/rukun(RW).
POLA PEMBINAAN KELUARGA OLEH IMP
Pola I : PPKBD langsung membina anggota keluarga/ PUS/Peserta KB.
Pola II: PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB.
Pola III : PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina anggota keluarga PUS/Peserta KB.
Pola IV: PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina anggota keluarga/PUS/ Peserta KB.
Pola V : PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina keluarga dan keluarga anggota keluarga/PUS/Peserta KB.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan pendataan IMP
2.7. Data
IMP
yang
telah
diidentifikasi diklasifikasi; 2.8. Laporan
naratif
jumlah
IMP
disusun dan direkap; 2.9. Data kader IMP yang telah diolah,
diverifikasi
dan
divalidasi. 2.10.
Hasil
rekapitulasi
pendataan IMP dikirim secara berjenjang ke Pusat; 2.11.Peta data Institusi Masyarakat dan
Organisasi
Pemerintah dibuat;
Non
Pedoman Pembinaan Imp, Ditbinlap Th 2016 Juknis /Pedoman Pengelolaan Data Rutin Dalap Tahun 2015
Klasifikasi
IMP adalah mencerminkan kualitas dari IMP tersebut sesuai dengan 6 peran baktinya.
Klasifikasi
IMP terdiri dari :
1. Dasar 2. Berkembang 3. Mandiri
Klasifikasi Dasar
Pengorganisasian (kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada, kecuali PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah;
Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen);
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
Pencatatan, pendataan dan pemetaan (pencatatan masih sederhana)
Pelayanan kegiatan KB secara sederhana meliputi: Pelayanan ulang alkon,Penyaluran alkon kondom,Rujukan, UPPKS, Bina keluarga (minimal ada satu bina keluarga)
Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). Sebagai catatan, penentuan klasifikasi dasar tidak harus 6 peran bakti dilaksanakan secara lengkap (khususnya butir 5, Pelayanan Kegiatan).
Klasifikasi Berkembang
Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas, kecuali untuk PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah; Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja dan notulen); Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling; Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R; Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap meliputi: Pelayanan ulang alkon, Penyaluran alkon kondom, Rujukan, Uppks, Bina keluarga (minimal ada satu atau dua bina keluarga); dan Upaya Kemandirian (melaksanakan dua kegiatan upaya kemandirian). • • • • •
Klasifikasi Mandiri
Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi); Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja dan notulen); Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling; Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R; Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap meliputi: Pelayanan ulang alkon, Penyaluran alkon kondom, Rujukan, UPPKS, Bina Keluarga (ada tiga atau empat bina keluarga); dan Upaya kemandirian (melaksanakan tiga kegiatan upaya kemandirian). • • • • •
4. Melakukan Pendataan Dokter Bidan Mandiri (DBM) dan Faskes Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendataan Dokter Bidang Mandiri (DBM) dan Fasilitasi Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugastugas penyuluhan kependudukan kepada masyarakat luas.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan instrumen
1.1.
pendataan
DBM Faskes
dan
DBM
dan
Faskes dipahami; 1.2.
pendataan
Pedoman
Form
K/0/KB
disiapkan; 1.3.
Data sasaran DBM
dan Faskes berdasarkan data tahun sebelumnya atau
perkembangan
data DBM dan Faskes disiapkan; 1.4.
Jadual
Pedoman Pengelolaan data rutin Pelayanan KB, Ditlaptik, BKKBN, 2015.
Pendataan
Faskes dan jaringan serta jejaringnya (dokter, Bidan Mandiri) dilakukan setiap kali dibentuk dan atau diregistrasi setiap tahun pada bulan Januari Formulir yang digunakan dalam pendataan faskes dan DBM adalah K/O/KB/15 Mencatat secara rutin hasil pelayanan KB ditempat DBM dan melaporkannya ke Faskes induk atau Faskes tingkat pertama
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.
2.1.
Melakukan
DBM dan Faskes disusun; 2.2. Koordinasi dengan pihak terkait
pendataan DBM Faskes
Jadual pelaksanaan pendataan
(lurah, ketua RW/RT) dalam
dan
rangka pendataan DBM dan Faskes dilakukan; 2.3. Definisi
DBM
dan
Faskes
dipahami; 2.4. Peran dan fungsi DBM dan Faskes dalam pelayanan KB dijelaskan; 2.5. Data
DBM
dan
Faskes
wilayah kerja disebutkan;
di
Pedoman Pengelolaan data rutin Pelayanan KB, Ditlaptik, BKKBN, 2015.
Fasilitas Kesehatan KB (Faskes KB) adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rujukan tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk masyarakat).
Faskes KB Statis adalah fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh calon akseptor/klien untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan, terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) beserta jaringan dan jejaringnya, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Faskes KB Bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB dimana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki faskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau yang setara, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jaringan) yang memberikan pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, dan Poskesdes/Polindes.
Praktik Dokter, adalah dokter yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan, termasuk didalamnya dokter umum maupun dokter spesialis.Praktik Dokter bisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik
Klinik Pratama atau yang setara, adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik Pratamabisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan.
Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara, adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.Rumah Sakit Kelas D Pratamabisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan.
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan(FKRTL) adalah fasilitas kesehatan yang termasuk didalamnya berupa : Klinik
Utama atau yang setara, adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Rumah Sakit Umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan padasemua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
Faskes KB Induk adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang mempunyai wilayah kerja/binaan(jaringan/jejaring) yang memberikan pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, Poskesdes, Polindes, Praktik Dokter, dan Praktik Bidan.
Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari: Puskesmas Pembantu (Pustu), memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Keliling (Pusling), memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Bersalin Desa (Polindes).
Jejaring Fasilitas Kesehatan KB terdiri dari : Praktik
Dokter, yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Praktik
Bidan, adalah bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melakukan
2.6.
DBM dan Tenaga Medis pada Faskes
yang
didata,
diwawancarai;
pendataan
2.7. Data DBM dan Faskes diinput ke dalam
DBM Faskes
dan
Form
K/0/DBM
dan
maksud
dan
Faskes 2.8. Identitas tujuan
dan
pendataan
DSB
dan
Faskes dijelaskan; 2.9. Data
DBM
telah
dan
diolah,
Faskes yang
diverifikasi
dan
divalidasi; 2.10.
Hasil
pendataan dikirim Pusat.
rekapitulasi DBM
secara
dan
Faskes
berjenjang
ke
Pedoman Pengelolaan data rutin Pelayanan KB, Ditlaptik, BKKBN, 2015.
5. Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Kemitraan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjalin kemitraan strategis kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan
1.1.Pedoman
kemitraan
dipahami;
bahan dan
fasilitasi
koordinasi
kemitraan KKBPK
1.2.Data lembaga kemitraan diinventarisasi; 1.3.Surat tugas disiapkan; 1.4.Materi
fasilitasi
dan
koordinasi dalam rangka membangun
kemitraan
disusun; 1.5.PKS
yang
Modul , materi Penggerakan masyarakat, Pusdiklat KKB th 2012
telah
ditetapkan, disiapkan.
Modul Kemitraan, Pusdiklat, KKB, th 2012 Modul Mekop, Pusdiklat th
Definisi kemitraan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan bersama Langkah awal kemitraan adalah identifikasi dan inventarisasi Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melakukan
2.1. Jadual dan
pelaksanaan koordinasi
fasilitasi kemitraan
disusun;
fasilitasi dan
2.2. Perjanjian
kerjasama
dengan
kemitraan dipahami;
koordinasi kemitraan KKBPK
2.3. Kelompok diusulkan
mitra
yang
akan
untuk
di-PKS-kan,
diidentifikasi; 2.4. Kelompok yang menjadi sasaran prioritas dipetakan; 2.5. Ruang menjadi
lingkup acuan
MoU
Modul Kemitraan, Pusdiklat, KKB, th 2012
yang
pelaksanaan
kemitraan dijelaskan; 2.6. Hubungan dengan mitra terkait dibina dengan baik; 2.7. Informasi perkembangan KKBPK disampaikan.
Modul , materi Penggerakan masyarakat, Pusdiklat KKB th 2012
Modul Mekop, Pusdiklat th 2012
Definisi
kemitraan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan bersama Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembagalembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut.
Langkah
awal kemitraan adalah identifikasi dan inventarisasi potensi dan stakeholder setelah itu dipetakan dengan Net Map
NetMap
adalah alat untuk memetakan jaring kerja hubungan kelembagaan kelembagaa n dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan digunakan untuk memahami dinamika jaringan
MANFAAT HASIL NETMAP:
1. Membantu dalam pengambilan keputusan strategis 2. Membantu dalam dalam meningkatkan meningkatkan pemahaman pemahaman mengenai suatu situasi/kondisi 3. Mempe Memperkuat rkuat perencana perencanaan an program
6. Menyusun Rencana Penyuluhan KKBPK
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun rencana penyuluhan keluarga berencana yang sejalan dengan rencana program KKBPK.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.
Menyiapkan
bahan penyusunan
1.1. Data pendukung berupa sasaran penyuluhan KKBPK disiapkan; 1.2. Data pendukung berupa materi penyuluhan
disiapkan
sesuai sasaran; 1.3. Data
pendukung
rencana
media/alat
penyuluhan
sasaran;
KKBPK
KKBPK
Modul Mekop, Pusdiklat th 2012
KKBPK
bantu
berupa
penyuluhan
disiapkan
sesuai
Mekop KKBPK TK. Desa, Ditbinlap, 2008
1.4. Data pendukung berupa lokasi dan jadual penyuluhan KKBPK disiapkan; 1.5. Pedoman penyusunan rencana
R/ I/Pus/13
penyuluhan KKBPK dipahami; 1.6. Pedoman dipahami
pelayanan (ditempatkan
KB pada
Data basis
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2.Menyusun
rencana penyuluhan KKBPK
2.1. Koordinasi dengan pihak terkait (bidan, dokter, kader, RT/RW, PPKBD,
PKK,
Puskesmas)
Babinsa,
dalam
rangka
Modul Mekop, Pusdiklat th 2012
rencana penyuluhan dilakukan; 2.2. Tahapan
kegiatan
penyuluhan
KKBPK dijelaskan; 2.3. Rancangan jadual pelaksanaan penyuluhan
KKBPK
disusun
Mekop KKBPK TK. Desa, Ditbinlap, 2008
berdasarkan skala prioritas; 2.4. Komplikasi akseptor difasilitasi di dalam rencana penyuluhan KKBPK;
R/ I/Pus/13
2.5. Rancangan rencana penyuluhan KKBPK disampaikan kepada Ka UPT/Koordinator/PPLKB.
Data basis
1.Perencanaan a. Penentuan Sasaran b. Pemilihan Materi c. Dimana Pelaksanaannya d. Kapan dilaksanakan e. Metode Penyuluhan f. Penentuan Media
2. Implementasi a.Percaya Diri b.Performance c.Penguasaan Materi d.Salam e.Suara ( Bahasa Verbal ) f. Gerak Tubuh ( Bahasa Non Verbal ) g.Penggunaan Gaya Bahasa h.Penggunaan Media Penyuluhan i. Memperhatikan Budaya Daerah
3.Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan KIE Monitoring
adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya agar efisien dan efektif. Evaluasi
adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang secara sistematis mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan, serta pencapaian sasaran dan tujuan program proyek dan kegiatan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.Indikator masukan (input)
7. Menyiapkan Materi Penyuluhan KKBPK
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun materi penyuluhan KB yang akan digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan KKBPK
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
1.Mengumpulkan bahan
1.1. Buku pedoman teknis dan operasional penyuluhan KB disiapkan; 1.2. Peraturan-peraturan terkait
penyusunan
disiapkan;
materi
1.3. PKB
penyuluhan KB
1.4. ABPK
Kit
(Leaflet,
poster,
brosur, dll) disiapkan; (alat
bantu
pengambilan keputusan)/lembar
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
balik
disiapkan; 1.5. Media penyuluhan KKBPK
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,201 2
melalui presentasi dikuasai.
PKB KIT
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2.Menyusun
materi penyuluhan KB
2.1. Materi penyuluhan KKBPK sesuai sasaran dikuasai; 2.2. Kerangka
outline
materi
penyuluhan KKBPK sesuai sasaran disiapkan;
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
2.3. Bahan paparan penyuluhan KKBPK
sesuai
sasaran
disusun; 2.4. Pointer penyuluhan KKBPK sesuai sasaran disusun; 2.5. Pengunaan PKB Kit, ABPK, dan
alat
peraga
lainnya
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,201 2
dikuasai.
PKB KIE
Penyuluhan KKBPK /KIE Program KKBPK Adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas Macam – macam Penyuluhan/ KIE KKBPK 1. Penyuluhan Individual 2. Penyuluhan Kelompok 3. Penyuluhan Massa
8. Melaksanakan Advokasi, KIE dan Penggerakan Program KKBPK Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan Advokasi KIE, dan penggerakan program KKBPK sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan
1.1.
Buku pedoman teknis dan operasional Advokasi,
KIE,
dan
penggerakan
program KKBPK disiapkan;
bahan
1.2.
Peraturan-peraturan terkait Advokasi,
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
KIE, dan penggerakan program KKBPK
pelaksanaan Advokasi,
KIE,
disiapkan; 1.3.
Bahan advokasi (regulasi, kebijakan, materi) disiapkan;
1.4.
KIE KB (Leaflet, poster, brosur, ABPK lembar
dan penggerakan program KKBPK
balik,
billboard,
banner,
spanduk, dll) disiapkan; 1.5.
Sarana
penggerakan
Penerangan
-
(Mobil
Mupen,
Unit
Prosedur penggerakan dipahami.
Advokasi, program
KIE,
PKB KIT KIE KIT
Materi,
Megaphone, LCD, Laptop, dll) disiapkan 1.6.
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
dan KKBPK
Modul Penggerakan masyarakat, Pusdiklat KKB, 2012
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melaksanakan
2.1. Kelompok Sasaran advokasi adalah Lurah,
Camat,
Ka
Puskesmas,
Kapolsek, Kodim, Tokoh Masyarakat
penggerakan
(Toma), Tokoh Agama (Toga), Tokoh
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
Adat (Todat), dan/atau stakeholder
AKIE KB
terkait lainnya diidentifikasi; 2.2. Pelaksanaan program KKBPK yang akan
dilakukan
dikoordinasikan
dengan kelompok sasaran advokasi; 2.3. Kebijakan
dan
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
strategi
program
KKBPK baru disampaikan; 2.4. Tipikal birokrasi kelompok sasaran
Modul Penggerakan asarakat, Pusdiklat KKB, 2012
advokasi dipahami; 2.5. Pemberian layanan advokasi kepada kelompok sasaran dilakukan sesuai dengan birokrasi;
budaya,
tradisi,
Pedoman IMP, Dibinlap, 2016
dan
PKB KIE
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.6. Kelompok sasaran KIE program
2.Melaksanakan
KKBPK
adalah
keluarga,
penggerakan
masyarakat, kader/Poktan
diidentifikasi; 2.7. Pesan-pesan dalam media KIE KB
AKIE KB
disampaikan
sesuai
kebutuhan
sasaran; 2.8. Pemberian layanan penggerakan KIE
kepada
kelompok
sasaran
dilakukan sesuai dengan budaya
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012 Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
PKB KIE KIE KIT
dan tradisi 2.9. Kelompok sasaran penggerakan program KKBPK adalah kelompok masyarakat: perguruan
ormas, tinggi,
LSM, sekolah-
sekolah, swasta, diidentifikasi;
Modul Penggerakan masyarakat, Pusdiklat KKB, 2012
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2.Melaksanakan penggerakan AKIE KB
2.10.
Pesan-pesan
dalam
media
penggerakan disampaikan
sesuai
kebutuhan sasaran; 2.11.
Budaya
dan
tradisi
masing-
masing
sasaran
dipahami; 2.13.
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
Masyarakat
sasaran dimobilisasi; 2.12.
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
Laporan
PKB KIE KIE KIT Modul Penggerakan masyarakat, Pusdiklat KKB, 2012
Advokasi:
Mencari dukungan, komitmen, pengakuan mengenai sebuah masalah tertentu dari para pengambil keputusan maupun masyarakat luas
Tujuan Mencari dukungan dari pihak lain : Mengurangi masalah Menghilangkan praktik-praktik diskriminatif Kampanye yang efektif dan berkelanjutan
FUNGSI ADVOKASI Mempromosikan
suatu perubahan dalam kebijakan, program dan peraturan
Mendapatkan
dukungan dari pihakpihak lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif
Manfaat Advokasi Membuat
komitmen dan keputusan Memastikan program-p pro gram-program rogram yang kita lakukan dapat dukungan dana dan prasarana Menginformasikan prioritas program Menghadapi rintangan yang terus menerus, sehingga timbul program pro gram baru
Sasaran Advokasi Para pengambil keputusan Masyarakat yang telah mendapatkan hasil dari program LSM / LSOM Teknik Advokasi Loby Petisi Debat Negosiasi Demo
Perbedaan dan Persamaan Perbedaan Advokasi
Persamaan KIE
Advokasi dan KIE
1 Mendukung masalah dengan melibatkan orang lain
Merubah sikap mental, perilaku, terdiri dua atau kelompok
Prosesnya :
2 Saluran: lobi, petisi, debat, negosiasi, demo
Saluran : TV, radio, iklan, surat khabar, spanduk, media tradisional
3. Membuat
3 Sasaran : Pengambil keputusan/kebijakan
Sasaran : keluarga, masyarakat, penduduk
4 Hasil : Kebijakan publik yang mendukung
Hasil : meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku
1. Identifikasi 2. Penelitian
strategi 4. Monitor dan
evaluasi
9. Melaksanakan Konseling KB
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan memberikan umpan balik atas pemberian bantuan konsultasi melalui konseling KKBPK.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.
Menyiapkan
1.1.
konseling
1.2.
Materi konseling Advokasi dan KIE
program KKBPK, th 2012
dipahami; Media
konseling
disiapkan; 1.3.
Sasaran
konseling diidentifikasi; 1.4.
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
PKB KIE KIE KIT
Teknik konseling Panduan Konseling
dipahami sasaran.
sesuai KB
Buku Metode kontrasepsi, alokon
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.
Memberikan
konseling
2.1. Pendekatan
kepada
sasaran
konseling dilakukan; 2.2. Persoalan-persoalan
yang
dihadapi klien digali; 2.3. Saran
penyelesaian
masalah
klien disampaikan; 2.4. Rujukan
atas
masalah-masalah
penyelesaian penggunaan
alat kontrasepsi diberikan; 2.5. Rekomendasi
penyelesaian
masalah-masalah yang bersifat umum (misalkan tindak lanjut persoalan
keluarga
balita, lansia) diberikan.
remaja,
Advokasi dan KIE
program KKBPK, th 2012 Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
PKB KIE KIE KIT Panduan konseling KB Buku Metode kontrasepsi dan alokok
Konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien agar klien dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah Unsur konseling terdiri dari: konselor, konseli dan informasi
TUJUAN KONSELING Membangun
kemampuan untuk mengambil keputusan bijak dan realistik.
Menuntun
perilaku mereka dan mampu mengemban konsekuensinya.
Memberikan Membantu
informasi
klien dalam perubahan perilaku
KETRAMPILAN MIKRO DALAM KONSELING MEMBANTU KLIEN MENGAMBIL KEPUTUSAN (Kondisi, Kemungkinan, Konsekuensi, Keputusan) KETRAMPILAN MENDENGAR DAN BERTANYA Menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup, pertanyaan mendalam, refleksi isi (paraphrasing) dan refleksi perasaan KETERAMPILAN OBSERVASI DAN MEMANTAPKAN HUBUNGAN YANG BAIK Memberikan perhatian, menggunakan tatapan mata yang sesuai dengan budaya, menyimak ucapan verbal, kualitas suara dan bahasa tubuh
Memberi
Pujian Mengungkapkan persetujuan atau kekaguman sehingga mendorong tingkah laku yang baik, penghargaan terhadap tindakan/usaha yang telah dilakukan klien dengan baik.
Contoh : Hari ini Ibu kelihatan segar sekali
Tujuan Konseling KB Membantu Klien dalam : 1.Proses perubahan perilaku 2.Memahami informasi tentang reproduksi sehat 3.Memaknai Kontrasepsi efektif efisien 4.Memulai dan melanjutkan KB 5.Meluruskan informasi tentang metode kontrasepsi KB dengan benar
10. Melaksanakan pembinaan kader IMP Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembinaan kader IMP dalam rangka memperluas akses pelaksanaan penyuluhan program KKBPK
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan
bahan pelaksanaan pembinaan
kader IMP
1.1.
Pedoman
pembinaan
IMP
dipahami; 1.2. Data IMP yang menjadi sasaran binaan
disiapkan
berdasarkan
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
wilayah; 1.3. Sasaran
pembinaan
IMP
disebutkan; 1.4. Materi penunjang/ materi
dan/atau
bahan
media
(berupa
untuk
KIE
kepada
masyarakat) untuk pembinaan kader IMP disiapkan; 1.5. Jadual pelaksanan pembinaan
PKB KIE KIE KIT Pedoman Pembinaan IMP, Ditbinlap. 2012
kader IMP disusun.
Data basis IMP
Inventarisasi
data IMP berdasarkan kuantitas dan kualitas Persiapkan materi pembinaan sesuai masalah IMP Lihat jadwal rutin pertemuan rutin IMP, pertemuan PPKBD, pertemuan, Sub. PPKBD
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.1.
2.Melaksanakan
pembinaan
Program baru (baik materi ataupun media program KKBPK) disosialisasikan kepada
kader
IMP
baik
secara
kelompok maupun perorangan; 2.2.
Kader IMP perorangan didatangi untuk
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
berkoordinasi melaksanakan program
kader IMP
KKBPK; 2.3.
Program
KKBPK
dilaksanakan pertemuan
yang
sudah
dievaluasi
dalam
formal/non-formal
kader
PKB KIE KIE KIT
IMP; 2.4.
Pelatihan yang dibutuhkan oleh kader IMP diidentifikasi;
2.5.
Kader
IMP
penggerakkan
diikutsertakan pelaksanaan
dalam program
KKBPK; 2.6.
Laporan disusun.
pembinaan
kader
Pedoman Pembinaan IMP, Ditbinlap. 2012
IMP
Data basis IMP
Langkah
pembinaan IMP, terdiri dari : Persiapan, pelaksanaan, monev dan pelaporan
Tujuan
pembinaan IMP: meningkatkan dan memantapkan kepedulian dan peran serta PPKBD, Sub-PPKBD dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
Jenis
pembinaan 1. Langsung, kunjungan rumah, pertemuan rutin, momentum kegiatan Kb 2. Tidak Langsung: stdy banding, lomba kader, leaflet, buku, dsb Aspek Pembinaan : Pengetahuan program KKBPK, keterampilan Mengelola program KKBPK Semangat kerja/ motivasi kemandirian institusi
11. Mengembangkan Media Advokasi, KIE, Konseling Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan media Advokasi, KIE, Konseling yang akan digunakan dalam melaksanakan penyuluhan dan konseling.
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan
1.1.Tujuan media
alat dan bahan untuk pengembangan
media advokasi,
pengembangan advokasi,
KIE,
Konseling dipahami; 1.2.Alat
dan
bahan
yang
dibutuhkan
untuk
pengembangan
media
advokasi, KIE, Konseling dijelaskan
KIE, Konseling
dan
disiapkan; 1.3.Prosedur/Pedoman advokasi, KIE, Konseling dipahami.
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012 Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
PKB KIT KIE KIT Sumber bacaan lain Kasus / rumor
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2.Mengembang kan
media
advokasi, KIE, Konseling
2.1. Teknik
dan
metode
pengembangan advokasi,
KIE,
media Konseling
dijelaskan; 2.2. Kebutuhan
sasaran
penggunaan
media
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
diidentifikasi; 2.3. Rancangan advokasi,
media KIE,
media
Konseling
dibuat; 2.4. Media media advokasi, KIE, Konseling yang telah dibuat, dikonsultansikan pimpinan terkait.
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,201 2
dengan
PKB KIE
CIMEL , PAKERTI, 2007
Cerdas dimana pesan mampu mengungkapkan masalah advokasi, baik dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, “teaser,” yang berbasis bukti didukung fakta yang sahih iSTIMEWA dimana pesan advokasi dirancang sangat menonjol dan mampu bersaing dibandingkan dengan uangkapan atau tayangan aneka pesan lain Manusiawi pesan advokasi memuat emosi manusiawi yang menarik yang menyentuh perasaan target subyek sasaran Elegan pesan advokasi yang santun, bukan menonjolkan aspek kekonyolan, lawak yang salah tempat Lokalbahasa menampilkan pesan berbahasa lokal yang mencuatkan nilai dan latar budaya setempat. Pesan serupa ini lebih mudah dipahami oleh target subyek sasaran advokasi.
CIMEL 2 Cerita mengandung swarefleksi permasalahan advokasi seiring irama, alur isi cerita secara dramatis menuju titik puncak pesan advokasi. Apa jadinya seandainya upaya advokasi gizi buruk, tidak dilakukan, dampak buruknya isi otak “bolong,” kecerdasan otak “kosong” menghilang tak tergantikan. Inovatif diupayakan menampilkan bentuk dan isi pesan yang segar, baru, sesuatu yang orisinil. vokasi Mudah diingat Evaluasi swadiri suatu pesan advokasi seolah mengingatkan, memperolok, menertawakan swadiri yang mengetengahkan masalah advokasi agar dihayati secara bersama, menjadi milik bersama lalu dicarikan solusi kebijakan masalah Lokal isu advokasi atau masalah advokasi setempa
12. Melaksanakan Pembinaan Peserta KB
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembinaan peserta KB yang potensial untuk mewujudkan program KB lestari
ELEMEN
1.Menyiapkan 1. Menyiapkan
bahan pembinaan
peserta KB
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.Tujuan
pembinaan
sasaran
peserta
KB
dipahami; 1.2.Data
peserta
disiapkan dijelaskan; 1.3.Prosedur/Pedoman
KB
REFERENSI
Buku /Pedoman Pengelolaan Data rutin Dalap, ditlaptik, 2105
dan Data basis ybs
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
pembinaan peserta KB PKB KIE KIE KIT dipahami. Sumber bacaan lain Kasus / rumor
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melakanakan
pembinaan
2.1. Data peserta KB dipilah dan dikelompokkan
ke
dalam
pengunaan alat kontrasepsi
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
(MKJP dan Non MKJP);
peserta KB
2.2. Data peserta KB dijadikan sebagai sasaran pembinaan peserta KB; 2.3. Pembinaan dilakukan
peserta
KB secara
berjenjang; 2.4. Laporan pembinaan peserta KB disusun.
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
PKB KIT KIE KIT Buku pedoman pengelolaan data rutin Dallap, Th 2015
Pembinaan
peserta KB dilakukan secara rutin dan berjenjang oleh Penyuluh KB bersama IMP
Tujuan
pembinaan untuk membina kelestarian alokon yang dipakai Memantapkan pemakaian alokon sesuai kondisi akseptor Meminimalisir tingkat drop out
Materi
pembinaan : Disesuaikan dengan data sasaran meliputi Program KKBPK Laporan pembinaan pembinaan dibuat dalam visum dan
13. Menyusun Rencana Pelayanan KB Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun rencana pelayanan keluarga berencana yang sejalan dengan rencana pembangunan keluarga berencana nasional.
ELEMEN
1.Menyiapkan
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.Data sasaran yang akan dilayani, disiapkan;
bahan penyusunan rencana
pelayanan KB
1.2.Kesiapan pelayanan KB dikoordinasi
dengan
pihak
(bidan,
terkait
dokter, kader, RT/RW,
REFERENSI
Juknis / buku pedoman pengelolaan data pelayanan KB, Ditlaptik, 2012
PPKBD, PKK, Babinsa, Puskesmas); 1.3.Prosedur/Pedoman penyusunan
Data basis ybs Renja ybs
rencana
pelayanan KB dipahami.
Buku Metode kontrasepsi dan
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
2.Menyusun
rencana pelayanan KB
2.1. Tahapan
kegiatan
pelayanan KB dijelaskan; 2.2. Rancangan
jadual
pelaksanaan pelayanan KB disusun berdasarkan skala prioritas; 2.3. Komplikasi
akseptor
Juknis / buku pedoman pengelolaan data pelayanan KB, Ditlaptik, 2012
difasilitasi di dalam rencana pelayanan KB; 2.4. Rancangan
rencana
pelayanan KB disampaikan kepada
Ka
Koordinator/PPLKB.
UPT/
Data basis ybs Renja ybs Buku Metode kontrasepsi dan alokon.
Membuat
rencana pelayanan KB, yang berisi data calon PB, tempat pelayanan, waktu pelayanan KB Menyiapkan calon peserta KB Koordinasi dgn pihak Medis dan Membantu menyiapkan infomed consent jika diperlukan Melaporkan renja pelayanan pada Ka UPT pada saat meeting
14. Melakukan Pendampingan Calon Akseptor KB Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan calon akseptor KB guna mencapai keberhasilan program KB dari para akseptor
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
1.1.
1.Menyiapkan
bahan
dan
materi pendampingan
Prosedur
pendampingan
Advokasi dan KIE program KKBPK, th 2012
calon akseptor KB
Modul KIE KKBPK, Pusdiklat,2012
dipahami; 1.2.
Data
calon disiapkan.
sasaran
PKB KIE akseptor KIE KIT
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melakukan
pendampingan pelayanan calon akseptor KB
2.1. Waktu
dan
pelayanan
tempat disepakati
dengan calon akseptor; 2.2. Alat
transportasi
pelayanan KB difasilitasi; 2.3. Pendampingan
layanan
KB bagi calon akseptor KB
Juknis / buku pedoman pengelolaan data pelayanan KB, Ditlaptik, 2012 Data basis ybs
dilakukan; 2.4. Pendampingan
pasca
pelayanan KB diberikan; 2.5. Laporan calon disusun.
pendampingan akseptor
Buku Metode kontrasepsi dan alokon.
KB
Modul peran PKB dalam Pelayanan
Memastikan
data calon PB yang akan dilayani Menyiapkan dan memantapkan calon peserta KB Koordinasi dgn pihak Medis dan Membantu menyiapkan infomed consent jika diperlukan Melakukan kunjungan pasca pelayanan Memberikan informasi efek samping yang rinci serta hal hal g harus dipatuhi setelah peyanan KB Melaporkan kepada Ka UPT pada saat meeting dan membuat visum
15. Melakukan Pendampingan Komplikasi Peserta KB
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan komplikasi peserta KB untuk memenuhi kebutuhan peserta KB yang mengalami komplikasi
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
1.
1.1.Prosedur pendampingan
Juknis pengelolaan data rutin pelayanan KB, Ditlaptik, 2012
komplikasi peserta Materi peran PKB dalam pelayanan KB, Modul KB dipahami; 1.2.Laporan
penjenjangan, Pusdiklat, peserta 2012
KB yang mengalami R/I/KB/15 komplikasi dipelajari.
K/IV/KB/15 K/I/KB/15
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.1. Kebutuhan berkas pendukung
2.Melakukan
untuk
pengobatan
disampaikan;
pendampingan
2.2. Alat transportasi pelayanan KB difasilitasi;
komplikasi peserta KB
2.3. Pendampingan
pelayanan
penanganan peserta
KB
komplikasi dilakukan
oleh
para pihak terkait; 2.4. Pendampingan
pelayanan
pasca penanganan komplikasi
Juknis pengelolaan data rutin pelayanan KB, Ditlaptik, 2012 Materi peran PKB dalam pelayanan KB, Modul penjenjangan, Pusdiklat, 2012
peserta KB diberikan oleh para pihak terkait; 2.5. Laporan komplikasi disusun.
pendampingan peserta
KB
R/I/KB/15 K/IV/KB/15 K/I/KB/15
Komplikasi
adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi Melakukan rujukan komplikasi ke faskes terdekat Koordinasi dengan kepala desa/Lurah serta mitra terkait untuk penanganan komplikasi baik berupa support dan transfortasi peserta KB ybs Mengantar dan melakukan pendampingan ke faskes Melakukan kunjungan ulang pasca penanganan komplikasi
16. Menginisiasi dan Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan program KKBPK
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Tujuan
1.Menyiapkan
bahan dan
pembentukan
Poktan
dan UPPKS dipahami;
inisiasi fasilitasi
1.2. Data sasaran bina-bina (BKB, BKR,
BKL),
PIK-R/M,
dan
UPPKS disiapkan; 1.3. Dokumentasi untuk pemberian
pembentukan
fasilitasi pembentukan bina-bina
Bina-bina (BKB,
UPPKS disiapkan;
(BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan
1.4. Materi
fasilitasi
pembentukan
BKR, BKL), PIK-
(struktur
R/M,
disusun dan disosialisasikan;
dan
organisasi,
kegiatan
Buku Pedoman pengelolaan data rutin Dallap tahun 2015 K/0/Poktan dan UPPKS R/ I/ Poktan dan UPPKS Modul Pembangunan Keluarga, BKKBN, 2012
bina-bina, sasaran dan target)
1.5. Jadual pelaksanaan inisiasi dan
UPPKS
Data hasil Pendataan keluarga
fasilitasi BKR,
pembentukan
BKL),
PIK-R/M,
(BKB, dan
Buku pedoman Pembentukan dan pengelolaan masing – masing Poktan
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.1.
2.Menginisiasi
dan
Dokumen
persyaratan
bina-bina
(BKB,
R/M,dan
UPPKS
pembentukan
BKR,
BKL),
diperiksa
PIKdan
dilengkapi; 2.2.
memfasilitasi pembentukan
Pendekatan
dan
koordinasi
dengan
pihak terkait; 2.3.
Pembentukan kepengurusan bina-bina difasilitasi;
2.4.
Pembuatan
dan
pengesahan
SK
Kepengurusan difasilitasi;
bina-bina (BKB,
2.5.
Penyusunan
kegiatan
bina-bina,
sasaran dan target difasilitasi;
BKR, BKL), PIK-
2.6.
Peta
sasaran
potensi,
R/M, UPPKS
Data hasil Pendataan keluarga
dan
untuk
sasaran,
mengetahui
dan
kebutuhan
masyarakat diinventarisasi; 2.7.
Laporan disusun.
fasilitasi
Buku Pedoman pengelolaan data rutin Dallap tahun 2015 K/0/Poktan dan UPPKS R/ I/ Poktan dan UPPKS
pembentukan
Modul Pembangunan Keluarga, BKKBN, 2012
PEMBENTUKAN POKTAN BKB Identifikasi
Potensi dan masalah Pelaksanaan KIE Menggalang kesepakatan Menyiapkan sumberdaya Pengorganisasian Kelompok BKB Merencanakan pertemuan kegiatan
Langkah Pembentukan Poktan BKL Persiapan
inventarisir sasaran dan galang kesepakatan Pembentukan Kelompok Penggalangan Kesepakatan Inventarisasi sasaran dan tenaga ahli Pemilihan Kader Pembekalan kader Pengesahan Kelp
Langkah-Langkah Pembentukan Meliputi : Sarasehan
anggota kelompok remaja
dalam rangka pembentukan PIK Mahasiswa Melakukan
Advokasi dan koordinasi
dengan STAKEHOLDER, TOMA,TOGA untuk memperoleh dukungan/persetujuan pembentukan PIK R/M Menyusun
program kegiatan.
Meresmikan
pembentukkan PIK R/M
(launching ). 121
Apa Syarat Pembentukan Kelompok UPPKS ? 1. Memiliki pengurus.
5. Anggota diutamakan Pasangan usia subur, peserta KB dan Keluarga Pra-Sejahtera.
2. Mengadakan pertemuan rutin.
6. Berkelompok.
3. Melakukan usaha ekonomi produktif.
7. Melakukan tanggung jawab bersama (renteng).
4. Melakukan pencatatan administrasi.
8. Mengadakan proses belajar usaha (tenaga terampil).
Bagaimana Proses Membentuk Kelompok? 1. Kader /PLKB mengumpulkan data potensi keluarga di desa atau lingkungan.
5. Menghubungi kepala desa untuk mendapat ijin (SK Pembentukan Kelompok) persetujuan menyelenggarakan UPPKS
2. Mengadakan pertemuan antar sesama anggota masyarakat.
6. Memilih kelompok UPPKS
3. Mengadakan kesepakatan menyelenggarakan kegiatan UPPKS.
7. Mencari keterangan tentang kegiatan usaha yang akan menguntungkan dan memiliki pasar.
4. Membentuk pengurus kelompok.
8 LANGKAH MENINGKATKAN PENGHASILAN KELUARGA Membentuk Pengurus Kelompok
Susunan Pengurus Kelompok
Ketua Kelompok 1.Menentukan aktivitas kelompok.
2. Melakukan Inisiatif untuk kelompok. Sekretaris
Bendahara
3. Melakukan pencatatan untuk kelompok.
Seksi
seksi
–
Mekanisme Pembentukan PPKS 1. Menetapkan Organisasi Pelaksana Organisasi pelaksana pusat pelayanan keluarga sejahtera bersifat institusional yang menyelenggarakan pelayanan dan berpedoman pada Pedoman Penyelenggaraan yang ditetapkan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangmengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.
Mekanisme (Lanjutan)... 2. MenyiapkanTenagaPeng MenyiapkanTenagaPengelola elola a. Tenaga tetap (pegawai BKKBN) b. Tenaga outsourcing (kontrakle (kontraklepas) pas) c. Relawan(pengurusPIKKR/M, Relawan(pengurusPIKKR/M, Pramuka, dll 3. Melatih Tenaga Pengelola Melatih tenaga pengelola pelayanan konseling dan pembinaan dimaksudkan untuk: 1) Memberikan informasi terkini tentang bidang-bidang pelayanan; 2) Memberikan Teori Dan Dasar-Dasar Komunikasi, Konseling dengan Metode yang sudah diterapkan di beberapa tempat 3) Memberi dasar pengembangan mekanisme pelayanan pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; 4) Memberikankesempatan untuk role play, studi banding ketempat Pelayanan lain, serta mengembangkan metode dan media yang dapat Digunakan untuk layanan keluarga sejahtera.
Mekanisme (Lanjutan)... 4. Menggerakan Peran Serta Masyarakat a. Advokasi b. KIE c. Sosialisasi 5. Menyiapkan sarana dan prasarana Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu: a. Loket/ruang pengajuan permohonan pelayanan; b. Tempat/ruang pelayanan konseling sesuai jenis pelayanan; c. Alat bantu konseling/Media dan peralatan lain yang diperlukan;
Mekanisme (Lanjutan)... 6. MenyiapkanTenaga Konselor a. Konselortetap b. OnCall Konselor(professional, TOGA, TOMA, staf lembagaterkait) 7. Menyiapkan Pola Pelayanan a. Perorangan/kelompok b. Rujukan c. Home Visi
17. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembinaan kelompok bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS untuk mendukung pencapaian program KKBPK
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan materi pembinaan
1.1. Tujuan pembinaan peserta Kelompok Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M,
dan
UPPKS dipahami; 1.2. Bahan
dan
materi
dibutuhkan melakukan
yang untuk
pembinaan
kelompok bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M,
dan
UPPKS disiapkan; 1.3. Pedoman
pembinaan
Kelompok Bina-bina (BKB,
Buku Pedoman pengelolaan data rutin Dallap tahun 2015 K/0/Poktan dan UPPKS R/ I/ Poktan dan UPPKS Modul Pembangunan Keluarga, BKKBN, 2012
BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS dipahami.
Buku pedoman
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melaksanakan
UPPKS
bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS dilakukan;
pembinaan Poktan
2.1. Updating data Kelompok Bina-
2.2. Peta
dan
dan
Sasaran
Kelompok
bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIKR/M, dan UPPKS diidentifikasi; 2.3. Pembinaan
melalui
pertemuan
dan/atau kunjungan langsung
Buku Pedoman pengelolaan data rutin Dallap tahun 2015 K/0/Poktan dan UPPKS R/ I/ Poktan dan UPPKS
ke Kelompok bina-bina (BKB, BKR,
BKL),
PIK-R/M,
dan
UPPKS dilakukan; 2.4. Identifikasi
Masalah
dan
Modul Pembangunan Keluarga, BKKBN, 2012
rekomendasi/solusi yang harus dilakukan pada masing-masing kelompok difasilitasi.
Buku pedoman Pembentukan dan pengelolaan masing
–
PEMBINAAN 1. Pembinaan
dilakukan
secara
berjenjang
oleh
Penyuluh KKBPK dengan dukungan IMP dan para kader di tingkat lini lapangan 2. Pembinaan secara rutin melalui kunjungan rumah dan pertemuan rutin poktan , 3. Materi pembinaan meliputi RR, kegiatan
dan
materi dalam poktan ybs serta pemecahan masalah masalah yang muncul
STRATIFIKASI BKB BKB Dasar,
Kepengurusan: 1 orang. Legalitas: SUDAH memiliki SK Jumlah kader: 1 orang/kelompok umur. Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya < 50% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan : 2 bulan 1 kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok < (lebih kecil) dari 50%. Sarana penyuluhan: BKB Kit, media penyuluhan, media interaksi belum dimanfaatkan keberadaannya. Pemantauan: belum dilakukan. Pencatatan dan Pelaporan: belum dilaksanakan. Pemantauan Tumbuh Kembang: belum mengisi KKA. keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKB Dasar belum melaksanakan. Pembinaan: tidak ada.
BKB Berkembang Legalitas: sudah memiliki SK pembentukan kelompok BKB yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. Jumlah kader: jumlah kader adalah 1-2 orang/kelompok umur. Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya < 75% dari jumlah kader yang sudah ada. Kepengurusan: jumlah pengurus 1-2 orang. Pertemuan Penyuluhan : 1 bulan 1kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok 50%-75%. Sarana penyuluhan : BKB Kit, media penyuluhan, Media Interaksi sudah dimanfaatkan keberadaannya. Pencatatan dan Pelaporan : sudah dilaksanakan tetapi belum teratur. Pemantauan Tumbuh Kembang : telah dilakukan dengan cara sendiri mengisi KKB. Keterpaduan dan Pengembangan dengan Kegiatan Lain : dalam kelompok BKB Berkembang dalam rencana melaksanakan. Pembinaan : 3 bulan sekali dengan sektor terkait.
BKB Paripurna
Legalitas: Sudah ada SK Kepengurusan: jumlah pengurus >2 orang. Jumlah kader: jumlah kader adalah >2 orang/kelompok umur. Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya >75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan: penyuluhan yang dilakukan adalah 2kali 1 bulan. Kesertaan ber-KB anggota kelompok >75% Sarana penyuluhan: BKB Kit, media penyuluhan, Media Interaksi ada/lengkap dan mengembangkan. Pencatatan dan Pelaporan: sudah dilaksanakan secara teratur. Pemantauan Tumbuh Kembang: telah dilakukan dengan cara mengisi KKA/Kartu Tumbuh Kembang. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKB Paripurna sudah melaksanakan keterpaduan. Pembinaan: 1 bulan sekali dengan sektor terkait
STRATIFIKASI BKR
BKR Dasar
Legalitas: Sudah ada SK Kepengurusan : orang. Jumlah kader : jumlah kader adalah 1 orang. Jumlah Kader yang dilatih :kriterianya < 50% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan : penyuluhan yang dilakukan adalah 2 bulan 1kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok < (lebih kecil) dari 50%. Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media penyuluh belum dimanfaatkan keberadaannya. Pemantauan: belum dilakukan. Pencatatan dan pelaporan: belum dilaksanakan. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKR Dasar belum melaksanakan. Pembinaan : tidak ada.
BKR Berkembang
Legalitas: sudah ada SK Kepengurusan: jumlah pengurus 1-2 orang. Jumlah kader: jumlah kader adalah 1-2 orang. Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya < 75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan: penyuluhan yang dilakukan adalah 1 bulan 1kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok 50%-75%. Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media Interaksi sudah dimanfaatkan keberadaannya. Pemantauan: kadang-kadang dilakukan (3 bulan sekali). Pencatatan dan pelaporan: sudah dilaksanakan tetapi belum teratur. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKR Berkembang dalam rencana melaksanakan. Pembinaan : 3 bulan sekali dengan sektor terkait.
BKR Paripurna
Legalitas: sudah memiliki SK Kepengurusan : jumlah pengurus >2 orang. Jumlah kader : jumlah kader adalah >2 orang. Jumlah Kader yang dilatih :kriterianya >75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan : penyuluhan yang dilakukan adalah 2kali 1 bulan. Kesertaan ber-KB anggota kelompok >75%. Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media Interaksi ada /lengkap dan mengembangkan. Pemantauan: dilakukan 1 bulan sekali. Pencatatan dan pelaporan: sudah dilaksanakan secara teratur. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKR Paripurna sudah melaksanakan keterpaduan. Pembinaan : 1 bulan sekali dengan sektor terkait.
STRATIFIKASI BKL BKL Dasar
Legalitas: sudah ada SK Kepengurusan : jumlah pengurus 1 orang. Jumlah kader : jumlah kader adalah 1 orang Jumlah Kader yang dilatih :kriterianya < 50% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan : penyuluhan yang dilakukan adalah 2 bulan 1kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok < (lebih kecil) dari 50% Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media Ipenyuluh belum dimanfaatkan keberadaannya. Pemantauan : belum dilakukan. Pencatatan dan pelaporan : belum dilaksanakan. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKL Dasar belum melaksanakan. Pembinaan: tidak ada.
BKL Berkembang
Legalitas: Sudah ada SK Kepengurusan: jumlah pengurus 1-2 orang. Jumlah kader: jumlah kader adalah 1-2 orang. Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya < 75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan: penyuluhan yang dilakukan adalah 1 bulan 1 kali. Kesertaan ber-KB anggota kelompok 50%-75%. Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media Interaksi sudah dimanfaatkan keberadaannya. Pemantauan : kadang-kadang dilakukan (3 bulan sekali). Pencatatan dan pelaporan : sudah dilaksanakan tetapi belum teratur. Keterpaduan dan Pengembangan dengan Kegiatan Lain : dalam kelompok BKL Berkembang dalam rencana melaksanakan. Pembinaan : 3 bulan sekali dengan sektor terkait.
BKL Paripurna
Legalitas: Sudah ada SK Kepengurusan: jumlah pengurus >2 orang. Jumlah kader: jumlah kader adalah >2 orang. Jumlah Kader yang dilatih :kriterianya >75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan Penyuluhan: penyuluhan yang dilakukan adalah 2kali 1 bulan. Kesertaan ber-KB anggota kelompok >75%. Sarana penyuluhan: media penyuluhan, Media Interaksi ada /lengkap dan mengembangkan. Pemantauan: dilakukan 1 bulan sekali. Pencatatan dan Pelaporan: sudah dilaksanakan secara teratur. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok BKL Paripurna sudah melaksanakan keterpaduan. Pembinaan: 1 bulan sekali dengan sektor terkait.
STRATIFIKASI UPPKS
UPPKS Dasar
Legalitas: Sudah ada SK Modal berasal dari satu sumber, dibawah 2,5 juta rupiah. Kepengurusan: jumlah pengurus 1 orang (tidak lengkap). Jumlah Kader yang dilatih :kriterianya < 50% dari jumlah kader yang sudah ada. Produksi menggunakan alat bantu sederhana. Jangkauan pemasaran di lingkup Desa. Pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali. Pembukuan tidak lengkap/tidak teratur. Kesertaan ber-KB anggota kelompok < (lebih kecil) dari 50%. Pencatatan dan Pelaporan : belum dilaksanakan. Keterpaduan dan Pengembangan dengan Kegiatan Lain : dalam kelompok UPPKS Dasar belum melaksanakan. Pembinaan: tidak ada.
UPPKS Berkembang
Legalitas: Sudah ada SK Modal berasal dari 2 sumber, 2,5 juta—5 juta rupiah. Produksi menggunakan alat teknologi. Kepengurusan: sudah ada (ketua, sekretaris, bendahara dan satu seksi). Jumlah Kader yang dilatih: kriterianya < 75% dari jumlah kader yang sudah ada. Pertemuan rutin 2 bulan sekali. Pembukuan lengkap tetapi belum teratur. Jangkauan pemasarannya tingkat kecamatan dan kabupaten. Kesertaan ber-KB anggota kelompok 50%-75%. Pencatatan dan Pelaporan: sudah dilaksanakan tetapi belum teratur. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok UPPKS Berkembang dalam rencana melaksanakan. Pembinaan: 2 bulan sekali dengan sektor terkait.
UPPKS Mandiri
Legalitas: Sudah ada SK Modal berasal dari 3 sumber atau lebih, di atas 5 juta rupiah. Pertemuan Rutin satu bulan sekali. Kepengurusan: lengkap. Pengurus sudah dilatih ATTG. Menggunakan alat produksi tepat guna yang lebih maju. Jangkauan pemasaran antar kabupaten/provinsi. Kesertaan ber-KB anggota kelompok >75%. Pemantauan: dilakukan 1 bulan sekali. Pencatatan dan Pelaporan: sudah dilaksanakan secara teratur. Keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain: dalam kelompok UPPKS Paripurna sudah melaksanakan keterpaduan. Pembinaan: 1 bulan sekali dengan sektor terkait.
18. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program KKBPK
ELEMEN
1.Menyiapkan
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Pedoman evaluasi
monitoring program
dan KKBPK
dipahami;
instrumen
1.2. Bahan (data, kuisioner, pedoman teknis
monitoring dan evaluasi
dan
operasional)
yang
diperlukan untuk pelaksanaan monitoring
dan
evaluasi
disiapkan;
Renja per periode ybs Visum ybs Modul pertemuan rutin kader
1.3. Surat tugas disiapkan; 1.4. Dokumentasi untuk pelaksanaan monitoring
dan
evaluasi
disiapkan; 1.5. Jadual pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KKBPK disusun.
Modul mekop
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.Melakukan
2.1.
Petunjuk pengisian kuisioner diikuti;
2.2.
Parameter
pengukuran
program
KKBPK
monitoring dan
yang
akan
dimonitoring dan dievaluasi ditentukan; 2.3.
evaluasi program KKBPK
pencapaian
Pencapaian program KKBPK diisi di dalam form instrumen monitoring dan evaluasi;
2.4.
Permasalahan
dalam
pelaksanaan
program KKBPK diidentifikasi; 2.5.
Kondisi
ketidaksesuaian
dalam
pelaksanaan program KKBPK dicatat; 2.6.
Instrumen
monitoring
dan
evaluasi
dikembangkan sesuai kebutuhan; 2.6.
Rekomendasi perbaikan dan solusi atas hasil monitoring dan evaluasi disusun;
2.7.
Laporan bulanan Pedoman pengelolaan data rutin dalap , BKKBN, 2012
Pendampingan bagi tim monev terpadu program KKBPK dilakukan.
Pedoman pengelolaan data rutin pelayanan KB, BKKBN, 2012
Monev
Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh PKB sendiri dan atau beserta mitra kerja / Tim KB Desa ( Kades/ Lurah, Ketua TP. PKK, PPKBD,Perangkat Desa, Toga,toda.toda, Babinsa, Binmaspol) Jadwal kegiatan disusun bersama sama pada saat Rakordesa atau forum rapat rutin lainnya di tingkat Desa/Kelurahan Monev dilakukan secara rutin dan berjenjang Forum monev bisa formal dan informal melalui pemantauan kegiatan poktan atau pertemuan rutin kader
Monev adalah proses pelaksanaan kegiatan program KKBPK dikaitkan dengan rencana operasional yang sdh ada Menginventarisir dan mengidentifikasi masalah yang muncul yg menjadi kendala pelaksanaan program Memecahkan dan memberi solusi serta kesepakatan tindak lanjut dari permasalahan yang muncul Hasil monev dijadikan bahan evaluasi program sebelumnya dan sbg sumber perencanaan operasional waktu yang akan datang.
19. Menyusun Laporan Kegiatan KKBPK Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan kegiatan KKBPK berdasarkan hasil pencapaian program KKBPK.
ELEMEN
KRITERIA UNJUK
REFERENSI
KERJA
1.Menyiapkan
1.1. Format standar dan sistematika penyusunan laporan dipahami;
bahan
1.2. Bahan yang diperlukan untuk
penyusunan
1.3. Dokumentasi
laporan
kegiatan
penyusunan laporan disiapkan; yang
diperlukan
untuk mendukung akuntabilitas laporan disiapkan; 1.4. Teknik
penyusunan
kegiatan dikuasai.
laporan
Pedoman pengelolaan data rutin dalap , BKKBN, 2012 Pedoman pengelolaan data rutin pelayanan KB, BKKBN, 2012 Laporan bulanan bulan lalu Renja per periode ybs Visum ybs
Mengumpulkan
•
•
•
•
•
•
catatan – catan yang menjadi sumber untuk pembuatan laporan bulanan yaitu : Kegiatan poktan – poktan yang ada Pertemuan rutin yang dilakukan Koordinasi dengan PPKBD Hasil pelayanan KB di faskes Hasil KIE dan kunjungan rumah Menghubungi kader yang ditunjuk atau langsung mendatangi faskes dan jejaring serta jaringannya untuk mencatat hasil pelayanan KB
ELEMEN
REFERENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
2.1.
2.Menyusun laporan
dengan
pihak
lain
yang
terkait dengan program KKBPK yang harus dilaporkan, dilakukan; 2.2.
Capaian program KKBPK dihitung dan ditulis ke dalam laporan kegiatan;
2.3.
kegiatan KKBPK
Koordinasi
Permasalahan-permasalahan
dalam
pelaksanaan program diidentifikasi dan ditulis di dalam laporan; 2.4.
Usulan
perbaikan
dan
peningkatan
kualitas program KKBPK disampaikan; 2.5.
Laporan kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan dikonsolidasi;
2.6.
Laporan berjenjang.
disampaikan
secara
Pedoman pengelolaan data rutin dalap , BKKBN, 2012 Pedoman pengelolaan data rutin pelayanan KB, BKKBN, 2012 Laporan bulanan bulan lalu Renja per periode ybs Visum ybs
Menuangkan
semua kegiatan dan hasil pelayanan dalam formulir F/I/DAL/15 Membuat narasi laporan yang berisi masalah – masalah yang ditemui baik yang sudah ditindak lanjuti maupun yang perlu ditindak lanjuti tingkat atas Menyampaikan laporan dalam forum staff meeting dan dalam forum rakor Desa Membuat tembusan laporan untuk Kepala Desa.