KERANGKA ACUAN KERJA ORIENTASI TERPADU PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN BAGI PENGELOLA PROGRAM KESLING /SANITARIAN DI PUSKESMAS TAHUN 2017 ======================================================================== Kementerian Negara/Lembaga
:
Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II
:
……
Program
:
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat
Kegiatan
:
Penyehatan Lingkungan
Indikator Kinerja Kegiatan
1. Persentase TPM yang dilakukan pengawasan 2. Jumlah pasar yang memenuhi syarat kesehatan yang dilakukan pengawasan 3. Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) (TT U) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (Puskesmas, SD, SMP) 4. Persentase air minum yang dilakukan pengawasan 5. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 6. Jumlah RS yang melakukan pengelolaan limbah medis 7. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat
Jenis Keluaran (Output)
:
Pengawasan Pasar Sehat
Volume Keluaran (Output)
:
1.000 (disesuaikan (disesuaik an dg target prov?)
Satuan Ukur Keluaran (Output)
:
Pasar
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
1
d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas e. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas f.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
g. Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM h. SE Menkes No. 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan STBM ( wajib SBS minimal 1 desa/ tahun ) i.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012
tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga j.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan l.
Kepmenkes RI Nomor 942 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
m. Kepmenkes RI Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran n. Permenkes RI Nomor 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga o. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan p. Permenkes RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum q. Permenkes Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum r.
Permenkes Nomor 736 tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum
s. Permenkes No.44 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat t.
Permenkes No. 1077 tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah
u. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017
2. Gambaran Umum
2
Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan diajukan untuk mewujudkan kualitas yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan. Ketentuan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat melalui upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum. Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu : (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan penyelenggara Kesehatan Masyarakat. 3
Dalam pengaturannya Puskesmas juga melakukan Pelayanan Kesehatan Lingkungan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, dan diperlukan integrasi baik lintas program maupun lintas sektor untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penyelenggaraannya. Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan
kesehatan
yang
diakibatkan
oleh
faktor
risiko
lingkungan.
Dengan
terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif , dan kuratif yang dilakukan secara berkesinambungan.
Pelayanan Kesehatan Lingkungan di
Puskesmas juga menjadi bagian penting dari Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota dan merupakan indikator bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat baik dan penting dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. SDM ini sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan seperti melakukan Konseling, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, Intervensi Kesehatan Lingkungan, dan memilih serta mengembangkan Teknologi Tepat Guna. Oleh karenanya SDM di Puskesmas per lu diberi kapasitas peningkatan pengetahuan terkait pelayanan Kesehatan Lingkungan serta diberikan Informasi yang terkini (ter update) agar memiliki wawasan yang luas. Kenyataan di lapangan sampai saat ini, banyak banyak Petugas Kesehatan Lingkungan yang mengalami mutasi di wilayah kerjanya, serta banyak petugas Kesehatan Lingkungan yang baru bekerja (Fresh Graduate), sehingga belum semua SDM di Puskesmas memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut maka akan dicetak Sumber Daya Manusia Kesehatan Lingkungan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang handal sehingga dapat melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2015. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas SDM adalah dengan sebuah pelatihan. Oleh karenanya agar pelatihan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan terakreditasi, maka diperlukan suatu acuan dalam bentuk orientasi.
B. Penerima Manfaat 1. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4
2. Petugas kesling Puskesmas
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan a. Pelaksanaan kegiatan ini berupa swakelola. b. Metode pelaksanaan kegiatan dengan ceramah; diskusi; praktik
e-monev
kesling;
pelatihan sanitarian kit. c. Seluruh peserta kegiatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas membawa laptop dan data sasaran pengawasan dan formulir hasil inspeksi sanitasi dari masing-masing indikator kegiatan kesling (PKAM, TTU, TPM, Pasar). Data diharapkan sudah lengkap dengan nama dan lokasi pengawasan sampai dengan akhir tahun 2016. Contoh: indikator TPM/TTU/PKAM/Pasar a. TPM/TTU/PKAM/Pasar terdaftar: i. Depot air minum (alamat, pemilik) ii. Rumah makan restoran (alamat, pemilik) iii. Sekolah dasar (lokasi, penanggung jawab sekolah) iv. Pasar (lokasi, penanggung jawab) v. Dst. b. Form hasil inspeksi sanitasi di TPM/TTU/PKAM/Pasar c. TPM/TTU/PKAM/Pasar yang di beri sertifikat layak sehat, ditulis jelas nomor dan tanggal sertifikat.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan a.
Kegiatan dilaksanakan Minggu ke 1 Bulan April – Minggu ke 2 Bulan Juli 2017 dan diadakan di Kabupaten/Kota masing-masing provinsi. Lokasi pelaksanaan di tempat yang tersedia akses internet optimal.
b.
Jumlah peserta orientasi sebanyak 40 - 50 orang dengan kriteria sebagai berikut:
Pejabat/staf yang memiliki kewenangan tugas dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
Pejabat/ staf yang memiliki kewenangan tugas dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
Pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan dan atau bidang Kesehatan lainnya serta memiliki pengalaman pekerjaan dalam bidang Kesehatan Lingkungan minimal selama 2 tahun 5
Poltekkes jurusan kesling dan bapelkes (diundang hanya 1 kali dalam pelaksanaan orientasi agar dapat mengembangkan materi dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan pelatihan sanitarian di Bapelkes)
c.
Narasumber berasal dari 1 Tim Orientasi Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kemenkes RI yang terdiri atas: 1 orang struktural untuk penyampaian kebijakan dan kegiatan prioritas; 1 orang untuk penyampaian materi teknis kesehatan lingkungan; dan 1 orang untuk penyampaian materi perencanaan, e-monev, dan pelatihan peralatan kesehatan lingkungan.
d.
Kriteria narasumber adalah memiliki kompetensi/ kemampuan untuk melakukan orientasi; mempunyai kemampuan dan pengalaman teknis terkait Program Kesehatan Lingkungan sesuai dengan materi yang diberikan (pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya)
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Penyelenggaan kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2017
E. Biaya Yang Diperlukan Perkiraan biaya untuk pelaksanaan kegiatan orientasi terpadu kesling sebesar ……
………………, Maret 2017
Penanggung Jawab Kegiatan
Nama NIP
6
Jadwal Kegiatan Orientasi Waktu
Materi
Narasumber
Keterangan
HARI ke-1 10.00 – 12.00
Registrasi
12.00 – 13.00
Ishoma
14.00 – 15.00
Pembukaan: Laporan Panitia Pelaksana Sambutan dan arahan Kadinkes Kab/Kota Evaluasi Kegiatan Kesling di Wilayah Kerja Provinsi…… Kebijakan program kesehatan lingkungan dan diskusi Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas - materi 1 Ishoma
Panitia
Dinkes Provinsi
15.00 – 15.30 15.00 – 16.30 16.30 - 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 21.00
Dinas Kesehatan Provinsi…….. Direktur Kesling
Tim Direktorat Kesling
Materi penyehatan air dan sanitasi dasar dan diskusi – materi 2
HARI ke –2 08.00 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 12.00
Materi pengamanan limbah dan radiasi dan diskusi - materi 3
Tim Direktorat Kesling
Coffee Break
Dapat diisi dengan peregangan Tim Direktorat Kesling
12.00 – 13.00
Materi penyehatan udara, tanah, dan kawasan/pasar sehat dan diskusi Ishoma
13.00 – 13.45
Lanjutan
Tim Direktorat Kesling
Dapat diselingi dengan peregangan
13.45 – 14.00
Coffee Break
Tim Direktorat Kesling
Dapat diselingi dengan peregangan
14.00 – 15.30
15.30 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 22.00
Materi penyehatan pangan dan diskusi – materi 4 Praktek sistem e-Monev kesling terintegrasi Ishoma
Tim Direktorat Kesling
Praktek sistem e-Monev kesling terintegrasi
Tim Direktorat Kesling
Materi penyusunan perencanaan dan RTL – materi 5
Tim Direktorat Kesling
Dapat diselingi dengan peregangan
HARI ke – 3 08.00 - 10.00
7
10.00 – 12.00 12.00 – 12.30
Demo alat kesling (sanitarian kit) – materi 6 Penutupan
Tim Direktorat Kesling/ Daerah
Dapat diselingi dengan peregangan
8
1
