Rapat / Diskusi tentang Kelompok Sasaran “Masyarak Masyarakat at Berpenghasilan Rendah”
(UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP) Kemenko Kesra, 11 April 2014
UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat 24: Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Definisi MBR Dasar hukum UU no.1 tahun 2011: MBR adalah masyarakat masyarakat yang mempunyai:
1. Ke Keter terbat batasan asan da daya ya beli 2. Perl erlu u mendapa mendapatt dukung dukungan an pemerintah 3. Ber Berhak hak mem memper perole oleh h ruma rumah h (tunggal, deret, susun)
UU Nomor 1/2011 tent tentang ang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Ketujuh Kemudahan Kemudaha n Pembangunan dan Perole Perolehan han Rumah bagi MBR Pasal 54 (1)
wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Pemerintah wajib memenuhi
(2)
Untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah rumah bagi MBR sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
(3)
Kemudahan dan/atau dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. b. c. d. e. f. g. h.
subsidi subsidi per peroleh olehan an rumah rumah;; stimul stimulan an rumah rumah swada swadaya ya;; insentif perpajakan perpajakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bidang perpajakan; perpajakan; peri perizi zina nan; n; asura asuransi nsi dan dan penja penjamin minan an pen penyedi yediaa aan n tanah tanah sertifi sertifikas kasii tanah; tanah; dan/a dan/atau tau prasarana prasarana,, sarana, sarana, dan utilitas utilitas umum.
UU Nomor 1/2011 tent tentang ang Perumahan dan Kawasan Permukiman (4) pemberian kemudahan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
(5) ketentuan ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyarat persyaratan an kemudahan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan ayat ayat (3) diatur dengan de ngan Peraturan Peraturan Menteri.
Penanganan/Intervensi Penanganan/Intervensi Negara/Pemerintah
Kelompok Masyarakat
“Kekuatan Pasar”
(Market Force) Dimana Pemerintah/Negara hanya “menciptakan” regulasi iklim yang kondusif & kepastian hukum (Rumah sebagai Investasi)
“Intervensi/keberpihakan
negara/Pemerintah terhadap Masyarakat” antara lain: - Kemudahan - Bantuan/insentif - Stimulan - Subsidi/FLPP - dll (Rumah sebagai Basic Need)
Masyarakat Berpengkasilan Menengah Kebawah
Kelompok Masyarakat Menengah - Keatas
Berpendapatan Berpendapatan tetap diatas MBR, MBR, mempunyai Slip Gaji Gaji dan Bankable
(MBMB) (MBMB) MBMB ) Masyarakat Masyarakat Berpengkasilan mbr Rendah Mmbr (MBR) MBR)
Kelompok Berpendapatan Berpendapatan tetap dan mempunyai Slip Gaji (PNS, TNI/Polri & Pekerja Lainnya /peserta Jamsostek) Berpendapatan tetap dan tidak idak mempunyai Slip Gaji (Pekerja Lainnya) Hampir Miskin
Masyarakat Bawah (MB)
Miskin
Kelompok Masyarakat Menengah Kebawah
UU Nomor 1/2011 tent tentang ang Perumahan dan Kawasan Permukiman Paragraf 5 Kemudahan dan Bantuan Pembiaya Pembiayaan an
Pasal 126 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. (2) Dalam hal pemanfaatan sumber biaya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum atau rumah swadaya, MBR selaku pemanfaat atau pengguna yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. skema pembiayaan; asuransi; dan/atau b. penjaminan atau asuransi; panjang . c. dana murah jangka panjang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kelompok Sasaran berbagai Program
Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera menentukan klasifikasi MBR menjadi tiga kelompok sasaran yang tertuang dalam Permenpera No. 5/Permen/M/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Dalam peraturan tersebut disebutkan pada Bab II Kelompok Sasaran dan Pilihan Subsidi Perumahan Pasal 2 Ayat (1) bahwa kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut: No
Kelompok Sasaran
Batasan Penghasilan (Rp/bulan)
1
I
1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000
2
II
1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000
3
III
Penghasilan < 1.000.000
Berdasarkan Permenpera No. 5/Permen/M/2007, Kemenpera melihat kriteria MBR berdasarkan penghasilan masyarakat berdasar kelompok sasaran I sampai III. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang didasarkan atas gaji pokok ataupun pendapatan pokok perbulan . Sedangkan, berdasarkan Permenpera No. 27 tahun 2012 dan Permenpera No. 28 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan MBR adalah masyarakat yang memiliki penghasilan s/d Rp. 3.500.000,-dan s/d Rp. 5.500.000,-.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin): Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi indikator ekonomi, non ekonomi
Keluarga Keluarga Sejahtera I (Miskin) Keluarga-keluarga Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal (6 indikator)
Keluarga Sejahtera II Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, dapat pula needs) dari keluarga memenuhi indikator 6 sampai 14 yakni kebutuhan psikologis ( psychological needs)
Keluarga Keluarga Sejahtera III Keluarga-keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi indikator 15 sampai 19, yakni indikator kebutuhan pengembangan (developmental ( developmental needs) needs) dari keluarga
Keluarga Keluarga Sejahtera III Plus Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 19, dan dapat pula memenuhi kriteria 20 dan 21 yakni kriteria aktualisasi diri atau pengembangan keluarga
Badan Pusat Statistik Kriteria kemiskinan menurut BPS adalah: adalah: 1. Tidak miskin miskin , adalah adalah mereka yang yang pengeluaran pengeluaran per orang orang per bulan bulan lebih dari dari Rp 350.610,350.610,2. Hampir tidak tidak miskin miskin dengan dengan pengeluaran pengeluaran per bulan bulan per kepala antara antara Rp 280.488,280.488,- s/d Rp 350.610,350.610,- atau sekitar sekitar antara antara Rp 9.350,- s/d. s/d. Rp.11.687,- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa. 3. Ha Hamp mpir ir mi misk skin in dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta 4. Miskin dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta 5. Sa Sang ngat at misk miskin in (kro (kroni nis) s) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.
14 kriteria kemiskinan dari BPS: BPS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Luas lantai lantai banguna bangunan n tempat tempat tinggal tinggal kurang kurang dari 8 m2 per orang Jenis lantai lantai bangunan bangunan tempat tinggal tinggal terbuat terbuat dari tanah/bamb tanah/bambu/kayu u/kayu murahan murahan.. Jenis dinding dinding tempat tinggal terbuat terbuat dari bambu/rumbia/ka bambu/rumbia/kayu yu berkualitas berkualitas rendah/tem rendah/tembok bok tanpa diplester. diplester. Tidak memiliki memiliki fasilitas fasilitas buang air besar/b besar/bersam ersama-sam a-sama a dengan rumah rumah tangga tangga lain. Sumber Sumb er penerangan penerangan rumah tangg tangga a tidak menggunak menggunakan an listrik. listrik. Sumber Sumb er air minum berasal berasal dari sumur/ma sumur/mata ta air tidak terlindung terlindung/sung /sungai/air ai/air hujan. hujan. Bahan bakar bakar untuk memasak memasak sehari-ha sehari-hari ri adalah adalah kayu bakar/arang bakar/arang/minyak /minyak tanah. Hanya mengkonsu mengkonsumsi msi daging daging/susu/a /susu/ayam yam satu satu kali dalam semingg seminggu. u. Hanya Hanya membeli membeli satu satu stel pakai pakaian an baru baru dalam setahu setahun. n. Hanya sanggup sanggup makan sebanyak satu/dua satu/dua kali dalam sehari. sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD/hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Apabila memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria di atas, maka termasuk kriteria miskin. Dengan demikian, berdasar kriteria tersebut, masih banyak keluarga di Indonesia yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan.
Kementerian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial, secara memadai dan wajar (Permensos 8/2012) 1. Program Program Pemberday Pemberdayaan aan Komunitas Komunitas Adat Terpencil Terpencil (KAT) (KAT) Masyarakat KAT seringpula disebut sebagai masyarakat tradisional atau indegenous people, yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 111 tahun 1999 pasal 1 ayat (2), KAT yang menjadi sasaran program Kementerian Sosial memiliki kriteria sebagai berikut; berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten, peralatan teknologinya sederhana, ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi serta terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politi k. 3. Progr Program am Rehabilita Rehabilitasi si Sosial Sosial Rumah Rumah Tidak Layak Layak Huni Huni (RS-RTLH) (RS-RTLH) Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun so sosial. sial. Berikut adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan RS-RTLH: RS-RTLH: a. Krite Kriteria ria Kepal Kepala a Kelu Keluarg arga a Pene Penerim rima a Bantu Bantuan an RS-RT RS-RTLH LH b. Memi Memilik likii KTP/id KTP/iden enti tita tass diri diri yan yang g berl berlak aku u c. Kepala Kepala keluarga/ keluarga/angg anggota ota keluarg keluarga a tidak mempunya mempunyaii sumber sumber mata pencaharia pencaharian n atau mempun mempunyai yai mata pencaha pencaharian rian tetapi tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. d. Kehidupa Kehidupan n sehari-hari sehari-hari masih memer memerlukan lukan bantua bantuan n pangan pangan untuk untuk penduduk penduduk miskin miskin seperti seperti zakat zakat dan raskin. raskin. e. Tidak memilik memilikii aset lain, yang yang apabila apabila dijual dijual tidak cukup cukup untuk untuk membiay membiayai ai kebutuha kebutuhan n hidup anggo anggota ta keluarg keluarga a selama 3 bulan bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati. f. Memiliki Memiliki rumah rumah di atas tanah tanah milik milik sendiri sendiri yang yang dibuktika dibuktikan n dengan dengan sertifik sertifikat at atau girik girik atau ada ada surat surat keter keterang angan an kepemil kepemilikan ikan dari kelurahan/desa atas status lahan. g. Rumah Rumah yang dimiliki dimiliki dan ditempati ditempati adalah adalah rumah tidak layak layak huni huni yang yang tidak tidak memenuh memenuhii syarat syarat kesehat kesehatan, an, keama keamanan, nan, dan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut : h. Tida Tidak k perm perman anen en dan/ dan/at atau au rusa rusak k i. Dinding Dinding dan dan atap atap dibuat dibuat dari bahan bahan yang mudah rusak/lapuk, rusak/lapuk, seperti seperti : papan, papan, ilalang, ilalang, bambu yang dianyam/ dianyam/gede gedeg g j. Dinding dan atap sudah rusak sehingga sehingga membahayakan, membahayakan, mengganggu mengganggu keselamatan keselamatan penghuninya penghuninya k. Lant Lantai ai tan tanah ah/s /sem emen en dalam dalam kond kondis isii rusa rusak k l. Diutamakan ru rumah ti tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci, dan kakus.k tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kriteria MBR yang digunakan oleh Kemenakertrans Kemenakertrans adalah berdasar pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dan program-program program-program yang disasarkan kepada MBR adalah :
1. Program subsidi uang muka perumahan pekerja/buruh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bantuan subsidi uang muka perumahan bagi para pekerja/buruh di seluruh Indonesia yang belum memiliki rumah dengan masing-masing pekerja akan mendapat bantuan Rp. 2 juta. Selain kepada pekerja/buruh, Kemenakertrans juga memberikan bantuan subsidi kepada koperasi khusus pekerja sebesar Rp.20 juta per koperasi. Kemenakertrans mengajak perusahaan swasta berinvestasi dalam penyediaan perumahan bagi karyawan untuk mempercepat pembangunan rumah-rumah pekerja di sekitar kawasan industri. industri. Rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik perlu diperbanyak basis-basis industri seperti di Batam, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Medan, Bekasi, dan Tangerang. Tangerang. Selain subsidi perumahan, pemerintah juga akan memberikan subsidi koperasi buruh dan subsidi iuran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di luar hubungan kerja di mana alokasi anggaran pemberian subsidi itu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Program Penyiapan Penyiapan Permukiman dan Penempatan T Transmigrasi, ransmigrasi, dengan melakukan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) di Permukiman Transmigr ransmigran an Baru (PTB)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kegiatan Pembangunan Pembangunan stimulan rumah nelayan ramah bencana Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat nelayan kurang mampu yang belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah namum tidak layak huni. Pemerintah daerah harus melakukan pendataan bangunan rumah di wilayah pesisir untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Beberapa persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat peneriman bantuan pembangunan rumah ramah bencana di wilayah pesisir antara lain : a. Merupakan masyarakat masyarakat nelayan nelayan kurang kurang mampu yang yang belum memiliki rumah rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni. b. Memiliki status hak atas tanah, dan/atau dan/atau izin pemanfaatan pemanfaatan hak atas tanah dari pemerintah. pemerintah. c. Memiliki Memiliki status status kepemilik kepemilikan an bantua bantuan. n. d. Memiliki Memiliki izin izin mendirikan mendirikan bantuan. bantuan.
Program Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Perumahan Nelayan Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) adalah suatu proses pendekatan pengelolaan dan penataan lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat sejak dari perencanaan sampai pelaksanaannya yang dibantu melalui kegiatan-kegiatan pembinaan/pembimbingan, pendampingan dan pengendalian. Kelompok sasaran (target group) adalah masyarakat pesisir yang bermukim sebagai satu komunitas dalam lingkup administrasi satu desa/kelurahan yang terletak diwilayah pesisir dengan taraf ekonomi relatif lemah (miskin), mempunyai kondisi lingkungan pemukiman yang buruk, serta diutamakan berada pada kawasan yang mengalami permasalahan degradasi lingkungan ekosistem pesisir. pesisir.
Terima kasih
BAGIAN EMPAT Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)
Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)
Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif.
Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Dimensi Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) 1. Di Dime mens nsii Kead Keadil ilan an Ekon Ekonom omii : Menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan. 2. Dimensi Keadilan Sosial : Menjamin kualitas hidup warga. 3.
Dimensi Demokrasi dan Governance : Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.
DIMENSI KEADILAN EKONOMI [Menjamin Kesempatan berusaha/Hak Atas Pekerjaan]
1. % Penduduk yang memiliki rumah 2. % Penduduk Usia 15 tahun yang bekerja 3. Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan
dengan garis kemiskinan (GK)
4. Rasio PAD terhadap APBD 5. % rumah tangga yang menerima kredit dari
bank
6. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya
pendidikan terhadap total pengeluaran
7. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya
kesehatan terhadap total pengeluaran
DIMENSI KEADILAN SOSIAL [Menjamin Kualitas Hidup Warga] menggunakan an listrik sebagai sumber 1. % rumah tangga yang menggunak penerangan utama 2. % penduduk yang pernah berobat jalan berobat jalan dalam dalam 6 bulan terakhir terakhir 3. % rumah tangga yang melakukan rekreasi rekreasi (berlibur, (berlibur,
olahraga/kesenian) 4. Rata-rata lama sekolah penduduk (tahun) 5. % rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu
sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya) 6. % penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 Tahun
menggunakan an air bersih sebagai sumber air 7. % rumah tangga yang menggunak minum 8. % rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama 9. % penduduk miskin
Kesenjangan (gini (gini rasio) 10. Tingkat Kesenjangan
DIMENSI DEMOKRASI DAN GOVERNANCE [Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar ]
1. % rumah tangga yang pernah mengakses
internet dalam 3 bulan terakhir 2. % penduduk yang menjadi korban kejahatan
dalam setahun terakhir 3. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks
Demokrasi Indonesia 4. Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks
Demokrasi Indonesia 5. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks
Demokrasi Indonesia
LAMPIRAN
Tinjauan Kelompok Sasaran Pembangunan Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam rangka Bantuan Pembiayaan Perumahan Hotel Amos Cozy, 18 Maret 2014
TREN JUMLAH DAN ANGKA KEMISKINAN Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) 4 3 . 7 3
2 4 . 7 1
3 0 0 2
5 1 . 6 3
6 6 . 6 1
4 0 0 2
0 1 . 5 3
7 9 . 5 1
5 0 0 2
5 0 . 9 3
5 7 . 7 1
6 0 0 2
Persentase Penduduk Miskin (%) 7 1 . 7 3
8 5 . 6 1
7 0 0 2
7 9 . 4 3
2 4 . 5 1
8 0 0 2
3 5 . 2 3
2 0 . 1 3
2 0 . 0 3
3 1 . 9 2
0 6 . 8 2
5 1 . 4 1
3 3 . 3 1
9 4 . 2 1
6 9 . 1 1
9 0 0 2
0 1 0 2
1 1 0 2
2 2 1 1 r p a e M S
6 6 . 1 1
7 0 . 8 2
7 3 . 1 1
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)
Perubahan Angka Kemiskinan ( percentage percentage point )
Maret ’12 – Maret ‘13
-1.06
-0.58
September ’12 – September ’13
-0.05
-0.19
5 5 . 8 2
7 4 . 1 1
3 3 1 1 r p a e M S
Dalam konteks year-on-year (baik Maret ke Maret, maupun September ke September) terjadi penurunan jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan
DENGAN PERBANDINGAN YANG BENAR (MAR-MAR & SEP-SEP)
Namun, penurunan kemiskinan ini semakin lama semakin lambat.
Sumber : SUAHASIL NAZARA, 2014
27