25
i
iii
1
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PEMBANGUNAN PLTG KAPASITAS 2X50 MW KOTA JAMBI
Disusun oleh:
Kelompok 1
Ayu Purwanti 101511535015
Siti Mufaidah 101511535017
Ary Kusmita 101511535026
Reynaldy Bimatara 101511535032
Inriza Yuliandari 101511535038
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
BANYUWANGI
2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Balakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Profil Perusahaan 3
2.2 Pengertian AMDAL 3
2.3 Peran AMDAL 4
2.4 Prosedur Alur AMDAL 8
BAB 3 PEMBAHASAN 11
3.1 Analisis Kelengkapan Dokumen AMDALberdasarkan Undang-undang 11
3.2 Analisis Kelengkapan Dokumen ANDALberdasarkan Undang-undang 11
3.2.1 Analisis Kelengkapan ANDAL 15
3.2.2 Analisis Kelengkapan Ringkasan Eksekutif 19
3.2 Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat 24
BAB 4 PENUTUP 27
4.1 Kesimpulan 27
4.2 Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 28
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Proses Amdal……………………………………………….…………………….9
Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Amdal……………………………………………………10
Gambar 3. Peta Lokasi Pemantauan…………………………………………………………20
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Balakang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakanakan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksudlingkungan hidup di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya,dan kesehatan masyarakat.Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup". AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086.Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beber-apa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PeraturanPemerintah No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan.Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999.Melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.
Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia sudah sangat kompleks dan sudah menghawatirkan.Oleh karena itu, perlu kesadaran semua pihak untuk turut menangai pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan dan aturan harus mampu mengatur industi dalam pengolahan limbah baik cair, kayu dan udara. Pihak industripun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar sehingga harus mau membangun pengolahan limbah. Masyarakat harus mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar sehingga kelestarian lingkungan baik, udara, tanah maupun air dapat terjaga dengan baik.
AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting sehingga merupakan bagian dari beberapa hal, diantaranya adalah pengelolaan lingkungan, pemantauan proyek, pengelolaan proyek, pengambilan keputusan, dan dokumen yang penting.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana analisis kelengkapan dokumen AMDAL Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 Mw Kota Jambi dibandingkan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang AMDAL?
1.2.2 Bagaimana analisis dampak kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari dokumen AMDAL Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 Mw Kota Jambi?
1.3 Tujuan
1.3.1 Untuk mengetahui analisis kelengkapan dokumen AMDAL Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 Mw Kota Jambi dibandingkan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang AMDAL.
1.3.2 Untuk mengetahui analisis dampak kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari dokumen AMDAL Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 Mw Kota Jambi.
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Profil Perusahaan
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (PLN KITSBS) adalah suatu unit dari PT PLN (Persero) yang merupakan reorganisasi PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan yang didirikan pada tahun 1997. PLN KITSBS berdiri berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 177.K/010/DIR/2004 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.
Tujuan pembentukan PLN KITSBS sesuai Keputusan Direksi Nomor 368.K/GM-KITSBS/2012 sebagai salah satu unit pembangkitan PT PLN (Persero) adalah mengusahakan pembangkitan dan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai serta melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat, memperhatikan kepentingan stake holder, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
PLN KITSBS kini mempunyai kapasitas daya mampu sebesar 2765 MW. Kantor induk PLN KITSBS terletak di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 375 Palembang dan memiliki 10 (sepuluh) Sektor Pembangkitan dengan wilayah kerja yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Bandar Lampung, yaitu:
Sektor Pembangkitan Keramasan;
Sektor Pembangkitan Bandar Lampung;
Sektor Pembangkitan Bukit Asam;
Sektor Pembangkitan Bengkulu;
Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi;
Sektor Pembangkitan Ombilin;
Sektor Pembangkitan Tarahan;
Sektor Pembangkitan Jambi;
Sektor Pembangkitan Teluk Sirih
Sektor Pembangkitan Sebalang
2.2 Pengertian AMDAL
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006, Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Maksud dari dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup sekitar yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan itu nantinya berdiri dan sudah mendapatkan ijin lingkungan.
Amdal adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tujuan dari Amdal adalah sebagai studi kelayakan suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan berdiri di lingkungan hidup sekitar agar dapat menjaga komponen lingkungan hidup sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.
Fungsi dari amdal antara lain sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah, untuk dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu, membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan, membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan, sebagai rekomendasi utama untuk sebuah ijin usaha, serta ijin kelayakan lingkungan hidup sekitar. Pemrakarsa yang sedang merencanakan untuk membuka usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting pada lingkungan hidup sekitar, sifat hukum dalam memiliki amdal adalah wajib (diharuskan).
2.3 Peran AMDAL
Amdal sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam GBHN tahun 1973, Bab III butir 10 menyebutkan bahwa :
"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus dipergunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang."
Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
Salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, merupakan proses yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen itu berupa kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang dilakukan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan konsekwensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.
Amdal sebagai Instrumen dalam Perencanaan Pembangunan
Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 angka (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah lingkungan(environmentallysound). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.
Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan disebutkan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan.Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa
Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. Sebagai "scientific prediction", Amdal memberikan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan pada posisi yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. (Santosa, Taufik Imam, 2009 : 5)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan aspek positif dan negatif suatu kegiatan usaha.
Pembangunan suatu wilayah merupakan hal tidak dapat dihindarkan.Sebagai upaya agar pembangunan tersebut mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya dukung terhadap lingkungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang.Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan adalah hasil analisis mengenai dampal lingkungan hidup.
Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan dapat memberikan pedoman agar perencanaan pembangunan harus mencapai tujuan sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan dinamis dengan lingkungan. Perencanaan pembangunan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai nilai dan berbagai kepentingan yang terlibat, salah satunya kepentingan akan adanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Peranan Amdal dalam perencanaan masih terbatas pada perencanaan proyek.Inipun masih terbatas pada proyek yang bersifat fisik, misalnya pembangunan bendungan, jalan raya, pelabuhan dan pabrik.Proyek yang bersifat non fisik umumnya masih diabaikan. Padahal proyek non fisik pun dapat berdampak besar dan penting. (Soemarwoto, Otto, 2007 : 56)
Analisis mengenai dampak lingkungan telah banyak dilakukan di Indonesia dan Negara lain. Pengalaman menunjukkan, Amdal tidak selalu memberikan hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan.Bahkan tidak jarang terjadi, Amdal hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang undang.Setelah laporan Amdal didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut tersebut disimpan dan tidak digunakan lagi.Laporan tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya.Hal ini terjadi juga di Negara yang telah maju, bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara pelopor Amdal.
Amdal sebagai Alat Pengelolaan Lingkungan
Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang meliputi upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan.Upaya pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan.Dengan dapat diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari dan dampat positif dapat dimaksimalkan.Amdal sebagai alat pengendali artinya masalah atau dampak dapat dikendalikan dan diminimalisir, misalnya dengan pemberian pembatasan seperti sanksi.Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai.
Pasal 36 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan tersebut tidak akan dikeluarkan apabila tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa.
Suatu usaha dan/atau kegiatan sebelum mulai dilakukan wajib mempunyai kajian mengenai dampak besar dan penting yang akan timbul apabila usaha dan/atau kegiatan itu dilakukan. Hasil dari kajian tersebut kemudian disertakan dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Apabila hasil kajian tersebut tidak disertakan maka izin usaha dan/atau kegiatan itu tidak akan keluar, karena kajian tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan yang membawa dampak bagi lingkungan
Saat ini dokumen Amdal hanya digunakan oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dan instansi pengambil keputusan sebagai legitimasi atau alasan pengesahan saja, bahwa kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan, karena sudah mempunyai keputusan kelayakan lingkungan dan perizinan yang diterbitkan, karena mendapat pertimbangan Amdal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Santoso, Taufik Imam, 2008 : 11).
Persoalannya adalah selama ini Amdal hanya dianggap sebagai bagian dari sistem prosedur perizinan.Konsekwensinya apabila berbagai perizinan kegiatan yang terbit akibat rekomendasi dokumen Amdal telah ditetapkan, maka peranan dokumen Amdal menjadi selesai dan tidak lagi berhubungan dengan persoalan kegiatan. (Soemarwoto, Otto, 1999 : 10)
2.4 Prosedur Alur AMDAL
Proses pelaksanaan Amdal dapat dilihat dibawah ini.
PelingkupanKA ANDALANDALRKLRPL
Pelingkupan
KA ANDAL
ANDAL
RKL
RPL
Gambar 1. Proses AMDAL
Keterangan :
Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal – hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah telaahan secaracermat danmendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
Agar pelaksanaan Amdal berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan.Peraturan Pemerintah tentang Amdal secara jelas menegaskan bahwa Amdal adalah salah satu syarat perijinan.Para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi Amdal sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan.Amdal digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegia tan.Prosedur pelaksanaan Amdal menurut Peraturan Pemerintah. Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :
ANDAL & RKL-RPLKeputusan Kelayakan10 hari --Komisi PenilaiBebas AMDALUKL& UPLRencana KegiatanDampak PentingKA ANDAL30 hari --30 hari --Ijin Usaha/Kegiatan Menteri, Gurbernur, Bupati/WalikotaKomisi Penilai
ANDAL & RKL-RPL
Keputusan Kelayakan
10 hari --
Komisi Penilai
Bebas AMDAL
UKL& UPL
Rencana Kegiatan
Dampak Penting
KA ANDAL
30 hari --
30 hari --
Ijin Usaha/Kegiatan Menteri, Gurbernur, Bupati/Walikota
Komisi Penilai
Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Amdal
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Amdal adalah Komisi Penilai Amdal, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal. Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupatiwalikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal terdiri atas :
Komisi Penilai Amdal Pusat, yang menilai dokumen untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis nasional dan/atau belokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi, di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain, di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
Komisi Penilai Amdal Provinsi, yang menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau kegiatanyang bersifat strategis provinsi dan/atau yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, di lintas kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, yang menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis dan/atau di wilayah paling jauh1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
Pemrakarsa adalah orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan kepada pihak lain. Pihak lain tersebut meliputi perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai -nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses Amdal dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 Analisis Kelengkapan Dokumen AMDAL dibandingkan dengan undang undang
No.
Undang-undang
Tentang
Kesesuaian
1.
Undang–Undang Dasar 1945
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Alam
Sudah sesuai dengan pasal 33 yaitu "Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
2.
UU No. 5 Tahun 1960
Pokok-pokok Agraria
Terkait penguasaan dan pengelolaan tanah/lahan sudah sesuai.
3.
UU No. 5 Tahun 1990
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Upaya pengelolaan berlandaskan konservasi SDA sudah sesuai, dan sudah terperinci.
4.
UU No. 23 Tahun 1992
Kesehatan
Telaah gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja belum rinci.
5.
No.5 Tahun 1994
Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Kehati
Ketentuan-ketentuan konvensi bidang Kehati tidak dibahas.
6.
No. 41 Tahun 1999
Kehutanan
Acuan dasar pemanfaatan dan pengelolaan wilayah kawasan hutan belum dibahas.
7.
No.28 Tahun 2000
Bangunan Setempat
Acuan pendirian bangunan sudah ada.
8
No. 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan
Regulasi bidang ketenagakerjaan termasuk usaha pertambangan belum ada
9.
No.7 Tahun 2004
Sumber daya Air
Acuan pengelolaan sumber daya air belum ada
10.
No.16 Tahun 2004
Penggunaan Tanah
Ketentuan dalam perolehan hak atas tanah belum ada
11.
No.32 Tahun 2004
Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Acuan pembagian kewenangan pemerintah belum ada
12.
No.33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Acuan pengelolaan keuangan daerah belum ada.
13.
No. 26 Tahun 2007
Penataan Ruang
Arahan kesesuaian dan penataan ruang sudah ada
14.
No. 40 tahun 2007
Perseroan
Terbatas acuan untuk pihak pemrakarsa dalam mengalokasikan anggaran sebagai bentuk CSR belum ada
15.
No. 22 Tahun 2009
Lalulintas dan Angkutan Jalan
Penggunaan jalan Provinsi dan jalan-jalan umum untuk kegiatan proyek sudah ada
16.
No. 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pedoman umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah ada
No
Peraturan Pemerintah
Tentang
Kesesuaian
1
No. 20 Tahun 1990
Pengendalian Pencemaran Air dan
kegiatan potensial menyebabkan
perubahan kualitas air sudah dijelaskan dalam dokumen. Mengenai dampak nya pada kualitas air juga sudah dibahas, namun tidak dijelaskan penanggulangannya.
2
No. 12 Tahun 2012
Lampirannya
Acuan dalam proses pelaksanaan studi amdal sudah sesuai
3
No. 41 Tahun 1999
Pengendalian Pencemaran Udara
Pedoman pelaksanaan pengendalian
pencemaran udara sudah ada
4
No. 82 Tahun 2001
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir pencemaran air belum ada
5
No. 6 Tahun 2007
Penataan Hutan dan Rencana
Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan
Telaah penataan dan pemanfaatan wilayah hutan belum ada
8
Permen LH No. 5 Tahun 2012
jenis usaha/kegiatan wajib Amdal,
kegiatan pembangunan PLTG kapasitas 2x50 mw kota Jambi termasuk dalam kegiatan yang wajib Amdal.
9
Permen LH No. 17 tahun 2012
Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
dokumen ini tidak menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdalnya.
Sistematika penyusunan menurut Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup (Amdal) sebagai berikut :
No.
Peraturan
Kesesuaian
1
Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. dokumen Amdal;
b. formulir UKL-UPL; dan
c. SPPL.
Sudah sesuai
2
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a terdiri atas dokumen:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL
Sudah sesuai, dalam dokumen ini sudah membahas mengenai :
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL,RPL
3
Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a memuat:
a. pendahuluan;
b. pelingkupan;
c. metode studi;
d. daftar pustaka; dan
e. lampiran.
Sudah sesuai, kerangka acuan pada dokumen ini sudah memebahas mengenai :
a. pendahuluan;
b. pelingkupan;
c. metode studi;
d. daftar pustaka; dan
e. lampiran.
4
Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
memuat:
a. pendahuluan;
b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
c. prakiraan dampak penting;
d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
e. daftar pustaka;dan
f. lampiran.
Sudah sesuai
5
Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:
a. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.
1) Status studi amdal, apakah dilaksanakan secara terintegrasi,bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian amdal.
Sudah sesuai
2) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sudah sesuai
3) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus
kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, termasuk alternatifnya (jika terdapat alternatif-alternatif terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan) dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan (terintegrasi dalam desain rencana usaha dan/atau kegiatan). Dalam hal diperlukan adanya informasi yang lebih detail terhadap deskripsi rencana kegiatan, maka dapat dilampirkan informasi lain yang dianggap perlu; Uraian tersebut wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan/atau layout dengan skala yang memadai.
Sudah sesuai
Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian
mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup:
Komponen lingkungan terkena dampak (komponen geo-fisik-kimia, komponen biologi, komponen sosio-ekonomi-budaya, komponen kesehatan masyarakat
Sudah sesuai
6
Hasil pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan
Tidak dibahas
7
Dampak Penting Hipotetik.
Sudah sesuai
8
Batas Wilayah Studi (Batas proyek, Batas ekologis, Batas sosial, Batas administratif) dan Batas Waktu Kajian
Sudah sesuai
9
Metode Studi : Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan, Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
Sudah sesuai
10
Diagram prakiraan dampak
Sudah ada di dokumen
11
RKL/RPL
Sudah ada di dokumen
13
Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
Sudah ada di dokumen
3.2 Analisis Kelengkapan Dokumen ANDAL
3.2.1 Analisis Kelengkapan ANDAL
Analisis kesesuaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dijelaskan mengenai sistematika penyusunan dokumen dokumen yang mendukung AMDAL, diataranya dokumen ANDAL, ringkasan eksekutif, dokumen RKL dan RPL. Berikut merupakan analisis kesesuaian dokumen ANDAL pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) kapasitas 2 x 50 MW di area Payo Selincah Sektor Pembangkit Jambi Kecamatan Jambi Timur kota Jambi.
Sistematika awal yang ditetapkan oleh peraturan tersebut adalah adanya keharusan dengan menyertakan abstrak lebih kurang 2 (dua) halaman yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan berbagai kemungkinan dampak penting baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi maupun pasca operasi. Abstrak juga harus mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencana, dan pengelola rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun pada kenyataannya di dokumen ANDAL pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) kapasitas 2 x 50 MW di area Payo Selincah Sektor Pembangkit Jambi kecamatan Jambi Timur kota Jambi belum menyertakan abstrak yang telah ditentukan.
Sistematika selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan yang berisikan 3 sub yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat dan juga adanya peraturan-peraturan terkait. Latar belakang dalam dokumen ANDAL pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) kapasitas 2 x 50 MW di area Payo Selincah Sektor Pembangkit Jambi kecamatan Jambi Timur kota Jambi telah sesuai dengan peraturan. Latar belakang telah menjelaskan mengenai alasan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTG dan juga dijelaskan mengenai sedikit gambaran mengenai usaha/kegiatan tersebut.
Tujuan dan manfaat yang dijelaskan telah mendorong untuk adanya penjelasan mengenai identifikasi kekurangan-kekurangan yang melatar belakangi adanya kegiatan tersebut, adanya penentuan kebutuhan dan juga penjelasan mengenai sasaran dan tujuan memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan. Begitu pula dengan sub peraturan yang dalam dokumen tersebut telah dijelaskan secara lengkap mengenai aturan penyusunan AMDAL, aturan yang mendasari kegiatan kelistrikan dan bangunan, aturan yang mendasari BUMN dan CSR, aturan yang mendasari ketenagakerjaan, aturan lalu lintas, aturan perolehan lahan, aturan yang mendasari konservasi, aturan pencemaran, dan aturan kesehatan.
Bab 2 mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang terdiri sus bab dari identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL dan beberapa sub bab lainnya. Sub bab identitas pemrakarsa dan penyususn ANDAL dalam dokumen ANDAL pembangunan PLTG di Jambi telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sub bab kedua adalah uraian rencana usaha dan atau kegiatan. Sub bab kedua ini pada dokumen ANDAL pembangunan PLTG di Jambi sudah sesuai dengan peraturan bahkan sangat rinci terutama pada tahapan mulai dari pra rekonstruksi, konstruksi, dan saat operasi.
Penjelas mengenai ketiga tahapan tersebut telah sangat detail namun ada satu tahapan yang tidak dijelaskan dalam dokumen ANDAL pembangunan PLTG yaitu tahapan pasca operasi yang menguraikan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan dan jadual usaha dan/atau kegiatan pada tahap pasca operasi. Sub bab 3 pada dokumen ANDAL pembuatan PLTG mengenai keterkaitan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya telah dijelaskan sangat detail sesuai dengan peraturan. Namun bab 2 ada sub bab yang tidak dijelaskan dalam dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi, yaitu sub bab mengenai alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL.
Bab 3 dalam dokumen ANDAL berisi mengenai rona lingkungan hidup. Dokumen ANDAL pembangunan PLTG di Jambi telah menjelaskan secara detail mengenai rona lingkungan hidup daerah tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya tampilan berupa foto, tabel mengenai penampilan data dan juga tampilan berupa perhitungan-perhitungan mengenai suatu hal yang kemudian dibandingkan dengan ketetapan peraturan lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Hal ini mempermudah dalam penilaian khususnya mengenai rona lingkungan hidup.
Bab 4 dalam dokumen ANDAL membahas mengenai ruang lingkup studi yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama yaitu mengenai dampak penting yang telah ditelaah. Untuk mempermudah penjelasan mengenai sub bab ini, pada dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi menampilkan sebuah matriks perlingkupan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan proyek pada tiap-tiap tahapan kegiatan.
Selain itu studi mengenai komponen dari berbagai bagian pun dijelaskan. Mulai dari dampak komponen fisik, biologi, geofisik, dan lainnya. Sub bab kedua membahas mengenai wilayah studi dan batas waktu berjalan. Wilayah studi pada dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi ini terbagi menjadi beberapa batas wilayah yaitu batas proyek, batas administratif, batas sosial, batas ekologis. Pada bab kedua ditampilkan denah atau peta sebagai pendukung dalam penjelasan yang telah dituliskan dalam dokumen.
Bab 5 dalam dokumen ANDAL membahas mengenai prakiraan dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan yang akan dilakukan. Dalam dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi prakiraan dampak ditampilkan dalam tiap-tiap tahap mulai dari pra kontruksi, kontruksi dan tahap operasi. Dari tiap-tiap tahap tersebut lebih diperinci dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dengan memprediksi dampak yang akan terjadi. Hal ini telah sesuai dengan peraturan.
Bab 6 membahas mengenai evaluasi dampak penting dari kegiatan yang akan dilakukan. Pada bab 6 terdiri dari beberapa sub bab yaitu telaahan terhadap dampak penting, pemilihan alternatif terbaik, telaahan sebagai dasar pengelolaan dan rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan. Dari semua sub bab tersebut telah dijelaskan secara detail dan sesuai dengan peraturan. Namun sama seperti bab sebelumnya, pada dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi tidak mencantumkan mengenai alternatif yang dikaji dalam ANDAL. Sehingga pada bab 6 ini pun pemilihan alternatif terbaik tidak dapat dijelaskan karena memang tidak dijelaskan mengenai alternatif yang ditawarkan oleh pihak pemrakarsa.
Pembahasan terakhir mengenai lampiran dari dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi. Menurut ketentuan, lampiran yang ada dalam dokumen ANDAL pembuatan PLTG di Jambi telah sesuai dengan peraturan. Hanya saja ada beberapa lampiran yang tidak tertera sebagai lampiran namun tertera dalam sub bab yang membahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam prakiraan besaran dan sifat penting dampak serta evaluasi dampak.
3.2.2 Analisis Kelengkapan Ringkasan Eksekutif
Sesuai Permeneg. Lingkungan Hidup RI No. 8 Tahun 2006, maka pembangunan PLTG Kapasitas 2 × 50 MW area Payo Selincah wajib menyusun AMDAL. Sistematika penyusunan dokumen mengacu pada Kepmen. Lingkungan Hidup RI No. 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang didalamnya juga membahas mengenai penyusunan Ringkasan Eksekutif (RE) yang tercantum dalam Lampiran V peraturan menteri tersebut. Berikut analisa kelengkapan Ringkasan Eksekutif pembangunan PLTG Kapasitas 2 × 50 MW area Payo Selincah yang dibagi menjadi 3 BAB, yaitu:
Pendahuluan
Latar belakang kegiatan
Pada bagian ini uraikan latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tujuan dan manfaat proyek. Uraian tersebut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
Kekurangan-kekurangan yang melatarbelakangi diperlukannya rencana PLTG Kapasitas 2 × 50 MW area Payo Selincah adalah jumlah energi listrik yang diproduksi di Provinsi Jambi belum memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang diperkirakan tahun 2015 membutuhkan beban puncak 273,55 MW, sementara beban puncak tahun 2010 sekitar 160 MV. Sehingga pasokan energi listrik dibantu dari sistem interkoneksi Sumatera melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang terbentang dari Aceh sampai Provinsi Lampung. Pada saat itu sedang dikerjakan pembangunan PLTG Alshtom Frame 5 kapasitas daya terpasang 20 MW.
Kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan dipenuhi berdasarkan atas kekurangan-kekurangan yang ada saat ini maka PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (SBS) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kapasitas 2 × 50 MW di area Payo Selincah Sektor Pembangkit Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Sasaran-sasaran dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Provinsi Jambi sehingga dengan ditambah Alshtom Frame 5 kapasitas 20 MW dan PLTG kapasitas 2 × 50 MW, maka PT. PLN (Perseroo) Sektor Pembangkit Jambi mempunyai pembangkit listrik sekitar 210,77 MV.
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan
Lokasi rencana kegiatan pembangunan dan PLTG kapasitas 2 × 50 MW berada di sebelah Barat Laut dari tangki BBM milik PT. PLN yang merupakan lahan milik masyarakat sehingga perlu pembebasan lahan seluas 1.998,45 m2. Lahan Tersebut digunakan untuk pondasi mesin dan utilitynya. Sedangkan lokasi switchyard dengan ukuran lahan sekitar 27 × 35 meter dengan bangunan untuk 2 jalur gantry/bay, masing-masing 12 × 28 meter yang terletak di sebelah Barat Laut eksisting switchyard PLTG Alsthom Frame 5 kapasitas 20 MW yang berada di luar lahan dalam IMB (1.998,45 m2).
Tahapan kegiatan pembangunan dan PLTG kapasitas 2 × 50 MW karena berdekatan dengan pemukiman penduduk maka harus ada pemisah antara pembangkit dengan pemukiman penduduk. Namun bisa diatasi oleh pihak pemrakarsa dengan berbagai teknologi dan pendekatan. Untuk lokasi switchyard yang awalnya merupakan areal komplek perumahan dinas PT. PLN dan saat itu sudah dibersihkan dari bangunan perumahan tersebut.
Alternatif-Alternatif Yang Dikaji Dalam ANDAL
Pembangkit PLTG 2 × 50 MW untuk operasional memerlukan air untuk pendingon putaran mesin. Penggunaan air 30 m3/jam. Air akan diambil dari Sungai Batanghari melalui pompa dan pemipaan. Lokasi rencana pembangkit baerjarak dari ± 1 km dari Sungai Batanghari. Selain itu lokasi berdekatan dengan rawa yang airnya tidak pernah kering sepanjang tahun.
Rekomendasi Penilaian Kelayakan Lingkungan
Berdasarkan kajian terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan pembangkit PLTG 2 × 50 MW dan kajian teknis yang dilakukan oleh pihak PT. PLN maka rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan PLTG 2 × 50 MW dapat dinyatakan layak dari aspek lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:
Pembangunan PLTG 2 × 50 MW dapat memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi akan pasokan daya atau energi listrik untuk memenuhi beban puncak hingga tahun 2015
Pembangunan PLTG 2 × 50 MW akan sangat mendukung perkembangan sektor industri, jasa dan perdagangan daerah. Karena energi listrik merupakan faktor utama yang menggerakkan sektor tersebut sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian lokal dan regional.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tahapan kegatan pembangunan PLTG 2 × 50 MW terhadap komponen geofisik-kimia terutama dampak primr apat dikelola dengan baik karena tersedianya teknologi untuk pengelolaan dampak yang dimaksud.
Pembangunan PLTG 2 × 50 MW dilaksanakan pad lokasi komplek pembangkit sehingga dampak kumulatifnya mudah dikelola dan diawasi, sehingga kemampuan pembangkit menjadi optimal.
Pemrakarsa Kegiatan
Nama dan alamat perusahaan:
PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan terletak di Jalan Demang Lebar Daun No. 375 Palembang 30128.
Nama dan alamat penanggungjawab:
Nama : M. Irwansyah Putra
Jabatan : Manager Bidang Produksi
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun No. 375 Palembang 30128.
Dampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup
Dampak penting yang akan dikelola disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Rekapitulasi Dampak Penting Yang Terjadi Dan Aka Dikelola
No.
Dampak Penting Yang Akan Dikelola
Geofisik-Kimia
Biologi
Sosekbud
Kesmas
1.
Perubahan kualitas udara ambient
Perubahan flora
Perubahan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga
Perubahan kesehatan masyarakat dan kecelakaan kerja
2.
Perubahan kebisingan
Perubahan biota air
Perubahan perekonomian lokal dan regional
3.
Perubahan getaran
Perubahan aksesibitlitas dan mobilitas masyarakat
4.
Perubahan Ketersediaan energi listrik
Perubahan sikap dan konflik social
5.
Perubahan kualitas lingkungan kerja fisik
6.
Perubahan aliran permukaan
7.
Perubahan kealitas badan air (sungai)
Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rencana pengelolan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan batubara tercantum pada lampiran 1 Ringkasan Eksekutif pembangunan PLTG Kapasitas 2 × 50 MW area Payo Selincah.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Rencana pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan batubara dapat dilihat pada lampiran 2 Ringkasan Eksekutif pembangunan PLTG Kapasitas 2 × 50 MW area Payo Selincah.
3.3 Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat
Dampak kesehatan fisik yang mungkin timbul antara lain yaitu:
Bagi pekerja PLTG: kecelakaan kerja, kelelahan otot, penyakit akibat kerja seperti gangguan saluran pernafasan akibat debu tambang seperti ISPA, sesak nafas (asma), dan infeksi ringan pada hidung.
Bagi warga di sekitar lokasi tambang: gangguan saluran pernafasan akibat debu tambang seperti ISPA, sesak nafas (asma) dan infeksi ringan pada hidung.
Beberapa dampak yang akan terjadi lainnya adalah:
Kualitas Udara Ambien
Dampak lingkungan pembangkit tenaga listrik dengan gas alam lebih kecil bila dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar fosil yang lain. Hal ini dapat dapat dimengerti karena gas alam mempunyai sifat yang bersih dalam proses pembakaran. Meskipun demikian, gas buang dari proses pembakaran masih mengandung bahan NOx,
Panas yang diemisikan ke udara merupakan dampak lingkungan yang lain disamping emisi gas buang. Untuk gas combined cycle panas yang diemisikan ke udara dapat dikurangi dengan turbin uap.
Karena di lokasi rencana pembangunan proyek telah berlangsung kegiatan operasi produk energi oleh PLTD dan PLTG, serta pemukiman penduduk, maka kualitas udara ambien wilayah studi diperkirakan sudah mengalami perubahan atau pencemaran.
Dari tabel hasil pengukuran dalam file AMDAL PLTG Payo Selincah, dilakukan pada 5 titik pengamatan sampel kualitas udara ambien, terlihat partikel debu kandungannya lebih tinggi pada lokasi tapak proyek yang bersebelahan dengan pembangkit PLTD dan pemukiman RT 23 dan RT 25. Kandungan debu ini berasal dari pemukiman penduduk yang melakukan aktivitas pembakaran. Akan tetapi kandungan partikel debu masih berada di bawah ambang baku mutu. Bahan pencemar kimia yang kandungannya lebih tinggi dari bahan lain adalah karbon momoksida, nitrogen dioksida, amoniak dan HC. Kandungan pencemar kimia ini diduga berasal dari aktivitas masyarakat, yang secara bersama-sama meningkatkan kandungan polutan tersebut. ISPA memeliki peluang dalam lingkugan ini.
Kualitas Kebisingan
Dampak lainnya dari adanya kegiatan pembangunan PLTG adalah kebisingan yang ditimbulkan selama pembangkit tenaga listrik tersebut beroperasi. Untuk mengatasi kebisingan yang ditimbulkan, dalam desain sistem pembangkit tenaga listrik baik dengan turbin gas maupun dengan gas combined cycle digunakan pelindung akustik juga dipilih material tertentu untuk mengurangi kebisingan. Pengujian kebisingan telah dilakukan di komplek pemukiman sekitar lokasi pembangkitan, telah menunjukkan suasana pemukiman gaduh. Kebisingan meyebabkan gangguan pendengaran pada masyarakat sekitar, selain itu gangguan psikologis juga dapat terjadi pada kondisi seperti ini.
Kualitas Getaran
Getaran yang terjadi di lingkungan dapat berdampak pada kehidupan manusia. Getaran yang diukur di samping PLTG menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada lokasi lainnya.
Kualitas Air (Badan Air Permukaan)
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, sedangkan badan air permukaan dalam hal ini adalah sungai, danau, waduk, situ, rawa. Kualitas badan air di wilayah payo selincah diperkirakan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimia akibat menerima pencemaran dari kegiatan pembangkit, dan kegiatan industri maupun masyarakat sekitar. Kandungan zat kimia yang telah mendekati ataupun melampaui baku mutu, diantaranya deterjen, sulfat, fosfat, COD, BOD, dan DO.
Kualitas Air Sumur
Pengujian terhadap kualitas air sumur telah dilakukan. Terdapat bebrapa parameter, baik fisik dan kimia yang tidak sesuai indikator kualitas air untuk peruntukan air minum. Parameter fisik air sumur yang melampaui baku mutu adalah kekeruhan, dengan residu terlarut cukup tinggi. Sedangkan parameter kimia menunjukkan nilai pH rendah untuk air minum yaitu 4,72. Dalam kata lain, air sumur di wilayah tersebut tidak memenuhi syarat air minum. Rendahnya pH air menunjukkan kesadahan air. Air sumur yang diuji mengandung Natrium, klorida, dan sulfat. Hal ini diduga berasal dari kegiatan rumah tangga di sumur dan sekitar sumur.
Kualitas Tanah
Pembangunan industri tidak asing dengan pengalihfungsian lahan, yang seharusnya menjadi pemukiman, penghijauan, ditanami bahan pangan ataupun buah-buahan. Akibatnya, lahan tersebut hilang. Kalaupun ada, pH tanah terlalu rendah menyebabkan ketersediaan unsur hara menjadi rendah. Selain itu, kandungan alumunium yang tinggi dalam tanah apabila diusahakan untuk budidaya tanaman pangan, akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu dan mengalami keracunan. Kondisi ini dapat diprediksikan bahwa peluang terjadinya kekurangan pangan dan kurang gizi, tinggi.
Suatu proses dari sebuah industri tentu menghasilkan produk yang dipakai, produk yang dibuang (limbah) dan produk yang dapat digunakan kembali. Menjadi hal penting yang harus dilaksanakan ketika limbah harus dibuang ke tempat yang semestinya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang berdampak pula bagi kesehatan masyarakat sekitar industri. Bukan hanya itu, industri pun wajib mengadakan sebuah penghijauan lahan sekitar industri. Dalam hal ini agar daun-daun menyerap kebisingan dari proses industri.
Berikut usaha industri PLTG demi menjaga kelesatrian lingkungan dan kesehatan:
Pengelolaan Limbah (termasuk B3)
Dalam hal ini pada PLTG, limbah yang akan dihasilkan terdiri dari limbah padat, cair, gas dan B3. Limbah padat dihasilkan dari kegiatan domestik, pengelolaannya dilakukan pembuatan tong sampah dan septick tank limbah (termasuk limbah cair domestik). Limbah cair dan B3 sebagian besar dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan mesin dan pembengkelan seperti minyak pelumas, air pencucian, dan lainnya. Pengelolaan limbah cair dilakukan dengan penanganannya pada kolam IPAL. IPAL untuk limbah air pencucian dan dari segala bentuk kegiatan proyek dibangun sebanyak 2 unit dengan ukuran masing-masing kolam 3 x 3 x 2 m. Sedangkan limbah minyak pelumas termasuk limbah B3, limbahnya ditampung dalam drum tertentu untuk kemudian dikirim ke pusat pengelolaan limbah B3.
Penghijauan
Penghijauan memiliki fungsi sebagai upaya meminimalkan dampak limbah gas dan bising serta debu sekitar kegiatan dan penjagaan ekosistem. Daun-daun tanaman penghijauan bertugas menyerap polutan-polutan di sekitarnya menjadi segar. Ketika turun, tanah dan akar-akar pepohonan akan mengikat air yang jatuh, sehingga menjadi cadangan air. Penghijauan dilakukan pada areal sekitar lokasi kegiatan, terutama areal yang berbatasan dengan batas lokasi masyarakat sekitar.
Kekurangan dan Kelebihan dokumen :
1. Kelebihan:
Sistematika penulisan Andalnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan dampaknya sangat rinci.
Dokumen disertai ilustrasi gambar sehingga bisa di bayangkan seperti apa bentuk pertambangannya nanti.
Kekurangan:
Dokumen ini tidak mencantumkan mengenai cara mengatasi dampak secara rinci, hanya menganalisa kemungkinan terjadinya dampak dan usaha pengendalian secara umum.
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. Dokumen Amdal harus dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar juga memiliki dampak yang berbahaya terutama bagi masyarakat. Selain Amdal, hal lain yang harus ada di setiap pendirian usaha dan/atau kegiatan adalah ijin kegiatan.
Dalam hal ini, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (PLN KITSBS) telah memenuhi persyaratan tersebut. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam hal kelengkapan dokumen Amdal dan Ringkasan Eksekutif (RE) dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, seperti di setiap bab-bab terkait. Selain itu, dampak terhadap lingkungan juga dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kualitas udara, kebisingan, air, getaran, dan tanah. Upaya yang telah dilakukan dapat berupa pengolahan limbah dan penghijauan.
Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan dokumen maka setiap usaha dan/ kegiatan haruslah memiliki berbagai peraturan sebagai pedoman. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses pembuatan dan efisiensi waktu.
4.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperlukan sebuah usaha perbaikan dokumen Amdal yang telah dibuat sebelumnya agar menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama dalam hal kesehatan akibat adanya pembangunan pembangkitan dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (PLN KITSBS). Selanjutnya, dokumen tersebut juga dapat dijadikan sebagi referensi oleh usaha dan/ kegiatan lain dalam proses pembuatan dokumen Amdal yang baik dan benar.
DAFTAR PUSTAKA
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 MW Area Payo Selincah Pembangkitan Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2011.
Ringkasan Eksekutif AMDAL Pembangunan PLTG Kapasitas 2x50 MW Area Payo Selincah Pembangkitan Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2011.
Fandeli, C. 1992. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemahamannya dalam Pembangunan. Liberty, Yogyakarta.
Gunawan, S. 1991. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Soemarwoto, O. 1977. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
