Sumber: Perilaku Keorganisasian (Stephen P. Robbins)Full description
sk
SK Kebijakan Pelayanan SDMFull description
kebijakan
kebijakan sdm akreditasiFull description
skDeskripsi lengkap
SK Kebijakan Pelayanan SDMDeskripsi lengkap
SK KEBIJAKAN SDM RSNM
mlkjFull description
SK Kebijakan SDM Rumah sakitDeskripsi lengkap
SK Kebijakan SDM Rumah sakitFull description
sdfgv
Full description
Deskripsi lengkap
Full description
Full description
SKDeskripsi lengkap
System Development Method Assignment
Full description
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS NOMOR : 038/PER/DIR/V/2012 TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS Menimbang
: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Royal Progress, maka perlu adanya Manajemen Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi; b. bahwa agar Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Royal Progress dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Royal Progress sebagai landasan bagi penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Royal Progress; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Royal Progress dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Royal Progress.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
3.
Undang-Undang No.21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
4.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit;
7.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.07.06/III/4437/09 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Perpanjangan (I) Kepada Yayasan Sejahtera Progress untuk Menyelenggarakan Rumah Sakit Royal Progress;
8.
Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor 11/YSP/KHU/VIII/2010 tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Royal Progress;
9.
Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Sejahtera Progress Nomor 021/YSP/10/ 2007 tahun 2007 Tentang Penunjukan Direktur Royal Progress International Hospital. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Pertama
:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS.
Kedua
:
Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Royal Progress sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Ketiga
:
Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Royal Progress sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Royal Progress.
Keempat
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal 01 Mei 2012 Direktur,
Dr. Djoti Atmodjo, SpA , MARS
Lampiran Peraturan Direktur RS Royal Progress Nomor : 038/PER/DIR/V/2012 Tanggal : 01 Mei 2012
KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT ROYAL PROGRESS
1.
Semua data calon pencari kerja/pelamar harus melalui Manajemen SDM.
2.
Semua karyawan baru harus melalui proses rekruitmen dan seleksi oleh Unit kerja terkait dan Manajer SDM.
3.
Semua data karyawan yang sudah lulus proses rekruitmen dan seleksi harus dimasukkan pada daftar karyawan Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku.
4.
Semua data file karyawan harus disimpan di Bagian SDM.
5.
Semua karyawan baru atau mutasi harus mengikuti Masa Orientasi yang diadakan oleh Bagian SDM.
6.
Semua karyawan baru atau mutasi yang sudah lulus Masa Orientasi harus dilaporkan pada Bagian SDM oleh Unit kerja terkait.
7.
Setiap karyawan yang sudah menjalani Masa Orientasi dan dinyatakan lulus akan mendapatkan atribut/perlengkapan kerja dan harus didata ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.
Proses pemberian jaminan sosial pada karyawan dilakukan oleh Bagian SDM.
9.
Proses pengupahan, tunjangan dan bantuan pada karyawan dilakukan oleh Bagian SDM.
10. Proses pemberian penghargaan pada karyawan berdasarkan produktifitas dan kinerja dilakukan oleh Bagian SDM. 11. Proses pemindahan tugas oleh Manajemen Kerja terkait harus berkoordinasi dengan Bagian SDM. 12. Semua Manajer pada Manajemen kerja yang telah mendelegasikan tugas/pelimpahan wewenang sementara kepada pejabat pengganti harus dilaporkan pada Bagian SDM. 13. Semua karyawan pada Unit kerja yang telah mendapat tugas/pelimpahan wewenang sementara dari Manajer unit kerja terkait harus dilaporkan pada Bagian SDM. 14. Pengaturan waktu kerja karyawan ditetapkan oleh Bagian SDM dengan berkoordinasi pada Unit Kerja terkait. 15. Semua karyawan yang mendapatkan tugas untuk pertemuan ke luar rumah sakit harus dilaporkan pada Bagian SDM. 16. Proses pendistribusian dokumen ke/dari luar dan dalam rumah sakit melalui Bagian SDM. 17. Pelaksanaan rapat di masing – masing Unit Kerja dilaksanakan berdasarkan kepentingan Unit Kerja terkait dan Manajemen. 18. Proses Istirahat mingguan, hari libur, cuti dan izin ditetapkan oleh Bagian SDM dengan berkoordinasi pada Unit Kerja terkait.
19. Peraturan tentang tata tertib ditetapkan oleh Bagian SDM. 20. Semua karyawan yang berobat di Rumah Sakit harus mempunyai barkode/nomor kode untuk berobat dari Bagian SDM. 21. Semua Unit Kerja harus memberikan program pendidikan dan pelatihan setiap akhir tahun pada Bagian Diklat. 22. Semua karyawan wajib mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan yang diadakan Bagian Diklat. 23. Semua karyawan yang mengajukan mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus melalui Unit Kerja terkait dan Bagian Diklat. 24. Semua karyawan yang mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh rumah sakit 100% (seratus persen) harus mendapatkan surat tugas dari Bagian SDM dan Direktur. 25. Semua karyawan yang mengikuti semua program pendidikan dan pelatihan atas biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus menandatangi Surat Ikatan Dinas dari Bagian Diklat. 26. Semua karyawan yang sudah mengikuti program pendidikan dan pelatihan atas biaya rumah sakit 100% (seratus persen) harus menyerahkan sertifikat dan materi pendidikan atau pelatihan tersebut pada Bagian Diklat. 27. Semua Program Praktek Kerja Lapangan harus melalui Unit Diklat.
