Kebijakan an Teknologi Informasi Dan

53 | K e b i j a k a n P e n g e m b a n g a n T I K d i E r a K o n v e r g e n s i

c. fasilitasi komunitas informasi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan pengawasan terhadap kepatutan konten. 9. Penyelenggaraan sistem elektronik 24 instansi pemerintah pusat dan daerah (e-  government ). Kebijakan ini ditujukan untuk: (a) meningkatkan penyediaan, pengolahan, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi; (b) menciptakan tata pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (c) mendorong internalisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat sehari-hari; serta (d) mempercepat transformasi menuju masyarakat informasi Indonesia. Strategi yang ditempuh meliputi: a. peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan e-government  untuk mendorong terjadinya transformasi budaya menuju good governance ; b. penetapan unit kerja di setiap instansi pemerintah sebagai penanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan e-government di instansi tersebut; c. perluasan implementasi (replikasi) proyek percontohan e- government ; d. pendistribusian25 aplikasi dasar layanan publik yang sudah terbukti berjalan baik kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat roll out  aplikasi dan sistem, serta menjamin interoperabilitas; e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dan aplikasi dasar  e-government  dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan dapat digunakan bersama ( sharing ); f. perkuatan back office  sistem elektronik instansi pemerintah dan jaringan sistem elektronik antarinstansi pemerintah dalam penyediaan akses dan pengorganisasian data dan informasi26 secara akurat, real time , dan efisien dalam rangka meningkatkan kesiapan pemerintah dalam mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan data dan informasi secara terintegrasi; g. pengembangan TIK lintas sektor secara sinergis dan terintegrasi dengan tetap menjamin interoperabilitas untuk menghindari terjadinya ketidakefisienan dalam investasi dan pengelolaan kegiatan sekaligus menjamin keterpaduan antar sistem yang dikembangkan; h. penetapan standar dan pelaksanaan audit TIK untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku; i. peningkatan keamanan jaringan dan pemanfaatan TIK baik melalui instrumen fisik (sarana dan prasarana) dan non fisik (peraturan, kelembagaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak) untuk menciptakan sarana dan prasarana dan layanan TIK yang handal dan aman (secured ) dari serangan cyber  dari dalam dan luar negeri, mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK ( cyber security ), dan mendorong pendayagunaan TIK sesuai dengan norma yang berlaku ( cyber ethics ); serta  j. penyediaan bimbingan teknis pengembangan e-government untuk pemerintah daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juga dimungkinkan kustomisasi 26 Termasuk Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 24 25